RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP MODEL GORONTALO (UNIT VI)

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

MODEL GORONTALO (UNIT VI) Jl. Katili Dulanimo No. 295 Telp. 881096 Fax. 881111 Limboto 96219

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP MODEL GORONTALO (UNIT VI) DI KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

DISUSUN OLEH : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL GORONTALO (UNIT VI) LIMBOTO,

2014

BUKU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP MODEL GORONTALO (UNIT VI) Digandakan dan dijilid oleh : Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV Tahun 2015

HALAMAN JUDUL

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KPHP MODEL GORONTALO (UNIT VI) DI KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 7315/Menhut-II/Reg.4-1/2014 Tanggal : 5 Desember 2014

i

ii

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT VI GORONTALO

Disusun oleh Kepala KPHP Unit VI Gorontalo

(Hastuti Ajub, S.Hut) NIP. 19721230200003005

Mengetahui: Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Gorontalo

(Samsudin Panigoro, S.Sos) NIP. 195702091981021002

Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Gorontalo

Dr. Ir. Husen Hasni, M.Si NIP. 196006011986031001

Jakarta, Nopember 2014 Disahkan oleh a.n. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Sekjen Kementerian Kehutanan Ub. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV

(Dr. Ir. Muhammad Firman, M.For.Sc) NIP. 19590225 198603 1002

iii

RINGKASAN EXECUTIVE Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit VI Gorontalo ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui surat keputusan 976/Menhut-II/2013 tentang Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit VI yang terletak di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Sebelum surat keputusan menteri tersebut dikeluarkan pemerintah Kabupaten Gorontalo telahmembentuk organisasi KPHP sesuai Peraturan Bupati Gorontalo No 17 tahun 2013 tentang Pembentukan UPTD KPHP Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo. Wilayah kerja KPHP unit VI Gorontalo terdiri dari hutan produksi terbatas seluas40.775,00 ha, hutan produksi seluas 17.781,00 ha dan hutan lindung seluas 13.126,00. Tujuan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPH-JP) KPHP unit VI Gorontalo adalah 1) Menetapkan visi dan misi pengelolaan, 2) Melakukan analisis dan proyeksi pengelolaan dan pemanfaatan, 3) Merumuskan rencana kegiatan pemanfaatan di wilayah tertentu, 4) Merumuskan rencana kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkup, 5) Merumuskan mekanisme kegiatan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemanfaatan. Penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang KPHP unit VI Gorontalo merupakan salah satu tugas yang harus dipersiapkan organisasi KPH sesuai amanat PP No. 6 tahun 2007 jo. PP No. 3 tahun 2008, Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 dan Permendagri No.61 Tahun 2010 Berdasarkan hasil analisis biofisik dan sosial ekonomi dengan bantuan geographical information system blok pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo terdiri dari blok inti difungsi hutan lindung seluas 2.873,38 ha, blok pemanfaatan di hutan lindung seluas 8.673,54 ha, blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam di hutan produksi seluas 7.470,34 ha, blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di hutan produksi seluas 28.790,80 ha, blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK di hutan produksi seluas 5.356,79 ha, blok pemberdayaan masyarakat di hutan produksi seluas 10.618,50 ha dan blok perlindungan di hutan produksi seluas 2.435,29 ha serta blok khusus mencapai 4.550,23 ha sehingga total luasan seluruh blok pengelolaan mencapai 70.768,88 ha Kondisi biofisik areal; (1). DAS terdiri dari 4 DAS/SWS yaitu DAS Limboto, DAS Bolango, DAS Paguyaman dan DAS Batudaa Pantai. 2) Iklim tipe iklim C-E dengan musim kemarau (7-9 bulan) lebih panjang dibanding musim hujan; (3). Geologi merupakan bagian dari lajur volkano-plutonik Sulawesi Utara yang dikuasai oleh batuan gunung api Eosen - Pliosen dan batuan terobosan (4). Tanah didominasi podsolik, mempunyai tingkat kesuburan tanah rendah-sedang (5). Kelerengan lapangan umumnya agak curam sampai curan. (6). Ketinggian tempat kawasan hutan bagian luar ketinggian 75-2000 M dpl (7) tipe tutupan lahan yang dominan di KPHP unit VIGorontalo adalah hutan lahan kering sekunder dengan luas ± 29027,787 Ha dari total luas wilayah hutan di KPHP unit VI Kab. Gorontalo seluas ± 70768,88 Ha. Disamping hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering campur semak memiliki luasan yang cukup besar di Kab. Gorontalo yaitu seluas ± 17465,874 Ha. Potensi kawasan KPHP unit VI Gorontalo adalah 1) potensi kayu kelas 1 pada hutan produksi dengan diameter diatas 60 cm berkisar antara 22-40 m3/ha, 2) potensi HHBK berupa rotan, getah pinus dan damar 3) flora yang dapat ditemui di

iv

wilayah KPHP unit VI Gorontalo adalah Caryota mitis, Cycas rumphii, dan Livistonia rotundifolia atau daun woka (termasuk dalam appendix II CITES); Macaranga crassistipulosa, Elmerillia ovalis,, Terminalia celebica, Diospyros hebecarpa, (endemik Sulawesi); Dracontomelon dao dan Palaquium obovatum atau pohon Nantu; serta Grammatophyllum speciosum (anggrek raksasa) 4) fauna terdiri dari babirusa (Babyrousa babyrussa), anoa (Bubalus depressicornis) (termasuk dalam appendix I CITES); monyet hitam sulawesi (Macaca heckii), tarsius (Tarsius spectrum), kuskus sulawesi (Strigocuscus celebensis), babi hutan sulawesi (endemik); serta 80 jenis burung (35 jenis diantaranya merupakan endemik sulawesi) 5) potensi jasa lingkungan yang dimiliki adalah air untuk kepentingan air baku dan PLTMH Isu strategis yang sering mengemuka dalam pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo adalah 1) tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan, 2) pengembangan hutan bioenergi, 3) penerapan pola PPK-BLUD, 4) penyelamatan danau limboto 5)Kemiskinan masyarakat sekitar wilayah KPHP unit VI Gorontalo, 6) lemahnya koordinasi antar para pihak 7) isu pemekaran wilayah Visi yang ingin dibangun oleh KPHP unit VI Gorontalo adalahMengelola wilayah KPHP unit VI Gorontalo dengan profesional berdayasaing global, mandiri dan akuntabel menuju kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam visi tersebut terkandung empat kunci pokok landasan pemikiran dalam upaya pengelolaan KPHP unit VIGorontalo yaitu: 1) Pengelolaan KPHPunit VIGorontalo yang “profesional, 2) Pengelolaan KPHPunit VIGorontalo yang “berdayasaing global”, 3)Pengelolaan KPHPunit VIGorontalo yang “mandiri”, 4) Kelembagaan yang akuntabel.Untuk mewujudkan visi, maka misi yang diemban oleh pengelola KPHP unit VIGorontalo adalah: 1) Meningkatkan kualitas SDM KPHP unit VI Gorontalo, 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo, 3) Mengembangkan unit-unit usaha KPHP unit VI Gorontalo berdasarkan potensi yang dimiliki, 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hutan dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian; 5) Membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha/dunia industri. 6) Memberdayakan masyarakat disekitar kawasan KPHP unit VI Gorontalo Dalam pencapaian visi dan misi pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo dibutuhkan beberapa analisa dan proyeksi perkembangan KPHP unit VI Gorontalo. Beberapa analisa terkait dengan proyeksi perkembangan KPHP unit VI Gorontalo dimasa yang akan datang adalah: 1) Analisa pertumbuhan penduduk, hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gorontalo lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Gorontalo, 2) Analisa tutupan hutan, sampai dengan tahun 2013, luas tutupan hutan di KPHP unit VI Gorontalo telah berkurang seluas 16,909,15 3) analisa SDMsecara umum personil di dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi berpendidikan S1 (56,82%), dilihat dari segi umur, umumnya di dominasi oleh umur antara 41-50 tahun dengan total PNS sebanyak 18 PNS atau 41%. Sedangkan yang berumur diatas 51 tahun berjumlah 14 orang atau 32%. Ini berarti jika tidak ada penambahan kuota PNS di Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi maka jumlah PNS 5 tahun kedepan akan berkurang sebanyak 32 persen 4) jumlah pengangguran, . Saat ini jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Gorontalo mencapai 62.341orang dengan tingkat pertumbuhan 4,96% setiap tahun. Dengan tingkat pertumbuhan 4,96%

v

mengindikasikan bahwa setiap tahun pengangguran di Kabupaten Gorontalo mencapai 3092 orang/tahun. 5) permintaan bahan baku kayu. Kebutuhan bahan baku cenderung naik dari tahun ke tahun dan cenderung tidak mengalami fluktuasi harga jika dibandingkan dengan komoditi lainnya 6) Analisa kebutuhan listrik. Meskipun jaringan listrik sudah interkoneksi dengan PLTA Amurang dan Pembangkit panas bumi lahendong serta telah menyediakan PLTU Molotabu, namun Provinsi Gorontalo masih kekurangan listrik sebesar 5,2 MW. Hasil analisis data pertumbuhan penduduk diproyeksikan membawa konsekwensi terhadap berkurangnya lahan hutan di KPHP unit VI Gorontalo seluas 19.820 ha ditahun 2035, sehingga berimplikasi pada semakin berkurangnya tutupan lahan hutan. Meskipun diproyeksikan luas KPHP unit VI Gorontalo berkurang, namun dimasa yang akan datang, kebutuhan kayu dan pasokan energi listrik bisa disupply melalui kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHP unit VI Gorontalo. KPHP unit VI Gorontalo di proyeksikan mampu menekan pengangguran sebesar 10%/tahun Dalam rentang waktu 10 tahun, KPHP unit VI Gorontalo telah mempunyai serangkaian kegiatan yang meliputi : 1) inventarisasi berkala pada setiap blok kecuali pada wilayah konsesi HTI dan KHDTK Universitas Gorontalo. Kegiatan inventarisasi dilakukan berdasarkan fungsi blok, misalnya jika inventarisasi dilakukan pada blok pemanfaatan hasil hutan kayu maka tujuan inventarisasi ditujukan untuk melihat potensi kayu yang layak ditebang. Inventarisasi sosek juga dilakukan di desa-desa sekitar kawasan KPHP unit VI Gorontalo.Jumlah plot inventarisasi di KPHP unit VI Gorontalo mencapai 351 plot 2) pemanfaatan wilayah tertentu. KPHP unit IVGorontalo Utaratelah merencanakanuntuk mengembangkan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam seluas 7470,34 ha di Kecamatan Asparaga. Potensi kayu kelas 1 yang berdiameter > 60 cm pada kawasan ini adalah 22-40 meter kubik/ha.KPHP unit VI Gorontalo juga akan mengembangkan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman seluas 2233,82 di wilayah kecamatan Batudaa Pantai. Bentuk pemanfaatan lainnya yang akan dikembangkan oleh KPHP unit VI Gorontalo adalah pemanfaatan jasa lingkungan air baik untuk air baku maupun untuk PLTMH. Beberapa lokasi yang cocok dengan pemanfaatan air baku adalah sumber mata air di Desa Dulamayo Selatan, dan beberapa desa di Kecamatan Batudaa Pantai 3) Pemberdayaan masyarakat. Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus memperkecil konflik yang akan terjadi maka pihak pengelola telah mengalokasikan blok pemberdayaan masyarakat seluas 10.618,50 ha dimana 1031,35 ha telah dicadangkan untuk hutan desa (HD) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan dalam blok pemberdayaan masyarakat, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, Ekowisata, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon. KPHP unit VI Gorontalo juga akan melaksanakan 4) Kegiatan rehabilitasi

vi

diluar kawasan ijin. Total wilayah yang akan direhabilitasi mencapai 16.909,15 ha dengan tingkat kerusakan hutan terluas terdapat di blok pemanfaatan seluas 5.180,33 ha. 5) kegiatan rehabilitasi diluar izin, untuk kegiatan rehabilitasi diluar ijin, pengelola KPHP unit VI Gorontalo akan berkoordinasi untuk memantau progress wilayah yang direhabilitasi. Pihak KPHP unit VI Gorontalo dalam memberikan pembinaan, akan membantu memberikan pedoman rehabilitasi dan tata cara pelaporan 6) pembinaan dan pemantauan areal berizin, dilakukan melalui mekanisme evaluasi terhadao rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL), 7) Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, kegiatan ini akan berfokus pada perlindungan terhadap sumber mata air, perlindungan terhadap erosi/rawan longsor dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Khusus untuk wilayah sempadan mata air, sempadan sungai yang tidak pernah kering dan lereng diatas 45% yang masih berhutan ditetapkan sebagai wilayah high conservation value forest (HCVF)8) Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan Stakeholders, hasil analisis terhadap para pihak yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap KPHP unit VI Gorontalo, terdapat 21 stakeholder. Stakeholder ini akan membantu pihak KPHP unit VI Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan kawasan hutan, penguatan kelembagaan dan evaluasi monitoring kinerja KPHP unit VI Gorontalo, 9) Penyediaan pendanaan, kegiatan penyediaan pendanaan bisa dilakukan melalui penganggaran APBD, APBN dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Total rencana kebutuhan dana untuk operasionalisasi kegiatan KPHP unit VI Gorontalo adalah Rp 210.555.555.000 selama 10 tahun, 10) rasionalisasi wilayah kelola, rasionalisasi pertama dilakukan terkait keberadaan desa/dusun di dalam kawasan hutan, rasionalisasi kedua adalah terkait perubahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu pada hutan alam sudah tidak memiliki potensi yang signifikant maka perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain misalnya diarahkan ke pemanfaatan kayu hutan tanaman 11) pengembangan investasi, Pengembangan investasi di KPHP unit VI Gorontalo diarahkan pada pemanfaatan investasi pada hasil hutan bukan kayu, pengembangan hasil hutan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan maka KPHP unit VI Gorontalo akan merencanakan pembuatan rencana bisnis plan Agar pelaksanaan pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo sesuai dengan yang diharapkan maka perlu melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari staf lapangan sampai dengan kepala KPHP unit IV Gorontalo Utara.Adapun bentuk kegiatan pembinaan adalah 1) Penyusunan berbagai pedoman dan atau SOP disetiap blok pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP unit VI Gorontalo, 2) Penerapan disiplin pegawai teknis dan administrasi yang mengacu pada PP 54 tahun 2010 tentang disiplin PNS dilingkungan KPHP unit VI Gorontalo, 3) Memberikan reward bagi tenaga teknis dan administrasi yang memberikan kinerja baikserta

vii

memberikan punishment bagi tenaga teknis dan administrasi yang melakukan pelanggaran, 4) Mengadakan pengarahan internal bagi pengelola KPHP unit VI Gorontalo termasuk tenaga teknis dan administrasi. yang bersifat rutin (bulanan, semester dan tahunan) atau bersifat insidental. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan cara memantau kegiatan langsung di lapangan dan melakukan penilaian terhadap pelaporan

viii

KATA PENGANTAR

Pengelolaan hutan di Indonesia telah berlangsung lama – lebih dari 50 tahun, dan memiliki orientasi yang berbeda-beda. Pada fase awal, hutan dijadikan sebagai andalan

utama

pemanfaatan

penghasil

hutan

devisa

mulai

negara.

memperhatikan

Pada unsur

fase

selanjutnya,

kelestarian

orientasi

dengan

tetap

menjadikan hasil hutan sebagai penghasil devisa. Sampai dengan akhir tahun 1990-an, orientasi pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, dengan mengutamakan eksistensi masyarakat di sekitar hutan agar kelestarian hutan terjaga dan kesejahteraan masyarakatdapat terwujud. Namun strategi ini belum cukup menyelesaikan persoalan pengelolaan kawasan hutan. Setelah beberapa dekade pengelolaan hutan belum mampu menuntaskan permasalahan

kerusakan

hutan,

urgensi

pembentukan

wilayah

pengelolaan

hutanpada tingkat unit pengelolaan di tingkat tapak berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menemukan momentum untuk dimulai. Komitmen pembangunan KPH ini juga didorong oleh kenyataan situasi lemahnya pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan yang secara de facto open accessdan secara jelas menjadi penyebab berbagai kelemahan dan kegagalan pelaksanaan program pembangunan kehutanan Keberadaan KPH sebenarnya telah tertuang dalam PP No 6 tahun 2007 jo PP No 3 tahun 2008, namun implementasinya baru terealisasi saar Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari. Dalam mengimplementasikan sistem ini, seluruh kawasan hutan akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP), dimana dalam satu wilayah KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan.

ix

Untuk memudahkan pengelolaan KPH secara efisien maka setiap pengelola KPH harus membuat rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Atas arahan peraturan menteri kehutanan tersebut, maka pengelola KPHP unit VI Gorontalo pengelolaan

telah

membuat

yang

telah

rencana

dibuat

pengelolaan

berisi

berbagai

jangka kegiatan

panjang. yang

Rencana

menunjang

pengelolaan hutan ditingkat tapak. Tidak mudah bagi kami untuk menyelesaikan dokumen RPHJP KPHP unit VI Gorontalo,

untuk

Gorontalo,

Kepala

itu

kamiingin

BPKH

mengucapkan

wilayah

XV

terima

Gorontalo,

kasih

Kepala

kepada

Dinas

Bupati

Kehutanan

Pertambangan dan Energi serta anggota tim pakar yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga rencana pengelolaan yang akan dibuat bisa bermanfaat bermanfaat bagi masyarakat

Limboto, Nopember 2014

(Hastuti Ajub, S.Hut) NIP. 19721230200003005

x

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

KATA PENGANTAR

viii

DAFTAR ISI

x

DAFTAR TABEL

xii

DAFTAR GAMBAR

xiii

I. PENDAHULUAN..............................................................................

1

A.

Latar belakang ...................................................................... 1

B.

Tujuan pengelolaan ............................................................... 6

C.

Sasaran ............................................................................... 6

D.

Ruang lingkup ....................................................................... 7

E.

Batasan pengertian ............................................................... 8

II. DESKRIPSI KAWASAN..................................................................... 12 A.

Risalah wilayah KPHP Model Unit VI Gorontalo ...................... 12

B.

Potensi wilayah KPHP model unit IV Gorontalo Utara ............. 23

C.

Sosial Budaya Masyarakat .................................................. 33

D.

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan ..................... 42

E.

Posisi KPHP dalam Perspektif RTRW Gorontalo Utara .............. 43

F.

Isu strategis, kendala dan permasalahan KPHP ..................... 44

III. VISI DAN MISI ........................................................................... 58 A.

Visi .................................................................................. 58

B.

Misi ................................................................................. 61

C.

Tujuan Pengelolaan ........................................................... 62

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI.............................................................. 68 A.

Analisis ............................................................................ 68

B.

Proyeksi ........................................................................... 74

V. RENCANA KEGIATAN .................................................................... 82 A.

Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutannya ... 82

B.

Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu.............................. 85

C.

Pemberdayaan Masyarakat ................................................... 95

xi

D.

Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPHP yang

telah

ada izin pemanfaatan dan penggunaan .................................. 99 E.

Penyelenggaraan Rehabilitasi di luar izin .............................. 101

F.

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi dalam ijin104

G.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam .... 106

H.

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin108

I.

Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholders........ 110

J.

Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM ......................... 113

K.

Penyediaan Pendanaan ...................................................... 114

L.

Pengembangan database ................................................... 116

M.

Rasionalisasi Wilayah Kelola ............................................... 117

N.

Review Rencana Pengelolaan .............................................. 118

O.

Pengembangan Investasi ................................................... 118

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ........................ 122 A.

Pembinaan ....................................................................... 122

B.

Pengawasan ..................................................................... 124

C.

Pengendalian .................................................................... 126

VII.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN............................... 128

A.

Pemantauan ..................................................................... 128

B.

Evaluasi ........................................................................... 129

C.

Pelaporan ......................................................................... 130

VIII. PENUTUP .............................................................................. 132

xii

DAFTAR TABEL

1.

Pembagian blok pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo ...................... 19

2.

Luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya di Kab. Gorontalo ..... 22

3.

Luasan Penutupan Lahan KPHP unit VI di Kabupaten Gorontalo ............... 25

4.

Potensi Pohon (di Pada Fungsi Hutan Produksi Terbatas) ....................... 27

5.

Potensi Pohon (Hutan Lahan Kering Sekunder Pada Fungsi HP) ........ 28

6.

Potensi Pohon (Hutan Lahan Kering Sekunder Pada Fungsi HPT) ...... 29

7.

Potensi pohon (hutan lahan kering kekunder Pada HPT dan HL) ... 30

8.

Pendugaan Potensi Pohon Berdasarkan Tutupan Lahan ................ 31

9.

Pendugaan Potensi Pohon Berdasarkan Fungsi Hutan ...................... 32

10. Permudaan Hutan Alam Hasil Inventarisasi Biogeofisik ................ 34 11. Potensi rotan ............................................................................. 34 12. Daftar flora di KPHP unit VI Gorontalo ........................................... 35 13. Potensi dan pemanfaatan jasa lingkungan air.............................. 37 14. Izin penggunaan kawasan KPHP unit VI Gorontalo .......................... 42 15. Izin pemanfaatan kawasan KPHP unit VI Gorontalo ......................... 43 16. Jumlah Plot Inventarisasi di KPHP unit VI Gorontalo ........................ 84 17. Panjang tata batas kawasan hutan .......................................... 84 18. Luasan pemanfaatan wilayah tertentu di KPHP unit VI Gorontalo .. 86 19. Potensi Pemanfaatan jasa lingkungan PLTMH dan air baku ........... 87 20. Luas wilayah blok pemanfaatan kayu di hutan alam .................... 93 21. Luas blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman ............. 95 22. Luas blok pemberdayaan dan luas areal pencadangan HD serta HTR ...... 98 23. Luas lahan di KPHP yang harus direhabilitasi............................. 102 24. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam Pengelolaan KPHP Gorontalo111 25. Mekanisme Partispasi Stakeholder dalam Pengelolaan KPH ........ 112 26. Perkiraan pendanaan KPHP unit VI Gorontalo ............................ 115

xiii

DAFTAR GAMBAR

1.

Penunjukkan kawasan hutan di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo ... 13

2.

Kriteria blok arahan pemanfaatan pada hutan lindung..................... 16

3.

Kriteria blok arahan pemanfaatan pada hutan produksi ................... 17

4.

Diagram alir analisis spatial pembagian blok .................................. 18

5.

Pembagian blok di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo ..................... 19

6.

Peta aksesibilitas di KPHP unit VI Gorontalo ................................... 21

7.

Peta kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo ................................. 22

8.

Sebaran potensi kayu ................................................................. 26

9.

Wilayah pengembangan wisata alam Desa Dulamayo Selatan .......... 39

10. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan............................................. 51 11. Jumlah PNS berdasarkan kelompok umur ...................................... 52 12. Peta lokasi inventarisasi di KPHP unit VI Gorontalo ......................... 83 13. Potensi mata air sebagai sumber air baku ..................................... 87 14. Atraksi teluk tomini dan hutan pegunungan bawah untuk wisata alam89 15. Potensi kayu kelas 1 di blok pemanfaatan HHK-HA ......................... 92 16. Sebaran wilayah pemanfaatan kayu di KPHP unit VI Gorontalo ......... 93 17. Peta pemanfaatan HHK-HT di KPHP Unit VI Gorontalo ..................... 95 18. Peta blok pemberdayaan masyarakat............................................ 98 19. Mekanisme pembinaan dan pengawasan di KPHP ......................... 101 20. Lokasi rencana RHL (diarsir gelap) di KPHP unit VI Gorontalo......... 103 21. Lokasi Rencana Perlindungan dan Konservasi Alam ...................... 107 22. Peta HCVF di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo .......................... 108

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP unit VI Gorontalo

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Perencanaan merupakan tahap awal suatu kegiatan yang dapat

dijadikan sebagai piranti analisis yang strategis dalam pengambilan keputusan

dan

sekaligus

sebagai

indikator

keberhasilan

suatu

kegiatan.Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, maka sesuaiPasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, rencana pengelolaan hutan meliputi rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sesuai dengan tujuannya maka pembuatan perencanaan kehutanan dimaksudkan untukmemberikan pedoman dan arah bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku usaha, lembaga profesi, yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan

penyelenggaraan

kehutanan.

