RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013-2018 (per 27 Oktober 2014)
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) 2014
DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi ...............................................................................
i
Daftar Tabel ...........................................................................
iii
Daftar Gambar .......................................................................
v
BAB I.
PENDAHULUAN ........................................................
I–1
1.1. Latar Belakang ..................................................
I–1
1.2. Landasan Hukum ..............................................
I–2
1.3. Maksud dan Tujuan ..........................................
I–6
1.4. Sistematika Penulisan .......................................
I–6
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR ................................................
II – 1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .............
II – 1
2.2. Sumberdaya......................................................
II – 11
2.3. Kinerja Pelayanan .............................................
II – 21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .........................................................
II – 27
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR .....
III – 1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .......................................
III – 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ........................................
III – 2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ......
III – 6
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...................
III – 10
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ..............................
III – 29
BAB IV. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR .....
IV – 1
i
Halaman 4.1. Visi dan Misi .....................................................
IV – 1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.............
IV – 3
4.3. Strategi dan Kebijakan ......................................
IV – 14
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR .....
V–1
BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOGOR VI – 1 BAB VII. PENUTUP .................................................................
VII – 1
ii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel II.1.
Jumlah Aparatur .................................................
II – 11
Tabel II.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Formasi .................
II – 12
Tabel II.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ...............
II – 12
Tabel II.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan ............
II – 13
Tabel II.5.
Jumlah Penyuluh Berdasarkan Pendidikan..........
II – 13
Tabel II.6.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Penugasan ............
II – 14
Tabel II.7.
Tingkat Kebutuhan Penyelenggara Penyuluhan ....
II – 17
Tabel II.8.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja ...................
II – 17
Tabel II.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor ...................................................................
II – 24
Tabel II.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor ...................................
II – 26
Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor ....................................
IV – 12
Tabel IV.2. Strategi dan Kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor .......... Tabel V.1.
IV – 19
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor ...................................
V – 11
iii
Halaman Tabel VI.1. Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor ................................................
VI – 2
iv
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar II.1. Struktur Organisasi BKP5K Kabupaten Bogor....
II – 10
Gambar III.1. SWOT Analysis BKP5K Kabupaten Bogor ..........
III – 31
v
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya,
berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, I-1
tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bogor
menyusun
dan
menetapkan
Renstra
BKP5K
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra BKP5K yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BKP5K
yang
merupakan
dokumen
perencanaan
tahunan
dan
penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra BKP5K Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang I-2
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
I-3
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
Nomor
25
I-4
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
I-5
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor; dan 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
2.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BKP5K Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BKP5K, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BKP5K Kabupaten Bogor.
2.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
I-6
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada
bab
ini
permasalahan
menjelaskan
berdasarkan
mengenai
Tugas
Pokok
Identifikasi dan
Fungsi
Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan
Wakil
Renstra
K/L,
Kepala
Telaahan
Daerah
RTRW
dan
Terpilih,
Telaahan
Penentuan
Isu-isu
Strategis. BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan SKPD tahun 2013-2018. BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di SKPD untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan bahwa Renstra SKPD Tahun 2013-2018
merupakan
dokumen
perencanaan
periode
5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018
sekaligus
sebagai
pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Bogor Tahun
2005-2025,
penyusunan
Renja
serta SKPD
menjadi yang
pedoman
merupakan
dalam dokumen
perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD. I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR 2.1.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Sebelum membahas tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), serta susunan organisasi BKP5K Kabupaten Bogor, guna lebih memperjelas sudut pandang sekaligus mensinergikan kesamaan visi, misi, tujuan, sasaran dan gerak langkah segenap stakeholders pembinaan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan, maka perlu disampaikan agar dapat dipahami bersama beberapa istilah, sebagai berikut : 1.
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
2.
Revitalisasi
penyuluhan
pertanian
adalah
upaya
mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, korps dan arah serta kebijakan; 3.
Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian
pengembangan
Pengetahuan,
Sikap
dan
Keterampilan (PSK) bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan; 4.
Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi
usaha,
pendapatan
dan
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
II - 1
5.
Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan
dan
peternakan
yang
selanjutnya
disebut
pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu usaha tani agroindustri pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; 6.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan lingkungannya
secara
berkelanjutan,
mulai
dari
pra
produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan (minabisnis); 7.
Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
8.
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) adalah kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan;
9.
Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
10. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) adalah penjabaran dari
Programa
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan yang merupakan panduan kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan pada instansi induknya yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu dalam proses interaksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha; 11. Pos Penyuluhan Perdesaan (Posluhdes) adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dan pelaku usaha;
II - 2
12. Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan adalah kelembagaan penyuluhan bagi pengembangan perikanan pada tingkat kecamatan yang merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dan pelaku usaha; 13. Kelembagaan petani, peternak, pembudidaya ikan, petani hutan dan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan
hutan
serta
pengolah
adalah
lembaga
yang
ditumbuhkan dari oleh dan untuk pelaku utama dan pelaku usaha; 14. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan
baik
PNS,
swadaya
maupun
swasta
yang
selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan; 15. Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan; 16. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh; 17. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan; 18. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah petani, peternak, pembudidaya ikan, masyarakat
di dalam dan di
sekitar kawasan hutan, serta pengolah beserta keluarga intinya; 19. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan; 20. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat;
II - 3
21. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; 22. Gabungan
kelompok
pembudidaya
ikan
(Gapokdakan)
adalah kumpulan beberapa kelompok pembudidaya ikan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; 23. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar
kesamaan
kepentingan,
kondisi
lingkungan
dan
keakraban untuk meningkatkan dan mengembangan usaha; 24. Kelompok Pokdakan
pembudidaya adalah
ikan
kumpulan
yang
selanjutnya
pembudidaya
disebut
ikan
yang
terorganisir mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok dan dibina oleh lembaga penyuluhan; 25. Kelompok tani hutan adalah kumpulan petani hutan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dalam hal kegiatan produktif di bidang konservasi sebagai upaya untuk mempertahankan daya dukung alam; 26. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang; 27. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan; 28. Pembudidaya Indonesia
ikan
atau
adalah korporasi
perorangan yang
warga
negara
melakukan
usaha
pembudidaya ikan; dan 29. Petani hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
II - 4
Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012, BKP5K Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam
kebijakan
melaksanakan
daerah
di
penyusunan
bidang
dan
ketahanan
pelaksanaan pangan
dan
penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, BKP5K Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan; 2. Pemberian
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BKP5K
Kabupaten
Bogor
merupakan
unsur
pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasinya terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Ketahanan Pangan; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian; 5. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan; 6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K); 7. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
II - 5
Adapun uraian Tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut : 1. Sekretariat Secara umum Sekretariat mempunyai tugas membantu dan
bertanggungjawab
melaksanakan
kepada
pengelolaan
Kepala
Badan
dalam
kesekretariatan
Badan.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian; c. Pengelolaan keuangan; dan d. Pengelolaan situs web. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu
Sekretaris
penyusunan
program
dalam dan
melaksanakan pelaporan
pengelolaan,
Badan.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat; c. Pengelolaan penyusunan anggaran; dan d. Pengelolaan situs web. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga,
tata
usaha
dan
kepegawaian
Badan.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha; b. Pengelolaan barang/jasa; c. Penyiapan
bahan
penyusunan
kebijakan
penataan
organisasi; dan d. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
II - 6
Untuk
menyelenggarakan
tugas
dimaksud,
Sub
Bagian
Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penatausahaan keuangan; dan b. Penyusunan pelaporan keuangan. 2. Bidang Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; b. Pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan; c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan ketersediaan dan
cadangan
pangan,
distribusi
dan
akses
pangan,
penganekaragaman dan konsumsi pangan, serta penanganan kerawanan pangan; dan d. Pengkoordinasian tenaga fungsional penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dalam melaksanakan program ketahanan pangan. 3. Bidang Penyuluhan Pertanian Bidang
Penyuluhan
Pertanian
mempunyai
tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan pengkoordinasian
kebijakan
menyelenggarakan
tugas
penyuluhan dimaksud,
pertanian.
Bidang
Untuk
Penyuluhan
Pertanian mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan penyuluhan pertanian; b. Pengkoordinasian
penyusunan
program
penyuluhan
pertanian; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional penyuluh pertanian dan penyuluh peternakan; d. Pengkoordinasian pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode
penyuluhan
serta
materi
penyuluhan
bidang
pertanian;
II - 7
e. Pengkoordinasian pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan
dan
kelembagaan,
sarana
dan
prasarana
penyuluhan pertanian; dan f. Pengkoordinasian
penyusunan
pelaporan
pelaksanaan
penyuluhan pertanian. 4. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan Bidang
Penyuluhan
mempunyai
tugas
Perikanan
membantu
dan
Kepala
Kehutanan
Badan
dalam
melaksanakan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan penyuluhan
perikanan
menyelenggarakan
tugas
dan
kehutanan.
dimaksud,
Bidang
Untuk
Penyuluhan
Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan penyuluhan perikanan dan kehutanan; b. Pengkoordinasian
penyusunan
program
penyuluhan
perikanan dan kehutanan; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan tenaga fungsional penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan; d. Pengkoordinasian pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta materi penyuluhan perikanan dan kehutanan; e. Pengkoordinasian pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan
dan
kelembagaan,
sarana
dan
prasarana
penyuluhan perikanan dan kehutanan; dan f. Pengkoordinasian
penyusunan
pelaporan
pelaksanaan
penyuluhan perikanan dan kehutanan. 5. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) BP3K mempunyai tugas untuk melaksanakan program ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan
dan
kehutanan,
yang
pembentukannya
diatur
dengan Peraturan Bupati (Perbup). 6. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kelompok Peternakan,
Jabatan
Perikanan
melaksanakan
Fungsional
dan
Penyuluh
Kehutanan
penyelenggaraan
Pertanian,
mempunyai
penyuluhan
di
tugas
wilayah
II - 8
kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pengolahan data potensi di wilayah kerjanya; b. Pelaksanaan rencana kerja dan membantu penyusunan program penyuluhan; c. Pelaksanaan materi penyuluhan dan penerapan metode penyuluhan serta pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha; d. Pelaksanaan
peningkatan
kapasitas
dan
kompetensi
penyuluh; e. Pelaksanaan kunjungan ke pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayah kerjanya; f. Penyebarluasan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; dan g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok
Jabatan
Fungsional
terdiri
dari
sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, yang dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan
Badan,
serta
nama
dan
jumlah
jabatan
fungsionalnya ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Perbup.
II - 9
KEPALA BADAN SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KELOMPOK
BIDANG
BIDANG
JABATAN
KETAHANAN
PENYULUHAN
FUNGSIONAL
PANGAN
PERTANIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
BP3K Keterangan : : Garis Instruktif : Garis Koordinatif
Gambar II.1. Struktur Organisasi BKP5K Kabupaten Bogor Keterangan Wilayah Kerja BP3K : a. BP3K I
:
Kecamatan Cariu dan Tanjungsari
b. BP3K II
:
Kecamatan Jonggol, Sukamakmur dan Cileungsi
c. BP3K III
:
Kecamatan
Gunung
Putri,
Citeureup
dan
Klapanunggal d. BP3K IV
:
Kecamatan Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang, Sukaraja dan Babakan Madang
e. BP3K V
:
Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung
f. BP3K VI
:
Kecamatan Caringin, Cigombong dan Cijeruk
g. BP3K VII :
Kecamatan Dramaga, Ciomas dan Tamansari
h. BP3K VIII :
Kecamatan Cibungbulang, Pamijahan, Ciampea dan Tenjolaya
i. BP3K IX
:
Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung dan Rumpin
j. BP3K X
:
Kecamatan Cigudeg, Sukajaya dan Jasinga
k. BP3K XI
:
Kecamatan Parung Panjang dan Tenjo
l. BP3K XII :
Kecamatan Ciseeng, Parung, Gunung Sindur, Kemang dan Rancabungur
II - 10
2.2.
