RENCANA KINERJA TAHUN 2015

RENCANA KINERJA

TAHUN 2015

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH 2015

Rencana Kinerja Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2015, telah tersusun dengan baik. Penyusunan rencana kinerja ini disusun dengan berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang berlaku, dokumen ilmiah dan pengamatan kebutuhan riil yang diharapkan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan visi dan misi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Rencana Kinerja yang disusun dimaksudkan sebagai rencana untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam jajaran Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tahun 2015, diharapkan dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan. Banda Aceh, 14 Maret 2014 KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Saifuddin, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600418 198603 1 004

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ......................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................... 1.1 Latar Belakang ................................................................... 1.2 Landasan Hukum ............................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2011 .............................................................................. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPA.. ..................................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ......................................... 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh......................................................................... 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA ......................... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………………………… .........

BAB III

BAB VI

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................ 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ............................ 3.3 Program dan Kegiatan .......................................................

1 1 5 7 8

10

10 22

31 35 58 60 60 66 67

PENUTUP ................................................................................... 71


ii


LAMPIRAN I .

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh s.d Tahun 2012.

LAMPIRAN II.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

LAMPIRAN III

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2014.

LAMPIRAN IV

Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2014.

LAMPIRAN V.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 Dan Prakiraan Maju Tahun 2015.


iii


DAFTAR TABEL

Tabel 1

Matrik Perbandingan Rencana Kerja Tahun 2010 dan Realisasi Rencana............................................................. 11


iv


BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu tahapan penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan semua stakeholders,

guna

optimalisasi

pengalokasian

sumberdaya

yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam periode dan jangka waktu tertentu. Proses

perencanaan

pembangunan

daerah

sebagaimana

diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

diimplimentasikan

melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelalaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD). Rencana

kerja

Majelis

Permusyawaratan

Ulama

(MPU)

merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah, yang dirumuskan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, pengangaran dan sumber daya yang diperlukan.

Sekretariat MPU Aceh

1


Majelis

Permusyawaratan

Ulama

merupakan

lembaga

independen, berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pertimbangan

terhadap

kebijakan

pemerintahan,

pembangunan,

berfungsi memberikan

daerah,

ekonomi,

meliputi

sosial

budaya

bidang dan

kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Dalam menjalankan fungsinya MPU memiliki kewenangan dan tugas pokok sebagai berikut : a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari’at Islam; b. Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai syari’at Islam; c. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan; d. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan kebijakan daerah berdasarkan syari’at Islam;


2


e. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari’at Islam; f. Melakukan pengkaderan ulama.

Visi Terwujudnya

peran

ulama

dalam

pembangunan

dan

penerapan Syariat Islam secara kaffah.

Misi 1. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. 2. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat islam. 3. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama. 4. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran. 5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.


3


Tujuan 1. Adanya kepastian hukum syari'at

terhadap masalah-masalah

yang timbul dalam masyarakat 2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami. 3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sasaran 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam. 2. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan daerah. 3. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar makruf dan nahi mungkar. Kebijakan Menetapkan fatwa hukum syari'at, memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam


4


menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at dan memantau pelaksanaan agar tetap sesuai dengan syari'at.

Dalam kerangka inilah Sekretariat MPU menyusun perencanaan kinerja tahun 2012 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat MPU Aceh Tahun 2012 s/d 2017. 1.2

Landasan Hukum Dalam penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat MPU yang dijadikan acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut : 1.2.1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.2.2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

1.2.3

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.2.4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


5


1.2.5

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.6

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

1.2.7

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Lembaga

Keistimewaan Aceh; 1.2.8

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.2.9

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

1.2.10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 1.2.11 Peraturan

Kepala

239/IX/6/8/2003

Lembaga

tentang

Administrasi

Pedoman

Negara

Penyusunan

Nomor

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 1.2.12 Qanun

Aceh

Nomor

2

Tahun

2009

tentang

Majelis

Permusyawaratan Ulama;


6


1.2.13 Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama; 1.2.14 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017; 1.2.15 Surat Gubernur Aceh Nomor 050/2534 tanggal 28 Januari 2014 tentang Penyusunan Renja SKPA Tahun 2015.

1.3 Maksud dan Tujuan Renja MPU Aceh tahun 2015 ini sesuai dengan RPJM Aceh periode 2012 -2017 yang telah ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 yang dilaksanakan selama 5 tahun yaitu periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Diharapkan dengan adanya Renja SKPA dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPA yang telah direncanakan. Adapun tujuan dari penyusunan Renja SKPA pada MPU Aceh adalah

untuk

mengevaluasi

kembali

serta

menyesuaikan

dengan

program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan sesuai dengan nilai tingkat capaian target. Selanjutnya hasil evaluasi dan penyesuaian Renja ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPA dalam bentuk dokumen sebagai landasan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA di tahun mendatang.


7


1.4 Sistematika Penulisan Rencana kinerja ini disusun dalam sistematika sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I,

PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4

Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

BAB II, EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA dan Capaian Renstra SKPA (Tabel terlampir) 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir) 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel terlampir) 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel terlampir) BAB III, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel terlampir) BAB VI, PENUTUP LAMPIRAN I


Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat MPU s.d Tahun 2012.

8


LAMPIRAN II

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat MPU.

LAMPIRAN III

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2015.

LAMPIRAN IV

Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Sekretariat MPU Aceh Tahun 2015

LAMPIRAN V

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 Dan Prakiraan Maju Tahun 2016


9


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013. Dalam Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Tahun 2007 s.d 2012, Sekretariat MPU memiliki 4 (empat) program yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur dan program peningkatan sumber daya dan peran ulama. Perencanaan Kinerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2013 telah disusun berdasarkan

hasil analisis dengan mempertimbangkan

prioritas-prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sesuai perencanaan yang telah disusun tahun 2008, telah direncanakan 39 kegiatan untuk mendukung Program yang ada yaitu sebagaimana dalam tabel 2 berikut :


10


TABEL 1 MATRIK PERBANDINGAN RENCANA KERJA TAHUN 2013 DAN REALISASI RENCANA No 1 I

Program/Kegiatan 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

1.1

Rencana

Alokasi Dana

Realisasi

% 6 94,85

Keterangan

3 2.675.000.000

4 2.340.639.250

5 2.220.198.574

7

20.000.000

20.000.000

8.250.550

41,25 %

%

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

305.000.000

304.200.000

278.136.282

91,43 %

1.3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan Penyediaan jasa administrasi keuangan

120.000.000

117.600.000

104.691.500

89,02 %

200.000.000

180.780.000

177.210.000

98,03 %

1.5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

350.000.000

330.000.000

328.451.000

99,53 %

1.6

Penyediaan alat tulis kantor

100.000.000

76.844..250

76.844..250

100,00 %

1.7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan mnuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100.000.000

75.000.000

69.485..000

92,65 %

20.000.000

15.000.000

15.000.000

340.000.000

159.580.000

148.373.000

92,98 %

50.000.000

46.000.000

43.778.000

95,17 %

800.000.000

776.060.000

724.771.992

94,61 %

1.4

1.8

1.9

1.10

1.11


100,00

11


1.12

Penyediaan jasa keamanan kantor

1.13

Penyediaan bahan operasional perkantoran Frogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

2.

2.1 2.2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

2.3

2.4

255.000.000

240.252.000

236.157.000

98,18 %

15.000.000

9.050.000

9.050.000

100,00 %

3.547.752.000

6.999.014.000

6.794.677.470

97,08 %

66.000.000

65.615.000

65.615.000

157.500.000

592.123.000

586.510..000

99,05 %

23.782.500.000

2.946.502.000

2.855.486.000

96,91 %

220.100.000

250.100.000

246.400.000

98,52 %

100.00

2.5

Pengadaan komputer

299.400.000

263.400.000

261.050.000

99,11 %

2.6

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala pagar dan pembatas lingkungan Pemeliharaan rutin/ berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Pemeliharaan rutin/ berkala dokumen dan buku bacaan kantor Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Penunjang dan pembinaan kelembagaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

283.250.000

337.050.000

330.914.000

98,18 %

250.000.000

196.400.000

196.400.000

100.00 %

450.000.000

423.049.000

423.049.000

100.00 %

50.000.000

50.000.000

49.500.000

99.00 %

1.200.000.000

1.483.975.000

1.469.660.000

99.04 %

300.000.000

390.800.000

310.093.470

79.35 %

233.800.000

233.800.000

231.000.000

98,80 %

233.800.000

233.800.000

231.000.000

98,80 %

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3.

3.1


12


4.

4.1 4.2

4.3

4.4

Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama Pelaksanaan rapat Badan Otonom

7.197.665.000

5.799.419..000

4.650.202.125

81,44 %

430.015.000

255.835.000

146.215.700

57.15 %

Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) Pengkaderan ulama, lokakarya ulama dan uamara serta sarasehan Rapat koodinasi MPU

553.270.000

483.150.000

434.543.000

89.54 %

1.500000.000

1.208.922.000

1.201.021.000

99.35 %

750.000.000

635.613.000

530.625.000

83,48 %

4.5

Muzakarah masalah keagamaan

219.830.000

173.780.000

164.902.525

94.89 %

4.6

Penelitian aliran sempalan

500.000.000

363.240.000

0

0 %

4.7

Lokakarya ulama dan umara terhadap ekonomi syariat Penterjemahan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia Penerbitan Media MPU

85.000.000

64.600.000

56.605.000

87.34 %

57.140.000

48.500.000

45.500.000

93,81 %

528.200.000

471.200.000

426.706.000

90.56 %

4.8

4.9 4.10

Nadwah/Mubahasa h ilmiah

291.300.000

143.950.000

129.455.000

89.91 %

4.11

Kunjungan muhibah ulama ke Negara sahabat Bimbingan dan penyuluhan hokum islam Evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan keagamaan Pembinaan penyelenggaraan manasik haji kab/kota

744.200.000

267.099.000

9.269.500

3,43 %

600.000.000

529.460.000

493.565.000

93.22 %

879.240.000

1.099.310.000

957.254.000

94.84 %

60.000.000

54.760.000

54.540.000

99.60 %

34.655.215.000

15.372.872.250

13.896.078.169

4.12

4.13

4.14

Jumlah

90,92

%

Sumber : Dokumen Renja 2013 dan Realisasi Anggaran Sekretariat MPU (data diolah)


13


Dari tabel 2 di atas terlihat bahwa usulan program dan kegiatan sebagaimana telah diajukan dalam dokumen perencanaan Sekretariat MPU

tahun

2013

tidak

sepenuhnya

dapat

terakomodir.

Dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan hanya 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dan 4 (empat) program yang dapat teralokir. Hal ini disebabkan karena rendahnya pagu yang dialokasikan untuk Sekretariat MPU. Dari jumlah kebutuhan dana yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 34.655.215.000,- (tiga puluh emapt milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah), namun anggaran yang

ditetapkan

untuk

Sekretariat

MPU

hanya

sebesar

Rp.15.372.872.250,- (lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 44,35 %, sehingga hanya 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dan 4 (empat) program dapat dilaksanakan pada tahun 2013. Dalam tahun 2015 Sekretariat MPU merencanakan usulan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas terdapat 47 (empat puluh tujuh) kegiatan untuk mendukung 6 (enam) program yaitu : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.30.000.000,-


14


1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.550.000.000,2. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kenderaan

dinas/operasional sebesar Rp.180.000.000,3. Penyediaan alat tulis kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.150.000.000,-. 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.200.000.000,-. 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.25.000.000,-. 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.75.000.000,-. 7. Penyediaan makanan dan minuman dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.65.000.000,-. 8. Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

kebutuhan

anggaran sebesar Rp.450.000.000,-. 9. Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

sebesar

Rp.1.550.000.000,-.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1. Pengadaan

tanah

dengan

kebutuhan

anggaran

sebesar

Rp.10.000.000.000,-.


15


2. Pembangunan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,-. 3. Pengadaan kenderaan dinas/operasional

dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp.2.700.000.000,-. 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,5. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.20.000.000.000,6. Pengadaan mebeleur

dengan kebutuhan anggaran sebesar

Rp.500.000.000,7. Pengadaan komputer dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.500.000.000,8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.250.000.000,9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.175.000.000,10. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor dengan kebutuhn anggaran sebesar Rp.250.000.000,11. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.200.000.000,12. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan lstrik dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-


16


13. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.200.000.000,14. Rehabilitasi

sedang/berat

rumah

gedung

kantor

dengan

kebutuhan daa sebesar Rp.500.000.000,C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.275.000.000,D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, dengan kegiatan : 1. Pengadaan kitab dan bahan bacaan perpustakaan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.200.000.000,E. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama, dengan kegiatan ; 1. Pelaksanaan rapat Badan Otonom dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.250.000.000,-. 2. Sidang

Majelis

Permusyawaratan

Ulama

(MPU)

dengan

anggaran

sebesar

kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-. 3. Pengkaderan

ulama

dengan

kebutuhan

Rp.7.000.000.000,-. 4. Rapat

koordinasi

MPU

dengan

kebutuhan

dana

sebesar

Rp.750.000.000,5. Muzakarah masalah keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.500.000.000,-


17


6. Pengkajian aliran sempalan dengan kebutuhan anggaran sebear Rp.1.000.000.000,7. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.150.000.000,8. Kajian terhadap kebijakan Daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.400.000.000,9. Penerbitan buletin MPU dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,10. Nadwah/Mubahasah ilmiah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,11. Kunjungan muhibah ulama

ke negara sahabat dengan

kebutuahan anggaran sebesar Rp. 500.000.00012. Pembinaan sertifikat jaminan halal dengan kebutuhan anggasran sebesar Rp.500.000.000.13. Sosialisasi sertifikasi hala produk makanan, obat-obatan dan kosmetika dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,14. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,15. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,16. Perencanaan pembangunan peran ulama dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,17. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.300.000.000,-


18


18. Penyusunan rancangan pedoman keagamaan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.500.000.000,19. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan dana sebesar Rp.500.000.000,F. Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara Ulama. 1. Lokakarya ulama umara bidang muamalah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.400.000.000,2. Zikir

dan

taushiah

dengan

kebutuhan

dana

sebesar

Rp.1.000.000.000,3. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dengan kebutuhan dana sebesar Rp.1.500.000.000,-.

Dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja tahun 2015, terdapat 3 (tiga) kegiatan baru yang sangat prioritas disamping kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun sebelumnya. Total kebutuhan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pada Sekretariat MPU dalam tahun 2015 adalah sebesar Rp.68.225.000.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Disamping kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, kegiatan-kegiatan yang dianggap menjadi prioritas dan perlu mendapat perhatian khusus untuk dilaksanakan pada tahun 2015 dan yang belum terlaksanakan pada tahun 2014 adalah :


19


1. Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung belajar Pendidikan Kader Ulama, mess putri dan

rumah ustad/ustazah serta rumah

jabatan pimpinan MPU Aceh dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,2. Pembangunan gedung komisi dan ruang makan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,3. Pengadaan kenderaan dinas pool/operasional dengan kebutuhn anggaran sebesar Rp.2.700.000.000,4. Pengadaan peralatan laboratorium sertifikasi halal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.20.000.000.000,5. Pengkaderan ulama yang direncanakan 14 (empat belas) angkatan, 4 angkatan dilaksanakan di Provinsi dan 10 (sepuluh) angkatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,6.

Pembinaan sertifikat jaminan halal, yang direncanakan untuk pembinaan dan mengaudit produk

makanan, obat-obatan dan

kosmetika di Kabupaten/Kota dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.500.000.000,7.

Sosialisasi sertifikat halal produk makanan, obat-obatan dan kosmetika yang direncanakan untuk pelaksanaan seminar produk halal nasional di Aceh dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-

8.

Kajian terhadap kebijakan daerah dengan kebutuahan anggaran sebesar Rp.400.000.000-


20


9.

Perencanaan Pembangunan Peran Ulama

dengan

kebutuhan

anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,10. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.1.200.000.000,11. Kajian pedoman keagamaan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.300.000.000,12. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa dengan kebutuhan dana sebesar Rp.500.000.000,13. Zikir

dan

taushiyah

dengan

kebutuhan

dana

sebesar

Rp.1.000.000.000,14. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah dengan kebutuhan dana sebesar Rp.1.500.000.000,-

2.1.2. Capaian Rencana Strategis SKPA. Merespon tuntutan perkembangan dan keterbatasan anggaran pada Sekretariat MPU dari tahun ke tahun, perencanaan strategis Sekretariat MPU Tahun 2012 s.d 2017 juga telah mengalami perubahan. Restrukturisasi organisasi dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, telah mengakibatkan perubahan tugas pokok dan fungsi sehingga perencanaan strategis yang telah disusun tidak sejalan lagi dengan

perencanaan

kinerja tahunan.


21


Hal ini menyebabkan indikator kinerja dan indikator kegiatan yang disusun secara tahunan tidak selaras dengan perencanaan jangka menengah. Parameter kegiatan sulit diukur karena adanya perubahan rencana, program dan kegiatan yang kemudian muncul pada tahun 2013 dan tidak dapat mengacu lagi kepada rencana strategis yang disusun sebelumnya. Walaupun perencanaan jangka menengah Sekretariat MPU telah mengalami perubahan, akan tetapi tetap dilakukan semata-mata untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun demikian juga untuk capaian rencana strategis secara umum tetap sesuai dengan target rencana kinerja tahunan. Dari formulir 2.1 dapat dilihat pada kolom 8 dimana tingkat realisasi Renja SKPA dapat direalisasikan hampir 100%. Sementara tingkat capaian Renstra sampai dengan tahun 2013 sebagian besar telah mencapai 80%, bahkan ada kegiatan yang telah mencapai angka 100%. Terdapat juga kegiatan yang masih belum memenuhi target dibawah 80%. Hal ini diakibatkan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti telah dibahas di atas, karena rendahnya alokasi anggaran. Secara lebih mendetail dapat dilihat pada formulir 2.1 dalam lampiran Renja ini.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT MPU ACEH Secara umum analisis kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh, target yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan


22


secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari jumlah alokasi dana dan realisasi anggaran setiap tahunnya, dapat diserap sesuai target yang ditetapkan secara penuh. Sebagai ilustrasi untuk mewujudkan program dan kegiatan tahun anggaran 2013, Sekretariat MPU Aceh mendapatkan alokasi dana sebesar

Rp.22.894.820.966,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.21.402.704.454,- atau 93,48%, kekurangan realisasi sebesar Rp. 1.492.116.512,- atau 6,52%. Adapun uraian tingkat pencapaian realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut : b. Belanja Tidak Langsung. Belanja

Tidak

Langsung

dialokasikan

dana

sebesar

Rp.7.611.739.716,- dengan realisasi sebesar Rp.7.506.626.285,- atau 98,62% kekurangan realisasi sebesar Rp.105.113.431,- atau 1.38%. c. Belangsung Langsung. Belanja Langsung dialokasikan dana sebesar Rp. 15.283.081.250,dengan

realisasi

sebesar

Rp.

13.896.078.169,-

atau

90,92%

kekurangan realisasi sebesar Rp.1.387.003.081,- atau 9.08%. Belanja Langsung ini terdiri dari Program/Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi sebesar Rp.8.250.550,- atau 41.25%.


23


Kekurangan realisasi sebesar Rp.11.749.450,- atau 58,75% karena sebahagian besar pengiriman surat dapat diatasi dari dana pada masing-masing kegiatan. b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dialokasikan anggaran sebesar

Rp.304.200.000,- realisasi

sebesar Rp.278.136.282,- atau 91.43%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.2.063.718,- atau 8,57%. c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dialokasikan anggaran sebesa Rp.117.600.000,- realisasi sebesar Rp.104.691.500,-

atau

89,02%.

Kekurangan

sebesar

Rp.12.908.500,- atau 10,98%. d. Penyediaan jasa administrasi keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp.180.780.000,- realisasi sebesar Rp.177.210.000,atau 98,03%. Kekurangan sebesar Rp.3.570.000,- atau 7,97%. e. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dialokasikan anggaran sebesar Rp.330.000.000,- realisasi sebesar Rp.328.451.000,atau 99,53%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.1.549.000,- atau 0,47% merupakan sisa kontrak. f. Penyediaan alat tulis kantor dialokasikan

anggaran sebesar

Rp.76.844.250,- realisasi sebesar Rp.76.844.250,- atau 100%. g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.75.000.000,-

realisasi

sebesar

Rp.69.485.000,- atau 92.65%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.5.515.000,- atau 7,35% merupakan sisa kontrak.


24


h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi sebesar Rp.15.000.000,- atau 100%. i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan

anggaran sebesar Rp.159.580.000,- realisasi

sebesar Rp.148.373.000,- atau 92,98%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.11.207.000,- atau 7,02% merupakan sisa kontrak. j. Penyediaan makanan dan minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp.46.000.000,- realisasi sebesar Rp.43.778.000,- atau 95,17%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.2.222.000,- atau 4,83% karena adanya efiensi dan sebahagian besar biaya makan dan minum sudah ditanggulangi pada masing-masing kegiatan. k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dialokasikan anggaran sebesar Rp.766.060.000,- realisasi sebesar Rp.724.771.992,atau 94,61%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.41.288.008,- atau 5,39% karena adanya efisensi dan pembatasan perjalanan dinas terhadap kegiatan yang sangat urgen saja. l. Penyediaan jasa keamanan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.240.525.000,- realisasi sebesar Rp.236.157.000,atau 98,18%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.4.368.000,- atau 1,82% karena sisa kontrak.


25


l. Penyediaan bahan operasional perkantoran dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.9.050.000,-

realisasi

sebesar

Rp.9.050.000,- atau 100%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : a. Pembangunan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.65.615.000,- realisasi sebesar Rp.65.615.000,- atau 100%. b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.592.123.000,- realisasi sebesar Rp.586.510.000,- atau 99,05%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.5.613.000,- atau 0,95% merupakan sisa kontrak. c. Pengadaan peralatan gedung kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.946.502.000,- realisasi sebesar Rp.2.855.486.000,atau 96,91%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.91.016.000,- atau 3,09% karena sisa kontrak. d. Pengadaan mebeleur dialokasikan sebesar Rp.250.100.000,realisasi sebesar Rp.246.400.000,- atau 98,52%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.1.700.000,- atau 1,48% karena sisa kontrak e. Pengadaan

komputer

dialokasi

anggaran

sebesar

Rp.263.400.000,- realisasi sebesar Rp.261.050.000,- atau 99,11%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.2.350.000,-atau 0,89% karena penghematan dan sisa kontrak. f. Pemeliharaan anggaran


rutin/berkala

sebesar

gedung

Rp.337.050.000,-

kantor,

dialokasikan

realisasi

sebesar

26


Rp.330.914.000,- atau 98.18%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.6.136.000,- atau 1,82% merupakan sisa kontrak. g. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor, dialokasikan anggaran sebesar Rp.196.400.000,- realisasi sebesar Rp.196.400.000,- atau 100%. h. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

direncanakan

alokasi

anggarannya

sebesar

Rp.423.049.000,- realisasi sebesar Rp.423.049.000,- atau 100%. i. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.1.483.975.000,-

realisasi

sebesar

Rp.1.469.660.000,- atau 99,04%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.14.315.000,- atau 0,94% merupakan sisa kontrak. j. Penunjang dan pembinaan kelembagaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp.390.800.000,- realisasi sebesar Rp.310.093.470,- atau 79,35%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.80.706.530,- atau 20,65% karena ada penghematan. 3. Program Peningkatan Disilpin Aparatur, dengan kegiatan : a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.233.800.000,-

realisasi

sebesar

Rp.231.000.000,- atau 98,80%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.2.800.00,- atau 1,20% merupakan sisa kontrak. 4. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama, dengan kegiatan :


27


a. Pelaksanaan rapat Badan Otonom, dialokasikan anggaran sebesar Rp.255.835.000,- realisasi sebesar Rp. 146.215.700,- atau 57,15%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.109.619.300,- atau 42,85% disebabkan terbatasnya waktu para pengelola untuk melaksanakan kegiatan karena anggota Badan Otonom ini merupakan PNS pada Instansi lain, seperti dari Balai Pom, dosen Unsyiah dll. b. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) dialokasikan anggaran sebesar Rp.483.150.000,- realisasi sebesar Rp.434.543.000,- atau 89,94%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.48.607.000,- atau 10,06% karena pelaksanaan sidang panmus dari rencana 22 kali dalam setahun menjadi 15 kali sidang. Hal ini disebabkan keterlambatan pengesahan anggaran dan keterbatasan waktu anggoata DPU karena beradu dengan kegiatan lain. c. Pengkaderan ulama, lokakarya ulama dan umara serta sarasehan, dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.208.922.000,realisasi sebesar Rp.1.201.021.000,- atau 99,35%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.7.901.000,- atau 0,65% merupakan sisa kontrak. d. Rapat

koordinasi

MPU

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp.635.613.000,- realisasi sebesar Rp.530.625.000,- atau 83,48%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.104.988.000,- atau 16,52% karena adanya efisiensi perjalanan dinas.


28


e. Muzakarah masalah kegamaan dialokasikan anggaran sebesar Rp.173.780.000,- realisasi sebesar Rp.164.902.525,- atau 94,89%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.8.877.475,- atau 5,11% karena adanya penghematan pembayaran uang saku dan transport peserta. f. Penelitian aliran sempalan dialokasikan anggaran sebesar Rp.363.240.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- karena sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah MPU Aceh akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2013. Namun pada saat kegiatan ini akan dilakukan tidak lagi mencukupi waktu untuk

pelaksanaannya,

sehingga

kegiatan

ini

ditunda

pelaksananaannya pada tahun anggaran 2014. h. Penterjemahan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dialokasikan anggaran sebesar Rp.48.500.000,realisasi sebesar Rp.45.500.000,- atau 93,81%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.3.000.000,- atau 6,19% karena penghematan pada biaya publikasi dan makan dan minum kegiatan. i. Penerbitan

media

MPU

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp.471.200.000,- realisasi sebesar Rp.426.706.000,- atau 90,56%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.44.494.000,- atau 9,34% karena pada kegiatan ini adalah direncanakan untuk mengelola website sehingga masih terlalu rendahnya pembayaran untuk penulisan yang

ditayangkan

di

website

serta

penghematan

pada

dokumentasi dan publikasi.


29


j. Nadwah/Mubahasah ilmiah dialokasikan anggaran sebesar Rp.143.950.000,- realisasi sebesar Rp.129.455.000,- atau 89,93%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.14.495.000,- atau 10,07% karena dilakukan penghematan pada biaya cetak, transport peserta dan publikasi serta atk. k. Kunjungan muhibah ulama ke Negara sahabat, dialokasikan anggaran

sebesar

Rp.267.099.000,-

realisasi

sebesar

Rp.9.269.500,- atau 3,47%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.257.829.500,- atau 96,53%, setelah dilakukan pengkajian mendalam oleh pimpinan MPU Aceh karena permasalahan yang akan ditinjau ke Negara Malaysia yaitu aliran hakikat insani yang ajarannya telah berkembang di Provinsi Aceh, telah mendapat informasi yang akurat pada saat kunjungan Mufti Negeri Malaysia di MPU Aceh, dimana ajaran tersebut di Negara Malaysia juga telah dilarang. l. Bimbingan dan penyuluhan hokum anggaran

sebesar

Rp.529.460.000,-

Islam, dialokasikan realisasi

sebesar

Rp.493.565.000,- atau 93,22%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.35.895.000,- atau 6,78% karena dilakukan penghematan pada biaya penggandaan dan transportasi peserta serta terjadi pengurangan

tenaga

instruktur

sehingga

berkurangnya

pembayaran honor kepada instruktur. m. Evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan


keagamaan,

dialokasikan

anggaran

sebesar

30


Rp.1.009.310.000,- realisasi sebesar Rp.957.254.000,- atau 94,84%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.52.056.000,- atau 5,16% karena dilakukan penghematan pada biaya publikasi, dokmentasi, makan dan minum serta tidak dibayar honor PPTK. n. Pembinaan penyelenggaraan manasik haji kabupaten/kota, dialokasikan anggaran sebesar Rp.54.760.000,- realisasi sebesar Rp.54.540.000,- atau 99,60%. Kekurangan realisasi sebesar Rp.220.000,- atau 0,40% karena penghematan pada biaya publikasi dan transportasi peserta. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak berlanjut dan rumusan indikator output dan outcome yang belum sempurna dirumuskan, sehingga bila dilakukan penghitungan persentase menjadi suatu kendala tersendiri. Secara lebih terperinci pencapaian kinerja pelayanan SKPA dapat lihat sebagaimana formulir 2.2 terlampir.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 telah melahirkan sejumlah peraturan menyangkut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, terakhir dengan adanya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 ditetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.


