RENCANA STARTEGIS TAHUN

RRRPIUWHDLWEUIHFUI23RFHI3RU

RENCANA STARTEGIS TAHUN 2013 - 2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2013 – 2018

KATA PENGANTAR Perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdiri dari perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan tahunan. Dengan demikian rencana tahunan harus mengacu pada perencanaan jangka

menengah

dan

selanjutnya

perencanaan

jangka

menengah

mengacu

pada

perencanaan jangka panjang. Megacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, maka renstra ini disusun sebagai dokumen yang berisi arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicators) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun mendatang yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap sesuai skala prioritas. Dengan demikian, diharapkan, Renstra ini dapat dijadikan pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Disadari dalam penyusunan Renstra ini baik materi maupun teknis penyusunannya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan konstruktif guna perbaikannya. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga tersusunnya Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara 20013-2018. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteran, kemandirian dan daya saing masyarakat dan Daerah Sulawesi Tenggara.

Kendari,

Maret 2013

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Drs. H. BACHRUN, M.Si Pembina Utama Madya, Gol. IV/d NIP. 19570501 198607 1 001

i


Tahun 2013 – 2018

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………..

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….

ii

BAB I.

PENDAHULUAN………………………………………………………………….

1

1.1. Latar Belakang .....................................................................................

1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................

3

1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................

6

1.4. Sistematika Penulisan ..........................................................................

6

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ..............................................................

9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ......................................

9

2.2. Sumber Daya SKPD ..............................................................................

19

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .......................................................................

21

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .................

25

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI....................................................................

27

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ...................................................................................

27

3.2. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..

29

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/KL dan Renstra SKPD .........................

32

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ......................

33

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .......

37

4.1. Visi dan Misi SKPD .......................................................................

37

4.2. Tujuan dan Sasaran ......................................................................

38

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD .......................................................

39

i


Tahun 2013 – 2018

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...........................

43

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN ARAH RPJMD ....................................................................

47

BAB VII. PENUTUP………………………………………………………………………….

48

LAMPIRAN

i


Tahun 2013 – 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Paradigma Perencanaan Pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 1


Tahun 2013 – 2018

atau mungkin ditimbulkan. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Provinsi

Sulawesi Tenggara

mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu : a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (basic service) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (core competences) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya perencanaan strategis, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi. b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan Perencanaan strategis akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan perencanaan Strategis, Badan Penelitian dan Pengembangan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. c. Berorientasi pada masa depan Perencanaan Strategis memungkinkan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Perencanaan strategis memerlukan pengumpulan data dan informasi secara menyeluruh melalui penelitian dan pengembangan untuk kemudian menyiapkan kajian dan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang. d. Adaptif Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun

pendekatan

yang

digunakan

adalah

pendekatan

jangka

menengah.

Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terahadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis. 2


Tahun 2013 – 2018

e. Pelayanan Prima (Service Excelence) Dalam era globalisasi ini , pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu , dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder. f. Penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan Pemerintah yang bersih (clean goverment) Guna

mewujudkan

good

governance

perencanaan

strategis

harus

mengendepankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Paling tidak, ada tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memilik etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 1.2. Landasan Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3


Tahun 2013 – 2018

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009; 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20132018; 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara; 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Negara; 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 92, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) 18. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664); 4


Tahun 2013 – 2018

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009. 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013; 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan. 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Sulawesi Tenggara. 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang RPJMD Prov. Sultra 2013 – 2018. Dari uraian diatas, secara Yuridis Formal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi bagian integral dari pembangunan nasional malalui kebijakan Penguatan Otonomi Daerah.

5


Tahun 2013 – 2018

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018. Tujuan Secara Umum tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan

Pengembangan

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah : a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara; b. Sebagai Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi c. Sebagai

instrumen

dalam

mengukur

kinerja

pelayanan

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

6


Tahun 2013 – 2018

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/KL dan Renstra SKPD 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN ARAH RPJMD BAB VII. PENUTUP LAMPIRAN

7


Tahun 2013 – 2018

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan. Tugas pokok dan fungsi tersebut menggambarkan cakupan dan ruang lingkup yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap bagian/sub bagian organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, karena itu tugas pokok dan fungsi menjadi sangat strategis terhadap pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh segenap aparatur organisasi. Disamping itu posisi tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara berfungsi sebagai landasan formal dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara

mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dan membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat lainnya.

9


Tahun 2013 – 2018

Sekretaris Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara 1.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan, penyusunan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan administrasi, ketatalaksanaan,

kerumahtanggaan,

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan,

pemberian pelayanan administratif kepada kepala badan dan semua unsur dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan pelaksanaan tugas-tugas pimpinan pada saat kepala badan berhalangan. 2.

Sekretariat

dipimpin

oleh

seorang

Sekretaris

yang

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris mempunyai Fungsi : a.

Koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan peaporan pelaksanaan program kegiatan;

b.

Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

c.

Pengelolaan/pelayanan

administrasi

umum,

kepegawaian,

keuangan,

ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan, serta kerumahtanggaan; d.

Pelaksanaan tugas-tugas pimpinan pada saat Kepala Badan berhalangan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dibantu oleh 3 unit Eselon IV, yaitu : 1.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; a.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

b.

Sub bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

mengkoordinasikan

anggaran

serta

penyusunan

pengawasan,

perencanaan

monitoring,

evaluasi

program dan

dan

pelaporan

pelaksanaan program kegiatan. 2.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; a.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

10


b.

Tahun 2013 – 2018

Sub bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, akuntansi, perbendaharaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta inventarisasi perlengkapan serta aset kantor.

