RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG MODEL BUKIT PUNGGUR KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BUKIT PUNGGUR Jln. Lintas Sumatera Km. 244 Tanjung Raja Sakti Blambangan Umpu

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)

MODEL BUKIT PUNGGUR KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015– 2024

BLAMBANGAN UMPU, 2014

PETA SITUASI KPHP MODEL BUKIT PUNGGUR KABUPATEN WAY KANAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Bukit Punggur Kabupaten Way Kanan

ditetapkan

dengan

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK. 439/Menhut-lI/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Bukit Punggur (Unit III) yang terletak di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung seluas ±41.126 ha. Namun dari hasil analisis data parsial dari BPKH Wilayah II Palembang luas KPHP Model Bukit Punggur seluas ±45.075 ha. Perbedaan luas ini terjadi karena perbedaan batas administrasi yang digunakan pada saat penetapan wilayah KPHP Model Bukit Punggur dengan batas administrasi yang digunakan oleh

BPKH

Wilayah

II

Palembang

pada

saat

analisis

data

parsial.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur (Unit III) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan. KPHP Model Bukit Punggur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tahun 2015 - 2024 sebagai dokumen rencana pengelolaan dan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek dan rencana-teknis lainnya. KPHP Model Bukit Punggur mengelola 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi (KHP), yaitu KHP Rebang Register 42 seluas ±12.892,27 ha dan KHP Giham Tahmi seluas ±9.604,10 ha serta 2 (dua) Kawasan Hutan Lindung (KHL), yaitu Bukit Punggur Register 24 seluas ±21.479,41 ha dan KHL Saka Register 41 seluas ±1.099,58 ha yang terletak pada DAS Tulang Bawang dengan ketinggian 85 meter – 1.700 meter di atas permukaan laut, dengan topografi datar sampai berbukit. Iklim di wilayah KPHP Model Bukit Punggur berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson dalam katagori iklim type B dengan curah hujan rerata 2.000-4.000 mm/tahun dengan suhu rata-rara 30˚ C - 35˚C. Jenis tanah di wilayah KPHP Model Bukit Punggur termasuk ke dalam jenis tanah latosol merah kuning dengan bahan induk komplek tufa dan batuan kukuh intermedier. KPHP Model Bukit Punggur dibagi menjadi 4 (empat) blok, yaitu: a) Blok HP Pemanfaatan seluas ±19.863,23 ha, b) Blok HP Pemberdayaan seluas ±2.633,14 ha, c) Blok HL Inti seluas ±6.100,19 ha dan d) Blok HL Pemanfaatan seluas ±16.478,80 ha. Wilayah Tertentu KPHP Model Bukit Punggur seluas ±7.277,91 ha yang berada pada Blok HP Pemberdayaan seluas ±2.633,14 ha, dan pada Blok HL Pemanfaatan seluas ±4.644,77 ha. Dalam RPHJP KPHP Model Bukit Punggur terdapat beberapa isu strategis, kendala dan permasalahan yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berupa: penataan/rekonstruksi batas kawasan; konservasi keanekaragaman hayati; perlindungan kawasan; pemberdayaan masyarakat; penguatan kapasitas kelembagaan dan

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

iv

sumber daya manusia; pemanfaatan hasil hutan kayu / non kayu; penanggulangan potensi kebakaran hutan; koordinasi lintas sektoral; dan kemitraan dan kolaboratif. Visi KPHP Bukit Punggur adalah “Terbangunnya KPHP Bukit Punggur Sebagai Penghasil Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Terkelolanya Jasa Lingkungan Tahun 2024”, untuk mengejawantahkan visi tersebut disusun misi sebagai berikut: 1) Menjamin keberadaan hutan dan memantapkan penataan kawasan KPHP Model Bukit Punggur, 2) Mengembangkan kelembagaan KPHP Model Bukit Punggur yang mandiri dan efektif, 3) Mengembangkan partisipasi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Bukit Punggur, 4) Pemantapan perlindungan dan pengamanan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur, 5) Optimalisasi pemanfaatan potensi kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur. Selama kurun waktu 10 tahun (2015 – 2024) rencana kegiatan strategis yang akan dilaksanakan, yaitu: inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan; pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu; pemberdayaan masyarakat; pembinaan dan pemntauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal berijin; rehabilitasi pada areal kerja di luar izin; pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal berizin; rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam; rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin; koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait; rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM; penyediaan pendanaan; pengembangan database; rencana rasionalisasi wilayah kelola; review rencana pengelolaan; dan pengembangan investasi. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan pada internal organisasi KPH maupun eksternal organisasi KPH kepada pemegang izin. Selain itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana maka kegiatan pemantauan dan monitoring dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 bulan sekali. Kegiatan ini diikuti pula dengan evaluasi untuk mengetahui kendala-kendala dan permasalahan maupun kemajuan yang sudah dicapai dalam setiap kegiatan sehingga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya.


