RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN 2012-2017
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jalan Tgk. Malem Nomor 5 Kuta Alam Banda Aceh
2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan Pembangunan Aceh harus disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem Perencanaan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta adil dan merata. Perencanaan pembangunan Aceh juga harus disusun untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Demikian pula dengan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh, dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh Pemerintah Aceh. Aspek yuridis formal dalam pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang merupakan landasan idiil dan operasional dari pelaksanaan pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Pencapaian tujuan Pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 kabupaten/kota yang responsif gender dan peduli anak serta berperannya Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pencapaian tujuan tersebut masih terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai keAcehan dan ke Islaman dapat terwujud. Hal ini sesuai dengan visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yaitu Terwujudnya kesejahteraan yang bermartabat bagi perempuan dan anak sesuai dengan ke Islaman dan ke Acehan.. Upaya untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on The Right Of Children (CRC) yang merupakan salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa 1
penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Aceh juga sudah mempunyai dua Qanun yang sangat terkait dengan Pemberdayaan dan Perlindungan bagi perempuan dan anak yaitu Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Juga telah diterbitkan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan uaya melindungi perempuan dan anak, yaitu Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomr 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahu 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Peremuan dan Anak Korban Kekerasan. Secara umum, Perempuan Aceh dapat dibagi dalam dua bagian yakni perempuan yang telah berdaya dan perempuan yang belum berdaya. Karena itu pendekatan pemberdayaan perempuan pun dilakukan dengan strategi yang berbeda, yaitu: (1) strategi pengarusutamaan gender; dan (2) aksi affirmasi. Strategi pertama ditujukan bagi perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, menuju kesetaraan dan keadilan gender. Strategi kedua (aksi afirmasi) ditujukan bagi perempuan yang belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi sebagai subyek pembangunan. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan juga sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama/ Madrasatul Ula dan utama bagi anak-anaknya dalam keluarga, melalui kerjasama dengan suami sebagai mitra sejajar,dalam upaya mewujudkan anak dengan tumbuh kembang yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender sejak anak berusia dini sesuai dengan nilai-nilai ke Acehan yang Islami. Di pihak lain, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan Aceh harus memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak. Prinsipprinsip tersebut meliputi non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak. Kondisi dan realitas kehidupan perempuan dan anak pada saat ini masih perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Kita masih mendapati bahwa akses perempuan di berbagai bidang belum memenuhi asas keadilan dan perimbangan. Di lembaga pemerintahan, dari 46 posisi yang tersedia untuk walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati, hanya 1 yang dijabat oleh perempuan. Di lembaga legislatif, dari 13 kursi DPR-RI untuk Aceh, tidak ada yang perempuan, demikian juga dengan 4 kursi untuk DPD tidak ada seorangpun 2
perempuan. Untuk DPRA, dari 69 kursi yang tersedia, hanya ada 4 kursi yang diduduki oleh perempuan. Dan dari 23 kabupaten/kota hanya terpilih 43 orang anggota DPRK perempuan. Jumlah perwakilan perempuan dalam lembaga pemerintahan dan legislatif tersebut tampaknya tidak sebanding bila kita melihat data kependudukan berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Aceh pada April 2011, yaitu 4,63 juta orang penduduk, dengan perbandingan laki-laki sebanyak 2,34 juta orang sedangkan perempuan sebanyak 2, 29 juta orang. Menurut data Tahun 2012, Angka Kematian Ibu melahirkan di Aceh sebesar 197/100.000. Sedangkan Angka Kematian Ibu melahirkan di Tingkat Nasional 228/100.000. Angka Kematian Bayi di Aceh sebesar 30/1.000 kelahiran, sedangkan di Tingkat Nasional sebesar 34/1.000 kelahiran. Angka diatas menunjukkan bahwa perkembangan kedua komponen tersebut sudah cukup baik, tetapi Angka Kematian Balita masih cukup banyak yaitu 44/1000, Balita Gizi Buruk 7,1 % (427 Kasus) dan Gizi Kurang 6,6 % . Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah semakin meningkatnya angka penderita HIV / Aids dimana pada tahun 2010 berjumlah 79 Kasus dan pada tahun 2012 ditemukan 169 Kasus. IPM Aceh masih berada pada angka 71,70 sementara Nasional 72,27. Kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir ini. Data menunjukkan peningkatan tesebut, yaitu tahun 2009 ditemukan 431 kasus, tahun 2010 terdapat 766 kasus, sedangkan tahun 2011 sd 2012 ditemukan 1956 kasus. Sementara ini, Kekerasan terhadap anak pada tahun 2009 ditemukan 278 Kasus, pada tahun 2010 ada 311 kasus dan pada tahun 2011 sd 2012 meningkat menjadi 468 kasus. Untuk kasus Traficking yang bisa ditangani pada Tahun 2011 sebanyak 20 kasus, tahun 2012 berjumlah 7 kasus .Pada awal 2013, sampai dengan Bulan Maret, sudah terjadi 9 Kasus. Di bidang Pendidikan belum dikembangkan sekolah yang Responsif Gender dan tanpa kekerasan. Kepemimpinan perempuan dilevel Sekolah Menegah Atas dan keterwakilan perempuan dalam komite sekolah masih sangat minim. Fasilitas Sekolah dan guru pembimbing, belum memiliki kapasitas untuk melakukan konseling yang ramah kepada kepentingan anak. Angka Putus Sekolah karena pernikahan dini masih terjadi dibeberapa kabupaten/kota. Sosialisasi dan pemenuhan Kesehatan Reproduksi sehat, HIV Aids dan penyakit menular lainnya, pencegahan Narkoba dan mekanisme untuk memberikan dan mendapatkan informasi bagi anak, juga belum dikembangkan secara maksimal, begitu juga ketersediaan tenaga dan fasilitas yang ramah bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sementara itu, di kehidupan sehari-hari kita dapati serentetan masalah yang menambah panjang daftar permasalahan perempuan dan anak di Aceh. Di berbagai ruang publik, tempat wudu’ dan kamar kecil bagi perempuan disamakan dengan pihak laki-laki, padahal dalam hal tersebut terdapat kebutuhan khusus (specific needs) untuk perempuan. Demikian pula dengan jembatan penyeberangan, tidak memiliki penutup, jarak dan tinggi tangga tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Kondisi ruang yang dibutuhkan perempuan memerlukan persyaratan lebih khusus dibandingkan dengan yang dibutuhkan laki-laki. Perkantoran juga belum memberikan fasilitas ruang untuk para perempuan yang sedang menyusui anak dan tempat untuk menitipkan anak mereka. Di tempat-tempat publik lainnya, kita juga bisa melihat secara benderang terbatasnya fasilitas yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan dan anak. 3
1.2 Landasan Hukum Kebijakan Nasional dan Daerah yang menjadi Dasar Hukum Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 dan Pasal 27; TAP MPR Nomor IV Tahun 1999 tentang GBHN; TAP MPR Nomor II dan Nomor VI Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas); Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak; Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
4
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pegelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah; 24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan; 25. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 23/SK/Meneg PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom; 26. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri PP, Menteri Ssosial dan Kapolri Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2007, Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan No.Pol B/3048/X/2002 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Juncto Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah Juncto Permendagri 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah; 28. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 29. Qanun No. 5 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak 30. Qanun No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; 31. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 tahun 2007 tanggal 6 Februari tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan ( Perdagangan ) Trafficking Perempuan dan Anak; 32. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak. 33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 35. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 tahun 1999 tentang Pembentukan Biro Pemberdayaan Perempuan; 36. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 411.4/079/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 37. Keputusan Gubernur Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No.411.4/319/2003 Tanggal 22 Juli 2003 tentang tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan(P2TP2) Provinsi NAD dan diperbaiki dengan Keputusan Gubernur Nomor 260/108/2007 tanggal 27 Maret 2007. 38. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 260/322/2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu( PPT) penanganan terhadap perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. 5
39. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 260/494/ 2006 tantang Pembentukan dan pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Qanun Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada pasal 135, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan, peningkatan sumber daya manusia dan hak asasi manusia perempuan dan anak serta mendukung kelembagaan dan organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati perempuan dan anak serta mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang responsif gender di segala bidang pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan sebuah Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berdasarkan pada semua latar belakang, masalah dan tantangan, serta peluang dan momentum yang tersedia dengan tujuan utama untuk menjadi acuan kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2012 sampai dengan 2017. Renstra ini merupakan renstra revisi yang disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan renstra Revisi ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana kinerja tahunan dan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya. 1.3 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN SKPA 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan SKPA 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan SKPA
BAB III
: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA; 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 6
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPA; 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA; 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPA
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
: INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPA Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 , Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyiapkan bahan kebijakan di bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, peningkatan Sumber Daya Manusia dan Hak Azasi Manusia perempuan dan anak serta mendukung kelembagaan dan organisasi perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak, serta mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang responsif gender di segala bidang pembangunan. Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh adalah sebagai berikut : Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan perlindungan anak; Penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut; Peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan; Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan Pembinaan unit pelaksana teknis badan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut : 1. 2.
3.
Kepala Badan; Sekretariat terdiri ; - Sub Bagian Umum - Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana - Sub Bagian Keuangan Bidang Kebijakan dan Pemberdayaan yang terdiri dari : - Sub Bidang Data dan Analisa Kebijakan - Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 8
4.
5.
6.
Bidang Partisipasi dan Pemampuan yang terdiri dari : - Sub Bidang Partisipasi Politik, Sosial dan Lingkungan - Sub Bidang Pemampuan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Perlindungan Anak yang terdiri dari : - Sub Bidang Data dan Kebijakan - Sub Bidang Advokasi dan Fasilitasi Bidang Evaluasi dan Pelaporan yang terdiri dari ; - Sub Bidang Kebijakan dan Program - Sub Bidang Pelaporan.