31


Untuk mendukung kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama, sebelumnya juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain : 1. Bagian Umum, meliputi : a. Masih terkendalanya pelaksanaan tugas dan fungsi bagian umum karena kepala bagian umu masih kosong. b. Masih terkendalanya penanganan masalah kepegawaian karena urusan kepegawaian masih di rangkap oleh sub bagian umum; c. Belum optimal penggunaan faximile 2. Bagian Keuangan dan Program, meliputi : a. Belum optimalnya pelaksanaan urusan program karena urusan program masih sebagai sub bagian atau belum sebagai Bagian Program sebagaimana pada Dinas/Badan lainnya, sehingga urusan perenacanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan masih dilaksanakan semua oleh sub bagian program dan pelaporan;


32


b. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program karena hanya baru ada 2 (dua) orang staf untuk mendukung pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan. 3. Bagian Persidangan, meliputi : a. Belum optimal pelaksanaan persidangan karena persidangan MPU belum dapat dilaksanakan setiap bulan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu. b. Belum bisa hadir semua anggota MPU pada setiap persidangan karena hampir setengah anggota MPU berada di daerah dan disibukkan dengan kegiatan mereka masing-masing. 4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, meliputi : a. Volume kerja bagian ini sangat banyak karena selain urusan umum, keuangan dan program serta persidangan, semuanya menjadi tugas bagian hukum dan hubungan masyarakat, seperti urusan pendangkalan aqidah, aliran sempalan, sertifikasi halal dan

lokakarya

ulama-umara

terhadap

ekonomi

syariah

nadwah/mubahasah ilmiah dan lain-lain. Seharusnya bagian ini dapat dimekarkan atau ditambah

2 (dua) bagian lagi yaitu

bagian pembinaan aqidah dan dakwah, bagian ekonomi syari’at dan bagian lingkungan hidup, sedangkan untuk badan otonom LP-POM dapat dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).


33


b. Masih ada kegiatan yang penting tapi belum bisa dilaksanakan, seperti pendangkalan aqidah, aliran sempalan.

Hal ini

disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan kepada Sekretariat MPU. c. Terbatasnya staf

pendukung dari PNS untuk melaksanakan

kegiatan pada bagian ini. Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh

terdapat

beberapa

isu

strategis

yang

berkaitan

dengan

permasalahan dalam ruang lingkup Sekretariat MPU di bagian umum, keuangan dan program, dan persidangan serta hukum dan hubungan masyarakat, dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Bagian Umum, meliputi : a. Belum terbentuknya struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); b. Belum maksimalnya tugas sub bagian perlengkapan karena belum berfungsinya semua gedung, seperti laboratorium halal dan gedung arsip. 2. Bagian Keuangan dan Program, meliputi : a. Belum maksimal pelaksanaan urusannya perencanaan, evaluasi dan pelaporan karena urusan program masih merupakan sub bagian (belum merupakan bagian);


34


b. Masih sangat terbatasnya staf pada sub bagian program dan pelaporan. 3. Bagian Persidangan, meliputi : a. Belum maksimalnya pelaksanaan persidangan karena belum dapat hadirnya semua anggota MPU wakil dari Kabupaten/Kota. 4. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat : a. Belum maksimalnya hasil pekerjaan pada bagian ini karena volume kerja terlalu besar dan terbatasnya jumlah staf yang ada; b. Perlu pemekaran atau penambahan 3 (tiga) bagian lagi pada bagian ini, yaitu bagian pembinaan aqidah dan dakwah, serta bagian ekonomi syariah dan bagian lingkungan hidup.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 disusun dengan tujuan utamanya adalah mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh. Sesuai arah dan prioritas pembangunan jangka menengah 2012-2017, kebijakan yang ditetapkan masing-masing Bidang oleh Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut : a. Kebijakan Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum


35


1) Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, professional dan Islami; 2) Menciptakan kinerja aparatur yang baik; 3) Mereview struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan potensi, kewenangan dan kebutuhan; 4) Pembagian job description yang tepat dan terarah sesuai dengan kebutuhan; 5) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna; 6) Melakukan pengaturan yang tegas tentang batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 7) Melakukan upaya pro-aktif menfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran; 8) Melakukan

regulasi

tentang

pendelegasian

kewenangan

bupati/walikota kepada camat, imuem mukim dan geuchik; 9) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan terluar; 10)Melakukan toponomi pulau-pulau kecil dan terluar; 11)Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya; 12)Melakukan pembenahan struktur kelembagaan diklat; 13)Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat; 14)Melakukan penyempurnaan materi dan kurikulum diklat;


36


15)Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir aparatur; 16)Meningkatkan kualitas SDM; 17)Memberikan reward and punishment secara tepat dan tegas; 18)Terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka NKRI; 19)Melakukan rekruitment kader politik yang bebas, adil dan islami; 20)Membangun wahana politik yang konstruktif melalui partai lokal; 21)Menciptakan

keputusan

politik

yang

memihak

kepada

kepentingan masyarakat; 22)Melaksanakan pendidikan politik yang sehat; 23)Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam politik; 24)Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat; 25)Merevitalisasi fungsi partai politik; 26)Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik; 27)Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap pembangunan hukum Aceh; 28)Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan hukum Aceh; 29)Melakukan penyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh); 30)Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum sesuai dengan amanah UUPA;


37


31)Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada setiap level; 32)Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum; 33)Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo; 34)Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat; 35)Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan perundangundangan kepada masyarakat; 36)Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/ kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi; 37)Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih tinggi; 38)Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); 39)Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). b. Kebijakan Bidang Ekonomi 1) Penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat; 2) Peningkatan

kemampuan

dasar

masyarakat

miskin

untuk

meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan perluasan jaringan kerja serta informasi pasar;


38


3) Melibatkan

masyarakat

penanggulangan

miskin

kemiskinan,

dalam mulai

keseluruhan dari

proses

perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan; 4) Menggerakkan potensi dan keswadayaan masyarakat melalui community based development; 5) Usulan kegiatan ekonomi mengacu kepada identifikasi dan permasalahan yang ada dalam masyarakat; 6) Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK); 7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan lebih meningkatkan lagi peranan institusi kemasyarakatan yang ada di lokasi sasaran melalui penguatan pendampingan; 8) Revitalisasi pertanian dan perikanan yang difokuskan pada pengembangan pengembangan

komoditi kluster-kluster

unggulan industri

dan

mendorong

pengolahan

hasil

pertanian dan perikanan; 9) Mendorong investor luar daerah untuk melakukan investasi di Aceh;


39


10)Meningkatkan lalu lintas perdagangan dan ekspor non migas melalui

perluasan

jaringan

pasar

regional,

nasional

dan

internasional; 11)Meningkatkan

peran

daerah

dalam

hubungan

kerjasama

pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Malasyia dan Thailand (Indonesia, Malasyia and Thailand Growth Triangle – IMTGT) dan kerjasama internasional lainnya di bidang ekonomi; 12)Pelayanan satu atap ( one stop service) serta membangun sistim infrastruktur ekonomi yang handal dan efisien; 13)Meningkatkan dan melindungi aset daerah dan masyarakat dari resiko bencana; 14)Menginventarisasi dan mengoptimalkan penggunaan aset-aset daerah secara produktif; 15)Menggali

sumber-sumber

penerimaan

baru

yang

dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 16)Membangun pusat informasi pasar dan akses informasi lainnya terhadap usaha ekonomi rakyat; 17)Mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk bermitra dengan berbagai lembaga ekonomi lokal, nasional maupun internasional. c. Kebijakan Bidang Infrastruktur


40


1) Mengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya air demi terjaganya kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air; 2) Mengelola penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air demi

terwujudnya

berkelanjutan

pemanfaatan

dengan

sumber

mengutamakan

daya

air

kebutuhan

secara pokok

kehidupan masyarakat secara adil; 3) Mengelola penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air; 4) Mengadakan dan mengelola sistem informasi sumber daya air demi terwujudnya jaringan informasi sumber daya air yang tersebar

dan

dapat

diakses

oleh

berbagai

pihak

yang

berkepentingan dalam bidang sumber daya air; 5) Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/ terisolir, perbatasan dan kepulauan dengan menyediakan jaringan jalan/jembatan untuk mendukung kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh; 6) Meningkatkan pelayanan yang terintegrasi dengan standar minimal MST 10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi serta MST 8 ton pada ruas-ruas jalan strategis; 7) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan ruas-ruas jalan nasional, provinsi, dan jalan kabupaten/kota, serta jalan strategis lainnya termasuk jalan desa;


41


8) Mewujudkan pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai Barat – Tengah – Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas antar wilayah; 9) Membangun prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun di pedesan; 10) Melakukan pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa konstruksi; 11) Meningkatkan keterpaduan tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten/kota, dengan titik berat pada penanganan kawasankawasan strategis/prioritas dan kawasan lintas kabupaten; 12) Membangun kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat; 13) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi, pos dan telekomunikasi yang hancur akibat gempa tektonik dan tsunami; 14) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos dan telekomunikasi; 15) Membangun

dan

mengembangkan

prasarana

dan

sarana

transportasi, pos dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terisolir; 16) Mengembangkan sistem transportasi wilayah terpadu, harmonis dan sinergi serta aparatur yang mandiri;


42


17) Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; 18) Menyediakan peralatan dan sumber daya aparatur dalam pengendalian dampak lingkungan dengan memanfaatkan media massa untuk pelayanan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat; 19) Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; 20) Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan serta

penyediaan

informasi

pertanahan

bagi

keperluan

pembangunan dan investasi; 21) Melaksanakan penggunaan,

penataan pemanfaatan

dan dan

pengendalian pemilikan

penguasaan, tanah

serta

pengembangan dan penguatan lembaga pertanahan; 22) Menyelesaikan penggunaan

sengketa tanah,

pertanahan,

pemetaan/revisi

penyusunan

neraca

penatagunaan

tanah,

konsolidasi tanah, identifikasi dan penegasan tanah negara serta penertiban administrasi land reform; 23) Melakukan indentifikasi, inventarisasi data dan penyebaran informasi

pembangunan

dengan

melakukan

peningkatan

kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi, lembaga pers dan media massa;


43


24) Meningkatkan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi melalui TVRI dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap penyiaran media informasi swasta; 25) Membangun dan mengembangkan e-Government Pemerintah Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka memberikan palayanan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabel; 26) Membangun infrastruktur dan mengembangkan Telematika Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi untuk akses informasi baik secara regional, nasional maupun global; 27) Membangun infrastruktur dan mengembangkan Sistem Informasi untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan elektronik (e-Government) Pemerintah Aceh; 28) Membangun infrastuktur dan mengelola database Dinas/Badan/ Lembaga Daerah dan bank data Pemerintah Aceh; 29) Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi komunikasi dan sistem informasi; 30) Melakukan

pemberdayaan

masyarakat

dibidang

teknologi

komunikasi dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat;


44


31) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor telekomunikasi; 32) Melakukan ”moratorium logging” dilanjutkan dengan penataan kembali sistem pengusahaan hutan tidak hanya kepada pengusaha tapi juga pengusahaan hutan yang dikelola masyarakat; 33) Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan hutan; 34) Melakukan

pengamanan

hutan

secara

intensif

melalui

pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polisi Hutan; 35) Mengoptimalkan

kelembagaan

dalam

penyelenggaraan

pengelolaan hutan, dengan dasar Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pemantapan batas kawasan hutan; 36) Meningkatkan peluang eksploitasi pertambangan skala besar, menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan; 37) Meningkatkan

keterampilan

dalam

pengelolaan

dan

pengembangan di bidang usaha pertambangan rakyat; 38) Meningkatkan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur pemerintah daerah khususnya dalam aspek peraturan dan perundang-undangan di bidang pertambangan; 39) Menyediakan data potensi sumber-sumber energi baru sebagai energi alternatif dan potensi pertambangan;


45


40) Membangun sarana dan prasana sumber-sumber air bawah tanah yang memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air; 41) Menetapkan arah kebijakan energi daerah; 42) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi, kualitas dan harga BBM; 43) Menyediakan perangkat hukum di bidang energi, mineral, batubara, panasbumi dan air bawah tanah; 44) Melakukan penyediaan energi listrik melalui pembangunan pembangkit baik skala besar maupun kecil terutama untuk pedesaan/kawasan yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN; 45) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan harga hasil industri pertambangan serta pengendalian kualitas dan harga BBM; 46) Membuat

perangkat

hukum

di

bidang

sumber

daya

energi/mineral dan air bawah tanah; 47) Mengembangkan dan meningkatkan promosi dan destinasi wisata serta usaha pariwisata; 48) Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sumber daya pelaku

wisata dan pembentukan kelompok-kelompok sadar

wisata (pokdarwis). d. Kebijakan Bidang Pendidikan 1) Memperluas akses memperoleh layanan dan perawatan PAUD untuk anak usia 0-6 tahun melalui pendekatan formal dan non formal dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;