SUMBERDAYA A. Kondisi Umum Pegawai Berdasarkan kondisi per bulan Desember tahun 2013, jumlah
aparatur
pembina
ketahanan
pangan
dan
penyelenggara penyuluhan yang bertugas di BKP5K Kabupaten Bogor sebanyak 357 orang yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) serta THL – TBPP (Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian), THL – P2BN (Tenaga Harian Lepas – Peningkatan Produksi Beras Nasional) dan Outsourcing, yang merupakan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Pada teknis penyelenggaraan penyuluhan di tingkat pelaku utama dan pelaku usaha dibantu pula oleh 200 orang PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya) yang terdiri dari 128 orang PPS pertanian, 24 orang PPS perikanan dan 48 orang PPS kehutanan, yang merupakan hasil dari aplikasi terobosan program rekruitmen PPS pada TA 2012 dan 2013 bagi tokoh petani, pembudidaya dan petani hutan pelopor pada masingmasing wilayah binaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.1. Jumlah Aparatur No
Status
Jumlah (Orang)
%
1
PNS
179
50,14
2
THL-TBPP dan THL-P2BN
143
40,06
3
Outsourcing
35
9,80
357
100,00
Jumlah Tabel seluruhnya
diatas
menunjukkan
berstatus
PNS,
bahwa
sehingga
aparatur
uraian
belum
selanjutnya
tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS sebanyak 179 orang. 1. Jumlah pegawai berdasarkan formasi Pengisian formasi struktural terdiri dari eselon II, III, IV dan non eselon yaitu sebanyak 26 orang, sedangkan formasi
fungsional
terdiri
dari
penyuluh
pertanian,
II - 11
perikanan
dan
kehutanan
berjumlah
153
orang.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel II.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Formasi No
Formasi
Jumlah (Orang)
%
1
Eselon II
1
0,56
2
Eselon III
4
2,23
3
Eselon IV
3
1,68
4
Non Eselon
18
10,06
5
Penyuluh Pertanian
108
60,34
6
Penyuluh Perikanan
21
11,73
7
Penyuluh Kehutanan
24
13,41
179
100,00
Jumlah 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
Dari 179 orang pegawai BKP5K Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pegawai berstatus golongan III sebanyak 82,12% yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang
pendidikan
dan
atau
pengalaman
kerja,
umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan No
Golongan
Jumlah (Orang)
%
1
IV
28
15,64
2
III
147
82,12
3
II
4
2,23
179
100,00
Jumlah 3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Apabila
dilihat dari tingkat pendidikan pegawai
BKP5K Kabupaten Bogor, maka status pendidikan dengan Strata 1 (S1) lebih mendominasi yaitu sebesar 47,49%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
II - 12
Tabel II.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan No
Pendidikan
Jumlah (Orang)
%
1
Strata 2 (S2)
7
3,91
2
Strata 1 (S1)
85
47,49
3
D IV
18
10,06
4
D III
22
12,29
5
SLTA
47
26,26
179
100,00
Jumlah
Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai BKP5K Kabupaten Bogor sebanyak 51,40% dengan klasifikasi pendidikan sarjana dan magister. Hal ini sudah merupakan kondisi yang baik dengan kondisi sumberdaya manusia umumnya berada pada tingkat perguruan tinggi, sehingga proses dan hasil
pembinaan ketahanan pangan dan
penyelenggaraan
penyuluhan
seyogyanya
semakin
membaik. Tabel II.5. Jumlah Penyuluh Berdasarkan Pendidikan No 1
Penyuluh / Pendidikan
%
Pertanian -S2
-
-
-S1
60
55,56
- D IV
12
11,11
- D III
15
13,89
- SLTA
21
19,44
Sub Total 2
Jumlah (Orang)
108 100,00
Perikanan -S2
2
9,52
-S1
13
61,90
- D IV
2
9,52
- D III
4
19,05
- SLTA
-
-
Sub Total
21 100,00
II - 13
No 3
Penyuluh / Pendidikan
Jumlah (Orang)
%
Kehutanan -S2
-
-
-S1
2
8,33
- D IV
3
12,50
- D III
-
-
19
79,17
- SLTA Sub Total
24 100,00
Total
153
4. Jumlah pegawai berdasarkan penugasan Mengingat
bahwa
BKP5K
Kabupaten
Bogor
merupakan SKPD yang memiliki struktur organisasi kerja sampai ke tingkat kecamatan, maka dari total PNS sebanyak 179 orang yang bertugas di kantor BKP5K sebanyak 59 orang dan sisanya sebanyak 120 orang bertugas di BP3K, dibantu oleh THL-TBPP, THL-P2BN dan PPS
dalam
pembinaan
ketahanan
pangan
dan
penyelenggaraan penyuluhan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel II.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Penugasan No 1
Unit Kerja BKP5K
Uraian Eselon II
1
Eselon III
4
Eselon IV
3
Struktural
17
Fungsional
34
Sub Total 2
Jumlah (Orang)
59
BP3K I
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
8
Cariu,
Penyuluh Perikanan
-
Tanjungsari)
Penyuluh Kehutanan
1
Sub Total
10
II - 14
No 3
Unit Kerja
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
8
Jonggol,
Penyuluh Perikanan
-
Sukamakmur,
Penyuluh Kehutanan
2
Sub Total
11
BP3K III
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
3
Gunung Putri,
Penyuluh Perikanan
2
Citeureup,
Penyuluh Kehutanan
1
Sub Total
7
Klapanunggal) 5
Jumlah (Orang)
BP3K II
Cileungsi) 4
Uraian
BP3K IV
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
10
Cibinong,
Penyuluh Perikanan
-
Bojong Gede,
Penyuluh Kehutanan
3
Tajurhalang,
Sub Total
14
Sukaraja, Babakan Madang) 6
7
BP3K V
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
5
Ciawi, Cisarua,
Penyuluh Perikanan
-
Megamendung)
Penyuluh Kehutanan
2
Sub Total
8
BP3K VI
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
8
Caringin,
Penyuluh Perikanan
1
Cigombong,
Penyuluh Kehutanan
1
Cijeruk) 8
Sub Total
11
BP3K VII
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
6
Dramaga,
Penyuluh Perikanan
2
Ciomas,
Penyuluh Kehutanan
1
Tamansari)
Sub Total
10
II - 15
No 9
Unit Kerja
Uraian
Jumlah (Orang)
BP3K VIII
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
8
Cibungbulang,
Penyuluh Perikanan
2
Pamijahan,
Penyuluh Kehutanan
2
Ciampea,
Sub Total
13
Tenjolaya) 10
BP3K IX
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
9
Leuwiliang,
Penyuluh Perikanan
1
Rumpin,
Penyuluh Kehutanan
2
Leuwisadeng,
Sub Total
13
Nanggung) 11
BP3K X
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
5
Cigudeg,
Penyuluh Perikanan
-
Jasinga,
Penyuluh Kehutanan
1
Sub Total
7
Sukajaya) 12
13
BP3K XI
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
3
Parung
Penyuluh Perikanan
1
Panjang, Tenjo)
Penyuluh Kehutanan
1
Sub Total
6
BP3K XII
Kepala (Fungsional)
1
(Kecamatan
Penyuluh Pertanian
9
Ciseeng,
Penyuluh Perikanan
2
Parung,
Penyuluh Kehutanan
1
Gunung Sindur,
Sub Total
13
Kemang, Rancabungur) Total
179
5. Tingkat kebutuhan penyelenggara penyuluhan Berdasarkan hasil penelaahan tingkat kebutuhan penyelenggara penyuluhan baik PNS maupun Non PNS dikaitkan dengan jumlah dan luas wilayah binaan di 40
kecamatan
yang
didalamnya
terdapat
II - 16
434 desa/kelurahan guna melengkapi sumberdaya yang ada, terurai pada tabel berikut ini. Tabel II.7. Tingkat Kebutuhan Penyelenggara Penyuluhan Kondisi
N
Penyuluh
o 1
Eksisting
Kekurangan
Kondisi Ideal Sesuai
(Orang)
Panduan Kementerian
55
1 penyuluh
(Orang) Pertanian
379
per desa/kelurahan 2
Perikanan
45
35
2 penyuluh per kecamatan
3
Kehutanan
72
88
4 penyuluh per kecamatan
Total
496
178
B. Kondisi Umum Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Sarana prasarana penunjang kinerja yang saat ini tersedia
cukup
memadai
sekalipun
belum
optimal.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel II.8. Sarana Prasarana Penunjang Kinerja N
Dasar
o
Pencatatan
1 Kartu Inventaris
Uraian 1. Jl. Riau No. 3 2. Jl.
Letjen.
Luas
(Unit)
(M2) 1 1.360
Ibrahim
Barang
Adjie
(KIB) A :
Barang Bogor (BKP5K
Tanah
dan BP3K VII)
2 5.884
Kel. Sindang
3. Komplek Bogor
Jumlah
Pemkab.
1 1.500
(depan gedung
Pramuka) 2 Kartu Inventaris Barang
A. Mebeulair 1. Meja
Kerja
Kepala
5
1 Biro
(KIB) B :
2. Meja Kerja Esselon
Peralatan
3. Meja Kerja 1/2 Biro
dan Mesin
4. Kursi Kerja 5. Kursi Tunggu 6. Kursi Lipat
8 114 49 1 295
II - 17
N
Dasar
o
Pencatatan
Uraian 7. Lemari Arsip
Luas
(Unit)
(M2)
26
8. Rak Arsip Besi 9. Rak
Jumlah
1 Buku
2
Perpustakaan 10. Rak Kayu
2
11. Kursi Sofa
14
12. Hanging Cabinet
12
13. Woden Desk
8
14. Credenza
23
15. File Drawer
23
16. Mobile Drawer
32
17. Side Table
83
18. Table Pentagon
22
19. Top Table
21
B. Peralatan Kantor 1. Komputer PC 2. Notebook
29 7
3. Printer
18
4. Mesin Tik
13
5. UPS 6. Stabilizer
3 12
C. Perlengkapan Kantor 1. Wireless
16
2. Camera Digytal
4
3. Handycam
2
4. LCD Proyektor
5
5. Layar LCD
5
6. Telepon
18
7. Faximili
14
8. TV Colour
1
9. Sound System
1
10. AC
18
11. Dispenser
15
12. White Board
71
II - 18
N
Dasar
o
Pencatatan
Uraian
Jumlah
Luas
(Unit)
(M2)
13. Kulkas
2
14. Tabung Pemadam
8
15. Mesin Potong Rumput
13
16. Teralis
3
17. Brankas
1
18. Cash Box
6
19. Filling Kabinet
17
20. Vacum Cleaner
4
21. Buku
15
22. Tenda
5
23. Sumur Bor
1
24. Papan Nama 25. PUTS
12
(Perangkat
Uji
22
Uji
20
Bermotor
11
Bermotor
243
Tanah Sawah) 26. PUTK
(Perangkat
Tanah Kering) D. Mesin 1. Kendaraan Roda 4 2. Kendaraan Roda 2 3 Kartu Inventaris Barang (KIB) C : Bangunan dan Gedung Kantor
1. Gedung Kantor BKP5K
1
650
2. Gedung
Kantor
1 324,5
Kantor
1 324,5
Kantor
1 324,5
BP3K IV 3. Gedung BP3K XI 4. Gedung BP3K IX 5. Gedung Kantor BKP5K
1
956
Asrama
1
172
Mushola
1
82
(Baru) 6. Gedung BKP5K 7. Gedung BKP5K
II - 19
N
Dasar
o
Pencatatan
Uraian 8. Gedung
Jumlah
Luas
(Unit)
(M2)
Kantor
1 324,5
BP3K XII 4 Kartu
9. Gedung Kantor BP3K I
1 324,5
1. Sumur Bor BP3K XI
1
Inventaris Barang (KIB)
D:
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Kartu Inventaris Barang (KIB) E :
1. Foto Bupati dan Wakil
1 Paket
Bupati Bogor 2. Buku
perundang-
1 Paket
undangan
Aset Tetap Lainnya C. Kondisi Umum Anggaran Anggaran Belanja Daerah BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014 telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2014) yang ditetapkan tanggal 8 Januari 2014 dan Perbup Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun 2014 (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2014) yang ditetapkan tanggal 9 Januari 2014, serta dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2014. Adapun besaran anggaran dimaksud pada kondisi sebelum Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), sebesar Rp 43.987.929.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 14.368.814.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 29.619.115.000,-.
II - 20
2.3.
KINERJA PELAYANAN Perlu
disampaikan
terlebih
dahulu
bahwa
terdapat
perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah, uraian dan teknik perhitungan indikator sasaran periode tahun 2008-2013 dengan periode tahun 2013-2018, sebagai dampak transformasi kelembagaan
beserta
Tupoksi
yang
menyertainya.
Adapun
indikator sasaran kinerja pelayanan BKP5K Kabupaten Bogor periode tahun 2008-2013 berikut dengan definisi, program pendukung
dan
rumus
perhitungannya,
disajikan
sebagai
berikut : 1. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Definisi : Indikator ini berkaitan dengan perhitungan penumbuhan dan
perkembangan
kelompok
pelaku
utama
yang
digolongkan ke dalam kelas kelompok Pemula, Lanjut, Madya dan Utama pada masing-masing sektor, sebagai hasil dari pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Program utama : 1) Peningkatan kesejahteraan petani Rumus perhitungan : Jumlah kelompok per kelas kemampuan x 100 Jumlah kelompok per sektor Keterangan : 1) Rumus perhitungan diterapkan per sektor per kelas kemampuan 2. Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Definisi : Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan antara jumlah penyuluh PNS, THL-TBPP, THL-P2BN dan PPS dengan jumlah wilayah pelayanan penyuluhan dalam satuan kecamatan dan desa, sesuai dengan masing-masing kondisi ideal pelayanan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
II - 21
Program utama : 1) Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan Rumus perhitungan : Pertanian : (Jumlah penyuluh pertanian x 1,00) x 100 Jumlah desa/kelurahan Kehutanan : (Jumlah penyuluh kehutanan x 0,25) x 100 Jumlah kecamatan Perikanan : (Jumlah penyuluh perikanan x 0,50) x 100 Jumlah kecamatan Keterangan : 1) Kondisi
ideal
pelayanan
penyuluhan
per
sektor
berdasarkan nomenklatur masing-masing kementerian : Pertanian
: 1 desa/kelurahan 1 penyuluh (1,00)
Kehutanan : 1 kecamatan 4 penyuluh (0,25) Perikanan
: 1 kecamatan 2 penyuluh (0,50)
3. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Definisi : Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan antara jumlah kelompok yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan dengan jumlah keseluruhan kelompok yang ada pada masing-masing sektor, sebagai bentuk proses diseminasi inovasi teknologi terkini dan pendampingan pengelolaan berkelanjutan fasilitasi penyediaan sarana produksi yang akan diterima. Program utama : 1) Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan 2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan. Rumus perhitungan : Jumlah kelompok peserta pelatihan x 100 Jumlah kelompok per sektor
II - 22
Keterangan : 1) Rumus perhitungan diterapkan per sektor 4. Cakupan
Wilayah
Pembinaan
Peningkatan
Ketahanan
Pangan (%) Definisi : Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan antara
jumlah
desa/kelurahan
yang
mendapatkan
pembinaan peningkatan ketahanan pangan dalam aspek produksi, distribusi dan konsumsi pangan dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor. Program utama : 1) Peningkatan ketahanan pangan Rumus perhitungan : Jumlah desa/kelurahan penerima program x 100 Jumlah desa/kelurahan Upaya pencapaian kinerja pelayanan BKP5K Kabupaten Bogor
dalam
bentuk
pembinaan
ketahanan
pangan
dan
penyelenggaraan penyuluhan tidak hanya ditempuh melalui program utama sebagaimana yang telah terurai sebelumnya, akan tetapi didukung pula melalui beberapa program penunjang, sebagai berikut : 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur; 3) Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; dan 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Penjelasan
secara
rinci
tentang
pencapaian
kinerja
pelayanan periode tahun 2008-2013 diuraikan pada tabel II.9., dan penjelasan rinci tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan periode tahun 2008-2013 diuraikan pada tabel II.10. berikut ini :
II - 23
II - 24
II - 25
II - 26
Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tabel II.9., dapat diinterpretasikan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya pada rata-rata rasio capaian indikator sasaran dengan rata-rata sebesar 4,13%. Hal ini menunjukkan upaya pemberdayaan segenap sumberdaya yang dimiliki dilaksanakan secara optimal dan terarah pada suatu fokus pencapaian indikator sasaran pelayanan kinerja bagi pelaku utama dan pelaku usaha khususnya sebagai mitra kerja, serta masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya. Sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh pada tabel II.10., dapat diinterpretasikan bahwa : 1. Dukungan anggaran terhadap implementasi Tupoksi BKP5K sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan ratarata pertumbuhan anggaran sebesar Rp 2.751.531.400,-; 2. Upaya untuk mengoptimalkan penyerapan beserta segenap proses pemanfaatan dukungan anggaran dimaksud, setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan anggarannya dengan
rata-rata
pertumbuhan
realisasi
sebesar
Rp 2.737.243.938,-; dan 3. Rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 96,27%, menunjukkan adanya tingkat korelasi yang cukup tinggi antara proses perencanaan dengan proses aplikasi, yang didasarkan pada serangkaian proses monitoring dan evaluasi berprinsip Basic Needs sebuah program dan kegiatan untuk menghasilkan output dan outcome. 2.4.
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKP5K Kabupaten Bogor dalam menjalankan Tupoksi nya di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai
suatu
tantangan
dan
peluang
dalam
rangka
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.
II - 27
Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan pembinaan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan adalah makin merambahnya sektor non pertanian secara umum yang telah mengalihfungsikan lahan produktif pertanian, perikanan dan lahan konservasi kehutanan, baik sektor perumahan rakyat sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atas perluasan pemukiman bagi masyarakat, maupun sektor industri barang serta jasa perdagangan dan wisata untuk mengembangkan skala usaha dalam pemenuhan target produksi dan jasanya, yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Sedangkan di sisi lain, sustainibilitas ketersediaan pangan bersumber pertanian, peternakan dan perikanan serta kelestarian daya dukung lahan konservasi dan hutan lindung melalui pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha masih
harus
tetap
dipertahankan
bahkan
ditingkatkan
kesinambungannya. Seiring
dengan
perkembangan
global
tersebut
telah
diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
baik
pusat
maupun
provinsi,
hal
ini
tentu
berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor agar teraplikasi sinergitas dan kesesuaian dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang mengedepankan prinsip keselarasan segenap potensi
stakeholders
yang
terlibat
dan
berkepentingan
didalamnya. Berdasarkan analisis terhadap tantangan dan peluang baik internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analysis, lingkungan internal meliputi Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun
masing-masing
kondisi
lingkungan
internal
dan
eksternal, sebagai berikut :
II - 28
A. Lingkungan Internal Kekuatan (S) : 1.
Perda Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
BKP5K
2013
tentang
Kabupaten Bogor; 2.
Perbup
Bogor
Nomor
28
Tahun
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BP3K pada BKP5K Kabupaten Bogor; 3.
Panduan kinerja penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tingkat kabupaten dan kecamatan, RKTP tingkat
wilayah
Penyuluhan
binaan,
serta
Kabupaten
rekomendasi
(KPK)
sebagai
Komisi bahan
pertimbangan lanjutan bagi Bupati Bogor dan beberapa kementerian
terkait
penyelenggaraan
dalam
penyuluhan,
pengambilan berikut
kebijakan
dengan
proses
monitoring dan evaluasinya terdokumentasi dengan baik setiap tahunnya; 4.