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

b.

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

ketatausahaan,

kepegawaian,

kerumahtanggaan,

pengembangan

Standar

administrasi

Pelayanan

umum

Minimal

dan

(SPM),

pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Bidang Ekonomi dan Keuangan a.

Bidang ekonomi dan keuangan mempunyai Tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan keuangan;

b.

Bidang ekonomi dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan Tugas, Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai Fungsi : a. Pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan keuangan; b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang ekonomi dan keuangan; c. Pelaksanaan sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam peningkatan bidang ekonomi dan keuangan; d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi dan keuangan dengan instansi terkait; e. Penyusunan laporan hasil penelitian bidang ekonomi dan keuangan; f.

Pengkajian masalah-masalah aktual dan strategis dibidang ekonomi dan keuangan.

Bidang Ekonomi dan Keuangan dibantu Unit Eselon IV yaitu : 1.

Sub Bidang Ekonomi Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sub bidang ekonomi mempunyai tugas : a.

Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi; 11


b.

Tahun 2013 – 2018

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi;

c.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang ekonomi;

d.

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan/peningkatan dibidang ekonomi;

e.

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang ekonomi;

f.

Melakukan pengkajian atas masalah-masalah aktual dan atau strategis dibidang ekonomi.

2.

Sub Bidang Keuangan Sub Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas : a.

Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan;

b.

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan;

c.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang keuangan;

d.

Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dibidang keuangan;

e.

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang keuangan;

f.

Melakukan pengkajian atas masalah-masalah aktual dan atau strategis dibidang keuangan.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup;

b.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

12


Tahun 2013 – 2018

Dalam melaksanakan Tugas Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai Fungsi : a.

Pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya dan Lingkungan Hidup;

b.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang terkandung di darat, laut dan udara;

c.

Pelaksanaan sosialisasi hasil-hasil penelitian;

d.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian dibidang sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dengan instansi terkait;

e.

Penyusunan laporan hasil penelitian dibidang sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;

f.

Melakukan pengkajian atas masalah-masalah aktual dan atau strategis yang berkaitan dengan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup.

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dibantu Unit Eselon IV yaitu : 1.

Sub Bidang Sumber Daya Alam Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Sub bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas : a.

Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penelitian dan survei potensi sumber daya alam yang terkandung di darat, laut dan udara;

b.

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan sumber alam yang terkandung di darat, laut dan udara;

c.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait;

d.

Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembanganpotensi sumber daya alam yang terkandung di darat, laut dan udara;

e.

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan sumber daya alam;

f.

Melakukan pengkajian atas masalah-masalah aktual dan atau strategis yang berkaitan dengan sumber daya alam.

13


2.

Tahun 2013 – 2018

Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan Hidup Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan Hidup mempunyai tugas : a.

Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya Lingkungan Hidup;

b.

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya Lingkungan Hidup;

c.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait;

d.

Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dibidang sumber daya Lingkungan Hidup;

e.

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang sumber daya Lingkungan Hidup;

f.

Melakukan pengkajian atas masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya Lingkungan Hidup.

Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya 1. Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan

penelitian

dan

pengembangan

diBidang

Pemerintahan,

Kependudukan dan Sosial Budaya; 2. Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan Tugas Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya mempunyai Fungsi : a.

Pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan diBidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya;

14


b.

Tahun 2013 – 2018

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya;

c.

Pelaksanaan sosialisasi hasil-hasil penelitian;

d.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian diBidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya dengan instansi terkait;

e.

Penyusunan laporan hasil penelitian diBidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya;

f.

Melakukan pengkajian atas masalah-masalah aktual dan atau strategis yang berkaitan dengan Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya.

Bidang

Pemerintahan,

Kependudukan

dan

Sosial

Budaya

dibantu

Unit

Eselon IV yaitu : 1.

Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya. Sub bidang Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas : a.

Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang Pemerintahan dan Kependudukan;

b.

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang Pemerintahan dan Kependudukan;

c.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang Pemerintahan dan Kependudukan dengan instansi terkait;

d.

Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dibidang Pemerintahan dan Kependudukan;

e.

Menyusun

laporan

dan

rekomendasi

hasil-hasil

penelitian

dibidang

Pemerintahan dan Kependudukan; f.

Melakukan pengkajian atas masalah-masalah aktual dan atau strategis yang berkaitan dengan Pemerintahan dan Kependudukan.

2.

Sub Bidang Sosial Budaya Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah

dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Bidang

Pemerintahan,

Kependudukan dan Sosial Budaya. Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas : 15


a.

Tahun 2013 – 2018

Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya;

b.

Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya;

c.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dibidang sosial budaya dengan instansi terkait;

d.

Melaksanakan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dibidang sosial budaya;

e.

Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang sosial budaya;

f.

Melakukan pengkajian atas masalah-masalah aktual dan atau strategis dibidang sosial budaya.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTEK 1.

Bidang

Pengkajian

dan

Pengembangan

IPTEK

mempunyai

tugas

mendokumentasikan dan mengPengembangan IPTEK kan hasil-hasil penelitian dan pengembangan; 2.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTEK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan Tugas Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTEK mempunyai Fungsi : a.

Mengumpulkan

data

dan

menyiapkan

bahan

penelitian,

pengkajian

dan

pengkajian

dan

pengembangan IPTEK; b.

Melaksanakan

pendokumentasian

hasil-hasil

penelitian,

pengembangan IPTEK; c.

Melakukan publikasi, sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan IPTEK;

d.

Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pengkajian dan pengembangan IPTEK ditingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota;

e.

Melakukan transformasi data hasil-hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan IPTEK ditingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota.

