RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 – 2021

BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) PEMERINTAH KOTA BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA ) tahun 2016 – 2021 Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar, sebagai pedoman utama pembangunan di Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar disampaikan terima kasih. Blitar, 2016 KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BLITAR

PANDE KETUT SURYADI, SH Pembina Utama Muda NIP. 19601020 198903 1 004

i

DAFTAR

ISI

KATA PENGANTAR

i

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud & Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya Organisasi 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

5 5 13 17 18

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 3.4. Penentuan Isu – isu strategis

20

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2 Strategi dan Kebijakan

28 28 28

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program dan Kegiatan 5.2 Indikator Kinerja Program 5.3 Kelompok Sasaran

31

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021 PENUTUP 7.1 Kaidah Pelaksanaan 7.2 Penutup

35

BAB VI BAB VII

1 1 2 2 3

20 21 24 25

31 34 34

37 37 37

ii

RENSTRA 2016-2021

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur

dalam

Undang-Undang

Pemerintahan

Daerah

Nomor

23

bahwa

Tahun

2014

tentang

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa

daerah

berhak

menyelenggarakan

menetapkan

Urusan

kebijakan

Pemerintahan

Daerah yang

untuk menjadi

kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara

sistematis,

terarah

terpadu

dan

tanggap

terhadap

perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan

oleh

organisasi

dalam

rangka

pencapaian

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

1

1.2.

Landasan Hukum

RENSTRA 2016-2021

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 20162021 Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 2. Undang-Undang no.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 3. Undang-undang no.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Undang – Undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025. 7. Peraturan Daerah Kota Blitar no.12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2010-2030 8. Peraturan Daerah Kota Blitar no.2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021 1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016-2021.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

2

RENSTRA 2016-2021

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini adalah : - Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup di Kota Blitar selama periode Tahun 20162021. - Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar selama Tahun Anggaran 2016-2021. - Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan LKjIP Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021. 1.4. Sistematika Penulisan PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA Badan Lingkungan Hidup. GAMBARAN PELAYANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas pokok fungsinya

disertai

telaah

berbagai

aspek

yang

harus

dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan lingkungan hidup, meliputi visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, RENSTRA Lembaga vertikal bidang lingkungan hidup, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis bidang lingkungan hidup.


3

RENSTRA 2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat pernyataan dan penjelasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu pembangunan lingkungan hidup 5 tahun ke depan. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif per tahun. INDIKATOR KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menunjukkan

keterkaitan

antara

indikator

kinerja

RENSTRA Badan Lingkungan Hidup dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar 2016-2021. PENUTUP Menguraikan kesimpulan


4

RENSTRA 2016-2021

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar, Badan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah

mempunyai tugas

pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan. Untuk melaksanakan tugas

pokoknya,

Badan

Lingkungan

Hidup

Kota

Blitar

menjalankan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan persampahan berdasarkan peraturan perundang – undangan 2. Pendukung pelayanan

penyelenggaraan umum

di

pemerintahan

bidang

daerah

dan

hidup

dan

lingkungan

persampahan 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan persampahan 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan 5. Pengkoordinasian penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup 6. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang persampahan sesuai dengan kewenangan daerah 7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebersihan kota 8. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan 10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang

administrasi

ketatalaksanaan,

kepegawaian,

ketatausahaan,


pengelolaan

kearsipan, anggaran,

5

RENSTRA 2016-2021

perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas badan

11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja 12. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor 13. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 15. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan 16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan persampahan 17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di bidang lingkungan hidup dan persampahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah 18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup dan persampahan Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Sekretariat Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan kegiatan koordinasi

internal

dan

eksternal,

penatausahaan

dan

penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai perencanaan program serta

penatausahaan

dan

pertanggungjawaban

keuangan

dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi.

Untuk

membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh sub bagian-bagian. 

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan



Sub Bagian Keuangan dan Program


6

RENSTRA 2016-2021

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian

internal

dan

eksternal

dalam

rangka

memperlancar penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi ; 2. Pengelolaan urusan dalam (rumah tangga) dan tata usaha ; 3. Pengelolaan

administrasi

perjalanan

dinas,

tugas-tugas

keprotokolan dan kehumasan ; 4. Pengelolaan

administrasi

perlengkapan,

sarana

prasarana,

keamanan kantor dan penyelenggaraan administrasi program ; 5. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan ; 6. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan administrasi program Badan Lingkungan Hidup Daerah; 7. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar terdiri atas 4 bidang, yaitu : 1. Bidang Tata Lingkungan ; 2. Bidang Pertamanan dan Penghijauan ; 3. Bidang Kebersihan dan Komunikasi Lingkungan ; 4. Bidang Persampahan ; Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan tata lingkungan. Bidang Tata Lingkungan membawahi sub bidang : 

Sub bidang pengendalian dampak lingkungan



Sub bidang konservasi alam dan pemulihan lingkungan Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan; 2. Penyusunan program/kegiatan di bidang tata lingkungan;


7

RENSTRA 2016-2021

3. Pengumpulan dan penganalisa data sebagai bahan koordinasi tata lingkungan; 4. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria tata lingkungan; 5. Pengkoordinasian

dan

penyelenggaraan

pelayanan

tata

lingkungan; 6. Penganalisisan

data

dalam

rangka pelaksanaa

kegiatan

melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran; 7. Penganalisisan data sebagai bahan pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan

terhadap

pengelolaan

limbah

bahan

berbahaya dan beracun (B3); 8. Penganalisisan data sebagai bahan penilaian AMDAL/UKLUPL/SPPL bagi kegiatan – kegiatan yang potensial berdampak negatif/penting terhadap lingkungan hidup; 9. Pelaksanaan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 10. Pelaksanaan

pemeliharaan

dan

rehabilitasi

lingkungan

beserta kelengkapannya; 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kondisi dan kualitas lingkungan hidup; 12. Pembinaan,pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang tata lingkungan; 13. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang tata lingkungan; Bidang Pertamanan dan Penghijauan dipimpin oleh Kepala Pertamanan dan Penghijauan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang pertamanan dan penghijauan.

Bidang

pertamanan dan penghijauan membawahi sub bidang : 

Sub bidang pertamanan



Sub bidang penghijauan

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertamanan dan penghijauan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala badan;


8

RENSTRA 2016-2021

2. Penyusunan program/kegiatan di bidang pertamanan dan penghijauan; 3. Penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria bidang pertamanan dan penghijauan; 4. Penyiapan prasarana beserta kelangkapannya dalam rangka pemeliharaan terhadap taman kota, jalur hijau dan dan tempat – tempat lainnya; 5. Perumusan

kebijakan

penghijauan,

serta

melakukan

koordinasi pengembangan penghijauan kota; 6. Pengumpulan

dan

penganalisa

data

sebagai

bahan

pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang terbuka hijau; 7. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan lampu taman dan fasilitas taman lainnya; 8. Fasilitasi pembibitan dan penanaman pohon penghijauan; 9. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan taman kota; 10. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan kelistrikan taman kota; 11. Fasilitasi

pelaksanaan

penataan

dan

pengendalian

pemakaman umum; 12. Pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi di bidang pertamanan dan penghijauan; 13. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pertamanan dan penghijauan; Bidang Kebersihan dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Komunikasi Lingkungan yang

bertugas

menyelenggarakan

merumuskan program

kebijakan

dan/atau

kebersihan dan komunikasi lingkungan.

teknis

kegiatan

di

dan bidang

Bidang kebersihan

dan komunikasi lingkungan membawahi sub bidang : 