Sarana prasarana dalam bentuk bangunan kantor beserta fasilitas kerjanya dan penunjang mobilitas pembinaan ketahanan pangan dan
penyelenggaraan penyuluhan
sudah mulai tertata dengan baik, melalui pembiayaan DAK dan Dekonsentrasi pemerintah pusat, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun APBD Kabupaten Bogor; 5.
Telah
dilakukan
rekruitmen
200
orang
PPS
sektor
pertanian, perikanan dan kehutanan yang memiliki peran dan fungsi yang sama dengan THL-TBPP dan THL-P2BN, sebagai aplikasi Exit Strategy Pemerintah Kabupaten Bogor
dalam
memenuhi
kondisi
ideal
jumlah
penyelenggara penyuluhan per masing-masing satuan wilayah binaan; dan 6.
Percepatan yang cukup signifikan pada perkembangan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha mulai dari tingkat kelompok, gabungan kelompok, pusat penyuluhan dan pelatihan swadaya,
II - 29
beserta beberapa program pengembangan agribisnis dan minabisnis yang menyertainya. Kelemahan (W) : 1.
Belum tersedianya dukungan anggaran bagi pelaksanaan Tupoksi Kepala Sub Bagian Tata Usaha di tingkat BP3K guna
lebih
mengoptimalkan
fokus
kinerja
aparatur,
sebagai aplikasi Perbup Bogor Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BP3K pada BKP5K Kabupaten Bogor; 2.
Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 111 orang (73,51%) sedangkan yang berusia 50 tahun ke bawah sebanyak 40 orang (26,49%) dari total penyuluh PNS yang ada, hal ini
mengindikasikan
sumberdaya
akan
penyelenggara
terjadinya
degradasi
penyuluhan
beserta
kapabilitas yang melekat didalamnya pada beberapa tahun
ke
depan,
berkurangnya
serta
mobilitas
akan
dalam
berdampak aplikasi
pada
metodologi
penyuluhan baik secara teknis maupun administrasi pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja; 3.
Belum
meratanya
kapabilitas
penyuluh
pertanian,
perikanan dan kehutanan, kaitannya dengan tuntutan terhadap fungsi polyvalensi yang melekat pada lembaga BP3K, bagi pelayanan pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kelompok pelaku utama dan pelaku usaha, dalam mendukung ketahanan pangan; 4.
Sarana penunjang kinerja personal penyuluh dalam mengaplikasikan metodologi penyuluhan terkini di tingkat kelompok
pelaku
utama
dan
pelaku
usaha,
belum
terpenuhi secara proporsional dan memadai (Soil Test Kit, Global Positioning System, Water Test Kit, dll); dan 5.
Belum tersusunnya dokumen Grand Design Penguatan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.
II - 30
B. Lingkungan Eksternal Peluang (O) : 1.
UU RI Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K);
2.
UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3.
PP RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
4.
PP RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan; 5.
Permentan RI tentang
Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Bidang
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6.
Kepmenakertrans RI Nomor Kep.29/Men/III/2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja NasionaI Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian;
7.
Kepmenakertrans
RI
Nomor
Kep.152/Men/VIII/2010
tentang Penetapan SKKNI Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan; 8.
Kepmenakertrans
RI
Nomor
Kep.137/Men/V/2011
tentang Penetapan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan; 9.
Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah; 11. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Penyuluhan
Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi
(Bakorluh)
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan Provinsi Jawa Barat; 12. Perbup Bogor Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3); 13. Perbup Bogor Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor; 14. Ditetapkannya secara nasional upaya penekanan tingkat alih fungsi lahan produktif sekaligus penciptaan lahan sawah baru yang merupakan substitusi alih fungsi lahan
II - 31
dimaksud sebagai tolok ukur keberhasilan tata ruang wilayah, serta optimalisasi daya dukung Daerah Irigasi (DI), Jaringan
Irigasi (JI) dan aksesibilitas jalan produksi
perdesaan
bagi
pengembangan
perikanan
dan
kehutanan
sektor
sebagai
pertanian, tolok
ukur
keberhasilan kebinamargaan dan pengairan; 15. Terbitnya
berbagai
Pelaksanaan
peraturan,
(Juklak)
dan
keputusan,
Petunjuk
Teknis
Petunjuk (Juknis)
sebagai dasar aplikasi metodologi penyuluhan baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah; 16. Terjalinnya jejaring kerja dalam alih informasi dan inovasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan dengan berbagai lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, berikut dengan pihak media komunikasi cetak dan elektronik dalam proses diseminasinya; 17. Masih terdapat potensi komitmen dan keterlibatan aktif dunia usaha milik swasta terhadap optimalisasi efektivitas penyelenggaraan penyuluhan berorientasi pemberdayaan dan produktifitas sumberdaya lokal, secara langsung di tingkat kelompok pelaku utama dan pelaku usaha, melalui program Corporate Social Responcibility (CSR); dan 18. Masih ditugaskannya sebanyak 92 orang THL-TBPP sebagai penyuluh kontrak Kementerian Pertanian RI dan 51 orang THL-P2BN sebagai penyuluh kontrak Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor, yang berperan dalam mensubstitusi kekurangan jumlah penyuluh PNS. Ancaman (T) : 1.
Kesepakatan pada tahun 2010 tentang penerapan AFTA (Asean Free
Trade Area / bebas bea masuk impor) di
negara-negara asean pada tahun 2015 yang mengancam mekanisme
pasar
produk
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan, dengan kondisi umum di Kabupaten Bogor masih belum memenuhi persyaratan penerapan teknologi budidaya bebas/minim zat adiktif dan HACCP (Hazard
II - 32
Analysis Critical Control Point) dalam pengolahan dan pengemasannya; 2.
Analisa
dan
prediksi
BMKG
(Badan
Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika), bahwa seluruh kepulauan di Indonesia akan dilalui oleh fenomena anomali alam yang berpengaruh terhadap ketidakpastian waktu dan volume musim penghujan dan musim kemarau, serta intensitas badai angin dan hujan pada tiap kawasan; 3.
Menurunnya minat dan orientasi usaha angkatan kerja usia muda terhadap usaha tani dan usaha mina, khususnya yang berdomisili pada wilayah hinterland pengembangan sektor non pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
4.
Minimnya pelatihan/bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan
kesiapan
utama
pelaku
menuju
dan
penerapan
sumberdaya
usaha
beserta
agribisnis
dan
manusia
pelaku
kelembagaannya, minabisnis
yang
proporsional berdasarkan potensi pada setiap satuan sektor maupun wilayah dalam mendukung ketahanan pangan.
II - 33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR 3.1.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya
BKP5K
Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul, antara lain : 1. Belum terpenuhinya tingkat kecukupan cakupan pelayanan penyuluhan yang diakibatkan minimnya jumlah penyuluh PNS (jumlah selalu berkurang dikarenakan pensiun dan/atau meninggal dunia); 2. Belum memadainya sarana dan prasarana di tingkat BKP5K, BP3K dan penyuluh dalam melaksanakan Tupoksi; 3. Belum optimalnya kerjasama sinergis diantara SKPD terkait dalam mendukung ketahanan pangan; 4. Masih terdapat alih fungsi lahan produktif usaha sektor pertanian/peternakan/perikanan/kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya; 5. Belum optimalnya sinergitas kegiatan dalam mendukung pembangunan di setiap zona; 6. Belum
optimalnya
tingkat
pembiayaan
penyelenggaraan
penyuluhan, khususnya dalam aplikasi metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan 7. Belum optimalnya hubungan kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa.
III - 1
3.2.
TELAAHAN
VISI,
MISI
DAN
PROGRAM
BUPATI
DAN
WAKIL BUPATI TERPILIH A. Pernyataan Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi
dapat
kemana
membantu
organisasi
organisasi
akan
untuk
dibawa
mendefinisikan
dan
membantu
mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan
mempertimbangkan
arah
dan
tahapan
pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan
Visi
Pemerintah
2013-2018
adalah
Kabupaten
“KABUPATEN
Bogor
BOGOR
Tahun
MENJADI
KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”. Adapun makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah :
KABUPATEN BOGOR adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang didalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluasluasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
TERMAJU adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar.
INDONESIA adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
III - 2
Kondisi termaju di Indonesia pencapaiannya dapat diukur dengan melihat beberapa indikator sebagai berikut : 1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); 3. Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku; 4. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan 5. Indikator Kesalehan Sosial
: Zakat, Infak dan Sodakoh
(ZIS), Keamanan dan Ketertiban. B. Pernyataan Misi Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi
yang
telah
ditetapkan.
Dengan
pernyataan
misi
diharapkan seluruh anggota organisasi dan stakeholders dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi dimaksud di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Bogor berikut dengan penjelasan yang terkandung didalamnya
serta
keselarasannya
dengan
rumusan
misi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut : 1. Meningkatkan
Kesalehan
Sosial
dan
Kesejahteraan
Masyarakat Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hakhak dasar masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima
III - 3
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Barat,
yaitu
Mengokohkan
Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. 2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor
dalam
menciptakan
kesejahteraan
masyarakat
terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui
pertumbuhan
berkelanjutan
serta
ekonomi
meningkatkan
yang
stabil
dan
kemandirian
yang
berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilainilai
keadilan,
kepentingan
sosial
dan
berwawasan
lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. 3. Meningkatkan
Integrasi,
Koneksitas
dan
Kualitas
Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi mendorong memelihara
peningkatan dan
swadaya
membangun
masyarakat dan
masyarakat
kualitas
dalam
sarana
dan
prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. 4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif dan dilandasi akhlak mulia
III - 4
sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing. 5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi,
transparansi
dan
akuntabilitas,
serta
berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi
Jawa
Barat,
yaitu
Meningkatkan
Kinerja
Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud, BKP5K sesuai tugas pokoknya yaitu membantu
Bupati
dalam
melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan
dan
penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian,
perikanan dan kehutanan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
III - 5
Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan, secara umum tugas BKP5K terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke – 2 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata”. Sedangkan dari 25 Penciri Termaju Kabupaten Bogor, BKP5K berkontribusi secara langsung dalam mendukung upaya pencapaian : 1. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia; dan 2. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat. 3.3.
TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI Pada
proses
pembinaan
ketahanan
pangan
dan
penyelenggaraan penyuluhan yang diselenggarakan oleh BKP5K Kabupaten
Bogor
mulai
dari
perencanaan,
pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi, tentunya tidak dapat terlepas dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat pada lembaga koordinatif sinergis horisontal di tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor saja, akan tetapi berkaitan pula secara vertikal di tingkat pusat seperti Kementerian Pertanian RI (termasuk didalamnya Badan Ketahanan Pangan pusat),
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
RI
serta
Kementerian Kehutanan RI, maupun di tingkat provinsi seperti Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan
Provinsi
Jawa
Barat,
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, perlu diuraikan lebih lanjut tentang korelasi dan kontribusi peran dan fungsi BKP5K Kabupaten Bogor terhadap pencapaian kinerja lembaga vertikal sebagaimana dimaksud, agar keselarasan pelayanan kinerja di tiap tingkatan
III - 6
pemerintahan harmonis
dapat
dalam
tercipta
upayanya
sekaligus guna
berlangsung
memfasilitasi
dengan
terwujudnya
kondisi ideal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Memperhatikan
visi
Kementerian
Pertanian
RI
yaitu
“Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, BKP5K berkontribusi
terhadap
pencapaian
misi
ke
–
1
yaitu
“Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis IPTEK dan Sumberdaya Lokal, serta Berwawasan Lingkungan melalui Pendekatan Sistem Agribisnis”; dan misi ke – 4 yaitu “Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi”. Memperhatikan pula visi BKP pusat Kementerian Pertanian RI yaitu “Menjadi Institusi yang Handal, Aspiratif dan Inovatif dalam Pemantapan Ketahanan Pangan” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, BKP5K berkontribusi terhadap pencapaian seluruh misi nya yaitu : 1. Peningkatan Kualitas Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan; 2. Pengembangan
dan
Pemantapan
Ketahanan
Pangan
Masyarakat, Daerah dan Nasional; 3. Pengembangan Kemampuan Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah; dan 4. Peningkatan
Koordinasi
dalam
Perumusan
Kebijakan,
Pengembangan Ketahanan Pangan, Serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaannya. Memperhatikan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yaitu “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar”
melalui
“Meningkatkan
misi
yang
Kesejahteraan
telah
ditetapkan,
Masyarakat
Kelautan
yaitu dan
Perikanan”, BKP5K berkontribusi terhadap pencapaian tujuan / Grand Strategy (The Blue Revolution Policies) ke – 1 yaitu “Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi”.
III - 7
Memperhatikan “Hutan
Lestari
visi
Kementerian
untuk
Kehutanan
Kesejahteraan
RI
Masyarakat
yaitu yang
Berkeadilan” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, BKP5K berkontribusi
terhadap
pencapaian
misi
ke
–
6
yaitu
“Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan”; dan misi ke – 8 yaitu “Penguatan Kelembagaan Kehutanan”. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, masih terdapat berbagai
masalah
penting
yang
harus
segera
diatasi.
Permasalahan mendasar tersebut adalah penduduk miskin dan pengangguran yang jumlahnya masih cukup banyak, serta masih rendahnya daya beli masyarakat. Untuk itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi didukung dengan pemerataan pembangunan yang diiringi dengan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan kewilayahan. Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi, Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah 4 yaitu : Wilayah Bogor, dengan lingkup
kerja
Kabupaten
Bogor,
Kota
Bogor,
Kabupaten
Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Dengan kategori permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : 1.
Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
2.
Pemantapan kawasan lindung;
3.
Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
4.
Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
5.
Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat;
6.
Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
7.
Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
III - 8
8.
Perlunya pemekaran pemerintahan daerah yang sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
9.
Belum optimalnya pengembangan agribisnis; dan
10. Perlunya
peningkatan
sanitasi
dasar
dan
kesehatan
lingkungan. Memperhatikan
visi
BKP
Provinsi
Jawa
Barat
yaitu
“Tercapainya Kemantapan Ketahanan Pangan di Jawa Barat” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, BKP5K berkontribusi terhadap pencapaian seluruh misi nya yaitu : 1. Meningkatkan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan; 2. Meningkatkan
Distribusi
dan
Akses
Pangan
secara
Berkelanjutan; 3. Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui Pemberdayaan Masyarakat; 4. Meningkatkan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Berbasis Potensi Lokal; dan 5. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Teknis Bidang Ketahanan Pangan. Memperhatikan visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yaitu “Mewujudkan Petani Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, BKP5K Kabupaten Bogor berkontribusi terhadap pencapaian misi ke – 1 yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Pertanian”. Memperhatikan visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Tercapainya Masyarakat Agribisnis Perkebunan yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera” melalui berbagai misi yang telah ditetapkan, BKP5K Kabupaten Bogor berkontribusi terhadap pencapaian misi ke – 3 yaitu “Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan”. Memperhatikan visi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat yaitu “Prima dalam Pelayanan Menuju Perikanan Jawa Barat yang Tangguh, Dinamis dan Mandiri” dengan berbagai misi yang telah ditetapkan, BKP5K Kabupaten Bogor berkontribusi
terhadap
pencapaian
misi
ke
–
1
yaitu
III - 9
“Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan yang Berdaya Saing”. Memperhatikan visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari bagi Kesejahteraan Masyarakat” dengan berbagai misi yang telah ditetapkan, BKP5K Kabupaten Bogor berkontribusi terhadap pencapaian misi ke – 3 “Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Lindung”. Sejalan dengan arah pembangunan lembaga pusat dan provinsi dimaksud, dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, dimana BKP5K turut berperan terhadap proses pencapaian prioritas pembangunan ke – 2, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia,
terutama
pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan; 2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui pembangunan maupun pengembangan agribisnis, agroindustri serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja; 4. Peningkatan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
serta
pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah; 5. Peningkatan
tata
pemerintahan yang 6. Peningkatan
kelola
pemerintahan
yang
baik
dan
bersih; dan
kesalehan
sosial
masyarakat
dan/atau
pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi. 3.4.
