RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE 2013 - 2018

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015

Rencana Strategis BPBD Kab. Tanah Laut 2013 - 2018

1

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah di ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami telah dapat menyelesaiakan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Pelaihari 2013-2018. Rencana Strategis ( RENSTRA ) Merupakan salah satu bentuk Rencana atau Program yang akan kita laksanakan atau yang ingin kita capai selama kurun waktu dalam satu Tahun sampai lima Tahun secara sistimatis dan berkesenambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi/lembaga yang dipimpinnya. Rencana strategis ini merupakan perwujudan komitmen yang dilaksanakan secara partisipatif, komitmen tersebut didasarkan kepada upaya untuk menciptakan terselenggaranya penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Pelaihari melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), antara lain untuk membangun system akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah kota Pelaihari. Rencana Strategis ini merupakan formulasi dasar-dasar kebijakan Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Pelaihari, untuk tahun 20132018 yang perlu dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.; 1. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dengan penyusunan program dimasa yang akan datang. 3. Sebagai wujud pertangung jawaban Kepala Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Pelaihari Penuh Kepada Bupati kabupaten Tanah Laut.


2

Dalam Penyusunan RENSTRA ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan,untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.


3

Daftar Isi KATA PENGANTAR ...................................................................................... 2 BAB I ............................................................................................................ 5 PENDAHULUAN ............................................................................................ 5 1.1 Latar Belakang...........................................................................................................5 1.2 Landasan Hukum .....................................................................................................6 1.3 Sistematika Penulisan...........................................................................................10 BAB II ........................................................................................................ 11 GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................................. 11 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD ...................................................................11 2.2 Sumber Daya SKPD ...............................................................................................13 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................................15 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .......................15 BAB III ....................................................................................................... 18 ISU-ISU STRATEGIS ................................................................................... 18 BERDASARKAN TUGAN DAN FUNGSI......................................................... 18 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD ........18 3.2 Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. ......................................................................................................20 3.3 Penetuan Isu Strategis ..........................................................................................21 BAB IV ....................................................................................................... 23 VISI DAN MISI TUJUAN .............................................................................. 23 STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................................................................... 23 4.1 Visi dan Misi SKPD ................................................................................................23 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.............................................23 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD .............................................................................24 BAB V ......................................................................................................... 27 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, ....................................................... 27 INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN ............................................. 27 DAN PENDANAAN INDIKATOR .................................................................... 27 BAB VI ....................................................................................................... 29 INDIKATOR KINERJA SKPD ........................................................................ 29 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................ 29 BAB VI ....................................................................................................... 31 PENUTUP.................................................................................................... 31


4

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta

mengembangkan

kreatifitas,

inisiatif

dan

prakarsa

dalam

pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi,terlayani dalam mengakses atau

berpartisipasi

dalam

proses

pembangunan

mulai

dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan

karena

adanya

regulasi

dari

pemerintah,

seperti

undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah, Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif. Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis

masyarakat

menyeluruh,

dan

Kabupaten

berlangsung

Tanah secara

Laut

terarah,

terpadu,

berkesinambungan,

maka

disusunlah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018 sebagai bagian dari RPJMD yang

filosofi

dari

kedua

ketentuan

tersebut

diatas,

terutama

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD)

merupakan

dokumen

perencanaan

resmi

SKPD

yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :


5

1.1.1

Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun ke depan.

1.1.2

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Demikian pula Renstra Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Tanah

Laut,

merupakan

dokumen

Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstar Badan penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang penanggulangan bencana yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.2

Landasan Hukum Landasan

idiil

Renstra

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 2945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah

Undang-Undang

Nomor

27

Tahun

1959

tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Peraturan

Pemerintah

Nomor

21

Tahun

2008

tentang

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara


6

Republik Indonesia tahun

2008 nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 4. Peraturanpemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, tentang Peran serta lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah dalam penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Kepala badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008, tentang Operasi dan tata kerja badan nasional Penanggulangan Bencana; 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah; 8. Peraturan kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana nomor 10 tahun 2008,tentang Pedoman Komando tanggap darurat. 9. Peraturan Pemerintah Kabupaten tanah laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. 10.