16


Tahun 2013 – 2018

Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTEK dibantu Unit Eselon IV yaitu : 1.

Sub Bidang Pengkajian IPTEK Sub Bidang Pengkajian IPTEK dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTEK. Sub Bidang Pengkajian IPTEK mempunyai tugas : a.

Mengumpulkan data-data penelitian dan pengkajian hasil-hasil Litbang;

b.

Melaksanakan Pengkajian IPTEK;

c.

Melakukan publikasi, sosialisasi dan diseminasi hasil-hasi Litbang;

d.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang Pengkajian IPTEK dengan instansi terkait;

e.

2.

Melakukan pengkajian IPTEK di wilayah kabuapaten/ kota.

Sub Bidang Pengembangan IPTEK Sub Bidang Pengembangan IPTEK dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTEK. Sub Bidang Pengembangan IPTEK mempunyai tugas : a.

Melakukan penyebarluasan Pengembangan IPTEK hasil-hasil Litbang;

b.

Melaksanakan Pengembangan IPTEK hasil-hasil Litbang;

c.

Melakukan publikasi, sosialisasi dan diseminasi hasil pengembangan IPTEK;

d.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama kegiatan Pengembangan IPTEK dengan instansi terkait;

e.

Melakukan transformasi data serta Pengembangan IPTEK hasil Litbang.

Unit Pelaksana Teknis Badan 1.

Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksanaan teknis badan secara operasional di lapangan;

2.

Kepala Unit Pelaksana Teknis badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

3.

Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

17


Tahun 2013 – 2018

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. 1.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

2.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk

oleh

Gubernur

dalan

dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 3.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

4.

Jenis jabatan fungsional datur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas : I.

Kepala Badan;

II. Sekretariat ; a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. III. Bidang Ekonomi dan Keuangan; a. Sub Bidang Ekonomi; b. Sub Bidang Keuangan. IV. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; a. Sub Bidang Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Sumber Daya Lingkungan Hidup. V. Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya; a. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan; b. Sub Bidang Sosial Budaya.

18


Tahun 2013 – 2018

VI. Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTEK; a. Sub Bidang Pengkajian IPTEK; b. Sub Bidang Pengembangan IPTEK . STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (PERGUB Nomor 12 Tahun 2012) KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KEPEND., PEM, & SOSBUD

SUB BAGIAN PENYS.PROGRAM EVAL DAN PELAPORAN

EKONOMI DAN KEUANGAN

BIDANG SDA DAN LINGK. HIDUP

SUB BIDANG EKONOMI

SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM

KEPENDDK. & PEMERINT.

SUB BIDANG PENGKAJIAN IPTEK

SUB BIDANG KEUANGAN

SUB BIDANG SBR. DY. LINGK. HIDUP

SUB BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

SUB BIDANG PENGEMBANGAN IPTEK

SUB BIDANG

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENGKAJIAN & PENG. IPTEK

UPTB

2.2. Sumber Daya SKPD Sumber Daya Aparatur Susunan organisasi kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan

Penelitian

dan

Pengembangan

Provinsi

Sulawesi

Tenggara

didukung

sumberdaya aparatur sebanyak 74 orang, terdiri dari 54 orang PNS dan 20 orang Non PNS yang berstatus honorer, dengan rincian:

19


Tahun 2013 – 2018

Berdasarkan Eselonering No

Jabatan Struktural

1

Eselonering

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepala Badan Sekretaris Kepala Bidang Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bidang Fungsional Non Struktural Non PNS Jumlah

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan

3

4

5

II a III a III a IV a IV a ----

1 0 3 2 3 1 12 11 33

0 1 1 1 5 0 24 5 38

2. Berdasarkan Golongan Ruang No

Golongan Ruang

1

2

1. 2. 3. 4. 5.

Golongan Ruang I Golongan Ruang II Golongan Ruang III Golongan Ruang IV Non Golongan Ruang Jumlah

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 3

4

0 3 13 6 11 33

0 8 23 2 5 38

3. Berdasarkan Pendidikan Formal No

Jenjang Pendidikan Formal

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2

Sekolah Dasar SLTP sederajat SLTA sederajat Sarjana Muda/Diploma Sarjana (S1) Magister (S2) Doktoral (S3) Jumlah

Jenis Kelamin PeremLaki-Laki puan 4

5

0 0 14 0 12 7 0 33

0 0 16 2 13 7 0 38

Aset yang dikelola Perlengkapan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimiliki saat ini diantaranya gedung kantor dengan konstruksi permanen berlantai 20


Tahun 2013 – 2018

satu, instalasi listrik, meubeleir, meja dan kursi untuk pejabat eselon dan staf maupun tenaga kontrak, lemari arsip, komputer dan printer, laptop, TV, kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta berbagai perlengkapan kantor lainnya. Perlengkapan Penunjang Operasional No

Sarana dan Prasarana

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Gedung Kantor Aula Kantor Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer PC Laptop Infocus Handy Camera Camera Digital Wareless Printer Brandkas Mesin Ketik Alat-alat Iptek AC Split Mesin Potong Rumput Alat-alat Dapur Meubelair Meja dan Kursi Rapat Meja dan Kursi Kerja Staf Meja dan Kursi Tamu

Jumlah Volume

Satuan

3

4

7 1 1 2 7 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 1 14 1 50 1

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Paket Unit Unit Paket Unit Set Unit Set

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

21


Tahun 2013 – 2018

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD................. Provinsi/Kab/Kota ....................................., 2013-2018

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

LANJUTAN TABEL 2.1

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rasio Capaian pada Tahun ke2008

2009

2010

2011

2012

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

22


Tahun 2013 – 2018

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD* ... .. Provinsi/Kab/Kota ........, 2008-2012

No.

