PESISIR SELATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2011-2015
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010
DAFTAR ISI Halaman
Kata Pengantar ......................................................................
1
Daftar Isi ............................................................................. BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
: Pendahuluan ...........................................................
1
1.1. Latar Belakang ..................................................
2
1.2. Maksud dan Tujuan ..............................................
3
1.3. Landasan Hukum ................................................
4
: Gambaran Pelayanan SKPD ..............
5
2.1. Jenis Perizinan dan Perkembangan .............................
6
2.2. Realisasi Investasi………………………................................
7
: Isusu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.........
9
3.1. Isu-Isu Strategis..................................................
9
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi.........................................
11
: Visi, Motto, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan.........
23
4.1. Visi………………………. .............................................
23
4.2. Misi ..............................................................
23
4.3. Motto ............................................................
25
4.4. Tujuan ...........................................................
25
4.5. Sasaran…………………………………………………………………………………..
26
4.6. Strategis ………………………………………………………………………………..
27
4.7. Kebijakan ……………………………………………………………………………….
28
Renstra KPMP2T Kab. Pesisir Selatan 2011-2015
KATA PENGANTAR
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20112015 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatar belakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unified budget) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (sustainable program) berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun
terjadi
berbagai
perubahan
lingkungan
strategis,
perencanaan dan penerapan sistem penanaman modal dan pelayanan perizinan
selalu
berpedoman
kepada
pendekatan
kesisteman
agar
pembangunan perangkat keras (hardware) seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (software) serta pengembangan sumber daya manusia (brainware). Selain itu perencanaan yang dilakukan harus
tetap
bersifat
menyeluruh/komprehensif terpadu/integral
(antar
rasional
(terukur
(mencakup
semua
aspek/subsistem),
secara
kuantitatif),
aspek/subsistem)
mengikuti
dan
perkembangan
(konstektual), antisipatif (responsif) serta berkelanjutan (berkesinambungan). Demikian dokumen Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dan disiapkan yang sangat
jauh dari kesempurnaan dan memerlukan koreksi dan perbaikan,
terima Kasih.
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Sesuai amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan
bersasaran
maka
diperlukan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional. Atas dasar fikiran itu maka Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan mencoba menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Kantor dan menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahunan. Untuk program kerja tahunan maka disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) SKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 yang harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencaaan top down dan Kepala SKPD berperan serta bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD tersebut. Dalam Pemerintahan
undang-undang Daerah,
Nomor
dinyatakan
32
bahwa
Tahun
2004
tentang
Renja
SKPD
sebagai
penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung
oleh
pemerintah
daerah
maupun
melalui
partisipasi
masyarakat, sehingga dengan demikian Renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan berfungsi
menerjemahkan,
mengoperasionalkan
Rencana
Kerja
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Kantor sedemikian rupa, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan capaian program Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
2
1.2.
Maksud dan Tujuan
Adapun maksud penyusunan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dipedomani dan dilaksanakan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor
Penanaman
Modal
Kabupaten Pesisir Selatan
dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Tahun 2011 – 2015 adalah untuk
menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015.
1.3.
Landasan Hukum
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); c. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3
g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; j. Permendagri
No.
6
Tahun
2007
tentang
Petunjuk
Teknis
Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal; O. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025; P. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Dalam rangka
peningkatan pelayanan perizinan di
bidang
penanaman modal, Pemerintah telah menetapkan kebijakan sesuai Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Jo Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Upaya ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan , mempercepat, penyederhanaan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan, sesuai dengan tuntutan mayarakat agar petugas pelayanan lebih brkualitas (servis excellence) dalam bingkai kepemerintahan yang baik (good governance). Peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, harapan dan kepuasan mayarakat.
Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah tentang pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pesisir Selatan kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang perubahan Nomenklatut Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan menjadi
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian yang menjadi kewengan Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 dan Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewengan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah perizinan dan non perizinan yang dilelola sebagai berikut : 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khusus usaha 2. Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO) 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5
5. Izin Usaha Industri (IUI),Tanda Daftar Industri (TDI) 6. Tanda Daftar Gudang (TDG) 7. Pemberian Rekomendasi Izin Penelitian /Survey
Dalam
penyelenggaraanya
Kantor
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal . 2. Pelayanan
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
di
bidang
daerah
di
bidang
fungsi
Kantor
pelayanan investasi dan penanaman modal. 3. Pelayanan
penyelenggaraan
pemerintah
pelayanan perizinan dan non perizinan. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Sesuai
dengan
kewenangan
dan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dapat kami tampilkan perkembangan dan penerbitan izin melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan selama periode Tahun 2010-2012 sebagaimana table dibawah ini : Tabel 1. Jenis Perizinan dan Perkembangan 2010-2012 No.