Sub bidang pengelolaan kebersihan



Sub bidang komunikasi lingkungan


9

RENSTRA 2016-2021

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan komunikasi lingkungan berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan kepala badan; 2. Penyusunan program/kegiatan di bidang kebersihan dan komunikasi lingkungan; 3. Penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria bidang kebersihan dan komunikasi lingkungan; 4. Penyiapan prasarana beserta kelangkapannya dalam rangka pelaksanaan kebersihan kota dan komunikasi lingkungan; 5. Perumusan

kebijakan

serta

koordinasi

dalam

rangka

pelaksanaan kebersihan kota dan komunikasi lingkungan; 6. Pengkoordinasian

dan

penyelenggaraan

pelayanan

kebersihan, pengangkutan dan sarana kebersihan; 7. Fasilitasi pengadaan dan pendistribusian peralatan dan suku cadang peralatan kebersihan serta alat berat; 8. Pelaksanaan

dokumentasi,

inventarisasi,

pemeliharaan

sarana dan prasarana kebersihan; 9. Pelaksanaan usaha – usaha untuk terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, tertib, indah dan asri; 10. Pemberian motivasi, bimbingan pelestarian lingkungan yang dilaksanakan secara swadaya baik oleh masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta; 11. Peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup; 12. Fasilitasi penyuluhan dan sosialisasi sadar lingkungan; 13. Fasilitasi pembentukan kelembagaan lingkungan; 14. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang kebersihan dan komunikasi lingkungan. Bidang Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang Persampahan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan

program

dan/atau

kegiatan

di

bidang

persampahan. Bidang kebersihan dan komunikasi lingkungan membawahi sub bidang : 

Sub bidang pengangkutan sampah


10



RENSTRA 2016-2021

Sub bidang pengolahan sampah

Fungsi yang melekat pada Kepala Bidang ini meliputi : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

persampahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kepala badan; 2. Penyusunan program/kegiatan di bidang persampahan; 3. Penyusunan norma,standar,prosedur dan kriteria bidang persampahan; 4. Menyiapkan prasarana beserta kelengkapannya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan persampahan; 5. Pelaksanaan, pengendalian pengangkutan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah; 6. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pengangkutan dan penempatan sampah di tempat pemrosesan akhir; 7. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sampah; 8. Melakukan

dokumentasi

dan

informasi

yang

berkaitan

dengan persampahan; 9. Pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan sampah untuk menciptakan suasana kota dan lingkungan yang sehat; 10. Pelaksanaan pemilahan dan pemrosesan akhir sampah; 11. Pelaksanaan prasarana

pembangunan termasuk

(TPS)/transfer

depo

dan

tempat maupun

pemeliharaan

penampungan pada

tempat

sarana

sementara pemrosesan

sampah akhir (TPA); 12. Pelaksanaan dukungan dan perawatan sarana persampahan; 13. Menyusun peraturan kepala daerah tentang pengelolaan persampahan; 14. Perumusan

kebijakan

serta

koordinasi

dalam

rangka

pengelolaan persampahan; 15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang persampahan.


11

RENSTRA 2016-2021

SUSUNAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAG UMUM,KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN

BID. TATA LINGKUNGAN

SUBBID. PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN SUBBID. KONSERVASI ALAM DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

BID. PERTAMANAN DAN PENGHIJAUAN

BID. KEBERSIHAN DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

SUB BAG KEUANGAN DAN PROGRAM

BID. PERSAMPAHAN

SUBBID. PERTAMANAN

SUBBID. PENGELOLAAN KEBERSIHAN

SUBBID. PENGANGKUTAN SAMPAH

SUBBID. PENGHIJAUAN

SUBBID. KOMUNIKASI LINGKUNGAN

SUBBID. PENGOLAHAN SAMPAH


12

RENSTRA 2016-2021

2.2. Sumber Daya SKPD

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didukung dengan keberadaan SDM dan Sarana dan Prasarana yang memadai. 2.2.1.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan

data

kepegawaian

per

Januari

2016

Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar didukung keberadaan 89 orang PNS Daerah dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.2.1. Data Pegawai Menurut Golongan KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG No

Golongan

Jumlah

Ruang

(Orang)

1

IV / c

1

2

IV / b

2

3

IV / a

0

4

III / d

9

5

III / c

4

6

III / b

3

7

III / a

3

8

II / d

2

9

II / c

10

10

II / b

17

11

II / a

6

12

I/d

4

13

I/c

9

14

I/b

4

15

I/a

0

16

PTT

15

TOTAL


89

13

RENSTRA 2016-2021

Tabel 2.3.

Data Pegawai Menurut Pendidikan No

Golongan Ruang

Jumlah (Orang)

PNS 1

S2 (Pasca Sarjana)

1

2

S1 (Sarjana)

12

3

Diploma III

4

4

Diploma II

0

5

Diploma I

0

6

SLTA

28

7

SLTP

24

8

SD

5 Jumlah PNS

76

PTT 1

S2 (Pasca Sarjana)

0

2

S1 (Sarjana)

3

3

Diploma III

0

4

Diploma II

0

5

Diploma I

0

6

SLTA

7

7

SLTP

4

8

SD

1

Jumlah PTT 2.2.2.

15

Sarana Prasarana Sebagai

penunjang

operasional

kelembagaan,

Badan

Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor.

Adapun inventaris kantor sampai dengan

tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1)

Kendaraan operasional : - Truck tangki

: 4 buah

- Dump truck

: 3 buah

- Truck armroll

: 5 buah


14

- Sky lift

RENSTRA 2016-2021

- Motor gerobak roda 3

: 1 unit : 7 unit

- Motor roda dua (operasional) : 11 unit

2)

3)

- Buldozer

: 1 unit

- Excavator

: 1 unit

- Wheel loader

: 1 unit

- Mobil operasional roda 4

: 2 unit

- Pick up

: 2 unit

- Mobil laboratorium

: 1 unit

Sarana prasarana/peralatan kantor : - Mesin ketik manual

:

2

buah

- Komputer PC

:

5

unit

- Lap Top / Note Book

:

12

unit

- Printer

:

9

unit

- LCD + layar

:

1

unit

- Brankas

:

2

unit

- Lemari kayu

:

3

buah

- Filling besi/metal

:

12

buah

- Meja Rapat

:

7

buah

- Meja tulis

:

10

buah

- Kursi tamu

:

2

buah

- Kursi putar

:

5

buah

- Kursi rapat

:

50

buah

- Kursi biasa

:

10

buah

- AC Split

:

7

buah

- Wireless

:

1

unit

- Handy cam

:

1

unit

- Camera digital + attachment

:

4

unit

- Televisi

:

1

unit

- Lemari Es

:

1

unit

Sarana prasarana/peralatan laboratorium


15

RENSTRA 2016-2021

Dengan tercukupinya sarana prasarana tersebut, sejauh ini kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup masih dapat diselesaikan. Salah satu contoh pelayanan yang berlangsung dalam Badan Lingkungan Hidup adalah pelayanan perijinan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan UKL UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Pada Tahun 2015 terdapat 83 SPPL dan 4 UKL UPL dan 4 DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Selain itu terdapat pula pelayanan perijinan terkait pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) serta perijinan pembuangan air limbah. Hingga Tahun 2015 terdapat 2 kegiatan usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dan sedangkan untuk izin pembuangan air limbah masih dalam tahap sosialisasi. 2.2.3.

Sumber Daya Lainnya Dalam rangka menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati di Kota Blitar dapat berlangsung dengan sebaik – baiknya maka diperlukan langkah – langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara

dan

Keberlanjutan

mampu

mewujudkan

keanekaragaman

hayati

keseimbangan. harus

dijamin

keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam. Atas dasar hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

maka

Pemerintah

Kota

Blitar

melalui

Badan

Lingkungan Hidup Kota Blitar memiliki taman rekreasi yaitu Taman Kebon Rojo dengan luas 2,94 Ha, Taman Sentul dengan luas 0,93 Ha dan Blitar Green Park dengan luas 0,52 Ha. Adapun fungsi dari taman tersebut adalah : 1.

Menambah RTH dan paru- paru kota;

2.

Sebagai tempat untuk menyelamatkan berbagai jenis tanaman dan satwa lokal;

3.

Pengembangan sarana rekreasi karyawisata ekowisata;


16

4.

RENSTRA 2016-2021

Sarana penelitian dan konservasi aneka jenis tanaman lokal dan satwa langka;

5.

Sarana

pengetahuan

bagi

masyarakat

tentang

tanaman dan satwa langka. 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan arah kebijakan pada mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui (1) penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; (2) peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup ; (3) peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ; (4) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan sistem dan pengelolaan sanitasi serta lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran yang sebesar – besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan. Pengelolaan sampah dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah yang salah satu keluarannya adalah pembuatan instalasi penangkapan gas methan di TPA karena komposisi terbesar merupakan sampah bahan organik sebesar 65% dari total keseluruhan sampah. Sedangkan untuk prosentase sampah volume sampah yang terkelola sampai dengan tahun 2015 adalah 80%. Upaya

perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup

dilakukan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup,

Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi,

Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Indikator yang digunakan adalah prosentase pengaduan

pencemaran

lingkungan

yang

ditindak

lanjuti

dan

prosentase usaha formal yang mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan. Realisasi dari indikator prosentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindak lanjuti adalah 100% sedangkan untuk

realisasi

dari

indikator

prosentase

usaha

formal

yang

mengajukan dan memiliki dokumen baku mutu lingkungan adalah 100%.