Uraian

(1)

(2)

Anggaran pada tahun

Realisasi Anggaran pada tahun

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

LANJUTAN TABEL 2.2 No.

Uraian

(1)

(2)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata

2008

2009

2010

2011

2012

Anggaran

Realisasi

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

23


Tahun 2013 – 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan a) Masih adanya upaya terjadinya KKN dari penyedia barang/jasa maupun pengguna jasa dalam bidang penelitian. b) Masih kurangnya pemahaman para pelaksana dan pejabat berwenang dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, khususnya bidang penelitian. c) Perubahan tatanan organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten di era otonomi daerah. d) Belum terpenuhinya target pembinaan disebabkan adanya kegiatan di daerah

yang

waktu

pelaksanaanya

bersamaan

dengan

jadwal

pembinaan yang sudah direncanakan. e) Masih kurangnya pemahaman akan pentingnya hasil-hasil penelitian untuk diterapkan dalam sistem manajemen pemerintahan yang bermutu, bersih dan berwibawa. f)

Masih perlu ditingkatkan komitmen tinggi dalam penerapan manajemen mutu secara konsisten dan terpadu.

Peluang 1) Adanya

tuntutan

transparansi,

akuntabel,

bebas

KKN

dalam

pelaksanaan pengadaan, perlu di imbangi dengan pemahaman dan penguasaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

25


Tahun 2013 – 2018

Barang/Jasa Pemerintah, melalui kegiatan Pembinaan Teknis, baik di tingkat Pusat maupun daerah. 2) Tuntutan masyarakat akan mutu hasil-hasil penelitian yang berdampak kepada pemenuhan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (suistainable development). 3) Adanya komitmen pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memberantas KKN di segala bidang, termasuk dalam proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan penelitian atau evaluasi program yang bebas intervensi dari pihak manapun juga. 4) Adanya tawaran pelatihan dan kerjasama di bidang penelitian dengan lembaga terkait atau di lingkungan kementerian negara yang dapat meningkatkan kompetensi SDM di bidang penelitian. 5) Semakin tingginya kesadaran lembaga-lembaga penelitian terhadap pentingnya

hasil-hasil

penelitian

yang

mendukung

kebijakan

pemerintah dimasa sekarang maupun yang akan datang. 6) Tuntutan masyarakat akan reformasi dalam pelayanan kecepatan dan ketepatan mendapatkan Pengembangan IPTEK

(pelayanan prima)

melalui hasil-hasil penelitian. 7) Berkembangnya tata kelola Pengembangan IPTEK /data yang bermutu, bersih dan berwibawa melaui hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada umumnya dan Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

26


Tahun 2013- 2018

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1. Kondisi Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Saat ini

Akuntabilitas kegiatan penelitian dan pengembangan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan idealnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional peneliti. Kondisi internal kelembagaan menunjukkan bahwa sejak berdirinya sampai dengan tahun 2013, jumlah pejabat fungsional peneliti Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada. Kondisi ini menyebabkan

sebagian

besar

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan

masih

dikerjasamakan dengan lembaga penelitian dari Perguruan Tinggi dan organisasi Litbang lainnya. Selain belum adanya pejabat fungional peneliti, alokasi anggaran penelitian dan pengembangan belum mencukupi untuk mencakup keseluruhan isu-isu strategis serta data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Disisi lain berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2012 Tanggal 28 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara kedudukan Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai koordinator, fasilitator, dinamisator, maupun sebagai penggerak utama (primer mover) dalam penyediaan data dan informasi untuk perumusan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, rumusan peraturan perundangan yang ada belum sepenuhnya efektif untuk menempatkan Badan Litbang Provinsi Sulawesi Tenggara pada posisi tersebut sebagai akibat beberapa permasalahan, diantaranya pertama, masih kurangnya koordinasi kegiatan dari lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi pemerintah pusat di daerah yang dapat mengakibatkan tumpang tindihnya kegiatan litbang yang dilaksanakan ataupun topik kegiatan yang kurang sesuai dengan kebutuhan daerah kedua, tingkat partisipasi instansi pemerintah daerah dalam perumusan perencanaan kegiatan litbang maupun pendayagunaan hasil-hasil kegiatan litbang masih dirasakan kurang, hal ini ditandai dengan masih lemahnya koordinasi penyampaian kebutuhan nyata kegiatan litbang untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada masing-masing instansi 27


Tahun 2013- 2018

ketiga, masih adanya batasan-batasan yang memposisikan ruang lingkup kegiatan libang pada penyediaan data dan informasi semata, batasan tersebut telah menyebabkan orientasi kegiatan litbang pada Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaian besar terkonsentrasi pada lingkup penelitian kebijakan dan masih kurang pada kegiatan penelitian dasar (basic research) maupun penelitian terapan (applied research). 3.1.2. Kondisi Sumber Daya Aparatur Dalam Peningkatan Kompotensi Penelitian Untuk meningkatkan kemandirian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan maka jumlah pejabat fungsional peneliti dengan berbagai latar belakang dan disipilin ilmu mutlak diadakan, sehingga pada akhir tahun 2018 struktur kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara diproyeksikan akan terdiri dari 30 persen staf struktural/administratif dan 70 persen terdiri dari pejabat fungsional peneliti. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya peneliti, maka tenaga fungsional peneliti yang tersebar di beberapa organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disatukan