JENIS PERIZINAN
1.
SITU/HO
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
SIUP TDP TDI TDG IUI IMB Rekomendasi Penelitian Jumlah
Berdasarkan
table
diatas
2010
2011
2012
797
691
6u92
661 616 63 7 5 97 271 2.517
650 670 58 11 94 224 2.398
579 639 37 3 281 463 2.055
dapat
digambarkan,
bahwa
perkembangan masyarakat Pesisir Selatan dalam pengurusan izin yang dilayani melalui Kantor pelayanan perizinan dan non perizinan di
6
Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir, masih dalam perkembangan usaha kecil dan rumah tangga UMKM dan belum merupakan investasi berskala besar, hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan pengurusan Izin Usaha Industri (IUI), hanya 5 buah pada tahun 2010.
Kemudian investasi
di
dapat
Pesisir
kami
Selatan
tampilkan melalui
perkembangan
Kantor
realisasi
Penanaman
Modal
Pelayanan Perizinan Terapadu Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode Tahun 2010-2012 sebagai berikut :.
Tabel 2. Realisasi Investasi Tahun 2010-2012 Jumlah
Sektor No
Tahun
.
(Rp)
Perdagangan
Industri
(Rp)
(Rp)
1
2010
106.916.166.900
75.060.000.000
180.701.166.900
2
2011
112.584.500.000
35.653.000.000
158.237.500.000
3
2012
99.371.000.000
66.206.000.000
165.577.000.000
Jml
429.293.561.900
186.458.750.000
624.478.311.000
Berdasarkan
tabel
diatas
dapat
digambarkan,
bahwa
perkembangan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan 3 (tiga) tahun tersebut,
pada
tahun
2011
pada
sektor
perdagangan
terjadi
peningkatan 5,6% sedangkan pada sektor industri terjadi penurunan sebesar penurunan 53,1% dibandingkan pada tahun 2010 disektor yang sama, dan pada tahun 2012 terjadi penurunan 11,3% pada sector perdagangan dan meningkat 86,2% ini dikarenakan izin usaha yang diterbitkan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan sebagian dari pengusaha telah mendaftarkan usahanya pada tahun sebelumnya. Terjadinya fluktuasi realisasi investasi disebabkan oleh faktor keamanan, politik, hukum dan sosial masyarakat, penyebab lainnya yang dirasakan dapat menghambat perkembangan investasi adalah
7
belum terpadunya pelayanan perizinan pada satu pintu, karena sebagian besar perizinan masih berada pada SKPD teknis.
Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan investasi terutama investasi yang memerlukan fasilitas baik PMA maupun PMDN perlu dilakukan perubahan dalam pelayanan investasi Penanaman Modal dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Perbaikan peraturan dan kebijakan serta pelayanan perizinan oleh aparatur yang menangani penanaman modal. 2. Penyederhanaan pelayanan perizinan dibidang Penanaman Modal dengan Sistem SPIPISE. 3. Penyiapan data peluang investasi yang akurat sehingga dapat dikembangkan oleh investor. 4. Peningkatan promosi dan kerja sama yang lebih efektif. 5. Pemberdayaan kelembagaan instansi teknis dibidang Penanaman Modal
Untuk
menarik
investor
ke
Kabupaten
Pesisir
Selatan
diperlukan kerja keras dan keterlibatan semua pihak terkait, karena Kabupaten
Pesisir
Selatan
mempunyai
peluang
untuk
menarik
investasi karena memiliki beberapa potensi sumber daya yang masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Potensi yang dimiliki dan mempunyai keunggulan pada sektor pertanian,
sektor
kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor pertambangan ,sektor jasa dan perdagangan .
