RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KBRI HARARE

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019 KBRI HARARE

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA HARARE KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 011/OT/V/2015 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KBRI HARARE TAHUN 2015-2019 KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: 1. bahwa rencana strategis penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pada periode 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Luar Negeri yang telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, dan program; 2. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah mengamanatkan setiap Kementerian / Lembaga menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); 3. bahwa Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia no. 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1, 2 dan 3, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan tentang Rencana Strategis (Renstra) KBRI Harare 2015-2019; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882); 2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 4012);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 4700);

7.

Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 4405);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9.

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tabun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 13. Instruksi Pesiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; 15. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 20152019; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KBRI HARARE TAHUN 2015-2019. Pertama

: Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KBRI Harare Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

: Renstra KBRI Harare Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan bagi: a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) KBRI Harare; b. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar fungsi di KBRI Harare; c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program di KBRI Harare.

Ketiga

: Memerintahkan Pelaksana Fungsi di lingkungan KBRI Harare untuk: a. Menjabarkan lebih lanjut Renstra KBRI Harare ke dalam perencanaan kegiatan; b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis sekurang-kurangnya pada setiap triwulan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Harare Pada tanggal :

18 Mei 2015

Kepala Perwakilan R.I.

Tembusan: 1. Yth. Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri 2. Yth. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri 3. Yth. Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri 4. Yth. Inspektur Jenderal, Kementerian Luar Negeri 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri 6. Yth. Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri 7. Yth. Kepala Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri 8. Yth. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Luar Negeri 9. Yth. Direktur Afrika, Kementerian Luar Negeri 10. Yth. Inspektur Wilayah II, Kementerian Luar Negeri 11. Arsip

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) KBRI HARARE tahun 2015 – 2019 merupakan salah satu pedoman dan pengarah sekaligus komitmen KBRI HARARE sebagai salah satu instansi pemerintah yang harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar setiap langkah dan kebijakannya selalu sejalan dengan peraturan dasar, kebijakan umum dan agenda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kandungan dan jiwa Renstra ini menjadi penting karena berisi nuansa dan seluk beluk masalah politik, ekonomi, sosial budaya, penerangan, protokol dan konsuler, perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, dan juga disinergikan dengan Visi Kemlu yaitu “terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat”, arahan Presiden RI, yang tercantum dalam Nawa Cita dan kebijakan-kebijakan lain Pemerintah dan arahan Menteri Luar Negeri RI. Dokumen Renstra ini juga berisi tujuan dan sasaran Perwakilan selama periode tahun 2015 – 2019 yang memiliki tekad “Diplomasi untuk Rakyat” disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra merupakan salah satu komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka penyusunan 2 (dua) komponen SAKIP lainnya, yaitu dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), akan dikaitkan pula dengan alokasi anggaran yang terdapat dalam DIPA untuk tahun-tahun terkait. Akhirnya, kami mengharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang terkandung dalam Renstra KBRI HARARE tahun 2015- 2019 ini dapat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dapat digunakan oleh Perwakilan, Kementerian Luar Negeri dan Instansi terkait sebagai pedoman dalam mengukur dan menilai kinerja KBRI HARARE secara transparan dan obyektif.

Harare, 18 Mei 2015 Kepala Perwakilan RI

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II

KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT I. Kondisi Umum ............................................................................... II. Analisis SWOT ..............................................................................

1 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS I. Visi ................................................................................................. II. Misi ................................................................................................ III. Tujuan ............................................................................................ IV. Sasaran Strategis ..........................................................................

5 5 5 7

Matriks Arah Kebijakan dan Strategi .................................................... Matriks Target Kinerja ...........................................................................

9 13

BAB I KONDISI UMUM DAN ANALISIS SWOT PERWAKILAN RI

I.