menjadi

pejabat

fungsional

peneliti

pada

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selaian itu, rekrutmen PNS akan langsung diarahkan pada profesi peneliti. Meningkatnya tuntutan transparansi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menghendaki kegiatan litbang yang berkelanjutan untuk menyediakan informasi yang akurat dari lapangan. Konseskuensi logis hal ini adalah tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan litbang. Mempertimbangkan keterbatasan anggaran dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, maka kegiatan litbang dapat ditingkatkan dengan membangun jejaring melalui

sharing

kegiatan

ataupun

pendampingan

dengan

Badan

Litbang

Kementerian/Lembaga yang bersumber dari APBN maupun kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun dengan provinsi lainnya. Paradigma baru yang perlu diadaptasikan kedalam pelaksanaan kegiatan litbang oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara terutama dalam jumlah kegiatan litbang yang proporsional antara basic research dan applied research untuk mengakselerasi transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat kepada 28


Tahun 2013- 2018

masyarakat maupun penyediaan data dan informasi dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan penetapan kebijakan-kebijakan strategis yang telah dutetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun isu-isu strategis yang membutuhkan penyediaan data dan informasi sesuai dengan dinamika pelaksanaan pemerintahan daerah maupun dinamika kehidupan ekonomi dan social masyarakat. Oleh sebab itu, penyediaan data dan informasi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah dutetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2013. 3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi

:

Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing Lima tahun ke depan, periode 2013 – 2018, akan terus dilakukan upayaupaya konkrit berupa peningkatan nilai tambah sumberdaya alam agar terwujudnya kesejahteraan, kemandirian dan daya saing masyarakat dan daerah ini. Kesejahteraan mengandung makna keamanan dan keselamatan, kesenangan hidup dan kemakmuran. Sedang sejahtera yang merupakan kata dasar dari kesejahteraan mengandung makna aman, sentosa dan makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran serta selamat tak kurang satu apapun. Mandiri mengandung makna tidak adanya ketergantungan pada orang lain. Mandiri juga mengandung makna sebagai bentuk pembelajaran untuk menuju proses pendewasaan dalam berpikir. Belajar untuk tidak tergantung dalam hal apapun meski saat lain dalam kondisi yang tidak memungkinkan masih bisa dibantu pada saat mendapat kesulitan.

Misi

:

1. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, 2. Pembangunan Ekonomi, 3. Revitalisasi Pemerintahan Daerah, 4. Memantapkan Pembangunan Kebudayaan Daerah serta

29


Tahun 2013- 2018

5. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Wilayah dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah sumberdaya alam. Maksud pelaksanaan Misi/Agenda Utama Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut : a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta iman dan taqwa. b. Pembangunan perekonomian pragmatis

Ekonomi; masyarakat

dengan

dimaksudkan secara

mendorong

nyata

untuk

membangun

melalui

usaha-usaha

pembangunan

sektor

riil,

dan

meningkatkan nilai tambah berdasarkan potensi yang berada di sekitarnya. c. Revitalisasi Pemerintahan Daerah; dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan

yang

transparan

dan

akuntabel,

serta

aparat

pemerintahan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat serta bersih dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme d. Pembangunan Kebudayaan; dimaksudkan untuk memperkokoh identitas dan jati diri, mengembangkan rasa perasatuan dan kesatuan, sumber inspirasi pembangunan serta mendorong sektor pariwisata yang berorientasi pada pengembangan sumberdaya potensi budaya setempat. e. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dasar, kewilayahan

serta

infrastruktur

pada

Kawasan

Strategis;

dimaksudkan untuk mengembangan infrastruktur wilayah secara terpadu, mengembangkan infrastruktur perekonomian yang mampu menciptakan

pusat-pusat

pertumbuhan

dan

simpul-simpul

perekonomian

serta pembangunan infrastruktur kawasan strategis

untuk mendukung peningkatan nilai tambah sumberdaya alam. Strategi

: 1.

Pembangunan yang bertumpu (People contered development)

2.

Pembangunan yang bertumpu (Growth center development)

pada pada

manusia pertumbuhan

30


Tahun 2013- 2018

3.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Sustainable development)

4.

Pembangunan yang bertumpu (Gender Mainstreaming)

pada

Pengarusutaman

gender

Kebijakan Dan Program Pokok : 1. Agenda Utama I Peningkatan Kualitas sumber daya Manusia 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat 2. Agenda utama II Pembangunan Ekonomi 1. Kualitas Sumberdaya Aparat 2. Peningkatan Pelayanan Prima 3. Agenda Utama III Revitalisasi Pembangunan Derah 1. Pembangunan Ekonomi,Peningkatan nilai tambah SDA Melalui pengembangan ekonomi rakyat dan investasi 4. Agenda Utama IV Menetapkan Pembangunan budaya Daerah 1. Pengembangan kerajinan rakyat 2. Halo Sultra 3. Pengembangan situs budaya dan daerah Tujuan Wisata 5. Agenda Utama V Pembangunan infra struktur kewilayahan dan infra sturktur kewilayahan dan infra struktur dasar 1. Infrastruktur Wilayah Terpadu 2. Infra struktur Kawasan Strategis

31


Tahun 2013- 2018

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/KL dan Renstra SKPD

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disusun sebagai dokumen rencana strategis yang menjadi acuan dalam keseluruhan proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk lima tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 sebagai pedoman dengan memperhatikan arahan-arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. Secara diagramatis hubungan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, dengan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya disajikan melalui bagan sebagai berikut :

