PENGADILAN NEGERI SALATIGA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI SALATIGA Jl. Veteran No. 4 Salatiga Email :
[email protected] Website : www.pn-salatiga.go.id
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Salatiga 2015-2019.
Pengadilan Negeri Salatiga adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada
di propinsi Jawa
Tengah.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undangundang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.
Salatiga, 27 Januari 2014 KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA
LUKMAN BACHMID, S.H NIP. 196703061992121001
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR
I
DAFTAR ISI
Ii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1. Kondisi Umum
1
1.2. Potensi dan Permasalahan
1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
4
2.1. Visi
4
2.2.Misi
4
2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis
5
2.4.
6
Program dan Kegiatan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Salatiga BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Salatiga
9 9 10
BAB I – PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Salatiga merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan
peradilan
guna
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Salatiga sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten,
ditunjang
sarana
dan
prasarana
serta
memperhitungkan
perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Salatiga mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:
1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Tengah dan kepulauan Jawa. 2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga. 3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Salatiga selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
B. Kelemahan (Weaknesa)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Salatiga dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga Pengiriman Berita Acara Pelaksanaan Putusan yang tidak tepat waktu. Pelaksanaan minutasi perkara yang belum optimal. Pengisian register pada kepaniteraan perdata dan pidana yang belum tertib. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Salatiga belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Salatiga. Kurangnya pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia sesuai profesinya. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
untuk meningkatkan kualitas
Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi 5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Salatiga dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. 6. Aspek eksternal Jaringan upload dan download speedy yang belum memenuhi syarat konektifitas dengan situs-situs Mahkamah Agung. Daya listrik yang belum memenuhi dengan kapasitas alat elektronik yang dimiliki.
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Salatiga untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Negeri Salatiga yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya
tunjangan
kinerja/
remunerasi sebagai
motivasi
dalam
peningkatan kinerja Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. 5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Salatiga berupa internet, website Pengadilan Pengadilan Negeri Salatiga (www.pn-salatiga.go.id) D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Salatiga yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Personil di Pengadilan Negeri Salatiga belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Salatiga.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Semarang membutuhkan waktu lebih lama
5. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Salatiga Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Salatiga diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Salatiga. Visi Pengadilan
Negeri Salatiga mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SALATIGA YANG AGUNG”
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Salatiga, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Salatiga. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Negedri Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Salatiga dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Salatiga adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO
KINERJA UTAMA
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 minggu sejak diputus. d. Persentase jalannya persidangan yang diupload dalam aplikasi SIPP. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Salatiga untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Salatiga dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah
Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SALATIGA
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Salatiga menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1.
Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
Meningkatkan
sarana
pelayanan publik
prasarana
dan
teknologi
informasi
untuk
BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Salatiga harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Salatiga memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Salatiga dapat terwujud dengan baik.
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan : 1.
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2.
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3.
Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Salatiga dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
2015 100%
TARGET KINERJA 2016 2017 2018 100% 100% 100%
2019 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
100%
100%
100%
100%
100%
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan. - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: -
Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara
Banding Kasasi Peninjauan kembali
Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
100%
100%
100%
100%
100%
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 minggu sejak diputus. d. Persentase jalannya persidangan yang diupload dalam aplikasi SIPP Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