Peraturan Persiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah laut disusun dimaksud untuk menyediakan acuan bagi dinas dan instansi terkait serta masyarakat sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Adapun

maksud

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut ini adalah sebagai roadmap dalam mencapai tujuan pembangunan jangka Menengah Daerah 2013-2018 dari aspek penanggulangan bencana Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD

yang disusun setiap tahun

sebagai bentuk operasionalisasi strategi-strategi untuk mencapai visi organisasi yang akan dipaparkan dalam rencana Stategis ini.


7

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah : 1.2.1

Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan.

1.2.2

Menyediakan

dokumen

dan

acuan

resmi

bagi

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya, yang akan dibiayai oleh APBD II, APBD I dan sumber pembiayaan APBN , BUMN, maupun masyarakat. 1.2.3

Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada masa lima tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan

tercapainya

visi

dan

misi

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.2.4

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk memahami, menyesuaikan, dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Laut adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen induk arah dan kebijakan

pembangunan

disinkronkan

dengan

5

tahun

Rencana

ke

depan

Strategis

(2013-2018), Badan

juga

Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Rencana Strategis BPBD Kab. Tanah Laut 2013 - 2018

8

Daerah Provinsi Kal-sel, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018, dengan demikian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah

Laut

berupaya

memadukan

dan

menselarakan

rencana

pembangunan Penanggulangan Bencana nasional, Provinsi, dengan pertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Adapun skema hubungan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1. Gambar 1. Skema Hubungan Renstra SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Laut dengan Dokumen Perencanaa Lainnya.

RPJP NASIONAL RENSTRA BNPB

RPJPD PROVINSI

RPJPD KAB.TANAH LAUT

RPJMD KAB.TANAH LAUT


RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN

RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

9

1.3

Sistematika Penulisan Renstra Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan sistematika penulisan sabagai berikut : BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

: GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD

2.2

Sumber Dana SKPD

2.3

Kinerja pelayanan SKPD

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

BAB IV

BAB V

Isu Strategis

: VISI DAN MISI TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD

: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI

: PENUTUP


10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur SKPD 2.1.1 Tugas Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tercantum dalam

peraturan

Pembentukan

daerah

Badan

No.

10

tahun

Penanggulangan

2013

tentang

Bencana

Daerah

Kabupaten Tanah Laut. Tugas tersebut adalah : a. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. b. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana,

bencana

penanganan

yang

mencakup

darurat,

pencegahan

rehabilitasi,

serta

rekontruksi secara adil dan setara; c. Menyusun dan menetapkan prosuder tetap penanganan bencana; d. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; e. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan; f.

Melaksanakan,

mengendalikan

pengumpulan

dan

penyaluran bantuan uang dan barang; g. Mempertanggungjawabkan

penggunaan

anggaran

yang

diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumbangan pihak lain yang sah serta tidak meningkat; h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan; dan i.

Melaporkan

penyelanggaraan

penanggulangan

bencana

kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi darurat bencana


11

2.1.2

Fungsi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam

peraturan

Pembentukan

daerah

Badan

No.

10

tahun

Penanggulangan

2013

tentang

Bencana

Daerah

Kabupatan Tanah Laut. Fungsi BPBD adalah: a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efesien; dan b. Pengoordinasian

pelaksana

kegiatan

penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh 2.1.3 Struktur Organisasi SKPD Struktur

Organisasi

BADAN

PENANGGULANGAN

BENCANA

DAERAH diatur dalam pasal 26 sd pasal 26f dalam peraturan daerah No. 10 tahun 2013 Menurut pasal 26f struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara exofficio dijabat oleh Sekretaris Daerah


12

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BPBD

KEPALA PELAKSANA

Sekretaris KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.2

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PENCEGAHA

KEDARURAT

REHABILITASI

N DAN

AN DAN

DAN

LOGISTIK

REKONTRUKSI

KSEISPAGAA Sumber Daya N SKPD 1.2.1. Sumber Daya Manusia

Menurut analisa jabatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 15 pegawai untuk kegiatan pelaksana dari: a. Kepala Pelaksana 1 orang; b. Sekretaris c. Kepala Seksi Pencegahaan dan Kesiapsiagaan d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi f. Rincian jenjang pendidikan pegawai BPBD

adalah

sebagai berikut:


13

No.