RENSTRA KL

Dipedomani

DIACU

RPJPD

Dipedomani

RPJM NAS

DIPERHATIKAN

Dipedomani

RPJMD

dijabarkan

RKP

DISERASIKAN MELALUI

Dijabarkan

Dipedomani

RENSTRA SKPD

PEM PUSAT

Diacu

Dipedomani

RPJP NAS

RENJA KL

RKPD Diacu

Dipedomani

PEM DAERAH

RENJA SKPD

32


Tahun 2013- 2018

3.4. Telaahan RTRW Dan Kajian Lingkungan Hidup Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan pembangunan dengan memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya alam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan, terutama untuk memberikan jaminan akan keberlangsungan produksi dan pendapatan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan dengan hasil telaahan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, Didalamnya

terdapat

hal

pokok

yang

menjadi

tugas

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Sulawesi Tenggara lima tahun kedepan, yaitu Agenda III Revitalisasi Pembangunan Daerah. Beberapa isu-isu strategis yang menonjol di Provinsi Sulawesi Tenggara yang perlu mendapatkan perhatian serius antara lain : Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara tahun 2012 mencapai 17,05 persen atau sebesar 2.345.781 jiwa. 1.

ribu orang (sumber BPS), merupakan permasalahan daerah yang perlu segera dicarikan pemecahannya;

2.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sulawesi Tenggara tahun 2008 masih relatif tinggi, yakni sebesar 5,38 persen atau sebanyak 53,067 ribu orang (sumber BPS), hal tersebut sebagai akibat terbatasnya kesempatan kerja yang dihasilkan dari pertumbuhan lapangan usaha, kurangnya promosi untuk memperluas kesempatan kerja, belum terwujudnya iklim investasi yang ramah ketenagakerjaan serta masih banyaknya peluang kerja yang diisi tenaga kerja dari luar daerah sebagai akibat terbatasnya informasi pasar kerja dan bursa kerja, kurangnya fasilitasi antar kerja, belum maksimalnya peran fungsional pengantar kerja dan kurangnya kompetensi tenaga kerja;

3.

Pemerataan pelayanan, akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah meliputi : SD, SLTP dan SLTA belum sesuai seperti yang diharapakan;

4.

Kondisi kesehatan masyarakat yang rendah ditandai dengan masih tingginya kejadian luar biasa mengenai penyakit menular (DBD, malaria, diare dan HIV AIDS)

33


Tahun 2013- 2018

serta rendahnya perilaku hidup sehat dan rendahnya kualitas lingkungan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan; 5.

Rendahnya tingkat layanan administrasi kependudukan, yang ditandai dengan belum baiknya koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan serta belum optimalnya sistem pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai harapan masyarakat;

6.

Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (kemiskinan, fakir miskin, PSK, orang cacat, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial lainnya), Selain hal tersebut, rendahnya pelayanan dan pembinaan serta bantuan terhadap

penyandang

kelembagaan

masalah

kesejahteraan

kesejahteraan

sosial,

dan

sosial,

belum

belum

optimalnya

optimalnya

kualitas

penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan permasalahan dalam hal kesejehteraan sosial; 7.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pelayanan publik yang belum optimal sebagai akibat dari lemahnya manajemen dan profesionalisme aparatus daerah, kurang optimalnya sarana dan prasarana pemerintah serta rendahnya kualitas SDM aparatur daerah dan kurangnya profesionalisme;

8.

Penegakan

hukum

dinilai

belum

berjalan

sebagaimana

yang

diharapkan,

sedangkan permasalahan bidang hukum lainnya adalah belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah; 9.

Globalisasi yang sedang kita hadapi mengakibatkan persaingan dagang dan jasa yang semakin ketat. Hal ini berarti seluruh sektor produksi dituntut sekamin efisien dan mampu kompetitif menghadapi persaingan tersebut. Kondisi riil struktur usaha di Sulawesi Tenggara dilaksanakan dalam skala kecil dan menengah dengan teknologi sederhana dan SDM yang relatif rendah sehingga produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan menjadi rendah. Hal ini menyebabkan beberapa jenis usaha belum siap bersaing dalam perdagangan bebas;

10. Potensi sumberdaya alam lokal belum sepenuhnya didayagunakan secara efisien dan optimal sebagai bahan baku industri karena berbagai kendala; 11. Potensi sumber energi baru dan terbarukan di Sulawesi Tenggara sangat beragam dan memiliki potensi yang sangat besar. Pemanfaatan energi angin, surya, panas bumi dan mikro hidro masih jauh dari potensi optimalnya. Demikian juga dengan beberapa tanaman lokal seperti jarak pagar, pemanfaatan biomass dan limbah pertanian seperti jerami, sekam padi dan sampah organik juga memiliki potensi dikembangkan sebagai sumber energi alternatif;

34


Tahun 2013- 2018

12. Semakin meningkatnya jumlah peduduk menyeabkan meningkatnya kebutuhan bahan pangan, oleh karena itu perlu diimbangi dengan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian (pangan). Pada sisi lain luas lahan pertanian semakin lama semakin menurun sebagai akibat perubahan fungsi lahan pertanian ke usaha produktif lainnya atau perumahan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi adalah dengan meningkatkan produktivitas tanaman melalui rekayasa teknologi; 13. Peningkatan persetujuan investasi ternyata belum diiringi oleh relaisasi penanaman modal. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan teknis dilapangan sehingga perlu dikaji guna mencarikan solusi penanganannya; 14. Untuk mempercepat dan meningkatkan pembangunan perlu dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Hal ini membutuhkan biaya yang sangat besar sedangkan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh pemerintah semakin menurun sehingga perlu dikaji guna mencari solusi model-model pembiayaan yang memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan; 15. Penurunan kualitas lingkungan akibat kerusakan hutan, pencemaran lingkungan akibat usaha dan atau kegiatan manusia harus disikapi dengan program-program pembangunan yang berkesinambungan; 16. Sistem transportasi yang kurang memadai menyebabkan mahalnya ongkos yang harus ditanggung masyarakat dalam melakukan aktivitas termasuk biaya produksi. Hal ini menyebabkan menurunnya daya saing produk daerah. Fasilitas umum bidang transportasi yang kurang memadai seringkali tidak memberikan rasa nyaman dan aman masyarakat penggunanya sehingga sarana transportasi pribadi berkembang sangat cepat.