Kondisi Umum

Renstra, sebagai salah satu komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance, yang sejak tahun 2007 dikaitkan dengan pengalokasian dan realisasi anggaran sesuai DIPA untuk setiap instansi pemerintah. Oleh karena itu KBRI HARARE memandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan rencana kinerja dan realisasi anggaran selama 5 tahun ke depan. Penyusunan Renstra Perwakilan mengacu kepada Program Pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tahun 2015 – 2019. Renstra ini juga merupakan terjemahan dari visi Kemlu yaitu ” terwujudnya wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat”, yang mencakup capaian signifikan, kemajuan perwakilan dan proyeksi keadaan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai adalah terwujudnya peningkatan dan penguatan hubungan dan kerjasama bilateral dan regional diberbagai bidang dengan negara akreditasi, menguatnya dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional bagi terpeliharanya keutuhan dan integritas NKRI, meningkatnya volume perdagangan Indonesia dengan negara akreditasi dan meningkatnya kualitas serta kapasitas kekonsuleran dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Selanjutnya tugas pokok KBRI HARARE adalah untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan dan kerjasama diberbagai bidang antara Indonesia dengan Zimbabwe dan Zambia yang seluruhnya diabdikan bagi pencapaian kepentingan nasional Republik Indonesia. Dengan demikian, Renstra KBRI Harare tahun 2015 – 2019 ini dapat memberikan arah dan acuan bagi KBRI HARARE dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Zimbabwe dan Zambia. Capaian signifikan selama 3 tahun terakhir yaitu hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan negara akreditasi berjalan baik dan erat, yang ditandai dengan adanya kunjungan pejabat tinggi dari kedua negara ke dan dari Indonesia, pemberian dukungan dari kedua negara dalam pencalonan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan Inter Parliamentary Union (IPU). Dalam bidang ekonomi, capaian yang diraih yaitu adanya kehadiran delegasi misi dagang Zimbabwe dan Zambia dalam Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan setiap tahunnya. Selain itu, juga ditandai dengan adanya peningkatan kunjungan pengusaha dan wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia selama 3 tahun terakhir. Dalam bidang sosial budaya, KBRI berhasil meningkatkan minat pelajar dan mahasiswa Zimbabwe dan Zambia untuk belajar di Indonesia, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pendaftar beasiswa dari Pemerintah Indonesia, diantaranya Beasiswa Darmasiswa dan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. Di bidang PWNI-BHI, KBRI secara aktif melakukan pembinaan dan perlindungan Renstra KBRI Harare 2015-2019

1

kepada WNI di wilayah akreditasi yang berjumlah kurang lebih 457 WNI (per Desember 2014). Selain itu, KBRI juga berhasil memberikan pendampingan kepada salah seorang WNI bermasalah di Zimbabwe yang bekerja di salah satu perusahaan Korea, yang tidak mendapatkan hak sesuai kesepakatan awal. KBRI juga berusaha menyelesaikan permasalahan permohonan izin tinggal para WNI yang bekerja pada beberapa perusahaan tambang di Zambia. II. Analisis SWOT 1. Strengths (Kekuatan-kekuatan) a. Hubungan bilateral yang telah terjalin dengan baik dan erat selama ini dengan kedua negara akreditasi; b. Negara-negara akreditasi banyak memiliki kesamaan sikap dan memiliki komitmen dasar yang serupa dalam lingkup kerjasama Selatan-Selatan, Gerakan Non Blok, Kelompok 15 (G-15), dan Kelompok 77 (G-77); c. Para pemangku kepentingan dan masyarakat di wilayah akreditasi secara umum menerima dengan baik kehadiran Perwakilan RI. 2. Weaknesses (Kelemahan-kelemahan) a. Jangkauan wilayah akreditasi KBRI Harare yang mencakup negara Zambia, dimana kondisi geografis negara tersebut cukup sulit untuk dijangkau; b. Kalangan pengusaha Indonesia dan mitra mereka di masing-masing negara akreditasi belum saling memahami potensi perekonomian mitranya; c. Jarak Indonesia dengan negara akreditasi cukup jauh dengan sarana transportasi yang sangat minim. Selain itu, letak negara Zimbabwe dan Zambia yang land-locked di kawasan Afrika bagian selatan juga menyulitkan pengusaha Indonesia menembus pasaran negara-negara akreditasi, karena tidak dapat melakukan akses langsung ke negara-negara tersebut. d. Belum pulihnya secara penuh keterpurukan ekonomi Zimbabwe, serta masih belum tercapainya tingkat ekonomi yang mapan di negara Zambia; e. Keterbatasan sumber dana (anggaran) guna mendukung program kegiatan KBRI Harare.