46


2) Memastikan transisi otomatis dan akses yang merata pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun dengan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dalam satu atap; 3) Memposisikan kembali program sekolah kejuruan (vokasional) menjadi pilihan favorit melalui pendekatan yang berdasarkan permintaan pasar (demand based approach ); 4) Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup (lifeskills) berbasis sekolah; 5) Mengintegrasikan konsep pendidikan formal dan non formal kepada dayah salafiyah dan mendorong ulama dayah untuk memfasilitasi anak-anak usia sekolah belajar di jalur formal atau non formal; 6) Meningkatkan akses yang merata ke pendidikan tinggi, sejalan dengan itu dilakukan rasionalisasi dan konsolidasi kemitraan antara PTN dan PTS baik dalam hal tata kelola ( governance) maupun pembiayaan; 7) Memanfaatkan fasilitas pendidikan secara lebih efektif dan efisien; 8) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan kapasitas (capacity building) berupa pendidikan dan pelatihan-pelatihan serta mendistribusikan tenaga pendidik secara lebih merata;


47


9) Meningkatkan

akses

untuk

memperoleh

bahan–bahan

instruksional dan input–input lainnya untuk tujuan peningkatan mutu lulusan; 10)Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya dunia usaha, dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mandiri, berdaya saing, dan kompeten; 11)Mempercepat pemanfaatan media Teknologi Komunikasi dan Informasi

(ICT)

untuk

mendukung

pembelajaran

dan

memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar daerah; 12)Meningkatkan sarana dan prasarana serta dukungan ketenagaan yang berkualitas pada sekolah dan dayah unggulan; 13)Memastikan penerapan kurikulum berstandar nasional (sesuai Standar Nasional Pendidikan) untuk mengantisipasi pesatnya perubahan lingkungan baik yang berskala nasional, regional, dan global (internasional); 14)Mengupayakan pembangunan perpustakaan sekolah, dayah, madrasah, dan perpustakaan umum serta melengkapi koleksi buku dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi; 15)Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah melalui workshop, lokakarya, dan pelatihan; 16)Meningkatkan

penelitian

kependidikan

dalam

rangka

peningkatan mutu, relevansi dan daya saing;


48


17)Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja lembaga pendidikan melalui pemberdayaan Majelis Pendidikan dan Komite Sekolah; 18)Memperkuat manajemen dan tata kelola ( governance) sekolah dengan manajemen berbasis sekolah , termasuk pengelolaan keuangan yang akuntabel; 19)Meningkatkan dan memperbaiki sistem dan mekanisme serta standar pemantauan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil; 20)Meningkatkan

upaya

pemberantasan

kolusi,

korupsi

dan

nepotisme (KKN) pada institusi-institusi pendidikan melalui sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional dari lembaga terkait; 21)Mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dengan mewajibkan institusi pendidikan memberikan informasi dan laporan capaian kinerja secara terbuka kepada publik; 22)Mendorong

terbentuknya

Kopertis

dan

Badan

Akreditasi

pendidikan; 23)Merumuskan dan mendistribusikan standar operasional dan prosedur pelaksanaan sistem pendidikan berbasis nilai Islami; 24)Mempercepat tersusunnya kurikulum dan bahan ajar yang bernuansa Islami untuk setiap jenjang pendidikan;


49


25)Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru mata pelajaran agama Islam dan mendistribusikannya secara merata sampai ke daerahdaerah terpencil; 26)Memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah, media pembelajaran yang memadai di setiap sekolah; 27)Menetapkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai kinerja institusi pendidikan dalam penerapan sistem pendidikan bernuansa Islami; 28)Meningkatkan

kemampuan

guru

mata

pelajaran

tentang

pengintegrasian wawasan agama ke dalam pembelajaran. e. Kebijakan Bidang Kesehatan 1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus; 2) Menerapkan kebijakan, mekanisme pembiayaan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; 3) Penyediaan dan pengembangan tenaga

kesehatan melalui

pendidikan dan pelatihan; 4) Penempatan tenaga kesehatan yang proporsional merata di seluruh kabupaten/kota; 5) Peningkatan dan pemantapan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;


50


6) Pencegahan

dan

pengendalian

penyakit

serta

kesehatan

lingkungan termasuk kesiap-siagaan terhadap bencana; 7) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi dan lanjut usia (lansia) serta kesehatan jiwa; 8) Penyediaan mekanisme pelayanan rujukan; 9) Peningkatan promosi kesehatan dan penyediaan sistem informasi kesehatan berbasis data teknologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 10)Penelitian dan kajian masalah kesehatan; 11)Desentralisasi dan dekonsentrasi pembiayaan, perencanaan dan fungsi administrasi di sektor kesehatan; 12)Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan internasional disetiap upaya pembangunan kesehatan; 13)Membangun fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran yang berkualitas dan memadai; 14)Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas dengan harga yang terjangkau. f. Kebijakan Bidang Agama, Sosial dan Budaya. 1) Meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat secara optimal; 2) Menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai bagi masyarakat;


51


3) Meningkatkan pembinaan Imam Mesjid, khatib, Da’i, Guru Pengajian, Pengelola zakat dan Tahyiz mayat; 4) Meningkatkan

kerukunan hidup intern dan antar umat

beragama; Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kehidupan antar umat beragama; 5) Mengoptimalkan

peran

ulama

dalam

setiap

pengambilan

kebijakan daerah dan penyelesaian problem keummatan; 6) Memantapkan hubungan dan koordinasi ulama dan umara; 7) Mensosialisasikan program pemerintah dalam segala aspek pembangunan; 8) Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keagamaan baik nasional dan internasional; 9) Meningkatkan pembinaan kualitas umat beragama melalui pelatihan dan pengkaderan ulama terutama bidang rukyah dan hisab bekerjasama dengan badan islam dunia melalui MPU; 10)Memanfaatkan dan memberdayakan alumni dayah dalam pembangunan di Provinsi NAD; 11)Penambahan jam belajar agama disekolah umum dan perguruan tinggi; 12)Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang Syari’at Islam; 13)Peningkatan bimbingan dan pemantapan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; 14)Mempersiapkan Qanun pelaksanaan Syariat Islam;


52


15)Peningkatan Sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam; 16)Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah umat; 17)Peningkatan Kegiatan Syi’ar Islam; 18)Meningkatkan dan membudayakan Syari’at Islam di kalangan umat; 19)Meningkatkan kemampuan qari dan qariah agar Aceh dapat mencerminkan daerah pelaksanaan syariat Islam; 20)Melakukan penelitian dan pengamalan terhadap pelaksanaan Syari’at Islam; 21)Meningkatkan peran Da’i dan Dayah di Wilayah Perbatasan; 22)Meningkatkan pelayanan lembaga masyarakat dan penegakan hukum; 23)Menyediakan tenaga pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan Syari’at Islam; 24)Mewujudkan dan mengembangkan sistem pelatihan yang representatif dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana dan pengawas pelaksanaan Syari’at Islam; 25)Menegakkan supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat; 26)Mengoptimalkan

fungsi

Mahkamah

Syar'iyah,

Kejaksaan,

Kepolisian dan Kanwil Kehakiman sebagai lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari’at Islam; 27)Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam pelaksanaan Syari’at Islam;


53


28)Mengoptimalkan peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan dan penyidikan pelanggaran Syari’at Islam; 29)Meningkatkan peran Baital Mal dalam rangka pengelolaan Zakat dan Harta Agama; 30)Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil kepada PMKS baik sistem panti dan luar panti dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 31)Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat; 32)Memantapkan manajemen pelayanan sosial; 33)Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan sosial; 34)Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah; 35)Mengidentifikasi sumber-sumber daya sosial; 36)Memperbaiki dan meyempurnakan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 37)Memberdayakan

dan

Meningkatkan

Kesejahteraan

Para

Penyandang Cacat dan Komunitas dhu’afa; 38)Mengadakan penelitian tentang kependudukan di Provinsi NAD; 39)Mensosialisasi kehidupan harmonis antar warga masyarakat; 40)Mengembangkan sumberdaya ekonomi masyarakat pesisir dan terpencil; 41)Mengembangkan koperasi pedesaan;


54


42)Melatih kerajinan tangan bagi yang belum terampil di masyarakat pedesaan; 43)Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 44)Memantapkan penentuan Quota 30 % dalam legislatif terhadap perempuan; 45)Memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga; 46)Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga; 47)Memperkuat

kelembagaan

dan

jaringan

Pengarusutamaan

Gender (PG) dan anak; 48)Menyediakan data base PG dan anak serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 49)Pecegahan

terjadinya

trafiking

dan

eksploitasi

terhadap

perempuan dan anak; 50)Meningkatkan taraf pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; 51)Meningkatakan partisipasi pemuda dalam pembangunan; 52)Membina potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepoloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan; 53)Memperluas kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan;


55


54)Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup, ketahanan, keamanan serta budaya dan agama; 55)Melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya; 56)Mewujudkan keterpaduan program pembinaan kepemudaan; 57)Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; 58)Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata

demi

kesehatan

dan

kebugaran

jasmani

untuk

membentuk watak bangsa; 59)Meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; 60)Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan; 61)Membina kewirausahaan melalui kemitraan dalam upaya menggali potensi ekonomi dengan pengembangan industri olahraga; 62)Mengembangkan sistem penghargaan bagi olahragawan yang berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan; 63)Mewujudkan keterpaduan program pembinaan olahraga dan meningkatkan program pengembangan SDM olahraga; 64)Menambah prasarana dan sarana keolahragaan;


56


65)Merancang dan melaksanakan program dan kegiatan untuk pengembangan nilai seni budaya; 66)Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya sebagai upaya untuk memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan; 67)Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan budaya aceh sebagai bagian budaya nasional; 68)Membangun kembali apresiasi masyarakat terhadap budaya, seni, bahasa dan sastra serta peran lembaga adat Aceh; 69)Membangun institusi seni daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 70)Mengembangkan

pemahaman

masyarakat

terhadap

upaya

pelestarian dan pemeliharaan situs cagar budaya, benda-benda budaya dan pemugaran benda dan bangunan bersejarah; 71)Memberdayakan

dan

mengembangkan

lembaga

adat;Mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap seni dan budaya; 72)Menumbuhkembangkan

media

massa

baik

media

cetak,

elektronik maupun tradisional.

g. Kebijakan Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana. 1) Meminimalkan dampak resiko bencana baik jumlah jiwa maupun materi;


57


2) Meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang terkait baik Lembaga pemerintah, NGO maupun masyarat dalam penanganan bencana; 3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana; 4) Memfungsikan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana; 5) Meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam upaya mengurangi dampak terhadap resiko bencana; 6) Memulihkan kembali fungsi sosial masyarakat pasca bencana; 7) Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana.

2.5 PENELAAHAN

USULAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

MASYARAKAT. Sesuai dengan Rencana Stategis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tahun 2012 -2017 telah direncanakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat, terutama untuk para ulama, cendikiawan dan tokoh masyarakat, sebagai berikut : a. Pendidikan kader ulama; b. Muzakarah masalah keagamaan; c. Pengkajian aliran sempalan;


58


d. Nadwah/mubahasah ilmiah; e. Pembinaan sertifikasi jaminan halal f. Sosialisasi sertifikasi halal; g. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah; h. Kajian pedoman keagamaan; i. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa; j. Lokakarya ulama umara bidang muamalah; k. Zikir dan taushiah; dan l. Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

Dari 12 (dua belas) kegiatan tersebut terdapat 3 (tiga) kegiatan yang belum pernah dilaksanakan sampai dengan tahun

2013, yaitu kegiatan

Sosialisasi sertifikat halal dan kajian pedoman keagamaan serta dakwah dan pembinaan akhlak bangsa. Sementara kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan harus dilakukan penambahan volumenya adalah kegiatan pendidikan kader ulama, pengkajian aliran sempalan, muzakarah masalah keagamaan, pembiaan sertifikasi jaminan halal, zikir dan taushiah dan eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah.


59


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM), kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. Sejalan dengan kebijakan nasional yang dituangkan pada RPJM tahun 2010-2014, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2010-2014, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, dan misi Pemerintah Aceh yaitu ” Terwujudnya

perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan Masyarakat Aceh dan pemerintahan, yang menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktek Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun 2014 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran”.


60


Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dijabarkan dalam 8 misi pembangunan yang meliputi : 1) Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif dan intuitif, 2) Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, 3) Penegakan hukum, 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 5)

Pembangunan

infrastruktur

perekonomian,

membangkitkan

semangat perekonomian, 6) Pembangunan politik demi kemandirian dan kemakmuran bagi rakyat Aceh, 7) Pengembangan Sumber Daya Alam secara adil, efisien, dan bertanggungjawab, serta 8) Pengembangan adat istiadat, kebudayaan dan olahraga. Menyikapi tuntutan perubahan dalam segala aspek pelayanan kehidupan kemasyarakatan, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh dilaksanakan melalui prioritas pembangunan secara proporsional yaitu: (1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja

dan

penanggulangan

kemiskinan,

(2)

Pembangunan

dan

pemeliharaan insfastruktur dan sumberdaya energi pendukung investasi, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, (4) Peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, (5) Pembangunan syari’at islam, sosial dan budaya, (6) Penciptaan pemerintah

yang

baik

dan

bersih

serta

penyehatan

birokrasi

pemerintahan, dan (7) Penanganan dan pengurangan resiko bencana. Dalam kerangka perwujudkan ketujuh prioritas pembangunan tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat MPU Aceh


61


menetapkan visi : Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan dan penerapan Syariat Islam secara kaffah. Untuk mewujudkan

Visi tersebut di atas, Sekretariat MPU Aceh mengemban Misi : m. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. n. Meningkatkan

kegiatan

penetapan

fatwa/hukum

syariat

islam. o. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama. p. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.

q. Meningkatkan kegiatan penyuluhan. Sesuai

dengan

arah

kebijakan

Pemerintah

Aceh

dalam

pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2010-2014, maka sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M-PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi,


62


perwujudan kepemerintahan yang baik ditempuh melalui kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumberdaya aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah, dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan kualitas tata hubungan kerja antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Peningkataan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan pemerintahan melalui penataan sistem dan prosedur. 4. Menyusun dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi pemerintah. 5. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah melalui pembinaan

aparatur

di

lingkungan

Pemerintah

Aceh

dan

Pemerintah Kabupaten/Kota. 6. Pengkajian dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.