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten Bogor. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik, dimana pemerintah yang harus
III - 10
mengadakan baik pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya. Kemudian yang 10% dilaksanakan oleh privat yaitu lahan RTH yang ada di kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga untuk menjaga estetika dan tempat bersosialisasi masyarakat sekitar. Pemanfaatan
ruang
di
Kabupaten
Bogor
sepenuhnya
mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2008 tentang RTRW Tahun 2005-2025. Sebagai upaya pengendalian terhadap perijinan pemanfaatan ruang, disusun Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang yang menetapkan kegiatan
secara
dan
rinci
aturan
peruntukan
ruang
teknis di
berdasarkan lokasi
yang
jenis akan
dimanfaatkan. Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor mencakup pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya. Sebagian besar wilayah di sebelah selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Bogor menjadi kawasan lindung karena memiliki hutan yang cukup lebat, topografi, elevasi dan curah hujan yang tinggi. Sedangkan kawasan budidaya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor. Keseluruhan
penataan
ruang
telah
mengacu
pada
:
(1) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) dimana Kabupaten Bogor sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN); (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Penataan
Ruang
Kawasan
Jakarta,
Bogor,
Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) dimana pengembangan permukiman Kabupaten Bogor diarahkan untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta; dan (3) Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009
III - 11
tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dimana Kabupaten
Bogor
sebagai
bagian
pengembangan
Kawasan
Andalan Bodebekpunjur dalam sektor agribisnis, industri dan pariwisata
(wisata
agro
dan
alam),
simpul
pendukung
pengembangan wilayah Bodebekpunjur dan sebagai wilayah konservasi. Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB hingga pada tahun 2012 mencapai sebesar 29,15%. Ini merupakan kinerja yang baik urusan penataan ruang, sementara dari indikator ruang publik yang berubah peruntukannya juga cukup menggembirakan, karena sampai pada tahun 2012 hanya pada tingkat 0,05%. Ini mengindikasikan kesadaran bagi seluruh stakeholders dalam rangka pemanfaatan ruang dan wilayah yang tidak terlepas dari RTRW Kabupaten Bogor sebagai bahan acuan pengembangan daerah kabupaten Bogor ke depan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007, diperlukan sebuah instrumen kebijakan yang komprehensif dan multi-sektor yang mampu mengarahkan
perkembangan
wilayah
dengan
tetap
memperhatikan daya dukung dan daya tampung sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun dokumen RTRW melalui Perda Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, dimana Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten/kota yang lebih
awal
menetapkan
Perda
tentang
RTRW
pasca
Bogor
adalah
diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2007. Tujuan
penataan
ruang
“Terwujudnya Kabupaten Bogor
Kabupaten
sebagai wilayah penyangga
Ibukota Negara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendorong
hidup
yang
selektif,
perkembangan
efektif
wilayah
dan dan
efisien
serta
perekonomian
masyarakat”.
III - 12
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama
jaringan
kabupaten
transportasi.
merupakan
simpul
Pusat
kegiatan
pelayanan
di
sosial
wilayah ekonomi
masyarakat di wilayah kabupaten. Sistem jaringan prasarana wilayah
kabupaten
energi,
meliputi
telekomunikasi
mengintegrasikannya kegiatan
yang
pertimbangan
ada RTRW
sistem
dan
dan di
prasarana
sumberdaya
memberikan wilayah
Kabupaten
layanan
kabupaten. Bogor
Tahun
transportasi, air
yang
bagi
fungsi
Berdasarkan 2005-2025,
rencana struktur ruang Kabupaten Bogor meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Dalam rangka mengoptimalkan skenario pengembangan wilayah Kabupaten Bogor kedepannya serta memberikan arahan dalam penyusunan struktur ruang wilayah kabupaten, maka dilakukan
penetapan
pusat-pusat
pelayanan
yang
juga
didasarkan kepada kebijakan struktur ruang di atasnya serta hasil analisis pengembangan wilayah kedepannya. Adapun pusatpusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bogor berikut fungsi pelayanan yang diembannya selama 20 tahun kedepan dapat dilihat pada uraian berikut : 1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Bodebek 2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Cibinong, meliputi Kecamatan
Bojonggede,
Tajurhalang,
Sukaraja,
Babakan
Madang dan Citeureup 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi : a. PPK
Perkotaan
Cileungsi
yang
melayani
Kecamatan
Cileungsi, Gunung Putri dan Klapanunggal;
III - 13
b. PPK
Perkotaan
Cariu
yang
melayani
Kecamatan
Tanjungsari, Cariu, Sukamakmur dan Jonggol; c. PPK
Perkotaan
Parung;
(Kecamatan
Gunung
Sindur,
Kemang, Ciseeng dan Rancabungur); d. PPK Perkotaan Parung Panjang
(Kecamatan Tenjo dan
Rumpin); e. PPK
Perkotaan
Leuwiliang
(Kecamatan
Cibungbulang,
Pamijahan dan Tenjolaya); f. PPK Perkotaan Jasinga (Kecamatan Jasinga dan Sukajaya); g. PPK
Perkotaan
Cigudeg
(Kecamatan
Nanggung,
Leuwisadeng dan Cigudeg); h. PPK
Perkotaan
Cigombong
(Kecamatan
Caringin
dan
Cisarua
dan
Cijeruk); i. PPK
Perkotaan
Ciawi
(Kecamatan
Megamendung); dan j. PPK Perkotaan Ciomas (Kecamatan Ciomas, Tamansari, Dramaga dan Ciampea). 4. Pusat Pelayanan Lokal kota (PPLk), meliputi : a. PPLk Karadenan, Nanggewer dan Cirimekar di Kecamatan Cibinong; b. PPLk Susukan di Kecamatan Bojonggede; c. PPLk Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang; d. PPLk Gununggeulis dan Cijujung di Kecamatan Sukaraja; e. PPLk Citaringgul dan Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang; f. PPLk Puspanagara di Kecamatan Citeureup; g. PPLk Limusnunggal dan Mekarsari di Kecamatan Cileungsi; h. PPLk Kembangkuning di Kecamatan Klapanunggal; i. PPLk Wanaherang di Kecamatan Gunung Putri; j. PPLk Bantarkuning di Kecamatan Cariu; k. PPLk Jonggol di Kecamatan Jonggol; l. PPLk Gunung Sindur di Kecamatan Gunung Sindur; m. PPLk Jampang di Kecamatan Kemang; n. PPLk Sukamulya di Kecamatan Rumpin; o. PPLk Singabangsa dan Tenjo di Kecamatan Tenjo; p. PPLk Cimande Hilir di Kecamatan Caringin;
III - 14
q. PPLk Cisarua di Kecamatan Cisarua; r. PPLk Cipayung Girang di Kecamatan Megamendung; s. PPLk Ciomas Rahayu di Kecamatan Ciomas; t. PPLk Ciampea di Kecamatan Ciampea; u. PPLk Dramaga di Kecamatan Dramaga; dan v. PPLk
Sukamakmur
dan
Wargajaya
di
Kecamatan
Sukamakmur. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis. Selain itu sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk Pusat Pelayanan Lokal desa (PPLd) yang dihubungkan dengan sistem jaringan jalan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan perdesaan, meliputi : 1.
PPLd Desa Batok dan Tapos di Kecamatan Tenjo;
2.
PPLd Desa Sukamulih di Kecamatan Sukajaya;
3.
PPLd Desa Banyuasih, Cintamanik dan Bangunjaya di Kecamatan Cigudeg;
4.
PPLd Desa Cikuda di Kecamatan Parung Panjang;
5.
PPLd Desa Cijujung di Kecamatan Cibungbulang;
6.
PPLd
Desa
Pabangbon
dan
Karacak
di
Kecamatan
Leuwiliang; 7.
PPLd Desa Ciasmara dan Gunung Picung di Kecamatan Pamijahan;
8.
PPLd Desa Ciampea Udik di Kecamatan Ciampea;
9.
PPLd Desa Sirnagalih di Kecamatan Tamansari;
10. PPLd Desa Cidokom dan Kampung Sawah di Kecamatan Rumpin; 11. PPLd
Desa
Cibitung
Tengah
dan
Gunung
Malang
di
Kecamatan Tenjolaya; 12. PPLd Desa Parakanmuncang dan Cisarua di Kecamatan Nanggung; 13. PPLd Desa Parigimekar di Kecamatan Ciseeng; 14. PPLd Desa Pasir Gaok di Kecamatan Rancabungur; 15. PPLd Desa Setu, Koleang dan Pangradin di Kecamatan Jasinga; 16. PPLd Desa Cipelang di Kecamatan Cijeruk;
III - 15
17. PPLd Desa Ciderum dan Lemah Duhur di Kecamatan Caringin; 18. PPLd Desa Cibedug di Kecamatan Ciawi; 19. PPLd Desa Sukamaju di Kecamatan Megamendung; 20. PPLd Desa Sukadamai di Kecamatan Sukamakmur; 21. PPLd Desa Sirnagalih dan Singasari di Kecamatan Jonggol; 22. PPLd Desa Cikutamahi di Kecamatan Cariu; dan 23. PPLd Desa Buana Jaya, Selawangi, Tanjungrasa, Sirnarasa dan Pasirtanjung di Kecamatan Tanjungsari. Pengembangan
sumberdaya
air
di
Kabupaten
Bogor
merupakan salah satu hal yang paling penting dilakukan mengingat masih banyak terdapat lahan sawah yang masih belum optimal terjangkau oleh sistem pengairan yang ada, selain itu juga pola penanganan jaringan sumberdaya air ini sangat berpengaruh
terhadap
wilayah
lainnya.
Sistem
jaringan
sumberdaya air terdiri atas : 1. Wilayah Sungai (WS) a. WS strategis nasional yaitu WS Citarum mencakup DAS Citarum; dan b. WS lintas provinsi, meliputi : WS Cidanau – Ciujung – Cidurian
mencakup
DAS
Cidurian
dan
Ciujung,
WS Ciliwung – Cisadane mencakup DAS Cimanceuri, Cisadane, Angke, Ciliwung dan Bekasi, serta WS Citarum mencakup DAS Citarum. 2. Daerah Irigasi (DI) a. DI kewenangan Pemerintah, terdiri atas : DI Lintas Kabupaten/Kota yaitu DI Cipamingkis seluas 1.371 Ha dan DI Utuh Kabupaten yaitu DI Cihea seluas 5.506 Ha. b. DI kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas : 1) DI Lintas Kabupaten/Kota meliputi : DI Angke I seluas 40
Ha,
DI
Cisadane
Empang
seluas
789
Ha,
DI Parakanjati seluas 49 Ha, DI Ciliwung/Katulampa seluas
122
Ha,
DI
Cibanon
seluas
473
Ha,
DI Bantarjati seluas 20 Ha, DI Karanji seluas 53 Ha dan DI Cibalok seluas 63 Ha.
III - 16
2) DI
Utuh
Kabupaten
meliputi
:
DI
Kranji
seluas
1.153 Ha, DI Sasak seluas 1.088 Ha, DI Cihoe Cikumpeni
seluas
1.086/1.486
Ha
dan
DI Pasanggrahan seluas 1.065 Ha. c. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas : DI Cidurian Sodong seluas 771 Ha, DI Cidurian Sendung seluas
610
Ha,
DI
Cibarengkok
seluas
398
Ha,
DI Cibeuteung I seluas 228 Ha, DI Cibeuteung II seluas 294
Ha,
DI
Cibarengkok
Cilalay
seluas
954
Ha,
DI Cisodong Citeumpuan seluas 518 Ha, DI Situ Rawa Jejed seluas 42 Ha, DI Situ Gunung Putri seluas 28 Ha, DI Situ Babakan seluas 100 Ha, DI Cipamingkis Leungsir seluas 703 Ha, DI Cibeet Cikumpeuni seluas 790 Ha, DI Ciomas Tonjong seluas 410 Ha, DI Leuwibolang seluas 54 Ha, DI Cibongas seluas 27 Ha, DI Cibeber seluas 35 Ha, DI Situ Bala seluas 484 Ha, DI Cisaah Kiri seluas 55 Ha, DI Cisaah Kanan seluas 167 Ha dan DI Cikahuripan seluas 501 Ha. d. Pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui : 1) Optimalisasi
penggunaan
air
irigasi
untuk
meningkatkan produktivitas pertanian; 2) Perbaikan saluran irigasi; 3) Perbaikan bangunan air; 4) Peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau
sesuai
dengan
kebutuhan
peningkatan
sawah irigasi teknis dan nonteknis serta wilayah sungai yang potensial dikembangkan; dan 5) Peningkatan saluran dari sistem irigasi setengah teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis dilakukan untuk mempertahankan luas lahan sawah beririgasi teknis yang sudah beralih fungsi. 3. Cekungan Air Tanah (CAT) a. CAT Lintas Provinsi yaitu CAT Serang – Tangerang; b. CAT Lintas Provinsi yaitu CAT Jakarta; c. CAT Lintas Kabupaten/Kota yaitu CAT Bogor; dan d. CAT Lintas Kabupaten/Kota yaitu CAT Bekasi Karawang.