v

KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya maka penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPHJP-KPHP) Bukit Punggur Kabupaten Way Kanan dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Penyusunan RPHJP-KPHP Bukit Punggur merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Kepala KPHP. Penyusunan RPHJP KPHP Model Bukit Punggur ini mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Tentunya RPHJP ini berdasarkan pada hasil tata hutan dan mengacu pada rencana kehutanan mulai dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dan juga Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) dengan tetap memperhatikan aspirasi nilai sosial budaya masyarakat setempat dan juga kondisi lingkungan yang nyata di tingkat tapak. Dalam penyusunan RPHJP ini tentu masih jauh dari sempurna walaupun telah dilakukan diskusi terfokus di tingkat kabupaten serta dilanjutkan dengan konsultasi publik di tingkat kabupaten oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun terus diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang yang sudah memfasilitasi penyusunan RPHJP ini, demikian juga kepada tim pakar dari Universitas Lampung yang sudah memberikan pendampingan dan bimbingan selama proses penyusunan RPHJP ini hingga selesai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta saran-saran dalam penyusunan ini diantaranya: Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I Sumatera, Sekretariat Nasional Pembangunan KPH, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan beserta jajarannya, teman-teman anggota asosiasi KPH, masyarakat, kawan tani dan semua pihak yang sudah mendukung penyelesaian RPHJP ini tepat pada waktunya.

Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015 -2024

vi

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................... ...............

i

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................ ...............

ii

PETA SITUASI ....................................................................................... ...............

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................... ...............

iv

KATA PENGANTAR .............................................................................. ..............

vi

DAFTAR ISI ............................................................................................ ...............

viii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... ..............

xi

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. ...............

xii

DAFTAR GRAFIK .................................................................................... ...............

xiii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... ..............

xiv

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................... .................

1

A. Latar Belakang ..................................................................................... .................

1

B. Tujuan Pengelolaan.............................................................................. ................

2

C. Sasaran ............ ................................................................................... ................

3

D. Ruang Lingkup ..................................................................................... .................

3

E. Batasan Pengertian .............................................................................. ................

5

BAB II. DESKRIPSI KAWASAN .............................................................. ................

10

A. Risalah Wilayah KPHP Bukit Punggur .................................................. ................

10

1.Letak ................................................................................................. .................

10

2 Luas ................................................................................................. .................

10

3. Batas Wilayah ................................................................................. .................

11

4. Pembagian Blok ............................................................................... .................

12

5. Aksesibilitas Kawasan ...................................................................... ................

18

6. Sejarah Wilayah KPHP Bukit Punggur.............................................. ................

19

B. Potensi Wilayah KPHP Bukit Punggur .................................................. ................

20

1.Penutupan Vegetasi .......................................................................... ................

20

2. Potensi Kayu .................................................................................... ................

22

3. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu ..................................................... ................

24

4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka ............................................. ................

25

5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam .................................... ................

25

C. Sosial Budaya ...................................................................................... ................

26

D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan KawasanHutan ........................ ................

27

E. Posisi Areal Kerja dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah…….

29

F. Isu Strategis, Kendala, Permasalahan .................................................. ................

30


viii

BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN ................................... ................

33

A. Visi ....................................................................................................... ................

33

B. Misi ...................................................................................................... ................

34

C. Tujuan ................................................................................................ ................

34

BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI ....................................................... ................

36

A. Analisis Data dan Informasi .................................................................. .................

36

B. Proyeksi Kondisi Wilayah KPHP Model Bukit Punggur

44

............................

1. Blok Hutan Lindung Inti..................................................................... ................

44

2. Blok Hutan Lindung Pemanfaatan .................................................... ................

44

3. Blok Hutan Produksi Pemanfaatan HHK-HT ..................................... ................

44

4. Blok Hutan Produksi Pemberdayaan ............................................... ………

48

BAB V. RENCANA KEGIATAN ............................................................... ................ A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan .................. .................

49 49

B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu ........................................ ................

50

C. Pemberdayaan Masyarakat ................................................................. ................

52

D. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin ............................................ .................

53

E. Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Izin ............................................ .................

53

F. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di Dalam Areal yang Berizin ............................................................................... ................. G. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

54

.................

54

H. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin .................................................................................... ................

55

I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder terkait ........... ................

56

J. Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM ...................... .................

57

K. Penyediaan Pendanaan ...................................................................... ................

58

L. Pengembangan Data Base .................................................................. .................

60

M. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola ............................................... ................