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH PEGAWAI

1.

Master (S2)

0 orang

2.

Sarjana (S1)

5 orang

3.

D3

1 Orang

4.

SMA

6 orang

5.

SMP

2 orang

6.

SD

1 orang

g. Kelompok PTT 43 orang terdiri dari: 1. Petugas Damkar 35 orang 2. Petugas Pusdalops 4 orang 3. Petugas Jaga Gudang 1 orang 4. Petugas Kebersihan 2 orang 5. Petugas jaga malam 1 orang. 2.2.2

Sarana dan Prasana Gedung kantor sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menempati gedung

Aula

Kesbangpol dengan luas bangunan ± 144 m2 yang beralamat di Jalan Syahrani Pelaihari. Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa ruangan yang masih dapat difungsikan seperti tabel 1. Tabel 1.

Ruangan Kantor Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

No

JENIS RUANGAN

JUMLAH SATUAN

1.

Kepala Badan

1

Ruang

Darurat

2.

Sekretariat

1

Ruang

Bersatu dengan Kepala Seksi berserta verifikasi dan honor -honor

3.

Ruang jaga PMK

1

Posko

Cukup memadai bersatu dengan ruang bendahara


KONDISI

14

4.

2.3

Kamar mandi

2

Ruang

darurat

Kinerja Pelayanan SKPD Pelayanan tahun 2014 lebih bersifat parsial dan belum terencana dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh anggaran dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut di tetapkan sebelum lahirnya Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2013 tentang Pembentukan

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

yang

mengakibatkan tidak didukungnya tujuan organisasi dengan anggaran biaya yang sudah ditetapkan, sehingga, kinerja pelayanan 2014 masih jauh panggang dari api karena proses penganggaran yang mendahului Perda menyebabkan tidak mengakomodir sebagian amanat Perda. Kabupaten Tanah Laut memiliki 5 ancaman bencana: longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringa, dan kebakaran. Walaupun Tanah Laut adalah daerah yang rawan bencana, sulit untuk mengukur kinerja pelayan BPBD dalam penanggulangan bencana. Karakteristik satu jenis bencana yang berbeda dengan bencana yang lain sehingga penangannya berbeda. Selain itu becana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Salah satu kinerja yang dapat diukur pada tahun 2014 adalah penanggulangan Kebakaran karena tugasnya ikut dilimpahkan ke BPBD mampu memenuhi SPM dalam penanggulangan kebakaran yang tidak tertangani di luar Wilayah Manajemen

Kebakaran

(WMK)

akibat

keadaan

geografis

dan

keterbatasan tenaga dan peralatan. Untuk saat ini di kabupaten Tanah Laut hanya memiliki 1 wilayah manajemen kebakaran saja. 2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4.1 Tantangan Semakin

disadari

dampak

dari

kejadian

bencana

serta

meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun-ke tahun Rencana Strategis BPBD Kab. Tanah Laut 2013 - 2018