63


7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota. 8. Pengembangan kapasitas aparatur melalui penerapan sanksi dan penghargaan sesuai peraturan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Untuk

mendukung

kebijakan

pemerintah

daerah

dalam

peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya aparatur serta penataan sistem administrasi pemerintahan daerah, Sekretariat MPU Aceh menetapkan kebijakan sebagai berikut : 1. Menetapkan fatwa hukum syari'at; 2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat; 3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at; 4. Memantau pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan syari'at.

Kebijakan

Nasional

reformasi

birokrasi

pada

hakikatnya

merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama


64


menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi

dilaksanakan

dalam

rangka

mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus

segera

diambil

langkah-langkah

yang

bersifat

mendasar,

komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.


65


3.2 . TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SKPA 3.2.1 Tujuan Rencana Kinerja Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen Sekretariat MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2012 – 2017, guna menentukan arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2015 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015. Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut berupa : 4. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat 5. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.


66


6. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

3.2.2 Sasaran Rencana Kinerja Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat MPU Aceh juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu : a. Menumbuhkan

rasa

tanggung

jawab

dan

kesadaran

masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam.

b. Optimalisasi

sumber

daya

dan

peranan

ulama

dalam

perumusan kebijakan daerah.

c. Pemantapan uhkwah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar makruf dan nahi mungkar.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 3.3.1 Program Penjabaran

kebijakan-kebijakan

yang

telah

ditetapkan,

dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.


67


5. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama. 6. Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara dan Ulama.

3.3.2 Kegiatan Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pada tahun 2015 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu : 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kenderaan

dinas/operasional; 4. Penyediaan alat tulis kantor; 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 8. Penyediaan makanan dan minuman; 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran; 11. Pengadaan tanah; 12. Pembangunan gedung kantor; 13. Pengadaan kenderaan dinas/operasional; 14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 15. Pengadaan peralatan gedung kantor;


68


16. Pengadaan meubeleur; 17. Pengadaan komputer; 18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; 20. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor; 21. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor; 22. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik; 23. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor; 24. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor; 25. Pengadaan pakaaian dinas beserta perlengkapannya; 26. Pembuatan

ruang

perpustakaan

dan

pengisian

buku-buku

perpustakaan; 27. Pelaksanaan rapat badan otonom; 28. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); 29. Pendidikan kader ulama; 30. Rapat koordinasi MPU; 31. Muzakarah masalah keagamaan; 32. Pengkajian aliran sempalan; 33. Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya; 34. Penerbitan media MPU; 35. Nadwah/mubahasah ilmiah; 36. Kunjungan muhibbah ulama; 37. Pembinaan sertifikasi jaminan halal;


69


38. Sosialisasi sertifikasi produk halal; 39. Kajian terhadap kebijakan Daerah 40. Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan 41. Perencanaan pembangunan Peran Ulama 42. Kajian pedoman keagamaan 43. Sosialisasi fatwa dan hukum syariah. 44. Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa 45. Lokakarya ulama-umara bidang muamalah 46. Zikir dan tashiah; 47. Eksisitensi peran ulama dalam pembangunan daerah.


70


BAB VI PENUTUP

Sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2015 merupakan Dokumen Rencana Kinerja yang diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Sekretariat MPU Aceh dalam rangka pengajuan kebutuhan program, kegiatan dan pengalokasian anggaran Tahun 2015. Penyusunan rencana kinerja tahunan Sekretariat MPU Aceh disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungi Sekretariat MPU Aceh. Dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang diusulkan dalam rencana kinerja tahun 2015 terdapat 3 (tiga) kegiatan baru untuk merespon perkembangan dan penerapan syariat Islam yang kaffah Aceh. Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat untuk dapat dipedomani dan dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Maret 2014 KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Saifuddin, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600418 198603 1 004


71

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2013 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE

1 1 1

20

1

20

2 Urusan Wajib Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 02

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2012-2017

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2013

3

4

5

6

7

100.00 %

- %

- %

- %

#DIV/0! %

- %

100.00 %

5.00 %

5.00 %

5.00 %

1.00 %

10.00 %

20.00 %

20.00 %

8.50 %

35.00 %

8.50 %

0.24 %

50.00 %

67.00 %

558.33 %

45.00

85.00 %

85.00 %

40.00 %

40.00 %

TARGET RENJA SKPD REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2013 TAHUN 2013

TINGKAT REALISASI (%)

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2013)

8=(7/6)

9

REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2014)

TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4*100)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01 Pengadaan tanah 02 Pembangunan gedung kantor 03 Pengadaan kenderaan dinas/operasional roda 2 dan 4

04 Pengadaan perlengkapan gedung kantor ;05 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya tanah Terbangunnya gedung kantor Tersedianya kenderaan roda 2 dan 4 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor

12.00 unit 100.00 %

20.00 %

40.00

20.00

0.50

100.00 %

10.00 %

20.00 %

10.00 %

0.50 %

20.00 %

-

%

-

%

06 Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur

100.00 %

20.00 %

30.00

20.00

0.67

30.00

70.00 %

70.00 %

07 Pengadaan komputer

Tersedianya komputer

100.00 %

20.00 %

20.00

15.00

0.75

20.00

55.00 %

55.00 %

100.00 %

30.00 %

25.00

40.00

1.60

30.00

100.00 %

100.00 %

100.00 %

20.00 %

30.00

20.00

0.67

30.00

70.00 %

70.00 %

100.00 %

10.00 %

40.00 %

- %

-

%

50.00 %

60.00 %

60.00 %

100.00 %

- %

10.00 %

- %

-

%

10.00 %

10.00 %

10.00 %

100.00 %

- %

50.00 %

- %

-

%

10.00 %

10.00 %

10.00 %

100.00 %

20.00 %

- %

- %

#DIV/0! %

20.00 %

40.00 %

40.00 %

08 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 09

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pembangunan taman, tempat parkir dan

10 halaman kantor 11

Pembuatan pagar dan pembatas lingkungan kantor

12

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

13

Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor

Terehabnya gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terbangunnya taman, tempat parkir dan haaman kantor Terbangunnya pagar dan pembatas lingkungan kantor Terpeliharanya jaringan listrik kantor Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

KODE

1

1

20



2

3 Terehabnya mess, gedung 14 Rehab sedang/berat rumah gedung kantor serbaguna,gedung lab dan gedung arsip 03

Tersedianya pakaian dinas

perlengkapannya

20

29

Pengadaan Kitab-kitab dan buku bacaan

20

60

4

5

100.00 %

50.00 %


6

7

20.00 %

20.00 %


8=(7/6) 1.00 %

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2013)

9 20.00 %

1.00 psg

-

psg

-

kitab

-

%



10=(5+7+9)

11=(10/4*100)

90.00 %

90.00 %

#VALUE! % - %

#VALUE! % #DIV/0! %

1.00 psg

3.00 %

60.00 %

20.00 Kitab

70.00 %

35.00 %

5.00 psg

2.00 psg

200.00 Kitab

50.00 Kitab

100.00 %

40.00 %

20.00 %

5.00 %

0.25 %

20.00 %

65.00 %

65.00 %

100.00 %

40.00 %

20.00 %

18.00 %

0.90 %

20.00 %

78.00 %

78.00 %

100.00 %

40.00 %

20.00 %

25.00 %

1.25 %

20.00 %

85.00 %

85.00 %

100.00 %

40.00 %

20.00 %

30.00 %

1.50 %

20.00 %

90.00 %

90.00 %

100.00 %

40.00 %

20.00 %

20.00 %

1.00 %

20.00 %

80.00 %

80.00 %

100.00 %

20.00 %

20.00 %

-

%

-

%

20.00 %

40.00 %

40.00 %

100.00 %

- %

20.00 %

-

%

-

%

20.00 %

20.00 %

20.00 %

9.00 %

90.00 %

20.00 %

20.00 %

6.00 %

30.00 %

70.00 %

70.00 %

2.00 %

40.00 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

01 perpustakaan 1


PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 1



Tersedia Kitab-kitab dan buku bacaan perpustakaan

-

Kitab

#DIV/0! %

Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

01 Pembinaan Badan Otonomi MPU 02 Sidang Majelis Paripurna Ulama 03 Rapat koordinasi MPU 04 Pendidikan kader ulama 05 Muzakarah masalah keagamaan 07 Pengkajian aliran sempalan 08 Peta Dakwah

Terlaksananya rapat kerja Badan Otonom MPU Terlaksananya sidang MPU Terlaksananya rapat koordinasi MPU dan rapat kerja Sekretariat MPU Terlaksananya Pendidikan Kader Ulama Terlaksananya muzakarah keagamaan Terdatanya aliran sesat dan pendangkalan aqidah Tersedianya Peta Dakwah

Tersedianya terjamahan Penterjemahan kitab berbahasa Arab dan 09 Kitab Arab dalam bahasa penggandaannya Indonesia Terkajinya kebijakan daerah 10 Kajian kebijakan daerah 11 Penerbitan media MPU 12 Nadwah/mubahasah ilmiah 13 Kunjungan muhibbah ulama 14 Pembinaan sertifikasi jaminan halal 15 Sosialisasi sertifikasi produk halal

Terlasananya penerbitan buletin MPU Terlaksananya Nadwah/ mubahasah ilmiah Terlasananya kunjungan muhibah ulama Terauditnya sertifikasi jaminan Halal Terlasananya sosialisasi sertifikasi produk halal

10.00 Kitab 100.00 % 20.00 kali 100.00 % 5.00 kali

4.00 % - % 4.00 kali 30.00 % 1.00 kali

2.00 Kitab 20.00 % 2.00 kali 20.00 % 1.00 kali

2.00 Kitab -

1.00 %

%

-

%

- kali

-

%

20.00 %

1.00 %

- kali

-

%

3.00 Kitab 20.00 % 2.00 kali 20.00 % 1.00 kali

100.00 %

- %

20.00 %

- %

-

%

20.00 %

20.00 %

20.00 %

100.00 %

- %

20.00 %

- %

-

%

20.00 %

20.00 %

20.00 %


KODE

1

2 16 Sosialisasi fatwa dan hukum syariah

17

Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan

18 Peningkatan pembangunan peran ulama 19 Kajian pedoman keagamaan 20

Penyusunan rancangan pedoman keagamaan

21 Dakwah dan pembinaan akhlak bangsa

1

20


3 Tersosialisasinya fatwa dan hukum syariah Terevaluasinya keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan Terlaksananya peningkatan pembangunan peran ulama Terkajinya pedoman keagamaan Tersusunnya rancangan pedoman keagamaan Terlaksananya dan pembinaan akhlak bangsa



4

5

01 Lokakarya ulama-umara bidang muamalah

02 Zikir dan taushiah 03

Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah


6

7


PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2013)

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11=(10/4*100)

100.00 %

20.00 %

20.00 %

20.00 %

1.00 %

20.00 %

60.00 %

60.00 %

100.00 %

40.00 %

20.00 %

20.00 %

1.00 %

20.00 %

80.00 %

80.00 %

100.00 %

- %

20.00 %

- %

-

%

20.00 %

20.00 %

20.00 %

100.00 %

- %

20.00 %

- %

-

%

20.00 %

20.00 %

20.00 %

100.00 %

- %

-

%

-

%

#DIV/0! %

-

%

-

%

-

%

100.00 %

- %

-

%

-

%

#DIV/0! %

-

%

-

%

-

%

-

Program Peningkatan Koordinasi dan Silaturrahmi Umara dan Ulama

94


Terlaksananya lokakarya Ulama - Umara bidang muamalah Terlaksananya zikir dan taushiah Terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan

100.00 %

- %

20.00 %

20.00 %

1.00 %

20.00 %

40.00 %

40.00 %

100.00 %

- %

20.00 %

20.00 %

1.00 %

20.00 %

40.00 %

40.00 %

100.00 %

- %

20.00 %

20.00 %

1.00 %

20.00 %

40.00 %

40.00 %


Saifuddin, SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600418 198603 1 004

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD PROVINSI ACEH SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Target Renstra SKPD No.

1

Indikator

2

SPM/Standar Nasional

IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Persentase tersedianya tanah

0%

0

0%

70%

30%

0%

0%

70%

2

Persentase terbangunnya gedung kantor

30%

10%

0%

20%

30%

10%

0%

20%

3

Persentase tersedianya kenderaan roda 2 dan 4

-

10%

0%

20%

-

8,5%

0%

20%

4

Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

5

Persentase tersedianya peralatan gedung kantor

5%

20%

10%

20%

5%

20%

10%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

15%

20%

20%

6

7

Persentase tersedianya mebeleur

Persentase tersedianya komputer

8

Persentase terehabnya gedung kantor

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

9

Persentase terpeliharanya peralatan kantor

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

10

Persentase terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor

20%

10%

10%

20%

20%

10%

10%

20%

13

Target Renstra SKPD No.