61

N. Review Rencana Pengelolaan ............................................................. ................

62

O. Pengembangan Investasi .................................................................... ................

63

BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ............ .................

66

A. Rencana Pembinaan ............................................................................ .................

66

B. Rencana Pengawasan ....................................................................... ................

67

C. Rencana Pengendalian ...................................................................... ................

68


ix

BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ...................... ................

70

A. Rencana Pemantauan dan Evaluasi ..................................................... .................

70

B. Rencana Pelaporan .............................................................................. .................

70

BAB VIII. PENUTUP................................................................................. ................

73

LAMPIRAN


x

DAFTAR TABEL Halaman

1. Luas Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung yang Dikelola UPT KPHP Bukit Punggur....................................................................... 2. Pembagian Blok KPHP Model Bukit Punggur

11

…….…… ................

17

3. Aksesibilitas Menuju KPHP Bukit Punggur dari Kota Bandar Lampung .................................................................................................

19

4. Kondisi Kependudukan di Wilayah Administrasi Sekitar KPHP Model Bukit Punggur ……...........................................................

26

5. Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan di KPHP Model Bukit Punggur........ 6.

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal KPHP Model Bukit Punggur...

7.

Strategi Meningkatkan Strength (Kekuatan) dan Dengan Memanfaatkan

28 39

Opportunity (Peluang) Dalam Analisis SWOT ............................................

40

8. Strategi Meningkatkan Weakness (Kelemahan) dan Dengan Memanfaatkan Opportunity (Peluang) Dalam Analisis SWOT...................

41

9. Strategi Meningkatkan Strenght (Kekuatan) dan Dengan Memanfaatkan Threat (Ancaman) Dalam Analisis SWOT.................................................

42

10. Strategi Meningkatkan Weakness (Kelemahan) dan Dengan Memanfaatkan Threat (Ancaman)Dalam Analisis SWOT.........................

43

11. Potensi HHBK pada Blok Pemanfaatan di KPHP Model Bukit Punggur .....

45

12. Potensi HHK-HTI dan HHBK pada Register 42 Rebang dan Giham Tahmi............................................................................................


47

xi

DAFTAR GAMBAR Halaman

1. Potensi Kayu pada RPH 1 Reg. 24 Bukit Punggur .................................

22

2. Potensi HHBK pada RPH 1 Reg. 24 Bukit Punggur ...............................

24

3. Potensi Fauna pada RPH 1 Reg. 24 Bukit Punggur ..............................

24

4. Gentongan Sumber Air Panas Pilamasin pada KHL Register 41 Saka ....................................................................................

25

5. Air Terjun Putri Malu pada KHL Register 24 Bukit Punggur ....................


25

xii

DAFTAR GRAFIK Halaman

1. Potensi HHBK pada Blok Pemanfaatan .................................................

46

2. Potensi HHK-HTI Mangium pada KHP Reg. 42 Rebang ............ ……...

55

3. Potensi HHBK Getah Karet pada Reg. 42 Rebang dan Giham Tahmi …

55


xiii

DAFTAR LAMPIRAN 1. Peta Wilayah KPHP Bukit Punggur 2. Peta Iklim KPHP Bukit Punggur 3. Peta Kemiringan Lereng KPHP Bukit Punggur 4. Peta Tanah KPHP Bukit Punggur 5. Peta Geologi KPHP Bukit Punggur 6. Peta Daerah Aliran Sungai KPHP Bukit Punggur 7. Peta Tata Hutan KPHP Bukit Punggur 8. Peta Wilayah Tertentu KPHP Bukit Punggur 9. Peta Aksesibilitas KPHP Bukit Punggur 10. Peta Penutupan Lahan KPHP Bukit Punggur 11. Peta Sebaran Potensi KPHP Bukit Punggur 12. Peta Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan KPHP Bukit Punggur 13. Peta Penggunaan Lahan Peta KPHP Bukit Punggur 14. Hubungan Visi Misi dengan Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Bukit Punggur 15. Rencana Kegiatan Strategis KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024


xiv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wujud kelembagaan kehutanan yang mantap sebagai salah satu komponen penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kehutanan. Kelembagaan kehutanan yang mantap tidak saja terwujud di tingkat pusat tetapi juga di seluruh organisasi pemerintah sampai dengan tingkat tapak. Pembentukan kelembagaan kehutanan di tingkat tapak merupakan wujud dari apa yang diamanatkan dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk membentuk wilayah pengelolaan hutan pada berbagai tingkat pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor PP. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan, pemerintah mengatur pembentukan wilayah pengelolaan di tingkat tapak yang selanjutnya disebut dengan Kesatuan Pengelolaaan Hutan (KPH) yaitu merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH sebagai kelembagaan di tingkat lapangan berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Bukit Punggur berlokasi di Kabupaten Way Kanan. KPHP Model Bukit Punggur ini telah ditetapkan sebagai KPHP Model berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor SK.439/Menhut-lI/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang

Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Bukit Punggur (Unit III) yang terletak di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung seluas ±41.126 Ha. SK Menteri Kehutanan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Bukit Punggur (Unit III) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan. KPHP Model Bukit Punggur adalah penting karena luasan hutannya adalah 22% dari luasan tutupan hutan di Kabupaten Way Kanan. Selain itu, di wilayah KPHP Model Bukit Punggur berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

1

Tulang Bawang yang fungsi ekologinya harus terus dipertahankan karena berfungsi dalam pengairan atau penyediaan air bersih. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan pada tingkat tapak dilakukan oleh KPH termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang izin. KPH menjadi pusat kendali pengelolaan sumberdaya hutan dan menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai izin

dan/atau

dikelola

sendiri

pemanfaatannya,

melalui

kegiatan

yang

direncanakan dan dijalankan sendiri. Apabila peran KPH dapat dilakukan dengan baik, maka KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan hutan lestari. Di

lapangan,

KPH

mempunyai

peran

yang

strategis

dalam

pembangunan kehutanan sehingga diperlukan rencana pengelolaan yang berisi program prioritas menuju pengelolaan hutan yang lestari di wilayah KPHP Model Bukit Punggur, serta menjadi acuan dalam menyusun rencana pengelolaan jangka pendek dan rencana-rencana teknis lainnya. Oleh karena itu, dirasa penting untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Bukit Punggur Tahun 2015 – 2024. B. Tujuan Pengelolaan Tujuan penyusunan RPHJP KPHP Model Bukit Punggur adalah: 1. Menyediakan dokumen RPHJP KPHP Model Bukit Punggur yang realistis dengan mempertimbangkan keberadaan perijinan, mempertimbangkan peran KPHP Model Bukit Punggur dalam penyelamatan DAS Tulang Bawang dan mempertimbangkan dinamika sosial serta kontribusi pembangunan wilayah Kabupaten Way Kanan. 2. Menyusun desain, strategi dan arah tindak pengelolaan hutan lestari, pengelolaan sosial dan pengelolaan usaha berbasis kerjasama dengan masyarakat dan pemegang ijin. Secara khusus, tujuan pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur adalah mewujudkan rencana pengelolaan hutan yang menjadi acuan KPH dalam pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial secara optimal dan berkelanjutan.


2

C. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dari penyusunan RPHJP KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024 ini adalah : 1. Tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka panjang pada wilayah KPHP Model Bukit Punggur tahun 2015-2024. 2. Terumuskannya visi, misi dan tujuan spesifik dalam pengembangan konsep KPHP Model Bukit Punggur 10 tahun ke depan. 3. Peruntukan lahan di wilayah KPHP Model Bukit Punggur sesuai fungsinya, yaitu fungsi Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) melalui peningkatan presentase penutupan vegetasi hutan serta peningkatan nilai Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 4. Menguatnya

kelembagaan

masyarakat

penggarap

yang

mampu

melaksanakan usaha ekonomi. 5. Meningkatnya pemanfaatan HHK, HHBK dan jasa lingkungan dalam mendukung revitalisasi hutan dan optimalisasi pemanfaatan hutan. 6. Meningkatnya kerjasama parapihak dalam pengelolaan, perlindungan, dan pengamanan hutan serta pemasaran hasil hutan. D. Ruang Lingkup Penyusunan RPHJP KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024 ditetapkan untuk jangka sepuluh tahun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah. RPHJP ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek yang selanjutnya akan diwujudkan kembali dalam bentuk strategi pengelolaan yang memuat program-program dan usulan kegiatan operasional. Ruang lingkup penyusunan RPHJP KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024, meliputi: 1. Pendahuluan, berisi: latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan batasan pengertian. 2. Deskripsi Kawasan KPHP Model Bukit Punggur, yang terdiri dari: Risalah wilayah KPH; Potensi wilayah KPH; Sosial budaya; Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; Posisi areal kerja dalam tata ruang wilayah dan pembanguna daerah; serta Isu strategis, kendala dan permasalahan. 3. Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, menguraikan tentang : Pernyataan visi; Pernyataan misi; dan Pernyataan tujuan.