Renstra KBRI Harare 2015-2019

2

3. Opportunities (Peluang-peluang) a. Citra Indonesia yang baik di mata negara-negara akreditasi, terutama sebagai pelopor perjuangan anti penjajahan dan saat ini sebagai negera berkembang yang maju; b. Keinginan yang kuat dari pemerintah negara-negara akreditasi terutama Zimbabwe untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara Asia dalam rangka penerapan Look East Policy; c. Produk-produk Indonesia mempunyai daya saing yang cukup kuat baik dari segi harga maupun mutu, terhadap barang-barang serupa dari negara-negara lain; d. Adanya komitmen antara Indonesia dengan negara akreditasi untuk saling meningkatkan hubungan di berbagai bidang terutama di sektor ekonomi dan perdagangan serta kerjasama teknik, sosial dan budaya; e. Secara umum, terbilang cukup mudah untuk melakukan pengaturan kegiatan promosi perdagangan, seni budaya, dan pariwisata yang difasilitasi oleh KBRI di negara akreditasi; f.

Secara umum, masyarakat di negara akreditasi memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan bersahabat;

g. Mudahnya akses untuk menjalankan pertemuan dengan pejabat tinggi di negara akreditasi baik ditataran pusat maupun daerah. 4. Threats (Ancaman/hambatan) a. Peraturan-peraturan pemerintah negara-negara akreditasi terutama Zimbabwe di bidang politik, ekonomi/moneter yang sering merugikan kepentingan para pengusaha asing, sehingga dapat menghambat hubungan bilateral di sektor perekonomian, diantaranya yaitu kebijakan Land Reform dan Indigenization; b. Lemah dan tidak stabilnya sistem perbankan di negara-negara akreditasi terutama Zimbabwe, serta tidak dimilikinya mata uang setempat. Zimbabwe menggunakan US Dollar sebagai alat transaksi. c. Jenis komoditi berupa bahan mentah yang diperdagangkan negara-negara akreditasi relatif sama dengan yang dihasilkan oleh Indonesia; d. Terbatasnya persediaan valuta asing di negara-negara akreditasi, khususnya di Zimbabwe, menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan perdagangan antar kedua negara;


3

e. Secara umum, stabilitas politik di Zimbabwe masih bergantung pada figur seorang Presiden; f.

Masih terjadinya permasalahan izin tinggal yang dihadapi oleh WNI di negara akreditasi. Internal (analisis internal di dalam kontrol organisasi)

Strengths (S)

 Hubungan bilateral yang telah terjalin dengan baik dan erat selama ini dengan kedua negara akreditasi;  Negara-negara akreditasi banyak memiliki kesamaan sikap dan memiliki komitmen dasar yang serupa dalam lingkup kerjasama SelatanSelatan, Gerakan Non Blok, Kelompok 15 (G15), dan Kelompok 77 (G-77);  Para pemangku kepentingan dan masyarakat di wilayah akreditasi secara umum menerima dengan baik kehadiran Perwakilan RI.

Support

Weaknesses (W)  Jangkauan wilayah akreditasi KBRI Harare yang mencakup negara Zambia, dimana kondisi geografis negara tersebut cukup sulit untuk dijangkau;  Kalangan pengusaha Indonesia dan mitra mereka di masing-masing negara akreditasi belum saling memahami potensi perekonomian mitranya;  Jarak Indonesia dengan negara akreditasi cukup jauh dengan sarana transportasi yang sangat minim. Selain itu, letak negara Zimbabwe dan Zambia yang land-locked di kawasan Afrika bagian selatan juga menyulitkan pengusaha Indonesia menembus pasaran negara-negara akreditasi, karena tidak dapat melakukan akses langsung ke negara-negara tersebut.

Opportunities (O)

Threats (T)

 Citra Indonesia yang baik di mata negaranegara akreditasi, terutama sebagai pelopor perjuangan anti penjajahan;  Keinginan yang kuat dari pemerintah negaranegara akreditasi terutama Zimbabwe untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara Asia dalam rangka penerapan Look East Policy;  Produk-produk Indonesia mempunyai daya saing yang cukup kuat baik dari segi harga maupun mutu, terhadap barang-barang serupa dari negara-negara lain;  Adanya komitmen antara Indonesia dengan negara akreditasi untuk saling meningkatkan hubungan di berbagai bidang terutama di sektor ekonomi dan perdagangan serta kerjasama teknik, sosial dan budaya;  Secara umum, terbilang cukup mudah untuk melakukan pengaturan kegiatan promosi perdagangan, seni budaya, dan pariwisata yang difasilitasi oleh KBRI di negara akreditasi;  Secara umum, masyarakat di negara akreditasi memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan bersahabat;  Mudahnya akses untuk menjalankan pertemuan dengan pejabat tinggi di negara akreditasi baik ditataran pusat maupun daerah.