8
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3.1 Isu-Isu Strategis
Tantangan eksternal untuk menarik Investasi dalam Tahun 2010 dan tahun-tahun mendatang diperkirakan semakin berat. Pertama, tingkat daya saing Nasional masih rendah. Laporan Global Competitiveness Report 2010 yang diterbitkan World Forum (WEF) menempatkan Indonesia pada peringkat 54 dari 133 negara yang disurvei. Angka ini sedikit meningkat disbanding tahun sebelumya yang berada pada peringkat 55. Dibandingkan dengan Negara-Negara kawasan Asia Ternggara seperti Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 24), Thailand (peringkat 36), dan China (peringkat 29). Sementara peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business) terbittan World Bank (2009) menempatkan Indonesia pada peringkat 122 dari 189 negara yang disurvei. Posisi Indonesia ini jauh di bawah Negara-negara sekawasan, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Laporan International Institute For Management Development (IMD) dalam World Competitiveness Yearbook Tahun 2010 menyatakan daya saing Indonesia menempati peringkat 41 dari 57, meningkat cukup tajam dibanding 2009 yang peringkat 51 dari 55 Negara.
Dalam rangka mengantisifasi isu-isu strategis perlu dilakukan langkah-langkah
baik secara internal maupun eksternal sebagai
berikut : a. Kesatu adalah Daerah lain lebih siap dalam memfasilitasi investor. Dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara,
Propinsi
Sumatera
barat
masih
belum
optimal
dalam
penyelenggaraan penanaman modal. b. Kedua adalah Infrastruktur provinsi lain lebih memadai. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan daerah tetangga terutama Riau dan Sumatera Utara lebih pesat dibandingkan Provinsi Sumatera Barat
9
c. Ketiga
adalah
kurang
kepastian
hukum
dengan
berlarutnya
penyelesaian Ranperda Penanaman Modal dan lemahnya penegakkan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga disamping itu, efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya
untuk
mendapatkan
kepastian
hukum
dari peradilan
di
Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara lain dikawasan Asia, peradilan di
Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian
sengketa usaha. d. Keempat adalah kurangnya insentif, termasuk insentif perpajakan, dalam menarik penanaman modal di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relative tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebesan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (tax allowances). e. Kelima adalah ketidak pastian pertumbuhan ekonomi akibat krisis global dan dampak gempa berkekuatan 7,9 SR. Akibat krisis keuangan global dan dampak gempa tersebut perekonomian Pesisir Selatan sempat mengalami perlambatan dibandingkan daerah-daerah lain. Peluang eksternal untuk investasi ke Pesisir Selatan masih memungkinkan dalam
pemanfaatan
sumber
daya
dan
peluang
eksternalnya adalah kebutuhan dunia yang meningkat terhadap produk perikanan ,kelautan, pariwisata, agro industri, energi dan pertambangan. Adapun
isu
strategis
yang
mempengaruhi
pengembangan
investasi di Sumatera Barat adalah : 1. Masih adanya perbedaan persepsi terhadap pengertian investasi (antara pemerintah, legislative, swasta dan masyarakat). 2. Berbedanya data dan informasi potensi investasi yang ditawarkan dengan kenyataan di lapangan. 3. Minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, Business plan). 4. Birokrasi yang berbelit-belit didalam perizinan penanaman modal.
10
5. Makin menguatnya tekanan internasional terhadap kelestarian lingkungan 6. Masyarakat belum banyak merasakan dampak positif investasi. Keenam isu tersebut di atas perlu segera dicarikan solusinya kalau kita ingin Pesisir Selatan dapat menarik investasi pada tahun tahun berikutnya.
3.2. Tugas Pokok dan fungsi.
Dengan adanya
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) setiap daerah
membentuk
kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, sesuai
dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Selatan
melahirkan
Perda
Nomor
:
4
Kabupaten Pesisir Tahun
2008
tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nama Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal , kemudian berganti nomenklatur menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan No.12 Tahun 2010.
Adapun Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2010 sebagai berikut :
1. Kepala Kantor ( Esselon III/a.) 2. Kasubag Tata Usaha (Esselon IV/a.). 3. Kasi Promosi dan Kerjasama Investasi (Esselon IV/a.). 4. Kasi Pengolahan Data dan Pengendalian Investasi ( Esselon IV/a ) 5. Kasi Perizinan dan Non Perizinan ( Esselon IV/a ). 6. Kasi Informasi, Pengaduan Pemantauan dan Evaluasi.( Esselon IV/a ).
Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Pesisir
Selatan
dalam
menyelenggarakan sebahagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam
11
penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal b. Pelayanan
penunjang
untuk
kelancaran
penyelenggaran
Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural pada kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan rincian tugas sebagai berikut : 1.
Kepala Kantor : a. Merumuskan rencana dan program kerja Kantor baik rutin maupun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kantor sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan prizinan sesuai peraturan. c. Mengoordinasikan kebijakan daerah di bidang
penanaman modal
dan pelayanan perizinan terpadu ke semua SKPD dan jajaran pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. d. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. e. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada kepala sub bagian dan para kepala seksi sesuai dengan beban tugas dan permasalahannya. f. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan perijinan kepada unsurunsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. g. Mengoordinasikan sub bagian dan para kepala Seksi dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
12
h. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perijinan terpadu. i. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan
untuk
permasalahan
mengetahui
yang
perkembangan,
timbul
serta
hambatan
upaya
tindak
dan lanjut
penyelesaiaannya. j. Mendisposisi surat masuk sesuai bidang permasalahannya. k. Menilai,
menandatangani
dan/atau
memaraf
persuratan
dan
dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan. l. meneliti, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas di bidang pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan. m. Memberikan
data
dan
informasi
mengenai
situasi
bidang
penanaman modal pelayana perizinan terpadu serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan. n. Memelihara
dan
mengupayakan
peningkatan
kinerja
pegawai,
disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan kantor. o. Mengendalikan
pengelolaan
keuangan,
ketatausahaan
dan
perlengkapan kantor dan memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. p. Menghadiri rapat koordinasi dan rapat-rapat lainnya. q. Menerima arahan / petunjuk dari atasan. r. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf. s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan. 2.
Kasubag Tata Usaha : a. Menghimpun,
mempelajari
peraturan
perundang-undangan
di
bidang urusan umum, keuangan dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan mengumpulkan, mengarsipkan peratuan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
13
b. Menginventarisasi berhubungan
dan
dengan
mengolah bidang
data
urusan
dan
informasi
umum,
yang
keuangan
dan
kepegawaian, program sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah. c. Menyusun rencana, program kerja baik rutin maupun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana
strategis
sebagai
pedoman
pelaksanaan
tugas
dan
memfasilitasi penyusunan anggaran pada seksi-seksi. d. Mempelajari
dan
mengimplementasikan
peraturan,
kebijakan
daerah, dan dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. e. Melaksanakan
koordinasi
dengan
unit
kerja
terkait
dalam
pelaksanaan tugas. f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat kantor, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya. g. Melakukan usulan penetapan pelaksana, pengelola kegiatan dan bendahara kantor. h. Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan. i.
Merencanakan
kebutuhan
barang
dan
perlengkapan
serta
melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan. j. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi, pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan, penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas serta penggunaan gedung, pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah dinas. k. Mengatur
pelaksanaan
penggunaan
dan
pemakaian
barang
inventaris dan perlengkapan. l.
Melakukan
penyiapan
bahan
pembuatan
daftar
penilaian
pelaksanaan pekerjaan (DP-3). m. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian. n. Menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, Karpeg, Taspen, Karis, Karsu, Askes dll. o. Menyiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai.
14
p. Menyiapkan bahan dan
data
pegawai
yang akan
mengikuti
pendidikan dan pelatihan pegawai. q. Mempersiapkan kebutuhan pegawai kantor. r. Menyiapkan
bahan
perencanaan
dan
program
kesejahteraan
pegawai. s. Menyiapkan
absensi
kehadiran
pegawai
dan
mengoordinir
kehadiran pegawai. t. Menyiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan kantor dan perbendaharaan
kantor
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan. u. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja kantor
dan melakukan perubahan
atau tambahan
anggaran
pendapatan dan belanja kantor sesuai dengan usulan masingmasing bidang. v. Mengoordinasikan penerimaan,
pelaksanaan
penyimpanan,
Anggaran
pengeluaran,
Satuan
Kerja,
pertanggungjawaban,
pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil w. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan. x. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, perjalanan dinas serta kesejahteraan pegawai. y. Melaksanakan
pembinaan
dan
pengendalian
terhadap
bendaharawan dan pengelola keuangan kantor. z. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. aa.Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan(Renja) dan lima tahunan (Renstra) bidang pelayanan perijinan terpadu ä. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan rencana stratejik dan rencana kerja tahunan (Renja) kantor. ö. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) kantor. aa.Mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepustakaan dan kearsipan.