STRUKTUR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kepala
Sekretariat
Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum
Bidang Perlindungan Anak
Bidang Partisipasi dan Pemampuan
Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Subbid Analisa Data Dan Kebijakan
Subbid Advokasi dan Fasilitasi
Subbid Pemampuan PUG
Subbid Pelaporan
Subbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuani
Subbid Data dan Kebijakan
Subbid Partisipasi Politik, Sosial dan Lingkungan
Subbid Kebijakan dan Program
Bidang Kebijakan dan Pemberdayaan
UPT – PPPA
2.2 Sumber Daya SKPA Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh didukung oleh 67 orang pegawai yang sebagiannya menduduki jabatan struktural seperti tertera pada struktur di atas. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian diperbantukan beberapa pegawai dengan jumlah dan jenis kelamin sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 berikut :
9
Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No
Satuan Kerja
Laki-laki
Perempuan
Jlh
-
1
1
1
Kepala Badan
2
Sekretariat
17
15
32
3
Bidang Kebijakan dan Pemberdayaan
1
7
8
4
Bidang Perlindungan Anak
1
7
8
5
Bidang Partisipasi dan Pemampuan
2
6
8
6
Bidang Evaluasi dan Pelaporan
3
5
8
7
P2TP2A
2
2
43
67
Total
24
Jumlah pegawai tersebut di atas terdiri dari pejabat struktural sebanyak 17 orang, staf 26 orang dan tenaga kontrak sebanyak 24 orang. Sedangkan berdasarkan aspek kepangkatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No
Jabatan
1 2 3
Kepala Badan Sekretariat Bidang Kebijakan dan Pemberdayaan Bidang Partisipasi dan Pemampuan Bidang Perlindungan Anak Bidang Evaluasi dan Pelaporan P2TP2A Total
4 5 6 7
Pangkat II
III
6 2
Pendidikan SLTA
D-3
S-I
7 4
IV 1 2 1
15 3
2 -
11 5
S- 2 1 4 -
-
4
2
-
-
6
2
1
5
1
1
-
6
1
1
5
1
-
25
8
5 1 34
2
10
1 1 21
2
10
Jlh
67
Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Tabel 2 di atas, tergambar bahwa kekuatan pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak relatif sudah terpenuhi terutama kalau dikaitkan dengan persyaratan jabatan, dimana sudah 10
ada pejabat yang menduduki jabatan structural yang memenuhi persyaratan pangkat awal bahkan ada yang sudah mencapai pangkat maksimal. Sedangkan dari aspek persyaratan pendidikan seluruhnya terpenuhi, bahkan 10 (sepuluh) orang diantaranya berstrata S-2 atau melebihi dari persyaratan minimal. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPA Pada tahun pertama keberadaannya yaitu tahun 2008, kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialokasikan dana sebesar Rp 14.497.000.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.882.946.172,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.614.053.828,-. dengan realisasi 83,46%. Kemudian pada tahun 2009, pagu anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengalami penurunan sebesar 10,45 % dari Rp 14.497.000.000,- menjadi sebesar Rp.12.981.636.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.871.326.989,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.9.110.309.011,- dengan realisasi hanya mencapai 80,99% . Selanjutnya pada tahun anggaran 2010 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh memperoleh alokasi sebesar Rp 11.523.379.000,- artinya kembali mengalami penurunan sebesar 11,23 % yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.292.044.133,-dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.231.398.330- dengan realisasi 93,90%. Untuk tahun 2011 jumlah anggaran yang di alokasikan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebesar Rp.10.366.147.346.- ( sepuluh milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Belanja Langsung Rp. 5.949.059.421,- dan belanja Tidak Langsung Rp. 4.417.087.925,- dengan realisasi 98,00 %. Sedangkan Untuk tahun 2012 jumlah anggaran yang di alokasikan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebesar Rp.13.632.707.685.- ( Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah.). Belanja Langsung Rp. 8.263.810.274,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 5.368.897.411,- dengan realisasi Rp. 11.749.831.994 atau 86,19 %. Pada Tahun Anggaran 2013, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mendapatkan alokasi tambahan anggaran yang sangat lumayan dengan jumlah anggaran Rp.19.177.287.582,- dengan perincian anggaran sebagai berikut, Belanja Tidak Langsung Rp.4.977.420.972,- dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 14.179.866.610,- dengan realisasi Rp.16.077.166.711,- atau 83,83%.
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan SKPA A.
Kendala Ada sejumlah kendala dan tantangan pokok yang harus dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Berdasarkan fakta disebutkan diawal Renstra ini, menunjukkan kepada kita bahwa diperlukan adanya upaya dari berbagai 11
pihak untuk mewujudkan Aceh yang lebih adil buat perempuan dan anak. Upaya ini tentunya tidak mudah karena ada sejumlah kendala dan tantangan pokok yang harus dihadapi oleh Badan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Pertama, belum ada pemahaman yang sama di tingkat lintas-instansi tentang kesetaraan dan keadilan gender. Perencanaan Penganggaran Pembangunan belum responsif gender dan pemenuhan hak kepada perempuan dan anak korban kekerasan juga belum memenuhi standar pelayanan minimal, sehingga banyak program yang bersifat parsial dan sektoral. Selain itu, masih belum kuatnya perspektif gender di tingkat eksekutif dan legislatif sehingga setiap produk kebijakan sampai perencanaan anggaran, belum responsive gender. Kedua, terdapat kendala dalam penentuan kebutuhan strategis dalam penyusunan perencanaan dan anggaran yang responsif gender karena belum tersedianya data terpilah pada semua sektor. Secara internal Badan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Aceh harus terus melakukan peningkatan kapasitas dan untuk eksternal juga harus memperkuat Kelompok Kerja PUG (POKJA PUG) dan Tim Focal Point agar dapat melahirkan fasilitator daerah yang mampu melakukan advokasi dalam perencanaan dan pengganggaran pada semua Instansi dan lembaga dilingkup Pemerintahan Aceh. Ketiga, terdapat kelemahan dalam regulasi Daerah yang tidak menyebutkan besaran anggaran untuk Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak walaupun itu dikatagorikan dalam belanja dan urusan wajib dari pemerintah, sehingga dalam perencanaan dan pengganggaran yang diusulkan oleh Kab/Kota baik dengan sumber dana Otsus, Migas maupun APBD belum memenuhi minimal 4 % dari anggaran sebagaimana yang seharusnya. Keempat, ketidakseragaman Nomenklatur di Kabupaten/Kota terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kendala dan hambatan untuk melaksanakan koordinasi, edukasi dan informasi pada setiap proses pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah.
B.
Peluang
Selain kendala dan tantangan di atas, tentu terdapat peluang dan keuntungan yang mempermudah kinerja Badan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Terdapat dukungan yang luas dari masyarakat nasional dan internasional untuk mendukung pembangunan di Aceh. Demikian pula Organisasi Masyarakat, LSM Lokal dan perguruan Tinggi memberikan dukungan penuh kepada upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari gambaran keadaan sebagai berikut:
Pertama, di tingkat nasional telah ada UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Melalui kedua undangundang ini Aceh diberi kewenangan untuk melaksanakan Syari’at Islam, adat istiadat dan juga pengakuan atas peran ulama serta berbagai otonomi khusus lainnya. Kedua, terkait dengan landasan hukum yang dapat digunakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak Aceh untuk menjalankan berbagai peran 12
dan kewenangannya, sudah ada beberapa perundang-undangan yang penting untuk disosialisasikan yaitu : Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindakan Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagian dari Undang-Undang tersebut sudah ditindaklanjuti dengan Qanun dan Peraturan Gubernur( Pergub) untuk pelaksanaannya di daerah antara lain Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Qanun Nomor 6 tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pergub Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang (Traficking) khususnya perempuan dan anak, Pergub nomor 5 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan anak, Pergub Nomor 65 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan anak Korban Kekerasan dan Pergub Nomor 66 tahun 2011 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan. Ketiga, telah terbit PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menetapkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan dari 31 bidang urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar-tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4). Selain itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu dari 26 urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2). Keempat, terkait dengan Pengarusutamaan Gender maka beberapa kebijakan yang menjadi peluang adalah terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14/men PP/Dep. V/X/2002, nomor 1329/MENKES/ SKB/X/2002, Nomor 754WK/2002 dan Nomor Pol. B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Peratutran Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum PUG dalam Pembangunan di Daerah juncto Permendagri Nomor 57 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Kelima, di tingkat daerah, telah ditetapkan beberapa Qanun yang dapat dijadikan landasan pijak oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk menjalankan tugas dan kewenangannya yaitu Qanun Nomor 5 tahun 2007 ditetapkan pada 5 Oktober 2007 tentangSusunan Organsasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Tehnis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
13
Keenam, sudah tersedianya beberapa fasilitas pendukung antara lain Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan (P2TP2) Rumoh Putroe Aceh yang dibentuk pada tahun 2003 dan di 23 Kabupaten/Kota sejak tahun 2005 telah dibentuk pula Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak(P2TP2A), yang salah satunya telah menjadi UPTB. P2TP2A dibeberapa Kabupaten/Kota sedang dipersiapkan menjadi UPTB. Di 10 Kabupaten/Kota juga sudah memiliki Kelompok Kerja( Pokja) PUG. Sudah dibentuk juga Pusat Pelayanan Terpadu(PPT) bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan pada tahun 2006 bertempat di Rumah sakit Bhayangkara dengan Keputusan Gubernur Nomor 260/322/2006 , sedangkan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan perempuan dan Anak dibentuk pada tahun 2007 dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2007, dan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang khususnya perempuan dan Anak sudah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 05 tahun 2008. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah ( KPAID) Aceh dibentuk pada tahun 2007 dengan Keputusan Gubernur Nomor 260/494/2006, demikian pula Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Perempuan dan Anak juga sudah terbentuk pada tahun 2005. Ketujuh, sudah terbangunnya beberapa jaringan pelayanan seperti yang tertuang dalam kesepakatan bersama dengan 23 lembaga yang ditandatangai pada tanggal 31 Maret 2010 yang bersepakat untuk untuk memberikan pelayanan secara terpadu kepada Perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Aceh. Pusat Pelayanan Terpadu(PPT) bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah dibentuk pada tahun 2006 dengan Keputusan Gubernur nomor 260/322/2006 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara, dan telah dilengkapi dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan anak Korban Kekerasan serta Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan pelayanan Terpadu perempuan dan anak Korban Kekerasan. Gugus Tugas Perhapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 yang telah dilengkapi dengan Peraturan Gubernur nomor 05 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak Provinsi Aceh. Untuk melindungi Anak Aceh,telah dibentuk pula Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah( KPAID) Aceh pada awal tahun 2007.