Karena

pentingnya

sistem

perencanaan kehutanan, maka setiap organisasi baik yang bersifat private company maupun organisasi pemerintah pengelola hutan harus mempunyai perencanaan pembangunan kehutanan termasuk institusi kesatuan

pengelolaan

hutan

produksi

(KPHP)

unit

VI

Kabupaten

Gorontalo Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit VI Gorontalo merupakan KPH yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai KPH model melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 1


Nomor

976/Menhut-II/2013

tentang

Penetapan

wilayah

kesatuan

pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit VI yang terletak di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Sebelum diusulkan menjadi KPHP

model,

pemerintah

Kabupaten

Gorontalo

telah

menetapkan

organisasi pengelola KPHP Kabupaten Gorontalo melalui Peraturan Bupati No 17 tahun 2013 tentang Pembentukan UPTD KPHP Dinas Kehutanan Pertambangan

dan

Energi

Kabupaten

Gorontalo.

Pertimbangan

pembentukan UPTD KPHP Kabupaten Gorontalo di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 tahun 2010 tentang pedoman organisasi dan tata kerja KPHP dan KPHL. Pembentukan organisasi KPHP Kabupaten Gorontalo. Urgensi pembentukan organisasi KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo terletak pada begitu banyak kawasan hutan yang seharusnya bisa dikelola menjadi tidak terurus dan berpotensi menjadi open acces. Jika sebuah sumberdaya alam hutan menjadi wilayah open acces maka laju deforestasi akan semakin tinggi. Sejak era keemasan HPH berakhir maka banyak kawasan hutan menjadi tidak bertuan. Ketidakjelasan pengelola ditingkat tapak akan memberikan peluang pada oknum masyarakat untuk membuka lahan-lahan pertanian di dalam kawasan hutan Pembentukan KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo merupakan wujud dari terselenggaranya pengelolaan hutan ditingkat tapak dan mengurangi dampak dari ketiadaan pengelola hutan di tingkat tapak. Organisasi KPHP yang dibentuk dituntut harus mampu memaksimalkan seluruh 2


potensi sumberdaya hutan yang ada di wilayahnya dengan tetap memegang prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management). Untuk melakukan pengelolaan hutan berkelanjutan maka dibutuhkan perencanaan pengelolaan hutan di wilayah KPH. Sistem perencanaan KPH bisa merujuk pada pasal 12 Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa perencanaan kehutanan meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan Dalam menyusun rencana pengelolaan jangka panjang, pengelola KPH diharuskan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Ketiga aspek ini dinilai bisa mengakomodir semua kepentingan termasuk kepentingan pelibatan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk 2 hal, pertama adalah mencegah potensi konflik yang akan terjadi antara pengelola KPH dengan masyarakat dan kedua

adalah

untuk

meningkatkan

akses

masyarakat

terhadap

sumberdaya hutan sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan akan lebih meningkat.Rencana kehutanan yang dibuat oleh pengelola KPH meliputi seluruh aspek pengurusan kehutanan kegiatan penyelenggaraan:

perencanaan

kehutanan;

pengelolaan

hutan;

penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan; dan

pengawasan. Seluruh aspek perencanaan kehutanan

yang dibuat oleh KPH harus melibatkan seluruh masyarakat 3


Namun demikian perencanaan KPH harus merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku salah satunya bisa merujuk pada pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia

Nomor:

P.6/Menhut-II/2010

Tentang

Norma,

Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, secara eksplisit fungsi kerja KPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat dijabarkan secara operasional sebagai berikut: 1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH. 2. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH, termasuk rencana pengembangan organisasi KPH. 3. Melaksanakan pengelolaan

pembinaan, hutan

yang

monitoring dilaksanakan

dan

evaluasi

oleh

kinerja

pemegang

ijin

pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam 4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan Melaksanakan perlindungan

hutan

dan

konservasi

alam

Melaksanakan

pengelolaan hutan di kawasan tertentu bagi KPH yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 4


5. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadi inovasi dan operasi pengelolaan hutan Menegakkan hukum kehutanan, termasuk perlindungan dan pengamanan kawasan 6. Mengembangkan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan fungsi kerja di atas, dalam konteks regulasi kehutanan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah, telah jelas bahwa pengelola KPH bertanggung jawab dalam penyelenggaran kegiatan sekaligus bertindak sebagai pengawas kegiatan ditingkat tapak. Keberadaan KPH akan lebih memastikan diketahuinya potensi hutan, perubahan-perubahan yang terjadi maupun kondisi masyarakat yang tergantung pada manfaat sumberdaya hutan. Pengelola KPHP unit VI Kabupaten Gorontalosangat menyadari bahwa tidak mudah melakukan pengelolaan hutan mengingat tantangan dimasa depan semakin berat. Isu-isu sentral yang harus dituntaskan oleh

KPHP

unit

VI

Kabupaten

Gorontalo

adalah

banjir,

perambahan/okupasi lahan, illegal logging, aktivitas PETI dan isu penyelamatan Danau Limboto. Rencana pengelolaan jangka panjang KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo harusmemastikan bahwa semua perencanaan yang telah dibuat

harus

bisa

menangani

isu-isu

yang

berkembang

dengan

mengerahkan semua potensi telah berdasarkan potensi yang ada di dalam KPHP unit VI Gorontalo 5


B.

Tujuan pengelolaan Tujuan umum rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit VIGorontalo adalah untuk memberikan arah yang tepat didalam pelaksanaan pengelolaan KPH dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. Sehingga dengan rencana pengelolaan tersebut KPHP unit VI Gorontalo memiliki kerangka kerja yang terpadu dan komprehensif didalam pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat. Sedangkan tujuan khususnya adalah 1.

Menetapkan visi dan misi pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo

2.

Melakukan analisis dan proyeksi pengelolaan dan pemanfaatan KPHP unit VI Gorontalo

3.

Merumuskan rencana kegiatan pemanfaatan di wilayah tertentu KPHP unit VI Gorontalo

4.

Merumuskan

rencana

kegiatan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian lingkup KPHP unit VI Gorontalo 5.

Merumuskan mekanisme kegiatan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pemanfaatan wilayah KPHP unit VI Gorontalo

C.

Sasaran Sasaran umum yang akan dicapai dalam penyusunan Rencana

Pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo adalah tersusunnya suatu kerangka formal pengelolaan untuk sepuluh tahun ke depan yang menjadi acuan bagi rencana pengelolaan jangka pendek (1 tahun) dalam mewujudkan 6


kelestarian fungsi dan manfaat dari kawasan KPHP unit VI Gorontalo, serta

memberikan

kontribusi

terhadap

pelaksanaan

program

pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam guna pengembangan ekonomi pembangunan. Sedangkan rencana khususnya adalah: 1.

Memanfaatkan potensi hasil hutan kayu dari hutan alam untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat

2.

Membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan pemanfaatan kawasan

KPHP

unit

VI

Gorontalo

untuk

kepentingan

“hutan

bioenergi” 3.

Membangun

kemitraan

dalam

rangka

pengembangan

jasa

lingkungan berupa air dan wisata alam dengan pihak swasta dan Universitas Gorontalo 4.

Melakukan

kemitraan

yang

saling

menguntungkan

dengan

masyarakat terkait dengan pengelolaan HKm, HD dan HTR 5.

Mendorong sistem pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo menjadi PPK-BLUD

D.

Ruang lingkup Ruang lingkup dari rencana pengelolaan jangka panjang KPHP unit

VIGorontalo

adalah

melaksanakankegiatan

selama

pengelolaan

10

(sepuluh) yang terdiri dari:

7


1.

Melaksanakan

penataan

kawasan

hutan

berdasarkan

blok

pemanfaatan 2.

Melaksanakan kegiatan inventarisasi biofisik dan sosial ekonomi

3.

Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam berdasarkan sistem silvikultur

4.

Melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman

5.

Melakukan rehabilitasi di luar wilayah izn pemanfaatan kawasan hutan KPHP unit VI Gorontalo

E.

Batasan Pengertian Beberapa istilah yang perlu dipahami dan disepakati bersama dalam

hal berkaitan dengan rencana pengelolaan 10 tahun untuk pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo antara lain : 1.

Kawasan

hutan

adalah

wilayah

tertentu

yangditetapkan

oleh

Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 2.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.

3.

Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. 8


4.

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang

mempunyai

jumlah nilai antara

125-174,

di

luar

kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. 5.

Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang

mempunyai

fungsi

pokok

sebagai

perlindungan

sistem

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 6.

Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragam

tumbuhan

dan

satwa

serta

ekosistemnya. 7.

Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya

sebagai

kawasan

hutan,

terdiri

dari

hutan

konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. 8.

Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.

9.

Tata Guna Hutan Kesepakatan yang selanjutnya disebut TGHK adalah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat 9


Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta. 10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah strategi operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi. 11. Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain menurut RTRWP

sehingga

diperoleh

fungsi

kawasan

hutan

dan

Areal

Penggunaan Lain yang disepakati bersama. 12. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan oleh Menteri. 13. Persetujuan prinsip pencadangan adalah persetujuan pencadangan pelepasan

kawasan

hutan

untuk

pengembangan

transmigrasi,

permukiman, pertanian, dan perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. 14.

Surat keputusan pelepasan kawasan hutan adalah surat keputusan penetapan

pelepasan

pengembangan

kawasan

transmigrasi,

hutan

untuk

permukiman,

digunakan

bagi

pertanian,

dan

perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

10


15. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan oleh Menteri. 16. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

17. Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin kegiatan dalam kawasan hutan yang diberikan oleh Menteri untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah status dan fungsi kawasan hutan.

11


BAB II. DESKRIPSI KAWASAN Deskripsi

wilayah

yang

diuraikan

dalam

dokumen

ini

akan

membahas tentang letak geografis dan iklim, topografi, jenis tanah, aksesibilitas kawasan, sejarah pembentukan KPHP unit VI Gorontalo. Bagian potensi wilayah KPHP unit VI Gorontalo menguraikan tentang tutupan vegetasi, potensi kayu/non kayu, pemberdayaan masyarakat, keberadaan flora dan fauna, dan potensi jasa lingkungan. Bab ini juga menguraikan keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya masyarakat yang meliputi keadaan sosial budaya masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat, penggunaan lahan, penduduk, aktifitas ekonomi, informasi izin pemanfaatan

dan penggunaan kawasan hutan, kondisi posisi KPH

dalam perspektif Tata Ruang Wilayah dan pembangunan daerah, posisi kelembagaan KPH, Organisasi KPHP unit VI Gorontalo,

issue strategis,

kendala dan permasalahan, serta kegiatan pembangunan kehutanan yang telah dilakukan. A.

Risalah wilayah KPHP unit VI Gorontalo

1.

Letak dan Luas KPHP unit VI Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 325/Menhut-

II/2010, total luas kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo mencapai 98.976,71 ha. Luasan tersebut termasuk hutan konservasi yang terdapat dalam wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo.Dari luasan tersebut

12


maka maka 71.682 ha telah ditetapkan pemerintah sebagai wilayah KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo berdasarkan SK Menteri Nomor 976/Menhut-II/2013 tentang Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit VI yang terletak di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, seperti terlihat pada gambar berikut

Gambar 1. Peta penunjukkan kawasan hutan di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo Terdapat perbedaan luasan kawasan antara peta penunjukkan kawasan hutan KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo berdasarkan SK Menteri Kehutanan dengan Peta kawasan hutan berdasarkan RTRW Kabupaten Gorontalo. Jika merujuka kepada peta kawasan hutan berdasarkan RTRW maka luasan kawasan hutan di KPHP unit VI Gorontalo adalah 70.768,88 Ha. Luasan ini berkurang sekitar 913,12 ha jika dibandingkan dengan SK Penunjukkan kawasan hutan di KPHP unit

13


VI Kabupaten Gorontalo. Perbedaan luasan ini terjadi karena terjadi perubahan terhadap batas administrasi antara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sisa luasan kawasan hutan seluas 913,12 telah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan masukan dari pihak pemerintah Kabupaten Gorontalo maka tim penyusun, memutuskan luasan kawasan hutan KPHP unit VI Gorontalo mengacu pada luasan kawasan hutan berdasarkan RTRWK Gorontalo seluas 70.768,881 ha 2.

Batas-batas wilayah KPHP unit VI Gorontalo Penentuan batas wilayah sangat penting dalam rangka menentukan

batas kewenangan wilayah kelola. Adapun batas-batas wilayah KPHP unit VI Gorontaloadalah a.

Bagian Utara

: KPHP unit IVKabupaten Gorontalo Utara,

b.

Bagian selatan

: Teluk Tomini,

c.

Bagian barat

: KPHP unit V Boalemo

d.

Bagian timur

: KPHP unit VIIBone Bolango.

Berdasarkan informasi tersebut maka posisi wilayah KPHP unit VI Gorontalo sangat strategis dan menguntungkan secara ekonomi karena di apit oleh beberapa daerah. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh wilayah KPHP unit VI Gorontalo khususnya dan umumnya wilayah kelola KPHP unit VI

Gorontalo

dapat

diakses

untuk

memudahkan

pengelolaan

dan

pemantauan. Meskipun demikian pada beberapa wilayah, akses masuk sangat sulit karena memiliki tingkat kelerengan yang curam 14


3.

Pembagian blok pengelolaan Seperti yang telah diungkapkan dalam dokumen tata hutan,

pembagian hutan ke dalam blok-blok pengelolaan yang lebih kecil merupakan langkah awal kegiatan pengusahaan hutan. Tujuan dari pembagian hutan tersebut adalah : 1) Memberikan kepastian wilayah kerja, 2) Memudahkan inventarisasi sumber daya dan jenis kegiatan, 3)Memudahkan dalam hal perencanaan organisasi dan manajemen hutan Melalui

pembagian

hutan

suatu

kelompok

hutan

dapat

diatur

pemungutan hasilnya dengan tidak melampaui daya produksi hutan sehingga kesinambungan produksi dapat terjamin. Pembagian hutan dalam unit pengelolaan terkecil tersebut dinamakan blok Pembentukan blok pengelolaan didasarkan pada SK perdirjen no 5/VII-WP3H tahun 2012 dimana terdapat 2 utama yang menjadi dasar pembentukan blok yaitu faktor biogeofisik dan sosial budaya. Faktor-

faktor biogeofisik yang berpengaruh antara lain tutupan lahan, potensi sumberdaya hutan, bentang alam, topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya

yang

berpengaruh

antara

lain

jumlah

penduduk,

mata

pencaharian, pemilikan lahan, jarak pemukiman, pola-pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan hutan adat dan lain sebagainya. Adapun skema pembentukan blok berdasarkan peraturan Dirjen Planologo dapat dilihat pada flowchart di bawah ini:

15


Blok Inti

Fungsi HL

Blok Pemanfaatan

Blok khusus

Untuk perlindungan tata air dan lainnya yang sulit untuk dimanfaatkan. Kriteria 1. Kurang potensi jasa lingkungan, wisata alam dan potensi HHBK 2. Dalam RKTN/RKTP/RKTK masuk hutan alam dan lahan gambut/kawasan direhabiitasi

Untuk rencana pemanfaatan terbatas. Kriteria 1. Potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hutan non kayu 2. Ada ijin pemanfaatan jasling, hasil hutan non kayu 3. Dekat masyarakat atau masyarakat dalam kawasan hutan 4. Aksesibilitas tinggi, 5. Dalam RKTN/RKTP/RKTK masuk hutan alam dan lahan gambut/kawasan direhabiitasi Untuk menampung kepentingan khusus. Kriteria 1. Pemakaian untuk kepentingan religi, kebun raya, KHDTK, wilayah adat, ulayat 2. Dalam RKTN/RKTP/RKTK masuk hutan alam dan lahan gambut/kawasan direhabiitasi

Gambar 2. Kriteria blok arahan pemanfaatan pada hutan lindung

16


Fungsi HP

Blok perlindungan

Untuk perlindungan tata air dan rencananya tidak dimanfaatkan. Kriteria 1. Termasuk dalam kawasan lindung 2. Dalam RKTN/RKTP/RKTK masuk hutan alam dan lahan gambut/kawasan direhabiitasi

Blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK

Untuk pemanfaatan jasling dan HHBK sebagai solusi untuk meredam konflik dan memberdayakan masyarakat. Kriteria 1. Memiliki potensi jasling dan HHBK 2. Terdapat ijin pemanfaatan jasling dan HHBK 3. Dekat dengan pemukiman

Blok pemanfaatan HHK-HA

Untuk pemanfaatan HHK-HA dengan kriteria: 1. Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam pengusahaan hutan skala besar 2. Potensi kayu cukup besar 3. Terdapat ijin pemanfaatan HHK-HA

Blok pemanfaatan HHK-HT

Untuk pemanfaatan HHK-HT dengan kriteria: 1. Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam pengusahaan hutan skala besar dan skala kecil 2. Potensi kayu rendah 3. Tidak berhutan 4. Terdapat ijin pemanfaatan HHK-HT

Blok pemberdayaan

Blok khusus

Untuk pemberdayaan masyarakat dengan kriteria: 1. Dalam RKTN/RKTP/RKTK termasuk dalam pengusahaan hutan skala besar dan skala kecil 2. Telah ada upaya pemberdayaan masyarakat dan direncanakan untuk HKm, HTR dan hutan desa 3. Potensi kayu rendah 4. Tidak berhutan 5. Dekat dengan pemukiman masyarakat 6. Terdapat ijin pemanfaatan HKM, HTR dan HD

Untuk kepentingan khusus dengan kriteria: 1. Pemakaian untuk kepentingan religi, KHDTK, adat/ulayat 2. Dalam RKTN/RKTP/RKTK masuk dalam perlindungan hutan alam

Gambar 3. Kriteria blok arahan pemanfaatan pada hutan produksi

17


Peta SRTM

Deliniasi DAS dan subDAS

Peta DAS/sub DAS

Peta DAS/sub DAS per HP dan HL

Overlay

Kawasan hutan

Klasifikasi subDAS/ petak HP 75-125 ha HL 200 – 300 ha

Peta satuan lahan

Satuan lahan

Blok Inti

Fungsi HL Adm kab/ kec, desa

Blok Pemanfaatan

Penetapan wilayah

Blok khusus

Potensi kayu, HHBK, jasling

Blok perlindungan Biogeofisik

Potensi kayu, HHBK, jasling

Overlay

Peta Overlay semua kriteria

Blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK

Klasifikasi query

Aksesibilitas, jln, sungai Kriteria sesuai per dirjen

Lereng

Blok pemanfaatan HHK-HA

Izin pemanfaatan Peta izin Fungsi HP

Izin penggunaan

Blok pemanfaatan HHK-HT

Blok pemberdayaan PIPIB RKTN & PIPIB RKTN

Sosekbud

Blok khusus

Sosekbud

Gambar 4. Diagram alir analisis spatial pembagian blok

18


Berdasarkan

hasil

analisis

spatial

dengan

menggunakan

data

biogeofisik dan sosial ekonomi, maka KPHP unit VI Gorontalo terbagi menjadi 7 blok pengelolaan seperti yang terlihat pada tabel Tabel 1. Pembagian blok pengelolaan di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo No.

BLOK

FUNGSI HUTAN HL

1

Blok Inti

2.873,38

2

Blok Khusus

1.497,78

3

Blok Pemanfaatan

8.673,54

4

Blok Pemanfaatan HHK-HA

5 6

Blok Pemanfaatan HHK-HT Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasling Dan HHBK

HP

HPT

LUAS (Ha) 2.873,38

3.052,45

4.550,23 8.673,54

7.470,34 17.778,83

11.011,98 5.356,79

7

Blok Pemberdayaan Masyarakat

10.618,50

8

Blok Perlindungan

2.435,29

7.470,34 28.790,80 5.356,79 10.618,50 2.435,29

70.768,88 Grand Total 13.044,70 17.778,83 39.945,35 Ket: HHK-HT (hasil hutan kayu hutan tanaman), HHK-HA (hasil hutan kayu hutan alam, HHBK (hasil hutan bukan kayu)

Gambar 5. Pembagian blok di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo

19


4.

Aksesibilitas Lokasi KPHP unit VI Gorontalo tersebar di dua wilayah yaitu

disebelah utara dan selatan Kabupaten Gorontalo. Akses menuju KPHP unit VI Gorontalo dicapai dari arah Timur melalui Ibukota Propinsi Gorontalo, dari arah Kabupaten Gorontalo Utara dan dari arah Kabupaten Boalemo. Dibutuhkan waktu 2-3 jam untuk bisa mengakses lokasi terjauh KPHP unit VI Gorontalo dari arah ibukota Provinsi. Lokasi terjauh berada di Kecamatan Asparaga. Untuk lokasi terdekat dibutuhkan waktu antara 0,5 - 1 jam. Lokasi terdekat berada di Desa Polohungo dan Malahu (Kecamatan Limboto) Hasil analisis spatial juga menunjukkan beberapa wilayah KPHP unit VI

Gorontalo

mempunyai

aksesibilitas

yang

mudah

seperti

yang

ditunjukkan dengan indikator warna merah di peta aksesibilitas. Kriteria kemudahan aksesibilitas ditinjau dari dekat dengan pemukiman dan terdapatnya infrastruktur jalan yang berada didalam dan disekita kawasan KPHP unit VI Gorontalo. Beberapa wilayah yang mempunyai aksesibilitas yang relatif mudah adalah disekitar desa Dulamayo Selatan dan Polohungo yang masuk dalam blok khusus, Desa Bihe dan Bontula yang masuk dalam blok pemanfaatan HHK-HA dan blok pemanfaatan HHK-HT, desa Ayumolingo yang masuk dalam blok inti, seluruh desa yang terdapat di kecamatan Batudaa Pantai, Bilihu yang masuk dalam blok

pemanfaatan

jasa

lingkungan.

Adapun

kondisi

kemudaha

aksesibilitas terhadap KPHP unit VI Gorontalo ditunjukkan dalam peta 20


berikut ini

Gambar 6. Peta aksesibilitas di KPHP unit VI Gorontalo (warna merah; akses mudah; warna kuning: akses sedang; warna hijau: akses sulit) 5.