15
bb.Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
pertanggungjawaban pemerintahan
kantor, (LKPj),
daerah
bahan
bahan
(LPPD)
laporan
laporan
kantor,
keterangan
penyelenggaraan
laporan
tahunan
dan
Penetapan Kinerja kantor. cc. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan. dd.Meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Tata Usaha dengan mempedomani data dan peraturan yang berlaku agar diperoleh konsep naskah yang benar. hh.Mendistribusikan naskah dinas sesuai dengan arahan atasan. ii. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya. jj. Memberi petunjuk, bimbingan kepada bawahan di lingkungan tata usa agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. hh.Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut bidang tata usaha. ll. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf. jj. Menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan. nn.Menyusun, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan dan tahunan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. oo.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.
3.
Kasi Promosi dan Kerja Sama Investasi. a. Menghimpun
dan
mengolah
peraturan
perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan promosi dan kerjasama investasi sebagai pedoman dan landasan kerja. b. Mengumpulkan
dan
mengolah
data
serta
pedoman
untuk
penyusunan rencana kerja dan kegiatan.
16
c. Merumuskan
konsep
langkah
kegiatan
Seksi
promosi
dan
kerjasama investasi berdasarkan Visi, Misi serta rencana kerja Seksi pada Kantor Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai acuan kegiatan. d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi promosi dan kerjasama investasi. e. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas Seksi promosi dan kerjasama investasi. f. Memberikan layanan informasi prosedur pelayanan umum dan perijinan. g. Melaksanakan pemprosesan perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada. h. Melaksanakan
penyusunan
dan
penataan
Sistem
Informasi
penanaman modal di daerah. i.
Membagi tugas dan tanggung jawab terhadap staf di lingkungan seksi sesuai bidang tugas dan permasalahannya.
j. Mengoordinir Staf Seksi secara berkala ataupun insidentil agar terjadi kerjasama yang baik. k. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf dalam rangka kelancaran tugas dan tujuan yang akan dicapai. l.
Meneliti dan memaraf persuratan yang berkaitan dengan seksi promosi dan kerjasama investasi.
m. Menyelia pelaksanaan kegiatan seksi promosi dan kerjasama investasi sesuai dengan rencana dan realisasinya. n. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Seksi promosi dan kerjasama investasi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya. o. Mengawasi
dan
mengendalikan
kegiatan
Seksi
promosi
dan
kerjasama investasi agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana. p. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi bawahan atas dasar pantauan dan evaluasi untuk bahan rumusan kebijakan lebih lanjut. q. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan Seksi promosi dan kerjasama investasi.
17
r. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada pimpinan sebagai masukan dalam penyusunan rencana berikutnya. s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4.
Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Pengendalian Investasi a. Mengumpulkan
dan
mengolah
data
serta
pedoman
untuk
penyusunan rencana kerja dan kegiatan. b. Merumuskan konsep langkah kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Investasi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kantor sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Menyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengolahan Data dan Pengendalian Investasi. d. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Investasi. e. Melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta mempersiapkan data tentang pelaksanaan dan pelaporan perizinan. f. Menyiapkan informasi perizinan dalam rangka pengembangan perizinan. g. Melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan perizinan. h. Mengoordinir tim survey guna penelitian teknis di lapangan sesuai dengan dokumen permohonan izin. i.
Melaksanakan koordinir dengan instansi teknis sesuai bidangnya.
j.
Membagi tugas dan tanggung jawab terhadap staf di lingkungan seksi sesuai denga bidang tugas dan permasalahannya.
k. Mengoordinir Staf Seksi secara berkala ataupun insidentil agar terjadi kerja sama yang baik; l.
