RENCANA KINERJA TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH Jln. Tgk. H.M. Daud Beureuh No. 129 Telp. 0651-28854 Fax. 0651-23772

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, serta salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, para shahabat dan pengikutnya. Berkat Rahmat Allah SWT, penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2015 telah selesai dilaksanakan. RENJA ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja tahun 2015 menggambarkan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu (1 tahun), sesuai dengan kebutuhan pada tahun berjalan dengan memperlihatkan konsistensi antara rumusan rencana program/kegiatan, anggaran, sumber daya strategis, serta sarana dan prasarana. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2015.

Banda Aceh, 19 Maret 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Zulkarnain, SH Pembina Tk.I NIP. 19620910 199102 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPA merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja merupakan rumusan perencanaan program/kegiatan tahunan yang memuat rencana program termasuk didalamnya gambaran tentang isu dan permasalahan mendesak yang menuntut segera penyelesaiannya. Renja ini diharapkan dapat memberi gambaran rencana kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan kebutuhan kekinian dan memperlihatkan konsistensi antara rumusan perencanaan kegiatan, pengganggaran, sumber daya dan pelaksanaannya. Prioritas program/kegiatan yang terjabar di dalam Renja tahun 2015 merupakan wujud Satpol PP-WH Aceh dalam memberi dukungannya untuk mencapai visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Rencana Kerja (RENJA) tahun 2015 dijadikan pedoman dan acuan agar perencanaan sesuai dengan sumber daya strategis dengan penganggaran yang realistis, dimana perumusannya dilakukan pada tahap awal sebelum penganggaran dimulai.

1.2. LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh ini didasari oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan, antara lain adalah:

1.

Undang- Undang nomor 2 tahun 1956 tentang Penyelenggaraan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Provinsi Sumatera Utara;

2.

Undang- Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

4.

Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tanggal 1 Agustus 2006;

5.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syariyah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2010-2014;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8.

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005;

9.

Tindak lanjut penandatanganan kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dan perubahan Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam; 13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya; 14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian); 15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum); 16. Qanun Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 dan 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 17. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. 18. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang RPJMA tahun 2012-2017. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai Sebagai dokumen perencanaan satu tahun; sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sehingga tujuan program dan kegiatan tepat sasaran; dan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja tahun 2015 adalah: 1. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPAS) Tahun 2015; 2. Untuk merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, target kinerja dan merumuskan pagu anggaran untuk satu tahun kedepan;

3. Untuk menyajikan indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh satu tahun kedepan. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2014 dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul HIsbah Aceh 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Wilayatul Hisbah Aceh 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

: PENUTUP

Pamong Praja dan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH TAHUN 2013

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2013 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2013 ditujukan untuk mengindentifikasi sejauhmana kemampuan instansi/lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengindentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPA, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi didasarkan pada pelaksanaan renja SKPA tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPA tahun berjalan yang belum/baru disahkan. Adapun tela’ah hasil evaluasi Renja tahun 2013 sebagai berikut: a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan

adalah

kegiatan

monitoring

kegiatan

kinerja

PPNS

se-

kabupaten/kota dan Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS sekabupaten/kota; b. Realisasi program/kinerja yang memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan kejaksaan, Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah, Pelaksanaan Hari jadi kelembagaan/organisasi, Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pol PP se-kabupaten/kota. Pembinaan dan koordinasi Wilayatul Hisbah; c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja antara lain dikarenakan kurangnya tenaga PPNS di kabupaten/kota dan alokasi anggaran yang belum maksimal

Rincian Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh s/d Tahun 2013 ( tahun berjalan ) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2013 bertujuan untuk menganalisis dan mengindentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100%, yang selanjutnya program/kegiatan tersebut dapat diusulkan kembali pada penyusunan Rencana Kinerja tahun berikutnya. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa diantara program/kegiatan yang belum terealisasi adalah kegiatan monitoring kegiatan kinerja PPNS se kabupaten/kota dan kegiatan Koordinasi pelestarian dan pelaksaksanaan PPNS se-kabupaten/kota.

Ketidakberhasilan

kegiatan tersebut disebabkan terbatasnya jumlah tenaga PPNS di kabupaten/kota dan dukungan anggaran yang belum maksimal.

Penjabaran analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tergambar secara rinci pada table 2.2.

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA SATPOL PP DAN WH S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH Nama SKPA :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

Kod e

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan

Kegiatan (Output)

Tahun 2014

s/d Tahun

SKPD Tahun

SKPD Tahun

2012

2013

2013

4

5

6

7

8

Indikator

Pemerintahan Daerah dan

Kinerja Program

Program/Kegiatan

1

(Outcomes)/

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Urusan/Bidang Urusan

2

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Realisasi Target Renja Renja

Target Program Dan Kegiatan

Tingkat Realisasi

(Renja SKPD

(%)

Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Program Capaian Dan Kegiatan s/d Realisasi Tahun Target Berjalan 2014

Renstra (%)

9

10 =(5+7+9)

11 = (10/4)

Urusan wajib Bidang Urusan Pemerintahan dan Prioritas

1

1 9

0 0 2 1

1

1 9

0 0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 1 1

Jumlah materai dan frekuensi Pengiriman surat

100%

90%

_

_

_

_

90%

1%

0 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, 2 1 2 sumber daya air dan air

Jumlah struk telpon yang dibayar, jumlah struk air PDAM yang dibayar, jumlah struk

74%

90%

48;12;12 (struk/bulan )

77%

77%

48;12;12 (struk/bulan)

267

4%

1

1 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

listrik yang dibayar

1

1 9

0 0 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2 1 0

Jumlah item ATK yang dibeli

99%

1

1 9

0 0 1 Penyediaan barang cetakan dan 2 1 1 penggadaan

Jumlah frekwensi cetakan dan penggandaan

91%

1

1 9

Penyediaan komponen instalasi 0 0 1 listrik/penerangan bangunan 2 1 2 kantor

Jumlah item-item alat listrik yang di beli

99%

80%

1

1 9

0 0 1 Penyediaan peralatan dan 2 1 3 perlengkapan kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

96%

100%

1

1 9

0 0 1 Penyediaan bahan bacaan dan 2 1 5 peraturan perundang-undangan

jumlah frekwensi pembayaran surat khabar dan majalah

79%

_

1

1 9

0 0 1 Rapat-rapat koordinasi dan 2 1 8 konsultasi ke luar daerah

Jumlah laporan dalam daerah, jumlah laporan luar daerah

99%

100%

1

1 9

0 0 2 Peningkatan pelayanan 2 1 2 administrasi perkantoran

93%

60%

1

1 9

0 0 2 2

1

1 9

0 0 0 Pembangunan Gedung Kantor 2 2 3

73%

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah kegiatan pembangunan kantor