Sejarah Kawasan Hutan KPHP unit VI Gorontalo Sejarah kawasan wilayah KPHP unit VI Gorontalo dimulai dengan

ditetapkannya SK Menteri Kehutanan No 452/Kpts-II/1999 tentang penunjukkan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Utara. Saat itu wilayah Kabupaten Gorontalo menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut luas total kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo mencapai 111.428,91ha Seiring dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo, maka tahun 2010, pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan RI mengeluarkan SK Menteri

Kehutanan

No

325/Menhut-II/2010

tentang

penunjukkan

kawasan hutan di Provinsi Gorontalo. Surat keputusan ini sekaligus

21


menggantikan SK Menhut No 452/Kpts-II/1999. Berdasarkan SK. Menhut No. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 luas kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo mencapai 98.976,71 ha yang terdiri dari hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan lindung dan hutan konservasi seperti yang terlihat pada Tabel 2 dan Gambar 7 di bawah ini Tabel 2. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya di Kabupaten Gorontalo No

FUNGSI

LUAS

PROSENTASE

1

Hutan Konservasi

24.838,98

25,09

2

Hutan Lindung

13.126,00

13,26

3

Hutan Produksi Terbatas

40.775,00

41,19

4

Hutan Produksi

17.781,00

17,96

5

Hutan Produksi Konversi

2.455,73

2,48

Jumlah

98.976,71

100

Sumber: SK Menteri Kehutanan No 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010

Gambar 7. Peta kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo Beberapa perubahan penting dalam SK Menteri Kehutanan No 22


325/Menhut-II/2010 adalah bertambahnya luasan kawasan

SM Nantu

dari 31.125 ha menjadi 55.769 ha. Bertambahnya kawasan hutan SM Nantu

karena

perubahan

fungsi

kawasan

hutan

lindung

Gunung

Boliyohuto menjadi SM Nantu. Perubahan lainnya yang terjadi adalah dikeluarkannya beberapa desa seperti Desa Olobua Kecamatan Tibawa, Desa Malahu Kecamatan Limboto. Sebelumnya kedua desa ini masingmasing terdapat di fungsi hutan produksi (desa Olobua) dan fungsi hutan lindung (desa Malahu). Perubahan kawasan juga terjadi pada wilayah kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Universitas Gorontalo. Pada

awalnya

kawasan

hutan

KHDTK

UG

mencapai

10.000

ha

berdasarkan SK Menteri Kehutanan No396/Menhut-II/2004. Namun sejak berubahnya SK Menteri Kehutanan No 452/Kpts-II/1999 menjadi SK 325/Menhut-II/2010 tentang Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Gorontalo, maka luasan HPGD menjadi 4550,23 ha dengan rincian 1497,78 ha berada di kawasan hutan lindung dan 3052,45 ha berada di hutan Produksi terbatas Adapun sisa luasan KHDTK berubah menjadi areal penggunaan lain (APL) B.

Potensi wilayah KPHP unit VI Gorontalo

1.

Tutupan lahan Hutan di dalam wilayah KPHP Unit VI Gorontalo merupakan hutan

hujan tropis dan sangat dipengaruhi iklim. Hutan hujan tropis dimana memiliki ekosistem spesifik, yang hanya dapat berdiri mantap dengan keterkaitan antara komponen penyusun sebagai kesatuan yang utuh. 23


Keterkaitan antara komponen penyusun ini memungkinkan bentuk struktur hutan tertentu yang dapat memberikan fungsi tertentu seperti stabilitas ekonomi, produktivitas biologis yang tinggi, siklus hidrologis dan fungsi lainnya. Berdasarkan Laporan Penafsiran Satelit Citra Resolusi Sedang Provinsi Gorontalo (citra tahun 2013), penutupan lahan di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo didominasi oleh hutan lahan kering sekunder dengan luas ± 29027,787 Ha dari total luas wilayah hutan di KPHP unit VI Kab. Gorontalo seluas ± 70768,88 Ha. Disamping hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering campur semak memiliki luasan yang cukup besar di Kab. Gorontalo yaitu seluas ± 17465,874 Ha. Wilayah dengan tutupan hutan primer terluas adalah blok pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam seluas 4053,27 ha, sedangkan yang terkecil berada di wilayah blok pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman seluas 276,01 ha Beberapa kawasan hutan telah dirambah oleh masyarakat dan berubah

menjadi

lahan

pertanian

dan

perkebunan.

Hal

ini

bisa

dibuktikan dengan total wilayah pertanian kering yang mencapai 1982,474

ha.

Jika

diakumulasi

dengan

pertanian

lahan

kering,

perkebunan, tanah terbuka dan pertanian lahan kering campur maka total luasanya mencapai 18.977,65 ha atau seluas 26,81%. Bahkan di kawasan HPT telah ditemukan pemukiman seluas 22,042 ha

24


Tabel 3. Luasan Penutupan Lahan KPHP unit VI di Kabupaten Gorontalo FUNGSI KAWASAN HUTAN NO TIPE TUTUPAN LAHAN Grand Total HL HP HPT Hutan Lahan Kering 1 Primer 276,008 4839,379 5115,387 Hutan Lahan Kering 2 Sekunder 5299,960 9451,958 14275,869 29027,787 3 Semak Belukar 4162,746 4459,722 8843,406 17465,874 4 Perkebunan 160,128 160,128 5 Pemukiman 22,042 22,042 6 Tanah terbuka 11,419 4,859 16,277 7 Tubuh air 0,008 0,008 8 Pertanian lahan kering 692,615 588,963 700,895 1982,474 Pertanian lahan kering 9 campur 2889,378 2990,757 11098,769 16978,904 Grand Total 13044,699 17778,826 39945,355 70768,88 Sumber: Laporan Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang Provinsi Gorontalo, 2013 2.

Potensi kayu dan non kayu Hasil analisis citra digital mengindikasikan beberapa kawasan di

KPHP unit VI Gorontalo mempunyai potensi hutan primer. Indikasikan awal ini menginformasikan bahwa KPHP unit VI Gorontalo mempunyai potensi kayu yang cukup besar, meskipun luasan kawasan hutan primer hanya 5115,387 ha atau hanya 7,2% dari total luas kawasan KPHP unit VI Gorontalo. Secara

administrasi

wilayah

KPHP

unit

VI

Gorontalo

yang

mempunyai potensi kayu paling besar terdapat diwilayah Kecamatan Asparaga terutama di Desa Bontula, Desa Pangu dan Desa Bihe. Sedangkan wilayah yang mempunyai potensi paling sedikit terdapat di wilayah kecamatan Batudaa Pantai dan Kecamatan Biluhu. Wilayah

25


dengan potensi kayu sedang berada pada wilayah desa Dulamayo Selatan, desa Polohungo dan desa Ayumolingo

Gambar 8. Sebaran potensi kayu (warna merah: potensi tinggi, warna hijau: potensi sedang, warna kuning: potensi rendah) 1)

Potensi kayu berdasarkan wilayah administrasi Kayu merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari dalam

kawasan hutan. Kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan terdiri dari kayu

indah,

kayu

komersil

kelas

1

dan

kayu

rimba

campuran.

Inventarisasi potensi kayu dari berbagai jenis sangat diperlukan untuk menentukan blok pengelolaan dan blok pemanfaatan di dalam kawasan KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo. Potensi tegakan mencakup jumlah pohon per hektar dan volume pohon per hektar. Berikut disajikan potensi pohon hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi biogeofisik KPHP Unit VI Gorontalo.

26


a.

Desa Bihe I Kec. Asparaga

Tabel 4. Potensi Pohon (di Pada Fungsi Hutan Produksi Terbatas) Plot Kelompok Jenis 1 2 3 Kelompok jenis Kayu indah 3,024 18,395 9,442 20-30 0,503 1,084 30-40 1,110 40-50 2,393 50-60 2,521 60 Up 17,285 5,965 Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu 41,302 60,470 84,119 20-30 1,756 5,203 6,525 30-40 5,566 9,642 6,598 40-50 9,510 9,433 27,085 50-60 15,786 2,216 25,893 60 Up 8,683 33,975 18,019 Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua 147,522 178,195 146,478 20-30 17,411 20,644 21,415 30-40 21,639 47,372 23,497 40-50 15,865 29,062 36,260 50-60 12,132 24,983 20,528 60 Up 80,474 56,133 44,778 Grand Total 191,849 257,060 240,039 Volume Rata-Rata m3/Ha

Rata Rata 10,287 0,529 0,370 0,798 0,840 7,750 61,964 4,495 7,269 15,343 14,632 20,226 157,398 19,824 30,836 27,062 19,215 60,462 688,948 229,649

Sumber: Data hasil inventarisasi potensi kayu (2014)

Dari tabel diatas diketahui bahwa potensi volume pohon terbesar terdapat pada kelompok jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersil Dua yaitu 157,398 M3/Ha, dan potensi volume pohon terkecil terdapat pada kelompok jenis Kayu Indah yaitu 10.287 M3/Ha. Hal ini dapat terjadi

karena

komposisi

jumlah

vegetasi

kelompok

jenis

Rimba

Campuran lebih banyak dari kelompok jenis kayu lainnya. Volume ratarata kayu di fungsi HPT desa Bihe adalah 229,649 M3/Ha 27


b.

Desa Bihe II Kecamatan Asparaga

Tabel 5. Potensi Pohon (Hutan Lahan Kering Sekunder Pada Fungsi HP) Kelompok Jenis

Plot 1

Kelompok jenis Kayu indah 20-30

Rata Rata

44,081

6,985

28,166

3,581

0,747

0,222

1,517

6,440

2,397

2,946

4,753

1,572

3,462

2,794

0,931

4,061

50-60 60 Up Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu

3

33,432

30-40 40-50

2

25,790

32,141

19,531

25,399

86,901

43,944

20-30

1,923

3,032

2,246

2,400

30-40

2,710

0,988

6,712

3,470

40-50

8,299

1,644

13,286

7,743

2,987

16,049

6,345

16,748

48,608

23,985

212,497 163,436

209,882

50-60 60 Up Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua

6,599 253,713

19,310

20-30

19,142

15,777

15,262

16,727

30-40

25,327

25,611

21,355

24,098

40-50

13,594

20,575

22,574

18,914

50-60

10,551

22,214

4,525

12,430

60 Up

185,100

128,319

99,720

137,713

Grand Total

306,676

281,976 257,322

845,974

Volume Rata-Rata m3/Ha

281,991

Sumber: Hasil Olah Data Primer Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa total potensi volume pohon diperoleh sebesar 845,974 M3/Ha. Dimana potensi terbesar terdapat pada kelompok jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersil Dua yaitu 209.882 M3/Ha dan

potensi volume pohon terkecil terdapat

pada kelompok jenis Kayu Indah yaitu 28.166 M3/Ha. Rata-rata potensi kayu mencapai 281,991 28.166 M3/Ha c.

Desa Bontula Kec. Asparaga

28


Inventarisasi potensi kayu selanjutnya dilakukan di Desa Bontula Kecamatan Asparaga. Inventarisasi dilakukan pada kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas (HPT). Jumlah plot pengukuran sebanyak 3 plot yang tersebar di beberapa lokasi. Berdasarkan hasil inventarisasi ratarata potensi kayu di fungsi hutan produksi terbatas Desa Bontula Kecamatan Asparaga adalah 165,800 M3/Ha. Potensi kayu terbesar terdapat pada plot 3. Hasil ini menunjukkan bahwa potensi kayu baik kayu dari jenis komersil satu, komersil 2 dan kayu indah masih relatif tinggi di plot 3. Hasil inventarisasi potensi kayu yang terdapat pada tabel berikut Tabel 6. Potensi Pohon (Hutan Lahan Kering Sekunder Pada Fungsi HPT) Kelompok Jenis

Plot 1

Kelompok jenis Kayu indah

0,564

11,608

6,612

1,648

1,674

1,107

1,217

0,349

0,710

0,979

1,179

0,720

1,337

0,446

3,821

7,069

3,630

0,778

37,910

14,098

17,595

4,805

3,577

2,794

0,778

5,430

1,630

2,612

0,564

40-50 50-60 60 Up Kelompok jenis Meranti/komersial 1 20-30 30-40

3

7,665

20-30 30-40

2

Rata Rata

40-50

14,042

50-60

2,280

1,308

1,196

60 Up

11,353

7,584

6,312

133,850

129,354

161,574

141,593

20-30

31,257

10,690

16,813

19,587

30-40

46,628

16,834

19,319

27,594

40-50

23,236

13,863

16,729

17,943

50-60

8,745

17,422

12,731

12,966

60 Up

23,984

70,545

95,982

63,503

135,192

174,929

187,281

497,401

Kelompok kayu Rimba Campuran

Grand Total Volume Rata-Rata m3/Ha

4,681

165,800


29


d.

Desa Dunggala dan Desa Pelehu Pengukuran potensi volume kayu selanjutnya dilakukan di Desa

Dunggala dan Desa Pelehu. Banyaknya plot yang digunakan dalam mengukur potensi kayu adalah 3 plot. Adapun hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 7. Potensi Pohon (Hutan Lahan Kering Sekunder Pada Fungsi HPT dan HL) Kelompok Jenis

Plot 1

Kelompok jenis Kayu indah 20-30

2

3

Rata Rata

14,555

4,852

0,207

0,069

30-40

0,000

40-50

2,537

0,846

11,812

3,937

50-60

0,000

60 Up Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial 1

38,264

20-30

0,412

12,892

0,412

0,137

30-40

2,922

0,974

40-50

1,374

0,458

50-60 60 Up Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua

0,000 33,969

11,323

23,784

134,865

1,992

53,547

20-30

0,563

17,709

0,596

6,289

30-40

5,822

24,757

40-50

1,884

35,695

50-60

2,601

2,581

60 Up

12,914

54,122

Grand Total

23,784

187,684

Volume Rata-Rata m3/Ha

10,193 1,396

12,992 1,727 22,345

2,404

213,872 71,291

Sumber: Hasil Olah Data Primer Tahun 2014 Dari tabel diatas diketahui bahwa potensi volume pohon terbesar terdapat pada kelompok jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersil Dua yaitu 213.872 M3/Ha dan potensi volume pohon terkecil terdapat pada kelompok jenis Kayu Indah sebesar 4.852 M3/Ha. Selanjutnya berdasarkan

30


hasil pengukuran maka hasil pengukuran plot II mempunyai total volume terbesar yaitu 187,684 M3/Ha. Rataan volume kayu di kedua desa tersebut mencapai 71,291 M3/Ha. Jika dibandingkan dengan lokasi lainnya maka plot di kedua desa ini mempunyai volume kayu yang paling kecil untuk semua kelompok jenis pohon

2)

Potensi kayu berdasarkan tutupan lahan dan fungsi kawasan Jumlah Semua Pohon yang berhasil di Inventarisasi sebanyak 1.315

Pohon dengan nilai pendugaan Volume sebesar 2246,1955 M3. Tabel 8. Pendugaan Potensi Pohon Berdasarkan Tutupan Lahan Tutupan Lahan Kelompok Jenis dan Kelas Diameter

34.8222

Hutan Sekunder 114.9297

20-30

1.3063

8.3601

30-40

3.5068

8.5698

40-50

3.9648

13.5097

50-60

2.7942

3.8578

60 Up

23.2502

80.6323

231.4899

177.6943

20-30

13.9734

15.5052

30-40

22.9527

20.0234

40-50

49.8043

34.8684

50-60

44.1572

22.3610

60 Up

100.6023

84.9364

Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua

488.1089

1199.1505

20-30

57.3214

129.9584

30-40

92.2245

185.9366

40-50

87.8956

142.8385

50-60

50.0364

88.9779

60 Up

200.6309

651.4390

754.4210

1491.7745

251.4734

165.7525

Kelompok jenis Kayu indah

Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu

Grand Total Volume Rata –Rata (M³/Ha) Sumber: Hasil Olah Data Primer Tahun 2014

Hutan Primer

31


Dari tabel diatas diketahui bahwa potensi Pendugaan volume pohon terbesar terdapat pada pada Tutupan Hutan Sekunder (Hutan Lahan Kering Sekunder) dibandingkan Tutupan Hutan Primer (Hutan Lahan Kering Primer) karena jumlah plot yang terdapat pada tutupan hutan lahan kering sekunder (9 Plot) lebih banyak di bandingkan dengan Tutupan lahan hutan kering Primer (3 Plot) Tabel 9. Pendugaan Potensi Pohon Berdasarkan Fungsi Hutan Kelompok Jenis dan Kelas Diameter Kelompok jenis Kayu indah 20-30

Fungsi Hutan Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas

14.555

135.197

0.207

9.459

30-40

12.077

40-50

2.537

50-60

14.938 6.652

60 Up

11.812

92.071

Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu

38.264

370.920

20-30

29.479

30-40

2.922

40.054

40-50

1.374

83.299

50-60

66.518

60 Up Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua

33.969

151.570

158.649

1528.610

20-30

18.272

169.008

30-40

30.579

247.582

40-50

37.580

193.154

50-60

5.182

133.832

60 Up

67.036

785.034

Grand Total

211.469

2034.727

Volume Rata –Rata (M³/Ha)

105.734

203.473


32


Dari tabel dihalaman sebelumnya diketahui bahwa potensi volume pohon terbesar terdapat pada Fungsi Hutan Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran/Kelompok Komersil Dua yaitu 1528,610 M3/Ha dan

potensi volume pohon terkecil terdapat pada

kelompok jenis Kayu Indah pada Fungsi Hutan Lindung yaitu 14,555 M3/Ha. Hal Ini mungkin di sebabkan oleh jumlah Plot Yang terdapat pada Fungsi Hutan Produksi Terbatas Lebih Banyak di bandingkan dengan Jumlah Plot yang terdapat di Fungsi Hutan Lindung 3)

Permudaan Permudaan alam hutan adalah peremajaan hutan secara alami yang

komponennya terdiri dari tingkat semai, pancang dan tiang. Proses permudaan alam hutan merupakan aspek ekologi yang cukup besar peranannya terhadap pembentukan struktur tegakan hutan. Penyebaran dari

permudaan

hutan

suatu

jenis

pohon

berkolerasi

dengan

kemampuannya bertoleransi dengan kondisi lingkungan. Jenis tumbuhan yang dominan merupakan jenis yang mempunyai toleransi tinggi terhadap perubahan lingkungan yang mempengaruhi perkembangannya dengan perkataan lain jenis tumbuhan tersebut mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang beragam. Berikut disajikan permudaan hutan alam hasil pengukuran lapangan inventarisasi biogeofisik KPHP Unit VI Gorontalo.

33


Tabel 10. Permudaan Hutan Alam Hasil Inventarisasi Biogeofisik KPHP Unit VI Gorontalo Tingkat Permudaan Alam REGU

I

II

III

IV

PLOT

Jumlah Semai

Jumlah Pancang

Jumlah Tiang

1

36

45

113

2

31

31

93

3

28

22

74

1

27

24

50

2

24

32

59

3

33

19

50

1

12

54

78

2

36

28

77

3

40

42

80

1

2

6

12

2

15

28

3

27

51

71 -

382

757

Total 311 Sumber: Hasil Olah Data Primer Tahun 2014

3.

Keberadaan flora dan fauna Keanekaragaman flora dan fauna dipengaruhi oleh beberapa faktor,

antara lain; iklim, jenis tanah, tinggi rendah permukaan bumi, dan pengaruh biotik (mahluk hidup). Iklim memiliki pengaruh sangat besar dalam keberagaman flora dan fauna, dimana daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman lebih bervariasi. Flora di Sulawesi umumnya dipengaruhi oleh iklim,

secara

umum tipe hutan di Gorontalo berupa hutan hujan tropis. Berdasarkan hasil survey, wawancara dengan masyarakat dan data sekunder, keanekaragaman flora dan fauna masih bisa ditemukan pada wilayah-wilayah KPHP unit VI Gorontalo dengan tutupan lahan hutan primer. Tutupan lahan hutan primer dapat ditemukan di wilayah 34


Kecamatan Asparaga atau disebelah utara Kabupaten Gorontalo dan berdekatan

langsung

dengan

Suaka

Margasatwa

Nantu.

Adapun

beberapa jenis flora yang bisa ditemukan di KPHP unit VI Gorontalo antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 12. Daftar flora di KPHP unit VI Gorontalo Nama Lokal Rao Bintangur Bulangita Pangi Bunggele

Nama Botani

Nama Lokal

Nama Botani

Bita Pongoli Wolato Tindibotu Nantu

Calophyllum saulatri Ailantus integrifolia Vitex celebica Eugenia polyantha Palaquium obovatum

Leda Dulipohe Loto'o Dengilo

Boyuhu

Dracontomelon dao Calophyllum sp Tetrameles nudiflora Pangium edule Duabanga moluccana Koordesiodendron pinnatum Grewia, sp Phoebe sp Radermachera, sp Pterospermum celebicum (E)

Kenanga Biluango Sengon Beringin

Cananga odorata Octomeles sumatrana Albizia falcataria Ficus sp

Makakata Moobi Biyabo Maranti

Walongo Landolo

Wondami Lamuta

Kayu Jambu

Elmerillia ovalis (E) Eugenia, sp Cratoxylum celebicum (E) Aglaia unifoliata Kjellbergiodendron celebicum (E)

Eucalyptus deglupta Terminalia sp Heritiera littoralis Dillenia serrata (E) Calophyllum inophyllum Terminalia celebica (E) Xylophia sp Shorea sp (L) Diospyros pilasenthera Maniltoa sp Diospyros hebecarpa (E) Homalium foetidum

Tohupo

Artocarpus elasticus

Palem kipas

Butungale

Pometia pinata

Woka

Namu-namu Mataputih Tolotio

Planchonia valida Mallotus floribundus Drypetes globosa

Sarai Cempaka Langsat hutan

Kayu bugis Pagoba Inengo Molonggoile

Duito Bohulo

Bitaula

Oloitoma Momali Landolohuta

Eugenia, sp Licualla flabelum (E) (L) Livistonia rotundifolia (E) (C) (L) Caryota mitis(E) (C) (L) Elmerillia sp Aglaia sp

Sumber: Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kab. Gorontalo (2013)

35


Beberapa jenis flora dan fauna tersebut termasuk dalam kategori sangat dilindungi berdasarkan IUCN dan CITES Caryota mitis, Cycas rumphii, dan Livistonia rotundifolia atau daun woka (termasuk dalam appendix II CITES); Macaranga crassistipulosa, Elmerillia ovalis,, Terminalia celebica, Diospyros hebecarpa, (endemik Sulawesi); Dracontomelon dao dan Palaquium

obovatum

atau

pohon

Nantu;

serta

Grammatophyllum

speciosum (anggrek raksasa) Sedangkan

untuk

jenis

fauna

meliputi

babirusa

(Babyrousa

babyrussa), anoa (Bubalus depressicornis) (termasuk dalam appendix I CITES);

monyet

spectrum),

hitam

kuskus

sulawesi

sulawesi

(Macaca

(Strigocuscus

heckii),

tarsius

celebensis),

(Tarsius

babi

hutan

sulawesi (endemik); serta 80 jenis burung (35 jenis diantaranya merupakan endemik sulawesi) 4.

