RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010 - 2014 PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA JL. BASUKI RAHMAT NO.11, KOTA BENGKULU Website : www.pa-bengkulukota.go.id Email :
[email protected],
[email protected]
BENGKULU 38221
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2010-2014 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2010-1014 ini berisikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Penyusunan Renstra ini dimasudkan dapat dijadikan pedoman/acuan oleh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam melakukan kegiatannya dalam tahun 2010-2014. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh sub-sub bagian pada lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dapat disusun secara sistematis dan berkesinambungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran rencana kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA. Demi penyempurnaan Renstra dan kegiatan yang dilaksanakan, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan. Atas kerja keras dan sungguh-sungguh penyusunan Renstra Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2010-2014 ini diucapkan terima kasih dan semoga Renstra ini benarbenar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang agung.
Bengkulu,
Januari 2013
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA
Drs. Syafri Amrul NIP 19580410 198703 1 006
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………
I
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………………………….
II
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................................
1
1.1 Kondisi Umum ...................................................................................
1
1.2 Potensi dan Permasalahan..................................................................
2
VISI, MISI DAN TUJUAN.............................................................................
4
2.1 Visi.......................................................................................................
4
2.2 Misi……………………………………………………………………..............................
4
2.3 Tujuan …………………………………………………………………………………………….
4
2.4 Sasaran Strategis ……………..………………………………………………………………
5
2.5 Program Utama dan Kegiatan Pokok………………………………………………..
5
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..............................................................
6
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.................................
6
BAB II
BAB III
BAB IV
3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA
10
PENUTUP ..................................................................................................
13
A.
Kesimpulan…… ..................................................................................
13
B.
Saran-Saran………................................................................................
13
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum 1. Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. 2. Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA telah menerapkan sistem “satu pintu” (one door system) untuk pelayanan bagi para pencari keadilan. Selain bagi para pencari keadilan, sistem satu pintu ini juga berlaku pada tata laksana jalannya kegiatan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, yang dalam hal ini ketua pengadilan sebagai pemegang puncak kekuasaan pimpinan bertanggung jawab penuh untuk keberhasilan penyelenggaraan tugas teknis peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. 3. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Th 2006 jo UU. No. 50 Th 2009, yaitu : menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari’ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan. 4. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, dalam hal ini Renstra tahun 2010-2014. 5. Renstra Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada saat ini
adalah
menyesuaikan dengan program
Pembaruan peradilan atau judicial reform dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014. 6. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA lima tahun ke depan, diuraikan
dijabarkan ke
dalam
program-program yang kemudian
ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini kelak di
dalam perjalanannya
diharapkan
didukung oleh
anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas IA,
baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel
strategis. 7. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai kawal depan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Propinsi Bengkulu. 1.2 Potensi dan Permasalahan A. Lingkungan Internal Lingkungan internal Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dan pencapaian target rencana strategis ini.
Strength (Kekuatan). Lingkungan internal Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah: -
Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
-
Tugas, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sudah jelas diatur;
-
Struktur organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang telah tertata dengan baik.
-
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA merupakan unsur muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Bengkulu.
-
Adanya undang –undang yang mengatur kewenangan Pengadilan agama Bengkulu Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
Weakness (Kelemahan). Lingkungan internal Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanakaan
rencana strategis ini dirinci dalam
beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan
Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi 5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
B. Lingkungan Eksternal. Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin. Opportunity (Peluang). Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini ditinjau dari beberapa aspek : 1.
Aspek Proses Peradilan Adanya dukungan dari instansi pemerintah dan masyarakat untuk membantu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam melakukan reformasi peradilan/ judicial reform. Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka e-governance. Adanya website Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
4.
Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA..
5.
Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA berupa internet, website Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Threat (Ancaman). Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1.
Aspek Proses Peradilan Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan .
2.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
3.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4.
Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membutuhkan waktu lebih lama
5.
Aspek Sarana dan Prasarana. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. Visi Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PUTUSAN YANG ADIL DAN BERWIBAWA SEHINGGA KEHIDUPAN MASYARAKAT MENJADI TENANG, TERTIB, DAN DAMAI DI BAWAH DI LINDUNGAN ALLAH SWT”
2.2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, adalah sebagai berikut : Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat islam Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2.3. Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka satu atau lima tahun. Dengan berpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, menetapkan tujuannya sebagai berikut : a. Terwujudnya sistem pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan; b. Terwujudnya tertib penyelesaian administrasi perkara sesuai pola Bindalmin; c. Terwujudnya aparatur pengadilan agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal; d. Terwujudnya pengadilan agama yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; e. Terwujudnya peningkatan pelayanan POSBAKUM kepada pencari keadilan yang buta hukum; f. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (Prodeo); g. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan. 2.4. Sasaran Strategis Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam Rencana Strategis sekarang ini adalah : a. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu; b. Penyelenggaraan tertib administrasi perkara dengan pola bindalmin secara baik; c. Meningkatkan mutu dan kapasitas aparatur Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA; d. Pengembangan dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum;
e. Penyelenggaraan pelayanan bagi para pencari keadilan yang buta hukum melalui POSBAKUM; f. Penyelenggaraan pelayanan bagi para pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan melalui perkara prodeo; g. Penindaklanjutan terhadap pengaduan dan temuan yang dilaporkan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
NO 1
TUJUAN Peningkatan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
a. Prosentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara perkara yang di minutasi dengan jumlah perkara yang diregister.