90%

1 paket

97%

97%

120 item

284

_

_

_

_

_

813 buah

91%

91%

593 item

271

3%

90%

90%

1;50;205;1;1;1;4;8;9;5;224;1;12;1 20;1

280

3%

_

_

_

3240 eks

_

53;26

74%

74%

43;19

274

3%

81%

81%

181

2%

97%

97%

297

4%

2 paket

1;7; 9;11; 3200 ; 1; 1; 30; 1; 304;1767;6600

4 keg

3%

1

1 9

0 0 0 Pengadaan Kendaraan 2 2 5 Dinas/Operasional

jumlah mobil dan jumlah sepeda motor yang dibeli

99%

1

1 9

0 0 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 2 2 2 kantor

jumlah item gedung yang dirawat

91%

95%

jumlah servis mobil, jumlah liter mobil dan jumlah mobil yang mendapat oli jumlah servis AC, jumlah servis komputer;jumlah servis printer;dan jumlah servis laptop

4;4

_

_

100%

_

100%

4 gedung

96%

96%

4 gedung

296

3%

80%

12;2750;62

82%

82%

12;2750;62

262

3%

99%

70%

120 kali;27kali;3 0 kali;18 unit

53%

53%

120 kali;27kali;30 kali;18 unit

223

2%

92%

100%

393 pasang

91%

91%

1360 pasang

291

3%

3%

1

1 9

0 0 2 Pemeliharaaan rutin/berkala 2 2 4 kendaraan dinas/operasional

1

1 9

0 0 2 Pemeliharaan rutin/berkala 2 2 6 perlengkapan gedung kantor

1

1 9

0 0 2 3

1

1 9

0 0 0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 2 3 2 perlengkapannya

jumlah pakaian yang dibeli

1

1 9

0 0 2 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


1

1 9

0 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 5 1

jumlah peserta yang mengikuti diklat

85%

85%

15 orang

93%

93%

19 orang

278

1

1 9

0 0 0 Sosialisasi peraturan perundang2 5 2 undangan

jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

91%

_

46 orang

_

_

30 orang

_

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan persentase jumlah disiplin aparatur

1

1 9

0 0 0 Pembinaan mental fisik aparatur 2 5 4

1

1 9

0 0 0 Penyelenggaraan Kegiatan 2 5 7 Keagamaan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

jumlah personil yang mengikuti pelatihan dasar; jumlah publikasi media ; jumlah pelaksanaan senam per bulan dalam setahun; jumlah tenaga ahli/instruktur yang dibayarkan honorarium; jumlah personil yang diperiksa narkoba

93%

99%

100;300;2;2

90%

90%

100;1000;400;6

289

3%

1 paket keg

97%

90%

88 kali; 13 orang

98%

98%

1 paket keg

281

3%

_

39%

39%

10 keg

139

1%

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik

_

1 9

0 1 2 6

1

1 9

Peningkatan kerjasama dengan 0 1 0 aparat keamanan dalam tehnik 2 6 2 pencegahan kejahatan

jumlah yang mengikuti pelatihan teknik pencegahan kejahatan

100%

_

46 orang

50 orang

1

1 9

Kerjasama pengembangan 0 1 0 kemampuan aparat pol PP dengan 2 6 3 TNI/POLRI dan Kejaksaan

jumlah personil Satpol PP dan WH yang mengikuti pelatihan

100%

98%

48 orang

30 orang

1

1 9

Peningkatan kapasitas aparat dalam 0 1 0 rangka pelaksanaan 2 6 4 siskamswakarsa di daerah

jumlah personil yang mengikuti pelatihan siskamswakarsa

100%

_

46 orang

_

1

_

1

1 9

0 1 0 Pengkajian/analisis perkembangan 2 6 6 situasi dan kondisi daerah

jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

100%

98%

46 orang

1

1 9

0 1 0 Pembekalan teknis PULBAKET 2 6 7 dalam rangka deteksi cegah dini


100%

_

50 orang

35 orang

1

1 9

0 1 0 Monitoring kegiatan Pol PP se2 6 8 kab/kota

Jumlah kab/kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi

49%

93%

23 kab/kota

7 kab/kota

1

1 9

0 1 0 Pelaksanaan hari jadi ulang tahun 2 6 9 kelembagaan/organisasi

Jumlah kegiatan pelaksanaan HUT

_

95%

1 keg

1

1 9

0 1 1 Koordinasi pelaksanaan kegiatan 2 6 0 Pol PP se-kab/kota

Jumlah peserta Rakor

100%

98%

12 kali

5 kali

1

1 9

0 1 1 Monitoring kegiatan kinerja PPNS 2 6 1 se-Kab/kota

Jumlahmonitorin g, evaluasi kinerja PPNS se-kab/kota

100%

90%

23 kab/kota

48;30

100%

100%

50; 30; 66 kali

48;30

_

1

1 9

0 1 1 Pembinaan dan Koordinasi 2 6 2 Wilayatul Hisbah

Jumlah operasi gabungan, jumlah operasi jumat, jumlah operasi persimpangan jalan

1

1 9

Koordinasi pelestariaan dan 0 1 1 pelaksanaan kegiatan PPNS se 2 6 3 kab/kota

jumlah fasilitasi penyelesaian kasus di kab/kota

100%

100%

12 kab/kota

6 kasus

1

1 9

Sosialisasi keberadaan satuan polisi 0 1 1 pamong praja dan wilayatul hisbah 2 6 5 serta ulama se- kab/kota dalam wilayah aceh

jumlah informasi yang dipublish; jumlah peserta pelatihan WEB

50%

_

50; 35

35 orang

1

1 9

Peningkatan pendidikan dan 0 1 1 pelatihan syariat Islam Bagi 2 6 6 aparatur

Jumlah personil yang mengikuti diklat

100%

_

64 orang

1

1 9

0 1 1 Peningkatan kapasitas Polisi PP 2 6 9


100%

_

39 orang

1

1 9

0 1 2 Peningkatan kapasitas PPNS 2 6 0

Jumlah personil yang mengikuti PPNS

100%

_

16 orang

Jumlah tenaga kontrak yang tersedia; jumlah patroli wilayah perbatasan; Jumlah razia PNS dan razia siswa; Jumlah pam unjuk rasa; Jumlah Pam pejabat; jumlah penertiban Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub; Jumlah pengawasan personil; Jumlah Pengamanan hari-hari besar agama; Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional

72%

_

1000; 15;40; 20; 20;8;96;10;1 0

90%

_

8 kali

1

1 9

Pengawasan pelaksanaan 0 1 2 Perda,Qanun, Pergub, kepgub, 2 6 1 ingub tentang trantibum

1

1 9

0 1 2 Pelaksanaan Eksekusi bagi 2 6 2 pelanggar qanun

_

8 kali

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1

1 9

0 1 2 9

1

1 9

0 1 0 Sosialisasi Peran Pol PP dan WH 2 9 2 dengan Pengusaha

1

1 9

0 1 0 2 9 3

1

1 9

0 1 0 Rapat Koordinasi dalam rangka 2 9 4 pengawasan Qanun Syariat Islam

Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam

Optimalisasi penyelesaian sengketa berbasis sengketa

_

_

22%

20%

20%

3 keg

Jumlah Pengusaha yang mengikuti pertemuan

_

40 orang

30 orang

Jumlah ulama yang mengikuti Pertemuan

_

31 orang

35 orang

Jumlah Peserta yang mengikuti rapat

_

30 orang

30 orang

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WILAYATUL HISBAH ACEH

Zulkarnain, SH Pembina Tk. I

1%

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

No

Indikator

SPM/Standar

IKK

Nasional -1

-2

-3

-4

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

1.