17

RENSTRA 2016-2021

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak lepas dari pengelolaan ruang terbuka hijau publik yang dalam hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Capaian dari indikator prosentase luas ruang terbuka hijau publik adalah 10,34%. Realisasi kinerja dan realisasi anggaran di sajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah : 1. Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat; 2. Populasi

penduduk

yang

semakin

bertambah

sehingga

mempengaruhi kebutuhan ruang terbuka hijau, air bersih sekaligus

memiliki

resiko

terhadap

semakin

berkurangnya

ketersediaan sumber daya alam; 3. Semakin berkembangnya kegiatan usaha – kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar; 4. Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang

pelestarian

ketersediaan

sumber

daya

alam

dan

pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan sehingga tingkat kepedulian

masyarakat

terhadap

lingkungan

hidup

masih

rendah; 5. Masih lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan; 6. Pengawasan terkait izin lingkungan masih belum berjalan secara optimal; Tantangan SKPD sesuai dengan isu strategis di KLHS, antara lain: 1.

Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik

2.

Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air

Adapun peluang pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kota Blitar adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 2. Tersedianya instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup antara lain Adiwiyata, Adipura, SPM Bidang Lingkungan Hidup, Kalpataru, Program Kampung Iklim (Proklim), Desa Berseri, Bank Sampah, dan sebagainya;


18

RENSTRA 2016-2021 3. Adanya

dukungan

kerjasama

dari

masyarakat

pemerhati

lingkungan dan beberapa instansi pemerintah baik propinsi maupun pusat serta instansi lain yang terkait; 4. Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan CSR (Corporate Social Responsibility);


19

RENSTRA 2016-2021


20

RENSTRA 2016-2021

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD NO 1 2 3 4 5

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Unit IPAL komunal (unit) Rekomendasi dokumen UKL UPL dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Instalasi pengolah limbah (IPAL) industri Instalasi pengolahan limbah ternak biogas Kelembagaan pengelolaan sampah mandiri

Target Renstra SKPD tahun ke 2011 2012 2013 2014 2015 16 34 42 42 54

2011 16

Realisasi Capaian tahun ke 2012 2013 2014 2015 34 42 42 54

2011 1,00

Rasio Capaian pada tahun ke 2012 2013 2014 2015 1,00 1,00 1,00 1,00

125

200

275

365

500

78

184

289

300

91

0,62

0,92

1,05

0,82

0,18

0

0

1

2

1

0

0

1

2

1

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0

0

2

2

2

0

0

2

2

2

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0

7

7

8

8

0

7

7

8

8

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6

Berat sampah terangkut

43,86

43,9

43,95

44,35

44,55

43,86

43,9

43,95

44,35

44,55

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7

Prosentase berat sampah terangkut

58,07

59,08

59,59

59,73

60

58,07

59,08

59,59

59,73

60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

62,5

71

71

80

80

62,5

71

71

80

80

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0

4

2

1

0

0

4

2

1

0

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

10,2

10,3

10,4

10,4

10,7

10,3

10,3

10,34

10,34

10,34

1,01

1,00

0,99

0,99

0,97

8 9

10 11

Capaian wilayah pelayanan sampah (%) Prosentase pengaduan dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti Jumlah mata air yang dikonservasi Prosentase RTH publik


21

RENSTRA 2016-2021

BAB III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Setiap organisasi memiliki faktor kekuatan dan kelemahan yang dapat

mempengaruhi

bahkan

menentukan

keberhasilan

suatu

organisasi mencapai tujuannya. Kekuatan SKPD adalah : 1. Tersedianya SDM yang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup

(SDM

dengan

kualifikasi

pendidikan

jurusan

teknik

lingkungan). 2. Tersedianya

sarana

dan

prasarana

yang

mendukung

yaitu

kendaraan operasional, sarana prasarana/peralatan kantor dan peralatan laboratorium. 3. Tersedianya sumber daya lain yaitu adanya taman Kebon Rojo, taman Sentul dan taman Jaten 4. Adanya

kewenangan

Badan

Lingkungan

Hidup

dalam

penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup 5. Tersedianya dukungan anggaran antara lain dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD serta APBN Sedangkan kelemahan SKPD adalah : 1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Badan Lingkungan

Hidup masih belum mencukupi 2. Belum tersedianya gedung laboratorium 3. Kompetensi tenaga / Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan


22

RENSTRA 2016-2021

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2016-2021 adalah “MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021”. Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut : 1. MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI-NILAI

RELIGIUS DALAM

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 2. MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG CERDAS DAN BERDAYA SAING TINGGI 3. MENINGKATKAN

KEMANDIRIAN

EKONOMI

YANG

BERORIENTASI PADA INDUSTRI PARIWISATA

DAN EKONOMI

KREATIF

BERWAWASAN

YANG

BERDAYA

SAING

DAN

LINGKUNGAN 4. MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT BERBASIS

SISTEM

PELAYANAN

BERKUALITAS

YANG DAN

PARTISIPATIF 5. MENINGKATKAN

KEHARMONISAN

SOSIAL

DENGAN

SEMANGAT RUKUN AGAWE SANTOSO 6. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah pernyataan misi ke-3 dan misi ke-4. Tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak Arah kebijakan yang diambil adalah pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatkan ketersediaan

dan

kualitas

pengelolaan

air

bersih

dan

sanitasi.

Sedangkan sasaran yang ingin di capai adalah meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam ; meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi.


23

RENSTRA 2016-2021

Isu strategis lingkungan hidup adalah :

1. Isu sampah, RTH, limbah, air bersih dan sanitasi. Isu strategis lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi

perubahan

iklim

di

Kota

Blitar.

Peningkatan

kepadatan bangunan akibat pertambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapanair dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di perkotaan memperparah

terjadinya

genangan

dan

banjir

yang

dapat

membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah penyakit. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global, dan banjir cenderung meningkat. Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi persyaratan ekologis, sosial dan ekonomi, menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan konservasi sumber daya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau di beberapa wilayah juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor dan sebagai resapan air akibat curah hujan di musim kemarau. Isu strategis persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep Zero Waste . Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain : a. Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk b. Penanganan TPA yang efektif c. Pengelolaan

sampah

berbasis

3R

belum

maksimal

dilakukan di kawasan – kawasan permukiman d. Program Kampung Iklim dan program pro lingkungan seperti car free day setiap hari Minggu. 2. Isu industri kreatif Mengembangkan

kelompok

kreasi

usaha

rumah

tangga

menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R

untuk

menambah

penghasilan

keluarga

dan

menjaga

keberlanjutan lingkungan hidup


24

RENSTRA 2016-2021

3. Isu regulasi lingkungan

Perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan. 4. Isu lingkungan bidang sosial budaya Membudayakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan sehat. 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup Penyusunan

perencanaan

Badan

Lingkungan

Hidup

mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat

Nasional

maupun

Propinsi.

Berikut

adalah

hasil

identifikasi kebijakan Nasional bidang lingkungan hidup : RENSTRA KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015 - 2019 INDIKATOR NO

SASARAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

Menjaga kualitas lingkungan hidup

1

yang memberikan daya dukung,

Indeks kualitas

pengendalian pencemaran,

lingkungan hidup

pengelolaan DAS, keanekaragaman

meningkat berada

hayati serta pengendalian

pada selang 66,5-68,5

perubahan iklim Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, 2

menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species

Kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014

Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk 3

kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang

Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem

wilayah serta kualitasnya


25

RENSTRA 2016-2021

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS Kebijakan

penataan

ruang

Kota

di

bidang

pengelolaan

lingkungan meliputi: 1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; 2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; 3. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota; Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi : 1. meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh; 2. memenuhi

kebutuhan

perumahan

yang

sehat

baik

oleh

pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta; 3. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan; 4. mengembangkan prasarana jaringan listrik dan sumber energi listrik alternatif; 5. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang berbasis informasi pada kawasan pelayanan publik; 6. mengembangkan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya air; 7. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan; 8. mengembangkan prasarana pengolahan air minum; 9. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum pada kawasan-kawasan pelayanan umum; 10. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal; dan 11. mengembangkan sistem jaringan drainase secara terintegrasi.