 Peraturan-peraturan pemerintah negaranegara akreditasi terutama Zimbabwe di bidang politik, ekonomi/moneter yang sering merugikan kepentingan para pengusaha asing, sehingga dapat menghambat hubungan bilateral di sektor perekonomian, diantaranya yaitu kebijakan Land Reform dan Indigenization;  Lemah dan tidak stabilnya sistem perbankan di negara-negara akreditasi terutama Zimbabwe.  Jenis komoditi berupa bahan mentah yang diperdagangkan negara-negara akreditasi relatif sama dengan yang dihasilkan oleh Indonesia;  Terbatasnya persediaan valuta asing di negara-negara akreditasi, khususnya di Zimbabwe, menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan perdagangan antar kedua negara;  Secara umum, stabilitas politik di Zimbabwe masih bergantung pada figur seorang Presiden;  Masih terjadinya permasalahan izin tinggal yang dihadapi oleh WNI di negara akreditasi.

Barrier

Eksternal (analisis eksternal di luar kontrol organisasi)


4

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN RI

I.

Visi Perwakilan RI

Menjadi ujung tombak dalam mewujudkan wibawa diplomasi Indonesia melalui peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan dengan Zimbabwe dan Zambia. II. Misi Perwakilan RI 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan dan kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan; 2. Meningkatkan profil Indonesia untuk mendukung misi diplomasi di negara akreditasi; 3. Meningkatkan optimalisasi perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Zimbabwe dan Zambia. III. Tujuan Perwakilan RI 1.

Peran KBRI Harare yang berpengaruh; Tujuan Peran KBRI Harare yang berpengaruh

Indikator Kinerja Utama Indeks Peran KBRI Harare

Target 2015

Target 2019

92,38

94,26

2. Kapasitas KBRI Harare yang mumpuni; Tujuan Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui upaya diplomasi KBRI Harare

Indikator Kinerja Utama

Target 2015

Target 2019

Nilai total perdangangan

US$ 32juta

US$ 34juta

Jumlah wisatawan

235 orang

400 orang

Perhitungan Indeks Peran Perwakilan RI A. Perhitungan Bobot No Indikator 1 Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan 2 Persentase rekomendasi perwakilan RI yang ditindaklanjuti stakeholders Renstra KBRI Harare 2015-2019

Bobot 15 10

5

No Indikator 3 Persentase peningkatan trade, tourism and investment (TTI) 4 Persentase publik di negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia 5 Persentase permasalahan WNI dan BHI di luar negeri yang dapat diselesaikan 6 Persentase responden/ pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Bobot 30 10 25 10

B. Perhitungan Target Indeks

No

Indikator

1

Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesepakatan Persentase rekomendasi perwakilan RI yang ditindaklanjuti stakeholders Persentase peningkatan trade, tourism and investment (TTI) Persentase publik di negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia Persentase permasalahan WNI dan BHI di luar negeri yang dapat diselesaikan Persentase responden/ pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Total Target Indeks

2

3

4

5

6


80

Proyeksi Capaian PK 75

75

70

80

75

75

70

90

80

90

85

Target PK

Nilai Capaian PK 75/80 x 100% = 0,93

Bobot

Target Indeks

15

14,06

70/75 100% 0,93 75/80 100% 0,93 70/75 100% 0,93

x =

10

9,3

x =

30

28,12

x =

10

9,3

80/90 100% 0,88 85/90 100% 0,94

x =

25

22,2

x =

10

9,4

92,38

6

IV. Sasaran Strategis Perwakilan RI No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Peningkatan peran Persentase Perwakilan RI dalam Delegasi/Tamu mendukung diplomasi Yang Difasilitasi Indonesia melalui kerjasama bilateral, Persentase regional dan global di Realisasi berbagai bidang Dukungan Terhadap NKRI

Target 2017 2018 50% 75%

2015 20%

2016 30%

2019 90%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase 50% Realisasi dukungan kerhadap Pencalonan RI di Organisasi Internasional

60%

70%

80%

90%

2

Peningkatan peran Perwakilan RI dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia

Persentase 15% peningkatan perdagangan, pariwisata dan investasi

30%

45%

70%

85%

3

Peningkatan peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI di negara akreditasi