Persentase keterlaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran

95%

95%

95%

95%

88%

91%

85%

88%

2.

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana

75%

75%

75%

75%

82%

91%

85%

88%

3.

Persentase peningkatan disiplin aparatur

90%

90%

90%

90%

91%

99%

95%

97%

4.

Meningkatnya kapasitas Pol PP-WH

59%

68%

72%

76%

59%

72%

83%

77%

-13 capaian kinerja diperkirakan meningkat 0-3% dari tahun sebelumnya capaian kinerja diperkirakan meningkat 0-3% dari tahun sebelumnya capaian kinerja diperkirakan meningkat 0-2% dari tahun sebelumnya capaian kinerja diperkirakan meningkat 5% dari tahun sebelumnya

5.

6.

Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik

38%


Belum dapat diukur

32%

29%

28%

36%

24%

38%

43%

Belum dapat diukur

35%

27%

37%

24%

36%

capaian kinerja diperkirakan meningkat 1-2% dari tahun sebelumnya

25%

capaian kinerja diperkirakan meningkat 0-3% dari tahun sebelumnya

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPA adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan program/kegiatan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPA di masa mendatang. Kondisi tersebut menjadi penting diantisipasi untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang muncul bagi pelayanan kinerja SKPA. Di samping itu mengabaikan isu-isu strategis dapat menghilangkan peluang peningkatan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu-isu strategis SKPA merupakan hasil analisis internal dan eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPA di masa satu tahun mendatang. Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

N

Isu Strategis

o

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

Lainlain

1

2

3

4

5

1

Pelanggaran HAM oleh Pol PP dan WH

1. Membubarkan Satpol PP-WH

1. Isu perdamaian sesuai dengan MOU Helsinki;

2. Munculnya 2. Qanun hukum jinayah organisasi belum disosialisasikan; masyarakat yang kontra 3. Opini yang berkembang terhadap dalam masyarakat sipil pelaksanaan Aceh bahwa syariat Islam syariat Islam di penghambat HAM; Aceh 4. Penegakan syariat Islam dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

2. Desakan Peningkatan kesejahteraan dan pengelolaan lingkungan hidup

1. Menjamurnya pedagang kaki lima; 2. Kurang pajak.

sadar

1. Pendidikan/ketrampilan; 2. Pemetaan pasar belum terkoordinir dengan baik; 3. Syariat Islam diekspos sebagai penghambat investasi daerah; 4. Peningkatan PAD melalui sektor pajak belum maksimal.

3. Terbentuk stigma negative terhadap Agama Islam

1. Terorisme dan kelompok garis keras;

1. Isu pemurtadan aliran sesat

4. Kurangnya kepeduliaan terhadap kelompok rentan

1. Tuna wisma, pengangguran, anak-anak terlantar;

1. Menjamurnya tunawisma dan jalanan;

2. Tuna dan bebas;

susila seks

dan

anak

2. Menjamurnya kelompok punker dan pergaulan bebas; 3. Penyalahgunaan obatobat terlarang/narkoba;

5. Kehidupan demokrasi meningkat

1. Kebebasan berpendapat meningkat

6. Kemajuan 1. Penyalahgunaa Informasi dan n teknologi teknologi tidak informasi. dapat dibendung

1. Maraknya demokrasi

1. Peran pendidikan agama dimaksimalkan; 2. Maraknya porno pelajar;

situs-situs dikalangan

3. Akselerasi informasi yang tersebar berdampak meningkatnya daya kritis masyarakat Aceh.

2.3.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah Aceh yang terjabar di dalam rancangan awal RKPA adalah sebagai berikut: 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, meliputi kegiatan: a.

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja;

b.

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan;

c.

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI POLRI dan Kejaksaan;

d.

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah;

e.

Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah;

f.

Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi dan cegah dini;

g.

Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan keamanan Pemilu;

h.

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP;

i.

Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota;

j.

Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi;

k.

Koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota;

l.

Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-kabupatenkota;

m. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH); n.

Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se-kabupaten/kota;

o.

Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah serta Ulama se-kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;

p.

Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat islam bagi aparatur.

q.

Peningkatan kapasitas Pol PP;

r.

Peningkatan Kapasitas PPNS;

s.

Pengawasan pelaksanaan Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub tentang trantibum;

t.

Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan: a.

Penyusunan dan penyempurnaan rancangan qanun dan kelembagaan perangkat daerah dan lembaga khusus;

b.

Fasilitasi penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP);

c.

Pendidikan dan Pelatihan PPNS;

d.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

e.

Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan;

f.

Pembinaan mental dan fisik aparatur;

g.

Rapat koordinasi teknis;

h.

Pendidikan dan pelatihan teknis;

i.

Bimbingan teknis pemantapan tupoksi bagi aparatur kabupaten/kota

3. Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah, meliputi kegiatan: a.

Koordinasi kerja sama permasalahan pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah;

b.

Pengelolaan data dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah;

c.

Evaluasi dan pengkajian pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah;

d.

Inspeksi dan investasi pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah;

e.

Fasilitasi pemeriksaan dan penindakan kasus pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan a.

Sosialisasi peran Pol PP-WH dengan Pengusaha;

b.

Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh;

c.

Rapat koordinasi dalam rangka pengawasan qanun syariat Islam.

Identifikasi kebutuhan Program dan kegiatan pada tahun 2015 dan perbandingan dengan rancangan program awal RKPA, indicator kinerja dan target capainnya tergambar secara jelas pada table 2.4.

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015 PROVINSI ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

No

Rancangan Awal RKPA Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

-2

-3

-4

-5

-6

350 lbr ; 1380 bh

14

Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiat an

Catatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Penting

-7

-8

-9

-10

-11

-12

tetap

Banda Aceh


350 lbr ; 1380 bh

14


278

106 item

198

706;209.400 (eks/lbr)

51

801

26

(Rp.000) -1

1


Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Banda Aceh


Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan air

Banda Aceh

Jumlah struk telpon yang dibayar, jumlah struk air PDAM yang dibayar, jumlah struk listrik yang dibayar

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Banda Aceh


Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Banda Aceh


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Banda Aceh


Penyediaan Jasa Surat Menyurat


278

tetap

Banda Aceh


106 item

198

tetap

Banda Aceh


706;209.400 (eks/lbr)

51

tetap

Banda Aceh


801

26

tetap

Banda Aceh


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10

2.

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Banda Aceh

Jumlah dokumen pengadaan; jumlah alat pendingin; jumlah mesin slip jari dan fringer print; jumlah komputer/pc; jumlah printer; jumlah UPS;jumlah mobeulair, jumlah alat-alat studio; jumlah alat komunikasi.