35


Tahun 2013 – 2018

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Visi Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi . Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai institusi dalam perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai institusi dalam perencanaan pembangunan daerah dituntut karena perencanaan merupakan faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota didalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan visi adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM MENUNJANG PENCAPAIAN SULAWESI TENGGARA YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TAHUN 2013-2018”

37


Tahun 2013 – 2018

Misi Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dirumuskan dan ditetapkanlah suatu Misi berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Balitbang sebagai berikut :

a. Mendorong dan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan implementasi prioritas pembangunan di Sulawesi Tenggara;

b. Meningkatkan kuntitas dan kualitas sumber daya manusia bidang Iptek dan sarana prasarana Iptek;

c. Memanfaatkan fungsi koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan kajian pengembangan dalam lingkup Pemerintah Daerah dan pihak lainnya;

d. Memfasilitasi kegiatan penelitian dan kajian pengembangan kebijakan prioritas pembangunan di Sulawesi Tenggara;

4.2. Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan tuntutan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan : 1. Peningkatan kegiatan kajian pengembangan atas implementasi kebijakan prioritas pembangunan di Sulawesi Tenggara; 2. Peningkatan kerjasama dan konsolidasi kegiatan penelitian serta optimalisasi fungsi koordiinasi litbang; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bidang litbang serta sarana prasarana pendukung kegiatan litbang; 4. Peningkatan ketersediaan sistem dokumentasi dan publikasi hasil pembangunan Sulawesi Tenggara.

Sasaran : 1. Meningkatnya

kegiatan

kajian-pengembangan

atas

implementasi

kebijakan

prioritas pembangunan dalam upaya mendukung pembangunan di Sulawesi Tenggara;

38


2. Meningkatnya

kerjasama

dan

konsolidasi

Tahun 2013 – 2018

kegiatan

penelitian

dan

kajian

pengembangan dalam lingkup pemerintah daerah dan pihak lain, serta optimalisasi fungsi koordinasi litbang dalam mendukung program pembangunan; 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia bidang litbang dan meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan; 4. Meningkatnya

ketersediaan

sistem

dokumentasi

dan

publikasi

mengenai

pembangunan Sulawesi Tenggara.

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Sulawesi Tenggara, maka diperlukan strategi pelaksanaan yang efisien dan efektif sebagai berikut: 1. Memperkuat kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan; 2. Membangun sinergitas pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan antara lembaga penelitian perguruan tinggi, pemerintah daerah dan swasta; 3.

Kerjasama antara lembaga penelitian dan pengembangan internasional, pusat (Kementerian/Lembaga Non Kementerian), Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Mengoptimalkan forum komunikasi kelitbangan daerah regional timur Indonesia, Dewan Riset Daerah, Jaringan Penelitian dan Forum Ritech.

Kebijakan Kebijakan pelaksanaan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara pada hakekatnya merupakan perwujudan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. kebijakan tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian serta penguatan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan secara langsung harus mendukung perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat yang meliputi, (1) ketersediaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan pangan, (2) terbukanya peluang untuk mendapatkan 39


Tahun 2013 – 2018

pekerjaan yang layak, (3) terciptanya lingkungan yang kondusif baik secara fisik (perumahan, sanitasi dan air bersih) sosial (rasa aman dan tenteram) maupun secara ekologis (kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup), serta (4) terjaminnya hak atas tanah dan partisipasi dalam kehidupan sosial politik. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk menyediakan data dan informasi implementasi 5 (lima) agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018 yaitu : 1. Penelitian

dan

pengembangan

untuk

mendukung

pelaksanaan

agenda

pembangunan bidang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. Kegiatan penelitian

dan

pengembangan

yang akan

dilaksanakan diarahkan untuk

menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan : a. Meningkatnya cakupan pendidikan pada semua jenjang pendidikan; b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; c. Meningkatnya kualitas moral dan akhlak; d. Terjaminnya kemitraan sejajar dan peran wanita dalam segala bidang kehidupan. 2. Penelitian

dan

pengembangan

pembangunan bidang

untuk

mendukung

pelaksanaan

agenda

Pembangunan Ekonomi. Kegiatan penelitian dan

pengembangan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan :

3.

a.

Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;

b.

Meningkatnya ekonomi masyarakat berbasis komoditas;

c.

Meningkatnya produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah komoditi;

Penelitian

dan

pengembangan

untuk

mendukung

pelaksanaan

agenda

pembangunan bidang Revitalisasi Pemerintahan Daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan : a. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggungjawab; b. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

40


4.

Penelitian

dan

pengembangan

untuk

Tahun 2013 – 2018

mendukung

pelaksanaan

agenda

pembangunan bidang Pembangunan Budaya Daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan : a. Meningkatnya kemampuan daerah dalam pengelolaan keragaman budaya dan kekayaan budaya; b. Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya daerah dan situs budaya daerah. 5.