3

4. Analisis dan Proyeksi, meliputi: Analisa data dan informasi yg saat ini tersedia; dan Proyeksi kondisi wilayah KPHP di masa datang. 5. Rencana Kegiatan Strategis selama Jangka Waktu Rencana Pengelolaan, terdiri atas: Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan; Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu; Pemberdayaan masyarakat; Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal berijin; Rehabilitasi pada areal kerja di luar ijin; Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal berijin; Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam; Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin; Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait; Rencana penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM; Penyediaan pendanaan; Pengembangan database;

Rencana

rasionalisasi

wilayah

kelola;

Review

rencana

pengelolaan; dan Pengembangan investasi. 6. Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pengendalian,

memuat:

bagaimana

pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara internal oleh KPH dan eksternal terhadap KPH. 7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan memuat: upaya pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan KPH. 8. Penutup dan Lampiran meliputi: Lampiran matrik hubungan visi dan misi dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHP Model Bukit Punggur; Lampiran rencana kegiatan dan sub kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang KPHP Model Bukit Punggur periode 2015– 2024; Peta-peta yang terkait, yaitu: Peta Wilayah KPHP; Peta Penutupan Lahan; Peta DAS; Peta Sebaran Potensi Wilayah KPHP; dan Peta Aksesibilitas; Peta Tata Hutan berupa zona/blok/petak; Peta Penggunaan Lahan; Peta Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; Peta Tanah; Peta Iklim; Peta Geologi; dan Peta Wilayah Tertentu.


4

E. Batasan Pengertian 1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberdayaannya sebagai hutan tetap. 3. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). 4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 5. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 7. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual orgasnisasi KPH di tingkat tapak. 8. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan Hutan Lindung. 9. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan Hutan Produksi. 10. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

5

11. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. 12. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang selanjutnya disebut RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 13. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 14. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP. 15. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. 16. Blok Pemanfaatan direncanakan

untuk

adalah blok yang difungsikan sebagai areal yang pemanfaatan

terbatas

sesuaidengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan pemanfatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi Hutan Lindung (HL). 17. Blok Inti adalah blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan. 18. Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (HHK-HT) adalah blok yang telah ada ijin pemanfaatan HHK-HT dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HT sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. 19. Blok Pemberdayaan pemberdayaan

Masyarakat adalah blok yang telah ada upaya

masyarakat

(a.l:

Hutan

Kemasyarakatan/HKm,

Hutan

Desa/HD, Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan.


6

20. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 21. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama. 22. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 23. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya. 24. Visi adalah pernyataan tentang pandangan jauh ke depan mengenai usaha atau bisnis yang akan dimulai, apa saja tujuannya dan apa yang akan dicapai ke depannya nanti. 25. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkan visi. 26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. 28. Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) adalah salah satu metode analisa yang didasarkan pada kajian tehadap lingkungan internal yaitu aspek kekuatan (strength), dan kelemahan (weaknesses), serta terhadap lingkungan eksternal yaitu aspek peluang (opportunities), dan ancaman (threats) untuk pengambilan keputusan. 29. Strengths (kekuatan) adalah kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi yang merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. 30. Weakness (kelemahan) adalah

kondisi kelemahan yang terdapat dalam

organisasi yang merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. 31. Opportunities (peluang) adalah

kondisi peluang berkembang di masa

datang yang terjadi dari luar organisasi itu sendiri. 32. Threats (ancaman) adalah kondisi yang mengancam dari luar yang dapat mengganggu organisasi itu sendiri.


7

33. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan suatu alat yang berisi kerangka dasar bagi upaya pengalokasian ruang berdasarkan fungsi, struktur dan hirarki ruang, serta sebagai pengendalian pemanfaatan ruang. 34. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 35. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. 36. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 37. Inventarisasi hutan pada wilayah KPHP adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan dan lingkungan secara lengkap. 38. Penutupan vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. 39. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien. 40. Rehabilitasi

Hutan

dan

Lahan

adalah

upaya

untuk

memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 41. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. 42. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit. 43. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.


8

44. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 45. Pemanfaatan

Hasil

Hutan

Bukan

Kayu

adalah

kegiatan

untuk

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 46. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. 47. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 48. Pemanfaatan Ekowisata adalah salah satu kegiatan parawisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan ekonomi sosial budaya masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. 49. Pemberdayaan Masyarakat adalah

proses

pembangunan

di mana

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dengan berpartisipasi secara aktif.