Banda Aceh

Banda Aceh


Jumlah honorarium tim pengadaan barang dan jasa; jumlah honorarium pelaksanan kegiatan;jumlah honorarium tim SOP dan ABK; jumlah jam lembur yang dibayarkan; jumlah dekorasi mobil hias; jumlah iuran HT; jumlah publikasi; jumlah pembayaran cleaning service; jumlah pembayaran retribusi sampah; jumlah makan minum tamu; jumlah honorarium staf ahli.

1;9;7;15;3;1;91;3;1

900

tetap dan peningkatan anggaran

Banda Aceh

Jumlah dokumen pengadaan; jumlah alat pendingin; jumlah mesin slip jari dan fringer print; jumlah komputer/pc; jumlah printer; jumlah UPS;jumlah mobeulair, jumlah alat-alat studio; jumlah alat komunikasi.

3240 eks

45

tetap

Banda Aceh


3240 eks

14

40;19

400

tetap

Banda Aceh


40;19

278

Banda Aceh

Jumlah honorarium tim pengadaan barang dan jasa; jumlah honorarium pelaksanan kegiatan; jumlah jam lembur yang dibayarkan; jumlah dekorasi mobil hias; jumlah iuran HT; jumlah publikasi; jumlah pembayaran cleaning service; jumlah pembayaran retribusi sampah; jumlah makan minum tamu; jumlah kursus, pelatihan dan sosialisasi.

8; 5; 8;20;2660 ; 1; 1; 42; 1; 660;20

660

8; 5; 8;20;2660 ; 1; 1; 42; 1; 660;20

660

tetap

1;9;7;15;3;1;91; 3;1

900



Banda Aceh

Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Banda Aceh

jumlah kegiatan pembangunan gedung kantor

4 kegiatan

500

tetap

Banda Aceh

jumlah kegiatan pembangunan gedung kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Banda Aceh


4;4

600

tetap

Banda Aceh


51

4 kegiatan

500

4;4

600

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


4 gedung

600

tetap

Banda Aceh


4 gedung

600

Banda Aceh

jumlah servis mobil, jumlah mobil yang mendapat minyak/gas dan pelumas;jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak

14;13;18

700

tetap

Banda Aceh

jumlah servis mobil, jumlah liter mobil dan jumlah mobil yang mendapat oli

14;13;18

700

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Banda Aceh

jumlah servis AC, jumlah servis komputer;jumlah servis printer;dan jumlah servis laptop

Banda Aceh

jumlah servis AC, jumlah servis komputer;jumlah servis printer;dan jumlah servis laptop

141 kali;54 kali;51 kali;36 kali

130


Banda Aceh


1000 pasang

1200

Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 4

kab/kota


141 kali;54 kali;51 kali;36 kali

130

tetap

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1000 pasang

1200

tetap

200

Penyusunan dan penyempurnan rancangan qanun kelembagaan perangkat daerah dan lembaga khusus


Banda Aceh


Banda Aceh

Jumlah regulasi yang tersedia tentang organisasi tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah (UUPA pasal 244 ayat (3))

1 qanun

200

Banda Aceh

Jumlah jenis SOP Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun SOP pengamanan demonstrasi, SOP pengamanan huru hara, SOP penyelidikan, SOP penyidikan, SOP patroli, SOP penyebaran informasi, SOP Investigasi dan SOP Penahanan, SOP kerjasama dengan instansi terkait, dan

3 dokumen

150


Penyusunan dan penyempurnan rancangan qanun kelembagaan perangkat daerah dan lembaga khusus

-fasilitasi penyusunan standar operasional dan Prosedur (SOP)

Banda Aceh

Jumlah regulasi yang tersedia tentang organisasi tata kerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah (UUPA pasal 244 ayat (3))

Banda Aceh

Jumlah jenis SOP Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun SOP pengamanan demonstrasi, SOP pengamanan huru hara, SOP penyelidikan, SOP penyidikan, SOP patroli, SOP penyebaran informasi, SOP Investigasi dan SOP Penahanan, SOP kerjasama dengan instansi terkait, dan SOP Daerah Perbatasan

1 qanun

3 dokumen

150

-fasilitasi penyusunan standar operasional dan Prosedur (SOP)

SOP Daerah Perbatasan

Banda Aceh

Jumlah personil yang mengikuti Diklat PPNS dan diksar Satpol PP-WH

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Banda Aceh

frekwensi penyebaran informasi melalui media cetak dan elektornik

Bimbingan Teknis Implementasi Peundang-undangan

Banda Aceh

Pembinaan mental dan fisik aparatur

Pendidikan dan Pelatihan PPNS

Rapat Koordinasi Teknis

27 orang dan 50 orang

1192

_ Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

_

Banda Aceh

_

frekwensi penyebaran informasi melalui media cetak dan elektornik

_

_

70 frekwensi

347

70 frekwensi

271

Jumlah personil yang mengikuti Bimtek Implementasi qanun, Bimtek Restorative Justice dan HAM

48 orang

228

_

_

_

_

_

Banda Aceh

Jumlah Personil yang mengikuti latihan bela diri, latihan PBB, latihan psikologi kriminal bagi PPNS

400 orang

401

_

_

_

_

_

Banda Aceh

jumlah inventarisir permasalahan dan penyelesaian permasalahan penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah (Rakor kegiatan kinerja PPNS, Rakor kegiatan Satpol PP, Penguatan Pemahaman tehnik penggeledahan dan penyitaan bagi PPNS), Rakor sosialisasi keberadaan Satpol PP dan WH serta Ulama, Rakor Wilayatul Hisbah, Rakor Kehumasan Satpol PP-WH

5 kegiatan

1100

_

_

_

_

_

Prioritas

5

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Banda Aceh

jumlah personil yang mengikuti diklat teknis pengamanan unjuk rasa, huru hara, sigap kebencanaan, Diklat Teknis PPNS, Diklat teknis kehumasan, Diklat teknis Penegakan Syariat Islam

Bimbingan teknis pemantapan tupoksi bagi aparatur kabupaten kota

Banda Aceh

jumlah personil yang mengikuti bimtek pemantapan tupoksi

Banda Aceh

jumlah inventarisir permasalahan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

Tersedianya dokumen tentang statistik dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah yang berbasis web

200 orang

495

_

_

_

_

_

46 orang

220

_

_

_

_

_

Banda Aceh

jumlah inventarisir permasalahan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah

4 kegiatan

80

_

Banda Aceh

Tersedianya dokumen tentang statistik dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah yang berbasis web

1 dokumen

100

Prioritas

Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah

Koordinasi kerjasama permasalahan pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Pengelolaan data dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah

Evaluasi dan Pengkajian pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Inspeksi dan investigasi pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

jumlah informasi dan rekomendasi tentang pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh

adanya Inpeksi dan invetigasi serta jumlah laporan tentang pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah oleh badan usaha/perorangan

4 kegiatan

1 dokumen

1 dokumen

50 laporan

80

100

Koordinasi kerjasama permasalahan pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah Pengelolaan data dan informasi pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah

80


400

Inspeksi dan investigasi pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

Banda Aceh


Banda Aceh

Banda Aceh

adanya Inpeksi dan invetigasi serta jumlah laporan tentang pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah oleh badan usaha/perorangan