15

di kabupaten Tanah Laut membuat penanggulangan bencana menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan. Oleh sebab tersebut pemerintah kabupaten Tanah Laut membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang diharapkan menjadi SKPD sentral dalam upaya penanggulangan bencana. Selain

meningkatnya

kabupaten

Tanah

kuantitas laut

jumlah

kedepan

kejadian

memiliki

bencana,

kompleksitas

permasalahan yang meningkat akibat pembangunan, oleh sebab itu upaya penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan yang strategis. Meskipun ada beberapa rencana kerja tahun 2014 yang sudah terlaksana, secara umum pelaksanaan penanggulangan bencana 2014 bisa dikatakan masih jauh panggang dari api. Masalah di tahun 2014 masih berkutat pada hal-hal terkait kelembangan. Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan upaya penanggulangan bencan. Ada beberapa mimpi dari upaya penanggulangan bencana di kabupaten Tanah Laut ke depan. a. Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan. b. Ada upaya yang terintegrasi dalam pra, saat, dan pasca bencana antara pemerinta, masyarakat dan swasta. c. Merubah pendekatan resposive menjadi perubahan preventif untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana. 2.4.2 Peluang Peluang

badan

penanggulangan

bencana

daerah

dalam

penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanah Laut masih terbuka sangat lebar, banyaknya kejadian bencana sadikit banyak membuat Penanggulangan Bencana menjadi bagian tidak terpisahkan

dalam

penanggulangan

pembangunan.

bencana

bisa

Perubahaan

paradigma

diupayakan/direncaka,

tidak

gobyakan setelah terjadi bencana baru bertindak. Karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehennsif,


16

simultan dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana. Dampak

dari

perubahan

paradigma

tersebut

membuat

penanggulangan bencana direncanakan secara baik dari tahap pra bencana, pada saat terjadi bencana, dan pasca bencana. Dalam tahap pra bencana, berupa program dan kegiatankegiatan yang bersifat mitigasi dan pengurangan resiko bencana, mengingat bencana tak dapat dihindarkan. Pada saat terjadi bencana, Penanggulangan Bencana harus memiliki kapasitas dan sistem yang sudah handal, kegiatan-kegiatan pada saat terjadi bencana berupa kegiatan yang bersifat respon kedaruratan untuk penyelamatan korban, harta benda dan pemenuhan dasar korban bencana. Setelah semua teratasi, dimulailah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebelumnya belum dilakukan oleh pemerintah dimanfaatkan

Kabupaten untuk

Tanah

Laut.

menciptakan

Peluang

program

yang

bisa

penaggulangan

bencana yang handal adalah: a. Program pencegahan dini bersifat lintas SKPD dimana semua SKPD diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; b. Program

tanggap

darurat

meliputi

kedaruratan

dan

manajemen logistik; c. Program

rehabilitasi

dan

rekontruksi

berupa

fasilitasi

rehabilitasi dan rekontruksi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik sekaligus upaya melakukan mitigasi bencana.


17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAN DAN FUNGSI

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan

peluang

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang. 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah SKPD baru, belum genap setahun menjalankan fungsi penanggulangan bencana. Bisa dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai

tugas penunggalangan bencana bukan saja dari 0

(nol) tetapi beranjak dari – (minus). Berbagai macam kejadian dan dampak bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Badan Penaggulangan Bencana Daerah. Belum lagi kejadian bencana pasca lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah sangat mengurus berbagai sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagai SKPD baru dengan tugas yang demikian berat. Semuanya dijalani dengan trial dan error. Berbagai

permasalahan

yang

masih

dihadapi

oleh

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah; 3.1.1

Di Aspek Kebijakan Penanggulangan Bencana: a. Belum adanya landasan hukum berkait penganggulangan bencana yang komprehensif di kabupaten Tanah Laut. b. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan preventif.


18

c. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di kabupaten Tanah Laut rentan bencana. d. Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional,

perlu

sinkronasi

program

dan

kegiatan

berkait pengurangan resiko bencana. 3.1.2

Dalam aspek kelembagaan. a. Belum

lengkapnya

unsur

kelembagaan

yaitu

unsur

pengaruh. b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri,

sehingga

masih

banyak

belajar

untuk

melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal. c. Belum adanya aspek aspek penunjang kelembagaan seperti: PUSDALOPS, TRC, dll. d. Belum adanya program kebencanaan di SKPD lain (overlapping) dan tidak sinkron. e. Fungsi penanggulangan bencana yang berpindah dari SATLAK PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tanah Laut. 3.1.3

Dalam aspek ketugasan: a. Upaya penanggulangan bencana masih bisa disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tida ada perkecualian. b. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiap-siagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni. c. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar. d. Masih minimnya relawan siaga bencana.