14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA
Dalam era globalisasi saat ini, kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dunia. Berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Dalam mencapai upaya ini, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan peran secara optimal. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus melakukan fokus kegiatan untuk menjawab persoalan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan sebagai berikut : Pertama, perempuan dan kesehatan. Menurut data tahun 2012, Angka Kematian Ibu melahirkan di Aceh sebesar 197/100.000. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan di tingkat Nasional 228/100.000. Itu artinya, tingkat kematian ibu melahirkan di Aceh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Angka kematian bayi di Aceh sebesar 30/1.000 kelahiran, sedangkan di tingkat nasional sebesar 34/1.000 kelahiran. Angka kematian balita 44/1000, Balita Gizi Buruk 7,1 % (427 Kasus), Gizi Kurang 6,6 % . Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah semakin meningkatnya angka penderita HIV Aids yang ada di Aceh. Pada tahun 2010 penderita HIV Aids berjumlah 79 Kasus dan pada tahun 2012 ditemukan 169 Kasus. Kedua, Perempuan dan Pendidikan. Perempuan masih mengalami diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kesempatan dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan belum merata. Angka buta huruf terutama bagi perempuan dipelosok Aceh masih harus menjadi perhatian. Pelatihan-pelatihan untuk mendidik perempuan agar memiliki semangat kepemimpinan perlu terus dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain Pelatihan bagi Mubalighah agar berwawasan Gender yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan, demikian pula Pendidikan Politik bagi Perempuan dan calon legislatif perempuan. Juga dilakukan pelatihan bagi pasangan untuk membangun kemitraan dalam keluarga sebagai upaya internalisasi isu gender. Penguatan dan pemahaman perempuan tentang Gender yang berwawasan Islam perlu diberikan kepada perempuan agar bersama lakilaki dapat mendidik anak-anaknya sejak dini dengan nilai-nilai agama (Islam) untuk menjadi generasi penerus yang bermartabat dan bermoral dan memahami nilai-nilai keAcehan yang islami
15
Ketiga, Perempuan dan Kemiskinan. persoalan kemiskinan perempuan di berbagai belahan dunia dan di Aceh adalah hal yang memprihatinkan dan membahayakan bagi perempuan dan generasi bangsa. Kemiskinan perempuan bisa membuat perempuan terjerumus ke dalam berbagai kasus memilukan seperti kekerasan seksual, prostitusi, buruh migran, trafficking, KDRT serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya yang sangat merugikan perempuan, keluarga dan masyarakat. Apabila perempuan dibiarkan terus berada dalam kemiskinan, banyak hak-hak dasar perempuan akan terabaikan dari berbagai sector pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, social, budaya dan pengelolaan Lingkungan karena kemiskinan menyebabkan melemahnya posisi tawar perempuan dalam berbagai aspek baik dalam lingkup publik maupun domestik. Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya bagi perempuan miskin di pedesaan, perlu dibantu dan diberdayakan dengan berbagai ketrampilan dan bantuan modal kerja serta peralatan agar mereka bisa mandiri dan dapat pula membantu ekonomi keluarganya. Keempat Perempuan dan perlindungan Hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga menyebabkan tingginya prevalensi angka kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan akan berdampak terhadap kualitas hidup perempuan dan anak dalam rumahtangga. Demikian pula Sistem Pendataan Kekerasan dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk menangani masalah kekerasan perempuan belum berjalan sebagaimana tertuang dalam Standard Pelayanan Minimal(SPM). Dilain sisi, penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal dijalankan sehingga hak-hak korban terabaikan. Budaya Patriarki yang masih mengakar dikomunitas juga ikut mempengaruhi meningkatnya kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan. Penguatan mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak terutama yang berbasis komunitas perlu dikembangkan sehingga perlindungan terhadap perempuan bisa menjadi lebih maksimal dan semakin mudah diakses oleh korban. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak( P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh yang sudah terbentuk sejak tahun 2003 perlu terus didorong untuk meningkatkan kinerjanya dalam menangani perempuan dan anak korban kekerasan, memberikan bantuan hukum dan pelayanan lainnya bagi yang memerlukan serta mengupayakan kemandirian korban dalam hidupnya dengan memberikan pendidikan dan latihan ketrampilan serta pengetahuan lainnya. Demikian pula Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Provinsi Aceh yang telah dibentuk pada tahun 2006 perlu lebih meningkatkan kinerjanya. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak yang dibentuk pada tahun 2007 perlu terus didorong untuk lebih mensosialisasikan bahaya Traficking kepada masyarakat, bagaimana upaya mencegahnya dan harus melakukan penanganan yang maksimal bagi yang telah terjerat trafiking ini. . Kelima, Perempuan dan Politik. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik masih belum maksimal. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, dalam partai politik, maupun di Legislatif relatif masih kurang optimal. Sementara itu mengenai proses perencanaan baik dari tingkat gampong sampai pada level yang lebih tinggi belum 16
memperlihatkan kemajuan yang maksimal sehingga kebutuhan dan aspirasi serta pengalaman perempuan tidak sepenuhnya terakomodir dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Karena itu perlu dilakukan penguatan dan pendidikan politik bagi tokoh-tokoh perempuan dan bagi masyarakat luas agar memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Perempuan juga harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota dan Provinsi. Keenam, Perempuan dan Media. Permasalahan perempuan dan media adalah mengenai pencitraan perempuan oleh media yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan, apakah sebagai subyek yang harus dihargai dan dihormati, ataukah sebagai obyek yang direndahkan hak dan martabatnya. Maraknya pornografi dan porno aksi yang melibatkan media menunjukkan bahwa perempuan masih dianggap sebagai obyek seksual semata. Demikian pula adanya sikap permisif dari sebagian masyarakat terhadap tayangan atau pemberitaan yang sebenarnya merugikan fisik dan moral korban perempuan. Selain itu, informasi media sering tidak mengutip langsung pengalaman perempuan yang bersangkutan, sehingga pemberitaan tidak berimbang dan merugikan posisi perempuan. Karena itu, media juga perlu diajak dan dihimbau untuk bersama-sama meningkat harkat dan martabat perempuan dan anak agar pemberitaan tentang issue gender di media masa berimbang. Perlu pula dibentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan pornografi dengan melibatkan berbagai unsur termasuk unsur dari media cetak dan media elektronik, serta Komisi Penyiaran Aceh. Ketujuh, Perempuan dan Lingkungan Hidup. Peranan perempuan dalam lingkungan ditunjukkan dari partisipasi perempuan dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu dilihat pula dari keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Eksploitasi lingkungan yang dilakukan saat ini juga berdampak bagi kehidupan, baik dari segi kesehatan maupun mengurangi akses perempuan pada sumber daya yang ramah bagi perempuan. Kedelapan, Perempuan dan Kebencanaan. Persoalan yang dihadapi perempuan dalam kebencanaan antara lain adalah rentannya perlindungan terhadap mereka sehingga rawan kekerasan dan tidak terpenuhinya kebutuhan spesifik perempuan dalam situasi darurat bencana, maupun pasca bencana terjadi. Kurangnya informasi yang diperoleh dalam proses penyelamatan pada saat bencana menyebabkan perempuan lebih banyak menjadi korban. Karena itu, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan sampai dengan program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi tentang kebencanaan perlu melibatkan perempuan agar lebih memahami kebutuhan dasar perempuan pada saat bencana terjadi. Kesembilan, Kelembagaan Daerah untuk Pengarusutamaan Gender. Permasalahan yang dihadapi di bidang ini adalah belum optimalnya kapasitas SDM yang memahami issue gender, kurangnya penyediaan data terpilah, belum cukupnya anggaran untuk kelembagaan Pokja dan Fokal Point, serta tidak digunakannya instrumen analisis yang responsif gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di berbagai instansi dan lembaga. 17
Seharusnya Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang harus diintegrasikan dan dipahami oleh semua sektor. Saat ini pemahaman dari sektor lainnya seolah persoalan perempuan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja. Karena itu perlu dilakukan Advokasi dan komunikasi yang berkala dengan instansi terkait agar program yang disusun berperspektif gender, memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki secara berimbang. Permasalahan mendasar yang dihadapi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam menangani Perlindungan Anak terletak di bidang hukum, pendidikan, kesehatan, HIV-AIDS, perlindungan atas partisipasi anak, dengan rincian sebagai berikut: 1.
Anak dan Perlindungan Hukum. Permasalahan yang dihadapi di bidang hukum adalah terdapatnya peraturan perundang-undangan yang belum ramah anak dan adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pengaturan jangka waktu pembebasan biaya akta kelahiran. Permasalahan utama di bidang Perlindungan Anak saat ini adalah terjadinya tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yang masih sangat tinggi, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta media cetak dan elektronik. Selain itu, kasus perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), pelecehan dan perkosaan anak yang berimbas pada kehilangan hak hidup anak juga mulai terjadi. Perlindungan anak juga terkait pada anak yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum dan anak di daerah bencana dan konflik. Selain itu, pemahaman tentang pemenuhan hak anak serta partisipasi anak dalam pembangunan, juga masih belum maksimal. Walaupun untuk melindungi anak sudah diterbitkan Undang-Undang Nomr 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Qanun Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, tapi pelaksanaannya masih belum maksimal. Karena itu masih perlu dilakukan sosialisasi baik tentang Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Qanun Perlindungan Anak, ke sekolah-sekolah, pasantren, serta di masyarakat, termasuk sosialisasi dan Advokasi kepada aparat Penegak Hukum.
2.