50 laporan

jumlah informasi dan rekomendasi tentang pelaksanaan qanun dan kebijakan kepala daerah

400

1 dokumen

Prioritas

Fasilitasi Pemeriksaan dan Penindakan kasus Pelanggaran Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah

6

Banda Aceh

jumlah kasus yang diselesaikan,

50 kegiatan

120


Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat serta indeks penurunan tindak kriminal

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan

Banda Aceh

- jumlah pertemuan kerja sama antara aparatur keamanan - Jumlah kasus yang dikoordinasi dengan aparat penegak hukum

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

Banda Aceh

- jumlah kab/kota yang terfasilitasi kerja sama dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan - Jumlah pertemuan dengan aparat hukum

1 kegiatan

248

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Banda Aceh

jumlah aparat yang mampu melaksanakan siskawakarsa

1 kegiatan

238

Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah

kab/kota

jumlah kab/kota yang dilakukan kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah terkait trantibum

1 kegiatan

1 kegiatan

134

272

Fasilitasi Pemeriksaan dan Penindakan kasus Pelanggaran Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Pengkajian/anal isis perkembangan situasi dan kondisi daerah

Banda Aceh

jumlah kasus yang diselesaikan,

50 kegiatan

120

Prioritas

Banda Aceh

- jumlah pertemuan kerja sama antara aparatur keamanan - Jumlah kasus yang dikoordinasi dengan aparat penegak hukum

1 kegiatan

134

Banda Aceh

- jumlah kab/kota yang terfasilitasi kerja sama dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan - Jumlah pertemuan dengan aparat hukum

1 kegiatan

248

Prioritas

Banda Aceh

jumlah aparat yang mampu melaksanakan siskawakarsa

1 kegiatan

238

Prioritas

jumlah kab/kota yang dilakukan kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah terkait trantibum

1 kegiatan

272

Prioritas

Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat serta indeks penurunan tindak kriminal

kab/kota

Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini

Banda Aceh

jumlah kegiatan pembekalan teknis PULBAKET

1 kegiatan

Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan keamanan PEMILU

Banda Aceh

jumlah penyelenggaraan keamanan PEMILU

1 kegiatan

Banda Aceh

jumlah kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP

1 kegiatan

150

187

Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini Peningkatan pelaksanaan penyelenggaraa n keamanan PEMILU Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP Monitoring kegiatan polisi pamong praja sekabupaten/kota Koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja sekabupaten/kota Sosialisasi keberadaan satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah serta ulama sekab/kota dalam wilayah aceh

jumlah kegiatan pembekalan teknis PULBAKET

1 kegiatan

jumlah penyelenggaraan keamanan PEMILU

1 kegiatan

Banda Aceh

jumlah kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP

kab/kota

Banda Aceh

150

Prioritas

1 kegiatan

187

Prioritas


1 kegiatan

280

kab/kota

jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi

1 kegiatan

200

Prioritas

kab/kota

jumlah peserta sosialisasi satpol PP dan WH serta ulama se-kab/kota dalam wilayah aceh

1 kegiatan

581

Prioritas

Monitoring kegiatan polisi pamong praja se-kabupaten/kota

kab/kota


1 kegiatan

280

Koordinasi pelaksanaan kegiatan polisi pamong praja sekabupaten/kota

kab/kota

jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi

1 kegiatan

200

Sosialisasi keberadaan satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah serta ulama se- kab/kota dalam wilayah aceh

kab/kota

jumlah peserta sosialisasi satpol PP dan WH serta ulama se-kab/kota dalam wilayah aceh

1 kegiatan

581

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kab/kota

- Jumlah laporan - Jumlah kasus yang dilakukan koordinasi dengan kab/kota

1 kegiatan

210

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kab/kota

- Jumlah laporan - Jumlah kasus yang dilakukan koordinasi dengan kab/kota

1 kegiatan

210

Monitoring kegiatan kinerja PPNS sekab/kota

kab/kota

Jumlah laporan, monitoring dan evaluasi kinerja PPNS kab/kota

1 kegiatan

169

Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-

kab/kota

Jumlah laporan, monitoring dan evaluasi kinerja PPNS kab/kota

1 kegiatan

169

Prioritas

kab/kota

Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)

Banda Aceh

- Jumlah operasi gabungan dan Jumlah operasi jumat

Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota

Banda Aceh

- jumlah peserta yang mengikuti rakor

Pelaksanaan Hari Jadi Ulang Tahun Kelembagaan/organisasi

Banda Aceh

Jumlah HUT yang terlaksana

1 kegiatan

45 orang

319

1 kegiatan

427

Pengawasan pelaksanaan Perda,Qanun, Pergub, kepgub, ingub tentang trantibum

Banda Aceh

- Jumlah razia PNS dan razia siswa - Jumlah pam unjuk rasa - Jumlah Pam pejabat - Jumlah penertiban Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub - Jumlah pengawasan personil - Jumlah Pengamanan hari-hari besar agama - Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional

Peningkatan kapasitas Pol PP

Banda Aceh

- Jumlah personil yang mengikuti diklat dasar

1 kegiatan

Peningkatan kapasitas PPNS

Banda Aceh

- Jumlah PPNS yang mengikuti diklat

1 kegiatan

Banda Aceh


Peningkatan pendidikan dan pelatihan Syariat Islam bagi aparatur

832

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH) Koordinasi pelestarian dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota Pelaksanaan Hari Jadi Ulang Tahun Kelembagaan/o rganisasi

Banda Aceh

- Jumlah operasi gabungan dan Jumlah operasi jumat

Banda Aceh

- jumlah peserta yang mengikuti rakor

Banda Aceh

1 kegiatan

832

Prioritas

45 orang

319

Prioritas

Jumlah HUT yang terlaksana

1 kegiatan

427

Prioritas

1 kegiatan

20270

Prioritas


Banda Aceh

- Jumlah razia PNS dan razia siswa - Jumlah pam unjuk rasa - Jumlah Pam pejabat - Jumlah penertiban Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub - Jumlah pengawasan personil - Jumlah Pengamanan hari-hari besar agama - Jumlah pengamanan hari-hari besar nasional

Peningkatan kapasitas Pol PP

Banda Aceh


1 kegiatan

337


Banda Aceh

- Jumlah PPNS yang mengikuti diklat

1 kegiatan

337

Prioritas

200

Peningkatan pendidikan dan pelatihan Syariat Islam

Banda Aceh


1 kegiatan

200

Prioritas

20270

Prioritas

bagi aparatur

Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun

6

Banda Aceh

- Jumlah eksekusi terhadap pelanggar qanun

1 kegiatan

129

Jumlah organisasi/perkumpulan masyarakat yang terbentuk untuk mendukung ketertiban dan keamanan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Sosialisasi Peran Pol PP dan WH dengan Pengusaha

Banda Aceh

- Jumlah pertemuan dengan pengusaha

1 kegiatan

124

Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh

Banda Aceh

- Jumlah pertemuan dengan ulama

1 kegiatan

104

Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan qanun Syariat Islam

Banda Aceh

- Jumlah peserta yang mengikuti rapat

1 kegiatan

173

Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar qanun Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosialisasi Peran Pol PP dan WH dengan Pengusaha Peningkatan Kerjasama Ulama dan Pol PP dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan qanun Syariat Islam

Banda Aceh

- Jumlah eksekusi terhadap pelanggar qanun

1 kegiatan

129

Prioritas

Jumlah organisasi/perkumpulan masyarakat yang terbentuk untuk mendukung ketertiban dan keamanan Banda Aceh

- Jumlah pertemuan dengan pengusaha

1 kegiatan

124

Prioritas

Banda Aceh

- Jumlah pertemuan dengan ulama

1 kegiatan

104

Prioritas

Banda Aceh

- Jumlah peserta yang mengikuti rapat

1 kegiatan

173

Prioritas

2.4.