26

RENSTRA 2016-2021

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada, meliputi : 1. melestarikan kawasan resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air; 2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah rusak atau pemanfaatannya menyimpang; 3. mengelola kawasan lindung secara terpadu. Strategi peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota, meliputi : 1. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada; 2. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; 3. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau meliputi hutan kota, lapangan olahraga terbuka, taman kota, taman lingkungan, sabuk hijau, jalur hijau jalan, sempadan, dan inovasi penyediaan RTH lainnya; dan 4. mendorong

peran

serta

masyarakat

dan

swasta

dalam

penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau kota. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan

identifikasi

permasalahan

pelayanan

Badan

Lingkungan Hidup, telaah terhadap Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2016-2021 serta telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030 maka ditentukan isu-isu strategis yang mendasari arah perencanaan Badan Lingkungan Hidup yaitu : 1. PERUBAHAN IKLIM Perubahan Iklim yang dipicu akibat adanya pemanasan global sudah menjadi isu strategis nasional, juga di daerah. Indikasi adanya perubahan iklim dapat ditengarai dari musim yang tidak menentu. Dampak dari perubahan iklim sudah mulai dirasakan oleh semua orang, khususnya di kota Blitar, mulai dari wabah Diare, demam berdarah, gagal panen, penurunan permukaan air tanah, penyakit ternak dan tanaman, serta sering terjadinya angin puting beliung. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu


27

RENSTRA 2016-2021

upaya untuk Pengendalian Dampak Perubahan Iklim melalui kegiatan adaptasi atau penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi serta kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan cara mengurangi terjadinya emisi gas rumah kaca, yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global 2. PENCEMARAN AIR, UDARA DAN TANAH Kondisi air di Kota Blitar saat ini secara umum belum tercemar. Namun ada beberapa lokasi yang memang perlu mendapat perhatian lebih intens dari pemerintah, yaitu Sungai Sumber Wayuh dan Sumber Jaran. Sungai tersebut telah tercemar oleh limbah dari industri tahu dan ternak sapi. Sedangkan untuk kondisi udara dan tanah di Kota Blitar masih relatif belum tercemar. 3. PENGELOLAAN SAMPAH Masalah persampahan di Kota Blitar masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka.

Dengan

banyaknya

sampah,

sungai

tidak

dapat

berfungsi sebagaimana semestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut. Selain masalah sampah di sungai, timbunan sampah di berbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang

disebabkan

oleh

nyamuk,

lalat,

kecoak,

dan

tikus.

Keberadaan lalat, nyamuk, dan tikus yang merupakan vector (pembawa)

berbagai

macam

penyakit

menjadi

salah

satu

indikator seberapa baik kualitas lingkungan suatu kota. Bahkan diindikasikan bahwa penyebab pemanasan global bukan hanya karena produksi CO2 yang berlebihan, tapi juga disebabkan oleh zat CH4 yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah yang akan terbawa ke atmosfir dan merusak lapisan ozon. Selain hal di

atas

pengelolaan

sampah

yang

masih

menggunakan

paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin

kompleks,

terutama

kesulitan

mendapat

tempat

pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru


28

RENSTRA 2016-2021

perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimalisasi sampah). Minimalisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu reduce (pengurangan), reuse (memakai kembali), dan recycle (mendaur ulang). 4. PENURUNAN SUMBER DAYA AIR Kondisi sumber daya air semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan. Peningkatan kebutuhan air masyarakat maupun industri yang semakin meningkat ini menimbulkan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada akhirnya menurunkan pasokan air. Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air di Kota Blitar di tandai dengan a. Level muka air tanah yang semakin menurun bahkan mulai terdapat kekeringan pada sumur warga ketika musim kemarau b. Luas kawasan resapan di sekitar mata air semakin menurun akibat pembangunan yang bersifat tidak ramah lingkungan c. Penurunan debit mata air, bahkan ada yang mulai kekeringan ketika musim kemarau


29

RENSTRA 2016-2021

BAB IV.

TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Gambaran secara rinci mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1 4.2. Strategi dan Kebijakan 4.2.1. Strategi 1. Meningkatkan

pembinaan

dan

sosialisasi

terhadap

kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan 2. Meningkatkan sarana prasarana dan pemahaman masyarakat terhadap adaptasi mitigasi perublim dan konservasi sumber daya alam 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 4. Meningkatkan

jumlah

taman

kota

dan

sarana

prasarana

pendukung pengelolaan RTH 5. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4.2.2. Kebijakan 1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup melakukan pemantauan dan pengawasan. 2. Mengendalikan

pencemaran

lingkungan

dari

sumber

pencemaran. 3. Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam. 4. Meningkatkan upaya pengolahan sampah dari sumbernya 5. Meningkatkan upaya penghijauan 6. Membangun kesadaran dan peran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. 7. Membangun kemitraan dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan. 8. Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup. 9. Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang berkualitas


30

RENSTRA 2016-2021

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO

(1) 1

INDIKATOR TUJUAN

TUJUAN

(2) Meningkatn ya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam

1

2

3

(3) Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah terkelola Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu

TARGET 2021

SASARAN

(4) 58,00

(5) 1 Meningkatnya RTH taman kota sebagai sarana rekreasi

80

2 Meningkatnya kualitas badan air dan udara

100


INDIKATOR SASARAN

1

(6) Prosentas e taman kota

SAT UAN

(7) %

2

- Indeks kualitas air

-

3

- Indeks kualitas udara

-

KONDI SI KINER JA PADA AWAL TAHUN PEREN CANAA N (2015) (8) 32,10

50

88

31

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2016

2017

2018

(9)

(10)

(11)

35,57

37,92

42,75

55

57,5

60

89

90

91

2019

KONDI SI KINER JA PADA AKHIR TAHUN PEREN CANAA N

UNIT KERJ A PENA NGGU NG JAWA B (16)

2020

2021

(13)

(14)

(15)

52,19

58,91

58,91

65

67,5

70

70

92

93

94

94

(12) 47,94

2

Meningkatn ya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, dan sanitasi

4

Prosentase konservasi sumber mata air

76

5

Prosentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

11

6

Predikat Pengelolaan Lingkungan

1

2

RENSTRA 2016-2021

3 Meningkatnya kualitas sumber mata air dan upaya penurunan emisi GRK

4

Prosentas e sumber mata air yang dilindungi

%

14

14

26

38

50

62

76

76

5

%

60

70

80

80

85

90

100

100

Adipura Paripurn a

4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

6

Prosentas e aksi RAD yang dilaksana kan (sektor) Prosentas e kelompok swadaya masyarak at yang aktif

%

30

35

40

45

50

55

60

60

Prosentase IPAL rumah tangga yang terkelola dengan baik

67,5

5 Meningkatnya kualitas pengelolaan IPAL komunal

7

Prosentas e IPAL komunal yang memiliki SOP

%

55

57,5

60

62,5

65

67,5

67,5

Prosentase capaian layanan persampaha n perkotaan

90

6 Meningkatnya pengolahan sampah

8

Prosentas e sampah yang terolah

%

88

88

88

89

89

90

90


50

62

32

RENSTRA 2016-2021

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan f. Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga h. Kegiatan

Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-undangan i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah k. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Mebeleur b. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional c. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala mebeleur f. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor g. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional h. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor i. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor j. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


33

RENSTRA 2016-2021

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional b. Kegiatan

Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD 4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan

Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran c. Kegiatan Perencanaan Program dan Kegiatan 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah a. Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional b. Kegiatan

Penyebarluasan

informasi

program/kegiatan

SKPD 7. Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup a. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura b. Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan c. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup d. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup e. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup 8. Program Peningkatan Pengendalian Polusi a. Kegiatan pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri b. Kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair c. Kegiatan

pembangunan

tempat

pembuangan

benda

padat/cair yang menimbulkan polusi


34

RENSTRA 2016-2021

9. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Kegiatan Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air b. Kegiatan Pengendalian dampak perubahan iklim c. Kegiatan

Pengelolaan

keanekaragaman

hayati

dan

Penyusunan

Kebijakan

Perencanaan

ekosistem d. Kegiatan

dan

Perlindungan dan Konsevasi SDA e. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air 10.