Anak dan Pendidikan. Di bidang pendidikan, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan belum maksimalnya fasilitas dan mekanisme yang menjamin anak bebas dari kekerasan serta masih rendahnya akses dan cakupan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terutama di perdesaan. Anak juga masih kurang memperoleh pendidikan agama sejak dini di rumah maupun di sekolah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga dan masih kurangnya guru-guru agama khususnya di daerah terpencil dan perbatasan. Dengan diberlakukannya Syariat Islam secara kaffah di Aceh, seharusnya pendidikan agama dan moral dalam keluarga lebih diutamakan, sehingga nantinya anak-anak Aceh dapat diharapkan menjadi generasi yang tangguh, yang berkwalitas dan bermoral baik, jauh dari tindak kekerasan dan hal-hal yang dilarang dalam agama. Program pemberdayaan keluarga khususnya dibidang agama, masih 18
sangat kurang dan harus dilakukan, sehingga ibu dan bapak dapat mendidik anakanaknya dengan baik, yang kemudian nantinya dilanjutkan dengan pendidikan umum disekolah oleh para guru. 3.
Anak dan Kesehatan. Di bidang kesehatan, permasalahan yang dihadapi ialah tingginya angka kematian bayi dan balita, anak penderita gizi buruk, anak penderita HIV/AIDS, serta korban rokok dan napza pada anak dan remaja. Selain itu, pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi pada umumnya masih sangat minim. Pemahaman anak tentang bahaya HIV/AIDS, rokok dan NAPZA serta arti penting kesehatan reproduksi secara islami perlu disosialisasikan pada anak dan remaja bekerja sama dengan Instansi terkait lainnya dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama.
4.
Kelembagaan Anak, Permasalahan yang dihadapi di bidang ini adalah belum optimalnya pemahaman tentang konsep pemenuhan hak anak. Demikian pula Lembaga struktural dan fungsional yang menangani masih kurang. Penyediaan data anak serta peran serta lembaga masyarakat terutama dunia usaha dalam pemenuhan hak anak juga masih kurang.
Rangkaian permasalahan tersebut diatas, memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. 3.2
Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Terpilih. Perencanaan pembangunan di Provinsi Aceh pada dasarnya merupakan penjabaran visi dan misi yang di usung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat pencalonan dalam rangka membuat perubahan mendasar dan membawa masyarakat Aceh ke arah yang lebih baik. Berdasarkan kondisi kekinian Aceh, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang harus memperhitungkan potensi daerah yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah: “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan, yaitu menjadi Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025.
19
Bermartabat adalah kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah. Perwujudannya antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh. Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapainya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut: a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efesiensi struktur pemerintahan, membangun transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Provinsi Aceh; b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat adalah membangun masyarakat Aceh yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh. Mengimplementasikan 20
budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat.
dalam
tatanan
pemerintahan
dan
c. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia adalah mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam memenuhi capaian Millenium Development Goals (MDGs), memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya umur harapan hidup, menurunya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektifitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs dan pengendalian penyakit tidak menular ditengah-tengah masyarakat; d. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata; e. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif. 3.3
Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan Aceh selama 2012-2017 ditetapkan berdasarkan 5 (lima) misi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya sasaran pembangunan Aceh ditetapkan sesuai dengan masing-masing tujuan pembangunan. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan secara rinci diuraikan pada Tabel 3.1.
21
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Visi : Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki Misi
Tujuan
Sasaran
Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi
Meningkatnya jumlah peraturan pelaksana UUPA yang harus diselesaikan 100 persen sampai tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh). Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government (perolehan dari WDP menjadi WTP, akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari C++ menjadi B, indeks kepuasan masyarakat). Meningkatnya pelayanan publik yang transparan (lama waktu perizinan dari 7 hari menjadi 3 hari dan tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) pada website pemerintah). Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pelaksanaan) dan meningkatnya persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen anggaran). Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan perdamaian. Meningkatnya pengarusutamaan perdamaian dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
Mewujudkan nilainilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan
Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam. Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam. Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami.
Misi 1:
Misi 2: Menerapkan nilainilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat
Misi 3: Menurunnya angka kemiskinan Aceh dari 22
Visi : Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki Misi Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
Tujuan Mewujudkan struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal
Sasaran 19,57 persen menjadi 9,50 persen. Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh dari 7,43 persen menjadi 5 persen. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari 900 Miliyar menjadi 1,5 Triliyun. Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas dari 5,89 persen menjadi 7,3-8 persen (ADHK). Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat non migas (ADHK) dari 6,7 juta menjadi 8,5 juta. Meningkatnya sentra-sentra agribisnis dalam penyediaan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi. Meningkatnya profesionalisme Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). Meningkatnya investasi asing dari USD 2,3 M menjadi USD 10 M. Meningkatnya investasi dalam negeri dari Rp 6,3 T menjadi Rp 30 T. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan kawasan pesisir. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan pesisir. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga otoritas investasi dalam mengembangkan usaha penjamin hasil produksi pertanian dan perikanan. Meningkatnya pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah. Tercapainya tujuan pembangunan millenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan. Tercapainya tujuan pembangunan millenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah. Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan kesehatan jiwa serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan. 23
Visi : Aceh Yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki Misi
Tujuan
Sasaran Terjaminnya pelayananan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh dengan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA). Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan. Meningkatnya keselarasan dan keserasian program pembangunan Aceh antara RKPA, RPJMA, RPJPA, RTRWA dan dokumen lainnya. Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Meningkatnya kondisi mantap jalan provinsi dari 80 persen menjadi 100 persen. Berkurangnya panjang jalan provinsi yang belum tembus dari 70 km menjadi 0 km. Meningkatnya indeks areal terairi dari 56,07 persen menjadi 75 persen. Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA
Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh. Menurunnya jumlah daerah rawan pangan (kecamatan) dari 52,99 persen menjadi 20 persen. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan yang berkelanjutan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Meningkatnya luasan areal pertanian yang baru. Meningkatnya eksplorasi sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi (growth pole and growth center) sebagai daya saing wilayah. Meningkatnya produk unggulan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai kekhasan.
Misi 4:
Misi 5: Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA
24
3.4
Telahaan Renstra K/L dan Renstra Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis (renstra) di tingkat unit kerja dalam mendukung perencanaan daerah. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat sistematis dan indikatif yang memuat program-program pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Kebijakan ini semakin mendorong Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk menyusun kebijakan dan perencanaan, guna menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah sesuai dengan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara terencana dan terukur, maka diperlukan perencanaan strategis. Renstra tersebut merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan permasalahan yang cenderung berkembang dan semakin komplek. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, keselarasan antar program-program dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyusunan renstra tersebut mengacu pada perundangundangan yang berlaku. Selain itu, penyusunan renstra dimaksudkan untuk menyesuaikan dan mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terarah, efektif dan efisien serta berdaya saing. Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih diarahkan untuk peningkatan peran serta dan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak yang akan berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia, Indeks Pemberdayaan Gender dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Namun untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak mudah, karena dipengaruhi oleh multi factor, yang salah satunya adalah faktor kebijakan dan penyusunan rencana. Badan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Aceh memiliki Visi ”Terwujudnya kesejahteraan yang bermartabat bagi perempuan dan anak, sesuai dengan ke-Islaman dan ke-Acehan.” Berdasarkan visi tersebut di atas, misi yang dijalankan BP3A meliputi:
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Memperkuat kelembagaan BP3A dalam pengarusutamaan gender.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Adanya Produk peraturan/kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang berwawasan Islam. 2. Meningkatnya Indeks pembagunan dan pemberdayaan Gender 3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan 4. Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan Anak.
25
5. 6.
Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan pertisipasi masyarakat ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Yang menjadi Isu Strategis saat ini adalah : 1. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang belum responsif gender 2. Masih kurangnya koordinasi dan kemitraan serta jejaring dengan Instansi terkait/Lembaga pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota khususnya dengan para pengambil kebijakan maupun aparat hukum untuk peningkatan kwalitas hidup perempuan dan anak serta untuk peningkatan upaya perlindungan prempuan dan anak 3. Rendahnya kualitas hidup perempuan dan pendidikan politik perempuan serta kesejahteraan dan tumbuh kembang anak 4. Belum terbangunnya mekanisme yang efektif untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya 5. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan dan rendahnya akses perempuan pada sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan 6. Belum maksimalnya peran keluarga dalam mendidik anak untuk memahami agama sehingga anak-anak dan remaja rentan terhadap bahaya pergaulan bebas, NAPZA dan HIV/AIDS. Outcome yang akan dicapai dalam periode 2012 samapai 2017 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan Anak 2. Tersedianya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh 3. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan PUG dan Anak serta terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 4. Terbangunnya komitmen dengan instansi terkait untuk membangun upaya pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan sesuai dengan bidang masing-masing 5. Tersedianya data terpilah laki-laki dan perempuan 6. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dalam berbagai bidang 7. Meningkatnya Perlindungan bagi Perempuan dan Anak 8. Meningkatnya peran dan kemandirian Ekonomi perempuan Kepala Keluarga Miskin 9. Meningkatnya peran keluarga dalam mendidik anak untuk memahami agama sehingga anak-anak dan remaja terlindungi dari bahaya pergaulan bebas, NAPZA dan HIV Aids. Dalam upaya untuk mewujudkan sasaran dan outcome diatas, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 4 program sebagai berikut, yaitu: 1. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
26
Pelaksanaan program tersebut diatas diharapkan akan dapat diukur melalui indikator Outcome sebagai berikut: 1. Persentase SKPA/D yang mengeluarkan dan melaksanakan PUG di semua bidang meningkat 2. Presentase SKPA/D yang melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan hak tumbuh kembang anak meningkat. 3. SKPA/D dapat memakai Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai landasan di dalam menyusun kebijakan dan program masing-masing. 4. Masyarakat luas, lembaga masyarakat, dunia usaha dan akademisi dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut dari dokumen Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Susunan Rencana Strategis yang telah ditetapkan diatas, tidak terlepas dari prinsip dan nilai dasar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, yaitu: 1. Kesetaraan dan keadilan gender bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan Tuhan. 2. Hak perempuan antara lain dapat dengan mudah memperoleh akses, dapat ber partisipasi dan mengontrol serta memperoleh manfaat yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang antara lain: hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya, baik dalam keluarga maupun masyarakat. 3. Hak dasar anak adalah: a. Hak hidup meliputi: hak mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan; hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani; hak untuk beribadah; b. Hak tumbuh dan berkembang meliputi: hak untuk mendapatkan pemenuhan gizi yang seimbang; hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul; hak untuk mendapatkan pendidikan; c. Hak mendapatkan perlindungan meliputi: perlindungan dari tindakan eksploitasi; penelantaran; kekerasan dan penganiayaan dan perlakuan salah lainnya; d. Hak berpartisipasi meliputi: hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya; hak mendapat, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. 4. Kesejahteraan adalah kondisi dimana perempuan dan anak terpenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka. 5. Bermartabat adalah kondisi dimana perempuan dan anak mendapatkan penghargaan, pengakuan, dan kesempatan secara setara dan adil. 6. Nilai-nilai ke-Islaman adalah dikembalikan kepada tujuan syari’ah yakni hifdz alhayat (perlindungan atas kehidupan), hifdz al-din (perlindungan atas agama), hifdz alaql (perlindungan atas nalar), hifdz al-mal (perlindungan atas harta), hifdz al-nasl (perlindungan atas keturunan), hifdz al- ‘irdhi (perlindungan atas martabat). Intinya adalah demokrasi dan Keadilan. 7. Ke-Acehan berintikan Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana. Artinya kurang-lebih pembagian wewenang yang diberikan kepada Sultan, Ulama, Perempuan dan Panglima Perang. Dimasukkannya unsur Perempuan, menunjukkan bahwa sejak dulu di Aceh, penghargaan terhadap perempuan sudah ada.