PENELAAHAN MASYARAKAT

USULAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

Meninjau dari persoalan-persoalan yang kompleks yang terjadi di dalam masyarakat Aceh akhir-akhir ini, berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda (qanun), peraturan Gubernur dan keputusan gubernur serta penegakan Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh perlu melakukan pengkajian terhadap harapan-harapan dan aspirasi masyarakat terhadap peningkatan tugas, dan fungsi lembaga ini. Yang selanjutnya aspirasi-aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan sebagai usulan program dan kegiatan SKPA di masa mendatang. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai instansi Pemerintah di tingkat provinsi, sudah barang tentu memiliki cakupan yang luas, yang artinya pemangku kepentingan terkait pelayanan lembaga ini meliputi skala yang besar dan luas pula, termasuk di dalamnya SKPD kabupaten/kota, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga hukum, aparat keamanan, dan seterusnya. Dalam kurun waktu lima tahun lembaga ini terbentuk menjadi SKPA, telah melakukan berbagai program dan kegiatan kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Program dan kegiatan tersebut bertujuan antara lain dalam rangka koordinasi dan menyaring berbagai aspirasi serta harapan-harapan masyarakat untuk memperbaiki kondisi Aceh yang lebih baik berkaitan dengan system ketentraman dan ketertiban serta penegakan Syariat Islam. Rincian program/kegiatan yang telah direkomendasikan oleh pemangku kepentingan/masyarakat terjabar di dalam table 2.5.

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2013 PROVINSI ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH No

Program Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

-1

-2

-3

-4

-5

-6

1

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. Monitoring dan pendataan daerah gangguan trantibum

Persentase penurunan pelanggaran trantibum dan qanun syariat Islam

kab/kota

Jumlah kab/kota yang terdeteksi gangguan trantibum

kab/kota

Jumlah badan usaha dan lembaga yang terdeteksi pelanggaran

c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegitan Wilayatul Hisbah se-kab/kota

kab/kota

Jumlah kab/kota yang terealisasi terkait pengawasan, pengendalian dan evaluasi se-kab/kota

d. Rapat koordinasi Wilayatul Hisbah dengan imum mukim dan tokoh adat dalam rangka pengawasan qanun Syariat Islam

Banda Aceh

Jumlah Imum Mukim dan tokoh adat yang mengikuti Rakor

b. Pendataan dan penindakan pelanggaran perda oleh badan usaha dan lembaga di wilayah provinsi Aceh

23 kab/kota

50 badan usaha

23 kab/kota

35 orang

e. Monitoring kegiatan Wilayatul Hisbah se kab/kota

kab/kota

Jumlah kab/kota yang terealisasi terkait dengan monitoring

f. Sosialisasi qanun syariat islam di kalangan aparatur pemerintah

Banda Aceh

Jumlah SKPA Tingkat I yang terfasilitasi terkait sosialisasi qanun syariat Islam

g. Workshop bimbingan teknis pemahaman tugas Wilayatul Hisbah se Kab/kota

2

Banda Aceh

Program Koordinasi Pelestarian dan Kapasitas PPNS

Jumlah kab/kota yang berpartisipasi dalam kegiatan workshop

23 kab/kota

40 orang

23 kab/kota

Persentase peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran

a. Pendidikan dan Pelatihan teknis PPNS pola 300 jam

Banda Aceh

Jumlah PPNS Satpol PP WH yang mengikuti pendidikan

40 orang

b. Pelatihan teknis khusus peningkatan kemampuan bagi PPNS bidang Syariat Islam dan Trantibum

Banda Aceh

Jumlah PPNS Satpol PP-WH yang mengikuti pelatihan khusus

30 orang

c. Pelatihan psikologi kriminal bagi PPNS

Banda Aceh

Jumlah PPNS Satpol PP-WH yang mengikuti pelatihan psikologi kriminal

30 orang

d. Pelatihan restoracy justice system bagi PPNS

Banda Aceh

Jumlah PPNS Satpol PP-WH yang mengikuti pelatihan

30 orang

e. Pelatihan sistem penanganan kasus jinayah bagi aparat gampong

Banda Aceh

Jumlah aparatur gampong yang mengikuti pelatihan

50 orang

3

f. Pelatihan penguatan HAM bagi PPNS se-kab/kota

Banda Aceh

Jumlah PPNS Satpol PP-WH se-kab/kota yang mengikuti pelatihan

30 orang

g. Rapat koordinasi asosiasi PPNS se-prov aceh

Banda Aceh

Jumlah asosiasi PPNS yang terjalin koordinasi

40 orang

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan Satpol PP-WH

Pelayanan informasi, Komunikasi, sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait

a. Bimtek Kehumasan Satpol PP-WH se-kab/kota

Banda Aceh

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Program kerja dan kewenangan Pol PP dan WH dengan instansi terkait

4

Jumlah personil Pol PP-WH se-kab/kota yang mengikuti bimtek Jumlah instansi yang terkait yang menjalin koordinasi

40 orang

10 instansi

c. Pemantapan Publikasi dan Sosialisasi Perda trantibum dan Qanun Syariat Islam melalui Media massa dan elektronik

Banda Aceh

Jumlah media massa dan elektronik

5 media

d. Training of Trainer (TOT) PAM Swakarsa bagi aparatur Pol PPWH se kab/kota

Banda Aceh

Jumlah peserta TOT

45 orang

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman perlindungan masyarakat dan penegakan qanun

a. Safari pengabdian masyarakat Polisi PP-WH

Optimalisasi penyelesaian kasus berbasis masyarakat

Banda Aceh

jumlah wilayah

23 kab/kota

b. Rapat Koordinasi Satkorlak penanggulangan bencana dan pengamanan

5

jumlah peserta

40 orang

c. Pemberdayaan masyarakat untuk pengamanan swakarsa

Banda Aceh

Jumlah desa/gampong

10 gampong

d. Pemberdayaan komunitas peduli sosial dalam penegakan perundang-undangan

Banda Aceh

Jumlah organisasi masyarakat

10 ormas

e. Pelatihan dan koordinasi aparatur Linmas

Banda Aceh

Jumlah anggota linmas yang mengikuti pelatihan

50 orang

Meningkatnya kapasitas SDM Pol PP-WH dan Linmas

Peningkatan kapasitas SDM Pol PP-WH dan Linmas

a. Pendidikan dan pelatihan Satpol PP dan WH serta Linmas pola 300 jam dan 150 jam