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah

a. Kegiatan Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah b. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan c. Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan d. Kegiatan

Pengembangan

teknologi

pengolahan

persampahan e. Kegiatan Kerjasama pengelolaan persampahan f. Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan g. Kegiatan

Penyediaan

dan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana TPA 11.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Kegiatan Penataan RTH b. Kegiatan Pemeliharaan RTH c. Kegiatan Pengembangan taman rekreasi d. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota 12.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a. Kegiatan Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman b. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman c. Kegiatan Koordinasi penataan areal pemakaman d. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman e. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman


35

13.

Program

Peningkatan

RENSTRA 2016-2021

Kualitas

dan

Akses

Informasi

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup a. Kegiatan

Peningkatan

Edukasi

Dan

Komunikasi

Masyarakat Dibidang Lingkungan b. Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan c. Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata 5.2.Indikator Kinerja Program a. Prosentase

terpenuhinya

kebutuhan

penyelenggaraan

administrasi kantor b. Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik c. Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas d. Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun e. Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah f. Prosentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus g. Luas RTH yang terkelola h. Jumlah lokasi pemakaman terpadu i. Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan j. Prosentase mata air yang terkelola dengan baik k. Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan l. Jumlah akses informasi pengelolaan lingkungan m. Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan n. Prosentase sampah terolah di TPA 5.3.Kelompok Sasaran Program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Tahun 20162021 ditujukan untuk kelompok sasaran : a. Kegiatan / usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan b. Kelompok masyarakat dan sekolah yang berperan aktif dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan c. Masyarakat Kota Blitar secara umum


36

RENSTRA 2016-2021

Gambaran secara rinci mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang mendukung tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 5.1.


37

RENSTRA 2016-2021

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Program dan kegiatan SKPD pada dasarnya dilaksanakan untuk memberi kontribusi pencapaian target indikator kinerja Daerah. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup terhadap pencapaian visi dan misi Daerah tahun 2016-2021 adalah pada : -

Misi ke tiga TUJUAN 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

infrastruktur

dan

penataan

ruang,

SASARAN

2

:

Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam Indikator Kinerja : a. Prosentase Ruang Terbuka Hijau yang terkelola b. Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu c. Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu d. Prosentase konservasi mata air e. Prosentase penurunan emisi GRK f. Predikat pengelolaan lingkungan -

Misi ke empat TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak, SASARAN 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, dan sanitasi Indikator Kinerja : a. Prosentase IPAL komunal rumah tangga yang terkelola dengan baik b. Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan Target yang ingin dicapai dari indikator-indikator tersebut disajikan dalam Tabel 6.1. berikut.


38

RENSTRA 2016-2021

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

(1) 1

Indikator Kinerja

(2) Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah terkelola

2

Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu

3

Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu

4

Prosentase konservasi sumber mata air

5 6

Prosentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca Predikat Pengelolaan Lingkungan

7

Prosentase IPAL komunal rumah tangga yang terkelola dengan baik

8

Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan

Formula

(3) (Luas RTH yang terkelola/Luas RTH publik) x 100 % (Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu/jumlah titik sampling badan air) x 100% (Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu/jumlah titik sampling udara ambien) x 100% Jumlah sumber mata air yang dikonservasi/jumlah sumber mata air x 100% Persentase penurunan emisi GRK Plakat / piala adipura / adipura paripurna (Jumlah IPAL komunal rumah tangga yang terkelola baik) / Jumlah IPAL komunal rumah tangga) x 100% (Volume sampah yg diolah/Volume sampah total) x 100%


2016

2017

2018

2019

2020

2021

(4)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015) (5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

%

32,1

35,57

37,92

42,75

47,94

52,19

58,91

58,91

%

65

65

65

70

70

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

%

14,0%

14%

26%

38%

50%

62%

76%

76%

%

3%

4%

5%

6%

7%

9%

11%

11%

Adipura

Adipura Buana

Adipura Buana

Adipura Paripurna

Adipura Paripurna

Adipura Paripurna

Adipura Paripurna

Adipura Paripurna

%

50

55

57,5

60

62,5

65

67,5

67,5

%

62

88

88

88

89

89

90

90

Satuan

%

39

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

RENSTRA 2016-2021

BAB VII.

PENUTUP 7.1 Kaidah Pelaksanaan a. Renstra tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD b. Indikator

dan

target

kinerja

pembangunan

daerah

yang

tercantum dalam Renstra BLH tahun 2016 – 2021 wajib di penuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Blitar c. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka akan dilakukan penyesuaian. 7.2 Penutup Upaya untuk mencapai suatu harapan tentunya tidak selalu berjalan

mulus,

berbagai

kendala

mungkin

akan

menghadang

perjalanan pembangunan lingkungan hidup selama kurun lima tahun mendatang. Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak.


40

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2013

2014

2015

2.952.000

2012

111.208.041

2011

2.715.000

2.985.000 125.054.450

2.952.000,00 324.648.050,00

2.790.000 100.500.000

2015

116.700.000,00

2.100.000

355.558.750

410.402.900

2014

101.700.000

323.373.250

2013

900.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2012

84.400.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8.040.000

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

278.727.350

2011

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -

113.195.959

ANGGARAN PADA TAHUN KE -

URAIAN

RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE 2011

2012

2013

2014

2015

Rata - Rata pertumbuhan Anggaran

Realisasi

23.462.250

2015

2.609.200,00

3.241.500

2.499.000

3.600.000

2.711.200

15.030.400

28.140.500

23.463.250,00

2014

3.000.100,00

15.050.500,00

28.140.500

2013

3.628.500

2012

4.053.000

2011

5.129.000

14.627.800

28.174.250

2015

11.666.100

15.285.950

27.347.700 14.646.000

11.042.300

2014

4.865.500

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2013

7.882.700

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15.098.500

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2012

9.407.000

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

12.451.900

Penyediaan Alat Tulis Kantor

23.168.650

2011


14.621.750


URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi

2015

132.027.650 20.200.000

4.907.500

2014

150.843.919

2013

17.680.750

2012

133.003.000,00

2011

22.530.000,00

5.340.000,00

2015

150.939.500

7.200.000

2014

18.930.000

210.517.600

12.220.000

7.580.000 131.076.350

108.299.000

2013

24.120.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

26.175.000

Penyediaan Jasa Perkantoran

2012

8.040.000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

18.974.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

5.920.000

2011


6.006.000


URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi


1.609.039.900

1.062.162.700 186.320.100,00

2015

96.686.750

2014

REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE 2011

2012

2013

2014

2015

183.453.000

92.334.600

13.881.250

1.535.435.250

2013

102.675.800

37.589.400

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2012

103.084.500

Pengadaan Meubelair

3.018.400

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

854.084.600

2011

1.237.300.750

URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi


Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

2011

2012

2013

2014

2015

1.073.151.400

1.327.583.400

1.419.048.050

855.245.000,00

1.086.283.875

831.378.331

23.844.800

20.503.800

20.597.600,00

19.868.000

20.561.600

68.847.000

2015

72.801.300

2014

25.131.000

67.450.000

2013

726.114.700

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2012


9.191.600

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

2.225.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

10.450.400

2011

101.428.950

URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi


2012

2013

2014

2015

2.632.000

16.780.000

6.251.200

5.786.500.000

3.803.928.300

7.673.701.650

10.240.429.071

8.601.976.114

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

965.807.900

3.899.628.750

2.887.458.950

1.868.465.500,00

22.216.000

12.845.500

1.850.975.480

2.690.795.800

6.239.200

4.320.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

2011

27.807.000

2015

27.807.000,00

22.055.700

2014

15.804.500

25.928.500

2013

9.148.500

14.835.500

2012


2.388.950.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.320.000

2011

12.203.500

URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi

2015 1.585.130.000

2014

678.781.000

2013

4.339.444.550

2012

3.701.711.910

2011

149.100.000

1.712.424.064,00 681.317.000,00 4.339.769.550,00

3.771.891.770 150.500.000 3.395.578.351 35.000.000

384.185.700

2015

3.259.082.400

600.022.500

363.516.600

2014

130.804.800

32.652.000

Kerjasama pengelolaan sampah antar daerah

Sosialisais kebijakan pengelolaan persampahan

2013

152.763.500

1.682.092.800

1.543.500.000

39.725.000

Kerjasama pengelolaan persampahan

1.569.340.000

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

2012

10.660.000

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

274.050.000

2011


3.394.054.347


URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi


2012

2013

2014

2015

93.629.000

92.427.000

76.203.000

268.335.400

60.925.000

92.596.000,00 285.613.656,00

43.216.000

727.841.656

2011

95.615.000

66.950.000,00

2.271.675.671

2015

80.477.500

43.290.000

1.310.479.001 45.350.000

1.427.635.271

2014

96.930.250

Pemantauan Kualitas Lingkungan

2013

169.880.850

Koordinasi penyusunan AMDAL

27.530.000

205.000.000

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

2012

68.319.900

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

150.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.020.678.985

2011


77.550.000

URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi

2013

2014 279.067.651

Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan

2012

36.165.000

2011


2011

2012

2013

2014 275.580.000


URAIAN

2015


2012

2013

2014

2015


Realisasi

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN BARANG/ARSIP DAERAH

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

2011

2012

2013

2014

2015 280.817.500

2015 282.682.000,00

552.152.901 410.000.000

2014 1.773.225.520

504.235.371 750.000.000

2013

1.053.937.500 29.451.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan Hidup