27
3.5
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, serta wajib melaksanakan KLHS tersebut ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya/langkah pencegahan terhadap timbulnya dampak negatif kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seiring dengan semakin meningkatnya masalah lingkungan hidup di berbagai wilayah. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif dicegah bila sejak proses formulasi kebijakan Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Rencana strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berkaitan secara langsung dengan rencana tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis, namun lebih menitik beratkan pada program-program pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan, serta penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia sejatinya diorientasikan pada upaya untuk mendukung tercapainya status pembangunan manusia Indonesia setinggi-tingginya yang berarti mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya dalam menentukan pillihan-pilihan melalui kesempatan untuk hidup sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan menikmati hidup layak. Di dalam konteks pembangunan, berbagai kesempatan tersebut diukur perkembangannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan sumber daya manusia mempunyai dimensi yang sangat luas. Pembangunan sumber daya manusia pada mulanya dipandang sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berarti menambah atau memperkuat kemampuan sumber daya manusia yang ada agar lebih produktif dalam kaitannya dengan kualitas tenaga kerja. Pada perkembangannya, pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia yang diartikan untuk membina dan mengembangkan kemampuan dasar agar dapat berkembang secara optimal dalam kaitannya dengan kualitas pendidikan yang pada hakikatnya akan dapat meningkatkan harkat, martabat, berakhlak mulia dan menghargai keberagaman yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia sehingga mempunyai daya saing.
28
Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan agar masyarakat Aceh bisa berdaya saing tinggi, Selain itu, berbagai arah pembangunan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tersebut juga sejalan dengan berbagai komitmen dan kesepakatan di tingkat internasional seperti tujuan pembangunan millennium atau Millennium Development Goals (MDGs), Konvensi Hak Anak, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPA 4.1.1 Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan instansi. Rumusan Visi mencakup gambaran aspirasi dimasa depan serta pencapaian hasil. Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan untuk menjaga konsistensi dan selalu mengacu pada pencapaian cita-cita pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat, antisipatif dan responsif terhadap berbagai issue strategis yang berkembang di daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : "Terwujudnya kesejahteraan yang bermartabat bagi perempuan dan anak sesuai dengan ke-Islaman dan ke-Acehan”. Visi ini harus ditopang oleh nilai-nilai: 1.
Kesetaraan dan keadilan gender bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan Tuhan.
2.
Kesejahteraan adalah kondisi dimana perempuan dan anak terpenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka.
3.
Bermartabat adalah kondisi dimana perempuan dan anak mendapatkan penghargaan, pengakuan, dan kesempatan secara setara dan adil.
4.
Nilai-nilai ke-Islaman adalah dikembalikan kepada tujuan syari’ah yakni hifdz alhayat (perlindungan atas kehidupan), hifdz al-din (perlindungan atas agama), hifdz alaql (perlindungan atas nalar), hifdz al-mal (perlindungan atas harta), hifdz al-nasl (perlindungan atas keturunan, hifdz al- ‘irdhi (perlindungan atas martabat). Intinya adalah demokrasi dan Keadilan.
5.
Ke-Acehan berintikan Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana. Artinya kurang-lebih pembagian wewenang yang diberikan kepada Sultan, Ulama, Perempuan dan Panglima Perang. Dimasukkannya unsur Perempuan di sana, menunjukkan bahwa sejak dulu di Aceh, penghargaan terhadap perempuan sudah ada.
4.1.2 Misi Misi merupakan pemyataan yang menetapkan tujuan instansi dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan Misi membawa oganisasi atau menjawab pertanyaan untuk apa organisasi dibentuk dan langkah-langkah apa yang akan dijalankan untuk mewujudkan visinya. Berdasarkan Visi di atas, maka rumusan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh adalah sebagai berikut : 30
1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang; Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; Mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak; 6. Memperkuat kelembagaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengarusutamaan Gender.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA 4.2.1 Tujuan Dalam kurun waktu 5 tahun, penjabaran/implementasi Misi tersebut di atas di arahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut : Tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan. Sementara tujuan dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah membangun anak Aceh yang sehat, cerdas, ceria, dan bertaqwa serta terlindungi. Perempuan dan anak Aceh harus memiliki akses dan kontrol dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan terintegrasinya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 Kabupaten/Kota yang responsif gender dan peduli anak serta berperannya lembaga masyarakat dalam pembedayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak. 4.2.2 Sasaran Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2007 - 2012 /2013 -2018 berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1. Adanya Produk peraturan/kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang berwawasan Islam. 2. Meningkatnya Indeks pembagunan dan pemberdayaan Gender 3. Meningkatnya kwalitas hidup perempuan dalam berbagai bidang pembangunan 4. Meningkatnya kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan Anak. 5. Meningkatnya efektifitas perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 6. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan pertisipasi masyarakat ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
31
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPA 4.3.1. Strategi ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan dan keadilan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2017 maka pembangunan kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan difokuskan pada: a. memastikan adanya peraturan Daerah, kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya yang mendorong peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, agama dan HAM; b. meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, agama dan HAM. Untuk pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, difokuskan pada: a. memastikan implementasi UU dan Qanun Perlindungan anak, kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya yang mendorong pemenuhan hak-hak anak; b. meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. 2. Identifikasi kinerja Impact dan Indikator kinerja Impact Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2017 maka kinerja impact Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Aceh yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan kepada perempuan dan anak .yang ditunjukkan dengan meningkatnya: 2.1 2.2 2.3
2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan dalam unit pelayanan terpadu Persentase peningkatan Pendampingan Desa Prima Madani dan Usaha kelompok Produktif Perempuan untuk akses pendampingan dan mendapatkan bantuan permodalan dan pemasaran Persentase cakupan perempuan yang memiliki ketrampilan dan mandiri dibidang ekonomi Jumlah P2TP2A yang berjejaring dengan forum dan kelembagaan lainnya yang menyediakan layanan upaya peningkatan ekonomi bagi Perempuan Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam proses politik dan jabatan publik Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di eksekutif, legislatif dan yudikatif Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam wawasan Kebangsaan dan Kepemimpinan Perempuan 32
2.9 2.10
2.11 2.12 2.13 2.14
Persentase Mubaligah Perempuan dan Ulama Perempuan yang mendapatkan penguatan Kapasitas dan berwawasan Gender Persentase cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan di pengadilan atas kasus-kasus kekerasan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Persentase cakupan pelayanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persentase cakupan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan Persentase cakupan perempuan yang mandiri dalam berbagai bidang
3. Meningkatnya sinergi pelaksanaan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan indikator kinerja impact : 3.1
Meningkatnya jumlah SKPA/D yang melakukan dan menerapkan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender 3.2 Meningkatnya jumlah SKPA/D Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan data Terpilah dan analisis gender . 3.3 Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Pokja PUG dan Fokal Point diikuti dengan Peningkatan Kapasitas Pokja dan Fokal Point. 3.4 Meningkatnya jumlah peraturan Gubernur, Bupati, Walikota, dan MOU dengan pemerintah dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 3.5 Meningkatnya Persentase cakupan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu (P2TP2A) 3.6 Meningkatnya Persentase Penerima manfaat Sosialisasi dan Advokasi untuk implementasi PUG dan PPRG 3.7 Meningkatnya Persentase Efektifitas P2TP2A Provinsi dan Kab/Kota sebagai Pusat Rujukan Utama dalam Penanganan Kasus . 4. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak dengan indikator kinerja impact sebagai berikut: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
4.9
Meningkatnya Anak Usia Dini yang tercakup dalam Program Pengembangan Anak Usia Dini yang holistik dan integratif dan Islami. Terbangunnya sistem untuk partisipasi anak dan meningkatnya jumlah forum anak dan keterlibatannya dalam penetapan kebijakan publik Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak Menurunnya insidensi perdagangan anak Meningkatnya jumlah Kab/kota sebagai Kota Layak Anak Diterbitkannya kebijakan pengelolaan bencana yang peduli anak Meningkatnya persentase Penanganan anak bermasalah dengan hukum yang dipenuhi hak-haknya Meningkatnya persentase Keluarga dan Pasangan hidup dalam membangun Parenting untuk mengasuh Anak sesuai dengan nilai-nilai Keacehan dan Keislaman Meningkatnya jumlah kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia perempuan, anak dan remaja
33
5.
Adanya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan indikator kinerja program adalah jumlah evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian pula perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan sistem data gender.
4.3.2. Kebijakan Kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan jumlah dan implementasi kebijakan dan program yang responsif gender yang berwawasan Islam pada semua sektor pembangunan 2. Meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik 3. Meningkatkan Kualitas Hidup dan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang 4. Meningkatkan efektifitas Perlindungan kepada Perempuan dan anak sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal. 5. Meningkatkan Komunikasi, Edukasi dan Pemberian Informasi dalam rangka pemenuhan hak kepada perempuan dan anak, khususnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan pendampingan secara Islami, yang menyejukkan dan menenangkan korban. 6. Membangun dan memperkuat kelembagaan Keluarga/Rumah Tangga dalam rangka memperkuat Parenting untuk Pengasuhan Anak agar sejak dini memperkenalkan dan mengamalkan nilai-nilai agama/Islam, dalam rangka mewujudkan anak Aceh yang bermoral, bermartabat dan berkualitas. 7. Meningkatkan kesejahteraan, tumbuh kembang dan perlindungan Anak . 8. Memperkuat kelembagaan dan jaringan PUG dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat serta Dunia Usaha.