1

Indikator

2


IKK

3

4

Realisasi Capaian


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Persentase terbangunnya pagar dan pembatas lingkungan kantor

20%

0%

0%

20%

20%

0%

0%

20%

12

Persentase terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

0%

10%

20%

20%

0%

10%

20%

20%

13

Persentase terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

0%

20%

0%

20%

0%

20%

0%

20%

20%

20%

10%

20%

20%

20%

10%

20%

1 psg

1 psg

2 psg

2 psg

1 psg

1 psg

2 psg

2 psg

50 KITAB

50 KITAB

0 KITAB

50 KITAB

0 kitab

0 kitab

0 kitab

100 Kitab

14

Persentase terehabnya mess, gedung lab halal, serbaguna dan arsip

15

Persentase tersedianya pakaian dinas

16

Persentase tersedianya Kitab-kitab dan buku bacaan perpustakaan

17

Persentase terlaksananya rapat badan otonom

20%

20%

20%

20%

10%

10%

20%

20%

18

Persentase terlaksananya sidang MPU

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

19

Persentase terlaksananya rapat koordinator MPU dan rapat kerja Sekretariat MPU

20%

20%

20%

20%

20

25%

20%

20%

20

Persentase terlaksananya pendidikan kader ulama

20%

20%

20%

20%

20%

30%

20%

20%

21

Persentase terlaksananya Muzakarah keagamaan

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

22

Persentase terdatanya aliran sempalan

20%

20%

20%

20%

0%

0%

20%

20%

13


1 23

24

Indikator

2 Persentase tersedianya data Peta Dakwah Persentase tersedianya terjamahan Kitab Arab dalam bahasa Indonesia


IKK

3

4

Realisasi Capaian


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

5

6

7

8

9

10

11

12

0%

0%

20%

20%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

25

Persentase terkajinya kebijakan daerah

0%

20%

20%

20%

0%

0%

20%

20%

26

Persentasenya terbitnya buletin MPU

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

27

Persentase terlaksananya Nadwah/ mubahasah ilmiah

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

28

Persentase terlasananya kunjungan muhibah ulama

20%

20%

0%

20%

0%

0%

20%

20%

29

Persentase terauditnya disertifikasi jaminan halal

20%

20%

25%

25%

0%

0%

25%

25%

30

Persentase terlaksananya sosialisasi sertifikasi produk halal

20%

20%

30%

30%

0%

0%

30%

30%

31

Persentase terlaksananya sosialisasi fatwa dn hukum syariah

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

32

Persentase terevaluasinya keserasian pelaksanaan pembangunan keagamaan

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

33

Persentase terlaksananya peningkatan pembangunan peran ulama

0%

20%

20%

20%

0%

0%

20%

20%

34

Persentase terlaksananya kajian pedoman keagamaan

-

20%

30%

30%

0%

0%

0%

30%

13


1

35

Indikator

2 Persentase tersusunnya pedoman keagamaan


IKK

3

4

Realisasi Capaian


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

5

6

7

8

9

10

11

12

-

0%

0%

30%

0%

0%

0%

30%

36

Persentase terlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa

-

0%

0%

30%

0%

0%

0%

30%

37

Terlaksananya lokakarya Ulama Umara bidang muamalah

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

38

Persentase terlaksananya zikir dan taushiah

0%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

39

Persentase terlaksananya eksistensi peran ulama dalam

0%

20%

20%

20%

0%

20%

20%

20%

13


SAIFUDDIN, SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600418 198603 1 004

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2015 PROVINSI ACEH SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH Rancangan Awal RKPA No.

1

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

4

5

6

7

8

9

10

11

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Outputs : Kelancaran penyebaran surat

Penyediaan Jasa 20%

30,000,000 Surat Menyurat

Outcomes : Tercapainya komunikasi dan informasi 2


Outputs : Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Outputs : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

20%

Penyediaan jasa 550,000,000 komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan alat tulis Outputs : kantor

20%

30,000,000

Outputs : Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat

20%

550,000,000

20%

180,000,000

Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja Penyediaan jasa 20%

180,000,000 pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Outcomes : Lancarnya operasional kegiatan kantor 4

Outputs : Kelancaran penyebaran surat Outcomes : Tercapainya komunikasi dan informasi

Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja 3

Catatan Penting

Program/Kegiatan

Outputs : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas Outcomes : Lancarnya operasional kegiatan kantor


Outputs :

12

Rancangan Awal RKPA No. Program/Kegiatan 1

Indikator Kinerja

4 Penyediaan2 alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 1 tahun

Target Capaian 5 20%

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.) 6

Program/Kegiatan Penyediaan7 alat tulis

150,000,000 kantor

Outcomes : Lancarnya administrasi kantor 5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Outputs : Tersedianya bahan cetakan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Outputs : Adanya penerangan tempat kerja

Penyediaan barang 20%

200,000,000 cetakan dan

penggandaan

Outputs : Penyediaan bahan bacaan dan Adanya peraturan perundang- bacaan/informasi undangan

Penyediaan 20%

25,000,000 Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan makanan Outputs : dan minuman Efektifitas kinerja aparatur meningkat Outcomes : Adanya peningkatan

Catatan Penting Kebutuhan Dana

10 20%

150,000,000

11


20%

200,000,000


20%

25,000,000

20%

75,000,000

20%

65,000,000

Outcomes : Terciptanya kenyamanan kantor

Penyediaan bahan 20%

75,000,000 bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Outcomes : Meningkatnya wawasan/ pengetahuan 8

9 Jumlah alat tulis kantor 1 tahun

Target Capaian

Outcomes : Adanya bahan cetakan


7

8

Indikator Kinerja

Outcomes : Lancarnya administrasi kantor

Outcomes : Adanya bahan cetakan 6

Lokasi

Outputs : Adanya bacaan/informasi

Outcomes : Meningkatnya wawasan/ pengetahuan Penyediaan makanan 20%

65,000,000 dan minuman

Outputs : Efektifitas kinerja aparatur meningkat Outcomes : Adanya peningkatan

12


9

2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Indikator Kinerja Adanya 4 peningkatan sumber daya aparatur Outputs : Terlaksananya perjalanan dinas


Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

5

6

7

8

Rapat-rapat 20%

450,000,000 koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Outcomes : Peningkatan wawasan dan kinerja

10 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Outputs : Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor

Peningkatan 20%

1,550,000,000 pelayanan

administrasi perkantoran

Pembangunan gedung kantor

10

11

20%

450,000,000

Outputs : Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor

20%

1,550,000,000

20%

10,000,000,000

20%

4,000,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Outputs : Terlaksananya pengadaan tanah

Pengadaan tanah 20%

10,000,000,000

Outcomes : Tersedianya lahan

2

Outputs : Terlaksananya perjalanan dinas

Kebutuhan Dana

Outcomes : Miningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan tanah

Adanya 9 peningkatan sumber daya aparatur

Catatan Penting

Target Capaian

Outcomes : Peningkatan wawasan dan kinerja

Outcomes : Miningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja

1

Indikator Kinerja

Outputs : Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan

Outputs : Terlaksananya pengadaan tanah Outcomes : Tersedianya lahan

Pembangunan 20%

4,000,000,000 gedung kantor

Outputs : Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan

12


2

Indikator Kinerja 4 Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan


Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

5

6

7

8

Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja 3

Pengadaan kenderaan dinas/ operasional

Outputs : Jumlah kenderaan roda 4 bertambah

Pengadaan Outputs : perlengkapan gedung Jumlah kantor perlengkapan kantor bertambah

10%

2,700,000,000


Pengadaan peralatan Outputs : Jumlah perlalatan kantor bertambah gedung kantor

Pengadaan 20%

2,000,000,000 perlengkapan kantor

Pengadaan mebeleur Outputs : Jumlah mebeleur bertambah Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

10

11


10%

2,700,000,000

Aceh Besar

Outputs : Jumlah perlengkapan kantor bertambah

20%

2,000,000,000

Outcomes : Peningkatan fasilitas kerja kantor

Pengadaan peralatan 30%

20,000,000,000 kantor

Outcomes : Peningkatan produktivitas kerja

6

Kebutuhan Dana

Outcomes : Peningkatan kinerja

Outcomes : Peningkatan fasilitas kerja kantor

5

9 Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan

Catatan Penting

Target Capaian

Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

Outcomes : Peningkatan kinerja

4

Indikator Kinerja

Outputs : Jumlah perlalatan kantor bertambah

30%

20,000,000,000

20%

500,000,000

Outcomes : Peningkatan produktivitas kerja

Pengadaan mebeleur 20%

500,000,000

Outputs : Jumlah mebeleur bertambah Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

12


7

2

Indikator Kinerja 4 Peningkatan kenyamanan kerja

Pengadaan komputer Outputs : Jumlah komputer bertambah


Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

5

6

7

8

Pengadaan komputer 20%

500,000,000

Outcomes : Peningkatan fasilitas kerja

8

Pemeliharaan Outputs : rutin/berkala gedung Terehabnya gedung kantor kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Outputs : Terpeliharanya peralatan kantor

Pemeliharaan 20%

250,000,000 rutin/berkala gedung

kantor

Outputs : Terbangunnya pagar dilingkungan kantor

Pemeliharaan 20%

175,000,000 rutin/berkala gedung

kantor

rutin/berkala taman,

Outputs :

10

11

20%

500,000,000

Outputs : Terehabnya gedung kantor

20%

250,000,000

Outputs : Terpeliharanya peralatan kantor

20%

175,000,000

20%

250,000,000

Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja Pemeliharaan 20%

250,000,000 rutin/berkala pagar

dan pembatas lingkungan kantor

Outcomes : Peningkatan keamanan lingkungan kantor 11 Pemeliharaan

Outputs : Jumlah komputer bertambah

Kebutuhan Dana


Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja 10 Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor

9 Peningkatan kenyamanan kerja

Catatan Penting

Target Capaian

Outcomes : Peningkatan fasilitas kerja


9

Indikator Kinerja

Outputs : Terbangunnya pagar dilingkungan kantor Outcomes : Peningkatan keamanan lingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala taman,

Outputs :

12


2 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

Indikator Kinerja 4 Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor


Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.) 6

Program/Kegiatan 7 Pemeliharaan

200,000,000 rutin/berkala taman,

tempat parkir dan halaman kantor

Outcomes : Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor

Outputs : Terpeliharanya rutin/berkala jaringan jaringan listrik dan telepon listrik dan telepon

Pemeliharaan 20%

50,000,000

rutin/berkala jaringan listrik dan telepon

Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja Outputs : Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

sedang/berat rumah gedung kantor

Outputs : Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

Program Peningkatan Displin Aparatur

8

9 Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor

Target Capaian

Catatan Penting Kebutuhan Dana

10 20%

200,000,000

11

Outputs : Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

20%

50,000,000

20%

200,000,000

20%

500,000,000

Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja Pemeliharaan 20%

200,000,000 rutin/berkala

dokumen dan buku bacaan kantor

Outcomes : Peningkatan pelayanan informasi 14 Rehabilitasi

Indikator Kinerja

Outcomes : Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor

12 Pemeliharaan

13 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor

Lokasi

Outputs : Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor Outcomes : Peningkatan pelayanan informasi

Rehabilitasi 20%

500,000,000

sedang/berat rumah gedung kantor

Outputs : Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

12

Rancangan Awal RKPA No.

1 1

Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Outputs : Tersedianya pakaian dinas

Pengadaan pakaian 20%

275,000,000 dinas beserta

kelengkapannya

Outcomes : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

Outputs : Tersedianya pakaian dinas

20%

275,000,000

20%

200,000,000

20%

250,000,000

Outcomes : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 1

Pengadaan Kitabkitab /bahan bacaan untuk perpustakaan

Outputs : Tersedianya kitab dan literatur keagamaan

20%

Pengadaan Kitab200,000,000 kitab /bahan bacaan

untuk perpustakaan

Outcomes : Menambah literatur keagamaan

Outputs : Tersedianya kitab dan literatur keagamaan Outcomes : Menambah literatur keagamaan

Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama 1

Pembinaan Rapat Badan Otonom

Outputs : Terlaksananya rapat badan otonom

Pelaksanaan rapat 20%

250,000,000 Badan Otonom

Outcomes : Meningkatnya kinerja Badan Otonom 2

Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Outputs : Terselenggaranya sidang dan Rapat MPU

Outputs : Terlaksananya rapat badan otonom

Outcomes : Meningkatnya kinerja Badan Otonom Sidang Majelis 20%

1,000,000,000

Permusyawaratan Ulama (MPU)

Outputs : Terselenggaranya sidang dan Rapat MPU

20%

1,000,000,000

12


1

Program/Kegiatan Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 2

Indikator Kinerja Terselenggaranya sidang dan 4 Rapat MPU


Target Capaian


5

6

Program/Kegiatan Sidang Majelis Permusyawaratan 7 Ulama (MPU)

Outcomes : Ketersediaan fatwa, Tausiah, Saran dan Pertimbangan MPU

3

Rapat Koordinasi MPU

Outputs : Terselenggaranya rakor MPU

Pendidikan kader ulama

Outputs : Terlaksananya pengkaderan ulama

Rapat Koordinasi MPU 20%

750,000,000


Outputs : Terlaksananya muzakarah keagamaan

Pendidikan kader 30%

7,000,000,000 ulama

Pengkajian aliran Sempalan

Outputs : Tersedianya data dan informasi aliran Sempalan

Kebutuhan Dana

10

11

Outputs : Terselenggaranya rakor MPU

20%

750,000,000

Outputs : Terlaksananya pengkaderan ulama

30%

7,000,000,000

Outcomes : Peningkatan kompetensi kader ulama

20%

500,000,000


Outcomes : Ketentraman masyarakat 6

Terselenggaranya sidang dan 9 Rapat MPU

Catatan Penting

Target Capaian

Outcomes : Ketersediaan program kerja MPU

Outcomes : Peningkatan kompetensi kader ulama 5

8

Indikator Kinerja

Outcomes : Ketersediaan fatwa, Tausiah, Saran dan Pertimbangan MPU

Outcomes : Ketersediaan program kerja MPU

4

Lokasi

Outputs : Terlaksananya muzakarah keagamaan

20%

500,000,000

Outcomes : Ketentraman masyarakat Pengkajian aliran 30%

1,000,000,000 Sempalan

Outputs : Terdatanya kelompok aliran Sempalan

30%

1,000,000,000

12


1

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

2

Tersedianya data dan informasi aliran 4 Sempalan


Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

5

6

7

8

Outcomes : Meningkatnya informasi aliran Sempalan 7

Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya

Outputs : Tersedianya kitab terjemahan

Kajian kebijakan daerah

Outputs : Terlaksananya kajian kebijakan daerah

20%

150,000,000


Penerbitan media MPU

Outputs : Terlaksananya penerbitan bulletin MPU

20%

400,000,000


10

11

Outputs : Tersedianya kitab terjemahan

20%

150,000,000

Outputs : Terlaksananya kajian kebijakan daerah

20%

400,000,000

30%

1,000,000,000

Outcomes : Adanya kebijakan daerah yang sesuai syar'i

30%

1,000,000,000


Outcomes : Peningkatan informasi dan publikasi 10 Nadwah/mubahasah Outputs : ilmiah Terlaksananya Nadwah/mubahasah ilmiah