Penelitian

dan

pengembangan

untuk

mendukung

pelaksanaan

agenda

Mempercepat Pembangunan Infra Struktur Kewilayahan Dan Infra Struktur Dasar. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kebijakankebijakan : a. Meningkatnya infrastruktur kewilayahan untuk menunjang fungsi-fungsi elemen

dasar

pelaksanaan

pembangunan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan. Matriks program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahunan (2013 – 2018 ) dapat dilihat pada lampiran berikut :

41


Tahun 2013 – 2018

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO .

TUJUAN

SAS ARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

TARG E T K INE RJA SASARAN P AD A TAH UN K E 2011

2012

2013

2014

2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

42


Tahun 2008 - 2013

23


Tahun 2013 – 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 11 (sebelas) program dan 90 (sembilan puluh) kegiatan dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan : 1.1.

Penyediaan jasa surat menyurat;

1.2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

1.3.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

1.4.

Penyediaan jasa administrasi keuangan;

1.5.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

1.6.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

1.7.

Penyediaan alat tulis kantor;

1.8.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

1.9.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

1.10. Penyediaan peralatan rumah tangga; 1.11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 1.12. Penyediaan bahan logistik kantor; 1.13. Penyediaan makanan dan minuman; 1.14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,terdiri atas kegiatan: 2.1.

Pembangunan gedung kantor;

2.2.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

2.3.

Pengadaan peralatan gedung kantor;

2.4.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional;

2.5.

Pengadaan meubelair;

2.6.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

43


2.5.

Tahun 2013 – 2018

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

2.6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 2.6.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1. Pengadaan mesin/kartu absensi 3.2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3.3. Pengadaan pakaian kerja lapangan 3.4. Pengadaan pakaian KORPRI 3.5. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, terdiri atas kegiatan : 4.1. Pendidikan dan pelatihan formal; 4.2. Pendidikan dan pelatihan non formal; 4.3. Sosialisasi peraturan perundang – undangan; 4.4. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan 5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, terdiri atas kegiatan : 5.1.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

5.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 5.3.

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran;

5.4.

Penyusunan laporan keuangan akhit tahun;

6. Program Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD, terdiri atas kegiatan: 6.1.

Penyusunan rencana tahunan SKPD;

6.2.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);

6.3.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;

7. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, terdiri atas kegiatan : 7.1. Penelitian dan Pengembangan Pendayagunaan Teknologi; 7.2. Penelitian dan Pengembangan Berbasis Masyarakat; 7.3. Penelitian dan Pengembangan Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Daerah; 7.4. Penelitian dan Pengembangan Berbasis Pertanian dan Perikanan; 7.5. Penelitian dan Pengembangan Terhadap Sosial Budaya Masyarakat; 7.6. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam; 44


Tahun 2013 – 2018

7.7. Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Energi; 7.8. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Aparatur Daerah; 7.9. Penelitian, Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. 8. Program enyebarluasan Informasii, terdiri atas kegiatan : 8.1. Pembuatan bank data; 8.2. Road Mapingpenelitian (untuk mendukung program pengembangan komoditas unggulan) di Sulawesi Tenggara. 8.3. Pengembangan website pembangunan sultra; 8.3. Membangun kerjasama dengan beberapa media cetak dan elektronika; 8.4.

Pertemuan ekspose hasil riset dan kajian pengembangan;

8.5.

Pembuatan buletin pembangunan Sulawesi Tenggara.

9. Program Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan SDM Bidang IPTEK, terdiri atas kegiatan : 9.1.

Rakor penelitian dan pengembangan;

9.2.

Penunjangan dewan riset daerah (DRD);

9.3.

Pameran Pembangunan;

9.4.

Rakornas jaringan penelitian daerah;

9.5.

Pelatihan fungsional peneliti;

9.5.

Sosialisasi Hasil Hasil Penelitian;

9.7.

Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

9.8.

Penunjangan tim koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

45


Tahun 2013 – 2018

Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

2012

2013

2014

2015

2016

Unit Kerja SKPD pada akhir periode Penanggung- Lokasi jawab Target Rp (18)

(19)

(20)

(21)

46


Tahun 2013- 2018

27


Tahun 2013 – 2018

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1. berikut :

47


Tahun 2013 – 2018



Tabel 6.1

SASARAN RPJMD Ko ndi si Ki ne r j a pa d a

NO

(1)

I ndi k a to r

(2)

Ko ndi si Ki ne r j a

Ta r ge t Ca pa i a n Se ti a p Ta hu n

a wa l p e r i o de R PJMD

pa da a k hi r

Ta hu n 0

2012

2013

2014

2015

2016

p e r i o de R PJM D

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

48


Tahun 2013 – 2018

49


Tahun 2013 – 2018

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan visi dan misi. Penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahunan dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan dimungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian diharapkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara akan dapat diukur dan semakin meningkat, pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

49

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN 1 Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan.

SASARAN 2 Meningkatnya kapasitas SDM aparatur di bidang pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan

INDIKATOR SASARAN

Tersedianya sistem penelitian yang berbasis teknologi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2013

3 Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel

Mengoptimalkan kegiatan penelitian Tersedianya data dan informasi hasil Tersedianya dokumen penelitian dan atas implementasi kebijakan prioritas kelitbangnan berdasarkan dengan prioritas pengkajian pengembangan pembangunan pembanganan

Meningkatkan Sumber Daya dan Infrastruktur Penelitian

70%

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2014 2015 2016 2017 4 75% 80% 85% 90%

Meningkatnya pemahaman SDM peneliti secara kualitatif yang berbasis teknologi

2018

RENCANA STARTEGIS TAHUN

Recommend Documents