Potensi jasa lingkungan dan wisata alam Pemanfaatan yang optimal terhadap potensi jasa lingkungan berupa

air dan wisata alam di KPHP unit VI Gorontalo bisa mempercepat proses kemandirian KPH. Saat ini baru terdapat 1 PLTMH yang memanfaatkan jasa lingkungan air yang terdapat di Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga. PLTMH ini memanfaatkan air yang berasal dari kawasan hutan lindung Gunung Damar. Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Gorontalo sedang membangun PLTMH di Desa Polohungo Kecataman Limboto. Kedua PLTMH ini memiliki potensi sebagai salah satu sumber pemasukan bagi KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo. Mekanisme yang dapat 36


ditempuh

dalam

pengelolaan

jasa

lingkungan

air

adalah

melalui

pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services). Hasil survei dan informasi dari pihak terkait menyebutkan bahwa dibeberapa lokasi ditemukan beberapa sumber mata air yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu model pemanfaatan jasa lingkungan air.Berdasarkan hasil inventarisasi produk jasa lingkungan air yang telah dimanfaatan maupun berpotensi sebagai salah satu sumber pendapatan KPHP unit VI Gorontalo adalah sebagai berikut Tabel 13. Potensi dan pemanfaatan jasa lingkungan air Lokasi

Desa/Kecama tan

Kapasitas

Akses

Keterangan

Hulu sungai Bolango

Dulamayo Selatan/Telag a

3 kw

Mudah

Telah dimanfatkan untuk PLTMH untuk 135 KK

Hulu DAS Limboto

Polohungo

3 Kw

Mudah

Sementara dalam penyelesaian pembanguna n PLTMH

Hulu Sungai Bolango

Dulamayo Selatan/Telag a

-

Relatif mudah (jalan setapak)

Debit mata air mencapai 25,3 liter/detik

Air Terjun Mohiyolo

Mohiyolo/Asp araga

-

Mudah

Debit air mencapai 2000 l/detik

Sumber: Dishuttamben Kab. Gorontalo 2013 dan Balai wilayah sungai 2013

Pengembangan PLTMH memiliki nilai strategis, mengingat saat ini kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo sebagian besar masih disuply oleh 37


PLTD.Padahal terhadap

sistem

sumber

PLTD

energi

disamping

fossil,

juga

menimbulkan penyediaan

pemborosan

energinya

tidak

berkelanjutan. Penyediaan energi yang memadai serta ramah lingkungan merupakan salah satu persyaratan untuk pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, akan tetapi dengan pesatnya perkembangan/ kemajuan ekonomi dan pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat konsumsi

telah

memperhadapkan

Indonesia

permasalahan energi yang semakin meningkat.

dengan

berbagai

Kegiatan pemanfaatan

sumberdaya air di dalam kawasan KPH diarahkan pada : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo pada umumnya dan masyarakat disekitar kawasan KPHP unit VI Gorontalo 2. Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan air bersih dan penyediaan sumberdaya energi listrik yang ramah lingkungan bagi masyarakat sekitar KPHP 3. Peningkatan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelayanan air bersih dan energi listrik terbarukan yang berada di sekitar kawasan untuk pendayagunaan jasa lingkungan; 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan melihat potensi pasar pengembangan jasa lingkungan air baku Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi jasa lingkungan, yang diarahkan pada upaya

38


peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan. Disamping jasa lingkungan air, potensi lain yang dimiliki oleh KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo adalah beragamnya landscapeterutama landscape perbukitan yang sangat cocok untuk dikembangkan sebagai salah satu obyek wisata alam. Saat ini sedang dibangun 2 obyek wisata alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Gorontalo yaitu arboretum di Desa Dulamayo Selatan dan Arboretum di Desa Bihe Kecamatan Asparaga. Meskipun tujuan pembangunan arboretum ini ditujukan untuk pelestarian sumber mata air, tetapi tidak menutup kemungkinan sarana dan pra sarana yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata pendidikan. Adapun beberapa lokasi yang bisa dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar

9. Wilayah pengembangan SelatanKecamatan Telaga.

wisata

alamDesa

Dulamayo

Hasil survey yang dilakukan menunjukkan, bahwa di lokasi areal pembangunan

arboretum

Desa

Dulamayo

Selatan

telah

sering 39


dipergunakan oleh beberapa mahasiswa pencinta alam sebagai lokasi camping ground. C.

Sosial budaya dan ekonomi masyarakat Umumnya

masyarakat

yang

tinggal

disekitar

KPHP

unit

VI

Kabupaten Gorontalo berasal dari etnis Gorontalo. Beberapa di antaranya telah bermukim ratusan tahun di dalam kawasan hutan sebelum hutan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah. Pengaruh budaya dan adat istiadat terhadap kehidupan masyarakat Gorontalo disekitar kawasan hutan adalah sistem perladangan yang disebut dengan ilengi (kebun campuran). Pengelolaan lahan dilakukan secara bergotong royong yang dikenal dengan nama “huyula”. Sistem ini menerapkan sikap saling tolong menolong antara satu kepala keluarga dengan kepala keluarga lainnya dalam mengelola lahan. Satu hal yang menarik dari adat istiadat dalam pengelolaan ilengi adalah adanya ritual yang dilakukan sebelum melakukan pembukaan lahan. Ritual tersebut antara lain dengan meminta petuah kepada panggoba (ahli perbintangan tradisional) dalam menentukan musim tanam. Etnis Gorontalo yang tinggal disekitar kawasan KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo mempunyai kebiasaan untuk bermukim secara berkelompok dan mengumpul dalam sebuah lingkungan kecil, bahkan pada kondisi asli tidak memiliki batas yang jelas antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Hal ini akan semakin kelihatan dengan jelas apabila yang bermukim tersebut masih memiliki ikatan keluarga yang erat, sehingga kadangkala akan terbentuk 40


kelompok-kelompok masyarakat yang tidak berbeda karena hubungan tali persaudaraan/ kekeluargaan tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan KPHP bervariasi yaitu dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Tapi umumnya tingkat pendidikan masyarakatnya adalah tamatan sekolah dasar. Kegiatan ekonomi masyarakat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan usahatani dan non usahatani. Kegiatan usahatani berupa kebun jagung dan ladang kakao, padi, sayur-sayuran sedangkan non usahatani yaitu sebagai peternak, penarik kayu, penarik rotan, operator chainsaw, pengolah kayu, pengrajin atap, dan pengrajin gula aren. Pemasaran hasil usahatani pada umumnya dilakukan di rumah (65 %), di pasar (15 %), dan pedagang pengumpul (20%). Asal pembeli komoditi pertanian berasal dari satu desa dan atau satu kecamatan, dan sisanya (10 %) pembelinya berasal dari luar daerag. Transaksi jual - beli hasil usahatani pada umumnya dilaksanakan secara tunai dengan status pembeli merupakan pedagang/tengkulak. Kelembagaan yang terdapat diwilayah KPHP unit VI Gorontalo antaralain LPM, BPD, Karang Taruna dan SPKP. Fungsi kelembagaan tersebut

antaralain

untuk

pemberdayaan

masyarakat,

menyusun

rencana/program desa, menampung aspirasi, perkumpulan pemuda, serta simpan pinjam khusus perempuan yang merupakan program PNPM.

41


D.

Pemanfataan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan hutan di KPHP unit VI Gorontalo menyimpan banyak

potensi seperti potensi tambang dan kayu. Berdasarkan potensi tersebut beberapa investor mencoba mengelola potensi tersebut. Sejak tahun 2011 Menteri Kehutanan RI telah mengeluarkan izin penggunaan kawasan hutan dan izin pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHP unit VI Gorontalo. Adapun izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan di KPHP unit VI Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 14. Izin penggunaan kawasan KPHP unit VI Gorontalo No

Bentuk pengelolaan

Nama Pemegang Izin

Aspek legal

Keterangan

1

Pinjam (IUP)

Pakai

PT.Multi Mineral Exploration

SK. 728/MenhutII/2012, tgl 11 Des 2012

Kegiatan eksplorasi bahan galian Tembaga pada kawasan HL, HP dan HPT dengantotal4.794,39 ha di Kecamatan Motilango, Pulubala, Tibawa)Kabupaten Gorontalo

2

Pinjam (IUP)

Pakai

PT. Gunung Mulia Mineral

SK.424/MenhutII/2012Tgl. 6 Agustus 2012

Kegiatan eksplorasi bahan galian Tembaga pada kawasan HLdan HPT dengan total 1.369 ha di Molanihu dan OlobuaKabupaten Gorontalo

Tabel 15. Izin pemanfaatan kawasan KPHP unit VI Gorontalo No

Bentuk pengelolaan

Nama Pemegang Izin

Aspek legal

Keterangan

42


1

Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Pencadangan HTR

SK.521/MenhutII/2010

Pencadanfan seluas 3.290 ha terletak di Desa Tohupo, Lioto, Batulayar, Bumela

2

Pemanfaatan Hutan Desa (HD)

Pencadangan HD


Telah diverifikasi seluas 235 ha desa Bilato

3

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKM)

Pencadangan HKM


Telah diverifikasi seluas 1.105 di desa Ambara, Taulaa, Dulamayo Selatan, Tabongo Timur, Pilobuhuta Barakati, Bua, Huntu, Dunggala

4

Pemanfaatan kawasan

PT. Gorontalo Citra Lestari

SK Menhut No 261/MenhutII/2011

Pemberian izin hasil hutan kayu hutan tanaman seluas 46.170 ha (luas di KPHP unit VI Gorontalo 16.383,66 ha)

Dengan demikian di wilayah KPHP unit VI Gorontalo telah terdapat 4 izin pemanfaatan

dan2

izin

pinjam

pakai

pertambangan.

Diharapkan

keberadaan pemegang izin di KPHP unit VI Gorontalo dapat bersinergi dan tumbuh bersama menuju KPHP Kabupaten Gorontalo yang mandiri. E.

Posisi KPHP dalam Perspektif RTRW Gorontalo Kabupaten Gorontalo telah mensahkan RTRW Kabupaten Gorontalo

berdasarkan Perda No 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032. Hasil sinkronisasi RTRWK tahun 2013 menyebutkan bahwa posisi strategi KPHP unit VI Gorontalo adalah sebagai wilayah perlindungan dan sebagai wilayah budidaya. Kawasan

43


lindung yang termasuk dalam wilayah KPHP unit VI Gorontalo adalah Hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat.Kawasan lindung pada hutan lindung yang telah ditetapkan dalam RTRW seluas 13044,70 ha. Sedangkan wilayah budidaya adalah kawasan hutan produksiseluas 58.556 ha yang terdiri dari HP 17.781 ha dan HPT 40.775 ha. Berdasarkan luasan tersebut maka pola pengembangan blok pemanfaatan KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Gorontalo. Sehingga perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayah KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo tidak bertentangan dengan RTRW F.

Isu strategis, kendala dan permasalahan KPHP unit VI Gorontalo

1.

Isu strategis KPHP unit VI Gorontalo Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

stakeholder

yang

berkepentingan dengan pengelolaan hutan di Kabupaten Gorontalo maka terdapat

beberapa

implementasi

isu

strategis

RencanaPengelolaan

yang Jangka

perlu

diperhatikan

Panjang

KPHP

dalam unit

VI

Gorontalo yaitu (1) Tumpang tindih pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Sampai saat ini persoalan klasik tentang tumpang tindih antara pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan masih sering terjadi di wilayah KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo. Sebagai contoh adanya 44


tumpang tindih izin antara PT Gorontalo Citra Lestari dari pihak HTI dan PT. Gunung Mulia Mineral serta PT Multi Mineral Exploration dari pihak pertambangan emas. Konflik tumpang tindih lahan yang masih belum terselesaikan diantara pengusaha pertambangan dan pihak perusahaan HTI di KPHP unit VI Gorontalo disebabkan komunikasi yang terputus. Dalam hal ini, perlu menjalin komunikasi secara intens dan konstruktif agar tercipta persepsi yang sama diantara pihak-pihak yang terkait. Seharusnya,

agar

konflik

ini

tidak

berlarut-larut,

pemerintah

Kabupaten Gorontalo turun tangan langsung mempertemukan pihakpihak

yang

berselisih,

baik

masyarakat

maupun

pengusaha

pertambangan. Jika perlu, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) membantu memfasilitasi masyarakat dengan pihak pengusaha pertambangan dengan pihak HTI (2) Pengembangan hutan bioenergi Pengembangan hutan tanaman sebagai sumber bioenergi, pangan dan pendukung industri pengolahan kayu merupakan sebuah ide untuk mengatasi

krisis

energi.

Meskipun

beberapa

pihak

masih

mempertanyakan konsep pengembangan ini. Berdasarkan kajian Badan Litbang Kehutanan ada empat jenis tanaman cepat tumbuh yang potensial untuk dikembangkan pada hutan tanamanbioenergi yaitu Nyamplung, Bintaro, Gmelina, dan Kaliandra. Nyamplung dan Bintaro dimanfatkan buahnya untuk menghasilkan minyak nabati penghasil

45


biosolar, sementara Gmelina dan Kaliandra bisa dimanfaatkan kayunya sebagai energi biomassa. Agar pengembangan hutan energi optimal, nantinya akan dibangun dengan sistem pengelompokan (cluster). Di mana hutan energi berbasis bio solar, akan dibangun di dekat kilang-kilang minyak milik Pertamina. Sementara hutan energi berbasis biomasa akan dibangun di dekat pembangkit listrik. Sementara pangan di hutan tanaman pada kawasan hutan bisa dilakukan dengan menanam jenis pohon penghasil pangan seperti sagu pada areal tanaman kehidupan. Jenis tanaman semusim seperti jagung atau singkong juga bisa dikembangkan dengan pola tumpang gilir dan tumpang sari. (3) Penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) pada KPHP unit VI Gorontalo Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnyadisingkat PPKBLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Jika melihat potensi yang dimiliki oleh KPHP unit VI Gorontalo, maka sistem pengelolaan keuangan di KPHP unit VI Gorontalo bisa mengikuti mekanisme

PPK

BLUD.

Dengan

penerapan

PPK-BLUD,

diharapkan 46


pengelola KPHP unit VI Gorontalo dapat mengoptimalkan seluruh produk yang berasal dari kawasan hutan. Penerapan sistem PPK-BLUD juga bisa memaksimalkan dana-dana publik untuk kepentingan pelayanan jasa disektor kehutanan (4) Penyelamatan Danau Limboto Danau limboto merupakan danau tektonik dan salah satu icon penting dalam peradaban masyarakat Gorontalo. Keberadaan Danau Limboto bagi masyarakat Gorontalo memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti menjadi penyanggah kehidupan bagi masyarakat Gorontalo, penyanggah kehidupan biota air/ikan air tawar dan sebagai muara DAS Limboto dimana terdapat 23 sungai yang bermuara kedalamnya termasuk 4 sungai besar yakni Sungai Meluwopo, Sungai Alo-Pohu, Sungai Molalahu dan Sungai Biyonga Saat ini eksistensi Danau Limboto setiap tahunnya menunjukan penurunanyang

signifikan

baik

secara

kualitas

maupun

kuantitas

potensinya. Penurunan kualitas dan daya dukung danau Limboto tersebut merupakan ancaman sekaligus indikasi bahwa satu saat nanti keberadaan danau Limboto bakal hanya sebagailegenda. Hal ini dapat dikaji dari berbagai data dan hasil penelitian diantaranya : •

Hasil

Penelitian

BAPPEDA

Kabupaten

Gorontalo

tahun

1970

menguraikan bahwa pada tahun 1932 luas Danau mencapai 7000 Ha dengan kedalamanmaksimum 30 meter sedangkan pada tahun 1950 kedalamannya masih mencapai 27 meter. 47


•

Hasil Studi AMDAL Unsrat dan JICA pada tahun 2001, ketinggian air maksimum pada musim kemarau adalah kurang dari 2,5 m, sedimentasi berasal dari hasil erosi dan sedimentasi in situ kawasan danau, kedalaman sedimen bervariasi diseluruh kawasan danau yaitu dibagian timur danau mempunyai ketebalan sedimen 3 – 5 m, sepanjang sisi utara dan barat danauberkisar 5,8 – 6,4 m,

sisi

selatan

berkisar

antara

8,8

–

10,2

m,

didekat

outletketebalan sedimen sekitar 4,4 m dan dibagian tengah danau ketebalansediment

12,4

m,

sedangkan

beban

untuk

Sungai

Biyonga sebesar 0,1282kg/det dan untuk Sungai Alo-pohu sebesar 0,0342 kg/det, yang didasarkanpada perhitungan debit sungai maksimum rata-rata selama 10 tahun. •

Data Survey terakhir tahun 2005 mencatat kedalaman danau Limboto saat inihanya 1 – 1,5 m saja, tanah timbul danau seluas 637 ha sudah berubah wujudmenjadi sawah dan 329 ha menjadi ladang, 1.272 ha berubah menjadiperkampungan dan 42 ha sisanya untuk keperluan lainnya. (Presentasi BupatiGorontalo dalam

“Temu

Stakeholders

dan

Sarasehan

Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH Hulu Danau Limboto”,) Dari data dan hasil-hasil penelitian tersebut juga menunjukan penyebab diakibatkan

pendangkalan oleh

laju

dan

penyempitan

erosi/sedimentasi

yang

luasan

danau

disebabkan

selain perilaku

48


pertanian yang tinggal di dalam dan sekitar hutan di blok KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo. (5) Kemiskinan masyarakat sekitar wilayah KPHP unit VI Gorontalo Umumnya masyarakat disekitar kawasan hutan identik dengan kemiskinan karena rendahnya pendapatan. Konsekuensi dari rendahnya pendapatan masyarakat adalah sumber daya hutan cenderung semakin rusak, masyarakat semakin sulit mengembangkan potensi diri, standar minimal kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi, dan pada akhirnya masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Tingginya angka kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang marak dijumpai di negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dan terus dilakukan dalam rangka memerangi kemiskinan, namun kemiskinan hingga kini tetap menjadi masalah yang cukup rumit untuk dipecahkan. Hal ini dapat memicu meningkatnya permasalahan sosial dan konflik sosial, rendahnya posisi tawar masyarakat, masyarakat sangat tergantung pada sumber daya hutan, semakin beratnya tekanan terhadap kelestarian hutan, dan masyarakat

semakin

mengakibatkan

tidak

berdaya

meningkatnya

tindak

untuk

maju,

kriminalitas

sehingga dan

dapat

tingginya

ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Penting digarisbawahi bahwa himpitan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan (dapat) menjadi salah satu faktor pendorong tingginya laju pembalakan liar dan perambahan hutan. 49


(6) Lemahnya koordinasi Kurangnya peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik

sinergitas

mengakibatkan

antar

sektor

terjadinya

maupun

tumpang

antar tindih

tingkat

pemerintahan

dan/atau

kesenjangan

kegiatan sehingga tidak efektif dan efesien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya

menciptakan

komitmen

bersama

dalam

mengembangkan

potensi sumberdaya hutan secara optimal yang bermuara pada kurang optimalnya kegiatan pemberdayaaan masyarakat. Akhirnya, akibat dari kurangya

peran

dan

sinergitas

diantara

para

pihak

maka

laju

pemberdayaan masyarakat sektor kehutanan menjadi lambat. Disamping itu isu kelembagaan lainnya yang masih membayangi pengelolaan KPHP unit

VI

Gorontalo

adalah,

terjadinya

gap

antara

kebijakan

dan

pelaksanaan. Kesenjangan antara substansi kebijakan dan implementasi mengakibatkan

kurangnya

kepercayaan

masyarakat

pada

aparat

pemerintah sehingga program-program tidak bisa berjalan efektif. Selain itu masyarakat akan kecewa dan apatis, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Apabila gap antara kebijakan dan pelaksanaan menganga lebar,

maka

jika terjadi

kegagalan program maka

sesungguhnya

masyarakatlah yang menjadi korban (7) Isu sumber daya manusia Secara

umum

tingkat

pendidikan

PNS

di

Dinas

Kehutanan

Pertambangan dan Energi adalah sarjana seperti yang terlihat pada diagram gambar berikut 50


30

25

25 20

14

15 10 5

3

1

0

SD

SMA

S1

1

S2

S3

Gambar 10. Jumlah PNS berdasarkan pendidikan Diagram diatas memperlihatkan 56,82% PNS telah berpendidikan S1. Meskipun memiliki tingkat pendidikan S1, namun secara skill kemampuan tenaga teknis masih relatif rendah. Hal ini dibuktikan dengan

hasil

penilaian

Pusat

Pengembangan

SDM

Kementerian

Kehutanan yang melakukan survey tahun 2013 kepada tenaga teknis dilingkungan Dinas Kehiutanan Pertambangan dan Energi se Provinsi Gorontalo,

maka

kemampuan

kehutanan

pada staf

Dinas

teknis

Kehutanan

dan dan

pengetahuan

dibidang

Pertambangan

Energi

Kabupaten Gorontalo masih rendah Kurangnya kemampuan (kuantitas dan kualitas) aparat pemerintah dalam memfasilitasi proses perencanaan pembangunan kehutanan, berakibat: kegiatan kegiatan pembangunan kurang berproses dengan baik, pencapaian tujuan dan sasaran program kurang optimal, kegiatan usaha produktif masyarakat tidak berjalan lancar, masyarakat tetap 51


tidak berdaya, daya inovasi kurang, dan informasi ke masyarakat bias. Selanjutnya, program pemberdayaan menjadi tidak terintegrasi dan berpotensi

terjadi

penyimpangan

yang

bermuara

pada

rendahnya

kualitas pelayanan. Dilihat dari segi umur, umumnya di dominasi oleh umur antara 4150 tahun dengan total PNS sebanyak 18 PNS atau 41%. Sedangkan yang berumur diatas 51 tahun berjumlah 14 orang atau 32%. Ini berarti jika tidak ada penambahan kuota PNS di Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi maka jumlah PNS 5 tahun kedepan akan berkurang sebanyak 32 persen. Adapun sebaran umur PNS di Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi dapat dilihat pada gambar diagram berikut

18

20

14

15 10

10 5 2 0 20-30 TAHUN

31-40 TAHUN

41-50 TAHUN

51-56 TAHUN

Gambar 11. Jumlah PNS berdasarkan kelompok umur

52


(8) Kerusakan sumber daya hutan Isu penting yang berkaitan dengan sumber daya hutan adalah semakin luasnya hutan yang rusak, besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan dari sektor lain, sumber daya hutan kurang memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat, tingginya ketergantungan masyarakat

terhadap

masyarakat

dalam

sumber

daya hutan,

pengelolaan

pelestarian

kurangnya keterlibatan sumber

daya

hutan,

kurangnya kepedulian dan kemampuan multipihak dalam pelestarian sumber daya hutan, dan rendahnya akseptabilitas terhadap eksistensi tata ruang kawasan huta. Besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan dari sektor lain mengakibatkan kawasan hutan banyak berubah status dan fungsi, semakin tingginya deforestasi, kesulitan dalam menerapkan program kerja, semakin sulit memenuhi kebutuhan hasil hutan. Akhirnya muara dari besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan adalah terganggunya ekosistem. (9) Isu pemekaran wilayah Desentralisasi merupakan salah satu perubahan sosial politik yang dialami Indonesia dan diimplementasikan melalui UU 34/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Semangat otonomi daerah tercermin antara lain pada keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 53


Menurut UNDP, dari aspek kinerja perekonomian daerahditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi. Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa daerah baru yang terbentuk melalui kebijakan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja yang relatif kurang optimal dibandingkan daerah kontrol. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu ketergantungan fiskal yang lebih besar di daerah pemekaran berhubungan dengan besarnya alokasi belanja modal di daerah pemekaran; optimalisasi pendapatan dan kontribusi ekonomi yang rendah; dan porsi alokasi belanja modal dari pemerintah daerah yang rendah Sedangkan dari sisi pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo terdapat 2 isu strategis terkait dengan persoalan pengelolaan KPHP unit VI Gorontaloyaitu 1) pemekaran wilayah akan membuat kawasan KPHP unit VI Gorontalo akan berkurang mengingat saat ini terdapat 2 calon kabupaten di Kabupaten Gorontalo diusulkan sebagai daerah otonom baru 2) wilayah KPHP unit VI Gorontalo akan menjadi lintas kabupaten. Implikasinya

adalah

KPHP

unit

VI

Gorontalo

akan

dikelola

oleh

Pemerintah Provinsi Gorontalo 2.