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara sisa perkara yang di minutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara. (Kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)
2
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Prosentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara.
3
Peningkatan mutu pelayanan Pos Bantuan Hukum
Prosentase Pelayanan Pos bantuan hukum terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu
Perbandingan Jumlah jam pelayanan posbakum dengan pelaksanaan pelayanan oleh petugas posbakum.
4
Peningkatan mutu pelayanan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu (prodeo) Peningkatan tertib administrasi perkara
Prosentase jumlah perkara secara prodeo yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama a. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
Perbandingan penyelesaian perkara prodeo yang diterima dan tidak diterima (ditolak).
b. Prosentase penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
Perbandingan antara perintah pemanggilan dengan instrumen pemanggilan yang diambil dari bendahara perkara.
5
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan.
6
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
c. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
Perbandingan antara perintah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan dengan instrumen Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan yang diambil dari bendahara Perkara.
d. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
Perbandingan antara jadwal proses penyitaan dengan pelaksanaan di lapangan.
a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
7
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
8
Peningkatan kualitas pengawasan
a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
2.5 Program dan Kegiatan Program utama Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah peningkatan manajemen peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Adapun kegiatan pokok-nya dapat diuraikan sebagai berikut. Penyelesaian dan penanganan perkara tepat waktu; Pelayanan melalui POSBAKUM dan prodeo bagi pencari keadilan yang buta hukum dan miskin; Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi; Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Lima
tahun
sudah
program
pembaruan
peradilan
dilaksanakan
sejak
dicanangkannya cetak biru (blue print) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari blue print yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana hibah, dan Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan mengelola dana kas dari lembaga donor secara langsung. Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk Tim
Pembaruan
Peradilan
dan
Kelompok
Kerja
Pembaruan
Peradilan
untuk
mengkoordinasikan beragai program pembaruan dan mempercepat implementasin rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta perwakilan dari masyarakat sipil (civil society). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6 kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2)
Kelompok Kerja
Teknologi Informasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja Pengawasan. Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah sematamata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang manjadi fokus peningkatan (highlight):
1.
Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya
Surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
(SK
KMA)
Nomor
144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website baik ditingkat
pusat maupun daerah. Setidaknya 250 website telah
dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya yang tidak hanya menjelaskan profile umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Berikut
ini pemetaan
pengembangan website pengadilan di seluruh Indonesia. Lebih lanjut mengenai pengembangan medium website untuk akses publik ini akan dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi. Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung sepanjang secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan. Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi informasi anggaran dan keuangan pengadilan. Saat ini setidaknya 170 website pengadilan telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) Nomor 1/ 2008. Melalui meja inforamsi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah
mengetahui status pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan. 2.
Program Reformasi Birokrasi Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung. Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam
program
reforamsi birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai analisa beban kerja (staffing asessment/ workload analysis) dan pengembangan database SDM beserta pelatihannya kepada para pegawai pengadilan. 3.
Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptkan jajaran peradilan yang berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku.selain itu, kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih,dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Mahkamh Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999. Salah satu kebijakan penting yang keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh
hakim dan panitera di seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK. Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 001/SE/PEMBT.07/IX/2008
Tentang
Pembentukan
Tim
Koordinator
Nomor Penerima
Penyusunan LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 dan Mahkamah Agung
mengeluarkan Keputusan Sekretaris
Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008 Tentang Penetapan
Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung. Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama dengan KPK dan Proyek
Milennium Challenge Corporation –
Indonesia Control of Corruption (MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses data base LHKPN milik KPK dan mendorong dikeluarkannnya surat edaran dari masing-masing direktur jenderal dari empat lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator penerima dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal masing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem pelaporan di lingkungan peradilan kedepannya. 4.
Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan. Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan.