9

II. DESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah KPHP Model Bukit Punggur 1. Letak Wilayah KPHP Model Bukit Punggur secara administratif terletak di 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Way Tuba. KPHP Model Bukit Punggur mengelola 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu: 1) KHP Rebang Register 42 yang terletak di Kecamatan Blambangan

Umpu

dan

Kecamatan

Negeri

Agung,

pada

koordinat

04° 24’ 11,36” - 04° 35’ 16,21” LS dan 105° 31’ 58,30” - 104° 37’ 25,90” BT dan 2) KHP Giham Tahmi yang terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Rebang Tangkas dan Kecamatan Way Tuba; pada koordinat 04° 26’ 00” - 04° 38’ 30” LS dan 104° 19’ 30” - 104° 28’ 45” BT. Selain itu, KPHP Model Bukit Punggur juga mengelola 2 (dua) Kawasan Hutan Lindung (KHL) yaitu: 1) KHL Bukit Punggur Register 24 yang terletak di Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Rebang Tangkas, pada koordinat 04° 42’ 25,95” - 04° 57’ 09,72” LS dan 104° 19’ 07,00” - 104° 32’ 34,00” BT dan 2) KHL Saka Register 41 yang terletak di Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Rebang Tangkas, pada koordinat 04° 31’ 37,03” - 4° 35’ 12,16” LS dan 104° 20’ 00,00” - 104° 22’ 16,02” BT. 2. Luas Luas KPHP Model Bukit Punggur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 adalah ± 47.755,25 ha, meliputi: KHP Rebang Register 42, KHP Giham Tahmi, KHL Bukit Punggur Register 24 dan KHL Saka Register 41, dengan rincian sebagaimana Tabel 1.


10

Tabel 1. Luas KHP dan KHL yang Dikelola KPHP Model Bukit Punggur (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000) No.

KHP/KHL/Register

Luas (Ha)

1.

KHP Rebang / Register 42

13.151,50

2

KHP Giham Tahmi / Non Register

12.655,95

3.

KHL Bukit Punggur / Register 24

20.831,00

4.

KHL Saka / Register 41

1.116,80

Jumlah Total

47.755,25

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan, 2013

Sedangkan luas KPHP Model Bukit Punggur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 439/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 adalah ± 41.126 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ±19.131 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas ±21.995 Ha. Namun, dari hasil analisis spasial dari BPKH Wilayah II Palembang luas KPHP Model Bukit Punggur adalah ±45.075,34 Ha, yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan RPHJP KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024. Perbedaan luas ini terjadi karena perbedaan batas administrasi yang digunakan pada saat penetapan wilayah KPHP Model Bukit Punggur dengan batas administrasi yang digunakan oleh BPKH Wilayah II Palembang pada saat analisis data parsial. 3. Batas Wilayah KPHP Model Bukit Punggur Batas-batas wilayah KPHP Model Bukit Punggur adalah sebagai berikut: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Oku

Selatan, Provinsi

Sumatera Selatan d. Sebelah

timur berbatasan

dengan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi

Lampung Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

11

Informasi mengenai letak, luas dan batas wilayah KPHP Model Bukit Punggur lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Peta Wilayah KPHP Model Bukit Punggur.

4. Pembagian Blok Pembagian blok di KPHP Model Bukit Punggur berdasarkan tata hutan yang dilaksanakan oleh BPKH Wilayah II Palembang, disesuaikan dengan fungsi kawasan, bisofisik, potensi sumber daya alam, keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. a. Fungsi Kawasan Wilayah KPHP Model Bukit Punggur meliputi 2 (dua) KHP yaitu: KHP Rebang Register 42 dan KHP Giham Tahmi. Selain itu, KPHP Model Bukit Punggur juga terdiri 2 (dua) KHL, yaitu: KHL Bukit Punggur Register 24 dan KHL Saka Register 4. Wilayah KPHP Model Bukit Punggur dibagi ke dalam 3 (tiga) Resort Pengelolaan Hutan (RPH) berdasarkan register, wilayah berizin, dan wilayah administrasi yang merupakan suatu kesatuan unit yang utuh, yaitu: 1) RPH 1: Register 24 Bukit Punggur yang merupakan wilayah HL (terdapat 10 Gapoktan pemegang izin pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan/ IUP-HKm) 2) RPH 2: Register 42 Rebang yang merupakan wilayah HP, izin PT. Inhutani V Unit Lampung 3) RPH 3: Register 41 Saka yang merupakan wilayah HL dan Register Giham Tahmi yang merupakan wilayah HP, izin PT. Alindo Embryo Agro. b. Biofisik Iklim di wilayah Model KPHP Bukit Punggur berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson, kelompok KHL Register 41 Saka dan kelompok KHP Giham Tahmi serta kelompok KHP Register 42 Rebang termasuk dalam katagori

iklim

type

B

dengan

jumlah

rata-rata

curah

hujan

2.000 – 2.500 mm/tahun dengan temperatur rata-rata 35˚ C. Untuk kelompok KHL Register 24 Bukit Punggur termasuk dalam katagori iklim type B dengan jumlah rata-rata curah hujan 3.500 – 4.000 mm/tahun dengan temperatur rata-rata 30˚ C.