29.451.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Lingkungan Hidup

2012

611.741.485

2011


642.573.200


URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi


URAIAN

2014

2015

250.000.000

5.447.807.650

-

3.013.948.403

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1.559.952.200

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga

2013

220.000.000

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga

715.766.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA OLAH RAGA

2012

470.000.000

2011


2012

2013

2014

2015


2012

2013

2014

2015


Realisasi

ANGGARAN PADA TAHUN KE 2014


2011

2012

2013

2014

2015

2.009.967.300 213.188.500

3.060.721.000

1.961.142.000 89.439.000

898.645.700

2.031.671.150,00 317.089.500,00 82.050.000

119.310.000

168.411.403 93.637.500

1.761.588.000

1.083.949.000

3.099.047.000,00

194.102.000 694.011.800

409.971.350

140.848.400

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

9.000.000

Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota

141.754.350

Pengembangan taman rekreasi

2013

52.040.300

Pemeliharaan RTH

2012

352.850.000

Penataan RTH

112.000.000

2011

530.990.000

URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi


82.050.000,00 1.954.739.950 108.297.550,00

2011

2012

2013

2014

2015

107.460.000

80.870.000 103.403.200

102.570.300

113.542.400,00

37.897.500

10.144.200

108.460.000 4.346.713.525 41.702.600

10.850.000

38.602.500 55.035.000

2015

936.462.800

2014

464.942.020 166.948.500

Pengendalian dampak perubahan iklim

318.150.000

Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air

2013

9.000.000 568.400.000

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

2012

302.850.000

pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

318.150.000

pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

50.000.000

2011


577.845.900

URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi

147.118.000

32.356.150

216.924.100

40.260.000

52.343.000

5.086.000

301.923.807

1.725.806.600,00 7.093.400,00 492.132.450 229.923.800,00 52.928.000,00

57.947.400

2015

32.737.400

138.850.450

2014

40.725.000

73.670.000 291.003.400

2013

134.493.100

2012

35.150.000

9.445.900

2011

10.231.500

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

2015

11.500.000

Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan

-

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

2014

21.731.500

Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

2013

4.247.063.525

2012

230.902.280

2011


48.399.200


URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi

2013

2014

2015 193.001.500

209.280.650,00 300.000.000

2012

240.000.000,00

22.957.000

225.025.450

36.867.000

57.045.000

49.575.500

65.388.050 400.000.000

2011

60.000.000,00

Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di bidang Lingkungan Hidup Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau di bidang Lingkungan Hidup

2015

54.817.600

Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada AMDAL

2014

306.091.400

PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (LINGKUNGAN HIDUP)

2013

39.091.000

Pembinaan Sekolah Adiwiyata

2012

121.360.300

2011


61.916.550


URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi

2011

2012

2013

2014

2015

44.285.000

2015 44.675.000

2014

44.675.000,00

Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah Dan Hari Besar Nasional

2013

51.147.500

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

2012

51.147.500

2011


50.352.500


URAIAN


2012

2013

2014

2015


Realisasi

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Lingkungan Hidup

Tujuan

Sasaran

(1) Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam

(2) 1 Meningkatnya RTH taman kota sebagai sarana rekreasi

Indikator Sasaran

(3) 1 Prosentase taman kota

%

Kode

(4)

Program dan Kegiatan

(5) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(13)

(14)

(15)

(16)

Luas RTH yang terkelola

124,2800

2016

137,7100

- Jumlah lokasi taman yang terbangun

3

1

- Jumlah lokasi lahan untuk taman yang dibebaskan

0

1

- Jumlah sarana yang tersedia

5

2017

5

Pengembangan taman - Jumlah prasarana rekreasi pelengkap taman rekreasi yang dibangun

Pengelolaan Areal Pemakaman

Jumlah lokasi pemakaman terpadu

202,0900

4.166.187.100

228,0900

4.423.071.000

9,0569

8.245.925.300

1

2.000.000.000

1

1.000.000.000

1

2.000.000.000

1

2.000.000.000

1

2.000.000.000

9

5

5 31.748.500

4

2

3

1

200.000.000

-

2

2 Meningkatnya kualitas badan air dan udara

- Indeks kualitas air

3 - Indeks kualitas udara

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

- Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara

Peningkatan Pengendalian Polusi

300.000.000

Prosentase pemenuhan baku mutu lingkungan

pengujian emisi/polusi Frekuensi dan jumlah udara akibat aktivitas lokasi uji emisi industri pengujian kadar polusi Frekuensi dan jumlah limbah padat dan lokasi uji badan air dan limbah cair limbah cair

80 (2 kali x @ 5 Titik)

4 Jumlah upaya perlindungan mata air 5 Jumlah RAD penurunan emisi GRK (sektor)

Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

8

Prosentase aksi mitigasi RAD yang dilaksanakan

Pengendalian dampak - Jumlah sarana untuk perubahan iklim mendukung mitigasi iklimkoordinasi -perubahan Jumlah rapat

82,5

50.000.000

3.941.045.900

1

75.000.000

20

25.000.000

14

60

70

2

556.105.600

400.000.000

26

3

20

1

88.665.400

38.665.400

467.278.100

(2 kali x @ 59 titik)

38

814.375.010

442.278.100

4

121.047.300

3

75.748.900

1

75.748.900

90

75.748.900

154.811.700

50.000.000

71.047.300 (2 kali x @ 59 titik)

104.811.700

850.000.000 5

500.000.000

1

(2 kali x @ 6Titik)

3

1

112.332.000

1

5.096.404.900

1

75.000.000

40

50.000.000

112.332.000

6

2

112.332.000

7

92,5

183.475.500

92,5

(2 kali x @ 6Titik)


500.000.000

50.000.000 133.475.500

12 kali (@ 6 titik)

4.471.404.900

688.080.900

1.297.980.500

300.000.000


567.980.500

10

430.000.000

75

4.487.593.521

90

-

-

50

0

855.093.761

85 177.208.500

2 850.000.000

25.000.000

0

80 168.770.000

1

50.000.000

0

608.058.200

87,5

500.000.000

19.698.202.850 4

5

1

(2 kali x @ 6Titik) 50.000.000

106.105.600 (2 kali x @ 59 titik)

80 57.579.150

85 (2 kali x @ 6Titik)

1

508.998.850

3.841.045.900

1

3

1

50.000.000

113.875.000 (2 kali x @ 59 titik)

500.000.000

300.000.000

(2 kali x @ 5 Titik)

1

14

1

4

62

0

1.117.594.000

85 186.068.925

583.473.700

90 100.000.000

794.626.575

2 kali,15 peserta

12

-

2 kali, @50 org

2 kali, @50 org

2 kali, @50 org

9 kali, @ 100 org

-

1

1

1

5

-

2 kali,15 peserta

2 kali,15 peserta

0

0

1 kali, @50 org

2 kali, @50 org

0

0

1

1

4

105.000.000

21

2 kali,15 peserta

4

76

2 kali,15 peserta

2 kali,15 peserta

perhitungan penurunan emisi GRK

- Jumlah sarana pendukung kampung iklim

193.875.000

2

30.000.000

Prosentase mata air yang terkelola dengan baik

- Jumlah peserta sosialiasi/pembinaan kampung iklim

80 (2 kali x @ 5 Titik)