19

e. Rehabilitasi

dan

rekontruksi

yang

sekiranya

akan

membutuhkan biaya yang cukup besar. f. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosuder, peralatan, sarana dan prasarana1 dan personil. g. Laporan kejadian bencana yang masih belum mutakhir, sehingga

menyulitkan

proses

tanggap

darurat

dan

rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

3.2

Telaan

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah

“Tanah Laut Berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel,

dan

Terunggul

(BerKaRAkTer)”Visi

Kabupaten Tanah Laut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Untuk mencapai visi kabupaten Tanah Laut tahun 2018, maka dirumuskan 10 misi pembangunan sebagai berikut: 3.2.1

Peningkatan dan pengembangan nilai nilai agama dalam praktek bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat.

3.2.2

Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industri, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.

3.2.3

Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.

3.2.4

Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah.

3.2.5

Pengembangan potensi pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di Kalimatan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.


20

3.2.6

Reformasi

birokrasi,

peningkatan

pelayanan

publik

dan

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. 3.2.7

Pengembangan

inovasi,

tehnologi,

budaya,

dan

kreatifitas

daerah. 3.2.8

Peningkatan pembinaan generasi muda dan pengembangan kepemimpinan daerah.

3.2.9

Peningkatan penyelamatan dan kelestarian lingkungan.

3.2.10 Pengentasan kemiskinan.

Oproperasionalisasi tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 selaras dengan misi ke-2, 5 dan 6. 1Melengkapi

berbagai sarana kebutuhan operasional kantor untuk menunjang penyelesaian ketugasan Penanggulangan Bencana 3.3

Penetuan Isu Strategis Isu-isu strategis penanggulangan bencana: 3.3.1

Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventiv, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat didalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.

3.3.2

Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan komperhensif dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun

masyarakat.

Penanggulangan

bencana

adalah

tanggung jawab pemerintah/Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penaggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten Tanah Laut. 3.3.3

Perlunya system penanggulangan bencana yang handal. Upaya penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang


21

mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana. 3.3.4

Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak dan elemen yang berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.

3.3.5

Terakhir dan terpenting, penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupatan Tanah Laut. Bila melihat rencana pembangunan kedepan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah yang berpotensi terjadi

bencana. Hal

perencanaan

yang

perlu

dipertimbangkan

pembangunan

yang

mengurangi

adalah

kerentanan

terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunanpembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana terjadi keunduran pembangunan.


22

BAB IV VISI DAN MISI TUJUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi SKPD 4.1.1

Visi Mewujudkan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan Tanah Laut Dalam Menghadapi Bencana.

4.1.2

Misi a. Melindungi masyarakat dari ancamanan bencana melalui pengurangan resiko bencana di segala aspek. b. Membangunan

sistem

dan

penguatan

kapasitas

penanggulangan bencana yang handal. c. Menyelanggarakan

penanggulangan

bencana

secara

terencana, terpadu dan menyeluruh. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah mewujudkan ketangguhan kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan kabupaten Tanah Laut untuk mampu melenting dari keterpurukan akibat bencana kearah pembanguan yang lebih baik. Tujuan tersebut bermuara

kepada

upaya

melindungi

masyarakat

dari

ancaman

bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan prilaku suar bencana. Serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal. Sasaran dari tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah: 4.1.1

Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah, swasta, masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.


23

4.1.2

Terwujudnya sistem penanganan darurat bencana melalui koordinasi,

peningkatan

sumber

daya

pendukung

dan

manjemen logistic yang efektif dan efisien. 4.1.3

Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekontruksi yang lebih baik.