Memberikan petunjuk dan arahan kepada Staf dalam rangka kelancaran tugas dan tujuan yang akan dicapai.
m. Menyelia
pelaksanaan
kegiatan
Seksi
Pengolahan
Data
dan
Pengendalian Investasi sesuai dengan rencana dan realisasinya. n. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Investasi untuk mengetahui
18
perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya. o. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Investasi
agar kegiatan berjalan sesuai dengan
ketentuan dan rencana. p. Meneliti dan memaraf persuratan yang berkaitan dengan Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Investasi. q. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi bawahan atas dasar pantauan dan evaluasi untuk bahan rumusan kebijakan lebih lanjut. r. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Investasi. s. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada pimpinan sebagai masukan dalam penyusunan rencana berikutnya. t. Melaksankan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5.
Kepala Seksi Perizinan Dan Non Perizinan a. Mengumpulkan
dan
mengolah
data
serta
pedoman
untuk
penyusunan rencana kerja dan kegiatan. b. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Perizinan dan Non Perizinan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kantor sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Seksi Perizinan dan Non Perizinan. d. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Non Perizinan. e. Menerima dan mengumpulkan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah guna ditindak lanjuti daerah dan meneruskan ke Sekretaris Daerah Cq. Bagian Pemerintahan Umum. f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian lapangan. g. Mengkoordinir Front office dalam urusan penerimaan dan peneliti kelengkapan berkas permohonan izin.
19
h. Memberikan layanan informasi prosedur pelayanan umum dan perizinan. i. Melaksanakan penetapan biaya kelayakan sesuai dengan tarif yang diatur Peraturan Daerah. j. Melaksanakan pemprosesan perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada. k. Melaksanakan tata administrasi dan alur perizinan yang jelas dan transparan. l. Menerbitkan dan menyerahkan izin yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang. m. Melaksanakan
penyusunan
dan
penataan
Sistem
Informasi
penanaman modal di daerah. n. Membagi tugas dan tanggung jawab terhadap staf di lingkungan seksi sesuai bidang tugas dan permasalahannya. o. Mengoordinir Staf Seksi secara berkala ataupun insidentil agar terjadi kerjasama yang baik. p. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf dalam rangka kelancaran tugas dan tujuan yang akan dicapai. q. Meneliti dan memaraf persuratan yang berkaitan dengan seksi Perizinan dan Non Perizinan. r. Menyelia pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan dan perizinan sesuai dengan rencana dan realisasinya. s. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perizinan dan Non Perizinan untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya. t. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perizinan dan Non Perizinan agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana. u. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi bawahan atas dasar pantauan dan evaluasi untuk bahan rumusan kebijakan lebih lanjut. v. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan Seksi Perizinan dan Non Perizinan. w. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada pimpinan sebagai masukan dalam penyusunan rencana berikutnya.
20
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6
Kepala Seksi Informasi, Pengaduan, Pemantauan Dan Evaluasi. a. Menghimpun
dan
mengolah
peraturan
perundang-undangan,
pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya
yang
berhubungan
dengan
Informasi,
Pengaduan,
Pemantauan dan Evaluasi sebagai pedoman dan landasan kerja. b. Menyiapkan
bahan
dalam
rangka
penyelesaian/penyampaian
jawaban pengaduan pelayanan publik dan perijinan. c. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait perihal penyelesaian pengaduan pelayanan publik dan perijinan. d. Menyiapkan bahan kegiatan informasi dan promosi pelayanan perizinan didalam dan luar daerah. e. Merancang dan mengembangkan sistem informasi pelayanan umum dan perizinan. f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap layanan umum dan perizinan yang diberikan agar tidak menyimpang dari ketentuan. g. menyiapkan bahan dalam rangka menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelayanan perizinan. h. membuat berita acara dan laporan hasil pelaksanaan penelitian di lapangan. i.
Melaksanakan sosialisasi kebijakan daerah di bidang pelayanan umum dan perizinan.
j. Membagi tugas dan tanggung jawab terhadap staf di lingkungan Seksi sesuai bidang tugas dan permasalahannya. k. Mengoordinir Staf Seksi secara berkala ataupun insidentil agar terjadi kerjasama yang baik. l.