(2 kali x @ 59 (2 kali x @ 59 titik) titik)

pembangunan tempat - Jumlah prasarana pembuangan benda pembuangan benda padat/cair yang padat/cair yang menimbulkan polusi menimbulkan polusi 3 Meningkatnya kualitas sumber mata air dan upaya penurunan emisi GRK

200.000.000

3

1

1

5

2

500.000.000

5

2 850.000.000

5

2.000.000.000

1.073.071.000 4

2 850.000.000

5

1

Koordinasi pengelolaan areal pemakaman - Frekuensi koordinasi

- Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun

3

5 816.187.100

4

2 850.000.000

5 500.000.000

5 343.722.100

4

2 850.000.000

5 212.784.300

5 182.831.000

4

Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan - Jumlah dokumen yang manual pengelolaan tersusun areal pemakaman

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

(20) 23.048.202.850

3.693.722.100

4

-

Rp

(19)

185,6100

1

-

target

2.532.831.000

5

3

Rp

165,5400

5

- Jumlah prasarana taman kota yang terbangun

target

Unit Kerja SKPD Lokas Penang i gung Jawab

Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2021

3.381.748.500

1.263.571.300

Peningkatan Sarana - Jumlah sarana pelengkap Prasarana Taman Kota taman kota

2020

146,8200

2

- Jumlah sarana taman rekreasi

2019

4.850.643.150

433.505.300 - Jumlah sarana prasarana yang terpelihara

2018

(21

(22)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air



Jumlah lubang biopori yang terbangun Jumlah sumur resapan yang terbangun

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Pengendalian dan pengawasan Pemanfatan SDA Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Jumlah mata air yang dilindungi

99

4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

6 Jumlah kelompok masyarakat yang berperanaktif dalam pengelolaan lingkungan

Pembinaan Sekolah Adiwiyata Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Rp

target

2.000

360.064.700

30

5 Meningkatnya kualitas pengelolaan IPAL komunal

7 Jumlah IPAL komunal yang beroperasi dengan baik

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Rp

40

target

2020 Rp

target

3.000

238.047.600

40

Rp

3.500

249.949.980

40

target

Rp

4.000

73.000.000

50



2021

target

Rp

18.658

76.650.000

1.224.424.280

329

-

150

150

150

150

150

150

900

1

5

6

6

6

7

38

0

-

50 titik ; 1 kali

172.036.200

180.638.010

189.669.911

100.000.000

105.000.000

798.144.121

0,2

0,4

0,8

1,2

1,6

1,6

4 kali, 100 org

4 kali, 100 org

4 kali, 100 org

4 kali, 100 org

4 kali, 100 org

20 kali,@ 100 org

50 titik ; 1 kali

50 titik ; 1 kali

50 titik ; 1 kali

50 titik ; 1 kali

50 titik ; 1 kali

6 kali,@ 50 titik

-

Jumlah sarana pendukung

0 0

0 0

0 0

1

0

1

3

40.555.000

5

- Jumlah lomba lingkungan yang terselenggara

4

3

- jumlah sosialisasi/pembinaan/pel atihan

3

3

0 0

0

0

1

521.440.050

40.540.000

6

6

7

7

7

6

551.833.200

7

26 375.000.000

2

2

3

3

4

4

18

- Jumlah fasilitasi Kelurahan Berseri

2

2

2

2

2

2

2

12

Jumlah akses informasi

1

3

Jumlah sekolah yang dibina

22

24

Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian adipura

3

30

144.628.000

3

5

50.000.000

6

100.000.000

6

35

50.000.000

40

151.833.200

45

3

jumlah dokumen pendukung yang tersusun

1

Prosentase usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan

0

60

Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian adipura

3

3

1

636.750.000

62,5

3 100.000.000

1

65

387.000.000

6.000.000

45

7.000.000

67,5

210.000.000

3 100.000.000

1

304.000.000

60.193.800

1000

7

50

70

378.000.000

8.000.000

46

9.000.000

1.789.993.400

32

390.543.800

195.908.800

224

884.858.150

15 100.000.000

1

375.000.000

4.300

75.000.000

3 100.000.000

1

3.065.395.350

18

5 350.000.000

338.726.700

4

132.488.150

800

46.823.700

3

5 300.000.000

0

551.833.200

1.331.671.845

2 30

- Jumlah peringatan hari lingkungan

50.000.000

800

44.594.000

3

5 281.391.500

30

1

551.833.200

2 250.000.000

1

500

5

600

85.134.000

3

4 150.000.000

20

1

381.391.500

1 800.000.000

1

300

55.350.000

600

81.080.000

3

4

1 144.270.945

0 0

1

344.628.000

3

333.601.900

0 137.400.900

0

75.000.000

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, dan sanitasi

2019

2.500

226.712.000

50.800.000

Frekuensi dan jumlah lokasi pemantauan level muka air tanah

- Jumlah peserta sosialisasi/dibina

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

1.500

0,1

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam Jumlah akses informasi dan Lingkungan pengelolaan lingkungan Hidup

Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Dibidang Lingkungan

target

2018

0 7

Jumlah kegiatan masyarakat yang terlibat perlindungan dan konservasi SDA

Jumlah pengadaan bibit tanaman langka Penyusunan Kebijakan Jumlah dokumen dan Perencanaan Perencanaan Perlindungan Perlindungan dan dan Konsevasi SDA yang Konservasi SDA tersusun

2017 Rp

129

Luasan penanaman untuk perlindungan mata air

Jumlah prasarana yang dibangun

target

2.158

Jumlah pengadaan bibit tanaman Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumbersumber air

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016

475.000.000 6

75

386.000.000

75

2.466.750.000

73.170.000 jumlah dokumen pendukung yang tersusun Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan

1

1 1.066 40

5.000.000

45

45

48

10.000.000

1.335 45.000.000

Badan Lingkun gan Hidup

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

6 Meningkatny peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah

8 Prosentase sampah yang terolah

2 kali, 3.500 m'

2 kali, 3.500 m'

96.580.000

2 kali, 3.500 m'

98.000.000

2 kali, 3.500 m'

100.000.000

2 kali, 3.500 m'

102.000.000

2 kali, 3.500 m'

104.000.000

2

150.000.000

2

75.000.000

2

150.000.000

2

150.000.000

2

150.000.000

2

150.000.000

14

900.000.000

51

112.000.000

55

50.000.000

55

80.000.000

58

115.000.000

60

115.000.000

60

120.000.000

60

622.000.000

1

200.000.000

1

75.000.000

1

50.000.000

1 x 50 org

11.076.400

2 x 50 org

2

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Jumlah kelompok masyarakat yang dibina

51

Peningkatan sarana prasarana lingkungan hidup

Jumlah sarana yang tersedia

Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah

Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi

Prosentase sampah terolah di TPA

62

-

Penyediaan prasarana Jumlah prasarana dan sarana pengelola sampah yang pengelolaan tersedia persampahan

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

62

2

- Jumlah sarana teknologi pengolah sampah

1

4

2.920.900.000

5

1

Jumlah sarana yang tersedia di TPA

2

1.239.660.932

942.050.000

150

Rp

12.648.000.000

3.200.000.000

1

5.998.396.482

399,713 m'

61

13.695.150.000

168.000.000

7.100.000.000

399,713 m'

190.000.000

0

5

3.500.000.000

6

1

9.970.000

5.346.485.000

1

584.718.000

2

Rp

target

Rp

2 kali, 3.500 m'

1.000.000.000

200

14.725.000.000

3.900.000.000

9

106.000.000

target

Rp

12 kali, 3.500m'

606.580.000

170.000.000

60

15.786.250.000

60

1

195.000.000

3

568.208.300

7

4.100.000.000

27

18.469.691.400

50

-

-

6.661.710.932

59

-

250

858.450.000

5

-

2

-

9

1.200.000.000

1.300.000.000

10

1

225

10

175.000.000

1

250

180.000.000

1

1 7.600.000.000

25 lokasi

-

60

1

10

1

25 lokasi

target

2021

3

980.000.000

175

Rp

9

10

165.450.000

target

2020

25.000.000

8

10

-

2019

1

25 lokasi

Jumlah prasarana yang tersedia di TPA

8

1

399,713 m'

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA

399,713 m'

8.100.000.000

25 lokasi

700.000.000

399,713 m'

8.600.000.000 399,713 m'