Kebutuhan Dana

Outcomes : Meningkatnya ketersediaan kitab terjemahan

Outcomes : Adanya kebijakan daerah yang sesuai syar'i

9

Terdatanya kelompok9aliran Sempalan

Catatan Penting

Target Capaian

Outcomes : Meningkatnya informasi aliran Sempalan

Outcomes : Meningkatnya ketersediaan kitab terjemahan 8

Indikator Kinerja

Outputs : Terlaksananya penerbitan bulletin MPU Outcomes : Peningkatan informasi dan publikasi

20%

1,000,000,000 Nadwah/mubahasah

ilmiah

Outputs : Terlaksananya Nadwah/mubahasah ilmiah

20%

1,000,000,000

12


1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Outcomes : Peningkatan wawasan ummat 11 Kunjungan muhibbah Outputs : ulama Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama

Outcomes : Peningkatan wawasan ummat 20%

500,000,000 Kunjungan muhibbah

ulama

Outcomes : Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama 12 Pembinaan sertifikasi Outputs : Terlaksananya pembinaan dan jaminan halal audit produk halal

produk halal

Outputs : Terlaksananya sosialisasi sertifikasi halal

Pembinaan sertifikasi 20%

500,000,000

jaminan halal

500,000,000

Outputs : Terlaksananya pembinaan dan audit produk halal

20%

500,000,000

30%

1,500,000,000

20%

1,100,000,000

Outcomes : Ketersediaan data dan informasi produk halal 30%

1,500,000,000 Sosialisasi sertifikasi

produk halal

Outcomes : Terbinanya pemahaman masyarakat dan produsen terhadap produk halal 14 Sosialisasi fatwa dan Outputs : hukum syariah Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah

20%

Outcomes : Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama

Outcomes : Ketersediaan data dan informasi produk halal 13 Sosialisasi sertifikasi

Outputs : Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama

Outputs : Terlaksananya sosialisasi sertifikasi halal Outcomes : Terbinanya pemahaman masyarakat dan produsen terhadap produk halal

Sosialisasi fatwa dan 20%

1,100,000,000 hukum syariah

Outputs : Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah

12


1

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

2

Terlaksananya sosialisasi4fatwa dan hukum syariah


Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

5

6

7

8

Terlaksananya sosialisasi9fatwa dan hukum syariah

Outcomes : Meningkatnya masyarakat yang memahami fatwa dan hukum syariah

15 Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Outputs : Terlaksananya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Outcomes : Peningkatan pembangunan peran ulama

Kebutuhan Dana

10

11

Outcomes : Meningkatnya masyarakat yang memahami fatwa dan hukum syariah

20%

1,200,000,000 Evaluasi keserasian

pelaksanaan pembangunan

Outcomes : Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan 16 Peningkatan Outputs : pembangunan Peran Terlaksananya perencanaan Ulama pembangunan dibidang peran ulama

Catatan Penting

Target Capaian

Outputs : Terlaksananya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

20%

1,200,000,000

Outcomes : Ketersediaan data keserasian pelaksanaan pembangunan 20%

1,100,000,000 Peningkatan

pembangunan Peran Ulama

Outputs : Terlaksananya perencanaan pembangunan dibidang peran ulama Outcomes : Peningkatan pembangunan peran ulama

20%

1,100,000,000

12

Rancangan Awal RKPA No. Program/Kegiatan 1 2 17 Kajian pedoman keagamaan

Indikator Kinerja 4 Outputs : Terlaksananya kajian pedoman keagamaan


Target Capaian


5

6

20%

Program/Kegiatan 7 Kajian pedoman

300,000,000

keagamaan

Outcomes : Tersedianya pedoman keagamaan 18 Penyusunan rancangan pedoman keagamaan

Outputs : Tersusunnya rancangan pedoman keagamaan

Outputs : Terlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa Outcomes : Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa

8

Indikator Kinerja 9 Outputs : Terlaksananya kajian pedoman keagamaan

Catatan Penting

Target Capaian

Kebutuhan Dana

10

11

20%

300,000,000

20%

500,000,000

20%

500,000,000

Outcomes : Tersedianya pedoman keagamaan Penyusunan pedoman 20%

500,000,000

keagamaan

Outcomes : Tersedianya rancangan peraturan pedoman keagamaan yang sesuai syar'i

19 Dakwah dan pembinaan ahklak bangsa

Lokasi

Outputs : Tersusunnya rancangan pedoman keagamaan Outcomes : Tersedianya rancangan peraturan pedoman keagamaan yang sesuai syar'i

Dakwah dan 20%

500,000,000 pembinaan ahklak

bangsa

Outputs : Terlaksananya dakwah dan pembinaan ahklak bangsa Outcomes : Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa

12


1


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

4

5

6

7

8

9

10

11

20%

400,000,000

20%

400,000,000

Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara Ulama 1

Lokakarya ulamaumara bidang muamalah

Outputs : Tersedia kesepakatan Ulama dan Umara bidang muamalah

Lokakarya ulamaumara bidang muamalah

Outcomes : Peningkatan pemahaman bidang muamalah

2

Zikir dan taushiyah

Outputs : Terlaksananya zikir dan taushiah Outcomes : Peningkatan iman dan silaturrahmi

Outputs : Tersedia kesepakatan Ulama dan Umara bidang muamalah Outcomes : Peningkatan pemahaman bidang muamalah

Zikir dan taushiyah 20%

1,000,000,000

Outputs : Terlaksananya zikir dan taushiah Outcomes : Peningkatan iman dan silaturrahmi

20%

1,000,000,000

12


1 3


Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

2

4

5

6

7

8

9

10

11

Eksistensi peran Outputs : ulama dalam Terlaksananya pembangunan daerah eksistensi peran ulama dalam pembangunan

Eksistensi peran 20%

1,500,000,000

pembangunan daerah

Outcomes : Peningkatan peran ulama dalam pembangunan JUMLAH ANGGARAN

ulama dalam

Outputs : Terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan

20%

12

1,500,000,000

Outcomes : Peningkatan peran ulama dalam pembangunan 68,225,000,000

JUMLAH ANGGARAN

68,225,000,000

Banda Aceh, 14 Maret 2013 KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA SAIFUDDIN, SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600418 198603 1 004

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH TAHUN 2015 SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

SASARAN/VOLUME

1

2

3

4

5

Rupiah 100%

30,000,000

Rupiah 100%

550,000,000

Rupiah 100%

180,000,000

Rupiah 100%

150,000,000

Rupiah 100%

200,000,000

Rupiah 100%

25,000,000

6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1

2

3

6

7

8

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Input Output

: :

-

Dana Kelancaran penyebaran surat

Outcome

:

:

Tercapainya komunikasi dan informasi

Input Output

: :

-

Dana Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat

Outcome

:

:

Peningkatan kenyamanan kerja

Input Output

: :

-

Dana Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas

Outcome

:

:

Lancarnya operasional kegiatan kantor

Input Output

: :

-

Dana Jumlah alat tulis kantor 1 tahun

Outcome

:

:

Lancarnya administrasi kantor

Input Output

: :

-

Dana Tersedianya bahan cetakan

Outcome

:

:

Adanya bahan cetakan

Input Output

: :

-

Dana Adanya penerangan tempat kerja

Outcome

:

:

Terciptanya kenyamanan kantor

CATATAN 7

NO. 1 9

PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

10 Penyediaan makanan dan minuman

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

LOKASI 3 Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Input Output

: :

-

4 Dana Adanya bacaan/informasi

Outcome

:

:

Meningkatnya wawasan/ pengetahuan

Input Output

: :

-

Dana Efektifitas kinerja aparatur meningkat

Outcome

:

:

Adanya peningkatan sumber daya aparatur

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya perjalanan dinas

Outcome

:

:

Peningkatan wawasan dan kinerja

Input Output

: :

-

Dana Terciptanya keamanan dan kebersihan kantor

Outcome

:

:

Miningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya pengadaan tanah

Outcome

:

:

Tersedianya lahan

Input Output

: :

-

Dana Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan

Outcome

:

:


Input Output

: :

-

Outcome

:

Input Output Outcome

SASARAN/VOLUME 5 Rupiah 100%

6 75,000,000

Rupiah 100%

65,000,000

Rupiah 100%

450,000,000

Rupiah 100%

1,550,000,000

Rupiah 100%

10,000,000,000

Rupiah 100%

4,000,000,000

Dana Jumlah kenderaan roda 4 bertambah

Rupiah 100%

2,700,000,000

:

Peningkatan kinerja

100%

: :

-

Dana Jumlah perlengkapan kantor bertambah

Rupiah 100%

:

:

Peningkatan fasilitas kerja kantor

100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1

2

3

4

Pengadaan tanah

Pembangunan gedung kantor


Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

2,000,000,000

CATATAN 7

NO. 1 5

6

7

8

9

PROGRAM/KEGIATAN 2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pengadaan komputer

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

10 Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor


12 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon

LOKASI 3 Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

INDIKATOR KINERJA

SASARAN/VOLUME

Input Output

: :

-

4 Dana Jumlah perlalatan kantor bertambah

5 Rupiah 100%

Outcome

:

:

Peningkatan produktivitas kerja

100%

Input Output

: :

-

Dana Jumlah mebeleur bertambah

Rupiah 100%

Outcome

:

:


100%

Input Output

: :

-

Dana Jumlah komputer bertambah

Rupiah 100%

Outcome

:

:

Peningkatan fasilitas kerja

100%

Input Output

: :

-

Dana Terehabnya gedung kantor

Rupiah 100%

Outcome

:

:


100%

Input Output

: :

-

Dana Terpeliharanya peralatan kantor

Rupiah 100%

Outcome

:

:


100%

Input Output

: :

-

Dana Terbangunnya pagar dilingkungan kantor

Rupiah 100%

Outcome

:

:

Peningkatan keamanan lingkungan kantor

100%

Input Output

: :

-

Dana Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor

Rupiah 100%

Outcome

:

:

Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor

100%

Input Output

: :

-

Dana Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon

Rupiah 100%

Outcome

:

:


100%

6 20,000,000,000

500,000,000

500,000,000

250,000,000

175,000,000

250,000,000

200,000,000

50,000,000

CATATAN 7

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

4

13 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor

14 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Provinsi

Provinsi

SASARAN/VOLUME 5

6

Input Output

: :

-

Dana Terpeliharanya dokumen dan buku bacaan kantor

Rupiah 100%

200,000,000

Outcome

:

:

Peningkatan pelayanan informasi

100%

Input Output

: :

-

Dana Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal

Rupiah 100%

Outcome

:

:


100%

Input Output

: :

-

Dana Tersedianya pakaian dinas

Rupiah 100%

275,000,000

Outcome

:

:

Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

Input Output

: :

-

Dana Tersedianya kitab dan literatur keagamaan

Rupiah 100%

200,000,000

Outcome

:

:

Menambah literatur keagamaan

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya rapat badan otonom

Rupiah 100%

250,000,000

Outcome

:

:

Meningkatnya kinerja Badan Otonom

Input Output

: :

-

Dana Terselenggaranya sidang dan Rapat MPU

Rupiah 100%

1,000,000,000

Outcome

:

:

Ketersediaan fatwa, Tausiah, Saran dan Pertimbangan MPU

Input

:

-

Dana

Rupiah

750,000,000

500,000,000

Program Peningkatan Displin Aparatur 1

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Provinsi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1

Pengadaan Kitab-kitab/Bahan bacaan untuk prtpustakaan

Provinsi

Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama 1

2

3

Pelaksanaan rapat Badan Otonom

Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Rapat Koordinasi MPU

Provinsi

Provinsi

Provinsi

CATATAN 7

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pendidikan kader ulama


Pengkajian aliran Sempalan




Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Output

:

-

4 Terselenggaranya rakor MPU

Outcome

:

:

Ketersediaan program kerja MPU

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya pengkaderan ulama

Outcome

:

:

Peningkatan kompetensi kader ulama

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya muzakarah keagamaan

Outcome

:

:

Ketentraman masyarakat

Input Output

: :

-

Dana Tersedianya data dan informasi aliran Sempalan

Outcome

:

:

Meningkatnya informasi aliran Sempalan

Input Output

: :

-

Dana Tersedianya kitab terjemahan

Outcome

:

:

Meningkatnya ketersediaan kitab terjemahan

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya kajian kebijakan daerah

Outcome

:

:

Adanya kebijakan daerah yang sesuai dengan syar'i

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya penerbitan bulletin MPU

Outcome

:

:

Peningkatan informasi dan publikasi

SASARAN/VOLUME 5 100%

6

Rupiah 100%

7,000,000,000

Rupiah 100%

500,000,000

Rupiah 100%

1,000,000,000

Rupiah 100%

150,000,000

Rupiah 100%

400,000,000

Rupiah 100%

1,000,000,000

CATATAN 7

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

1 2 10 Nadwah/mubahasah ilmiah

11 Kunjungan muhibbah ulama

12 Pembinaan sertifikasi jaminan halal

13 Sosialisasi sertifikasi produk halal

14 Sosialisasi fatwa dan hukum islam


LOKASI 3 Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Input Output

: :

-

4 Dana Terlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah

Outcome

:

:

Peningkatan wawasan ummat

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama

Outcome

:

:

Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya pembinaan dan audit produk halal

Outcome

:

:

Ketersediaan data dan informasi produk halal

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya sosialisasi sertifikasi halal

Outcome

:

:

Terbinanya pemahaman masyarakat dan produsen terhadap produk halal

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah

Outcome

:

:

Meningkatnya masyarakat yang memahami fatwa dan hukum syariah

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Outcome

:

:

Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan


6 1,000,000,000

Rupiah 100%

500,000,000

Rupiah 100%

500,000,000

Rupiah 100%

1,500,000,000

Rupiah 100%

1,100,000,000

Rupiah 100%

1,200,000,000

CATATAN 7

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

1 2 16 Peningkatan pembangunan Peran Ulama

3 Provinsi

17 Kajian pedoman keagamaan

18 Penyusunan rancangan pedoman keagamaan

19 Dakwah dan pembinaan ahklak bangsa

Provinsi

Provinsi

INDIKATOR KINERJA

Input Output

: :

-

4 Dana Terlaksananya perencanaan pembangunan dibidang peran ulama

Outcome

:

:

Peningkatan pembangunan peran ulama

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya kajian pedoman keagamaan

Outcome

:

:

Tersedianya pedoman keagamaan

Input Output

: :

-

Dana Tersusunnya rancangan pedoman keagamaan

Outcome

:

:

Tersedianya rancangan peraturan pedoman keagamaan yang sesuai syar'i

Input Output

: :

-

Dana Terlasananya dakwah dan pembinaan akhlak bangsa

Outcome

:

:

Peningkatan aqidah dan ahklak bangsa

Input Output

: :

-

Dana Terlasananya lokakarya ulama umara bidang muamalah

Outcome

:

:

Peningkatan pemahaman bidang muamalah

Input Output

: :

-

Dana Terlaksananya zikir dan taushiyah

Outcome

:

:

Peningkatan iman dan silaturrahmi umat


6 1,100,000,000

Rupiah 100%

300,000,000

Rupiah 100%

500,000,000

Rupiah 100%

500,000,000

Rupiah 100%

400,000,000

Rupiah 100%

1,000,000,000

Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara Ulama

1

2

Lokakarya ulama umara bidang muamalah

Zikir dan taushiyah

CATATAN 7

NO. 1 3

PROGRAM/KEGIATAN 2 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

Input Output

: :

-

4 Dana Terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan

Outcome

:

:

Peningkatan peran ulama dalam pembangunan

3

JUMLAH ANGGARAN


6 1,500,000,000

CATATAN 7

68,225,000,000



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Kode

1 1.20.