III - 17
4. Prasarana air baku untuk air minum a. Pemanfaatan air permukaan Waduk Cijurey di Kecamatan Sukamakmur; b. Pemanfaatan
air
permukaan
Waduk
Cidurian
di
Kecamatan Nanggung; c. Pemanfaatan air permukaan Waduk Pongkor dan Situ Kemang; d. Pemanfaatan air permukaan Waduk Situ Gede, Lido, Cikaret, Ciawi, Narogong, Genteng, Sodong, Tanjung dan Parung Badak; e. Embung di Kecamatan Cisarua, Cariu, Jonggol dan Megamendung; dan f. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dangkal. 5. Sistem pengendalian banjir dan erosi/longsor a. Normalisasi sungai; b. Pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah (tanggul); c. Pembangunan dan pengembangan pintu air; d. Pembangunan lubang-lubang biopori di permukiman; e. Penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri; dan f. Penanaman pohon di sempadan sungai, rawa dan lahanlahan kritis. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi : 1. Rencana kawasan lindung; dan 2. Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. Rencana 133.548,41
Ha
kawasan atau
lindung
44,69%
dari
seluas luas
kurang
lebih
Kabupaten
Bogor,
meliputi :
III - 18
1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan
yang
memberikan
perlindungan
terhadap
kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan ini dikategorikan sebagai
wilayah
limitasi
bagi
pembangunan
fisik
dan
diperuntukkan bagi pelestarian lingkungan. Dengan semakin minimnya
penyangga
air
limpasan
pada
wilayah
hulu
menyebabkan erosi pada wilayah hilirnya. Hal ini diakibatkan karena semakin berkurangnya luas kawasan resapan air. Sehingga untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut, maka diperlukan penguasaan lahan oleh pemerintah pada kawasan peruntukan resapan air, meliputi : Kecamatan Nanggung, Jasinga,
Cigudeg,
Tenjolaya,
Leuwiliang,
Tamansari,
Megamendung,
Leuwisadeng,
Klapanunggal,
Caringin,
Cijeruk,
Pamijahan,
Cisarua,
Cigombong,
Ciawi, Babakan
Madang, Cariu, Jonggol, Sukamakmur dan Tanjungsari. 2. Kawasan perlindungan setempat Adapun kawasan perlindungan setempat yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi a. Kawasan sempadan sungai; b. Kawasan sekitar waduk/situ; dan c. Kawasan sekitar mata air. Kawasan
sekitar
mata
air
adalah
kawasan
di
sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan
sekitar
mata
air,
yaitu
sekurang-kurangnya
dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Dalam rangka terjaganya keseimbangan ekosistem kawasan sekitar mata air, maka diperlukan pengelolaan yang meliputi kegiatan penguasaan lahan oleh pemerintah dan pengawasan serta pengendalian pada kawasan sekitar mata air. Berdasarkan permasalahan tersebut pengelolaan kawasan sempadan mata air dilakukan dengan cara :
III - 19
1) Kawasan sekitar mata air beserta mata airnya yang bersifat publik dan menguasai hajat hidup orang banyak, dipertegas batas-batasnya,
segera dikuasai
pemerintah dan diperkuat statusnya; dan 2) Perwujudan lahan-lahan kawasan sekitar mata air dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat atau penertiban
terutama
di
sekitar
mata
air
yang
membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya. Adapun kawasan sekitar mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor meliputi mata air yang ada di : Kecamatan Cijeruk,
Ciawi,
Cisarua,
Cigombong,
Megamendung,
Tamansari,
Ciomas,
Caringin, Dramaga,
Pamijahan, Tenjolaya, Cibungbulang, Leuwiliang, Sukajaya, Parung
Panjang,
Cigudeg,
Rumpin,
Tenjo,
Cileungsi,
Klapanunggal, Jonggol dan Sukamakmur. 3. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya 4. Kawasan rawan bencana alam 5. Kawasan lindung geologi 6. Kawasan lindung lainnya Kawasan budidaya yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, secara umum terdiri atas : 1. Kawasan peruntukan hutan produksi Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan yang telah
ditetapkan
sebagai
kawasan
budidaya,
diarahkan
untuk : a. Meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya; b. Meningkatkan fungsi lindung; c. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan; d. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat; dan e. Mendorong
perkembangan
usaha
dan
peranserta
masyarakat setempat.
III - 20
Kawasan hutan produksi merupakan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap, yaitu : a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan kurang lebih 10,480.12 Ha meliputi : Kecamatan Cigudeg, Citeureup,
Babakan
Madang,
Klapanunggal,
Jonggol,
Leuwisadeng, Sukamakmur dan Tanjungsari. b. Kawasan hutan produksi tetap dengan luasan kurang lebih 26,757.43
Ha,
Panjang,
meliputi
Rumpin,
Leuwiliang,
:
Kecamatan
Cigudeg,
Cibungbulang,
Tenjo,
Jasinga, Ciampea,
Parung
Leuwisadeng, Klapanunggal,
Citeureup, Babakan Madang, Megamendung, Cisarua, Cariu, Jonggol, Tanjungsari dan Sukamakmur. 2. Kawasan peruntukan pertanian Pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut : a. Tetap terjaganya kualitas lingkungan; b. Terciptanya
pertumbuhan
perekonomian
wilayah
yang
berbasiskan perekonomian lokal; dan c. Pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal. Adapun kawasan peruntukan pertanian yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, terdiri dari: a. Kawasan peruntukan tanaman pangan Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tanaman
pangan
dengan
pertimbangan
bahwa
pada
wiiayah ini jenis tanah, kemiringan lahan dan sumber air mencukupi.
Konsep
agribisnis/agroindustri
diterapkan
pada lahan-lahan atau ladang dan kemudian hasilnya dikumpulkan di pusat kecamatan sebagai pusat agro industrinya, meliputi : Kecamatan Tenjo, Jasinga, Parung Panjang, Leuwiliang, Tenjolaya,
Sukajaya,
Cigudeg,
Leuwisadeng, Ciampea,
Nanggung,
Cibungbulang,
Rancabungur,
Rumpin, Pamijahan,
Kemang,
Parung,
Ciseeng, Gunung Sindur, Dramaga, Ciomas, Tamansari,
III - 21
Caringin,
Cijeruk,
Cigombong,
Ciawi,
Klapanunggal,
Cileungsi, Jonggol, Sukamakmur, Cariu dan Tanjungsari. Pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu : 1) Pengembangan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan jalan, irigasi dan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi pertanian lahan basah; 2) Pengembangan perusahaan pengumpul dan distribusi (dapat berbentuk koperasi, pasar khusus, dan lain-lain) bagi pertanian lahan basah dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau); 3) Pemberian penguatan modal bagi petani lahan basah dalam
rangka
menunjang
kesinambungan
usaha
pertaniannya; 4) Menciptakan prasarana irigasi sehingga pengembangan pertanian lahan basah agar tidak tergantung pada musim dengan memperhatikan kemampuan alam dalam pembangunan irigasi; 5) Pengembangan
agroindustri
dengan
fungsi
yang
didasarkan pada potensi pertanian wilayah pinggiran (lahan basah) dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi
bagi
pertanian
lahan
basah
dengan
memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau); 6) Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan dan bibit; dan 7) Membangun balai penyuluhan dan pelatihan usaha tani. b. Kawasan peruntukan hortikultura Pola
ruang
kawasan
peruntukan
pertanian
hortikultura bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal
di
kawasan
sekitarnya
dan
pengembangan
perekonomian wilayah Kabupaten Bogor. Pengembangan kawasan
pertanian
hortikultura
berdasarkan
pada
pertimbangan kondisi eksisting (berupa kebun campuran, tegalan, padang rumput, ilalang dan semak belukar) dan potensi Keppres
wilayahnya Nomor
dengan
57/89
merujuk
tentang
pada
Pengelolaan
ketentuan Kawasan
III - 22
Budidaya,
meliputi
:
Kecamatan
Babakan
Madang,
Caringin, Cijeruk, Cisarua, Ciawi, Cigudeg, Citeureup, Cariu,
Ciseeng,
Gunung
Sindur,
Jonggol,
Jasinga,
Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Parung
Panjang,
Pamijahan,
Rumpin,
Rancabungur,
Sukaraja, Sukajaya, Sukamakmur, Tenjo dan Tanjungsari. Pengelolaan
kawasan
peruntukan
pertanian
hortikultura yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pemberian penguatan modal bagi petani lahan kering dalam
rangka
menunjang
kesinambungan
usaha
pertaniannya; 2) Membudidayakan komoditi tanaman hortikultura yang prospektif dan ekonomis, intensifikasi pemanafaatan lahan,
penanganan
panen
dan
pasca
panen
dan
menggalakkan program penggunaan bibit unggul; 3) Pengembangan
agroindustri
dengan
fungsi
yang
didasarkan pada potensi pertanian wilayah pinggiran dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi pertanian lahan basah dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau); 4) Memperluas wilayah pemasaran produksi pertanian lahan kering, baik lokal maupun pasar ekspor; 5) Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan dan bibit; dan 6) Membangun balai penyuluhan dan pelatihan usaha tani. c. Kawasan peruntukan perkebunan Kawasan perkebunan atau berupa kebun campuran yang
diperuntukkan
perkebunan
yang
bagi
tanaman
menghasilkan
baik
tahunan bahan
atau
pangan
maupun bahan baku industri. Sebaran lokasi rencana pengembangan perkebunan di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi : Kecamatan Citeureup, Caringin, Ciawi, Cisarua, Cigudeg, Cariu, Cigombong, Jasinga, Kemang, Leuwiliang, Megamendung,
Nanggung,
Pamijahan,
Rumpin,
III - 23
Rancabungur, Sukajaya, Sukamakmur, Tanjungsari dan Tamansari. Pengelolaan
kawasan
peruntukan
perkebunan/tanaman tahunan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor adalah : 1) Memperluas
wilayah
perkebunan/tanaman
pemasaran
tahunan,
baik
produksi
lokal
maupun
petani
tanaman
pasar ekspor; 2) Pemberian
penguatan
modal
tahunan/perkebunan
bagi
dalam
rangka
menunjang
kesinambungan usaha tanaman tahunan/perkebunan; 3) Pengembangan
agroindustri
dengan
fungsi
yang
didasarkan pada potensi (basis komoditas) perkebunan dan pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi perkebunan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau); dan 4) Menjaga stabilitas harga pupuk, obat-obatan, dan bibit tanaman tahunan/perkebunan. d. Kawasan peruntukan peternakan Kawasan peruntukan peternakan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi : 1) Ternak kecil dan aneka ternak, terletak di sebagian : Kecamatan Bojonggede, Caringin, Cigudeg, Ciampea, Cariu, Ciomas,
Cijeruk,
Ciawi,
Cisarua,
Cibungbulang,
Ciseeng,
Cigombong,
Citeuruep,
Cileungsi,
Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Jasinga, Pamijahan, Parung, Parung Panjang, Rancabungur,
Rumpin,
Sukajaya,
Sukamakmur,
Tanjungsari, Tamansari, Tenjolaya dan Tenjo. 2) Ternak besar, terletak di sebagian : Kecamatan Babakan Madang, Cariu, Ciawi, Cisarua, Cibungbulang, Ciampea, Cijeruk,
Caringin,
Cigudeg,
Ciseeng,
Citeureup,
Cileungsi, Cigombong, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang,
Leuwiliang,
Megamendung,
Nanggung,
Pamijahan, Parung, Parung Panjang, Rancabungur,
III - 24
Rumpin,
Sukajaya,
Sukamakmur,
Tajurhalang,
Tanjungsari dan Tenjo. 3) Ternak
unggas,
terletak
Cibinong,
Cariu,
Cileungsi,
Cigudeg,
di
Ciawi,
sebagian
:
Kecamatan
Cibungbulang,
Ciomas,
Cisarua,
Cijeruk, Citeureup,
Ciseeng, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Leuwiliang, Leuwisadeng,
Megamendung,
Pamijahan,
Nanggung,
Parung,
Parung Panjang, Rumpin, Sukajaya,
Sukamakmur,
Tajurhalang,
Tanjungsari,
Tenjo
dan
Tamansari. Pengelolaan kawasan peruntukan peternakan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi : 1) Menggalakan program penggunaan bibit unggul; 2) Memperluas wilayah pemasaran produksi peternakan; 3) Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi usaha
peternakan
dengan
memperhatikan
jarak
minimum (mudah dijangkau); 4) Membangun balai penyuluhan dan pelatihan; 5) Kawasan peternakan mencakup penetapan lokasi yang digunakan
untuk
kepentingan
pengembangan
peternakan termasuk penyediaan rumah potong hewan, berupa penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.; 6) Pengembangan kawasan peternakan diselenggarakan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat sekitarnya; 7) Pengembangan kawasan peternakan dapat dilaksanakan secara tersendiri dan/atau terintegrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan bidang lainnya yang terkait; dan 8) Rumah
potong
penetasan
dan
hewan/unggas, rumah
pembibitan
kesehatan
hewan,
ternak, dapat
dikembangkan pada sentra produksi peternakan dan wilayah pengembangan industri.
III - 25
3. Kawasan peruntukan perikanan Kawasan
peruntukan
perikanan
yang
terdapat
di
wilayah Kabupaten Bogor, terdiri atas : a. Pengembangan kawasan budidaya air tawar; b. Pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan; c. Pengembangan pasar pengumpul dan pelelangan ikan air tawar; dan d. Pengembangan kawasan minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar terletak di sebagian : Kecamatan Babakan Madang, Caringin, Cigudeg, Ciampea, Cariu, Cijeruk, Ciawi, Cibungbulang, Cigombong, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Cileungsi, Cibinong, Citeureup, Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Kemang,
Klapanunggal,
Leuwiliang,
Leuwisadeng,
Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukaraja, Sukamakmur, Tajurhalang, Tenjolaya dan Tamansari. Terdapat
beberapa
catatan
penting
dalam
rangka
pengembangan kawasan peruntukan perikanan, meliputi : a. Pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan dapat
dikembangkan
pada
sentra-sentra
produksi
perikanan dan pengembangan industri b. Pengembangan pasar pengumpul, dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi perikanan c. Pengembangan kawasan minapolitan terletak di sebagian : 1) Kecamatan Ciseeng (Desa Babakan, Parigi Mekar, Putat Nutug,
Ciseeng,
Cibentang,
Cibeuteung
Udik,
Cibeuteung Muara dan Cihoe); 2) Kecamatan Parung (Desa Bojong Indah, Cogreg, Bojong Sempu, Waru Jaya, Waru, Pamegarsari dan Iwul); 3) Kecamatan Gunung Sindur (Desa Pengasinan, Cibinong, Gunung Sindur, Curug, Cidokom dan Pabuaran); dan 4) Kecamatan Kemang (Desa Pabuaran, Kemang, Tegal, Pondok Udik, Bojong dan Jampang). Pengelolaan
kawasan
peruntukan
perikanan
yang
terdapat di wilayah Kabupaten Bogor, meliputi :
III - 26
a. Pemberian penguatan modal bagi usaha perikanan dalam rangka menunjang kesinambungan usaha perikanan; b. Menggalakan program penggunaan bibit unggul; c. Memperluas wilayah pemasaran produksi perikanan, baik lokal maupun pasar ekspor; d. Pengembangan pusat pengumpul dan distribusi bagi usaha perikanan dengan memperhatikan jarak minimum (mudah dijangkau); dan e. Membangun balai penyuluhan dan pelatihan. 4. Kawasan peruntukan pertambangan; 5. Kawasan peruntukan industri; 6. Kawasan peruntukan pariwisata; 7. Kawasan peruntukan permukiman; dan 8. Kawasan peruntukan lainnya. RTRW
ini
diharapkan
menjadi
pedoman
bagi
semua
pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi dan selaras, serta sebagai matra spasial bagi RPJMD, RPJPD serta rencana pembangunan lainnya. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan
investasi
industri,
jasa
maupun
pemukiman,
perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi
lahan
di
Kabupaten
Bogor
terutama
terjadi
pada
berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut BKP5K untuk semakin kreatif dalam merancang
III - 27
berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan pertanian produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian. Terlebih lagi BKP5K memiliki unit kerja yang ada di tingkat kecamatan sekaligus sumberdaya aparatur pembina ketahanan pangan
dan
penyelenggara
penyuluhan
sampai
ke
tingkat
desa/kelurahan, yang bersentuhan langsung dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan. Peningkatan
pembangunan
aksesibilitas
jalan
secara
berlebihan akan mempengaruhi aktivitas pertanian di Kabupaten Bogor. Semakin banyak jaringan jalan yang ada, maka kegiatan pertanian akan semakin terdesak akibat berkurangnya lahan pertanian, oleh karenanya BKP5K turut memberikan masukan tentang wilayah mana saja yang disarankan untuk dilakukan pembangunan jalan, khususnya mengedepankan pembangunan jalan produksi yang didasarkan pada potensi produksi yang ada didalamnya. Pemanfaatan air bersih secara berlebihan juga dapat mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber air khususnya air tanah. Sebagai
respon
tersebut, maka pembangunan
atas
berbagai
isu
lingkungan
hidup
BKP5K perlu merancang berbagai rencana yang
tentunya
ramah
lingkungan.
Sebagai
implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di BKP5K tentang
lingkungan
hidup
perlu
ditingkatkan.
Selanjutnya
perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. Disinilah
manfaat
penyusunan
Programa
Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang terkini dan akurat di setiap tingkatan, dapat dijadikan sebagai salah satu database proses perencanaan pembangunan di 8 zona pembangunan
III - 28
Kabupaten Bogor yang terdiri dari : Zona Agrosilpopastoral, Zona Agrowisata, Zona Pengembangan Industri Non Farm, Zona Industri Pedesaan dan Pengembangan UKM, Zona Diversifikasi Pertanian & Agrowisata, Zona Ekowisata, Zona Pertanian Kota & Industri, dan Zona Pertanian Lumbung Pangan. 3.5.