34
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1
Rencana Program Dan Kegiatan Penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan perempuan 5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan 7. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5.2 Indikator Kinerja Indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan meliputi kategori pengelompokan sebagai berikut : a. Indikator masukan (inputs) b. Indikator Keluaran (outputs) c. Indikator hasil (outcomes) d. Indikator manfaat (benefits) e. Indikator dampak (impacts) Indikator kinerja sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat diukur seluruhnya meskipun untuk kegiatan yang sifatnya sosial. Pengukuran kinerja benefits dan impacts belum bisa dilakukan segera setelah kegiatan dilakukan. 5.3 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran meliputi : a. SKPA/SKPD, Instansi Terkait, Lembaga Pemerintah dan Masyarakat pemerhati Perempuan dan Anak serta Kelompok Dunia Usaha b. Unsur Perguruan Tinggi, lembaga-lembaga Kajian/penelitian dan sekolah serta Pesantren c. Unsur Perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok Rentan dan mengalami diskriminasi dan tindak kekerasan d. Unsur legilatif dan Tim Teknis Anggaran Daerah e. Tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Tokoh Perempuan dan Aparat penegak Hukum. 5.4
Pendanaan Indikatif Pendanaan berasal dari Dana reguler APBA, Dana Otsus dan TDBH Migas seta bantuan dana lainnya yang tidak mengikat.
35
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA Indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan meliputi kategori pengelompokan sebagai berikut : a) b) c) d) e)
Indikator masukan (inputs) Indikator Keluaran (outputs) Indikator hasil (outcomes) Indikator manfaat (benefits) Indikator dampak (impacts)
Indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2012 – 2017 terlampir pada lampiran 6.
36
BAB VII PENUTUP
Demikian Rencana Strategis 2012 – 2017 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ini dibuat sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Tahunan.
Banda Aceh, 26 Pebruari 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
DAHLIA, M. Ag Pembina Utama Madya NIP. 19570218 198410 2 001
37
Lampiran 2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh SKPA : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Target Renstra SKPA No
Indikator
1
1
2
3
SPM/Standar Nasional
IKK
3
4
2
Jumlah Kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak.
Jumlah SKPA/SKPD yang melaksanakan PPRG Cakupan Mubalighah Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas untuk penguasaan Isu Perlindungan Perempuan dan Anak
Realisasi Capaian
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
5
6
7
8
9
10
11
12
-
-
14
16
18
20
14
16
17
20
-
-
9
10
5
20
3
4
7
10
277 Orang
-
9%
33%
37%
44%
9%
33%
37%
44%
0,10%
-
0,10%
0,12%
0,14%
0,15%
0,10%
0,10%
0,10%
0,14%
10%
10%
10%
89,44%
89,44%
89,44%
4
Rasio KDRT/Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pendampingan terpenuhi, terutama pelayanan ditingkat provinsi pada P2TP2A, PPT dan beberapa organisasi pemberi layanan lainnya.
5
Persentase keterwakilan perempuan di legislatif
30%
-
7%
7%
10%
10%
7%
6
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
100%
-
25%
35%
55%
70%
28,71%
38
Proyeksi
Catatan Analisis
13 Responsif Gender untuk Semua Kebijakan Pendataan Ulama Perempuan/ Mubaligah tahun 2012 (277 Orang)
7
Cakupan Layanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
100%
-
15%
30%
50%
60%
18%
54%
54%
54%
8
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
75%
-
5%
25%
35%
40%
33%
22 %
32%
42%
9
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas layanan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan terpadu.
75%
-
10%
10%
10%
10%
0%
0%
35%
50%
Tidak ada Data/Korban Tidak mengakses layanan
10
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
80%
-
45%
55%
65%
75%
65%
48%
63%
65%
Sebagian Data Asal
11
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum
50%
-
15%
20%
30%
40%
24,5%
18,3%
28%
35%
12
Jumlah kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan untuk PPEP (Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan)
750 Kelompok
-
5 Kelompok
138
144
150
5 Kelompok
142 Klpk
40 Klpk
144 klpk
BANDA ACEH,
2014
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
DAHLIA, M.Ag Pembina Utama Madya NIP 19570218 198410 2001
39
LAMPIRAN 3 : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA SKPA Tahun Anggaran
: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh : 2014 SASARAN STRATEGIS
1.
1 Meningkatnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak.
INDIKATOR KINERJA 1
TARGET
2 Jumlah penelitian terkait peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
3 3 penelitian
4 Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
5 173.430.000
375 orang
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
320.325.000
1300.000 org
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
430.380.000
2
Jumlah Kab/Kota yang menerima dan menerapkan Kebijakan Kab/Ko Layak Anak
3
Penguatan Pemahaman Masyarakat dan pelajar terkait perangkat hukum perlindungan anak
4
Jumlah Remaja/Calon pengantin yang mendapatkan penguatan Kapasitas untuk membangun keluarga sejahtera bagi remaja
240 orang
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
269.950.000
5
Penguatan Mekanisme Koordinasi untuk Kelompok kerja Perlindungan Anak
80 orang
16.700.000
6
Jumlah Calon Pengantin dan PUS yang mendapatkan Penguatan Informasi KIE Kespro
360 orang
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
40
100.000.000
2.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan anak serta terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
1
Jumlah PSW/PSG di Perguruan Tinggi yang mendaptkan Penguatan Kapasitas dan Legalitas Pembentukannya serta Penguatan PPRG untuk para perencana di SKPA
3
Penguatan P2TP2A dan perlindungan anak Rumoh Putroe Aceh untuk pencapaian Target SPM
4
Jumlah pengadaan media kampanye baik tulisan maupun elektronik untuk sosialisasi PP dan PA Jumlah Seleksi FAD, HAN, Duta Anak, Kongres Anak dan PHI
5
120 org
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
412.503.650
200 Korban, 20 Orang Pengurus/Tenaga terlatih,10 org Pr Korban, orang,50 Masyarakat 9400 0rg
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.583.980.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
250.470.000
1.192 orang
6
Jumlah Pendamping yang mendapatkan Pelatihan pemulihan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta penanganan perempuan korban kekerasan
40 masyarakat dan Pendamping Korban
7
Adanya Dukumen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Integrasi PUG di Kab/Ko
13 Buah
8
Jumlah pelatihan untuk pengembangan sistem informasi gender dan anak dan survei data di 23 kab/ko
71 org
9
Terlaksananya Rakor-rakor terkait PP dan PA
175 org
10
Jumlah perlindungan anak di provinsi aceh KPAID
1 Keg
11
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan Pemahaman bahaya Tindak Pidana trafcking
100 org
41
1.156.775.000
37.300.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
135.500.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
478.800.000
214.951.000
450.000.000
135.145.000
3.
Meningkatnya kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak
1
Jumlah masyarakat yang menerima Sosialisasi Pergub PP, Qanun keluarga dan UU pornografi
407 orang
2
jumlah pendamping yang dilatih untuk menjadi Trainer Pelayanan dan pendampingan korban
60 orang
3
penyusunan buku mekanisme Komunitas gampong Aman untuk perempuan dan anak
4
Jumlah peserta Sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
69 orang
5
Jumlah peserta Workshop membangun mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak Jumlah peserta TOT tentang perlindungan anak bagi remaja
630 org
7
jumlah peserta pelatihan pendidikan politik bagi perempuan
820 org
8
jumlah peserta pelatihan Mubalighah dan penguatan ulama perempuan
50 orang
1
jumlah lembaga/Organisasi Pemerhati perempuan dan anak yang mendapatkan pembinaan dan penguatan Kapasitas
16 Organisasi
2
Pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga
560 orang
3
jumlah kelompok usaha yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan untuk PPEP ( Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan) dalam desa prima madani
40 kelompok
4
Jumlah event ruang apresiasi karya-karya perempuan dan anak
6
4.
Meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan peran serta gender dalam pembangunan
140 org
1 pameran
42
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Kegiatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
303.075.000
156.810.000
449.065.000
81.000.000
704.710.000
151.971.000
1.231.008.300
462.360.000
705.023.000
Kegiatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
1.225.240.000
Kegiatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
267.775.000
1.686.900.000
pembangunan 5.
Meningkatnya sarana prasarana dan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan
1
Terbangunnya pagar gedung kantor P2TP2A Kota Subulussalam
1 paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
225.340.000
2
Terbangunnya gedung kantor Badan PP dan PA Provinsi Aceh
1 Gedung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.501.537.901
3
Terbangunnya gedung kantor P2TP2A Provinsi Aceh
Kontruksi /StrukturDasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.093.475.878
4
jumlah staf BP3A yang mendapatkan penguatan kapasitas
25 orang
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
89.800.000
19.501.300.729 terbilang: Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Satu Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah
Banda Aceh, 7 Februari 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
DAHLIA, M.Ag PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19570218 198410 2 001
43
LAMPIRAN 5 : INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA
SKPA : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh No
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Target Capaian Setiap Tahun
Satuan
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJM 2012-2017
2013
2014
2015
2016
2017
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM (2017)
buah
14
16
18
20
22
25
25
SKPA/SKPD
9
10
15
20
25
30
30
1
Jumlah Kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak
2
jumlah SKPA/SKPD yang melaksanakan PPRG
3
rasio KDRT/Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan pendampingan
%
0,1
0,12
0,14
0,15
0,16
0,17
0,17
4
Persentase keterwakilan perempuan di legislatif
%
7
7
10
10
10
10
10
5
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.