Kendala dan permasalahan Seperti halnya kawasan hutan lain di Indonesia, pengelola KPHP unit

VI

Gorontalo

mempunyai

beberapa

tantangan

terkait

dengan 54


permasalahan pengelolaan. Umumnya permasalahan tersebut adalah masalah

perilaku

beberapa

oknum

masyarakat

yang

melakukan

pemanfaatan hutan tanpa mengindahlan kaidah-kaidah pengelolaan hutan

lestari.

Permasalahan-permasalahan

tersebut

pada

dasarnya

merupakan dampak dari upaya pembangunan ekonomi yang belum berpihak kepada upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan hutan secara bekelanjutan dan dampak dari populasi dan semakin tingginya kebutuhan manusia akan sumber daya alam hayati, lemahnya koordinasi di kalangan pemerintah serta masih lemahnya kelembagaan KPHP unit VI Gorontalo. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPHP unit VI Gorontalo diuraikan sebagai berikut : 1.

Masih ditemukannya beberapa oknum masyarakat yang melakukan aksi perambahan dengan tujuan menanami kawasan KPHP unit VI Gorontalo dengan tanaman berupa jagung yang bagi masyarakat, jagung sebagai salah satu bahan makanan pokok. Tanaman lain yang ditemukan adalah Kemiri (Aleurites moluccana) yang bagi masyarakat ekonominya.

setempat Selain

merupakankomoditas itu

terdapat

pula

penunjang

tanaman

usaha

Jati(Tectona

grandis). Tanaman ini pada umumnya berada di dalam kawasan yangsebelumnya berfungsi lindung dan produksi. Masyarakat di sekitar kawasanmengakui tanaman kemiri dan jati tersebut sebagai milik mereka walaupun diakuiberada di dalam kawasan hutan. 55


Karena klaim kepemilikan tersebut, kelompok-kelompokmasyarakat ini menuntut untuk dapat memanfaatkan hasilnya.Di beberapa wilayah ditemukan juga kelompok masyarakat yang memanfaatkan aren yang tumbuh liar di dalam kawasan hutan 2.

Data dan informasi potensi kawasan KPHP unit VI Gorontalomasih minim. Untuk itu, sampai dengan tahun 2013 telah diupayakan untuk terusmenghimpun data dan informasi yang ada serta terus diupayakan

untukmelaksanakan

eksplorasi

secara

langsung

di

lapangan. 3.

Terkait dengan data dan informasi potensi kawasan yang masih terbatas, makaperancangan blok pengelolaan kawasan KPHP unit VI Gorontalobelum sempurna. Untuk sementara waktu,pelaksanaan pengelolaan

kawasan

didasarkan

pada

fungsi

kawasan

hutansebelum penunjukan sebagai kawasan KPHP unit VI Gorontalo. Dengan demikian makapelaksanaan pemanfaatan kayu dan bukan kayuakan dilakukan padawilayah-wilayah yang mempunyai potensi kayu dan non kayu. 4.

Bentang alam kawasan KPHP unit VI Gorontalo yangsebagian besar adalah kawasan berbukit bukit menyebabkan sulitnya aksesibilitas kedalam kawasan untuk

berbagai

keperluan,

terutama untuk

identifikasi daninventarisasi potensi serta kondisi aktual kawasan. Penggunaan teknologipenginderaan jauh untuk keperluan ini telah dilakukan namun belum dapatmemberikan gambaran yang detail 56


tentang kondisi aktual kawasan. Untukkeperluan ini dibutuhkan inventarisasi potensi yang mencakup kawasan yang luas. 5.

Fenomena alam berupa daya tarik wisata sangat unik khas pulau Sulawesi atau khas Gorontalo belum semua dapat diekplorasi karena keterbatasan sumberdaya.

6.

Pengelolaan

secara

kolaboratif

KPHP

unit

VI

Gorontalobelum

sepenuhnya berjalan dengan baik.

7.

Kelembagaan KPHP unit VI Gorontalo belum mapan.SDM yang ada masih

sangat

terbatas,

sarana

dan

prasarana

pengelolaan

jugademikian adanya. Selain itu, struktur organisasi yang ada belum mampumendukung kebutuhan pengelolaan. Taman

57


BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN A.

Visi Pernyataan visi sebuah organisasi merupakansebuah cita-cita yang

ingin dicapai. Sebuah visi harus dituangkan secara sedernaha namum membumi (down to earth) dan yang paling penting visi atau cita-cita tersebut harus realistis dan didasarkan pada kemampuan dan potensi yang terdapat pada organisasi tersebut tidak terkecuali pada organisasi KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo Visi.Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan Arahan visiKesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit VI Gorontalo

harus

mempertimbangkan

visi

dari

Dinas

Kehutanan

Pertambangan dan Energi, mengingat KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo merupakan UPTD dari Dishuttamben Kabupaten Gorontalo. Agar visi tersebut dapat dijalankan maka visi yang dibuat oleh KPHP unit VI Gorontalo telah memenuhi kriteria sebuah visi yang baik yaitu: imagible (dapat di bayangkan), desirable (menarik), feasible (realities dan dapat dicapai), focused (jelas), flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan), communicable (mudah dipahami). Selain harus memenuhi kriteria visi yang baik, visi yang dibangun harus mampu mengangkat organisasi KPH sebagai organisasi yang 58


mandiri. Mengingat organisasiKPHP unit VI Gorontalo belumbenar-benar efektif dan belum mapan maka visipengelolaan KPHP unit VI Gorontalo untuk jangka panjangadalah : “Mengelola wilayah KPHP unit VI Gorontalodenganprofesional berdayasaing global, mandiri dan akuntabelmenuju kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat” Dalam visi tersebut terkandung tiga kunci pokok landasan pemikiran dalam upayapengelolaan KPHP unit VIGorontalo, yaitu : 1.

Pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo yang “profesional” Profesional yang dimaksud adalah pengelolaan KPHP unit VI

Kabupaten Gorontalo harus taat azaz/taat aturan, baik aturan hukum terkait dengan pengelolaan hutan yang berlaku. Pengelola KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo dituntut harus meningkatkan kemampuan skill individu baik skill dalam bidang keteknikan kehutanan, maupun skill dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan Beberapa ukuran meningkatnya profesionalitas pengelolaan KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo, dapat dilihat pada peningkatan kualitas diri sumber

daya

manusianya,

baik

dari

pendidikan,

peningkatan

kemampuan dan penguasaan teknologi; Pembangunan sarana dan prasarana KPH yang bekualitas sampai ketingkat resort; Optimalnya pengelolaan

dan

pemanfaatan

aset-aset

KPH

dan

sumber-sumber

keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam bidang kehutanan 59


2.

Pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo yang “berdayasaing global Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh KPHP unit VI

Kabupaten Gorontalo adalah pasar bebas, termasuk pasar bebas bagi produk-produk kehutanan baik kayu maupun non kayu. Hal terpenting dari sebuah pasar bebas adalah komoditi yang di tawarkan harus mempunyai kualitas tinggi dan memenuhi standart internasional. Jika persyaratan ini terpenuhi maka komoditi kayu dan HHBK yang dihasilkan oleh KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo mampu bersaing dengan komoditi sejenis dari negara lain Entry point dalam mewujudkan hal tersebut adalah, pengelola KPHP harus

sudah

mulai

memikirkan

sistem

standarisasi

baku

yang

dipergunakan oleh negara-negara maju dalam menjual produk yang berasal dari sektor kehutanan, misalnya melalui sistem sertifikasi legalitas kayu yang diakui oleh dunia internasional 3.

Pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo yang “mandiri. Mandiri yang dimaksud adalah upaya untuk

menentukan arah

pembangunanKPHP unit VI Gorontalo yang lebih baik dengan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan daerah sehingga tidak memiliki ketergantungan berlebihan yang dapat berakibat pada kerawanan sosial dan ekonomi, tetapi justru memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat terhadap gejolak sosial dan ekonomi. 60


Ukurannya dapat dilihat pada kemandirian KPHP unit VI Gorontalo untuk menjadi sebuah organisasi yang mampu membiayai sendiri kegiatannya tanpa bergantung kepada pihak lain sehingga lebih fokus pada pengelolaan KPH dan pemberdayaan masyarakat. 4.

Pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo yang “akuntabel”. Dalam mengelola unit bisnis, maka transparansi dalam pengelolaan

KPH menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Transparansi dalam pengelolaan KPH akan bermuara pada trust (kepercayaan). Tranparansi pengelolaan KPH juga akan menghindarkan pengelolanya dari kasus korupsi. Jika sistem transparansi telah dilakukan maka mitra-mitra usaha tidak akan ragu lagi dalam membangun kerjasama bisnis dengan KPH Standart dan operasional prosedur (SOP) dalam mengelola KPH harus dibuat secara efektif dan efisien serta terhindar dari adanya “high transaction cost”. Sistem ini tentu saja tidak mudah karena butuh kesiapan internal lembaga pengelola, sinergitas dengan lembaga lain diluar KPH. B.

Misi Dalam langkahnya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan,

diperlukan bentuk nyata implementasinya sebagai gambaran tentang tahapan pelaksanaan. Dengan demikian, ditetapkan misi pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas SDM KPHP unit VI Gorontalo

61


2.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

penunjang

kegiatan

pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo 3.

Mengembangkan

unit-unit

usaha

KPHP

unit

VI

Gorontalo

berdasarkan potensi yang dimiliki 4.

Mengoptimalkan

pemanfaatan

sumber

daya

alam

hutan

dan

ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian; 5.

Membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha/dunia industri

6.

Memberdayakan

masyarakat

disekitar

kawasan

KPHP

unit

VI

Gorontalo C.

Tujuan Pengelolaan Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengelolaan KPHP unit VI

Gorontalo

mempunyai tujuan dalam pencapaian visi dan misi tersebut

adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan aspek kelembagaan ditujukan untuk mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tata hubungan yang efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo. 2. Penataan kawasan ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status, menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan disamping untuk menyediakan ruang bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program KPHP unit VI 62


Gorontalo maupun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pemantapan kerjasama dan kolaborasi antara KPHP unit VI Gorontalo

dengan

para

pihak

ditujukan

untuk

upaya

pemberdayaan, memperbaiki kinerja, menciptakan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan serta meminimalisir terjadinya konflik. 4. Pemantapan

perlindungan

dan

pengamanan

ditujukan

untuk

menjaga fungsi perlindunganan, pelestarian dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. 5. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ditujukan untuk pengendalian fungsi pemanfaatan secara lestari dengan mengatur segala bentuk kegiatan di kawasan KPHP unit VI Gorontalo D.

Pendekatan strategipengelolaan Dalam pencapaian visi dan misi pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo

dibutuhkan

beberapa

pendekatan

strategi

untuk

mencapai

tujuan

pengelolaan. Strategi-strategi yang diterapkan memerlukan analisis, tahapan serta pra-kondisi yang matang melalui pendekatan antara lain : 1.

Managemen Kolaborasi Kerjasama pengelolaan para pihak akan mengatur dan berbagi

peran dari masing-masing pihak dalam pengelolaan bersama. Peran beberapa pihak tersebut harus bersinergi dalam memperkuat program 63


yang ada, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama, sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan bersama. 2.

Membuka jaringan kerjasama usaha Membuka jaringan kerjasama usaha dalam kerangka bisnis yang

saling menguntungkan antara pengelola KPHP unit VI Gorontalo akan berdampak pada percepatan kemandirian pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo.

Beberapa

kegiatan

yang

akan

dikembangkan

dalam

memperkuat jaringan tersebut seperti: ekowisata, kerjasama usaha pemanfaatan

dan

penggunaan

kawasan

KPHP

unit

VI

Gorontalo,

kerjasama penelitian, pengembangan masyarakat melalui program CSR. 3.

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Bersama Perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga keutuhan

fungsi kawasan, keragaman hayati beserta ekosistemnya, menjaga agar kawasan terbebas dari perambahan, perusakan dan gangguan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam memperkuat perlindungan dan pengamanan kawasan diperlukan strategi-strategi yang melibatkan peran serta semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki masingmasing pihak, baik di internal KPHP unit VI Gorontalo maupun pihakpihak eksternal seperti Kepolisian, pihak swasta yang bekerja di sekitar KPHP

unit

VI

Gorontalo

dan

masyarakat.

Selain

memperkuat

pengamanan bersama, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang berada di sekitar kawasan, partisipasi ini dapat diperkuat dengan 64


membangun pengamanan swakarsa masyarakat yang berada di sekitar kawasan. 4.

Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana Sumberdaya manusia dan sarana prasarana merupakan salah satu

prasyarat utama dalam pengembangan usaha di KPHP unit VI Gorontalo. Penyiapan SDM seharusnya dilakukan sejak awal. Pengembangan SDM dapat dilakukan dengan mengirimkan beberapa tenaga pegawai KPHP unit VI Gorontalo untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, melakukan program magang pada wilayah KPH lain yang telah maju dan mengikuti pelatihan. Pengiriman SDM seyogyanya dilakukan berdasarkan kebutuhan KPHP unit VI Gorontalo. Pengembangan SDM harus dibarengi dengan peningkatan Sapras, sehingga SDM yang telah selesai mengikuti pendidikan sudah bisa menggunakan sarana dan prasarana tersebut untuk mempercepat proses kemandirian KPHP unit VI Gorontalo. 5.

Pengembangan Wilayah tertentu Wilayah pengembangan tertentu adalah wilayah yang dimanfaatkan

oleh KPHP unit VIGorontalo sebagai wilayah “bisnis KPH”. Wilayah ini akan diusahakan oleh pengelola KPHP unit VIGorontalo sebagai sumber penghasilan KPH.Pengelola KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo harus benar-benar fokus dalam mengembangkan usaha di wilayah tertentu. Salah

satu

yang

paling

awal

dilakukan

adalah

melaksanakan

inventarisasi secara menyeluruh tentang potensi yang ada, sehingga 65


pihak pengelola KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan usaha

termasuk

dalam menentukan skala prioritas usaha 6.

Pengembangan blok pemberdayaan masyarakat Pengembangan blok pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk

pemberian akses kepada masyarakat. Blok pemberdayaan masyarakat haruslah didukung oleh sistem pengelolaan yang didasarkan kebutuhan dan

permasalahan

yang

ada

di

masyarakat.

Blok

pemberdayaan

dibangun untuk mengurangi tekanan dan interkasi yang besar terhadap kawasan. Pemberdayaan ini dapat berupa pengembangan ekonomi, budaya, wisata, kesadartahuan mengenai lingkungan dan lain-lain, yang diadopsi dan diadaptasi dari potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat. 7.

Sinergisitas Program Antar Pihak Mengelola KPH tidak hanya dilakukan oleh unit pengelola saja,

namun perlu melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan antar pihak dapat diwujudkan

dengan memperkuat

sinergisitas

program para

pihak.

Pemerintah daerah memiliki program-program pembangunan di wilayah administratifnya,

seharusnya

bersinergi

dan

dapat

dikerjasamakan

dengan KPHP unit VI Gorontalo. Dalam penyusunan program pemerintah daerah mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di desa sampai pembahasan di kabupaten sudah terintegrasi dalam program yang sama dengan program KPHP unit VI Gorontalo. Untuk memperkuat 66


dan sinergisitas program dengan pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan maupun investor harus disesuaikan dengan rencana dan tujuan KPHP unit VI Gorontalo, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

67


BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI A.

Analisis Analisa yang dimaksudkan dalam bagian dokumen ini adalah analisa

data baik primer maupun sekunder, yang akan membantu pihak pengelola KPHP unit VI Gorontalo dalam menganalisa kemampuan KPHP unit VI Gorontalo dalam mengelola wilayahnya 1.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten

Gorontalo

dimana

wilaya

KPHP

unit

VI

berada,

merupakan salah satu wilayah administrasi tertua di Provinsi Gorontalo. Dengan jumlah penduduk sebesar 368.053 jiwa pada tahun 2013, telah menempatkan Kabupaten Gorontalo sebagai wilayah dengan jumlah penduduk

terbesar

(2013)menyebutkan

di

Provinsi

bahwa

Gorontalo.

pertumbuhan

Menurut

penduduk

BPS

Kabupaten

Gorontalo mencapai 2,28% selama sepuluh tahun terakhir. Jika mengacu pada

pertumbuhan

penduduk

maka

diprediksi

jumlah

penduduk

Kabupaten Gorontalo akan mencapai 535.885 jiwa pada tahun 2035. Berdasarkan hasil-hasil survey yang pernah dilakukan sekitar 70% penduduk di Kabupaten Gorontalo tinggal disekitar dan didalam kawasan hutan. Penduduk yang tinggal disekitar kawasan hutan umumnya petani atau buruh tani yang memanfaatkan lahan disekitar maupun didalam kawasan hutan 68


Penduduk sebenarnya merupakan potensi ekonomi yang besar, karena dengan adanya penduduk maka pasar tenaga kerja tersedia. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah jika penduduk yang tinggal disuatu wilayah mempunyai kapasitas dan kemampuan yang rendah. Rendahnya kapasitas maka akan menyebabkan kemampuan terhadap adaptasi teknologi melalui serangkaian kegiatan penyuluhan menjadi siasia. Implikasinya adalah penduduk tidak mampu keluar dari kemiskinan 2.

Berkurangnya tutupan hutan Burung Indonesia (2010) pernah memprediksi bahwa Provinsi

Gorontalo telah kehilangan sekitar 47% kawasan hutannya sejak era reformasi terjadi ditahun 2008. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis citra digital tahun 2013, yang mengindikasikan kawasan hutan yang tidak mempunyai vegetasi lagi telah mencapai 16,909,15 ha atau telah berkurang 23,89% seluruh total wilayah hutan di KPHP unit VI Gorontalo. Berkurangnya kawasan hutan disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih maraknya aksi perambahan dan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan lemahnya penegakan aturan hukum bagi para pelaku perambahan hutan dan illeggal logging 3.

Jumlah pengangguran di Kabupaten Gorontalo Dalam

internasional,

standar yang

pengertian dimaksudkan

yang

sudah

dengan

ditentukan

secara

pengangguran

adalah

seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara 69


aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Saat ini jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Gorontalo mencapai 62.341orang dengan tingkat pertumbuhan 4,96% setiap tahun. Dengan tingkat pertumbuhan 4,96% mengindikasikan bahwa setiap tahun pengangguran di Kabupaten Gorontalo mencapai 3092 orang/tahun 4.

Minimnya pendanaan KPHP Saat ini operasional KPHP Unit VI Gorontalo masih bergantung

kepada anggaran Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan APBD Kabupaten Gorontalo melalui DIPA Dinas Kehutanan pertambangan dan energi. Masih belum terdapat lembaga donor yang yang membiayai operasional KPHP Unit VI Gorontalo, sehingga pelaksanaan pengelolaan kawasan belum maksimal dan menyeluruh baik pada kawasan maupun pada kegiatan di sekitar kawasan termasuk pemberdayaan masyarakat. Selama ini banyak kegiatan yang menjadi prioritas tidak seluruhnya mampu diakomodir dalam DIPA, terutama terkait dengan berbagai faktor antara lain : luas kawasan, aksesibilitas, jumlah lokasi kegiatan dan jumlah

kelompok

sasaran

target

kegiatan.

Faktor-faktor

tersebut

mengakibatkan tingginya biaya yang dikeluarkan 5.

Sumberdaya manusia di Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Secara umum personil di dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi

berpendidikan S1 (56,82%). Meskipun memiliki tingkat pendidikan S1, namun secara skill kemampuan tenaga teknis masih relatif rendah. Hal 70


ini

dibuktikan

dengan

hasil

penilaian

Pusat

Pengembangan

SDM

Kementerian Kehutanan yang melakukan survey tahun 2013 kepada tenaga teknis dilingkungan Dinas Kehiutanan Pertambangan dan Energi se Provinsi Gorontalo, maka kemampuan teknis dan pengetahuan dibidang kehutanan pada staf Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Kabupaten Gorontalo masih rendah Dilihat dari segi umur, umumnya di dominasi oleh umur antara 4150 tahun dengan total PNS sebanyak 18 PNS atau 41%. Sedangkan yang berumur diatas 51 tahun berjumlah 14 orang atau 32%. Ini berarti jika tidak ada penambahan kuota PNS di Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi maka jumlah PNS 5 tahun kedepan akan berkurang sebanyak 32 persen 6.

Permintaan bahan baku kayu tinggi Perubahan ekonomi seperti China dan India yang sekarang menjadi

negara konsumen (consumer market) dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak positif pada pasar kayu yang semakin meningkat. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ada hubungan antara pertambahan populasi dengan

permintaan kayu.

Tidak ada prediksi adanya penyusutan

permintaan kayu dengan melihat penduduk dunia dalam 30-60 tahun mendatang.

Kayu

adalah

komoditas

terbesar

ketiga

yang

diperdagangkan di dunia setelah minyak mentah dan gas ( € 200 milyar/ tahun). Disaat produksi gas mentah menjadi langka, banyak peluang berinvestasi di bidang kehutanan. Index Harga Komoditas Bank Dunia 71


menunjukkan, bahwa hanya ada 3 komoditi yang meningkat nilai jualnya selama kurun waktu 10, 20, dan 100 tahun terakhir: Emas, Minyak dan Kayu. Walaupun emas saat ini masih memiliki kinerja yang sangat bagus, akan tetapi kinerja Emas tidak terlalu baik pada rentang waktu yang panjang yaitu, antara tahun 1979 sampai 2004. Serta harga minyak cenderung sering berfluktuasi karena spekulasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu saham kayu cenderung dalam performa terbaik ketika saham dan obligasi umumnya mengalami depresi. Dan bahkan harga kayu tidak terlalu berpengaruh oleh kemerosotan ekonomi dibandingkan kebanyakan aset lainnya Secara lokal belum ada informasi tentang kebutuhan kayu, namun dari kapasitas industri terpasang kayu di Kabupaten Gorontalo yang mencapai

13.600

m3/tahun

maka

kebutuhan

kayu

di

Kabupaten

Gorontalo berada pada kisaran angka tersebut. Kebutuhan kayu lokal ini termasuk kebutuhan kayu untuk proyek pemerintah 7.

Rendahnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan Hasil survey yang dilakukan oleh tim sosial ekonomi menemukan,

umumnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan masih tinggi. Penghasilan masyarakat sebagian besar didapat dari penjualan hasil bumi seperti jagung, padi ladang dan lain sebagainya. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jika hasil melimpah sumber pendapatan tersebut akan dipergunakan untuk. Pendapatan masyarakat rata-rata perbulan hanya berkisar Rp 72


650.000 s/d 700.000. Hasil ini masih jauh dibawah UMP Provinsi Gorontalo yang mencapai Rp. 1.250.000/bulan. Masyarakat lokal yang hidup dengan ukuran pendapatan per kapita rendah akan semakin tertekan jika tidak tersedia lapangan kerja lain yang dapat menghasilkan uang

di

desa/kampung.

Situasi

ini

diperparah

oleh

harga-harga

kebutuhan pokok ikut naik oleh karena semakin tingginya biaya yang diperlukan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Tekanan akan kebutuhan hidup bagi masyarakat di sekitar kawasan akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian kawasan. Disamping tingginya tingkat ketergantungan masyarakat lokal terhadap kawasan hutan Rendahnya

kesejahteraan

masyarakat

disebabkan

karena

rendahnya pendidikan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Umumnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan hanya tamatan sekolah

dasar.