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BKP5K Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu : Strategi S – O (Pemantapan) : 1. Meningkatkan kualitas regulasi ketahanan pangan sebagai landasan hukum pencapaian rencana aksi dan evaluasi penguatan ketahanan pangan yang aplikatif; 2. Meningkatkan aplikasi, evaluasi serta kaji tindak sistem agribisnis dan minabisnis; dan 3. Meningkatkan akurasi dan koneksivitas data/informasi serta pemantauan distribusi dan akses pangan. Strategi W – O (Pengembangan) : 1. Meningkatkan pola pengawasan keamanan pangan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam penyediaan pangan secara mandiri; dan 2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan swadaya sebagai Technology Agent Unit. Strategi S – T (Perluasan) : 1. Meningkatkan kapabilitas dan aksesibilitas sumberdaya manusia penyelenggara penyuluhan; dan
III - 29
2. Meningkatkan jejaring kerja dalam proses transfer hasil pemuliaan
dengan
kebutuhan
informasi
dan
inovasi
teknologi pangan utama terapan. Strategi W – T (Perombakan) : 1. Meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan beserta kelembagaannya dalam penanganan daerah rawan pangan dan transien pada berbagai tingkatan wilayah; dan 2. Meningkatkan penerapan pola usaha Integrated Farming and Tourism System. Ke sembilan strategi dimaksud, diperoleh berdasarkan analisa yang dilakukan dengan menggunakan SWOT Analysis pada masing-masing kuadran, sebagaimana terurai pada gambar III.1. berikut ini.
III - 30
Gambar III.1. SWOT Analysis BKP5K Kabupaten Bogor Eksternal
Peluang (O) 1.
UU
RI
Nomor
Penyuluhan
16
Ancaman (T)
Tahun
Pertanian,
2006
Perikanan
tentang dan
Sistem
1. Kesepakatan pada tahun 2010
Kehutanan
tentang penerapan AFTA (Asean
(SP3K);
Free
2.
UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
masuk impor) di negara-negara
3.
PP RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
asean pada tahun 2015 yang
4.
PP RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan,
mengancam
Pembinaan dan
produk pertanian, perikanan dan
5.
6.
7.
Pengawasan Penyuluhan
Pertanian,
Trade Area / bebas bea
Perikanan dan Kehutanan;
kehutanan,
Permentan RI Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010
umum
tentang
masih
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Bidang
mekanisme dengan
di
pasar kondisi
Kabupaten belum
Bogor
memenuhi
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
persyaratan penerapan teknologi
Kepmenakertrans
budidaya
RI
Nomor
Kep.29/Men/III/2010
bebas/minim
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja NasionaI
adiktif
Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan
Analysis Critical Control Point)
Pertanian;
dalam
Kepmenakertrans tentang
RI
Penetapan
Nomor
Kep.152/Men/VIII/2010
SKKNI
Sektor
Kelautan
dan
HACCP
zat
pengolahan
(Hazard dan
pengemasannya;
dan
Perikanan Bidang Penyuluhan Perikanan; 8.
Kepmenakertrans
RI
Nomor
Kep.137/Men/V/2011
tentang Penetapan SKKNI Sektor Kehutanan Bidang Penyuluhan Kehutanan; Internal
III - 31
Eksternal
Peluang (O) 9.
Ancaman (T)
Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Perlindungan
Lahan
Pertanian
Pangan
Berkelanjutan;
2. Analisa
dan
prediksi
BMKG
(Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika), bahwa seluruh
10. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;
kepulauan
di
Indonesia
akan
dilalui oleh fenomena anomali
11. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang
alam yang berpengaruh terhadap
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi
ketidakpastian
Penyuluhan
volume musim penghujan dan
(Bakorluh)
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3); Bogor
Nomor
62
dan
musim kemarau, serta intensitas
12. Perbup Bogor Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi 13. Perbup
waktu
Tahun
badai angin dan hujan pada tiap kawasan;
2010
tentang
Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor;
3. Menurunnya minat dan orientasi usaha angkatan kerja usia muda
14. Ditetapkannya secara nasional upaya penekanan tingkat
terhadap usaha tani dan usaha
alih fungsi lahan produktif sekaligus penciptaan lahan
mina,
sawah baru yang merupakan substitusi alih fungsi lahan
berdomisili
dimaksud sebagai tolok ukur keberhasilan tata ruang
hinterland pengembangan sektor
wilayah, serta optimalisasi daya dukung Daerah Irigasi
non pertanian, perikanan dan
(DI), Jaringan Irigasi (JI) dan aksesibilitas jalan produksi
kehutanan; dan
perdesaan
bagi
pengembangan
perikanan
dan
kehutanan
sektor
sebagai
khususnya pada
yang wilayah
pertanian, tolok
ukur
keberhasilan kebinamargaan dan pengairan; Internal
III - 32
Eksternal
Peluang (O) 15. Terbitnya
berbagai
Ancaman (T)
peraturan,
keputusan,
Petunjuk
4. Minimnya
Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)
teknis
sebagai dasar aplikasi metodologi penyuluhan baik di
peningkatan
tingkat pusat, provinsi maupun daerah;
sumberdaya
16. Terjalinnya jejaring kerja dalam alih informasi dan
pelatihan/bimbingan sebagai
upaya kesiapan
manusia
pelaku
utama dan pelaku usaha beserta
inovasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan
kelembagaannya,
dengan berbagai lembaga penelitian, pendidikan dan
penerapan
pelatihan terkait di tingkat pusat, provinsi maupun
minabisnis
daerah, berikut dengan pihak media komunikasi cetak
berdasarkan potensi pada setiap
dan elektronik dalam proses diseminasinya;
satuan sektor maupun wilayah
17. Masih terdapat potensi komitmen dan keterlibatan aktif dunia
usaha
efektivitas
milik
swasta
penyelenggaraan
pemberdayaan
dan
terhadap
optimalisasi
penyuluhan
berorientasi
produktifitas
sumberdaya
dalam
menuju
agribisnis yang
mendukung
dan
proporsional
ketahanan
pangan.
lokal,
secara langsung di tingkat kelompok pelaku utama dan pelaku
usaha,
melalui
program
Corporate
Social
Responcibility (CSR); dan 18. Masih ditugaskannya sebanyak 92 orang THL-TBPP sebagai penyuluh kontrak Kementerian Pertanian RI dan 51
orang
THL-P2BN
sebagai
penyuluh
kontrak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor, yang berperan dalam mensubstitusi kekurangan jumlah Internal
penyuluh PNS.
III - 33
Kekuatan (S)
Strategi S – O (Pemantapan) :
1. Perda Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012
1. Meningkatkan kualitas regulasi ketahanan pangan sebagai
tentang
Pembentukan
Organisasi dan
Tata
Kerja BKP5K Kabupaten Bogor; 2. Perbup Bogor Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BP3K pada BKP5K Kabupaten Bogor;
1. Meningkatkan
landasan hukum pencapaian rencana aksi dan evaluasi
aksesibilitas
penguatan ketahanan pangan yang aplikatif;
manusia
2. Meningkatkan aplikasi, evaluasi serta kaji tindak sistem agribisnis dan minabisnis; dan 3. Meningkatkan akurasi dan koneksivitas data/informasi
3. Panduan kinerja penyelenggaraan penyuluhan
Strategi S – T (Perluasan) :
serta pemantauan distribusi dan akses pangan.
kapabilitas
dan
sumberdaya penyelenggara
penyuluhan; dan 2. Meningkatkan dalam
proses
pemuliaan
jejaring
kerja
transfer
hasil
dengan
kebutuhan
dalam bentuk Programa Penyuluhan Pertanian,
informasi dan inovasi teknologi
Perikanan dan Kehutanan tingkat kabupaten
pangan utama terapan.
dan kecamatan, RKTP tingkat wilayah binaan, serta
rekomendasi
Komisi
Penyuluhan
Kabupaten (KPK) sebagai bahan pertimbangan lanjutan
bagi
kementerian kebijakan berikut
Bupati terkait
Bogor dalam
penyelenggaraan dengan
proses
dan
beberapa
pengambilan penyuluhan,
monitoring
dan
evaluasinya terdokumentasi dengan baik setiap tahunnya;
III - 34
Kekuatan (S) 4. Sarana prasarana dalam bentuk bangunan kantor beserta fasilitas kerjanya dan penunjang mobilitas pembinaan ketahanan pangan dan penyelenggaraan
penyuluhan
sudah
mulai
tertata dengan baik, melalui pembiayaan DAK dan Dekonsentrasi pemerintah pusat, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun APBD Kabupaten Bogor; 5. Telah dilakukan rekruitmen 200 orang PPS sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang memiliki peran dan fungsi yang sama dengan
THL-TBPP
dan
THL-P2BN,
sebagai
aplikasi Exit Strategy Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memenuhi kondisi ideal jumlah penyelenggara penyuluhan per masing-masing satuan wilayah binaan; dan
III - 35
Kekuatan (S) 6. Percepatan
yang
perkembangan
cukup
signifikan
kuantitas
dan
pada
kualitas
kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha mulai
dari
tingkat
kelompok,
gabungan
kelompok, pusat penyuluhan dan pelatihan swadaya,
beserta
beberapa
program
pengembangan agribisnis dan minabisnis yang menyertainya. Kelemahan (W)
Strategi W – O (Pengembangan) :
Strategi W – T (Perombakan) :
1. Belum tersedianya dukungan anggaran bagi
1. Meningkatkan pola pengawasan keamanan pangan dan
1. Meningkatkan peran dan fungsi
pelaksanaan Tupoksi Kepala Sub Bagian Tata
pemanfaatan
Usaha
penyediaan pangan secara mandiri; dan
di
tingkat
mengoptimalkan
fokus
BP3K
guna
kinerja
lebih
aparatur,
sebagai aplikasi Perbup Bogor Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BP3K pada BKP5K Kabupaten Bogor;
Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)
dalam
2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan swadaya sebagai Technology Agent Unit.
pemangku kepentingan beserta kelembagaannya
dalam
penanganan
rawan
pangan
dan
daerah transien
pada
berbagai tingkatan wilayah; dan 2. Meningkatkan
penerapan
pola
usaha Integrated Farming and Tourism System.
III - 36
Kelemahan (W) 2. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 111 orang (73,51%) sedangkan yang berusia 50
tahun
ke
bawah
sebanyak
40
orang
(26,49%) dari total penyuluh PNS yang ada, hal ini mengindikasikan akan terjadinya degradasi sumberdaya penyelenggara penyuluhan beserta kapabilitas beberapa
yang
melekat
tahun
ke
didalamnya
depan,
pada
serta
akan
berdampak pada berkurangnya mobilitas dalam aplikasi metodologi penyuluhan baik secara teknis
maupun
administrasi
pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja; 3. Belum
meratanya
kapabilitas
penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan, kaitannya dengan tuntutan terhadap fungsi polyvalensi yang
melekat
pelayanan
pada
lembaga
pengembangan
BP3K,
sektor
bagi
pertanian,
perikanan dan kehutanan di tingkat kelompok pelaku
utama
dan
pelaku
usaha,
dalam
mendukung ketahanan pangan;
III - 37
Kelemahan (W) 4. Sarana penunjang kinerja personal penyuluh dalam mengaplikasikan metodologi penyuluhan terkini di tingkat kelompok pelaku utama dan pelaku
usaha,
belum
terpenuhi
secara
proporsional dan memadai (Soil Test Kit, Global Positioning System, Water Test Kit, dll); dan 5. Belum tersusunnya dokumen Grand Design Penguatan
Ketahanan
Pangan
Kabupaten
Bogor.
III - 38
BAB IV VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR 4.1.
VISI DAN MISI A. Pernyataan Visi Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018
yaitu
“KABUPATEN
BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”, sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut dari tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari stakeholders, maka BKP5K Kabupaten Bogor menetapkan Visi nya yaitu : “TERWUJUDNYA PELAKU UTAMA DAN PELAKU USAHA YANG TANGGUH, MANDIRI DAN BERDAYA SAING” Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu : TANGGUH
bermakna,
dengan
segenap
proses
yang
mengandung berbagai metode serta pendekatan pembinaan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, diharapkan mampu menciptakan
perubahan
Pengetahuan,
Sikap
dan
Keterampilan (PSK) agar peningkatan kualitas sumberdaya manusia beserta kelembagaannya dapat tercapai hingga tahap mumpuni dan unggul dalam penguasaan hal teknis dan administratif; MANDIRI
bermakna,
dengan
tercapainya
peningkatan
kualitas sumberdaya manusia beserta kelembagaannya yang
tangguh,
diharapkan
akan
berdampak
kepada
kemandirian baik personal pelaku utama dan pelaku usaha maupun
kelembagannya
dalam
ber-interaksi
dengan
stakeholders lainnya pada segala bidang jejaring kerjasama, hingga mampu menciptakan suasana kondusif prospektif bagi pengembangan diri dan bidang usahanya secara mandiri tanpa harus selalu mengharapkan pendampingan
IV - 1
pembinaan
ketahanan
penyuluhan
yang
pangan
dan
berpotensi
penyelenggaraan
menimbulkan
sikap
ketergantungan; BERDAYA SAING bermakna, tentunya merupakan hasil akhir dari kemandirian, kedinamisan dan kesejahteraan yang telah terbentuk di tingkat pelaku utama dan pelaku usaha beserta kelembagaannya maupun unsur masyarakat lainnya,
dengan
keberhasilan pertanian,
harapan
proses
besar
mampu
keberdayaan
perikanan
dan
menciptakan
sekaligus
kehutanan
yang
produk bernilai
kepatutan Bargaining Position, agar pada perkembangannya mampu menciptakan tidak hanya tingginya kemampuan dan
daya
saing
semata,
akan
tetapi
mampu
mengkondisikan sekaligus menempatkan personal dan kelembagaannya
sebagai
sumber
aktif
partisipatif
pergerakan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor secara menyeluruh. B. Pernyataan Misi Memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta Visi BKP5K, tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari stakeholders, BKP5K Kabupaten Bogor secara
langsung
berkontribusi
terhadap
pencapaian
Misi ke – 2 Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata”. Oleh karenanya ditetapkan Misi BKP5K Kabupaten Bogor, sebagai berikut : 1. Meningkatkan
Kapabilitas
Sumberdaya
Manusia
dan
Kelembagaan Penyuluhan Misi pencapaian membentuk
ini visi
mengandung dilakukan
sekaligus
makna, salah
dalam
satunya
memberdayakan
upaya dengan
kelembagaan
penyuluhan baik tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa/kelurahan sebagai pelaksana kebijakan hingga tahap ideal, membina sumberdaya manusia baik aparatur
IV - 2
maupun kelompok utama melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang berkesinambungan. 2. Meningkatkan Jejaring Kerja dalam Alih Inovasi Teknologi dalam Mendukung Ketahanan Pangan Misi
ini
pencapaian
mengandung
visi
dilakukan
makna, salah
dalam
satunya
upaya dengan
memfasilitasi terbentuknya suatu hubungan mutualisme diantara stakeholders berdasarkan masing-masing keahlian dan proses kaji terapnya, pelaku agribisnis dan minabisnis lainnya dengan proses ekonominya, serta pelaku utama dan pelaku usaha sebagai mitra pembinaan dengan proses budidayanya,
melalui
pembinaan
kewirausahaan
yang
diarahkan kepada terjalinnya sebuah kemitraan yang menguntungkan secara proporsional dan berkelanjutan, demi
terwujudnya
ketahanan
pangan
baik
dari
sisi
produksi, distribusi maupun konsumsi. 4.2.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan pada akhirnya visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka BKP5K Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai
lima
sumberdaya
tahun dan
ke
depan
kemampuan
dengan yang
mempertimbangkan
dimiliki,
serta
faktor
lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu
dasar di dalam
penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.