Persentase 40% pemahaman masyarakat lokal mengenai kebudayaan Indonesia

50%

60%

70%

85%

Persentase 15% pelajar setempat yang belajar di Indonesia

30%

45%

60%

75%


7

No 4

5

Sasaran Strategis Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

Peningkatan penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel


Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Kasus yang melibatkan WNI/BHI di Luar Negeri Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan yang dilakukan Itjen dan BPO Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap alokasi DIPA Perwakilan

Target 2017 2018 45% 60%

2015 10%

2016 25%

2019 75%

40%

50%

65%

75%

85%

C

BB

B

AA

A

91%

92%

93%

94%

95%

8

Lampiran I: Matriks Arah Kebijakan dan Strategi No. 1

Arah Kebijakan Kemenlu Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di dunia internasional


Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan

Memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, antara lain: senjata pemusnah massal, terorisme, penyakit menular, degradasi lingkungan, perubahan iklim, kelangkaan air, krisis pangan dan energi

Meningkatkan peran dan partisipasi aktif perwakilan dalam penyelesaian masalah global

Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, perompakan perdagangan senjata ilegal, illegal fishing

Mengembangkan jejaring dengan stakeholders di negara akreditasi

Meningkatkan kerja sama peningkatkan kapasitas melalui skema Kerja sama Selatan-Selatan (KSS) dan triangular untuk mendukung politik luar negeri

Mengupayakan peningkatan program pelatihan dalam skema KSS

Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama, di forum Internasional

Mengundang stakeholders terkait untuk kegiatan BDF dan interfaith dialogue

Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dan internasional melalui penguatan kerja sama bilateral, khususnya dengan negara mitra strategis

Aktif ikut serta dalam berbagai forum di kawasan Afrika

9

No.

Arah Kebijakan Kemenlu

Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan

Menggunakan diplomasi publik yang berkarakter soft power Indonesia melalui kerja sama kebudayaan, pemberian beasiswa, people to people contact, jejaring diaspora Indonesia

Mengupayakan peningkatan pemberian beasiswa kepada WN di negara akreditasi, mengadakan pertunjukkan budaya, memperkenalkan Indonesia mulai dari SMA hingga perguruan tinggi, mengadakan pertemuan dengan lembaga studi yang ada di wilayah akreditasi. Memanfaatkan peran aktif alumni beasiswa WN setempat dalam berbagai kegiatan diplomasi Indonesia

Mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk memperkuat diplomasi publik 2

Peningkatan diplomasi ekonomi


Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan arus investasi, dan pariwisata ke Indonesia, serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil

Meningkatkan promosi TTI dengan melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha Indonesia dan negara akreditasi

Memperkuat Indonesia prospektif

Mengembangkan jejaring bisnis dan market intelligence produk Indonesia di negara akreditasi

diplomasi pada pasar

10

No.

3


Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora


Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan

Mendorong masuknya investasi asing pada sektorsektor prioritas bagi Indonesia, serta memfasilitasi dan mendorong serta melindungi investasi Indonesia di luar negeri. Perhatian khusus diberikan pada Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) bilateral serta kelanjutan perundingan perjanjian investasi Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur maritim serta pengelolaan kekayaan maritime

Mengupayakan pemberian perlindungan bagi penanam modal Indonesia di negara akreditasi

Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan Memperkuat sistem kelembagaan Perlindungan WNI/BHI di dalam negeri dan luar negeri dengan memperhatikan aspek pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection), dan perlindungan secara cepat dan tepat (immediate response) Mengoptimalisasikan langkahlangkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri

Meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di negara akreditasi

Meningkatkan promosi produk Indonesia di negara akreditasi

Meningkatkan koordinasi kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di negara akreditasi dan di dalam negeri

Meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus WNI dan BHI di negara akreditasi

11

No.