Ketidakmampuan

masyarakat

dalam

mengakses

pendidikan setelah SD, karena minimnya infrastruktur pendidikan. Padahal pendidikan sangat berpengaruh dalam mengubah pola perilaku dan mampu menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dipergunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya 8.

Kebutuhan energi listrik Berdasarkan data BPS (2013) pertumbuhan ekonomi provinsi

Gorontalo mencapai 7,6% atau diatas rata-rata pertumbuhan nasional. Ini mengindikasikan bahwa Provinsi Gorontalo sedang menuju sebuah daerah yang maju. Daerah maju biasanya ditandai dengan makin 73


meningkatnya proporsi sektor jasa dibandingkan dengan sektor yang lain. Namun perkembangan provinsi Gorontalo yang cepat dan dinamis tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai salah satunya adalah masih kurangnya supply energi listrik di Provinsi Gorontalo. Sejak tahun 1980-an supply listrik di Gorontalo hanya berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sampai dengan saat ini PLTD tersebut masih difungsikan. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah membuat terobosan dengan melakukan interkoneksi jaringan listrik dengan PLTA Amurang dan Pembangkit listrik tenaga panas bumi lahendong Sulawesi Utara. Disamping melakukan interkoneksi jaringan listrik, pemerintah Provinsi Gorontalo sedang membangun PLTU Anggrek dan telah mengoperasikan PLTU Molotabu. Hasilnya Provinsi Gorontalo tetap kekurangan listrik sebesar 5,2 MW dan masih sering terjadi pemadaman bergilir B.

Proyeksi Proyeksi merupakan perkiraan tentang masa yang akan datang

dengan menggunakan data yang ada sekarang ini. Dalam konteks pengelolaan KPHP unit

VI

Gorontalo proyeksi merupakan

sebuah

kegiatan perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam. KPHP unit VI Gorontalo merupakan salah satu KPH di Provinsi Gorontalo mempunyai wilayah kelola yang luas. Total luas wilayah hutan di KPHP unit VI Kab. Gorontalo seluas ± 70768,88 Ha. Wilayah kelola 74


yang luas merupakan sebuah kekuatan untuk mengembangkan dan menggerakkan bisnis disektor kehutanan maupun non kehutanan. Umumnya pengembangan usaha disektor kehutanan membutuhkan wilayah yang relatif luas untuk memenuhi skala ke ekonomisan usaha. Beberapa peluang yang diproyeksikan akan terwujud, seiring dengan majunya KPHP unit VI Gorontalo adalah 1.

Ketersediaan lahan pertanian dimasa datang Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di Kabupaten

Gorontalo

yang

mencapai

2,28%

selama

sepuluh

tahun

terakhir

membawa konsekwensi terhadap kebutuhan akan lahan, terutama lahan di luar kawasan hutan. Data statistik dari BPKH wilayah XV menyebutkan luas areal penggunaan lain di Kabupaten Gorontalo mencapai 114.151,58 ha. Menurut Soemarwoto (1999)idealnya setiap orang membutuhkan lahan seluas 0,25 ha untuk hidup layak. Jika demikian maka kebutuhan akan lahan meningkat seluas 133.971,3 ha ditahun 2035. Melihat kondisi existing sekarang, luas lahan APL tidak mencukupi untuk menopang kebutuhan manusia akan lahan. Diproyeksikan tahun 2035, kebutuhan akan lahan pertanian sebesar 19.820 ha, artinya pada tahun 2035 kawasan hutan KPHP unit VI Gorontalo akan berkurang sebesar 19.820 ha 2.

Membuka lapangan pekerjaan baru Keberadaan KPHP unit VI Gorontalo diharapkan bisa membuka

lapangan pekerjaan baru disektor kehutanan. Lapangan pekerjaan ini 75


terbuka untuk seluruh masyarakat dan seluruh jenjang pendidikan. Diharapkan terbukanya lapangan pekerjaan baru bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan, dan yang terpenting anak-anak petani hutan yang tinggal disekitar dan didalam kawasan hutan bisa memiliki akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini penting untuk memutus rantai kemiskinan yang sering menjadi persoalan utama pada wilayah sekitar kawasan hutan Salah satu contoh KPHP unit VI Gorontalo bisa membuka lapangan pekerjaan adalah pada pengembangan hutan tanaman di hutan produksi Kecamatan Batudaa Pantai. Luasan blok pengembangan hutan tanaman di wilayah ini seluas 2233,82 ha. Jika dalam 1 ha dibutuhkan 70 HOK maka jumlah tenaga kerja lapangan yang dibutuhkan dalam pengelolaan hutan tanaman adalah (70 HOK x 2233,82 ha)/26 hari = 6014 orang tenaga kerja lapangan. Artinya keberadaan KPHP unit VI Gorontalo mampu

menurunkan

angka

pengangguran

sampai

dengan

10%.

Perhitungan jumlah tenaga kerja diatas belum termasuk tenaga kerja nantinya akan berkantor di unit bisnis KPHP unit VI Gorontalo. Tenaga kerja yang bekerja pada pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman akan semakin bertambah jika pihak PT Gorontalo Citra Lestari (HTI) akan segera memulai kegiatan operasional di wilayah KPHP unit VI Gorontalo Disamping

peluang

tenaga

kerja

pada

pengembangan

hutan

tanaman, lapangan pekerjaan juga tersedia pada blok pemberdayaan masyarakat dimana pada blok ini kegiatan yang dapat dilakukan adalah 76


kegiatan pembangunan hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat 3.

Supply bahan baku kayu Peluang lainnya yang dapat dikembangkan pemanfaatan. Salah satu

bentuk kegiatan yang bisa dikembangkan adalah pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Berdasarkan hasil inventarisasi potensi kayu rata-rata bisa mencapai 203,47 meter kubik. Untuk potensi kayu dengan nilai ekonomis tinggi yaitu jenis kayu meranti ukuran diameter 50-60 cm mencapai 22 – 44 m3/ha. Jika luasan blok pemanfaatan kayu hutan alam 7.470,34 ha maka volume kayu berdiameter diatas 60 cm yang bisa dihasilkan mencapai 164.347 m3 atau 4695,64 m3/tahun. Supply bahan baku ini akan bertambah jika potensi kayu hutan tanaman dan potensi

kayu rimba campuran di masukkan. Potensi kayu dihutan tanaman bisa mencapai 48.100 m3 atau sekitar 8016,67 m3/tahun. Sehingga total supply kayu yang berasal dari wilayah KPHP unit VI Gorontalo mencapai 12.712,31 m3/tahun Supply bahan baku yang dihasilkan dari wilayah KPHP unit VI Gorontalo diharapkan mampu menggerakkan industri kayu lokal. Saat ini terdapat 8 pemegang ijin usaha industri hasil hutan kayu dengan total kapasitas diharapkan

mencapai mampu

13.000

m3/tahun.

menggerakkan

Bergeraknya

sektor

industri

perekonomian

kayu

daerah.

Kebutuhan kayu untuk pembangunan termasuk yang dipergunakan oleh

77


masyarakat

di

Kabupaten

Gorontalo diperkirakan

mencapai

5.000

m3/tahun 4.

Kebutuhan personil KPHP unit VI Gorontalo Sumberdaya manusia adalah hal yang sangat menentukan dalam

pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo. Sampai dengan saat ini personil dalam KPHP unit VI Gorontalo masih diback up oleh personil Dinas Kehutanan

Pertambangan

dan

Energi

Kabupaten

Gorontalo

(Dishuttamben). Padahal menurut hasil analisis jabatan yang dilakukan tahun 2013, SKPD Dishuttamben sendiri masih kekurangan personil sebanyak 12 orangWilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit VI idealnya memiliki jumlah tenaga teknis 70 orang dengan asumsi 1 orang : 1000 Ha. Kondisi saat ini jumlah personil KPHP unit VI Gorontalo adalah 1 orang, sedangkan tenaga polhut berjumlah 6 orang.

Kementerian Kehutanan berencana akan menambah personil melalui program bakti rimbawan ke KPHP unit VI Gorontalo sejumlah 6 orang tahun 2015. Sehingga total personil KPHP unit VI Gorontalo tahun 2015 akan mencapai 14 orang. Jika mengacu pada standart pengelolaan kawasan hutan 1: 1000 ha, maka KPHP unit VI Gorontalo masih kekurangan personil sebanyak 56 personil 5.

Pemulihan kawasan hutan Luas kawasan hutan yang harus direhabiitasi di KPHP unit VI

Gorontalo mencapai 16,909,15 ha atau telah berkurang 23,89% seluruh total wilayah hutan di KPHP unit VI Gorontalo. Rusaknya areal kawasan 78


hutan di KPHP unit VI Gorontalo disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih maraknya aksi perambahan dan pembukaan lahan di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan lemahnya penegakan aturan hukum bagi para pelaku perambahan hutan dan illeggal logging Jika kawasan hutan yang direhabilitasi harus selesai dalam jangka waktu 10 tahun maka setiap tahun, KPHP unit VI Gorontalo harus merehabilitasi 1690,9 ha setiap tahun dengan total kebutuhan bibit setiap

tahunnya

rehabilitasi

yang

diproyeksikan dilakukan

mencapai

oleh

KPHP

20.459.890.

unit

VI

Kegiatan

Gorontalo

akan

menyesuiakan dengan blok pengelolaan. Jika rehabilitasi dilakukan diblok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, maka jenis tanaman akan menyesuaikan dengan jenis tanaman yang di hutan tanaman dengan jarak tanam 3x3 6.

Proyeksi Penerapan PPK-BLUD Beroperasinya suatu KPH ditentukan oleh 3 aspek yaitu aspek

wilayah, aspek kelembagaan dan aspek rencana.

Aspek Wilayah

ditentukan oleh faktor penetapan wilayah dan penetapan KPH Model. Aspek

kelembagaan

terdiri

3

faktor

yaitu

penetapan

organisasi,

penugasan personil KPH serta sarana dan prasarana KPH. Sedangkan Aspek Rencana terdiri dari 5 faktor yaitu tata hutan dan rencana pengelolaan, alokasi anggaran APBD, konvergensi Kegatan Eselon I Kemenhut, Rencana Kerja KPH dan kegiatan pengelolaan hutan lainnya. 79


Selain 3 aspek pokok tersebut di atas, aspek yang tidak kalah penting adalah Pengelolaan Keuangan KPH. KPHP unit VI Gorontalo sebagai unit Pemerintah Daerah untuk operasionalnya ditunjang dari Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD),

APBN,

Dana

Dekonsentrasi maupun Dana Pembantuan. Seiring dengan beroperasinya KPH, selain sebagai unsur pemerintahan juga dengan sumber daya yang ada dapat sebagai unit pelayanan yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kualitas pelayanan

kepada

masyarakat

sehingga

dapat

ikut

mewujudkan

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD. Untuk dapat mewujudkan tugas tersebut dan sebagai upaya mewujudkan kemandirian KPH adalah dengan menjadikan KPH sebagai institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD. BLUD pada dasarnya merupakan suatu pola pengelolaan keuangan (PPK) sehingga pola tersebut dapat diterapkan pada KPH yang berbentuk SKPD maupun UPTD 7.

Ketersediaan lahan untuk hutan bioenergi Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa saat ini Provinsi

Gorontalo masih kekurangan supply listrik. KPHP unit VI Gorontalo bisa 80


berperan menyediakan lahan untuk supply energi listrik. Hasil diskusi dengan investor yang difasilitasi oleh BPKH menyebutkan, bahwa pihak investor sedang mencari lahan diatas 6000 ha yang akan dijadikan sebagai lokasi penanaman kaliandra dan lamtoro. Meskipun secara spesifik KPHP unit VI Gorontalo tidak menyediakan lahan untuk hutan bioenergi, namun pihak KPHP unit VI Gorontalo siap memfasilitasi kerjasama antara masyarakat pemegang izin HTR dan HKM di blok pemberdayaan KPHP unit VI Gorontalo. Saat ini lahan yang tersedia di blok

pemberdayaan

mencapai

10.618,50

ha

dimana

1031,35

ha

diperuntukkan untuk hutan tanaman rakyat dan hutan desa.

81


BAB V. RENCANA KEGIATAN A.

Inventarisasi

berkala

wilayah

kelola

serta

penataan

hutannya Inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan data dan fakta terkait dengan sumberdaya hutan untuk perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan tersebut. Ruang lingkup kegiatan inventarisasi antara lain survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan wajib dilaksanakan karena hasilnya digunakan sebagai bahan perencanan pengelolaan hutan agar diperoleh kelestarian hasil Kegiatan

dalam

rangka

inventarisasi

pada

seluruh

kawasan

sebaiknya diselesaikan dalam 2 tahap yaitu lima tahun pertama dan lima tahun kedua sepanjang personil tersedia. Untuk tahap pertama (20152019) inventarisasi dilakukan diblok inti dan di wilayah tertentu, blok pemanfaatan

jasling

sedangkan

tahap

kedua

dilakukan

di

blok

perlindungan (2020-2024), seperti terlihat pada gambar dan tabel berikut Tujuan kegiatan inventarisasi adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan strategik jangka panjang,

82


jangka

menengah dan

operasional

jangka pendek

sesuai dengan

tingkatan inventarisasi yang dilaksanakan

Gambar 12. Peta lokasi inventarisasi di KPHP unit VI Gorontalo Berdasarkan hasil analisis spatial jumlah plot inventarisasi di KPHP unit VI Gorontalo mencapai 351 plot, dengan asumsi setiap regu mampu menyelesaikan 1 plot inventarisasi dengan alokasi waktu 21 hari maka selama 1 bulan dibutuhkan 20 regu inventarisasi. Jika asumsi ini terpenuhi maka pada tahun ke 5 seluruh blok dan petak telah mempunyai data dan informasi terkait dengan potensi tegakan, volume kayu, volume kayu komersil, kondisi flora dan fauna, kondisi ekosistem dan kondisi lahan hutan. Inventarisasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh pengelola KPHP unit VI Gorontalo, hanya akan dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang belum memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan.

83


Inventarisasi hutan akan dilakukan berdasarkan tujuan, misalnya jika dilakukan di blok pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam, maka inventarisasi akan diarahkan untuk melihat jumlah dan volume pohon yang akan ditebang Tabel16. Jumlah Plot Inventarisasi di KPHP unit VI Gorontalo FUNGSI HUTAN

BLOK

HL

HP

HPT

Grand Total

Blok Inti

60

60

Blok Pemanfaatan

35

35


163

163

Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasling Dan HHBK

64

64

Blok Perlindungan

29

29

256

351

Gand Total

95

Sumber: Data hasil olahan spatial, 2014

Disamping melakukan inventarisasi, kegiatan yang akan dilakukan oleh KPHP unit VI Gorontalo adalah tata batas yang merupakan bagian dari penataan kawasan hutan. Kegiatan tata batas menjadi penting untuk

menjamin

kepastian

kawasan.

Total

panjang

batas

blok

pengelolaan yang harus di tata batas adalah 483,78 (lihat tabel) Tabel 17. Panjang tata batas kawasan hutan Blok Pengelolaan

Panjang Penataan batas (KM)

Blok Inti

38,08

Blok Pemanfaatan

89,01


59,64

Blok Pemanfaatan HHK-HT

30,48

Blok Pemanfaatan JASLING dan HHBK

63,12

Blok Pemberdayaan Masyarakat Blok Perlindungan Grand Total

143,55 59,88 483,78

Sumber: Data primer hasil olahan, 2014

84


B.

Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu. Seiring dengan rencana penerapan pola pengelolaan keuangan –

badan layanan umum daerah (PPK-BLUD), pengelola KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo harus memikirkan strategi bisnis dalam mengelola potensi sumberdaya hutan. Sesuai dengan ketentuan pengelola KPHP VI Kabupaten Gorontalo sangat dimungkinkan untuk membangun usaha bisnis di kawasan wilayah tertentu. Berdasarkan definisinya wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik

bagi

pihak

ketiga

untuk

mengembangkan

usaha

pemanfaatannya. Karena kondisinya yang belum menarik investor, maka di harapkan pihak pengelola KPHP unit VI Gorontalo bisa membangun unit bisnisnya sebagai salah satu sumber pendanaan. Pengembangan usaha pada wilayah tertentu bisa diarahkan kepada usaha di luar sektor kehutanan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan skala ekonomis Pengembangan wilayah tertentu diarahkan sebagai salah satu wilayah usaha unggulan yang mendatangkan keuntungan finansial bagi KPHP unit VI Gorontalo. Keuntungan finansial yang didapatkan akan mempercepat kemandirian KPHP unit VI Gorontalo.Berdasarkan arahan strategis dan kondisi lapangan maka pemanfaatan wilayah tertentu dapat dilakukan blok pemanfaatan di hutan lindung seluas 8.673,55ha, blok pemanfaatan jasa lingkungan di hutan produksi seluas 5.356,79 ha, pemanfaatan

hutan

kayu

hutan

alam

seluas

7.470,34

ha

dan 85


pemanfaatan hutan tanaman seluas 2.233,82 ha. Sehingga total arahan untuk pemanfaatan hutan wilayah tertentu adalah 23.734,51 ha. Adapun sebaran wilayah tertentu disajikan pada gambar dan tabel berikut Tabel 18. Luasan pemanfaatan wilayah tertentu di KPHP unit VI Gorontalo FUNGSI HUTAN

BLOK

HL

Blok Pemanfaatan

HP

Grand Total

HPT

8.673,55

8.673,55


7.470,34

Blok Pemanfaatan HHK-HT

2.233,82

2.233,82

Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasling Dan HHBK Grand Total

8.673,55

2.233,82

7.470,34

5.356,79

5.356,79

12.827,13

23.734,51

Sumber: Data primer hasil olahan, 2014

Rencana kegiatan yang akan dikembangkan pada wilayah tertentu meliputi rencana pemanfaatan jasa lingkungan pada blok pemanfaatan HL seluas 8.673,35 Ha dan pada blok pemanfaatan kawasan, jasling seluas 5.356,79 Ha. Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam pada

blok

pemanfaatan

HHK-HA

seluas

7.470,34

Ha.

Rencana

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada blok pemanfaatan HHK-HT seluas 2.233,82 Ha. 1.

Pemanfaatan jasa lingkungan air Keberadaan hutan di KPHP unit VI Gorontalo mempunyai arti

penting dalam menyangga sistem kehidupan. Berbagai manfaat besar dapat

diperoleh

melalui

keberadaan

hutan

salah

satunya

melalui

pemanfaatan jasa lingkungan air. Beberapa kawasan di wilayah KPHP unit VI Gorontalo mempunyai potensi air yang cukup besar. Namun hingga saat ini belum terdapat mekanisme imbal jasa pemanfaatan lingkungan air. Padahal jika dikelola secara profesional dan efisien, pemanfaatan jasa lingkungan air dapat mendatangkan manfaat finansial dan ekologi bagi keberlangsungan hutan. Berdasarkan hasil inventarisasi 86


produk jasa lingkungan air yang prospektif sebagai bisnis KPHP unit VI Gorontalo adalah pemanfaatan air baku adalah sebagai berikut: Tabel19. Potensi Pemanfaatan jasa lingkungan air baku Lokasi

Desa/ Kecamatan

Akses

Keterangan

Blok Pengelolaan

Hulu Sungai Bolango

Dulamayo Utara/ Telaga Biru

Relatif mudah (jalan setapak)

Debit mata Blok air mencapai Pemanfaatan 25,3 liter/detik

Air Terjun Mohiyolo

Mohiyolo/ Asparaga

Mudah

Debit air mencapai 2000 l/detik

Blok Pemanfaatan Jasling dan HHBK

Mata air Botulobutao

Desa Dulamayo Selatan

Mudah

Debit diatas 50 l/detik

Blok KHDTK (skema kemitraan)

Sumber: Balai wilayah sungai 2014 dan hasil survey

Gambar 13. Potensi mata air sebagai sumber air baku Kegiatan pemanfaatan sumberdaya air di dalam kawasan KPH diarahkan pada : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo pada umumnya dan masyarakat disekitar kawasan KPHP unit VI Gorontalo

87


2. Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan air bersih dan penyediaan sumberdaya energi listrik yang ramah lingkungan bagi masyarakat sekitar KPHP 3. Peningkatan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelayanan air bersih dan energi listrik terbarukan yang berada di sekitar kawasan untuk pendayagunaan jasa lingkungan; 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan melihat potensi pasar pengembangan jasa lingkungan air baku 5. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi jasa lingkungan, yang diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan. 2.

Pemanfaatan wilayah wisata alam KPHP unit VI Gorontalo umumnya mempunyai topografi perbukitan

mulai dari landai sampai dengan curam. Perpaduan antara bentuk landscape dan hutan menciptakan keunikan sebagai sebuah bentang alam yang menantang untuk dijelajahi. Keunikan bentang alam yang dimiliki oleh KPHP unit VI Gorontalo mempunyai prospek untuk dijadikan sebagai kawasan wisata alam. Beberapa wilayah yang bisa dijadikan sebagai wilayah wisata alam adalah pada wilayah Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu. Terdapat 2 landscape yang bisa dijadikan sebagai atraksi yang menarik untuk pemanfaatan wisata alam. Pertama adalah pemandangan hutan tropis dan wilayah Gorontalo dari ketinggian serta 88


pemandangan laut teluk tomini seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar

14.

Atraksi pemandangan laut teluk tomini pegunungan bawah untuk wisata alam

Pengembangan

wisata

alam

di

KPHP

unit

VI

dan

hutan

Gorontalo

mengintegrasikan 4 hal yaitu: 1) konservasi hutan, 2) keindahan alam hutan tropis, 3) potensi pengembangan HHBK dan 4) partisipasi masyarakat desa sebagai SDM pelaksana kegiatan. Pengembangan wisata alam di kawasan KPHP unit VI Gorontalo diharapkan

mampu

memberikan

kontribusi

yang

signifikan

pada

pengelolaan kawasan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Hal penting yang perlu dilakukan dalam pengembangan wisata alam adalah analisa mendalam tentang sosial budaya masyarakat sekitar kawasan, karena kegiatan wisata alam sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Kesiapan masyarakat disekitar kawasan seperti pengetahuan tentang kawasan sangat diperlukan. Hal lain yang perlu di identifikasi mengidentifikasi potensi pengunjung terutama

89


potensi wisatawan mancanegara, mengingat wisata alam sangat menarik bagi

wisatawan

Eropa,

Australia

dan

Amerika.

Perlu

juga

mempertimbangkan kerjasama dengan investor dan pemerintah lokal terkait dengan promosi dan pemasaran usaha ekowisata. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memasukkan potensi ekowisata di KPHP unit VI Gorontalo sebagai bagian dari perjalanan tour beberapa travel. Memasukkan

paket

tour

wisata

alam

bisa

dilakukan

dengan

beberapa biro perjalanan maupun hotel yang bertaraf international. Model kerjasama yang dilakukan adalah model kemitraan dimana posisi KPHP unit VI Gorontalo sebagai penyedia jasa dan pihak penyedia layanan jasa perjalanan adalah sama. Agar memiliki kekuatan hukum maka bentuk kerjasama bisa dilakukan dengan cara menandatangani kesepakatan

kerjasama

(MOU).