IV - 3
Perumusan tujuan dan sasaran BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 berikut indikator kinerja pelayanan dengan penjelasan tentang definisi, program pendukung dan rumus perhitungannya, Pemerintah
yang
telah
dirumuskan
Kabupaten
Bogor
Tahun
dalam
2013-2018,
RPJMD disajikan
sebagai berikut : Tujuan : Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat Sasaran : 1. Berkembangnya
agribisnis
pertanian
dan
minabisnis
perikanan; dan 2. Meningkatnya
produksi,
produktifitas,
distribusi
dan
konsumsi pangan daerah. Indikator Sasaran : 1. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Definisi : Indikator
ini
berkaitan
dengan
perhitungan
perbandingan antara perkembangan jumlah kelompok pelaku utama per sektor per kelas kemampuan Pemula, Lanjut, Madya dan Utama pada tahun n dengan jumlah pada tahun dasar. Program Utama : 1) Peningkatan Kesejahteraan Petani Rumus perhitungan : Jumlah kelompok tahun n – Jumlah kelompok tahun dasar x 100 Jumlah kelompok tahun dasar
Keterangan : 1) Tahun dasar perhitungan yaitu tahun 2013; 2) Rumus perhitungan diterapkan per sektor per kelas kemampuan; dan 3) Tidak terdapat kelas kemampuan Lanjut pada sektor perikanan berdasarkan nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
IV - 4
2. Cakupan
Bina
Wilayah
Penyelenggaraan
Penyuluhan
Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Definisi : Indikator
ini
berkaitan
dengan
perhitungan
perbandingan antara jumlah penyuluh PNS dan Non PNS dengan jumlah wilayah pelayanan penyuluhan dalam satuan kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai kondisi ideal pelayanan penyuluhan per sektor Program utama : 1) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rumus perhitungan : Pertanian : (Jumlah penyuluh pertanian x 1,00) x 100 Jumlah desa/kelurahan
Kehutanan : (Jumlah penyuluh kehutanan x 0,25) x 100 Jumlah kecamatan
Perikanan : (Jumlah penyuluh perikanan x 0,50) x 100 Jumlah kecamatan
Keterangan : 1) Kondisi
ideal
berdasarkan
pelayanan
penyuluhan
nomenklatur
per
sektor
masing-masing
kementerian : Pertanian
: 1 desa/kelurahan 1 penyuluh (1,00)
Kehutanan : 1 kecamatan 4 penyuluh (0,25) Perikanan 3. Cakupan
Bina
: 1 kecamatan 2 penyuluh (0,50) Kelompok
Pelaku
Utama
dan
Pelaku
Usaha (%) Definisi : Indikator
ini
perbandingan
berkaitan antara
dengan
jumlah
perhitungan
kelompok
peserta
bimbingan teknis dengan jumlah kelompok per sektor, sebagai bentuk proses diseminasi inovasi teknologi terkini dan pendampingan pengelolaan berkelanjutan fasilitasi penyediaan sarana produksi
IV - 5
Program utama : 1) Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Rumus perhitungan : Jumlah kelompok peserta bimbingan teknis x 100 Jumlah kelompok per sektor
Keterangan : 1) Rumus perhitungan diterapkan per sektor 4. Cakupan Aplikasi Teknologi Lahan Pangan Utama (%) Definisi : Indikator
ini
berkaitan
dengan
perhitungan
perbandingan antara jumlah luas lahan pangan utama yang telah menerapkan teknologi terkini dengan luas lahan produktif pangan utama Program utama : 1) Penerapan
Teknologi
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan Rumus perhitungan : Jumlah luas lahan SLPTT x 100 Jumlah luas lahan produktif pangan utama
5. Indikator sasaran : a. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) b. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%) Definisi : Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita, serta ketersediaan cadangan pangan Kabupaten Bogor yang berhasil dicapai Program utama : 1) Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Rumus perhitungan : Tingkat Ketersediaan Energi (%) = Ketersediaan Energi x 100 Tingkat Ketersediaan Energi
Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/Hari) = Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari x Kandungan Kalori x BDD 100
IV - 6
Tingkat Ketersediaan Protein (%) = Ketersediaan Protein x 100 Tingkat Ketersediaan Protein
Ketersediaan Protein = Ketersediaan Pangan (Gram/Kapita/Hr) x Kandungan (Gram/Kapita/Hr) Protein x BDD 100
Nilai Capaian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah = Jumlah Cadangan Pangan Beras x 100 100 ton
Keterangan : 1) BDD = Bagian yang Dapat Dimakan (Buku Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM); 2) Tingkat Ketersediaan Energi rekomendasi Forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar
2.400
Kkal/Kapita/Hari
dan
protein
58 Gram/Kapita/Hari; dan 3) Ketersediaan
Energi
dan
Protein
didapat
dari
Software Neraca Bahan Makanan (NBM) dari MWA Training
&
Consulting
Lembaga
Tata
Kelola
Ketahanan Pangan. 6. Indikator Sasaran : a. Ketersediaan/Informasi
Pasokan,
Harga
dan
Akses
Pangan (%) b. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) Definisi : Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat
ketersediaan/informasi
pasokan,
harga
dan
akses pangan, serta stabilitas harga dan pasokan pangan yang berhasil dicapai Program utama : 1) Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan Rumus perhitungan : Nilai Capaian Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan (K) = n 3 K = ∑ Ki ; Ki = ∑ Realisasi (j) x 100 i=1 j=1 Target (j) 3 3
IV - 7
Stabilitas
Harga
(SH)
dan
Stabilitas
Pasokan
Pangan (SP) = n SK = ∑ SKi i=1 n
Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SKi) = 2 – CVKRi x 100 CVKTi CVKRi = SDKRi x 100 ; CVKTi = SDKTi x 100 KRi KTi n n SDKRi = √ ∑ (KRi – KRi)2 ; KRi = ∑ KRi i=1 i=1 n–1 n n n SDKTi = √ ∑ (KTi – KTi)2 ; KTi = ∑ KTi i=1 i=1 n–1 n
Keterangan : 1)
Ki = Ketersediaan informasi menurut i; dimana i=1=Harga, i=2=Pasokan, i=3=Akses;
2)
Realisasi (j) = Banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya
menurut
j;
dimana
j=1=Komoditas, j=2=Lokasi, j=3=Waktu; 3)
Target (j) = Sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j; dimana j=1=Komoditas, j=2=Lokasi, j=3=Waktu;
4)
Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal;
5)
Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5% - 40%; H untuk Harga
6)
K= P untuk Pasokan
7)
SHi = Stabilitas harga komoditas ke i; SPi = Stabilitas Pasokan komoditas ke i; i = 1,2,3,…….n; n = Jumlah komoditas;
8)
SHi
dan
SPi
digambarkan
dengan
koefisien
keragaman (CV);
IV - 8
9)
CVKRi = Koefisien keragaman realisasi untuk harga dan pasokan komoditas ke-i; CVKTi = Koefisien keragaman
target
untuk
harga
dan
pasokan
komoditas ke-i; 10) SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk harga dan pasokan komoditas ke i; KRi = Rata-rata realisasi untuk harga dan pasokan komoditas ke i; 11) SDKTi = Standar deviasi target untuk harga dan pasokan komoditas ke i; KTi = Rata-rata target untuk harga dan pasokan komoditas ke i; Realisasi harga komoditas ke i (HRi) 12) KRi = Realisasi pasokan komoditas ke i (PRi) Rata-rata realisasi harga komoditas ke i (HRi)
13) KRi = Rata-rata realisasi pasokan komoditas ke i (PRi)
7. Indikator Sasaran : a. Skor Pola Pangan Harapan (%) b. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) Definisi : Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat skor pola pangan harapan serta pengawasan dan pembinaan ketahanan pangan yang berhasil dicapai Program utama : 1) Pengembangan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Rumus perhitungan : Skor PPH/Prosentase (%) AKG = Energi masing-masing komoditas x 100 AKG
Pangan Aman = Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi x 100 Jumlah total sampel yang diperdagangkan
Keterangan : 1) AKG = Angka Kecukupan Gizi; dan 2) Skor
Pola
Software
Pangan Neraca
Harapan Bahan
(PPH)
didapat
dari
Makanan
(NBM)
dari
IV - 9
MWA Training & Consulting Lembaga Tata Kelola Ketahanan Pangan. 8. Pengkoordinasian Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) Definisi : Indikator
ini
perbandingan
berkaitan antara
dengan
daerah
rawan
perhitungan pangan
yang
ditangani dengan jumlah daerah rawan pangan yang masih ada, yang terdiri dari beberapa kategori yaitu : Rawan Ketersediaan Pangan, Rawan Rumah Tangga Miskin, Rawan Akses Jalan, Rawan Akses Listrik, Rawan Gizi Kurang, Rawan Akses Air Bersih dan Rawan Akses Fasilitas Kesehatan Program utama : 1) Penanganan Kerawanan Pangan Rumus perhitungan : Capaian Pengkoordinasian Penanganan Daerah Rawan Pangan = Realisasi Penanganan Daerah Rawan Pangan x 100 Target Penanganan Daerah Rawan Pangan
Keterangan : 1) Rumus perhitungan diterapkan per kategori rawan 9. Indikator Sasaran : a. Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen) b. Ketersediaan Pangan Utama (%) Definisi : Indikator
ini
berkaitan
dengan
jumlah
regulasi
ketahanan pangan yang diterbitkan sebagai landasan hukum
pencapaian
rencana
aksi
dan
evaluasi
penguatan ketahanan pangan yang aplikatif, guna menjamin khususnya ketersediaan pangan utama serta unsur ketahanan pangan lainnya Program utama : 1) Koordinasi Ketahanan Pangan Rumus perhitungan : Capaian Ketersediaan Pangan Utama = Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg) x 100 Jumlah Penduduk
IV - 10
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg) = 63,20% x (Produksi Padi Sawah + Padi Gogo) x 100 (105,86 x Jumlah Penduduk) / 1.000
Keterangan : 1) 63,20% = prosentase net production / beras yang diperoleh (36,80% = rendemen); 105,86 = tingkat konsumsi beras per kapita per tahun; dan 1.000 = konversi antara satuan Ton dan Kg Upaya pencapaian kinerja pelayanan BKP5K dalam bentuk pembinaan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan tidak hanya ditempuh melalui program utama sebagaimana yang telah terurai sebelumnya, akan tetapi didukung pula melalui beberapa program penunjang, sebagai berikut : 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur; 3) Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; dan 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Untuk lebih lengkapnya, tujuan dan sasaran jangka menengah BKP5K sebagaimana yang tersaji pada tabel IV.1. berikut ini.
IV - 11
IV - 12
IV - 13
4.3.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran jangka menengah dimaksud, khususnya dalam mendukung pencapaian 9 indikator sasaran BKP5K dan 2 Penciri Termaju Kabupaten Bogor yaitu : 1) Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia; dan 2) Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat, maka rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan hasil SWOT Analysis BKP5K yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kesesuaian penetapan program dan kegiatan, dijabarkan berdasarkan misi BKP5K sebagai berikut : 1. Misi Pertama : Meningkatkan
Kapabilitas
Sumberdaya
Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Tujuan : Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat Sasaran : Berkembangnya
agribisnis
pertanian
dan
minabisnis
perikanan Indikator Sasaran : 1. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Kelompok Pemula -
Pertanian
-
Kehutanan
-
Perikanan
Kelompok Lanjut -
Pertanian
-
Kehutanan
Kelompok Madya -
Pertanian
-
Kehutanan
-
Perikanan
Kelompok Utama -
Pertanian
-
Kehutanan
-
Perikanan
IV - 14
2. Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) -
Pertanian
-
Kehutanan
-
Perikanan
3. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) -
Pertanian
-
Kehutanan
-
Perikanan
4. Cakupan Aplikasi Teknologi Lahan Pangan Utama (%) Strategi : 1. Meningkatkan
peran
dan
fungsi
kelembagaan
penyuluhan swadaya sebagai Technology Agent Unit; 2. Meningkatkan kapabilitas dan aksesibilitas sumberdaya manusia penyelenggara penyuluhan; 3. Meningkatkan penerapan pola usaha Integrated Farming and Tourism System; dan 4. Meningkatkan jejaring kerja dalam proses transfer hasil pemuliaan dengan kebutuhan informasi dan inovasi teknologi pangan utama terapan. Kebijakan : 1. Fasilitasi pemenuhan kelengkapan yuridis formal dan administratif kelembagaan swadaya, serta sarana dan media diseminasi informasi dan inovasi teknologi; 2. Pengayaan kapabilitas teknis dan manajemen, serta pemenuhan sarana pendukung kinerja penyelenggara penyuluhan, guna meng-akses informasi dan inovasi teknologi On Farm hingga Off Farm; 3. Pendampingan integrasi pola usaha yang berorientasi pada kualitas produk beserta potensi wisata yang responsif Market Demand secara simultan dan ramah lingkungan; dan 4. Optimalisasi tingkat partisipasi petani pangan utama beserta kelembagaannya dalam diseminasi informasi
IV - 15
dan inovasi teknologi terkini secara bertahap dan berkelanjutan. Program Utama : 1. Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan; 3. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan 4. Penerapan
Teknologi
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan. 2. Misi Kedua
: Meningkatkan Jejaring Kerja dalam Alih Inovasi Teknologi
dalam
Mendukung
Ketahanan
Pangan Tujuan : Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat Sasaran : Meningkatnya
produksi,
produktifitas,
distribusi
dan
konsumsi pangan daerah Indikator Sasaran : 1. a. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) -
Energi
-
Protein
b. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%) 2. a. Ketersediaan/Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan (%) b. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) 3. a. Skor Pola Pangan Harapan (%) b. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) 4. Pengkoordinasian
Penanganan
Daerah
Rawan
Pangan (%) a. Rawan Ketersediaan Pangan b. Rawan Rumah Tangga Miskin c. Rawan Akses Jalan d. Rawan Akses Listrik e. Rawan Gizi Kurang f. Rawan Akses Air Bersih
IV - 16
g. Rawan Akses Fasilitas Kesehatan 5. a. Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen) b. Ketersediaan Pangan Utama (%) Strategi : 1. Meningkatkan aplikasi, evaluasi serta kaji tindak sistem agribisnis dan minabisnis; 2. Meningkatkan akurasi dan koneksivitas data/informasi serta pemantauan distribusi dan akses pangan; 3. Meningkatkan pola pengawasan keamanan pangan dan pemanfaatan
Ruang
Terbuka
Hijau
(RTH)
dalam
penyediaan pangan secara mandiri; 4. Meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan beserta kelembagaannya dalam penanganan daerah rawan pangan dan transien pada berbagai tingkatan wilayah; dan 5. Meningkatkan
kualitas
regulasi
ketahanan
pangan
sebagai landasan hukum pencapaian rencana aksi dan evaluasi penguatan ketahanan pangan yang aplikatif. Kebijakan : 1. Pemberian pola insentif dalam rangka pengembangan agribisnis dan minabisnis; 2. Optimalisasi
koordinasi
lintas
sektor
dan
jenjang
kewenangan guna menjamin kemudahan aksesibilitas kebutuhan pangan; 3. Fasilitasi
sarana
prasarana
pemanfaatan
lahan
pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomis dan layak konsumsi; 4. Optimalisasi keberlanjutan sinergitas penyebarluasan informasi serta kontribusi kinerja cepat tanggap rawan pangan dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah; dan 5. Fasilitasi kompilasi, pengolahan dan analisis data dalam perumusan regulasi, agar dapat bersifat pro-aktif dalam ber-sinergis dengan penyelenggaraan penyuluhan guna menyikapi dinamika ketahanan pangan terkini.