25 lokasi

1

10.150.000

2

725.000.000

3

9.100.000.000

25 lokasi

850.000.000

399,713 m' 25 lokasi

82.194.030.114

46.498.396.482 -

1

11.250.000

3

31.370.000

3

900.000.000

12

9.106.203.000

3

4

3

3

4

5

22

-

1

1

1

1

1

1

6

-

3

3

3

3

3

15

-

-

Jumlah prasarana yang terpelihara di TPA

-

Jumlah sarana yang terpelihara di TPA

Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai Menyurat

75

25 lokasi

Frekuensi dan jumlah peserta sosialisasi

61

848.791.400

399,713 m'

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

11.906.296.300

0

9

- Jumlah prasarana teknologi yang terbangun

62

target

0

0

40 KK

13.433.333.814

Rp

183.208.300

Jumlah sarana pengelola sampah yang dipelihara

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor

target

1

7

- Jumlah lokasi kerja yang terlayani

Rp

2018

-

Jumlah prasarana pengelola sampah yang dipelihara

Jumlah pengguna teknologi pengolahan sampah

2017

0

Jumlah sarana pengelola sampah yang tersedia

Kerjasama pengelolaan - luas penyapuan jalan persampahan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2016

-

Penyusunan kebijakan manajemen Jumlah dokumen yang pengelolaan sampah tersusun manajemen pengelolaan sampah

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan



target

Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Pengelolaan B3 Dan Limbah B3



80

80

250 lembar

500.000.000

1.950.000

85

250 lembar

500.000.000

1.950.000

90

250 lembar

500.000.000

1.950.000

90

250 lembar

550.000.000

1.950.000

90

250 lembar

550.000.000

95

1.950.000 250 lembar

550.000.000

1.950.000

95

1.500 lembar

3.150.000.000

11.700.000

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 target

2017 Rp

target

2018 Rp

target

2019 Rp

target

2020 Rp

target

Rp

target

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik dan telepon yang terbayar

24 rek

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan

25 pajak

27.500.000

25 pajak

27.500.000

25 pajak

27.500.000

25 pajak

27.500.000

25 pajak

27.500.000

25 pajak

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah paket alat tulis kantor

4

22.154.700

4

22.154.700

4

22.154.700

4

22.154.700

4

22.154.700

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan

4

15.070.000

4

15.070.000

4

15.070.000

4

15.070.000

4

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

4

3.929.500

4

3.929.500

4

3.929.500

4

3.929.500

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia

4

13.247.245

4

13.247.245

4

13.247.245

4

13.247.245

Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan Bacaan dan Peraturan yang tersedia Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase pemenuhan penyediaan makanan/minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Frekuensi koordinasi dan konsultasi luar daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Pembangunan Gedung Jumlah sarana gedung Kantor kantor yang terbangun Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Prosentase peralatan gedung kantor yang berfungsi baik

124.491.855

24 eks

6.000.000

100

31.000.000

200 kali

80

254.656.700

100

1.429.159.586

3 jenis

500.000.000

24 rek

124.491.855

24 eks

6.000.000

100

31.000.000

200 kali

254.656.700

100

2.200.000.000

6 jenis

2.845.586.300

24 rek

124.491.855

24 eks

6.000.000

100

31.000.000

200 kali

254.656.700

100

1.010.000.000

1

24 rek

149.491.855

24 eks

6.000.000

100

31.000.000

200 kali

279.656.700

100

200.000.000

1.180.000.000

1


2021 Rp

target

Rp

144 rek

821.951.130

27.500.000

150 pajak

165.000.000

4

22.154.700

24 paket

132.928.200

15.070.000

4

15.070.000

24 paket

90.420.000

4

3.929.500

4

3.929.500

24 paket

23.577.000

4

13.247.245

4

13.247.245

24 paket

79.483.470

6.000.000

144 eks

36.000.000

24 rek

149.491.855

24 eks

6.000.000

100

31.000.000

200 kali

279.656.700

100

200.000.000

1.055.000.000

24 rek

149.491.855

24 eks

100

31.000.000

100

186.000.000

200 kali

279.656.700

1.200 kali

1.602.940.200

100

980.000.000

100

7.854.159.586

11 jenis

3.745.586.300

-

-

80

13.679.000

80

14.000.000

80

14.000.000

80

14.000.000

80

14.000.000

80

14.000.000

80

83.679.000

Pemeliharaan Prosentase perlengkapan Rutin/Berkala gedung kantor yang Perlengkapan Gedung berfungsi baik Kantor

80

10.414.000

80

11.000.000

80

11.000.000

80

11.000.000

80

11.000.000

80

11.000.000

80

65.414.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

80

795.645.000

80

800.000.000

80

800.000.000

80

800.000.000

80

800.000.000

80

800.000.000

80

4.795.645.000

Prosentase kendaraan operasional yang berfungsi baik

Pemeliharaan Frekuensi pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung gedung kantor Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur

Jumlah dan frekuensi pemeliharaan mebeleur

-

Pengadaan Meubelair

Jumlah mebeleur

-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

Pengadaan Jumlah perlengkapan Perlengkapan Gedung gedung kantor Kantor

-

-

-

-

0

-

0

-

1

75.000.000

1

75.000.000

2

5

10.000.000

5

10.000.000

5

10.000.000

5

10.000.000

15

150.000.000

30.000.000

5 jenis

50.000.000

5 jenis

50.000.000

2 jenis

20.000.000

2 jenis

20.000.000

2 jenis

20.000.000

16 jenis

160.000.000

3 jenis

48.238.586

3 jenis

100.000.000

3 jenis

50.000.000

3 jenis

50.000.000

2 jenis

20.000.000

2 jenis

20.000.000

16 jenis

288.238.586

2 jenis

61.183.000

2 jenis

75.000.000

2 jenis

75.000.000

2 jenis

75.000.000

2 jenis

30.000.000

2 jenis

30.000.000

12 jenis

346.183.000

Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan Dinas/Operasional operasional yang tersedia

0

-

0

-

0

-

0

-

0

Rehabilitasi Jumlah sarana gedung Sedang/Berat Gedung yang direhabiitasi Kantor

0

-

0

-

0

-

0

-

1

-

75.000.000

0

-

0

-

-

1

75.000.000


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode



PROGRAM Prosentase aparatur PENINGKATAN memperoleh kesempatan KAPASITAS SUMBER peningkatan kapasitas DAYA APARATUR



target

80

100

2016

2017 Rp

target

78.000.000

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event daerah dan hari besar nasional

3 event

66.000.000

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Frekuensi publikasi

4 kali di media cetak

12.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2018 Rp

100

target

-

Rp

100

15.000.000

2019 target

-

100

Rp

100

15.000.000

2020 target

-

100

Rp

100

20.000.000

target

-

100


2021

20.000.000

100

100

Rp

target

-

20.000.000

Rp

100

78.000.000

100

90.000.000

100

100

-

100

Jumlah dokumen capaian laporan kinerja yang tersusun

7 dok

7 dok

-

7 dok

7.500.000

7 dok

7.500.000

7 dok

7.500.000

7 dok

7.500.000

7 dok

7.500.000

42 dok

37.500.000

Penyusunan Jumlah dokumen Perencanaan Kegiatan perencanaan kegiatan dan dan Anggaran anggaran

6 dok

6 dok

-

6 dok

7.500.000

6 dok

7.500.000

6 dok

7.500.000

6 dok

7.500.000

6 dok

7.500.000

36 dok

37.500.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Prosentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas khusus

0

100

45.114.200

100

65.000.000

100

65.000.000

100

65.000.000

100

65.000.000

100

305.114.200

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Jumlah aparatur yang memperoleh pakaian dan atribut kerja

0

120 bh (2x60 org)

45.114.200

120 bh (2x60 org)

65.000.000

120 bh (2x60 org)

65.000.000

120 bh (2x60 org)

65.000.000

120 bh (2x60 org)

65.000.000

720

305.114.200

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100

115.000.000

100

445.000.000

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event daerah dan hari besar nasional

3 event

75.000.000 3 event

85.000.000 3 event

85.000.000 18 event

405.000.000

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

Frekuensi publikasi


25.000.000

4 kali di 30.000.000 media cetak

30.000.000

100

-

100

-

100


100.000.000

100

75.000.000 3 event

25.000.000


115.000.000

100

85.000.000 3 event

30.000.000


115.000.000

100


140.000.000


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents