RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014 PENGADILAN TINGGI PADANG

PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2012

0

Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Pengadilan Tinggi Padang

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke-hadirat Allah SWT atas rahmat

dan ridho-Nya, kita dapat menyelesaikan pekerjaan Renstra selama Tahun 2011

yang telah berakhir, dan telah selesainya secara keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010 – 2014 dapat

diterbitkan.

Pengadilan Tinggi Padang bertanggung jawab menyusun Rencana

Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan ke depan, berdasarkan surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI. No. 552/SEK/01/XII Tanggal 19 Desember 2011.

Penyusunan Rencana Strategis ini diperlukan upaya dan kerja keras dari

seluruh komponen terutama Mahkamah Agung RI. dan stakeholder lainnya.

Upaya tersebut dilakukan Pengadilan Tinggi Padang secara terintegrasi dan

berkesinambungan, disertai perwujudan Pengadilan Tinggi Padang yang baik, i


bersih dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan memeriksa, memutus dan

mengadili perkara tingkat banding.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu dari program kerja

Tahun 2011 yang telah disusun dengan dukungan berbasis data yang akurat bagi

kepentingan perencanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pengadilan

Tinggi Padang.

Akhirnya saya berharap Rencana Strategis (Renstra) ini dapat

dimanfaatkan secara optimal dan oleh Pengadilan Tinggi Padang untuk ke depan

dan masa yang akan datang.

P a d a n g,

Januari 2012

PENGADILAN TINGGI PADANG PANITERA/SEKRETARIS

M U L J O N O, SH. NIP. 19530807 197803 1 002

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum ................................................................................ 1.2. Potensi Permasalahan ...................................................................... BAB ll

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi .................................................................................................. 2.2. Misi .................................................................................................. 2.3. Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 2.4. Program dan Kegiatan ..................................................................... BAB lll

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

3.1. Arah Strategis .................................................................................. 3.2. Kebijakan Strategis .......................................................................... BAB lV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan ..................................................................................... 4.2. Saran-saran ...................................................................................... BAB V

LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA 2010 - 2014

5.1. Sasaran Strategis Kinerja 5.2. Sasaran Strategis Pendanaan

iii


BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kerja kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Padang, sehingga berorientasi pada hasil yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis ini disusun melalui suatu proses yang sistematis dan berkelanjutann yang dilakukan pihak yang berkepentingan untuk menetapkan keputusan tentang masa depannya, mengembangkan prosedur dan cara tertentu untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Intinya adalah pengidentifikasian dan penyelesaian isu-isu strategis (sangat penting) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai salah satu instasi pemerintah dengan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Sumatera Barat dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Padang, dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dapatlah dijadikan pedoman bagi Pengadilan-Pengadilan Tingkat Pertama dibawah lingkungan Pengadilan Tinggi Padang. Menyangkut pertanggung jawaban

program dan

kegiatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun

anggaran yang diteruskan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Laporan tersebut sekaligus merupakan evaluasi pada Pengadilan Tinggi Padang. Evaluasi dimaksud untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa program dan kegiatan selama tahun anggaran dalam tahun berjalan. 1


1.1.

Kondisi Umum Pengadilan Tinggi Padang adalah salah satu Pengadilan Tinggi berstatus A khusus. Terletak pada Ibukota Propinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang berlamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 54 Padang, Kode Pos 25129, Telp. (0751) 30554, 23495 Faks. (0751) 34254. Pengadilan Tinggi sebagai badan yang melaksanakan dan kekuasaan kehakiman, adalah merupakan Pengadilan negara tingkat banding di peradilan, dalam melaksanakan tugasnya, terlepas dari pengaruh Pemerintah dan luar lain, serta melakukan suatu pengawasan ditingkat seluruh satker yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Padang. Pengadilan Tinggi Padang sebagai lembaga peradilan di tingkat banding di Wilayah Propinsi Sumatera Barat fungsi utama lembaga yaitu : 1) Pengadilan Tinggi Padang merupakan pengadilan tingkat Banding di wilayah Propinsi Sumatera Barat bertugas membina

keseragaman

dalam penerapan hukum melalui putusan Banding untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Sumatera Barat diterapkan secara adil dan benar. 2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama. Fungsi lainnya terhadap pembinaan dan pengawasan satker-satker dibawahnya yaitu : 1) Pengadilan Tinggi Padang melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dengan tujuan agar

peradilan yang 2


dilakukan pengadilan-pengadilan ditingkat pertama diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara. 2) Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan pengawasan :  Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kehakiman,

yakni

dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim-Hakim. Wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 15 (lima belas) Pengadilan Negeri antara lain : 1. Pengadilan Negeri Klas I A Padang Alamat

: Jl. Khatib Sulaiman No. 80 Padang

Telp.

: (0751) 7054195/446901

2. Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman Alamat

: Jl. Imam Bonjol No. 26 Pariaman

Telp.

: (0751) 92841/91132

3. Pengadilan Negeri Klas I B Bukittinggi 3


Alamat

: Jl. Veteran 219 A Bukittinggi

Telp.

: (0752) 34362/34361

4. Pengadilan Negeri Klas II Sawahlunto Alamat

: Jl. Jend. Sudirman No. 2 Sawahlunto

Telp.

: (0754) 61003

5. Pengadilan Negeri Klas II Payakumbuh Alamat

: Jl. Soekarno Hatta No. 162 Payakumbuh

Telp.

: (0752) 92092/91267

6. Pengadilan Negeri Klas II Padang Panjang Alamat

: Jl. Soekarno Hatta No. 7 Padang Panjang

Telp.

: (0752) 82208

7. Pengadilan Negeri Klas II Solok Alamat

: Jl. Lubuk Sikarah No. 22 Solok

Telp.

: (0755) 20153/20708

8. Pengadilan Negeri Klas II Lubuk Basung Alamat

: Jl. Dr. Moh. Hatta Lubuk Basung

Telp.

: (0752) 76143/76052

9. Pengadilan Negeri Klas II Painan Alamat

: Jl. Raya Salido Painan

Telp.

: (0756) 465216/465215

10. Pengadilan Negeri Klas II Batusangkar Alamat

: Jl. Belakang Benteng No. 103 Batusangkar

Telp.

: (0752) 71075 4


11. Pengadilan Negeri Klas II Lubuk Sikaping Alamat

: Jl. Jend. Sudirman No. 64 Lubuk Sikaping

Telp.

: (0753) 20163/20008

12. Pengadilan Negeri Klas II Tanjung Pati Alamat

: Jl. Raya Tanjung Pati

Telp.

: (0752) 7754184/7754229

13. Pengadilan Negeri Klas II Koto Baru Alamat

: Jl. Raya Koto Baru

Telp.

: (0755) 20320/20121

14. Pengadilan Negeri Klas II Muaro Alamat

: Jl. Prof. M. Yamin No. 51 Muaro

Telp.

: (0754) 20065/20066

15. Pengadilan Negeri Klas II Pasaman Barat Alamat

: Jl. Pasaman Baru – Padang Tujuh Simpang Empat Pasaman Barat

Telp.

1.2.

: (0753) 7464020/7464021

Potensi Permasalahan Dalam mewujudkan rencana strategis yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI., maka berpotensi pada permasalahan-permasalahan yang dapat timbul di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang yaitu : -

Kurang tertibnya administrasi teknis maupun non teknis, karena tertuju kepada penyelesaian tunggakan perkara ; 5


-

Masih kurang maksimal jaringan IT, karena terbatasnya anggaran, sehingga belum dapat melayani permintaan secara online dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat ;

-

Dengan anggaran yang terbatas, berakibat terbatas pula fasilitas untuk mengadakan pembinaan, pengawasan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur peradilan khususnya peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai Pengadilan Tinggi Padang dan seluruh satker, agar memotivasi kemampuan/skill dibidangnya masing-masing sesuai dengan jabatannya ;

6


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1.

Visi Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Tinggi Padang mempunyai Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yakni: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG” Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Tinggi Padang khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2.2.

Misi Untuk Visi dari suatu organisasi, maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi

yang

harus

dijalankan.

Adapun

Misi

Pengadilan

Tinggi

Padang,sesuai dengan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

7


2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut: 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah

adanya

kemadirian

lembaga

yang

menyelenggarakan

peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian

instutional),

menjalankan

fungsinya

serta

kemandirian

(kemandirian

hakim

dalam

individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis 8


kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian Instutional, kemadirian badan peradilan iuga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional)

yang

terkait

erat

dengan

tujuan

penyelenggaraaan peradilan. Tujuan penyelenggaraan peradilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.

Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan. Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh MA harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil 9


bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang

adil,

dalam

rangka

menghasilkan

putusan

yang

mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapt dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3.

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan pergerakan perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan badan peradilan, selain mengusai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakankebijakan non teknis (yudisial). Terkait

aspek

yudisial,

seorang

pimpinan

pengadilan

bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Pimpinan badan peradilan di bantu oleh pelaksana urusan

10


administrasi. Dengan kata lain Pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA akan menitikbaratkan peningkatan

kualitas

kepemimpinan

badan

peradilan

dengan

membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-yudisial.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan factor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan system pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

public,

adanya

pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalm badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan 11


usaha para personil peradilan untuk bekerja secara professional dan menjaga integritasnya.

2.3.

Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan

strategis

merupakan

penjabaran

atau

implementasi

dari

pernyataan visi yang dicapai yang dicapai atau dihasikan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Padang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan starategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Padang sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kemampuan dan Kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien ; 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan ; 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan ; Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Padang adalah : 12


1. Menyelenggarakan kekuasaan

kehakiman yang mandiri, berwibawa

dan tidak memihak; 2. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat dan pencari keadilan; 3. Menyelenggarakan pengorganisian Pengadilan Tinggi Padang; 4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Padang dalam tahun 2010-2014. Karena kempat sasaran tersebut belum dapat menjelelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Tinggi Padang dalam tahun 2011 menetapkan sasaran yang dicapai dalam tahun 2011 dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Tinggi Padang serta unit-unit kerja yang ada dibawahnya yang mendukung Lembaga Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

Sasaran tersebut tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2011.

2.4.

Program dan Kegiatan Salah satu inti kegiatan yang merupakan program utama dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang adalah pelayanan publik dengan transparans, cepat tanggap, efektif dan efisien. Program dan kegiatan skala prioritas

Pengadilan Tinggi Padang

tahun 2011 mempunyai 6 (enam) kegiatan pokok, sebagai berikut : 13


1) Program Pelayanan Publik. Melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari Pengadilan Tinggi Padang dengan adanya Meja Informasi (desk info) dan website Pengadilan Tinggi Padang yang berbasis IT ; 2) Program Penegakan Hukum. Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas penanganan perkara pada proses peradilan tingkat banding, termasuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dan perkara tunggakan. 3) Program Peningkatan Manajemen Aparatur Peradilan Umum . Kegiatan ini diadakan adalah peningkatan kemampuan profesional aparatur hukum, meliputi hakim, panitera pengganti, jurusita dan tenaga teknis peradilan lainnya yaitu Pengadilan Tinggi Padang mengadakan

Bimbingan

Tekhnis

(Bimtek),

Pembinaan

dan

Pengawasan ke seluruh Satker se-wilayah Sumatera Barat. 4) Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, Hakim Tinggi, dan Aparatur Peradilan. Kegiatan ini lebih terarah kepada para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, maupun Fungsional, dan Pegawai antara lain : - Hakim Tinggi dipromosikan untuk menjadi Hakim Agung ; - Untuk percepatan anggaran kepada Pegawai diproritaskan mengikuti sosialisasi dan ujian sertifikasi Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;

14


- Kepada Panitera Pengganti dan Jurusita diberi kesempatan untuk mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Padang ; 5) Program Peningkatan Kinerja Aparatur Lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Khusus (Tipikor). Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah-rumah Dinas Hakim, Pengadaan Alat Pengelola Data, Pengadaan Meubelair, dan Pengadaan Operasional Hakim AdHoc yaitu Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4. 6)

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur Lembaga Peradilan. Pengadaan Penambahan dan Pengembangan Sistem Jaringan IT, agar lebih mampu memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat yang lebih luas dan dapat mengontrol atau mengawasi kinerja dari para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Padang dengan dilengkapi CCTV.

15


BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

Pengadilan Tinggi Padang dalam mendukung kebijakan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah dan kebijakan lembaga, yang telah sesuai dan sejalan dengan arah dan kebijakan strategi Mahkamah Agung RI. antara lain : 1. Mengembangkan visi, misi Mahkamah Agung RI. dan menerapkan kepada seluruh satker di bawah Pengadilan Tinggi Padang, agar timbulnya keseragaman visi dan misi dalam menjalankan kegiatan atau programprograma yang telah direncanakan ; 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi sesuai dengan keinginan dan tujuan perkembangan dari Mahkamah Agung RI., terutama pengembangan tata laksana dan peningkatan sumber daya manusia, serta memaksimalkan pelayanan masyarakat ; 3. Menyelesaikan

tunggakan

perkara,

sehingga

tiap

tahunnya

dapat

menyelesaikan sisa-sisa perkara yang berwujud pada peningkatan kinerja peradilan ; 4. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan, agar dapat mengontrol keadaan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang ;

16


5. Kemandirian anggaran, memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dalam peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;

17


BAB IV PENUTUP

4.1.

Kesimpulan Bahwa dengan lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 serta Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahaan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 membawa perubahan terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Umum di Indonesia. Salah satu sektor beralihnya fungsi dan kedudukan Pengadilan Umum semu (quasi rechtpraak) menjadi kekuasaan kehakiman yang mandiri (court of law). Bahwa dengan adanya Undang-Undang terbaru tersebut terdapat beberapa elemen yang peradilan khusus yang memperkaya khasanah dan kewibawaan peradilan seperti adanya Peradilan Tipikor sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) “Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”. Pengadilan Tinggi Padang merupakan unsur kedua dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang di lingkungan peradilan umum di seluruh Sumatera Barat. Bahwa action serta sepak terjang aparat Pengadilan Tinggi Padang dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak terlepas dari ranah Visi dan 18


Misi Mahkamah Agung RI yang di format dalam sebuah bingkai Rencana Strategis (renstra) Pengadilan Tinggi Padang dalam setiap tahunnya, dimana secara generalis akuntabilitas renstra tersebut secara formal merupakan tolak ukur untuk penilaian dan pertanggung jawaban seorang pimpinan dan secara material sebagai tolak ukur dalam rangka evaluasi untuk perbaikan dalam tahun berikutnya Bahwa Struktur Organisasi dan tugas pokok serta fungsi (TUPOKSI) masing-masing pada Pengadilan Tinggi Padang telah berjalan sesuai dengan job description masing-masing. Bahwa dalam pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Padang telah dilaksanakan sesuai dengan pola Bindalmin serta telah memanfaatkan sarana Teknologi Informasi baik Internet maupun aplikasi-aplikasi seperti SIMAK PMN, SAKPA, Bappenas PP 39, serta aplikasi lainnya. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan baik terhadap internal Pengadilan Tinggi Padang, maupun pengawasan kepada Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Padang, telah ditunjuk Hakim pengawas bidang, juga ditunjuk wakil ketua sebagai koordinator pengawas yang mana dalam pelaksanaannya, Hakim pengawas bidang setiap

semester

melaporkan

temuannya

kepada

unsur

pimpinan

Pengadilan Tinggi Padang Bahwa pembinaan dan pengelolaan, baik yang menyangkut sumber daya manusia teknis yudisial dan non yudisial, pengelolaan sarana

19


dan prasarana, pengelolaan keuangan dan pengelolaan administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Padang akan terlaksana unit-unit komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif. Kiranya Renstra ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Tinggi Padang, Renstra diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) di masa datang.

4.2.

Saran-saran 1.

Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tinggi Padang serta Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya guna mempercepat proses penyelesaian perkara baik tingkat Banding maupun tingkat Pertama ;

2.

Optimalisasikan pemanfaatan Rencana Strategis sebagai alat evaluasi kinerja bagi setiap unsur di Pengadilan baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding ;

20


3.

Memberikan penghargaan (reward) atas keberhasilan pelaksanaan RENSTRA dan sanksi bagi pelanggar RENSTRA ;

4.

Keterbukaan dalam memberikan data untuk penyusunan RENSTRA ;

21


BAB V LAMPIRAN

22

5.1. Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2010 - 2014 Tujuan Strategis

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan.

Sasaran 1.

Peningkatan tertib administrasi perkara

Indikator Utama a.

Jumlah berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B)

b.

2.

Peningkatan penyelesaian perkara

Jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

a.

Jumlah Perkara yang diselesaikan

b.

3.

Peningkatan kualitas SDM

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

a.

Jumlah Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu : -

Tipikor

-

Niaga

-

PHI

2010

2011

2012

2013

2014

420

459

100%

100%

100%

(100%)

(100%)

420

459

100%

100%

100%

(100%)

(100%)

388

419

93%

94%

95%

(92,4%)

(91,3%)

93

29

92%

93%

94%

(96,9%)

(90,6%)

-

-

23%

24%

25%

-

Perikanan

-

HAM

-

Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat

b.

Jumlah Pegawai yang lulus diklat non yudisial : -

Kepemimpinan

-

Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa

-

Auditor

-

20

62%

62%

62%

50%

50%

50%

80%

83%

85%

(62,5%)

dengan jumlah yang mengikuti diklat

c.