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, setidaknya diperlukan 3 strategi yang didukung formalisasi kebijakan yang membuat masyarakat tangguh dan mampu menghadapi bencana. Strategi tersebut adalah: 4.3.1

Melindungi

masyarakat

dari

ancaman

bencana

melalui

pengurangan resiko bencana di segala aspek. Upaya tersebut harus didukung dengan segala kebijakan. a. Mewujudkan pemerintah,

kesiapsiagaan lembaga

seluruh

swasta

dan

komponen masyarakat

baik dalam

menghadapi ancaman kemungkinan terjadi bencana secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. b. Melibatkan masyarakat dalam subjek dan obyek dalam upaya penanggulangan bencana. 4.3.2

Membangun sistem dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana yang handal dengan kebijakan: a. Mewujudkan,

kepekaan,

ketangguhan

dan

partisipasi

masyarakat secara melembaga penanggulangan bencana. b. Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten instansi

dalam

penanggulangan

pemerintah,

swasta,

bencana,

akademisi,

baik

dari

TNI/POLRI,

maupun NGO nasional internasional. 4.3.3

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyuluruh dengan kebijakan: a. Melaksanakan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana dalam

upaya

pemulihan

kehidupan

dan

penghidupan

masyarakat.


24

b. Membangun jejaring dengan lembaga yang terkait dan kompeten dalam rehabilitasi dan rekontruksi bencana. Secara umum strategi BPBD dalam mencapai visi dan misi dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut: 4.3.4

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. b. Kegiatan

pencegahan

dan

penanggulangan

bahaya

kebakaran. c. Kegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan bahaya kebakaran. 4.3.5

Program pencegahan dini (Program Lintas SKPD) a. Kegiatan pengembangan sistem kesiapsiagaan bencana. b. Kegiatan

pengembangan

intergrasi

/

sinkronisasi

penanggulangan bencana dalam pembangunan. c. Program

pengembangan

sistem

pengurangan

resiko

bencana. d. Kegiatan

penguatan

/

pengembangan

kapasitas

kelembagaan penanggulangan bencana. e. Kegiatan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat f. Kegiatan sosialisasi dan pematauan potensi bencana. g. Kegiatan gladi lapang / simulasi penanggulangan bencana. h. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk pengurangan resiko bencana. i. Pemberdayaan PUSDATIN / PUSDALOPS. j. Fasilitas dan koordinasi pengurangan resiko bencana.

4.3.6

Program tanggap darurat. a. Kegiatan layanan pertolongan korban bencana. b. Pemberdayaan relawan dalam tanggap darurat. c. Kegiatan

pengembangan

pemenuhan

kebutuhan

dasar

tanggap darurat. d. Kegiatan pelayanan kelompok rentan. e. Kegiatan penilaian kerusaka, kerugian dan prasarana.


25

f. Kegiatan manajemen distribusi logistic dan prasarana. g. Fasilitasi

dan

koordinasi

pengelolaan

tanggap

darurat

bencana 4.3.7

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi. a. Fasilitas

dan

koordinasi

rehabilitasi

dan

rekonstruksi

bencana. b. Kegiatan

rehabilitasi

dan

rekontruksi

korban

bencana

dan

rekontruksi

korban

bencana

dibidang fisik. c. Kegiatan

rehablitasi

dibidang non fisik. d. Pemberdayaan

masyarakat

dalam

rehabilitasi

dan

rekontruksi akibat bencana. e. Kegiatan pengembagan mutu rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. f. Kegiatan penguatan kearifan lokal dalam rehabilitasi dan rekontruksi.


26

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR

Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2013-2018 yang menjadi Pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan oleh seluruh Aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk periode pelaksanaan selama 5 tahun, yang menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Tanah Laut setiap tahunan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalamnya, namun BPBD Kabupaten telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Tanah laut. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan seluruh karyawan / karyawati BPBD Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan program ini sehingga dapat berhasil

dengan

baik.