Memberikan petunjuk dan arahan kepada Staf dalam rangka kelancaran tugas dan tujuan yang akan dicapai.
m. Menyelia pelaksanaan kegiatan Seksi Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman,
petunjuk teknis, data
dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
21
dengan promosi dan kerjasama investasi sebagai pedoman dan landasan kerja. n. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi, Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya. o. Mengawasi
dan
mengendalikan
kegiatan
Seksi
Informasi,
Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana. p. Meneliti dan memaraf persuratan yang berkaitan dengan Seksi Informasi, Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi. q. memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang dihadapi bawahan atas dasar pantauan dan evaluasi untuk bahan rumusan kebijakan lebih lanjut. r. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan Seksi Informasi, Pengaduan, Pemantauan dan Evaluasi. s. melaporkan perkembangan kegiatan kepada pimpinan sebagai masukan dalam penyusunan rencana berikutnya. t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
22
BAB IV VISI, MISI, MOTO, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI. Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.
Visi
juga
merupakan
suatu
keadaan
yang
ingin
diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra SKPD sesuai dengan tugas fungsi SKPD sejalan dengan pernyataan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.
Visi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2011-2015 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta harapan-harapan (impian) yang ingin dicapai oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dengan rumusan Visi sebagai berikut :
TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF SERTA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT
Menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel pada tahun 2015, harus didukung dengan kebijakan yang mendorong masuknya investasi serta adanya upaya-upaya pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan berusaha kepada investor.
4.2 MISI.
Untuk mewujudkan visi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD, misi yang telah ditetapkan adalah :
23
1. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang lebih baik dalam Bidang Perizinan. 2. Meningkatkan Koordinasidan Integrasi dengan SKPD Teknis terkait dalam
proses
pemberian
Izin
secara
terus
menerus
dan
berkesinambungan. 3. Menyelenggarakan teknis Pelayanan Terpadu dengan mudah, cepat dan transparan. 4. Mempermudah masyarakat mengakses Informasi dalam layanan satu pintu ( One Stop Service ) 5. Mengembangkan dan mempromosikan potensi Daerah menjadi potensi unggulan yang mampu menarik investor.
Misi yang telah ditetapkan di atas merupakan prioritas yang harus dicapai untuk pencapaian visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terutama dalam peningkatan investasi dan
pemberian
pelayanan
yang
prima
kepada
calon
investor.
Pencapaian misi tersebut ditindak lanjuti pula dengan membuat peraturan daerah dan kebijakan yang jelas untuk mendukung dan menarik investor untuk berinvestasi di Pesisir Selatan.
Dalam menarik minat investor untuk berinvestasi diperlukan pula informasi dan didukung oleh promosi yang tepat sasaran serta dilakukannya kerja sama investasi dengan para investor baik didalam maupun luar negeri serta kerja sama dengan provinsi tetangga dan negara lain.
Mendukung semua kegiatan investasi, optimalisasi tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan serta penguatan kelembagaan perlu dilakukan segera, sehingga peran organisasi akan lebih terlibat dengan jelas sebagai badan koordinasi. Peningkatan SDM terus dilakukan karena tuntutan pelayanan yang menyangkut ilmu pengetahuan dan keterampilan perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan maupun dengan mengikuti pemagangan di BKPM dan perusahaan swasta.
24
4.3 MOTTO Untuk mendorong terujudnya Visi dan Misi tersebut perlu disusun kata-kata yang dapat memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan dengan membuat motto atau pun slogan. Adapun
motto/
slogan
Kantor
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
MUDAH, TRANSPARAN, CEPAT DAN PASTI
Maksud dari motto/slogan tersebut adalah : 1.
Mudah,
proses sederhana, tidak berbelit-belit dan dapat
dilakukan langsung tanpa perantara. 2.
Transparan,
terbuka,
ada
kejelasan
tentang
persyaratan,
prosedur dan biaya. 3.
Cepat,
efisien
waktu,
dan
ada
kejelasan
batas
waktu
penyelesaiannya. 4.
Pasti, ada kepastian hukum dan keabsahan, standar biaya dan tanggung jawab.
4.4
TUJUAN
Penetapan tujuan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu yang dapat
mendorong
pengembangan
investasi,
tujuan
yang
telah
dirumuskan adalah :
1. Meningkatkan koordinasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal serta perumusan kebijakan yang mendukung investasi.