%
25
35
55
70
80
90
90
6
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
%
15
30
50
60
70
75
75
7
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
%
5
25
35
40
50
60
60
44
8
Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas layanan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
%
10
20
30
40
50
60
60
9
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
%
45
55
60
70
70
70
70
10
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum Jumlah kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan untuk PPEP
%
18,3
28,3
38,3
50
50
50
50
Kelompok
5
138
144
150
156
162
162
11
Banda Aceh, 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
DAHLIA, M.Ag PEMBINA UTAMA MADYA NIP 19570218 198410 2 001
45
LAMPIRAN 6 : TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROVINSI ACEH Dalam Rp. 000.000
Kode
(1) 1
1 1
1
1 1
0 2
1 1
0 1
0 1
1 1
0 1
0 1
0 1
1 1
0 1
0 1
0 2
1
1
1
1
1 1
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembanguna n/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
(2)
(3)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 2017 Rp.
Volu me
Satu an
Volume
(4)
Sat uan
(5)
Rp.
Vol um e
(6)
Satu an
(7)
Rp.
Volu me
(8)
Satu an
(9)
Rp.
Vo lu m e
(10)
Volum e
Satuan
(11)
(12)
Satuan
(13)
Rp.
(14)
V o l Satuan u m e 15=5+8+9+ 11+13
SKPD Penan ggung Jawab
Rp.
(16)
(17)
KESEHATAN
0 1
0 1
1 0
Belanja Tidak Langsung
5.019.020.97 2
5.634.870. 398
5.634.870. 398
5.634. 870.39 8
5.634 .870. 398
5.634.870.3 98
BPP&P A
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
884.691.320
1.741.368. 200
2.263.778. 660
2.942. 912.25 8
3.825 .785. 935
4.973.521.7 16
BPP&P A
26.390.364
BPP&P A
Pemyediaa n Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
100
Tersedianya Jasa Komunikasi,sum ber daya air dan listrik
100
Tersedianya Alat Tulis Kantor
100
Pers en
100
Pers en
100
Pers en
100
Pers en
8.400.000
Pers en
124.800.000
Pers en
68.600.000
100
100
100
Pers en
Pers en
Pers en
9.240.000
134.400.0 00
66.801.50 0
46
100
100
100
Pers en
Pers en
Pers en
12.012.000
174.720.00 0
86.841.950
10 0
Persen
10 0
Persen
10 0
Persen
100
Persen
15.615 .600
20.30 0.280 100
Persen
227.13 6.000
295.2 76.80 0 100
112.89 4.535
Persen 146.7 62.89
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
383.859.84 0
190.791.76 4
BPP&P A
BPP&P A
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 1
1 2
1 1
0 1
0 1
1 3
1 1
0 1
0 1
1 5
1 1
0 1
0 1
1 7
1 1
0 1
0 1
1 8
1 1
0 1
0 1
2 2
1 1
0 1
0 2
Penyediaan Barang Cetakan dan pengganda an Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan
100
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
100
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
100
Tersedianya Makanan dan Minuman
100
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah Peningkata n Pelayanan Administras i perkantoran
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatnya Pelayanan Keamanan Administrasi perkantoran
100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100
Pers en
100
Pers en
100
Pers en
100
Pers en
100
Pers en
100
Pers en
100
Pers en
100
Pers en
34.552.320
Pers en
1.894.000
Pers en
105.245.000
Pers en
10.500.000
Pers en
23.400.000
Pers en
281.000.000
Pers en
226.300.000
383.761.840
100
100
100
100
100
100
100
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
56.715.70 0
1.811.000
310.700.0 00
17.480.00 0
66.750.00 0
701.550.0 00
375.920.0 00
6.007.928. 779
47
100
100
100
100
100
100
100
Pers en
10 0
Persen
73.730.410
Pers en
10 0
Persen
2.354.300
Pers en
403.910.00 0
10 0
Persen
10 0
Persen
Pers en
10 0
Persen
86.775.000
10 0
Persen
10 0
Persen
Pers en
488.696.00 0
7.810.307. 413
124.6 04.39 3 100
Persen 3.978 .767
100
Persen
525.08 3.000
22.724.000
912.015.00 0
Persen
3.060. 590
Pers en
Pers en
100 95.849 .533
682.6 07.90 0 100
Persen
29.541 .200
38.40 3.560
100
Persen
112.80 7.500
146.6 49.75 0 100
Persen
1.185. 619.50 0
1.541 .305. 350 100
Persen
635.30 4.800
825.8 96.24 0
10.153 .399.6
13.19 9.419
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
161.985.71 1
BPP&P A
5.172.397 BPP&P A
887.390.27 0
49.924.628
BPP&P A
BPP&P A
190.644.67 5
BPP&P A
2.003.696.9 55
BPP&P A
1.073.665.1 12
17.159.245. 386
BPP&P A
BPP&P A
37 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2
1 1
0 1
0 3
1 1
0 1
0 3
0 3
2 4
2 6
3 0
4 2
4 6
Pembangu nan Gedung Kantor
Terbangunnya Pagar Gedung Kantor dan Pondasi/Struktur Dasar Gedung P2TP2A Meningkatnya Kelancaran Operasional Kenderaan Dinas
100
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
100
Pemelihara an Rutin Berkala Peralatan Kantor
Terpeliharanya fungsi Perlengkapan Kantor
100
Rehabilitasi Sedang/Ber at Rumah Gedung Kantor
Terpeliharanya Rumah Gedung Kantor
100
Penunjang dan Pembinaan Kelembaga an
Terlaksananya Pembinaan Kelembgaan Darmawanita
100
Pemelihara an Rutin Berkala Kenderaan Dinas/oper asional Pemelihara an Rutin Berkala Perlengkap an Gedung
100
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
0
100
100
100
100
100
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan
239.200.000
5.950.000
7.350.000
116.261.840
15.000.000
2
100
100
100
100
100
gedu ng
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
29.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 4
-
100
Pers en
100
Pers en
29.000.000
5.632.013. 779
258.800.0 00
13.500.00 0
13.615.00 0
60.000.00 0
30.000.00 0
2
100
100
100
100
100
gedu ng
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
Pers en
115.500.0 00 100
Pers en
115.500.0 00
48
0
Persen
4.500.000
336.440.00 0
17.550.000
17.699.500
78.000.000
39.000.000
Pers en
150.150.00 0
100
Persen
-
10 0
10 0
10 0
10 0
10 0
Persen
10 0
100
Persen
Persen
1 0 0
Persen
29.65 9.500
1 0 0
Persen
29.91 2.155
1 0 0
Persen
1 0 0
Persen
Persen
100
Persen
23.009 .350
100
Persen
101.40 0.000
Persen
1 0 0
568.5 83.60 0 100
Persen
Persen
Persen
22.815 .000
Persen
1 0 0
-
437.37 2.000
150.150.00 0 100
.527
131.8 20.00 0 100
Persen
50.700 .000
65.91 0.000
195.19 5.000
253.7 53.50 0
Persen
100 195.19 5.000
Persen 253.7 53.50
1 0 0
BPP&P A
739.158.68 0
BPP&P A
38.557.350 BPP&P A
38.885.802 BPP&P A
171.366.00 0
BPP&P A
85.683.000 BPP&P A
329.879.55 0
BPP&P A
329.879.55 0
BPP&P A
Persen
Perlengkap annya 1
1
1 1
0 1
0 5
1 1
0 1
0 5
0
89.550.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pelatihan teknis
100
Pers en
100
Pers en
89.550.000
89.800.00 0 100
Pers en
89.800.00 0
116.740.00 0 100
Pers en
Program pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
1 1
0 1
1 5
10 0
Persen
75.000.000
Penyusuna n laporan Capaian Kinerja dan Realiasasi SKPA
Tersedianya Lakip, Laporan Realisasi Bulanan,Triwulan dan Kinerja , RKT, Tahunan
0
Pembinaan Teknis Penyusuna n Program Kerja, Renstra dan Rencana Kinerja
Tersedianya Dokumen Rumusan Arah dan Strategi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
116.740.00 0
151.76 2.000
Pers en
Pers en
0
0
Pers en
Pers en
-
-
0
0
Pers en
Pers en
100
-
100
-
Pers en
Pers en
30.000.000
45.000.000
10 0
10 0
197.2 90.60 0 100
Persen
151.76 2.000
197.2 90.60 0
97.500 .000
126.7 50.00 0
Persen
100
Persen
39.000 .000
Persen
100 58.500 .000
256.477.78 0 1 0 0
Persen 256.477.78 0
164.775.00 0 1 0 0
Persen
50.70 0.000
1 0 0
Persen
76.05 0.000
Persen
BPP&P A
BPP&P A
BPP&P A
65.910.000 BPP&P A
98.865.000
BPP&P A
1.316.535.00 0
1.310.785. 000
49
1.704.020. 500
2.215. 226.65 0
2.879 .794. 645
3.743.733.0 39
BPP&P A
1
1
1 1
1 1
0 1
0 1
1 5
1 5
0 1
0 3
Perumusan kebijakan Peningkata n Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahu an dan teknologi Kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberday aan perempuan dan perlindunga n anak
Tersosialisasikan nya data dan informasi serta rekomendasi tentang persoalan perempuan dan anak dalam bidang hukum dan sosial
0
meningkatny pengetahuan masyarakat tentang konsep kota layak anak (KLA) danterlaksanany a sosialisasi KLA, Meningkatanya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan yang terkait perlindungan anak, Meningnya pemahaman pasangan terhadap konsep perlindungan anak dan konsep penguatan keluarga SAMARA, Sinergi Penguatan Kelembagaan Pokja PA, dan Adanya pemahaman catin tentang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
0
pene litian
3
pen eliti an
237.535.000
3
pene litian
173.430.0 00
3
pene litian
3 225.459.00 0
penelit ian
3 293.09 6.700
penelitia n
381.0 25.71 0
1 5
peneliti an
495.333.42 3 BPP&P A
oran g
2355
ora ng
1.079.000.00 0
235 5
oran g
1.137.355. 000
2355
oran g
1.478.561.5 00
23 55
orang
2355 1.922. 129.95 0
orang 2.498 .768. 935
9 4 2 0
orang 3.248.399.6 16
BPP&P A
50
1
1
1
1
1 1
0 1
1 6
1 1
0 1
1 6
1 1
1 1
0 1
0 1
1 6
1 6
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0 1
0 2
0 4
Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan
Fasilitasi Pengemba ngan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberday aan Perempuan (P2TP2)
Pengemba ngan Materi dan Pelaksanaa n KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
penguatan pokja dan fokal point PUG di SKPA, Komunitas dan terbentuknya PSW/PSG di Perguruan Tinggi, Meningkatnya motivasi dan partisipasi perempuan dalam pembangunan Tercapainya target SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, tertanganinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tersedianya media kampanye baik tulisan maupun elektronik untuk sosialisasi PP dan PA
120
oran g
120
6.026.272.30 0
4.855.424. 650
6.312.052. 045
8.205. 667.65 9
10.66 7.367 .956
13.867.578. 343
182.270.000
412.503.6 50
536.254.74 5
697.13 1.169
906.2 70.51 9
1.178.151.6 75
ora ng
160
oran g
2.518.470.30 0
-
Korb an
852
Kor ban
1.583.980. 000
887
Korb an
269.000.000
-
buku
3/3
buk u/ leafl eat
160
oran g
Korb an
250.470.0 00 3/3
buku / leafl eat
160
1.1 25
Korban
3.480 .004. 060 1.350
Korban
423.29 4.300 3/ 3
buku/ leafleat
6 0 0
orang
2.676. 926.20 0
325.611.00 0 3/3
51
orang
2.059.174.0 00
1.00 0
buku / leafl eat
16 0
550.2 82.59 0 3/3
buku/ leafleat
BPP&P A
BPP&P A
orang
4.524.005.2 78 1 5 0 0
1 5 / 1 5
BPP&P A
orang
715.367.36 7 buku/ leafleat
BPP&P A
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 6
1 6
1 6
1 6
0 5
0 6
0 7
0 8
Penguatan kelembaga an pegarusuta maan Gender dan Anak
Penguatan Kelembagaan Pokja PUG dan PUHA Kab/Ko, terbukanya ruang partisipasi bagi anak, terselngaranya seleksi duta anak aceh dan kongres anak nasional.