Banda Aceh

Jumlah pol PP-WH dan Linmas yang mengikuti pelatihan

50 orang

b. Pelaksanaan out bond training Satpol PP-WH

Banda Aceh

Terlaksananya pelaksanaan out bond

30 orang

c. Pelatihan kesamaptaan petugas Pol PP-WH

Banda Aceh

Jumlah Petugas Pol PP-WH yang mengikuti kesamaptaan

100 orang

Banda Aceh, 19 Maret 2014

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Aceh merupakan salah satu wilayah modal Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh letak geografis yang sangat strategis. Sebagai wilayah modal pembangunan wilayah Aceh diwujudkan melalui pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh tahun 2005-2025. Periode tahun ini memasuki tahap kedua dari RPJPA tersebut. Pelaksanaan pembangunan pada tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2012 menekankan pada pembangunan pasca konflik dan penanganan korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004.Namun, kita pemerintah Aceh menyadari bahwa pembangunan tahap pertama tersebut masih menyisakan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang perlu dibenahi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. UUPA idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, tahap pembangunan kedua ini akan diprioritaskan pada proses keberlanjutan reintegrasi dan konsolidasi perdamaian hasil nota kesepahaman (MoU) Helsinki dan implementasi UUPA yang masih belum terlaksana dengan baik. Bila dilihat dari capaian pembangunan tahap pertama, ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi Aceh ke depan antara lain:

1. Belum Optimalnya pelaksanaan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki. 2. Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 3. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal. 4. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh. 5. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) 6. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah. 7. Sektor Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik. 8. Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna dan berhasil guna dan berkelanjutan. 9. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah.

Diantara permasalahan-permasalahan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul

Hisbah

Aceh

diharapkan

dapat

memberi

dukungannya

melalui

program/kegiatan yang dapat mendukung pemerintah Aceh mengatasi persoalanpersoalan pembangunan tersebut.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH Berpijak pada isu-isu strategis, tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2015 adalah:

1. Terwujudnya birokrasi penegakan Qanun dan kebijakan kepala daerah yang modern. 2. Tercapainya kondisi mayarakat yang taat hukum serta terciptanya keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat melaksanakan kegiatannya secara teratur dan lancar. 3. Terbentuknya kerjasama antar stakeholder yang terkait dengan tugas peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Perwujudan tujuan di atas akan dicapai dengan cara memenuhi sasaran sebagai berikut, yaitu: 1. Menurunkan tingkat pelanggaran Perda/Qanun trantibum dan Syariat Islam. 2. Meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen 3. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana 4. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga penegak hukum 5. Memfasilitasi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten/ kota. 6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi Qanun dan kebijakan kepala daerah. 7. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Qanun dan kebijakan kepala daerah. 8. Meningkatkan

fungsi

pemeriksaan

terhadap

hasil

temuan

pelanggaran

pelanggaran Qanun dan kebijakan kepala daerah. 9. Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran Qanun dan kebijakan kepala daerah.

3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan evaluasi renstra yang berjalan selama lima tahun ini, dan kajian serta

tela’ah

kebutuhan pelayanan lembaga terhadap kepentingan

pemangku masyarakat, maka program/kegiatan tahun 2015 secara rinci dapat dilihat pada table 3.3.

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Indikator Kinerja

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

RENCANA TAHUN 2015 Kebutuhan Dana/ Lokasi

Target Capaian

Program/Kegiatan (1)

(2)

Catatan

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016

Penting Sumber Dana

Kebutuhan Dana/ Target Capaian

Pagu Indikatif (3)

(4)

(5)

(6)

Pagu Indikatif (7)

(8)

(9)

(10)

WAJIB Kesatuan Politik dalam Negeri 5

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5

1

1

01

Gaji dan Tunjangan Lainnya

8.731.870.734 Banda Aceh

70 orang

4.291.270.735

9.659.897.806 APBD

70 orang 4.720.397.808

Uang Makan Harian

Banda Aceh

1000 orang

508.200.000

APBD

1000 orang 559.200.000

5

1

1

02

05

Tunjangan Prestasi Kerja (TPK)

Banda Aceh

70 orang

2.606.399.999

APBD

70 orang 2.867.039.998

5

1

1

02

06

Uang Megang

PNS

Banda Aceh

70 orang

126.000.000

APBD

70 orang 127.260.000

Non PNS

1000 orang

1.200.000.000

APBD

1000 orang 1.386.000.000

BELANJA RUTIN

1

19

02

01

1

19

02

01

01


Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Banda Aceh

350 lbr ; 1380 bh

Banda Aceh

2.854.000.000

3.760.000.000

14.000.000

APBD

350 lbr ; 1380 bh

20.000.000


278.000.000

APBD


400.000.000

198.000.000

APBD

120 item

200.000.000

1

19

02

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik


1

19

02

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Banda Aceh

120 item

1

19

02

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan


Banda Aceh

751;181.316 (eks/lbr)

45.000.000

APBD

751;181.316 (eks/lbr)

1

19

02

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Banda Aceh

593

26.000.000

APBD

11 item

1

19

02

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

Banda Aceh

950.000.000

APBD

1

19

02

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Banda Aceh

45.000.000

APBD

1080 eks

50.000.000

100.000.000

1.100.000.000

1080 eks

50.000.000

1

19

02

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

19

02

01

22

Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah laporan dalam daerah, jumlah laporan luar daerah jumlah pelayananan admiinistrasi perkantoran

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

jumlah ketersediaan kebersihan kantor


Persentase Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Banda Aceh

53;26

Banda Aceh

Banda Aceh

1 kegiatan

400.000.000

APBD

660.000.000

APBD

238.000.000

APBD

53;26

570.000.000

1.270.000.000

1 kegiatan

1

19

02

02

1

19

02

02

03

Pembangunan Gedung Kantor

Luas ruang yang tersedia

Banda Aceh

1 paket

500.000.000

APBD

1 kegiatan

3.000.000.000

1

19

02

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Banda Aceh

3;5

600.000.000

APBD

2;3

1.925.000.000

1

19

02

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Banda Aceh

4 gedung

600.000.000

APBD

4 gedung

655.000.000

Banda Aceh

12;2750;62

700.000.000

APBD

12;2750;62

750.000.000

Banda Aceh


130.000.000

APBD


150.000.000

1

19

02

02

24

Pemeliharaaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

19

02

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1

19

02

03


jumlah servis mobil, jumlah liter mobil dan jumlah mobil yang mendapat oli jumlah servis AC, jumlah servis komputer;jumlah servis printer;dan jumlah servis laptop Peningkatan persentase jumlah disiplin aparatur

