Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015
RENCANA KINERJA TAHUN 2015
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN Jalan Gatot Subroto Nomor 79 Pacitan
1
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmad dan karunianya maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan ini dilakukan sebagai penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Rencana Kinerja ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2015 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih. Pacitan, 09 Juni 2014 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN
M. FATHONY, SH, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19580707 198503 1 026
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
2
1.2. Landasan Hukum
3
1.3. Maksud dan Tujuan
4
1.4. Sistimatika Penulisan
5
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu
8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
8
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
10
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
10
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
12
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
14
3.3. Program dan Kegiatan
16
PENUTUP
17
BAB II
BAB III
BAB IV
Tabel : 1,2,3,4,5
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jalan Gatot Subroto Nomor 79 Pacitan Telp. (0357), 881318, Fax. 883453 e-mail :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN NOMOR : 188.46/ 48 /408.40/VI / 2014 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2015 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN Menimbang
:
Mengingat
:
a bahwa dalam rangka tertip Adminitrasi, khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Pacitan, maka diperlukan adanya Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu Menetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Berkali-kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 5. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 6. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah 8. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 9. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tatanan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah berkali-kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendaliaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembangunan Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan 17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik 18. SK Bupati No 188.45/465/KPTS/408.21/2013 Tentang Pengesahan Rancangan Renja SKPD tahun 2014 19. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Pacitan No. Kep 560/159/408.40/II/2014 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2014 20. Daftar Isian Program 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
: Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Pacitan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Kedua .
Ditetapkan di Pada tanggal
: Pacitan : 05 Juni 2014
KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN
M. FATHONY,SH,MM Pembina Utama Muda NIP. 19580707 198503 1 026
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan bidang Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian dari pembangunan daerah kabupaten Pacitan sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor. Sebagai ilustrasi masalah kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan tidak dapat diatasi oleh suatu kebijakan tunggal atau merupakan tanggungjawab satu sektor lapangan usaha tertentu. Masalah kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan mempunyai keterkaitan dengan banyak hal, diantaranya investasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, pemberdayaan Potensi Sumberdaya, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosila, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengembangkan dinamika kehidupan bermasyarakat. Kompleksitas
permasalahan
bidang
Sosial,
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian juga ditandai dengan relatif rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosila, peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan dinamika kehidupan bermasyarakat, baik dari segi pengetahuan formal maupun keterampilannya. Dengan demikian upaya penanganan permasalahan Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus bersifat komprehensif dimulai sejak seseorang belum memiliki aktipitas ekonomi dengan kata sejak saat seseorang belum bekerja (pre-employment), ketika telah memiliki aktipitas ekonomi dengan kata saat terlibat dalam hubungan kerja (during-employment), maupun setelahnya (post-employment). Guna mengatasi permasalahan yang menyangkut penanganan sejak saat seseorang belum bekerja (pre-employment), ketika telah memiliki aktipitas ekonomi dengan kata saat terlibat dalam hubungan kerja (during-employment), maupun setelahnya (post-employment), agar dapat tercapai dengan maksimal maka diperlukan suatu Rencana Kinerja yang konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional.
1
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 1.1. Latar Belakang
R
Rencana Kerja adalah merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi secara spesifik dan secara terukur yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam waktu 1 (satu) tahun. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen penanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena Rencana Kerja tahunan instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 Tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 Tahun. Selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada RPJMD dengan jangka waktu 5 Tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya. Guna melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dalam sistim Akuntabilitas Kinerja Pemeritah maka pengelolaan keuangan harus direncanakan dan dilaksanakan berbasi kinerja. Disamping itu, Rencana Kinerja merupakan bahan dasar penyusuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dokumen Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Pacitan. Inventarisasi kegiatan tahun 2015, dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut : a. Menyelaraskan usulan kegiatan dengan sasaran dan program dalam Renstra SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan; b. Menetapkan target dari indikator kinerja sasaran Tahun 2015 dengan mengacu pada Target Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016.
2
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran dalam waktu 1 (satu) tahun pada masing-masing kegiatan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini adalah sbb : 1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerarapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 47 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan;
3
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005- 2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011- 2016 ; 15. Keputusan Bupati Nomor 188.45/240.B/408.21/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 20112016; 16. Keputusan Bupati Nomor 188.45/465/KPTS/408.21/2013 tentang Pengesahan Rancangan Renja SKPD Tahun 2014; 17. Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Adapun Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2016.