Peningkata n Kapasitas dan Jaringan Kelembaga an Pemberday aan Perempuan dan Anak
Jumlah Pendamping yang mendapatkan Pelatihan pemulihan psikososial bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta penanganan perempuan korban kekerasan Tersedianya Dukumen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Integrasi PUG di Kab/Ko Jumlah pelatihan untuk pengembangan sistem informasi gender dan anak dan survei data di 23 kab/ko
Evaluasi pelaksanaa n PUG
Pengemba ngan Sistem Informasi Gender dan Anak
1.653.465.00 0
1.192
40
oran g
masy arak at
1.192
ora ng
40
mas yara kat dan pen dam ping an kor ban
1.156.775. 000
1.1 92
oran g
583.810.000
80
masy arak at dan pend ampi ngan korb an
1
doku men
1
dok um en
1
doku men
142.630.000 71
oran g
71
ora ng
1.503.807.5 00
1.19 2
37.300.00 0
oran g
80
1
71
52
orang
masy arak at dan pend ampi ngan korb an
2.541 .434. 675 1.192
80
doku men
oran g
176.150.00 0 1
dokum en
279.436.30 0
228.99 5.000
1
masyara kat dan pendam pingan korban
2 8 0
dokume n
297.6 93.50 0
orang
472.2 47.34 7
363.26 7.190 71
orang
71
3.303.865.0 78
BPP&P A
81.94 8.100
80
orang
orang
63.037 .000 masyar akat dan penda mpinga n korban
4 7 6 8
4
135.500.0 00
oran g
1.1 92
48.490.000
214.951.0 00 71
1.954. 949.75 0
2 8 4
masyar akat dan penda mpinga n korban
dokum en
106.532.53 0
BPP&P A
387.001.55 0
BPP&P A
orang 613.921.55 1
BPP&P A
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
1 6
1 6
1 6
1 1
0 1
1 7
1 1
0 1
1 7
0 9
1 0
1 3
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penguatan KomisiPerli ndungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Prov. Aceh Peningkata n Kapasitas Gugus Tugas Anti Trafiking
Tersedianya data tentang hasil Monitoring dan Evaluasi berbagai kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Terlaksananya Rakor-rakor terkait PP dan PA Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan oleh KPAID
Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan Pemahaman bahaya Tindak Pidana trafcking
383.800.000
3
doku men
dok um en
3
Pelaksanaa n Kebijakan Perlindunga n Perempuan di Daerah
Jumlah masyarakat yang menerima Sosialisasi Pergub PP, Qanun keluarga dan UU pornografi
3
doku men
-
200
oran g
-
-
100
oran g
200
100
ora ng
407
oran g
407
ora ng
622.440.00 0
doku men
3
oran g
120
oran g
809.17 2.000
3
dokum en
1.051 .923. 600
3
585.000.00 0 1
135.145.0 00 200
Keg
oran g
760.50 0.000 1
175.688.50 0
25 0
Keg
orang
1
228.39 5.050
300
Keg
988.6 50.00 0
orang
296.9 13.56 5
4.601.999. 090
5.982. 598.81 7
7.777 .378. 462
409.570.000
303.075.0 00
393.997.50 0
512.19 6.750
665.8 55.77 5
750
53
oran g
75 0
orang
750
1.367.500.6 80
BPP&P A
3.539.999. 300
oran g
dokum en
dokume n
1.676.294.60 0
750
1 2
3
450.000.0 00
292.827.000
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0 1
478.800.0 00
orang
Keg 1.285.245.0 00
8 5 0
orang
0
0
385.987.63 5
10.110.592. 001 7 5 0
BPP&P A
BPP&P A
BPP&P A
orang 865.612.50 8
BPP&P A
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 7
1 7
1 7
1 7
1 7
1 7
1 7
0 2
0 3
0 6
0 8
1 0
1 2
1 4
Pelatihan bagi Pelatih (ToT) peningkata n SDM Pelayanan dan Pendampin gan Korban KDRT Penyusuna n Sistem Perlindunga n bagi Perempuan
jumlah pendamping yang dilatih untuk menjadi Trainer Pelayanan dan pendampingan korban
Sosialisasi Sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Jumlah peserta Sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Fasilitasi Upaya Perlindunga n perempuan terhadap tindak Kekerasan peningkata n kualitas SDM remaja putri
Jumlah peserta Workshop membangun mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak Jumlah peserta TOT tentang perlindungan anak bagi remaja
Pendidikan politik bagi Perempuan
jumlah peserta pelatihan pendidikan politik bagi perempuan
Pelatihan Mubalighah
jumlah peserta pelatihan Mubalighah dan penguatan ulama perempuan
terbentuknya mekanisme gampong aman bagi perempuan dan anak
129.920.000
60
oran g
60
ora ng
156.810.0 00 60
oran g
-
gam pong
5
gam pon g
2
gam pong
54.604.600 630
oran g
630
ora ng
630
oran g
495.630.000
-
-
60
oran g
oran g
oran g
200
-
120
ora ng
ora ng
ora ng
50
150
ora ng
60
449.065.0 00 4
81.000.00 0 630
oran g
gam pong
oran g
704.710.0 00 630
140
309.940.000 320
oran g
oran g
oran g
276.630.000 oran g
203.853.00 0
125
oran g
630
151.971.0 00
1.231.008. 300
140
320
462.360.0 00 50
54
oran g
oran g
oran g
oran g
265.00 8.900 60
583.784.50 0 6
105.300.00 0
63 0
orang
gampo ng
orang
916.123.00 0 63 0
197.562.30 0
1.600.310.7 90
601.068.00 0
14 0
32 0
50
60
758.91 9.850
136.89 0.000
orang
1.190. 959.90 0
orang
256.83 0.990
orang
orang
344.5 11.57 0
2.080. 404.02 7
781.38 8.400
8
630
630
140
320
50
2 4 0
orang 447.865.04 1 BPP&P A
orang
gampon g
orang
orang
986.5 95.80 5
2 3
gampo ng
2 5 2 0
orang
177.9 57.00 0
2 7 2 0
orang
1.548 .247. 870
4 2 0
orang
1 0 8 0
orang
3 0 0
orang
orang
333.8 80.28 7
orang
2.704 .525. 235
orang
1.015 .804. 920
1.282.574.5 47
231.344.10 0
2.012.722.2 31
434.044.37 3
3.515.882.8 06
1.320.546.3 96
BPP&P A
BPP&P A
BPP&P A
BPP&P A
BPP&P A
BPP&P A
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 8
1 8
1 8
1 8
1 8
0 1
0 3
0 4
0 5
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangguna n Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
7.366.707.80 0
jumlah lembaga/ Organisasi Pemerhati perempuan dan anak yang mendapatkan pembinaan dan penguatan Kapasitas
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam menbangun Keluarga Sejahtera Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha
Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan keterampilan
Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangu
Jumlah event ruang apresiasi karya-karya perempuan dan anak
jumlah kelompok usaha yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan untuk PPEP ( Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan) dalam desa prima madani
79.480.000
12
orga nisas i
12
org anis asi
oran g
160
12
ora ng
orga nisas i
280
50
1
pam eran
kelo mp ok
138
1
pam era n
916.529.90 0
12
orga nisas i
1.225.240. 000 oran g
5.962.863.00 0 kelo mpo k
5.050.419. 400
705.023.0 00
1.162.760.00 0 30
0
3.884.938. 000
oran g
1.686.900. 000
40
161.604.800 1
Even t
orang
2.192.970.0 00
40
kelo mpo k
1.191. 488.87 0
1.548 .935. 531 12
2.070. 655.60 0
280
kelomp ok
4 8
1
Even t
348.107.50 0 1
Event
452.53 9.750
1
organis asi
2.013.616.1 90
orang
BPP&P A
2.691 .852. 280
3.706 .119. 300 40
BPP&P A
organisa si
2.850. 861.00 0
40
0 11.095.771. 422
1 0 0 0
orang
2 5 8
kelomp ok
3.499.407.9 64 BPP&P A
4.817.955.0 90
kelompo k
BPP&P A
4
267.775.0 00
55
28 0
8.535 .208. 786
organis asi
1.592.812.0 00 280
kelo mpo k
12
6.565. 545.22 0
Event
588.3 01.67 5
Event 764.792.17 8
BPP&P A
nan
Banda Aceh, Maret 2014 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh
Dahlia, M. Ag PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620405 199503 1 001
56