Dalam

kerjasama

tersebut

patut

dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak Pengembangan wisata alam perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati karena kehadiran pengunjung akan memberikan dampak pada lokasi yang dikunjungi. Oleh kerena itu perlu adanya regulasi untuk memberi rambu-rambu agar kegiatan wisata alam di kawasan KPHP unit VI Gorontalo tidak menimbulkan kerusakan ekositem dan lingkungan sehingga mengganggu fungsi pelestarian dan pengawetan alam di KPHP unit VI Gorontalo. Oleh karena itu, dalam membuat regulasi harus

90


mempertimbangkan

aspek

ekologi,

estetika,

partisipasi

dan

pemberdayaan masyarakat lokal. 3.

Pemanfaatan kayu hutan alam Pemanfaatan

memanfaatkan dan

hasil

hutan

kayu

adalah

kegiatan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan

tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi Pemanfaatan

hasil

untuk

hutan

kayu

dalam

kawasan

di

pokoknya. dalam

blok

pemanfaatan kayu hutan alam KPHP unit VI Gorontalodiarahkan pada pemanfaatan

kayuskala

menengah

dan

skala

besar

serta

untuk

kebutuhan masyarakat sesuai arahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh tim gabungan BPKH wilayah XV Gorontalo dan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo, KPHP unit VI Gorontalo mempunyai potensi kayu jenis kelas satu yang berdiameter diatas 60 cm khususnya di blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam rata-rata bisa mencapai 20,23 m3/ha. Volume ini akan bertambah jika jenis kayu indah dan kayu kelas 2 yang berdiameter diatas 60 cm dimasukkan. Potensi volume kayu indah di blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dengan diameter diatas 60 cm, rata-rata bisa mencapai 19,31 m3/ha, sedangkan untuk jenis kayu kelas 2 diameter diatas 60 cm rata-rata bisa mencapai 137,71 m3/ha

91


Gambar 15. Potensi kayu kelas 1 di blok pemanfaatan HHK-HA Pemanfaatan kayu hutan alam di KPHP unit VI Gorontalo dikelola melalui sistem pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). Konsep PHPL menekankan pada usaha pemanfaatan kayu dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan fungsi sosial secara terus menerus. Ketiga fungsi tersebut harus terkait satu sama lain dan harus dikelola secara proporsional dan terintegrasi. Sedangkan untuk penataan hasil hutan kayu mengikuti aturan sesuai dengan Permenhut No 41/Menhut II/2014 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam. Kedua kebijakan ini harus dijalankan secara pararel sehingga ada keberlanjutan pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam. Adapun blok pemanfaatan kayu hutan alam

di KPHP unit VI

Gorontalo dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini

92


Gambar 16. Sebaran wilayah pemanfaatan kayu di KPHP Tabel 20. Luas wilayah blok pemanfaatan kayu di hutan alam Nama blok Luas (ha) 7.470,34 Blok Pemanfaatan HHK-HA 7.470,34 Total Luas Pemanfaatan HHK-HA Sumber: Hasil analisis spatial 2012 Sebelum pihak pengelola KPHP unit VI Gorontalo memanfaatkan hasil hutan kayu, maka terlebih dahulu pihak KPHP unit VI Gorontalo tetap mengajukan permohonan ijin IUPHHK-HA kepada pemerintah. Selanjutnya ditempuh mekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam oleh KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo yang mengikuti daur pohon yaitu 35 tahun, dimana setiap tahun luas wilayah yang dipanen sekaligus yang

ditanami

dengan

sistem

silvikultur

intensif

maksimal213,44ha/tahun. Jika potensi kayu kelas 1 yang sudah layak tebang mencapai 20,23 m3/ha maka setiap tahun kayu yang bisa

93


dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis KPHP unit VI Gorontalo mencapai 4.317,86 m3/ha. 4.

Pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman (HHK-HT) Sejak era HPH berakhir, maka salah satu program yang didorong

oleh pemerintah adalah mengoptimalkan lahan-lahan yang ditinggalkan oleh eks HPH menjadi lahan hutan tanaman. Strategi ini dipilih oleh pemerintah untuk menutupi kekurangan bahan baku kayu dari hutan alam yang pasokannya semakin sedikit. Berdasarkan hal tersebut, saat in di wilayah KPHP unit IV Gorontalo telah terdapat perusahaan yang telah memegang izin pemanfaatan hutan skala besar yaitu PT. Gorontalo Citra Lestari yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri No 261/Menhut-II/2011dengan luas hak konsesi mencapai 46.170 ha. Luas wilayah konsesi ini meliputi 2 wilayah administrasi yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk wilayah Kabupaten Gorontalo luas wilayah konsesi mencapai 28.790,80ha. Dasar penetapan blok pemanfaatan HHK-HT di wilayah KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo adalah wilayah tersebut telah memiliki

izin

dan

dalam

RKTN/RKTP/RKTK

termasuk

dalam

pengusahaan hutan skala besar dan skala kecil, potensi kayu rendah. Meskipun telah mempunyai izin konsesi di wilayah KPH, pihak pengelola KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo memiliki potensi lahan seluas 2.233,82 ha yang termasuk dalam fungsi hutan produksi. Kawasan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai hutan 94


tanaman yang bisa dikombinasikan dengan hutan energi. Adapun luasan HTI dan wilayah yang akan dikembangkan oleh KPHP unit VI sebagai kawasan hutan tanaman dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 21. Luas blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman Nama Blok Luas (Ha) IUPHHK-HTI PT Gorontalo Citra Lestari 28.790,80 Blok Pemanfaatan HHK-HT di wilayah tertentu 2.233,82

Gambar 17. Peta pemanfaatan HHK-HT di KPHP Unit VI Gorontalo

C.

Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan

salah satu wujud pelaksanaan konstitusi negara. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar penguasaan negara atas hutan ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan secara bersama-sama juga harus mengakomodir berbagai kelompok kepentingan baik rimbawan, petani,

95


peternak,

peramu

hasil

hutan,

masyarakat

hukum

adat

maupun

kepentingan lainnya. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Undang

Undang

Kehutanan

No.

41

Tahun

“Penyelenggaraan

kehutanan

berasaskan

1999

manfaat

pasal

dan

2:

lestari,

kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”. Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan

untuk

kemakmuran

rakyat

yang

berkeadilan

dan

berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo juga tidak terlepas dari adanya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu kegiatan

yang

kesejahteraan

bisa

dilakukan

melalui

adalah

kegiatan

melalui

pemberian

programpeningkatan bantuan

sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sebagai implementasi dari PP No 15 tahun 2010 tersebut, maka pihak kementerian kehutanan telah menetapkan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Salah satunya melalui penetapan blok pemberdayaan di setiap wilayah KPH.

96


Peraturan

Dirjen

Planologi

Kehutanan

No

P5/VII-WP3H/2012

tentang petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) telah menegaskan pengelolaan diblok pemberdayaan

masyarakat

diarahkan

pada

pengelolaan

hutan

kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan desa (HD). Mengacu pada hal tersebut diatas dan sesuai dengan hasil survei di lapangan blok pemberdayaan masyarakat di KPHP unit VI Gorontalo diarahakan pada kegiatan pengembangan HKM dan HTR. Pengembangan HTR di sekitar batas terluar KPHP unit VI Gorontalo. Konsep HKm dan HTR merupakan konsep pemberdayaan masyarakat dimana peran dan akses masyarakat dalam mengelola hutan diperbesar. Adapun justifikasi pengembangan HKM

dan HTR di blok pemberdayaan didasarkan pada

kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki potensi hasil hutan kayu yang rendah 2. Dekat dengan pemukiman masyarakat dan memiliki akses 3. Merupakan areal tidak berhutan Merupakan wilayah yang tidak berhutan dan harus direhabilitasi Strategi yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terutama dalam skema social forestry (HKm, HTR dan HD) adalah: 1) pembukaan dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat kepada semua bentuk 97


partisipasi skala usaha untuk mengelola hutan baik secara langsung maupun tidak langsung, 2) setelah diberi kesempatan, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan masyarakat tersebut, jika berhasil maka dilanjutkan dan jika belum berhasil maka perlu ada pembinaan

kembali

pemerintah

sebaiknya

sebaiknya

bertindak

atau

diberhentikan

tidak seperti

terlalu

sementara,

besar,

“wasit”.

3)

sebaliknya

Adapun

total

peranan

pemerintah luasan

blok

pemberdayaan 10.618,50 ha dimana 1.031,35 ha telah dicadangkan untuk hutan desa (HD) dan hutan tanaman rakyat (HTR). Tabel 22. Luas blok pemberdayaan dan luas areal pencadangan HD serta HTR No Pemanfaatan Luas 1 Hutan Desa 224,87 2 Hutan Tanaman Rakyat 806,49 3 Luas Blok Pemberdayaan 10.618,50

Gambar 18. Peta blok pemberdayaan masyarakat 98


Kontribusi blok pemberdayaan dapat dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja. Jika diasumsikan seluruh kawasan blok pemberdayaan masyarakat dikelola oleh masyarakat melalui skema HTR, HKm dan HD maka setidaknya jumlah tenaga kerja yang akan bekerja pada blok pemberdayaan adalah 28.588 orang. Hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa (HD) yang akan dikembangkan adalah pada areal yang sudah mendapatkan izin pencadangan dari Menteri Kehutanan, yaitu HTR seluas 3.290 Ha pada kawasan hutan produksi tetap, HKM seluas 1.105 Ha pada kawasan hutan produksi terbatas dan HD seluas 235 Ha pada kawasan hutan produksi terbatas. D. Pembinaan dan pemantauan (Controlling)pada areal KPHP yang telah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Pembinaan dan pemantauan terhadap seluruh blok pengelolaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pembinaan pemantauan dilakukan secara terus-menerus mengacu kepada model pembelajaran

bersama

dan

kesetaraan,

sehingga

partisipasi

dan

asimilasi antara KPH dan masyarakat pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terjalin hubungan dengan baik. Pembinaan dan pemantauan di lakukan secara berjenjang mulai dari tingkat adminitrasi maupun pada tingkat manajemen pengelolaan. mekanisme pembinaan dan pengawasan di tingkat tapak dilakukan dengan cara mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan, misalnya untuk wilayah ijin HTI

pengawasan

penataan

hasil

usaha

kehutanan

menggunakan

99


mekanisme seperti tertuang dalam Permenhut 42/Menhut II/2014 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman. Sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan mengacu lingkungan

pada

dokumen

(RKL

&

RPL)

rencana salah

pengelolaan

satunya

dengan

dan

pemantauan

mendirikan

pos

pemantauan dan jalan pemeriksaan di dalam KPHP unit VI Gorontalo seperti yang terlihat pada gambar Pada tingkat administrasi maka instrumen pembinaan dan pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Potensi KPHP unit VI Gorontalo

1. Kayu 2. Jasa lingkungan 3. Pertambangan

IUPJL

IUPHHK-HA

IUPHHK-HTI

IUPHHBK

PINJAM PAKAI

Instrumen UU, PP, Permen, Perda 1. Rehabilitasi dan reklamasi 2. RKL dan RPL 3. Penatausahaan hasil hutan kayu dan HHBK

Pelaporan: 1. Menteri Kehutanan 2. Bupati 3. Kepala Dinas Kehutanan 4. BP2HP Palu 5. Kepala KPHP unit VI Gorontalo

Gambar 19. Mekanisme pembinaan dan pengawasan di KPHP

100


Proses pembinaan dan pengawasan terhadap pihak pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tidak lepas dari peran dan interaksi staf KPHP unit VI Gorontalo dengan para pemegang ijin, semakin tinggi peran dan interaksi dijalankan maka semakin tinggi pola hubungan yang terbangun antara masyarakat pemegang ijin dan Staf KPHP unit VI Gorontalo, sehingga jika terjadi masalah yang berada di wilayah ijin dapat dipecahkan bersama. Kegiatan jangka panjang untuk mengakomodir

program

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

masyarakat pemegang ijin mencakup : 1. Review Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) setiap tahun 2. Review Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) setiap tahun 3. Pemantauan penataan hasil hutan kayu dari hutan alam dan hutan tanaman dilakukan saat pemanenan 4. Rehabilitasi dan reklamasi pasca ijin eksplorasi dan eksploitasi E.

Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin Tujuan

utama

dilakukannya

rehabilitasi

adalah

terpulihnya

sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder, menjamin keseimbangan

lingkungan

dan

tata

air

DAS,

dan

mendukung

kelangsungan industri kehutanan Upaya rehabilitasi ekosistem dikawasan KPHP unit VI Gorontalo dilaksanakan diluar areal HTI dan KHDTK Universitas Gorontalo. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat dan ekosistem di dalam kawasan KPH. Identifikasi ini ditujukan 101


untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekosistem di dalam kawasan. Apabila ditemukan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam ekosistem, faktor penyebabnya serta sejauh mana dampaknya terhadap keseluruhan proses ekologis di dalam kawasan, maka akan dihasilkan rekomendasi tentang bentuk-bentuk intervensi pengelola yang perlu dilakukan untuk permasalahan tersebut. Pemetaan penutupan vegetasi dan batas-batas ekosistem serta sebaran wilayah yang rawan terhadap erosi sangat berat dapat dijadikan dasar untuk menentukan tindakan RHL. Berdasarkan hasil analisis citra landsat total luas lahan rusak dan harus direbalitasi mencapai 16,909,15 ha dengan luas lahan terbesar yang harus direhabilitasi terdapat di blok pemberdayaan seluas 7.507,65 ha seperti yang terlihat pada tabel dan gambar dibawah ini Tabel 23. Luas lahan di KPHP yang harus direhabilitasi NO BLOK .

LUAS (Ha)

1

BLOK INTI

2

BLOK PEMANFAATAN

3

BLOK PEMANFAATAN HHK-HA

4 5

BLOK PEMANFAATAN HHK-HT BLOK PEMANFAATAN KAWASAN, JASLING DAN HHBK

1.089,02

6

BLOK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7.507,65

BLOK PERLINDUNGAN Grand Total Sumber: Hasil olahan analisis citra landsat

846,50 16.909,15

7

222,28 5.180,33 108,75 1.954,62

Kegiatan RHL harus segera dilaksanakan untuk memulihkan kondisi lingkungan. Kegiatan RHL di KPHP unit VI Gorontalodirencanakan akan 102


diselesaikan dalam jangka waktu 10 tahun atau menyesuaikan dengan kondisi pendanaan dan sumberdaya manusia/tenaga kerja. Jika RHL ditargetkan selesai dalam jangka waktu 10 tahun maka setiap tahun luas wilayah yang akan di rehabilitasi mencapai 1690,92 ha/tahun. Mengingat pendanaan yang terbatas maka pihak KPHP unit VI Gorontalo dapat bekerjasama dengan instansi lain seperti BPDAS Bone Bolango dan para pemegang ijin pemanfaatan kawasan untuk melakukan kegiatan RHL, agar target RHL setiap tahun dapat tercapai.

Gambar 20. Lokasi rencana RHL (diarsir gelap) di KPHP unit VI Gorontalo

Kegiatan RHL diluar izin akan menyesuaikan dengan blok pengelolaan.

Misalnya

jika

kegiatan

RHL

dilakukan

di

blok

pemanfaatan HHK-HA maka jenis kayu yang ditanam adalah jenis 103


kayu kelas satu dan metode silvikultur yang dipergunakan adalah tebang pilih tanam indonesia (TPTI), dan jika kegiatan RHL dilakukan di blok HHK-HT maka jenis kayu yang ditanam adalah fast growing species dan sistem silvikultur yang pergunakan adalah tebang habis permudaan buatan (THPB) F.

Pembinaan

dan

pemantauan

(controlling)

pelaksanaan

rehabilitasidi dalam izin Hingga saat ini di KPHP unit VI Gorontalo terdapat 2 ijin pemanfaatan kawasan hutan yaitu ijin pemanfaatan untuk wilayah hutan tanaman industri dan pemanfaatan kawasan untuk tujuan khusus. Berdasarkan ketentuan maka, rehabilitasi terhadap kawasan yang telah mempunyai izin dilaksanakan oleh pemegang izin. Sebagai bagian dari wilayah KPHP unit VI Gorontalo maka pihak KPHP berkewajiban melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap wilayah yang akan direhabilitasi oleh para pemegang izin Proses pembinaan dan kontrol dalam pelaksanaan RHL didalam izin dilakukan dalam 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah memberikan juknis RHL sebagai bentuk pembinaan.Kegiatan kedua adalah melakukan monitoring bersama antara pihak KPHP unit VI dengan pemegang izin. Kegiatan monitoring dilakukan untuk melihat keberhasilan pertumbuhan tanaman yang dilakukan mulai tahun pertama pemeliharaan (T1) sampai dengan tahun ketiga pemeliharaan (T3). Keberhasilan tumbuh tanaman

104


hasil

reboisasi

di

wilayah

berizin

bisa

dijadikan

ukuran

kinerja

pengelolaan lingkungan Pelaksanaan pembinaan terhadap para pemegang ijin dilaksanakan oleh organisasi sebagai berikut : 1. Menteri

Kehutanan

c.q

Direktur

Jenderal

Rehabilitasi

Lahan

danPerhutanan Sosial dibantu oleh Kepala Balai Pengelolaan DASsetempat, melaksanakan pembinaan teknis. 2. Bupati dibantu Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan Gorontalo yang membidangi Kehutanan 3. Kepala

KPH

yang

dibantu

oleh

kepala

resort

setiap

blok

pemanfaatan. Proses pembinaan dan pemantauanterhadap kegiatan RHL di dalam izin meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap sipil teknis RHL yang dilakukan oleh pemegang ijin 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan reklamasi

berdasarkan

juknis

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah/pengelola KPH 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara pelaporan RHL oleh pemegang ijin;

4. Pembinaan dan pengawasan terhadap diseminasi kemajuan RHL kepada semua stakeholder di KPHP unit VI Gorontalo

105


Beberapa peraturan yang dapat dirujuk sebagai pedoman dalam rangka pembinaan RHL di dalam ijin adalah sebagai berikut 1. Permenhut No 70/Menhut II/2008 tentang Pedoman Teknis RHL 2. Permenhut No 12/Menhut II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan RHL

G.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam. Perlindungan Hutan dan konservasi alam diselenggarakan dengan

tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan ini merupakan usaha untuk : a.

Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama serta penyakit.

b.

Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan Rencana kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

di KPHP unit VI Gorontalo mengacu kepada Keppres 32 Tahun 1990 tentang kawasan lindung. Untuk KPHP unit VI Gorontalo, kegiatan perlindungan dan konservasi SDAH difokuskan pada3 kegiatan, yaitu perlindungan

terhadap

sumber

mata

air,

perlindungan

terhadap

106


erosi/rawan longsor dan pengelolaan keanekaragaman hayati.Deliniasi peta terhadap kegiatan tersebut dapat dilihat pada peta di bawah ini

Gambar 21. Lokasi Rencana Perlindungan dan Konservasi Alam Beberapa wilayah di KPHP unit VI Gorontalo juga mempunyai nilai konservasi tinggi (high conservation value forest). Konsep HCVFdidisain untukmembantu para pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutansosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan produksi kayu dengan

menggunakanpendekatan

dua

tahap,

yaitu:

1)

mengidentifikasikan areal-areal di dalam atau didekat suatu Unit Pengelolaan

(UP)

kayu

yang

mengandung

nilai-nilai

sosial,

budayadan/atau ekologis yang luar biasa penting, dan 2) menjalankan suatu sistempengelolaan dan pemantauan untuk menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatannilai-nilai tersebut. Salah satu prinsip dasar dari 107


konsep HCV adalah bahwa wilayah-wilayahdimana dijumpai atribut yang mempunyai

nilai

konservasi

tinggi

harus

tetap

dipertahankan

keberadaannya. Wilayah-wilayah yang menjadi kawasan HCVF di KPHP unit VI Gorontalo adalah sumber mata air, sempadan sungai, kawasan hutan primer dengan lereng di atas 45%. Adapun wilayah HCVF di KPHP unit VI Gorontalo di tampilkan pada peta HCVF di bawah ini.

Gambar 22. Peta HCVF di KPHP unit VI Kabupaten Gorontalo H.

Penyelenggaraan

koordinasi

dan

sinkronisasi

antar

pemegang ijin. Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuantujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah

suatu

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.Koordinasi dan sinkronisasi antara pengelola KPH dengan para calon pemegang ijin pemanfaatan

maupun

para

pihak

yang

telah

mengantongi

izin. 108


Koordinasi dan sinkronisasi merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunanKPH. Proses koordinasi dan sinkronisasi dimulai sejak proses

pengurusan

izin.

Para

pemegang

pemohon

izin

harus

memperhatikan wilayah-wilayah yang telah dibebani izin. Jika wilayah tersebut

belum

dibebani

izin

maka

pihak

calon

pemegang

izin

berkonsultasi dengan pengelola KPHP unit VI Gorontalo untuk proses perizinan

selanjutnya.

Setelah

izin

keluar

maka

pemegang

izin

hendaknya melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar lokasi calon

izin.

Hal

ini

dilakukan

untuk

menyamakan

persepsitentang

pengelolaan sumberdaya hutan antara masyarakat dengan pemegang ijin serta menghindari konflik antara pengelola dan pemegang ijin serta masyarakat. Selanjutnya jika kawasan tersebut telah dibebani izin maka calon pemegang bisa mengajukan izin pemanfaatan kepada pemegang izin untuk

mengusahakan

pengembangan

komoditi

tertentu

dimana

komoditasnya berbeda dengan komoditi yang telah diusahakan oleh pemegang izin terdahulu. Khusus

untuk

pemegang

izin,

maka

secara

berkala

harus

melaporkan kegiatan pemanfaatan hutan kepada pengelola KPHP unit VI Gorontalo. Pelaporan merupakan salah satu bentuk koordinasi dan sinkronisasi. Pelaporan bisa berupa luasan yang telah dimanfaatkan dan hasil yang telah didapatkan.

109


Dengan proses koordinasidan sinkronisasi demikian, maka tujuan pembangunan kehutanan di KPHP unit VI Gorontalo yangdiselenggarakan dengan azas manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan,keterbukaan dan ketepaduan

dalam

pencapaian

tujuan

pengembanganekonomiterwujudkan.Proseskoordinasi dilaksanakan oleh KPH mulai dari tingkat tapak (blok dan petak) yang dikoordiniroleh kepala resort/kepala divisi. Untuk blok pemberdayaan, blok inti dan blok perlindunganKPHP unit VI Gorontalo proses koordinisai dan sinkronisasi dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan rencana program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan ke tingkat desa dan kecamatan dalam musrenbang tingkat desa/kecamatan melalui tenaga pendamping lapangan. Usulan-usulan program dan kegiatan kampung sektor kehutanan diakomodir dalam program

dan

kegiatan

yang

bersesuaian

dikoordinasikan

dan

disinkronisasikan dengan sektor lain agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan penganggaran. Dengan proses koordinasi teknis demikian diharapkan dapat terjadi integrasi program akomodatif dan terpadu. I.

Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan Stakeholders. Keberlangsungan program dan kegiatan dalam pengelolaan KPHP

unit VI Gorontalo merupakan sebuah keharusan. Untuk menindaklanjuti keberlanjutan program maka perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan di KPHP unit VI Gorontalo. Hasil identifikasi stakeholder, terdapat 21stakeholder berkepentingan dalam 110


pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo seperti yang terdapat Tabel 23. Stakeholder yang di identifikasi ini adalah stakeholder yang mempunyai peluang membuat program dan kegiatan di KPHP unit VI Gorontalo dengan berpatokan pada rencana pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo Tabel 24. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam Pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo No

Organisasi

Stakeholders

I

Pemerintah Pusat

II

Pemerintah Daerah

III

Lembaga Independent

IV

Masyarakat

V

Swasta

BKSDA Sulawesi Utara Seksi Gorontalo BPKH Wilayh XV Gorontalo BP-DAS Bone Bolango Balai Wilayah Sungai II Sulawesi BP2HP BPK Sulawesi Utara BPTH Makassar BDK Makassar Dinas Kehutanan Pertambangan Energi BAPPEDA Dinas Pekerjaan Umum Badan Lingkungan Hidup/Balihristi DPRD PDAM Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Badan Penyuluh Kehutanan Camat Kepala Desa dan BPD Universitas Gorontalo LSM Lingkungan Lembaga Donor Forum DAS Tokoh Masyarakat Masyarakat lokal PT. Gorontalo Citra Lestari (HTI) PT. Gunung Mulia Exploration PT. Bina Mineral PT. CEL

Untuk mengoptimalkan peran stakeholder yang berpengaruh pada kebijakan rencana pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo maka perlu

111


dilakukan

strategi

pelibatan

partisipasi

stakeholder

untuk

dapat

meminimalisir tumpang tindih kegiatan. Partisipasi merupakan proses keterlibatan stakeholders dalam mempengaruhi dan ikut mengendalikan jalannya rangkaian penyusunan kebijakan yang berdampak kepadanya. Karena itu tiap stakeholder akan memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda sesuai dengan bobot yang dimilikinya. Bobot yang dimaksud

adalah

tingkat

(kedekatan)

kepentingan

stakeholder

bersangkutan dengan pengambil keputusan dan kekuatan pengaruhnya terhadap proses penyusunan kebijakan. Adapun partisipasi stakeholder yang seharusnya terlibat dalam rencana pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo dapat dilakukan dapat dilihat pada Tabel 25 Tabel 25. Mekanisme Partispasi Stakeholder dalam Pengelolaan KPH Jenis Partisipasi Aspek

Memberikan informasi

Koordinasi

Pelaksana

Kegiatan Rehabilitasi

BP-DAS, BKSDA, Universitas Gorontalo, Kepala Desa, LSM, Masyarakat

Dinas Kehutanan, BP-DAS Bone Bolango, Lembaga Donor, Dinas PU, BWS

Kegiatan Bisnis Pemanfaatan kawasan hutan Penguatan Kelembagaan Petani dan Masyarakat

Kepala Desa, Masyarakat sekitar hutan

BPKH, BP-DAS, BKSD, Universitas Gorontalo, Dinas Kehutanan Pertambangan Energi, BAPPEDA, Dinas Pertanian, Kepala Desa, Dinas PU, BLH, DPRD Kepala Desa, BAPPEDA, PU,DPRD

Kepala Desa, BAPPEDA, Badan Penyuluh, Bakorluh, DPRD, Univ. Gorontalo, Dinas Pertanian

Badan Penyuluh, Bakorluh, Univ. Gorontalo, Dinas Pertanian, Lembaga Donor

Kepala Desa, LSM, Univ Gorontalo

PT GCL dan Investor yang berminat

112


Monitoring dan Evaluasi

Kepala Desa, Masyarakat sekitar hutan, BLH, Univ Gorontalo

Kepala Desa, BAPPEDA, DPRD

Dinas Kehutanan, Satpol PP, BLH

Agar para pihak dapat menjalankan program dan kegiatannya secara terintegrasi maka perlu di mediasi melalui sebuah forum dimana anggota forum tersebut adalah stakeholders yang berkepentingan dengan KPHP unit VI Gorontalo. Keberadaan forum pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo sangat penting dalam mengintergrasikan seluruh program dan kegiatan di KPH. Fungsi utama forum KPHP unit VI Gorontalo adalah 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan KPH; 2) memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan KPH; dan 3) menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan KPH J.

Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM. Pengelolaan kawasan KPHP unit VI Gorontalo sangat membutuhkan

dukungan dan kemampuan personil yang memadai. Kapasitas personil menentukan

berhasil

tidaknya

pengelolaan.

Untuk

itu

diperlukan

pengembangan dan peningkatan bagi personil dari segi pengetahuan berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan penunjang berupa keahlian pada bidang-bidang tertentu, dan penggalian informasi dari luar yang dapat menambah pengalaman dan wawasan.Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas staf KPHP unit VI Gorontalo saat ini, antara lain perbaikan jenjang pendidikan ke Strata-1 maupun S2 yang dilakukan secara mandiri maupun program beasiswa. Disamping 113


itu, mengikut sertakan beberapa staf dalam program pendidikan dan pelatihan, baik itu di Pusat atau Balai Diklat Kehutanan maupun ke lembaga-lembaga lain serta menyertakan petugas untuk terlibat pada berbagai program dan kegiatan di kabupaten yang terkait dalam upaya pengelolaan KPH. Beberapa kegiatan jangka panjang dalam program peningkatan kapasitas personil antara lain : (1) Perbaikan jenjang pendidikan (2) Pemetaan kompetensi (3) Diklat SDM Pengelola KPH (4) Pertukaran kunjungan staf pengelola (5) Studi perbandingan

(6) Magang pegawai (7) Rekrutmen Pegawai KPH K.

Penyedian pendanaan. Sesuai ketentuan, pengelola KPHP unit VI Gorontalo diperkenankan

mengelola dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo yang optimal membutuhkan dana yang cukup besar mengingat wilayah kelola KPH sangat luas. Dana tersebut tidak mungkin dicukupi hanya dari keuangan negara. Oleh karena itu, keterlibatan pihak lain seperti pemerintah provinsi untuk menyediakan dana bagi KPHP unit VI Gorontalo sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan politik, anggaran 114


dan administrasi bisa menjadi alternatif pendanaan. Cara pendanaan yang paling mudah dilakukan untuk melengkapi dana APBN/APBDadalah bermitra dengan lembaga donor untuk melakukan aktivitas pengelolaan di KPHP unit VI Gorontalo. Selama ini pembiayaan KPHP unit VI Gorontalo

masih

berasal

dari

dana

APBN

salah

satunya

melalui

penyediaan sarana dan prasarana kantor KPHP unit VI Gorontalo termasuk pengadaan mobil operasional. Penyediaan pendanaan oleh pemerintah kedepannya harus dikurangi untuk mengurangi beban negara. Salah satunya adalah dengan mendorong KPHP unit VI Gorontalo menggunakan skenario PPK-BLUD. Pengelolaan dengan model PPK-BLUD dirasakan lebih fleksibel karena KPHP unit VI Gorontalo akan lebih fleksibel dalam mengelola unit bisnisnya dengan tetap mengedepankan fungsi pelayanan publik. Pendanaan lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangan bisnis pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, dan pemanfaatan hasil air baku (jasa lingkungan) Beberapa kegiatan yang membutuhkan pendanaan dalam rangka pengelolaan KPHP adalah sebagai berikut: Tabel 25. Perkiraan pendanaan KPHP unit VI Gorontalo Kegiatan Perkiraan anggaran 10 tahun (Rp) Rehabilitasi di luar izin 126.818.625.000 Pembangunan hutan tanaman 14.444.550.000 Pemanfaatan HHK-HA 52.292.380.000 Pengadaan sarana dan prasarana 10.000.000.000 Pelatihan personil KPHP 2.000.000.000 Sosialisasi KPH 500.000.000 115


Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat Pengamanan kawasan hutan Pemanfaatan jasling air baku Biaya Personil Non PNS L. Pengembangan database

500.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 3.360.000.000

Data base yang lengkap dan tidak kadaluwarsa sangat berguna untuk

pengambilan

keputusan

dalam

pengelolaan

KPHP

unit

VI

Gorontalo. Selain itu data base juga bermanfaat bagi pihak luar yang membutuhkan informasi tentang KPHP unit VI Gorontalo seperti misalnya para peneliti dari universitas atau lembaga penelitian, LSM, instansi pemerintah dan individu. Dalam organisasi KPHP unit VI Gorontalo, akan dibuat unit khusus yang mengelola data base yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data ke dalam informasi yang siap digunakan. Data dan informasi dapat dikumpulkan dari unit-unit pengelola di lapangan dan juga dari luar. Tentu saja tidak setiap data dapat begitu saja diberikan untuk pihak luar. Dalam pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya dengan pihak luar harus diikat oleh standar operasional prosedur. Data yang dikumpulkan dapat berupa analog atau manual (peta, dokumen, laporan, data penelitian dan lainlain), juga dapat berupa data digital (dokumen-dokumen, data GIS dan data digital lainnya). Unit yang secara khusus mengelola data base ini merupakan division support system atau pendukung sistem organisasi KPHP unit VI Gorontalo yang diperlukan untuk pengambilan keputusan

116


dari tingkat KPH hingga hingga unit terkecil. Beberapa kegiatan pendukung dalam membangun program ini antara lain: 1. Pelatihan staf data base. 2. Penyiapan perangkat data base 3. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base 4. Membangun manajemen sistem pusat informasi M.

Rasionalisasi wilayah kelola. Tujuan utama dilakukannya rasionalisasi wilayah kelola di KPHP

unit VI Gorontalo adalah untuk mngantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi selama pembangunan KPHP unit VI Gorontalo. Rasionalisasi wilayah kelola yang dilakukan harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah ekologis dan ekonomi artinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam wilayah kelola KPHP unit VI Gorontalo tetap mengedepankan aspek ekologi dan aspek sosial ekonomi Terdapat 2 alasan mengapa rasionalisasi kawasan harus dilakukan. Pertama rasionalisasi terkait keberadaan desa/dusun di dalam kawasan hutan. Sebagai contoh beberapa wilayah di KPHP unit VI Gorontalo telah didiami oleh masyarakat seperti yang terjadi di Dusun Bontula Kec. Asaparaga dan beberapa desa di Kecamatan Batudaa Pantai dan Kecamatan Biluhu. Rasionalisasi terhadap wilayah-wilayah seperti ini adalah dengan mengeluarkan desa/dusun dalam kawasan tersebut (enclave). Kedua adalah Rasionalisasi wilayah kelola terkait perubahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Misalnya jika blok 117


pemanfaatan kayu pada hutan alam sudah tidak memiliki potensi yang signifikant maka perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain misalnya diarahkan ke pemanfaatan kayu hutan tanaman N.

Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali). Review rencana pengelolaan 5 tahun merupakan kegiatan evaluasi

terhadap rencana kegiatan yang telah dilakukan selama 5 tahun. Review rencana pengelolaan dilakukan mulai dari tingkat blok pengelolaan sampai terhadap

dengan rencana

petak

pengelolaan.

pengelolaan

Maksud

adalah

untuk

dilakukannya mewujudkan

review tatanan

pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, melalui evaluasi terhadap seluruhkegiatan di unit-unit pengelolaan hutan tingkat tapak (blok dan petak). Evaluasi terhadap pengelolaan blok dan petak didasarkan pada data-data yang terkumpul sebagai ukuran kinerja. Sebagai contoh jika blok pemanfaatan hasil hutan kayu tidak memberikan keuntungan ekonomi dan menaikkan kesejahteraan masyarakat, maka penentuan terhadao blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman perlu ditinjau ulang. Demikian halnya jika pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam tidak dilakukan dengan sistem pengelolaan hutan lestari maka perlu dikaji ulang keberadaan blok tersebut O.

Pengembangan investasi.

Pengembangan investasi di KPHP unit VI Gorontalo diarahkan pada pemanfaatan investasi pada hasil hutan bukan kayu, pengembangan hasil hutan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sebelum kegiatan 118


tersebut dilaksanakan maka KPHP unit VI Gorontalo akan merencanakan pembuatan

rencana

bisnis

plan.

Adapun

rencana

pengembangan

investasi dijelaskan secara ringkas di bawah ini 1. Pengembangan investasi pada hasil hutan bukan kayu Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)/jasa lingkungan mempunyai peluang yang cukup besar dan menjanjikan serta kompetitif di wilayah KPHP unit VI Gorontalo. Potensi yang dapat dioptimalkan untuk HHBK adalah pemanfaatan rotan, pemanfaatan getah pinus dan pemanfaatan getah damar. Beberapa lokasi yang memiliki potensi rotan di hutan alam adalah di wilayah Kecamatan Asparaga dan Kecamatan Mootilango, Sedangkan getah pinus terdapat pada kecamatan Telaga, Telaga Biru dan Kecamatan Limboto.Meskipun

demikian

KPHP

unit

VI

Gorontalo

akan

merencanakan budidaya rotan untuk skala usaha dimana untuk lokasinya

akan

mengambil

lokasi

di

wilayah-wilayah

blok

pemanfaatan jasling dan HHBK. Saat ini pasar untuk produk rotan masih terbuka lebar baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar regional. Sedangkan pasar untuk getah pinus dan getah damar umumnya berada di Pulau Jawa 2. Pengembangan Investasi Jasa Lingkungan KPHP unit VI Gorontalo mempunyai potensi jasa lingkungan berupa air dan wisata alam. Pemanfaatan jasa lingkungan air beberapa diantaranya

telah

dimanfaatkan

oleh

masyarakat.

Skema 119


pengembangan

investasi

jasa

lingkungan

air

adalah

pemanfaatankebutuhan air baku/air minum. Hasil survey terhadap potensi air baku terdapat di Desa Polohungo Kecamatan Limboto, Desa Ayumolingo Kecamatan Pulubala, Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga, Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru dan beberapa desa di Kecamatan Batudaa Pantai dan Kecamatan Bilihu. Investasi

pengembangan

wisata

alam,

direncanakan

akan

dilakukan dengan model kemitraan antara pihak KPHP unit VI Gorontalo dan Universitas Gorontalo dan pola mandiri. Lokasi wisata

alam

yang

akan

dikembangkan

terletak

di

wilayah

arboretum KHDTK, arboretum Desa Bontula Kecamatan Asparaga dan wisata alam di Batudaa Pantai dan Biluhu 3. Pengembangan Investasi Hutan Tanaman Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dengan teknik silvikultur dan ditanami jenis-jenis tanaman tertentu untuk tujuan pelestarian lingkungan dan menjadi suplai bahan baku industri. Hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan dapat dibagun oleh suatu lembaga ataupun perorangan. Hutan tanaman biasanya hanya memiliki satu jenis tanaman seumur yang ditanam dalam skala luas. Pengembangan hutan tanaman di KPHP unit VI Gorontalo memiliki nilai strategis karena ketersediaan lahan untuk pengembangan

hutan

tanaman

dan

terdapat

2

perusahaan 120


pengembang

hutan

tanaman

industri

yang

saat

ini

sedang

menjalankan aktivitas penanaman. Luas wilayah pengembangan hutan tanaman mencapai 2233,82 ha. Mengingat luasanya kecil maka

model

kemitraan

yang

akan

dipilih

dalam

rangka

pengembangan hutan tanaman 4. Pengembangan investasi kayu di hutan alam Bisnis kayu adalah salah satu bisnis jangka panjang dengan kemungkinan keuntungan yang sangat tinggi, selama beberapa abad terakhir permintaan kayu selalu meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dunia. Berdasarkan perspektif di atas maka usaha pengembangan investasi kayu di KPHP unit VI Gorontalo memiliki prospek yang cerah. Prinsip dasar yang dianut oleh KPHP unit VI Gorontalo dalam pengembangan investasi kayu adalah: 1. Investasi kayu harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat sekitar hutan khususnya dan rakyat Kabupaten Gorontalo secara umum 2. Investasi

kayu

harus

dilakukan

dengan

prinsip-prinsip

pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian maka arahan pengembangan investasi kayu di KPHP unit VI Gorontalo adalah 1. Pengembangan

hasil hutan

kayu hutan alam yang akan

dilakukan langsung oleh pengelola KPHP unit VI Gorontalo

121


2. Pengembangan hutan kayu pada hutan alam melalui pemberian ijin kepada masyarakat/koperasi dan pengembangan investasi melalui restorasi ekosistem sebagai wujud dari pengelolaan hutan secara lestari

BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. A.

Pembinaan Kegiatan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

dalam

pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo pada prinsipnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan pemanfaatan kawasan KPHP unit VI Gorontalo

menuju

pembangunan

pengelolaan

terutama

hutan

pemanfaatan

lestari.

Untuk

kawasan

yang

mewujudkan tertib

maka

instrument yang digunakan adalah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola KPHP unit VI Gorontalo dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal berupa pendidikan

122


dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan. b.

Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat kerjasama diantara pihak pengelola, SKPD, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolan KPHP unit VI Gorontalo.

c.

Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal

baru

yang

bermanfaat

bagi

semua

pihak

di

dalam

pengelolaan. Adapun kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan di KPHP unit VI Gorontalo yaitu : -

Penyusunan

berbagai

pedoman

dan

atau

SOP

disetiap

blok

pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP unit VI Gorontalo. -

Penerapan disiplin pegawai teknis dan administrasi yang mengacu pada PP 54 tahun 2010 tentang disiplin PNS dilingkungan KPHP unit VI Gorontalo

-

Memberikan

rewardbagi

tenaga

teknis

dan

administrasi

yang

memberikan kinerja baikserta memberikan punishment bagi tenaga teknis danadministrasi yang melakukan pelanggaran. -

Mengadakan pengarahan internal bagi pengelola KPHP unit VI Gorontalo termasuk tenaga teknis dan administrasi. yang bersifat rutin (bulanan, semester dan tahunan) atau bersifat insidental.

123


-

Melakukan kegiatan out-bondsecara periodik untuk lebih mengikat tali

persaudaraan

antar

sesama

tenaga

teknis

dan

tenaga

administrasi dilingkungan KPHP unit VI Gorontalo -

Mengadakan in house training bagi staf teknis dan administrasi dengan mengundang trainer dari perguruan tinggi dan atau praktisi.

-

Mengirimkan tenaga teknis dan tenaga administrasi untuk mengikuti pelatihan

teknisyang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Daerah,

Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan RI. -

Melakukan promosi jabatan bagi setiap pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangang

B.

Pengawasan Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap

kinerja KPHP unit VI Gorontalo agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui

perubahan-perubahan

yang

terjadi

terhadap

fungsi

dan 124


kelestarian kawasan KPHP unit VI Gorontalo serta perubahan pada sosial ekonomi

masyarakat.

Disamping

sebagai

penghimpun

informasi,

pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian

sasaran

pengelolaan.

Pada

pemeriksaan

dimungkinkan

dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat. Kegiatan Pengawasan dilakukan dengan cara : -

Penyusunan prosedur pelaporan kegiatan bagi petugas lapangan sebagai mekanisme yang memenuhi unsur legal formal untuk pengawasan

yang

mengikat

pada

setiap

pekerjaan

yang

dilaksanakan di lingkup KPHP unit VI Gorontalo -

Memantau kegiatan lapangan yang dilakukan oleh tenaga teknis terkait dengan pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo. Pemantauan kegiatan dilakukan oleh kepala KPHP unit VI Gorontalo dan atau kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo

-

Meminta pelaporan secara tertulis dari tenaga teknis terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga teknis. Laporan ditujukan kepada kepala KPHP unit VI Gorontalo

-

Kepala KPHP unit VI Gorontalo melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan termasuk kegiatan pemanfaatan, penggunaan dan perlindungan kawasan hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan

125


Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo secara periodik (bulanan, 3 bulan, 6 bulan dan tahunan)

C.

Pengendalian Pengendalian

adalah

segala

upaya

untuk

menjamin

dan

mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai

dengan

pemerintahan,

rencana

yang

pengaturan

telah

ditetapkan.

pengendalian

terdapat

Didalam dalam

instansi Peraturan

Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pemerintah

yag

dimaksud

(SPIP)

adalah

dengan Sistem

Sistem

Pengendalian

Pengendalian

Intern

Intern

yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri

dari

lingkungan

pengendalian,

penilaian

resiko,

kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi 126


pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian yang diterapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi,lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri. Untuk menjadikan pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHP unit VI Gorontalo, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan dari pengelolaan tercapai dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHP unit VI Gorontalo sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab didalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi KPHP unit VI Gorontalo.

127


BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

adalah kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus untuk menilai kesesuaian antara perencanaan kegiatan dengan implementasi dari perencanaan tersebut. Indikator yang mudah dalam kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan adalah sejauh mana pencapaian target baik secara kualitas maupun kuantitas dapat dicapai dalam proses kegiatan A.

Pemantauan Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus

terhadap

pelaksanaan

suatu

tugas

dan

fungsi

satuan

organisasi.

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh unsur internal KPHP unit VI Gorontalo maupun unsur eksternal (institusi) diluar KPHP unit VI Gorontalo.

Pemantauan

dilaksanakan

dengan

melakukan

penilaian

terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala 128


Mekanisme pemantauan dilakukan oleh struktural yang membawahi wilayah KPHP unit VI Gorontalo mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo. Pemantauan bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satker lainnya misalnya BAPPPEDA Kabupaten Gorontalo terkait dengan data dan pola ruang

Hasil Pemantauan akan dilaporkan secara berjenjang mulai dari

bawah ke atas yaitu: Kepala KPHP unit VI Gorontalo, Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah Gorontalo dan Bupati Gorontalo selaku pemegang otoritas tertinggi di Kabupaten Gorontalo. B.

Evaluasi Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian

suatu

kegiatan,

yang

dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) , hasil (outcomes), dan manfaat (benefits). Hasil evaluasi menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalam sebuah program dan atau kegiatan Evaluasi keberhasilan program pengelolaan KPHP unit VI Gorontalo dapat diukur dari : 1. Tingkat perambahan terhadap kawasan KPHP unit VI Gorontalo semakin menurun. 2. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHP unit VI Gorontalo dari gangguan keamanan 129


kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan. 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pemanfaatan hasil hutan yang memiliki izin 4. Meningkatnya investasi dibidang kehutanan yang bisa diukur dari realisasi investasi di KPHP unit VI Gorontalo 5. Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki kepedulian terhadap kawasan KPHP unit VI Gorontalo yang dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KPHP unit VI Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis pengelolaan dan pihak mitra pendukung. 6. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan C.

Pelaporan Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

130


Pada kegiatan pelaporan, KPHP unit VI Gorontalo melaporkan hasil akhir dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPHP unit VI Gorontalo sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala. Acuan yang digunakan dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada Prosedur Kerja KPHP unit VI Gorontalo. Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada tahap penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan

Laporan

Tahunan.

Seluruh

laporan

yang

telah

tersusun

ditandatangani oleh Kepala KPH dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo

131


BAB VIII PENUTUP Rencana

pengelolaan

hutan

jangka

panjang

KPHP

unit

VI

Gorontaloini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan pengelolaan yang masih bersifat makro dan indikatif. Karena sifat dan cakupan dari rencana ini, maka untuk selanjutnya masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci dan cakupan masa perencanaannya pendek. Rencana pengelolaan yang telah disusun ini diharapkan dapat dipedomani dengan baik, diaplikasikan secara konsisten serta terus dimonitor

pencapaian

pelaksanaanya.

Perlu

disadari

bahwa

masa

perencanaan ini cukup panjang sedangkan kebijakan pemerintah akan terus berubah dan mengarah kepada perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Review terhadap rencana ini perlu terus dilakukan agar tetap sinkrondengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Optimalisasi kawasan hutan yang akan dibangun dan dikembangkan dimasa datang harus mengacu pada dokumen RPHJP KPHP unit VI 132


Gorontalo. pengelolaan

Meskipun KPHP

demikian tetap

perubahan

terbuka

dan

terhadap akan

perencanaan

terus

mengikuti

perkembangan pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional

LAMPIRAN

133

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP MODEL GORONTALO (UNIT VI)

Recommend Documents