25
2. Meningkatkan pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi yang efektif. 3. Meningkatkan
pelayanan
perizinan
dan non
perizinan
pada
masayarakat berdasarkan prinsip tranparansi dan akuntabilitas. Tujuan yang telah dirumuskan di atas harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.
4.5.
SASARAN. Pencapaian tujuan dijabarkan dalam sasaran yang ditentukan baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semester. Sasaran yang dicapai oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :
1.
Jumlah Investasi dan Penerbitan Izin pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Peerizinan Terpadu Kab.Pesisir Selatan : Jumlah Izin Prinsip yang diterbitkan sampai tahun 2012 sebanyak 18 Izin Prinsip (IP) dan diperkirakan sampai akhir tahun 2015 sebanyak 50 Izin Prinsip. Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan sampai tahun 2012 sebanyak 3 Izin Lokasi dan diperkirakan sampai akhir tahun 2015 sebanyak 10 Izin Lokasi. Jumlah Izin SITU/HO yang diterbitkan sampai tahun 2012 sebanyak 2280 Izin dan diperkirakan sampai akhir tahun 2015 sebanyak 3.000 Izin. Jumlah Izin SIUP yang diterbitkan sampai tahun 2012 sebanyak 1.890 Izin dan diperkirakan sampai akhir tahun 2015 sebanyak 4.000 Izin. Jumlah Izin TDP yang diterbitkan sampai tahun 2012 sebanyak 1.925. Izin
dan diperkirakan sampai akhir tahun 2015
sebanyak 4.000 Izin.
26
Jumlah Izin TDI yang diterbitkan sampai tahun 2012 sebanyak 158.. Izin dan diperkirakan sampai akhir tahun 2015 sebanyak 250. Izin. Jumlah Izin IUI yang diterbitkan sampai tahun 2012 sebanyak 5 Izin dan diperkirakan sampai akhir tahun 2015 sebanyak 10. Izin. Jumlah Izin IMB yang diterbitkan sampai tahun 2012 sebanyak 472. Izin dan diperkirakan sampai akhir tahun 2015 sebanyak 700. Izin. Jumlah
Investasi
sampai
akhir
tahun
2012
Rp.
624.478.311.000,- dan diperkirakan Investasi sampai akhir Tahun 2015 Rp 1,5 T. Dalam pencapaian sasaran diatas diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi Teknis Terkait Propinsi, kabupaten/kota dan dunia usaha.
4.6
STRATEGI.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2011sampai dengan 2015 perlu disusun strategi yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upayaupaya
organisasi
yang
meliputi
penetapan
kebijakan,
program
operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan
mempengaruhi
implementasi
strategi.
Strategi
yang
telah
dirumuskan adalah : 1. Penciptaan iklim yang kondusif dalam pengembangan penanaman modal 2. pemberian kepastian dalam berusaha. 3. Penataan sistem promosi dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran. 4. Pemberian informasi yang akurat tentang potensi dan peluang penanaman modal.
27
4.7
KEBIJAKAN
Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Stratejik Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2011 sampai dengan 2015 didukung dengan suatu kebijakkan yang tepat sebagai pedoman dalam penyusunan program
dan
pelaksanaan
kegiatan,
kebijakkan
yang
telah
dirumuskan adalah :
1.
Merancang Peraturan Daerah Dan Kebijakkan Yang Mendorong Pengembangan Investasi.
2.
Melaksanakan
Sistem
Promosi
Yang
Efektif
dan
Penataan
Kerjasama Investasi. 3.
Melakukan Analisa Potensi Sumberdaya untuk Menetapkan Peluang Dan Prioritas Investasi.
4.
Menyatukan semua perizinan yang dikelola daerah dalam Satu Pintu.
5.
Menyederhanakan prosedur dan persyaratan perizinan guna memudahkan calon investor untuk menanakan modal.
Kebijakan ini harus dijalankan sebagai komitmen organisasi karena
kebijakkan
akan
berfungsi
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
28
BAB V PENUTUP Dokumen Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal tahun 2011-2015. Dokumen ini
selain
berisi
rencana
kegiatan-kegiatan
Kantor
Perizinan
juga
menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategic Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2011-2015. Demikianlah Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data , kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.
29