Jumlah Pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi

1 (50%)

4. Peningkatan kualitas pengawasan

a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku aparatur peradilan : - Teknis - Non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

22

36

(57,9%)

(78,3%)

b. Jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal :

-

- Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Padang

-

-

-

25%

35%

50%

- dan Badan Pengawasan dan eksternal : dengan temuan yang dilaporkan

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Perkara yang dapat dipublikasikan dan dapat didownload di website Pengadilan Tinggi Padang (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan)

10%

21,7%

5.2. Matriks Rencana Strategis Pendanaan Tahun 2010 - 2014 Tujuan Strategis

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadilan. Indikator Utama

2010 (Rp)

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013

2014

a. Pengadaan Fasilitas Gedung Kantor, mulai

50.000.000

5.608.704.000

3.988.000.000

71,10%

75%

-

96.302.000

108.800.000

88,5%

90%

Sasaran 1. Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

dari

Pengadaan

Alat

Pengadilan Tinggi

Pengadaan Meubelair, Pengadaan Kendaraan

Padang sesuai dan

Dinas,

berpedoman pada

Perlengkapan Kantor, serta ATK Lainnya.

Pengadaan

Pengolah

Inventaris

Data,

dan

Kepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Peningkatan Sumber a. Pengadaan Ujian Keahlian Sertifikasi Barang Daya Manusia dan

dan Jasa sesuai dengan Kepres 54 Tahun

atau Peningkatan

2010

Kuantitas dan Kualitas Pegawai Pengadilan Tinggi

b. Pelatihan Bimbingan Teknis maupun Non

397.152.000

381.800.000

194.539.000

50,95%

60%

-

-

-

-

-

16.162.000

52.320.000

148.280.000

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000.000

-

-

-

Teknis c. Pembinaan sesuai dengan Bindalmin

Padang sesuai jabatannya, agar dapat meningkatkan kemampuan/skill di bidangnya masingmasing.

3. Mengevaluasi

a. Pengawasan dan Pembinaan ke daerah-

Kualitas dan Kode

daerah yang disertai dengan pengaduan-

Etik Hakim.

pengaduan

4. Memaksimalkan

a. Pengolah pengaduan baik yang datang

Pelayanan Kepada

langsung maupun secara tidak langsung

Masyarakat Yang

b. Melayani dengan Desk Info yang telah ada

Adil dan sesuai

atau telah difasilitasi di gedung masing-

dengan Visi serta Misi

masing Pengadilan

Mahkamah Agung RI. c. Melayani permintaan informasi secara online dengan memaksimalkan jaringan website Pengadilan Tinggi Padang

-

-

-

-

-

PENGADILAN TINGGI PADANG Jalan Jend. Sudirman No. 54 Padang Tel. (0751) 30554 Fax. (0751) 34254

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG NOMOR : W3.U/17/SK.KPT/I/2012 TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014 PENGADILAN TINGGI PADANG KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 ;

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1997 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Memperhatikan

: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 553/SEK/01/ XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, serta Hasil Rencana Stategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan

ini

sebagai

TIM PENYUSUNAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014 ;

Kedua

: Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kerja kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Padang, sehingga berorientasi pada hasil yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan.

Ketiga

: Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ; 2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial ; 3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. ; 4. Ketua Pengadilan Tinggi Padang (sebagai laporan) ; 5. Arsip ;

Ditetapkan di : Padang Pada Tanggal : 11 Januari 2012 KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

MUHAMMAD SALEH, SH. MH. NIP. 040 015 894

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG ================================================================= Nomor : W3.U/17/SK.KPT/I/2012 Tanggal : 11 Januari 2012 NO

NAMA / NIP

PANGKAT/ GOLONGAN

JABATAN

SEBAGAI TIM

1

2

3

4

5

1.

ANASROEL HAROEN,SH.MH. 194807181979031003

Pembina Utama Madya ( IV/d )

Wakil Ketua

Pengawas/Pembina

2.

MULJONO, SH. 195308071978031002

Pembina Utama Muda ( IV/c )

Panitera/Sekretaris

Koordinator Teknis dan Administrasi

3.

REFLIZAILIUS, SH. 196005301989031003

Pembina ( IV/a )

Wakil Panitera

Koordinator Teknis/ Perkara

4.

ANTONY WIJAYA, SH. 195909041982031004

Pembina ( IV/a )

Wakil Sekretaris

Koordinator Administrasi

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

MUHAMMAD SALEH, SH. MH. NIP. 040 015 894

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

Recommend Documents