01

Rencana Tahun 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

4

Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian


10

11

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Outputs : Kelancaran penyebaran surat

Provinsi

100%

30,000,000

APBA

100%

30,000,000

Provinsi

100%

550,000,000

APBA

100%

600,000,000

Provinsi

100%

180,000,000

APBA

100%

200,000,000

Provinsi

100%

150,000,000

APBA

100%

150,000,000

Outcomes : Tercapainya komunikasi dan informasi

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Outputs : Efektif pelayanan terhadap instansi dan masyarakat Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Outputs : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas Outcomes : Lancarnya operasional kegiatan kantor

10 Penyediaan alat tulis kantor

Outputs :

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Penyediaan 2alat tulis kantor

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

4 Jumlah alat tulis kantor 1 tahun

Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9



10

11

Outcomes : Lancarnya administrasi kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Provinsi

100%

200,000,000

APBA

100%

200,000,000

Provinsi

100%

25,000,000

APBA

100%

25,000,000

Provinsi

100%

75,000,000

APBA

100%

75,000,000

Provinsi

100%

65,000,000

APBA

100%

65,000,000

Provinsi

100%

450,000,000

APBA

100%

600,000,000

Outcomes : Adanya bahan cetakan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Outputs : Adanya bacaan/informasi


Outcomes : Meningkatnya wawasan/ pengetahuan

17 Penyediaan makanan dan minuman

Outputs : Efektifitas kinerja aparatur meningkat Outcomes : Adanya peningkatan sumber daya aparatur

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outputs : Terlaksananya perjalanan dinas

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Program / Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 2 ke luar 4 Terlaksananya perjalanan dinas daerah Outcomes : Peningkatan wawasan dan kinerja 22 Peningkatan pelayanan Outputs : administrasi Terciptanya keamanan dan perkantoran kenyamanan kerja

Rencana Tahun 2015 Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9



10

11

Provinsi

100%

1,550,000,000

APBA

100%

1,650,000,000

Provinsi

100%

10,000,000,000

APBA

100%

-

Provinsi

100%

4,000,000,000

APBA

100%

5,000,000,000

Provinsi

100%

2,700,000,000

APBA

100%

1,500,000,000

Outcomes : Miningkatnya keamanan kantor

1.20.

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 01 Pengadaan tanah

Outputs : Terlaksananya pengadaan tanah Outcomes : Tersedianya lahan

02 Pembangunan gedung kantor

Outputs : Terbangunnya gedung komisi dan ruang makan Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

03 Pengadaan kenderaan dinas/ operasional


Kode


1

2

07 Pengadaan perlengkapan gedung


4 Outcomes : Peningkatan kinerja Outputs : Jumlah perlengkapan kantor bertambah

Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9



10

11

Provinsi

100%

2,000,000,000

APBA

100%

1,000,000,000

Provinsi

100%

20,000,000,000

APBA

100%

10,000,000,000

Provinsi

100%

500,000,000

APBA

100%

500,000,000

Provinsi

100%

500,000,000

APBA

100%

500,000,000

Provinsi

100%

250,000,000

APBA

100%

550,000,000

Provinsi

100%

175,000,000

APBA

100%

200,000,000

Outcomes : Peningkatan fasilitas kerja kantor 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Outputs : Jumlah perlalatan kantor bertambah Outcomes : Peningkatan produktivitas kerja

10 Pengadaan mebeleur

Outputs : Jumlah mebeleur bertambah Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

13 Pengadaan komputer

Outputs : Jumlah komputer bertambah Outcomes : Peningkatan fasilitas kerja

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ` Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Outputs : Terpeliharanya gedung kantor Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja Outputs : Terpeliharanya peralatan kantor

Kode


1

2 `


4 Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9



10

11

09 Pemeliharaan Outputs : rutin/berkala pagar dan Terbangunnya pagar dilingkungan pembatas lingkungan kantor kantor Outcomes : Peningkatan keamanan lingkungan kantor

Provinsi

100%

250,000,000

APBA

100%

750,000,000


Provinsi

100%

200,000,000

APBA

100%

650,000,000

Provinsi

100%

50,000,000

APBA

100%

50,000,000

Provinsi

100%

200,000,000

APBA

100%

200,000,000

Outputs : Provinsi Terehabnya mess, gedung serba guna dan lab halal

100%

500,000,000

APBA

100%

1,000,000,000

Outputs : Terbangunnya taman, tempat parkir dan halaman kantor Outcomes : Peningkatan kenyamanan lingkungan kantor

Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon

Outputs : Terpeliharanya jaringan listrik dan telepon Outcomes : Peningkatan kenyamanan kerja

11 Pemeliharaan Outputs : rutin/berkala dokumen Terpeliharanya dokumen dan buku dan buku bacaan kantor bacaan kantor Outcomes : Peningkatan pelayanan informasi 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Program Rehabilitasi / Kegiatan sedang/berat rumah Terehabnya mess, gedung serba guna gedung kantor dan lab halal 2 4

Rencana Tahun 2015 Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9



10

11


1.20.

03

Program Peningkatan Displin Aparatur 01 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Provinsi

100%

275,000,000

APBA

100%

250,000,000

Provinsi Outputs : Jumlah kitab dan literatur keagamaan bertambah

100%

200,000,000

APBA

100%

200,000,000

Outputs : Tersedianya pakaian dinas Outcomes : Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

1.20.

29

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 01 Pengadaan Kitab-kitab dan buku bacaan perpustakaan

Outcomes : Ketersediaan kitab dan literatur keagamaan

1.20.

60

Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Program / Kegiatan Peningkatan 2 dan Sumberdaya Peran Ulama


4

Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9



10

11

Provinsi

100%

250,000,000

APBA

100%

250,000,000

Provinsi

100%

1,000,000,000

APBA

100%

1,000,000,000

Provinsi

100%

7,000,000,000

APBA

100%

7,000,000,000

Provinsi

100%

750,000,000

APBA

100%

750,000,000

Provinsi Outputs : Terlaksananya muzakarah keagamaan

100%

500,000,000

APBA

100%

500,000,000

02 Pembinaan rapat Badan Outputs : Otonom Terlaksananya rapat badan otonom Outcomes : Meningkatnya kinerja Badan Otonom 03 Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Outputs : Terselenggaranya sidang dan Rapat MPU Outcomes : Ketersediaan fatwa

04 Pendidikan kader ulama Outputs : Terlaksananya pendidikan kader ulama Outcomes : Peningkatan kompentensi kader ulama

05 Rapat Koordinasi MPU

Outputs : Terselenggaranya rakor MPU Outcomes : Ketersediaan program kerja MPU

06 Muzakarah masalah keagamaan

Outcomes :

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2

07 Pengkajian aliran Sempalan


4 Ketentraman masyarakat

Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Provinsi Outputs : Tersedianya data dan informasi aliran Sempalan

Catatan Penting

9



10

11

100%

1,000,000,000

APBA

100%

1,000,000,000

Provinsi

100%

150,000,000

APBA

100%

200,000,000

Provinsi

100%

400,000,000

APBA

100%

500,000,000

Provinsi

100%

1,000,000,000

APBA

100%

1,000,000,000

Provinsi

100%

1,000,000,000

APBA

100%

1,000,000,000

Outcomes : Meningkatnya informasi aliran Sempalan 09 Peterjemahan kitab berbahasa Arab dan penggandaannya

Outputs : Tersedianya kitab terjemahan Outcomes : Meningkatnya ketersediaan kitab terjemahan

10 Kajian kebijakan daerah Outputs : Terkajinya kebijakan daerah Outcomes : Adanya kebijakan daerah yang sesuai dengan syar'i 11 Penerbitan media MPU

Outputs : Terlaksananya penerbitan bulletin MPU Outcomes : Peningkatan informasi dan publikasi

12 Nadwah/mubahasah ilmiah

Outputs : Terlaksananya Nadwah/muba-hasah ilmiah

Kode

1


13 Kunjungan muhibbah ulama


4 Outcomes : Peningkatan wawasan ummat Outputs : Terlaksananya kunjungan muhbbah ulama

Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9



10

11

Provinsi

100%

500,000,000

APBA

100%

500,000,000

Provinsi

100%

500,000,000

APBA

100%

650,000,000

Provinsi

100%

1,500,000,000

APBA

100%

500,000,000

Provinsi

100%

1,100,000,000

APBA

100%

500,000,000

Provinsi

100%

1,200,000,000

APBA

100%

1,200,000,000

Outcomes : Peningkatan wawasan dan refrerensi ulama 14 Pembinaan sertifikasi jaminan halal

Outputs : Terlaksananya pembinaan dan audit produk halal Outcomes : Ketersediaan data dan informasi produk halal

15 Sosialisasi sertifikasi produk halal

Outputs : Terlaksananya sosialisasi sertifikasi halal Outcomes : Terbinanya pemahaman masyarakat dan produsen terhadap produk halal

16 Sosialisasi fatwa dan hukum islam

Outputs : Terlaksananya sosialisasi fatwa dan hukum syariah Outcomes : Meningkatnya masyarakat yang memahami fatwa dan hukum syariah


Outputs :

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 Evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan


4 Terlaksananya evaluasi keserasian pelaksanaan pembangunan

Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Catatan Penting

9



10

11

Outcomes : Ketersediaan data dan informasi keserasian pelaksanaan pembangunan 18 Peningkatan pembangunan Peran Ulama

Outputs : Terlaksananya perencanaan pembangunan dibidang peran ulama

Provinsi

100%

1,100,000,000

APBA

100%

1,200,000,000

Provinsi

100%

300,000,000

APBA

100%

500,000,000

Provinsi

100%

500,000,000

APBA

100%

600,000,000

Outcomes : Peningkatan pembangunan peran ulama 19 Kajian pedoman keagamaan

Outputs : Terlaksananya kajian pedoman keagamaan Outcomes : Tersedianya pedoman keagamaan

20 Penyusunan rancangan Outputs : pedoman keagamaan Tersusunnya rancangan pedoman keagamaan

Kode

1



4 Outcomes : Tersedianya rancangan peraturan pedoman keagamaan yang sesuai syar'i

Lokasi

Target Capaian


Sumber Dana

5

6

7

8

Provinsi 21 Dakwah dan pembinaan Outputs : akhlak bangsa Terlaksananya dakwah dan pembinaan akhlak bangsa

Catatan Penting

9



10

11

100%

500,000,000

APBA

100%

600,000,000

100%

400,000,000

APBA

100%

600,000,000

100%

1,000,000,000

APBA

100%

1,200,000,000

Outcomes : Peningkatan aqidah dan akhlak bangsa

Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara Ulama 01 Lokakarya ulamaumara bidang muamalah

Provinsi Outputs : Terlaksananya dakwah dan pembinaan akhlak bangsa Outcomes : Peningkatan aqidah dan akhlak bangsa

02 Zikir dan taushiyah

Outputs : Terlaksananya zikir dan taushiyah Outcomes : Peningkatan iman dan silaturrahmi

Provinsi

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2 03 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah

Rencana Tahun 2015 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 4 5 Provinsi Outputs : Terlaksananya eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 7 1,500,000,000

Sumber Dana 8 APBA

Catatan Penting

9



10 100%

11 1,750,000,000

Outcomes : Peningkatan peran ulama dalam pembangunan JUMLAH ANGGARAN

68,225,000,000

48,945,000,000



Banda Aceh, 14 M a r e t 2014 M 16 Jumadil Awal 1435 H Nomor Lampiran Sifat Hal

: 903/536 : 1 (satu) Berkas.: Penting/Segera. : Penyampaian Renja Tahun 2015.

Yang terhormat, KEPALA BAPPEDA ACEH diBanda Aceh

1.

Sehubungan dengan surat Gubernur Aceh Nomor 050/2534 tanggal 28 Januari 2014 tentang hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Saifuddin, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19600418 198603 1 004 Tembusan : 1. Guberbur Aceh (sebagai laporan); 2. Inspektur Aceh; 3. Kepala Dinas Keuangan Aceh.

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Recommend Documents