Dengan

demikian

hasil

pembangunan

bidang

penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pascabencana dapat dinikmati secara lebih adil dan merata untuk masyarakat kita yang belum terkena bencana dengan mayarakat yang terkena bencana. Berdasarkan latar belakang, tugas dan fungsi BPBD Provinsi serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanah Laut diharapkan agar : Rencana Strategis BPBD Kab. Tanah Laut 2013 - 2018

27

a. Semua

Aparatur

melaksanakan

BPBD

materi

Kabupaten

Rencana

Tanah

Strategis

ini

Laut secara

berkewajiban konsisten

dan

bertanggungjawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah semua potensi yang dimiliki, berdaya guna dan berhasilguna serta berkelanjutan. b. Dalam perumusan Visi BPBD Kabupaten adalah untuk dapat mendukung Bupati Tanah Laut dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah. c. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tanah Laut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahun selama lima tahun dan menjadi acuan

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran,

serta

menjadi

dasar

penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanah Laut dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. d. Agar visi dan misi yang disepakati dapat terwujud, maka BPBD Kabupaten harus lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat baik yang tidak terkena bencana (rawan bencana) maupun masyarakat yang terkena bencana, sinergi antar pelaku pembangunan, lintas kabupaten / kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak, guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Laut ini, penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Badan

Penanggulangan

Bencana

Kabupaten Tanah Laut dapat berlangsung secara efektif, efesien dan optimal sesuai

yang

dicita-citakan

bersama,

sesuai

dengan

fungsinya

yaitu;

Koordinasi, Komando dan Pelaksanaan.


28

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana strategis SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung

jawab

pemerintah

dalam

mengahadapi

berbagai

kebutuhan

masyarakat yang mengedapankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan ketertiban lebih banyak para pelaku-pelaku

pembangunan

(stake holder)

dalam

menciptakan

Good

Governament sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar diterapka. Rencana strategis nantinya akan dipakai pedoman rencana kerja (renja) SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijaka, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah, maupun dengan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategis SKPD ditetapkan dengan peraturan pemimipin satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah. Naskah rencana Renstra SKPD ini selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Bappeda untuk di verifikasi.


29

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O 1

1

2

3

4

5

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2013

2 Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasa n informasi potensi bencana alam Terlaksananny a logistik bagi wilayahwilayah kecamatan yang terkena bencana Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan bencana yang terjadi setiap saat 11 Kecamatan Terlaksananya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di kabupaten tanah laut Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

3 Diperlukan kerjasama dari semua pihak baik aparat pemerintah maupun pihak swasta Diperlukan logistik untuk wilayah-wilayah rawan bencana

Diperlukan peran serta masyarakat

Diperlukan rakor dan sosialisasi dengan seluruh sticholder guna pengendalian bahaya kebakaran Diperlukan peran serta dinas instansi terkait dalam penanganan wilayah pasca bencana

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

4

5

6

7

8

9

100 %

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

20%

Tercapainya mobilisasi logistik ke wilayah-wilayah yang terkena bencan dengan cepat, tepat dan efektif

70%

20%

80%

20%

90%

20%

95%

20%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Terlaksananya pelatihan dan tersedianya SDM yang siap berpartisipasi dalam pengendalian di 11 Kecamatan

75%

75%

80%

85%

85%

Terlaksananya pengendalian bahaya kebakaran

85%

Terkoordinasinya penanganan masalah bencana alam diwilayah rawan bencana

80%


82%

85%

85%

30

BAB VI PENUTUP

Agar tugas pokok dan fungsi satuan kerja terlaksana dengan baik diperlukan strategi perencanaan yang matang dengan memperhatikan asas kewenangan, efisiensi dan efektivitas serta asas aksesbilitas aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu disusun suatu perencanaan 5 (Lima) tahunan yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Renstra mempunyai fungsi sebagai acuan dan pedoman bagi segenap jajaran satuan kerja dalam menentukan langkah kegiatan operasional. Demikian Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dibuat dan disusun selanjutnya dapat digunakan

sebagai

Renstra

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah

Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018 dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana secara konsisten, disiplin, sinergis, proposional dan komunikatif sesuai tugas dan fungsi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik.


31

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT PERIODE

Recommend Documents