IV - 17
Program Utama : 1. Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan; 2. Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan; 3. Pengembangan
Penganekaragaman
dan
Keamanan
Pangan; 4. Penanganan Kerawanan Pangan; dan 5. Koordinasi Ketahanan Pangan. Untuk lebih lengkapnya tentang rumusan strategi dan kebijakan BKP5K dapat dicermati pada tabel IV.2. berikut ini.
IV - 18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berikut disajikan program dan kegiatan BKP5K Kabupaten Bogor sepanjang periode Renstra Tahun 2013-2018, sebagai berikut : A. Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program
ini
dimaksudkan
untuk
:
Memfasilitasi
pencapaian optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran yang terpadu dan berkualitas. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Penyediaan jasa surat menyurat;
2)
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
3)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional;
4)
Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5)
Penyediaan alat tulis kantor;
6)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7)
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik
/
penerangan
bangunan kantor; 8)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan;
9)
Penyediaan bahan logistik Kantor;
10) Penyediaan makanan dan minuman; 11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah;
V- 1
12) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran; 13) Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian; 14) Penyediaan sewa tempat; dan 15) Penyediaan pelayanan keamanan. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program
ini
dimaksudkan
untuk
:
Memfasilitasi
penyediaan sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran, kenyamanan dan peningkatan kinerja aparatur SKPD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Pembangunan gedung kantor;
2)
Pengadaan kendaraan dinas / operasional;
3)
Pengadaan mebeleur;
4)
Penyusunan Detail Engineering Design (DED) gedung kantor;
5)
Pengadaan peralatan kantor;
6)
Pengadaan perlengkapan kantor;
7)
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
8)
Pemeliharaan
rutin
/
berkala
kendaraan
dinas
/
operasional; 9)
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
10) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor; 11) Pemeliharaan rutin / berkala taman halaman kantor; 12) Pemasangan jaringan air; dan 13) Pengadaan lahan perkantoran. 3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk : Memfasilitasi upaya peningkatan disiplin aparatur dalam berkontribusi terhadap peningkatan kinerja SKPD sebagai hasil akhir. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
V- 2
4.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk : Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas aparatur guna menyikapi secara pro aktif perkembangan kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus pembinaan terhadap jasmani dan rohaninya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
5.
1)
Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur; dan
2)
Pendidikan dan pelatihan non formal.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program
ini
dimaksudkan
untuk
:
Memfasilitasi
tercapainya penilaian dan evaluasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD serta peningkatan kinerja aparatur SKPD pada tahun mendatang. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2)
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
3)
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4)
Penyusunan perencanaan anggaran;
5)
Penatausahaan keuangan SKPD;
6)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD;
7)
Publikasi kinerja;
8)
Penyusunan Renstra SKPD;
9)
Penyusunan Renja SKPD;
10) Penyusunan monografi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan; dan 11) Pengembangan
Sistem
Ketahanan
Pangan
dan
Penyelenggaraan Penyuluhan.
V- 3
6.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program
ini
dimaksudkan
untuk
:
Memfasilitasi
terjalinnya hubungan erat antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh sebagai salah satu sumber informasi dalam mengakses informasi, teknologi terapan dan sumberdaya lainnya, sekaligus memperkuat dan meningkatkan hubungan yang baik antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan sumber informasi dan teknologi lainnya, sehingga terjadi sinergitas dalam pengembangan proses adopsi inovasi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Peningkatan kemampuan lembaga petani;
2)
Penguatan kelembagaan penyuluhan;
3)
Pemberdayaan lembaga penyuluhan swadaya; dan
4)
Penyusunan
Rencana
Definitif
Kebutuhan
Kelompok
(RDKK). 7.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program ini dimaksudkan untuk : Lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh beserta kelembagaannya baik dari sisi pemenuhan sarana pendukung kinerja maupun pengaturan kontribusi
pola
kinerja,
terhadap
sehingga
proses
dan
mampu hasil
memberikan
penyelenggaraan
penyuluhan secara optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Peningkatan
kinerja
aparatur
penyuluh
pertanian,
perikanan dan kehutanan;
8.
2)
Pelatihan PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya); dan
3)
Pelatihan pertanian terpadu.
Program
Penerapan
Teknologi
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan Program ini dimaksudkan untuk : Meningkatkan tingkat adopsi teknologi tepat guna sekaligus mensosialisasikan kondisi dan potensi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan kepada stakeholders, agar masing-masing pihak yang terlibat dan
V- 4
berkepentingan didalamnya dapat menganalisa peranan dan kontribusi yang dapat diberikan bagi pengembangan yang berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Pembuatan media penyuluhan cetak dan elektronik;
2)
Penyelenggaraan
demplot
dan
kursus
tani
pertanian,
perikanan dan kehutanan; dan 3)
Penataan Lanskap Agro Farming System Park (AFSP).
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD 1.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Bimbingan
teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan; dan 2) 2.
Bimbingan teknis Perpres 70.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Penyusunan
programa
dan
rencana
kerja
penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan. 3.
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program ini dimaksudkan untuk : Turut mengakselerasi peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada di masyarakat melalui bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan adopsi teknologi tepat guna, yang akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam penumbuhan usaha produktif yang ekonomis. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Pendukung program Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Masyarakat (GP3M);
2)
Pendukung
Peningkatan
Produksi
Benih
Padi
Unggul
Bersertifikat; dan
V- 5
3)
Pendukung Peningkatan Produksi Benih Ikan Unggul.
C. Program dan Kegiatan Kewilayahan 1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Pembangunan gedung kantor BP3K VII (DAK Tahun 2014);
2)
Pembangunan gedung kantor BP3K X (DAK Tahun 2014);
3)
Pembangunan gedung kantor BP3K II (DAK Tahun 2014);
4)
Pembangunan gedung kantor BP3K VI (DAK Tahun 2014);
5)
Pembangunan gedung kantor BP3K VIII (DAK Tahun 2014);
6)
Pengadaan
kendaraan
dinas
/
operasional
(DAK
Tahun 2014); 7)
Pengadaan meubeleur (DAK Tahun 2014);
8)
Pengadaan peralatan kantor (DAK Tahun 2014);
9)
Pengadaan perlengkapan kantor (DAK Tahun 2014);
10) Pembangunan gedung kantor BP3K III (DAK Tahun 2015); 11) Pengadaan perlengkapan kantor (DAK Tahun 2015); 12) Pembangunan gedung kantor BP3K V (DAK Tahun 2016); 13) Pembangunan gudang kantor BP3K (DAK Tahun 2016); 14) Pengadaan
kendaraan
dinas
/
operasional
(DAK
Tahun 2016); 15) Pengadaan peralatan kantor (DAK Tahun 2016); 16) Pengadaan perlengkapan kantor (DAK Tahun 2016); 17) Pembangunan gudang kantor BP3K (DAK Tahun 2017); 18) Pengadaan perlengkapan kantor (DAK Tahun 2017); 19) Pembangunan gedung kantor pengembangan BP3K VIII / Pamijahan (DAK Tahun 2018); 20) Pembangunan gudang kantor BP3K (DAK Tahun 2018); 21) Pengadaan
kendaraan
dinas
/
operasional
(DAK
Tahun 2018); 22) Pengadaan peralatan kantor (DAK Tahun 2018); dan 23) Pengadaan perlengkapan kantor (DAK Tahun 2018). 2.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Sosialisasi SKKNI Kementerian.
V- 6
3.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
4.
1)
Pendukung manajemen usaha tani;
2)
Pendukung Minapolitan;
3)
Lomba kelompok pertanian dan peternakan;
4)
Lomba kelompok perikanan dan kehutanan; dan
5)
Pendampingan dan pembinaan Posdaya.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Koordinasi
penyuluhan
pertanian,
perikanan
dan
kehutanan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten; 2)
Penyediaan jasa penyuluh non PNS;
3)
Penunjang
kegiatan
penyuluhan
pertanian
(bantuan
perikanan
(bantuan
kehutanan
(bantuan
keuangan Provinsi Jawa Barat); 4)
Penunjang
kegiatan
penyuluhan
keuangan Provinsi Jawa Barat); dan 5)
Penunjang
kegiatan
penyuluhan
keuangan Provinsi Jawa Barat). 5.
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :
6.
1)
Pendukung pengembangan agribisnis pertanian;
2)
Pendukung peningkatan produksi peternakan;
3)
Pendukung peningkatan produksi perikanan; dan
4)
Pendukung pengembangan hutan kemasyarakatan.
Program
Penerapan
Teknologi
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Penyebarluasan
informasi
penyuluhan
dan
promosi
produk; dan 2)
Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).
V- 7
7.
Program Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Program ini dimaksudkan untuk : Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tentang pengembangan
ketersediaan
dan
cadangan
pangan,
agar
peningkatan ketahanan pangan dapat tercapai sesuai harapan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Penyusunan peta ketersediaan dan cadangan pangan;
2)
Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);
3)
Pembinaan
dan
pengembangan
cadangan
pangan
pemerintah; 4)
Pengembangan, pelatihan dan pendampingan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN);
5)
Model
pengembangan
kawasan
ketahanan
pangan
di
kecamatan; 6)
Penyediaan
Lumbung
Pangan
Masyarakat
(DAK
Tahun 2014); 7)
Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ketahanan pangan;
8)
Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat);
9)
Penyusunan peta kerawanan pangan (FSVA);
10) Penyediaan
Lumbung
Pangan
Masyarakat
(DAK
Lumbung
Pangan
Masyarakat
(DAK
Lumbung
Pangan
Masyarakat
(DAK
Pangan
Masyarakat
(DAK
Tahun 2015); 11) Penyediaan Tahun 2016); 12) Penyediaan
Tahun 2017); dan 13) Penyediaan
Lumbung
Tahun 2018); 8.
Program Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan Program ini dimaksudkan untuk : Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tentang pengembangan distribusi dan akses pangan, agar peningkatan ketahanan pangan dapat tercapai sesuai harapan.
V- 8
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Pelatihan SDM untuk pengumpulan data dan analisis harga, distribusi dan akses pangan;
2)
Pengumpulan
dan
penyediaan
pemantauan
ketersediaan,
data
informasi
distribusi,
serta
harga
dan
pasokan; dan 3) 9.
Penyusunan statistik ketahanan pangan.
Program Pengembangan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Program ini dimaksudkan untuk : Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tentang pengembangan penganekaragaman dan keamanan pangan, agar peningkatan ketahanan pangan dapat tercapai sesuai harapan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Pembinaan
dan
pengembangan
Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); 2)
Pengembangan
Kawasan
Rumah
Pangan
Lestari
(KRPL-Optimalisasi Pekarangan); 3)
Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan;
4)
Lomba cipta menu Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA); dan
5)
Promosi pangan lokal pada Hari Pangan Sedunia (HPS).
10. Program Penanganan Kerawanan Pangan Program ini dimaksudkan untuk : Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tentang penanganan kerawanan pangan, agar peningkatan ketahanan pangan dapat tercapai sesuai harapan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Penyediaan Pangan
dan
pengembangan
dan
Gizi
Sistem
Kewaspadaan
(SKPG)
tingkat
desa/kecamatan/kabupaten; dan 2)
Penanggulangan
kerawanan
pangan
di
daerah
rawan
bencana (Transien) / pemberian bantuan sembako.
V- 9
11. Program Koordinasi Ketahanan Pangan Program ini dimaksudkan untuk : Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tentang perwujudan ketahanan pangan, agar peningkatan ketahanan pangan dapat tercapai sesuai harapan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1)
Pengkoordinasian penguatan dan kemandirian pangan; dan
2)
Penyusunan analisis capaian SPM ketahanan pangan.
Adapun
rencana
program
dan
kegiatan,
indikator
kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Renstra BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, tersaji secara rinci pada tabel V.1. berikut ini.
V - 10
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BKP5K) KABUPATEN BOGOR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BOGOR Kontribusi
peran
pembinaan
ketahanan
pangan
dan
penyelenggaraan penyuluhan tidak kalah penting kedudukannya pada salah satu rangkaian pembangunan di Kabupaten Bogor, untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya BKP5K harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bogor, yang ditunjukkan dengan indikator kinerja pada tabel VI.1. berikut ini.
VI - 1
BAB VII PENUTUP
Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
Kabupaten
Bogor
tahun
2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan
Kehutanan
yang
menjadi
dokumen
perencanaan
tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pelaksanaan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
memerlukan
partisipasi,
semangat,
dan
komitmen
ini
sangat
dari
seluruh
aparatur BKP5K, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII - 1
Tabel VI.1. Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor
No
1
Indikator
2
1 Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Kelompok Pemula - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan Kelompok Madya - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Utama - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Awal (2013)
3
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
4
5
6
7
8
9
1,70 14,52 8,33
1,82 15,49 8,72
3,77 33,80 18,46
5,87 56,34 29,23
8,10 83,10 41,03
10,47 115,49 54,36
10,47 115,49 54,36
0,96 19,23
1,04 -
2,18 0,81
3,41 2,42
4,74 4,84
6,16 8,06
6,16 8,06
1,50 5,26
1,85 10,00
4,07 3,13 25,00
6,67 9,38 45,00
9,63 18,75 70,00
12,96 31,25 95,00
12,96 31,25 95,00
4,00 -
12,00 -
24,00 33,33 25,00
40,00 100,00 75,00
40,00 100,00 75,00
50,00 33,33
-
2 Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
87,33 45,00 57,50
85,48 45,63 56,25
89,86 45,63 58,75
91,24 46,25 62,50
92,40 47,50 63,75
92,86 48,75 66,25
92,86 48,75 66,25
3 Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian - Kehutanan - Perikanan
2,23 10,43 20,09
2,24 4,98 10,50
2,40 5,47 10,77
2,54 5,80 10,88
2,67 5,96 11,15
2,80 5,97 11,24
12,22 23,88 45,53
3,85
15,77
18,22
19,09
20,78
22,47
97,12
112,91 136,84 50,00
106,76 141,15 60,00
110,12 145,60 80,00
113,59 150,19 85,00
117,17 154,92 90,00
120,86 159,80 100,00
120,86 159,80 100,00
-
80,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
-
80,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
4 Cakupan Aplikasi Teknologi Lahan Pangan Utama (%) 5
6
a Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) - Energi - Protein b Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (%) a Ketersediaan / Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan (%) b Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)
VI - 2
No
1 7
Indikator
2 a Skor Pola Pangan Harapan (%) b Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)
8 Pengkoordinasian Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) a Rawan Ketersediaan Pangan b Rawan Rumah Tangga Miskin c Rawan Akses Jalan d Rawan Akses Listrik e Rawan Gizi Kurang f Rawan Akses Air Bersih g Rawan Akses Fasilitas Kesehatan 9
a Regulasi Ketahanan Pangan (Dokumen) b Ketersediaan Pangan Utama (%)
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Awal (2013)
3
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
4
5
6
7
8
9
74,70 -
78,30 70,00
90,00 80,00
93,00 80,00
96,00 90,00
100,00 90,00
100,00 90,00
5,00 5,00 5,00 -
10,00 10,00 10,00 2,50 10,00 17,50 2,50
20,00 22,50 22,50 5,00 25,00 42,50 7,50
30,00 27,50 30,00 7,50 32,50 50,00 10,00
40,00 32,50 35,00 7,50 37,50 60,00 12,50
52,50 35,00 37,50 7,50 42,50 72,50 12,50
52,50 35,00 37,50 7,50 42,50 72,50 12,50
1
1
1
1
4
69,22
69,06
68,94
68,85
68,85
1 69,69
69,43
VI - 3