1.3.2. Tujuan Tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2015 antara lain : 1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 dalam rencana program kegiatan prioritas tahun 2015. 2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014. 4
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015
1.4. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Rencana Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan meliputi enam bab pembahasan sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Bab
ini
memberikan
gambaran
Pembangunan
bidang
Sosial,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian dari pembangunan pemerintah kabupaten Pacitan penyusunan rancangan Renja SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Realisasi Program/Kegiatan sesuai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2012 dan 2013, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara Rencana dan Realisasi dengan menggunakan indiktor kinerja Inputs, Output, Outcome sebagai ukuran keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Adapun capaian Kinerja secara keseluruhan yang telah tercapai dilakukan Tahun Anggaran 2012 sebesar 100 %, pada tahun 2013 sebesar 98,74 %. Adapun Realisasi Program/Kegiatan berdasarkan target kinerja sebagai berikut : 1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah : 2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah : 3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah : 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target target kinerja program/kegiatan, 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, 5
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut, (Lampiran ) Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; serta penentuan isu-isu strategis di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan. Bab VII Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten.
6
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RENJA tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RENJA tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan analisis kinerja pelayanan SKPD menguraikan tentang pencapaian kinerja pelayanan SKPD dan permasalahan pembangunan bidang sosial dan ketenagakerjaan. 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada sub bab ini dijelaskan tentang evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu dan capaian RENSTRA Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menguraikan tentang hasil evaluasi RENJA tahun lalu, dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RENSTRA tahun berjalan sebagai bahan acuan. (tabel 1) 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja SPM/RPJMD, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENJA tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. (tabel 2) 2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD DINAS SOSNAKERTRANS 2.3.1. Permasalahan
dan
hambatan
Pembangunan
Sosial
dan
Ketenagakerjaan Permasalahan
pembangunan
bidang
Sosial,
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian merupakan tanggung jawab di semua sektor, dimana masalah
kemiskinan,
pengangguran
dan
kesejahteraan
mempunyai
keterkaitan dengan banyak hal, diantaranya investasi, pertumbuhan ekonomi,
kebijakan
moneter,
pemberdayaan
Potensi
Sumberdaya,
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, meningkatkan kualitas
tenaga
kerja
dan
mengembangkan
dinamika
kehidupan
bermasyarakat. Kompleksitas
permasalahan
bidang
Sosial,
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian juga ditandai dengan relatif rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, peningkatan kualitas 7
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 tenaga kerja dan pengembangan dinamika kehidupan bermasyarakat, baik dari segi pengetahuan formal maupun keterampilannya. Dengan demikian upaya penanganan permasalahan Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus bersifat komprehensif dimulai sejak seseorang belum memiliki aktipitas ekonomi dengan kata sejak saat seseorang belum bekerja (pre-employment), ketika telah memiliki aktipitas ekonomi dengan kata saat terlibat dalam hubungan kerja (during-employment), maupun setelahnya (post-employment). Guna mengatasi permasalahan yang menyangkut penanganan sejak saat seseorang belum bekerja (pre-employment), ketika telah memiliki aktipitas ekonomi dengan kata saat terlibat dalam hubungan kerja (duringemployment), maupun setelahnya (post-employment), agar dapat tercapai dengan maksimal maka diperlukan suatu Rencana Kinerja yang konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional. Permasalahan
pembangunan
bidang
Sosial,
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian diperlukan dalam perumusan prioritas pembangunan pada tahun RENJA yang direncanakan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan program dan kegiatan dalam RENJA. Identifikasi permasalahan pembangunan bidang Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan serta evaluasi RENJA pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan bidang Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk masing-masing aspek dan urusan, maka permasalahan pembangunan dapat dibagi menjadi dua yaitu : 2.3.2. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Sosnakertrans Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat
8
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 mandatory. Prioritas dan sasaran pembangunan Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam proses pelayanan; 2. Terwujudnya pelayanan yang optimal dan berkualitas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Terwujudnya pengembangan kemampuan PSKS, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan, Organisasi-organisasi pekerja dan Pengusaha serta Lembaga lembaga lainnya; 4. Meningkatkan Kesejahteraan PMKS, Pekerja/Buruh dan Transmigran; 5. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan berkembangnya peluang lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 6. Meningkatkan Pemahaman Pekerja dan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Ketenagakerjaan; 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA Hasil pengerjaan/telaahan terhadap rancangan awal RENJA (tabel 3) 2.5. PENELAAHAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT. Penyusunan Program/kegiatan dibuat berdasarkan : 2.5.1 Program/kegiatan yang mendukung capaian target kinerja RPJMD. 2.5.2 yang diusulkan masyarakat melalui mekanisme musrenbang. 2.5.3 Sesuai Tugas dan fungsi Dinas dan isu straregis tugas fungsi urusan sosial dan ketenagakerjaan. (tabel 4)
9
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI a. Perencanaan Stratejik dan sasaran pokok Pembangunan PERENCANAAN STRATEJIK adalah metode untuk menggunakan secara bersama analisis kekuatan internal dan eksternal, sehingga dapat melakukan perubahan yang cukup berarti (signifikan). Menekankan pada tujuan masa depan dengan tetap memperhatikan peluang atau kesempatan yang ada. Untuk mengontrol dan mengatur hasil yang akan diperoleh. Memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan (customers) dan stakeholders. b. Konsep dasar Renja Membicarakan hubungan antara organisasi dan lingkungannya dan memberi petunjuk bagaimana menghadapi serta menanggulangi perubahan sehingga organisasi tetap mampu mengendalikan arah perjalanan menuju sasaran yang dikehendaki. c. Makna Rencana Stratejik Menghubungkan fungsi perencanaan dengan sistem administrasi dan struktur organisasi; Strategi dan implementasi merupakan satu kesatuan yang menggambarkan tugas-tugas manajerial di semua level dan lini organisasi; Tiga isu penting dalam konsep renstra : - Pentingnya integrasi sistem administrasi dan struktur organisasi; - Pentingnya integrasi antara strategi dan implementasi; - Pentingnya infrastruktur manajerial dan budaya organisasi; d. Prinsip Renja Rencana stratejik adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan sedemikian rupa sehingga
tujuan dan sasarannya tercapai, yakni kualitas organisasi,
efisiensi penganggaran dan penggunaan sumber daya, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja serta kualitas pelaporan.
10
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 e. Sasaran utama Renja Tumbuhnya Perubahan di berbagai Bidang secara terus menerus Menekankan pada Pencapaian Hasil (Outcomes) dan dampaknya, serta Meningkatnya kemampuan mengukur Kinerja (Performances) f. Aspek penting Renja Perumusan Strategi (Strategy Formulation) : mencerminkan adanya tujuan dan sasaran organisasi untuk menjabarkan misi organisasi Implementasi
Strategi
(Strategy
Implementation):
menggambarkan
operasionalisasi cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi Evaluasi Strategi (Strategy Evaluation) : merupakan aktivitas untuk mengukur, mengevaluasi dan memberikan umpan balik kinerja organisasi g. Renja untuk memperkuat tujuan Organisasi Merupakan perencanaan untuk lingkungan yang selalu berubah. Mengatur hasil yang dicapai. Merupakan alat menejerial, membangun sistim yang berorientasi pada perbaikan. Berorientasi ke masa depan. Memenuhi keinginan pelanggan. Mengakomodasi perbedaan. h. Sasaran pokok Pembangunan SALAH
SATU
PENINGKATAN
CERMINAN
KEBERHASILAN
PEREKONOMIAN
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT
YANG
ADALAH BIASANYA
DIINDIKASIKAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN PERKAPITA. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.2.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kesejahteraan sosial di Kabupaten Pacitan. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015 adalah : 11
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 - Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. - Terwujudnya pelayanan yang optimal dan berkualitas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. - Terwujudnya pengembangan kemampuan PSKS, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan, Organisasi-organisasi pekerja dan Pengusaha serta Lembaga lembaga lainnya. - Meningkatkan Kesejahteraan PMKS, Pekerja/Buruh dan Transmigran. - Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan berkembangnya peluang lapangan kerja dan kesempatan berusaha. - Meningkatkan Pemahaman Pekerja dan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Ketenagakerjaan. 3.2.2. Sasaran Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan, secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran dengan menggunakan Analisis SMART yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran. Sasaran di dalam Rencana kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015 adalah : - Meningkatnya