4


Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi

Strategi Kemenlu

Strategi Perwakilan

Memperkuat sinergi dalam Perlindungan WNI di luar negeri dengan Komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dan pemberdayaan Diaspora dan Masyarakat Madani

Memberdayakan diaspora Indonesia dalam rangka perlindungan WNI dan BHI di negara akreditasi

Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja, dan tata kelola Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Memperkuat sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan dukungan IT Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi berdasarkan IT Master Plan Kementerian Luar Negeri Meningkatkan anggaran Kementerian Luar Negeri dan memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja

Menyusun alur kerja yang lebih efektif dan efisien di perwakilan RI

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja Kementerian Luar Negeri Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan


Memanfaatkan sistem IT yang ada guna menunjang kinerja perwakilan RI Memanfaatkan IT Master Plan Kemlu untuk diterapkan di perwakilan RI Memanfaat penggunaan anggaran yang berbasis kinerja secara maksimal Mengupayakan pembaruan sarana dan prasarana di perwakilan RI Mengupayakan kepatuhan terhadap pengelolaan anggaran dan asset negara

12

Lampiran II: Matriks Target Kinerja

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) Meningkatny a dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

Target Indikator 2015

2016

2017

Persentase 100% penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional, akuntabel (sesuai peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna) Penyelenggar Terselenggar Jumlah hubungan aan diplomasi anya dan kerjasama dan kerja peningkatan bidang politik, sama pelaksanaan ekonomi dan internasional diplomasi dan sosial budaya Perwakilan RI kerja sama melalui Perwakilan internasional RI di luar negeri di perwakilan RI

100%

100 %

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri


Alokasi (Rp)

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

21.445. 270.000

23.589. 797.000

25.948. 776.70 0

28.543. 643.700

31.398. 008.070

13

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)

Target Indikator

Jumlah upaya mendapatkan dukungan terhadap pencalonan RI di organisasi internasional Jumlah pernyataan dukungan terhadap NKRI Jumlah delegasi/tamu yang difasilitasi Jumalah penyelesaian kasus yang WNI/BHI di luar negeri Persentase pelayanan kekonsuleran yang diberikan kepada WNI/BHI di luar negeri


Alokasi (Rp)

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

2015

2016

2017

2018

2019

14

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)

Target

Alokasi (Rp)

Indikator 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase 100% terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor Peningkatan Meningkatny Tingkat 100% sarana dan a kualitas dukungan sarana prasarana dukungan dan prasarana aparatur sarana dan aparatur Kementerian prasarana Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Luar Negeri Peningkatan Terlaksanany Jumlah 100% sarana dan a peningkatan pembangunan/pen prasarana sarana dan gadaan/peningkat perwakilan RI prasarana an gedung di luar negeri perwakilan RI kantor/Wisma Duta dan gedung lainnya Jumlah 100% pengadaan/pening katan mekanikal elektrik/peralatan dan mesin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


2015

2016

2017

2018

2019

275.99 3.000

303.59 2.300

333.95 1.530

367.34 6.683

404.08 1.351

15

Perhitungan Indeks Peningkatan Kegiatan Diplomasi dan Kerja Sama International No 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Jumlah hubungan dan kerjasama bidang politik, ekonomi dan sosial budaya melalui Perwakilan RI di luar negeri Jumlah upaya untuk mendapatkan dukungan terhadap pencalonan RI di organisasi internasional Jumlah pernyataan dukungan terhadap NKRI Jumlah delegasi/tamu yang difasilitasi Jumalah penyelesaian kasus yang melibatkan WNI/BHI di luar negeri Persentase pelayanan kekonsuleran yang diberikan kepada WNI/BHI di luar negeri Persentase terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor

No 1

2

3 4 5 6 7

Indikator

Target PK

Jumlah hubungan dan kerjasama bidang politik, ekonomi dan sosial budaya melalui Perwakilan RI di luar negeri Jumlah upaya untuk mendapatkan dukungan terhadap pencalonan RI di organisasi internasional Jumlah pernyataan dukungan terhadap NKRI Jumlah delegasi/tamu yang difasilitasi Jumlah penyelesaian kasus yang melibatkan WNI/BHI di luar negeri Persentase pelayanan kekonsuleran yang diberikan kepada WNI/BHI di luar negeri Persentase terselenggaranya operasional dan pemeliharaan kantor Total target Indeks

12


Proyeksi Nilai Capaian PK Capaian PK 10 10/12 x 100% = 0,83

Bobot 40 15 10 5 10 10 10

40

Target Indeks 33,3

Bobot

7

6

6/7 x 100% = 0,85

15

12,85

4 5 5

2 4 4

2/4 x 100% = 0,5 4/5 x 100% = 0,8 4/5 x 100% = 0,8

10 5 10

5 4 8

485 orang

100%

1

10

10

12 bulan

100%

1

10

10 83,15

16

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KBRI HARARE

Recommend Documents