12

Wilayah KPHP Model Bukit Punggur secara umum dikelompokkan ke dalam bentuk wilayah: 1) Datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0-15%, mencakup luasan kurang lebih 73,9%; 2) Bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan lereng 15-25%, memiliki sebaran kurang lebih 20,2%; dan 3) Berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25 – >40%, memiliki sebaran kurang lebih 5,9%. Ketinggian

lereng-lereng

curam

atau

terjal

bervariasi

450 - 1.700 meter dari permukaan laut dan untuk datar sampai bergelombang dengan ketinggian bervariasi 85 – 450 meter dari permukaan laut. Di dalam dan sekitar kawasan KPHP Model Bukit Punggur terdapat sungai-sungai, diantaranya berada di KHL Register 41 Saka, yakni: Way Pilaliut, Way Tebeng, Way Pilamasin dan Way Giham, serta beberapa sungai kecil lainnya. Sungai-sungai

yang

berada di KHP Giham Tahmi

adalah Way Pilaliut, Way tebeng, Way Pilamasin dan Way Giham serta beberapa sungai-sungai kecil lainnya. Sungai-sungai yang berada

di

KHP Register 42 Rebang adalah Way Umpu, Way Pilaliut, Way Tebeng, Way

Pilamasin dan Way Giham serta beberapa

sungai-sungai

kecil

lainnya. Sungai-sungai yang berada di bagian utara KHL Register 24 Bukit Punggur adalah anak/anak cabang sungai Way Tahmi, seperti: Way Nang Hui, Way Kiri, Way Kasui, Way Tangkas, Way Damar Bandung, Way Tahmi Lumut, Way Tahmi Renik, Way Cahya Negri dan beberapa sungai-sungai kecil lainnya. Di bagian selatan, terdapat anak/anak cabang sangai Way Umpu diantaranya: Way Menanga Siamang, Way Ketapang, Way Rebang, Way Benatan, Way Basungan, Way Batu Api Ulu, Way Batu Api Ilir, Way Cangkah Kanan, Way Gambir, Way Menangan Jaya, Way Pakuan serta sungai-sungai kecil lainnya. Selain itu, juga terdapat anak/anak cabang sungai

Way

Besai diantaranya: Way Neki dan Way Nanasan serta

beberapa sungai-sungai kecil lainnya. Jenis tanah yang dominan di wilayah KPHP Model Bukit Punggur berdasarkan Peta Ikhtisar Geologi Sumatera Bagian Selatan skala 1:1.000.000 Tahun 1970 dari Lembaga Penelitian Tanah Bogor dan Peta Tanah Eksplorasi Sumatera Bagian Selatan Skala 1:1.000.000 tahun 1964 dari Lembaga Penelitian Tanah Bogor, susunan geologi KHL Register 41 Saka termasuk dalam batuan beku tersier bahan andesit tua dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

13

breaksi dan tufa serta propisit andesit. Jenis tanah dalam kawasan hutan ini termasuk ke dalam jenis tanah latosol merah kuning dengan bahan induk komplek tufa dan batuan kukuh intermedier. Susunan geologi KHP Giham Tahmi termasuk dalam batuan beku tersier bahan

andesit tua dengan breaksi dan tufa serta propisit

andesit. Jenis tanah dalam kawasan hutan ini termasuk ke dalam jenis tanah latosol merah kuning dengan bahan induk komplek tufa dan batuan kukuh intermedier. Susunan geologi KHP Register 42 Rebang batuan beku tersier bahan

termasuk dalam

andesit tua dengan breaksi dan tufa serta

propisit andesit. Jenis tanah dalam kawasan hutan ini termasuk ke dalam jenis tanah podsolik coklat kekuningan dan podsolik merah kekuningan dengan bahan induk sedimen tufa masam serta podsolik coklat dengan bahan induk sedimen masam. Sedangkan susunan geologi