kelancaran
pelayanan
publik
tertib
administrasi
perkantoran dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; - Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; - Tercapainya peningkatan perencanaan program, system informasi data base bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akurat; - Meningkatnya penggalian potensi dan sumber kesejahteraan sosial, kemampuan PSKS, Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan, Organisasiorganisasi pekerja dan Pengusaha serta Lembaga lembaga lainnya; - Meningkatnya
penanganan
dan
pelayanan
Kesejahteraan
PMKS,
Pekerja/Buruh;
12
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 - meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas yang sesuai dengan kompetensi dunia kerja dan kebutuhan pasar kerja; - Meningkatnya
kerjasama
pendayagunaan
fasilitas
latihan
dan
terserapnya siswa hasil latihan magang ke perusahaan; - Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAN, AKAD dan AKL dan Perluasan Kesempatan Kerja; - Meningkatnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja utamanya; penerapan norma K3 di perusahaan agar tercapai zero accident (angka kecelakaan nihil); - Terlaksananya pembinaan tenaga kerja dan LKS tripartite sehingga tercapai hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah; - Meningkatnya
penempatan
transmigran
yang
berkualitas,
serta
mengembangkan kerjasama bidang transmigrasi (MoU) dengan daerah tujuan di luar pulau jawa; 3.3. Program dan Kegiatan Rencana Program dan Kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian Standara Pelayanan Minimum melalui pendayagunaan potensi sumber daya dan potensi ekonomi daerah serta pengembangan daerah terisolir secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan. (tabel 5)
13
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 BAB IV PENUTUP Kompleksitas
permasalahan
bidang
Sosial,
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian juga ditandai dengan relatif rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosila, peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan dinamika kehidupan bermasyarakat, baik dari segi pengetahuan formal maupun keterampilannya. Dengan demikian upaya penanganan permasalahan Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus bersifat komprehensif dimulai sejak seseorang belum memiliki aktipitas ekonomi dengan kata sejak saat seseorang belum bekerja (preemployment), ketika telah memiliki aktipitas ekonomi dengan kata saat terlibat dalam hubungan kerja (during-employment), maupun setelahnya (post-employment). Guna mengatasi permasalahan yang menyangkut penanganan sejak saat seseorang belum bekerja (pre-employment), ketika telah memiliki aktipitas ekonomi dengan kata saat terlibat dalam hubungan kerja (during-employment), maupun setelahnya (post-employment), agar dapat tercapai dengan maksimal maka diperlukan suatu Rancangan Renja yang konseptual, realistis serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan formal baik tingkat Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional. Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016. Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi. Melalui rencana kerja ini akan dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan akan melaksanakan 24 (dua puluh empat) kegiatan yang terangkum dalam 11
14
Rencana Kerja Sosnskertrans Tahun 2015 (sebelas) program. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah 11 (sebelas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sasaran yang ditargetkan. Demikian Rencana Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun 2014 ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Pacitan, 09 Juni 2014 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN
M. FATHONY, SH, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19580707 198503 1 026
15
Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Pacitan SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan
N o
Program/ Kegiatan
Lok asi
Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikator (Rp 000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp 000)
Catata n Penting
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Administrasi kegiatan di masingmasing bidang
Monitoring dan evaluasi Lakip penilaian mandiri
Meningkatnya administrasi pelaporan
Terpenuhinya belanja pegawai, barang/jasa dan modal
1 tahun/ 57 orang
400,000,000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Pegawai Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 tahun/ 15 keg
10.000.000,-
Monitoring dan evaluasi Lakip penilaian mandiri
Terpenuhinya belanja pegawai, barang/jasa dan modal
1 tahun/ 57 orang
400,000,000
1 tahun/ 15 keg
10.000.000,-
Administrasi kegiatan di masingmasing bidang
Kab. Pacitan
Meningkatnya administrasi pelaporan
SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal P2DT2
Masyarakat miskin yang belum terpenuhi kebutuhan hidup dasar
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin daerah tertinggal Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
120 KK
Penanganan MasalahMasalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Meningkatnya penanganan korban bencana alam
200 KK
25.000.000,-
Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional
Meningkatnya kebersihan dan keindahan TMP dan monumen tumpak rinjing
2 Lokasi
20.000.000,-
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO
Meningkatnya kesejahteraan para penghuni panti
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
50.000.000,-
SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA Pembangunan pemberdayaan daerah terpencil dan tertinggal P2DT2
Masyarakat miskin yang belum terpenuhi kebutuhan hidup dasar
Kab. Pacitan
Meningkatnya kesejahteraan pakir miskin daerah tertinggal Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
120 KK
50.000.000,-
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
Kab. Pacitan
Meningkatnya penanganan korban bencana alam
200 KK
25.000.000,-
Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional
Kab. Pacitan
Meningkatnya kebersihan dan keindahan TMP dan monumen tumpak rinjing
2 Lokasi
20.000.000,-
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO
Meningkatnya kesejahteraan para penghuni panti
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Meningkatnya operasi pelayanan panti wreda budiharjo/panti jompo
30 Orang
280.000.000,-
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Kab. Pacitan
Pembinaan Kesejahteraan lanjut usia
Meningkatnya kesejahteraan lanjut usia
20 Orang
20.000.000,-
Pembinaan Kesejahteraan lanjut usia
Kab. Pacitan
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Meningkatnya pembinaan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Lembaga/organisasi sosial masyarakat
Pendataan PMKS dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
Meningkatnya kinerja TKSK dalam pendataan PMKS
12 Orang/ 12 kec
25.000.000,-
Operasional Program Keluarga Harapan
Terlaksananya kegiatan PKH
11 Kec/ 1 Kab
100.000.000,-
30 Orang
25.000.000,-
30 Orang
280.000.000,-
20 Orang
20.000.000,-
Meningkatnya pembinaan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) Lembaga/organisas i sosial masyarakat
30 Orang
25.000.000,-
Pendataan PMKS dan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)
Meningkatnya kinerja TKSK dalam pendataan PMKS
12 Orang/ 12 kec
25.000.000,-
Operasional Program Keluarga Harapan
Terlaksananya kegiatan PKH
11 Kec/ 1 Kab
100.000.000,-
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Meningkatnya operasi pelayanan panti wreda budiharjo/panti jompo Meningkatnya kesejahteraan lanjut usia Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kab. Pacitan
KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau di balai latihan kerja PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasi tembakau
Tenaga kerja yang belum mempunyai Keterampilan kerja/kegiatan usaha Meningkatnya keterampilan usaha masyarakat
Tenaga kerja yang belum mempunyai aktifitas ekonomi/kegiatan usaha Meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru
122 Orang
605.476.000,-
Sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau di balai latihan kerja
Kab. Pacitan
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
25 Orang
563.149.000,-
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasi tembakau
Kab. Pacitan
Tenaga kerja yang belum mempunyai Keterampilan kerja/kegiatan usaha Meningkatnya keterampilan usaha masyarakat
Tenaga kerja yang belum mempunyai aktifitas ekonomi/kegiatan usaha Meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru
122 Orang
605.476.000,-
25 Orang
563.149.000,-
Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi
Mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
Tenaga kerja yang terlibat dalan hubungan kerja
Penetapan Upah Minimum Kabupaten
Meningkatnya kesejahteraan pekerja/buruh
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
Masyarakat yang belum memiliki kegiatan usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup/meningkatkan kesejahteraan
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
Terlaksananya fasilitasi penempatan transmigran
50 Orang
120 perush
931.375.000,-
25.000.000,-
Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN Penetapan Upah Minimum Kabupaten
Kab. Pacitan
100.000.000,-
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
50 Orang
931.375.000,-
Tenaga kerja yang terlibat dalan hubungan kerja
Kab. Pacitan
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
40 KK
Mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi
Kab. Pacitan
Meningkatnya kesejahteraan pekerja/buruh Masyarakat yang belum memiliki kegiatan usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup/meningkatka n kesejahteraan Terlaksananya fasilitasi penempatan transmigran
120 perush
25.000.000,-
40 KK
100.000.000,-
KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN
M FATHONY. SH, MM. Pembina Utama Muda NIP.19580707 198503 1 026