Sebagaimana rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung
selanjutnya
melakukan pemetaan awal atas implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan percepatan program pembaruan. Sampai saat ini Mahklamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan, Renstra Mahkamah Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung ke depannya akan mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya sistem satu atap (one roof system). Arahan ini selanjutnya
akan
diturunkan ke dalam Renstra lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. 3.2 Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA Tujuh sasaran strategis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA membuat usulan program sebagai berikut. a. Program Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan
terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. b. Program Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara sesuai Pola Bindalmin Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu lembaga. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya memerlukan manajemen administrasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. c. Program Optimalisasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan
dalam mendapatkan
informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah pengembangan website di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang tidak hanya menjelaskan profile umum pengadilan namun juga memberikan informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan perkara serta realisasi anggaran. Pada pertengahan
tahun 2011 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mulai
mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan informasi dengan membentuk tim khusus untuk mengenai masalah ini melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor 856/2011. Melalui meja informasi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat
dalam (SK KMA) Nomor. 1-
144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya. Dengan demikian program optimalisasi keterbukaan informasi di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sangat diperlukan demi terwujudnya pelayanan yang prima.
d. Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan mutu dan kapasitas aparatur
pengadilan
sangat
ditentukan
dari
bagaimana
lembaga
tersebut
mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat
dipengaruhi oleh hasil
penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu peningkatan mutu dan kapasitas aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat. e. Program Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. f.
Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung
diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.
BAB IV
PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2010-2014 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2010-2014 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terus berubah. Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RAPBN – Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Renstra Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 2010-2014 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dapat menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan seperti yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern. Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA ini hanya dapat terwujud dan tercapai tujuannya, apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA Ada 2 Matrik di dalam Rencana Strategis : 1. Matrik Pencapaian Kinerja 2. Matrik Kinerja Anggaran Matrik Pencapaian Kinerja NO
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
THN 2010
TARGET JANGKA MENENGAH THN THN THN THN 2011 2012 2013 2014
1
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Terwujudnya sistem 1. Peningkatan jumlah pengelolaan perkara yang penyelesaian perkara baik dalam rangka 2. Peningkatan pelayanan kepada pencari penyelesaian proses keadilan atas dasar asas administrasi perkara cepat, sederhana dan biaya ringan.
Peningkatan penyelesaian Terselesaikannya perkara perkara tepat waktu sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan
100%
100%
100%
100%
100%
2
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Terwujudnya tertib penyelesaian administrasi perkara sesuai pola Bindalmin
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
Penyelenggaraan tertib administrasi perkara dengan pola bindalmin secara baik
Terlaksananya tertib administrasi perkara sesuai pola bindalmin
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (prodeo)
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
Penyelenggaraan pelayanan bagi para pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan
Terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (prodeo)
100%
100%
100%
100%
100%
3
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
4
5
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan
1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
Terwujudnya aparatur pengadilan agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal
Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
Penindaklanjutan terhadap pengaduan dan temuan yang dilaporkan
Adanya tindak lanjut terhadap laporan pengaduan dan temuan
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatkan mutu dan kapasitas aparatur Pengadilan Agama Bengkulu
1. Tersedianya aparatur Pengadilan Agama Bengkulu yang profesional
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Terlaksananya pembinaan aparatur Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A secara berkesinambungan 6
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
Terwujudnya pengadilan agama yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seharihari
Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
Pengembangan dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum
Fungsionalitas IT untuk membantu proses administrasi perkara dan administrasi umum
Matrik Kinerja Anggaran NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
THN 2010
TARGET JANGKA MENENGAH THN THN THN THN 2011 2012 2013 2014
1
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Terwujudnya sistem pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu
Terselesaikannya perkara sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan
100%
100%
100%
100%
100%
2
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Terwujudnya tertib penyelesaian administrasi perkara sesuai pola Bindalmin
Penyelenggaraan tertib administrasi perkara dengan pola bindalmin secara baik
Terlaksananya tertib administrasi perkara sesuai pola bindalmin
100%
100%
100%
100%
100%
3
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (prodeo)
Penyelenggaraan pelayanan bagi para pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan
Terselenggaranya pelayanan prima bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (prodeo)
100%
100%
100%
100%
100%
4
Peningkatan manajemen Peradilan Agama
Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan
Penindaklanjutan terhadap pengaduan dan temuan yang dilaporkan
Adanya tindak lanjut terhadap laporan pengaduan dan temuan
100%
100%
100%
100%
100%
5
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
Terwujudnya aparatur pengadilan agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal
Meningkatkan mutu dan kapasitas aparatur Pengadilan Agama Bengkulu
1. Tersedianya aparatur Pengadilan Agama Bengkulu yang profesional
100%
100%
100%
100%
100%
2. Terlaksananya pembinaan aparatur Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A secara
6
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
Terwujudnya pengadilan agama yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
Pengembangan dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum
Fungsionalitas IT untuk membantu proses administrasi perkara dan administrasi umum
100%
100%
100%
100%
100%