2.400.000.000

262.000.000

1.200.000.000

6.480.000.000

3.350.000.000

1

19

02

03

1

19

02

05

1

19

02

05

1

19

02

05

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya



Meningkatnya kapasitas Pol PPWH

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

jumlah peserta yang mengikuti diklat

Dalam dan luar daerah

19 orang

215.000.000

Keg. Prioritas

19 orang

237.000.000

02

Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundangundangan

jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi qanun

2 kab/kota

30 orang

271.000.000

Keg. Prioritas

30 orang

299.000.000

Aceh Besar; Banda Aceh

100;1000;400;6

401.000.000

Keg. Prioritas

100;1000;400;6

441.000.000

Banda Aceh

56; 12

105.000.000

Keg. Prioritas

56; 12

116.000.000

02

1

19

02

05

04

Pembinaan mental dan fisik aparutur

1

19

02

05

24

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

1

19

02

16

1

19

02

16


1

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam tehnik pencegahan kejahatan

jumlah peserta yang pelatihan mental dan fisik; makan minum kegiatan olahraga; jumlah tenaga ahli yang dibayarkan honorarium taekwondo dan instruktur senam Makan minum kegiatan bintal;jumlah tenaga ahli yang dibayarkan honorarium Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok dan/atau antar golongan di daerah rawan konflik jumlah yang mengikuti pelatihan teknik pencegahan kejahatan

Banda Aceh

1000 pasang

1.200.000.000

APBD

3.350.000.000

992.000.000

1.093.000.000

29.535.000.000

Banda Aceh

50 orang

134.000.000

31.586.000.000

APBD

Keg. Prioritas

50 orang

250.000.000

1

19

02

16

03

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

jumlah personil Satpol PP dan WH yang mengikuti pelatihan jumlah personil yang mengikuti pelatihan siskamswakarsa jumlah kegiatan kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah terkait trantibum

Banda Aceh

30 orang

248.000.000

APBD

Keg. Prioritas

30 orang

250.000.000

Banda Aceh

_

238.000.000

APBD

_

46 orang

250.000.000

Banda Aceh

1 keg

272.000.000

APBD

Keg. Prioritas

1 keg

300.000.000

1

19

02

16

04

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1

19

02

16

07

Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah

1

19

02

16

07

Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi cegah dini


Banda Aceh

35 orang

150.000.000

APBD

Keg. Prioritas

35 orang

200.000.000

Banda Aceh

35 orang

280.000.000

APBD

Keg. Prioritas

35 orang

300.000.000

Banda Aceh

kab/kota

APBD

Keg. Prioritas

7 kab/kota

330.000.000

kab/kota

46 orang

200.000.000

APBD

Keg. Prioritas

46 orang

200.000.000

kab/kota

5 kali

169.000.000

APBD

Keg. Prioritas

5 kali

60.000.000

kab/kota

48;30

832.000.000

APBD

Keg. Prioritas

48;30

700.000.000

kab/kota

6 kasus

319.000.000

APBD

Keg. Prioritas

6 kasus

306.000.000

1

19

02

16

08

Monitoring kegiatan Pol PP se-kab/kota


1

19

02

16

09

Pelaksanaan hari jadi ulang tahun kelembagaan/organisasi

Jumlah kegiatan pelaksanaan HUT

1

19

02

16

10

Koordinasi pelaksanaan kegiatan Pol PP sekab/kota

Jumlah peserta Rakor

1

19

02

16

11

Monitoring kegiatan kinerja PPNS se-Kab/kota

1

19

02

16

12

Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah

1

19

02

16

13

Koordinasi pelestariaan dan pelaksanaan kegiatan PPNS se kab/kota

Jumlahmonitoring, evaluasi kinerja PPNS se-kab/kota Jumlah operasi gabungan, jumlah operasi jumat, jumlah operasi persimpangan jalan jumlah fasilitasi penyelesaian kasus di kab/kota

jumlah informasi yang dipublish; jumlah peserta pelatihan WEB

kab/kota

1 keg

581.000.000

APBD

Keg. Prioritas

1 keg

640.000.000

35 orang

200.000.000

APBD

Keg. Prioritas

35 orang

250.000.000

1

19

02

16

15

Sosialisasi keberadaan satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah serta ulama sekab/kota dalam wilayah aceh

1

19

02

16

16

Peningkatan pendidikan dan pelatihan syariat Islam Bagi aparatur


Banda Aceh

1

19

02

16

17

Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan keamanan Pemilu

Jumlah penyelenggaraan keamanan Pemilu

Banda Aceh

1

19

02

16

19

Peningkatan kapasitas Polisi PP


Banda Aceh

1

19

02

16

20


1

19

02

16

21


1

19

02

16

22

Pelaksanaan Eksekusi bagi pelanggar qanun

Jumlah personil yang mengikuti PPNS Jumlah tenaga kontrak yang tersedia; jumlah patroli wilayah perbatasan; Jumlah razia PNS dan razia siswa; Jumlah pam unjuk rasa; Jumlah Pam pejabat; jumlah penertiban Perda/qanun, Pergub, Kepgub dan Ingub; Jumlah pengawasan personil; Jumlah Pengamanan harihari besar agama; Jumlah pengamanan harihari besar nasional Jumlah Eksekusi terhadap pelanggar qanun

titik lokasi

25 orang

854.000.000

_

_

25 orang

550.000.000

Banda Aceh

15 orang

337.000.000

APBD

Keg. Prioritas

15 orang

550.000.000

Banda Aceh

1000;35;18;18;24;15;15

24.830.000.000

APBD

Keg. Prioritas

1000;35;18;18;24;15;15

Banda Aceh

8 kali

129.000.000

APBD

Keg. Prioritas

8 kali

27.000.000.000

250.000.000

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan


Sosialisasi Peran Pol PP dan WH dengan Pengusaha

Jumlah Pengusaha yang mengikuti pertemuan

1

19

02

19

1

19

02

19

1

19

02

19

03

Peningkatan Kerjasama Ulama dan Satpol PP-WH dalam Pelaksanaan Syariat Islam

Jumlah ulama yang mengikuti Pertemuan

1

19

02

19

04

Rapat Koordinasi dalam rangka pengawasan Qanun Syariat Islam

Jumlah Peserta yang mengikuti rapat

02

Banda Aceh

Banda Aceh

297.000.000

APBD

441.000.000

40 orang

124.000.000

APBD

Keg. Prioritas

40 orang

136.000.000

30 orang

104.000.000

APBD

Keg. Prioritas

30 orang

114.000.000

30 orang

173.000.000

APBD

Keg. Prioritas

30 orang

191.000.000

47.209.870.734

56.369.897.806

Banda Aceh, 19 Maret 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA WILAYATUL HISBAH ACEH

BAB IV PENUTUP Penyusunan Rencana Kinerja (renja) untuk tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam. Mengingat bahwa Renja dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2013, Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, Review Terhadap Rancangan Awal RKPA, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Berpijak dari kajian-kajian tersebut dirumuskan kebijakan program/ kegiatan prioritas yang akan dicapai pada tahun 2015, dimana pelaksanaan program/kegiatannya dapat dilakukan secara akurat, terpadu, fokus dan terarah serta menjadi pedoman/acuan dalam periode pembangunan berikutnya dengan memperhatikan peluang dan tantangan yang ada.

Banda Aceh, 19 Maret 2014 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

Zulkarnain, SH Pembina Tk.I NIP. 19620910 199102 1 001

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Recommend Documents