KHL Register

24

Bukit Punggur

termasuk dalam batuan beku tersier bahan andesit tua dengan breaksi dan tufa serta propisit andesit. Jenis tanah dalam kawasan hutan ini termasuk ke dalam jenis tanah latosol merah kuning dengan bahan induk komplek tufa dan batuan kukuh intermedier. Informasi mengenai kondisi biofisik KPHP Model Bukit Punggur dapat dilihat pada Lampiran 2. Peta Iklim KPHP Model Bukit Punggur, Lampiran 3. Peta Kemiringan Lereng KPHP Model Bukit Punggur, Lampiran 4. Peta Tanah KPHP Model Bukit Punggur, Lampiran 5. Peta Geologi KPHP Model Bukit Punggur dan Lampiran 6. Peta Daerah Aliran Sungai KPHP Model Bukit Punggur. c. Potensi Sumberdaya Alam Wilayah kelola KPHP Model Bukit Punggur yang meliputi 2 (dua) KHP, yaitu: KHP Rebang Register 42 dan KHP Giham Tahmi dan 2 (dua) KHL, yaitu: KHL Bukit Punggur Register 24 dan KHL Saka Register 41, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi. Secara umum, dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu: potensi kayu, non kayu, serta potensi jasa lingkungan dan wisata alam. Berdasarkan hasil pengolahan data hasil survei inventarisasi hutan di wilayah KPHP Model Bukit Punggur, bahwa di lokasi tersebut secara umum masih berhutan dengan kerapatan sedang Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

14

sampai rapat dan cukup merata serta menunjukan potensi yang cukup baik/tinggi, dimana potensi di areal yang disurvei tersebut diperoleh jumlah batang sebanyak 67,22 batang/ha dan volume sebesar 50,85m³/ha (jumlah batang dan volume seluruh jenis pohon mulai dari diameter 20 cm up). Pada KHP Rebang Register 42, potensi kayu terdiri dari karet (Hevea brasiliensis) dan mangium (Acacia mangium) yang berada di areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani V Unit Lampung. Saat ini, KPHP Model Bukit Punggur telah berupaya mendorong dan memfasilitasi PT. Inhutani V Unit Lampung untuk bekerjasama dalam kemitraan pengelolaan kawasan KHP Rebang Register 42 dengan masyarakat, koperasi dan pihak lain. KHP Giham Tahmi terdapat potensi tanaman hasil kegiatan GNRHL Tahun 2003 seluas 1.300 Ha, Tahun 2004 seluas tanaman

2.000

Ha dan Tahun 2007 seluas 500 Ha dengan jenis

mangium dan karet yang dikelola dan dilaksanakan melalui

Kelompok Tani Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu. Di KHL Bukit Punggur Register 24 terdapat potensi tanaman yang didominasi oleh (Litsea

jenis

firmaho),

(Beilschilda sp.),

marawan

tenam benda

(Shorea

(Hopea mangarawan), Medang platicloda

V.Sb),

cempaka

(Arthocaprus sp.), bungur (Lagerstroemia spp.)

puspa (Schima spp.), rasamala (Altingia excelsa), rotan (Calamus sp.), anggrek hutan dan paku-pakuan. Di KHL Saka Register 41 terdapat potensi tanaman marawan (Hopea

mangarawan),

(Shorea

platicloda

medang

V.Sb),

benda

(Litsea

firmaho),

(Arthocaprus

(Lagerstroemia spp.), rasamala (Altingia excelsa),

tenam

sp.),

bungur

paku-pakuan dan

semak belukar antara lain kirinyuh (Eupathorium pubescens), harendong (Melastoma

malabathricum),

kiara

(Fiscus

sp.),

alang-alang

(Impratacylindrica), dan siliara (Lantana camara). Selain potensi kayu, terdapat juga potensi non kayu yaitu lebah madu, biji kopi, bambu, getah karet, buah-buahan, serai wangi, jahe, gula aren dan lain-lain. Sedangkan potensi jasa lingkungan dan wisata alam terdapat pada areal KPHP Model Bukit Punggur memiliki potensi keindahan dan panorama alam yang potensial untuk dikembangkan. Sejumlah lokasi eksotis yang Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

15

sangat menarik, antara lain: air terjun Putri Malu di KHL Bukit Punggur Register 24, sumber air panas/belerang Vilamasin di KHL Saka, arung jeram Sungai Way Umpu, Way Besai di KHL Bukit Punggur Register 24 dan Way Tahmi di KHP Giham Tahmi, dan wisata buah durian di KHL Bukit Punggur Register 24 serta potensi air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sumber air mineral. d. Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Model Bukit Punggur sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani termasuk sub sektor perikanan dan peternakan. Pertanian lahan kering didominasi oleh jenis tanaman karet, pala, singkong dan berapa jenis tanaman lainnya. Etnis penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Model Bukit Punggur bervariasi meliputi suku Lampung, Jawa, Bali, Sunda, Semendo, dan Ogan. e. Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan Pada RPH 1 di Register 24 Bukit Punggur terdapat 10 (sepuluh) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah memiliki izin. Tanaman yang dibudidayakan oleh kelompok tani tersebut adalah karet dan kebun campuran yaitu kopi dan tanaman MPTS, yaitu buah buahan diantaranya: durian, petai, jengkol, kemiri, cempedak, nangka, pinang dan aren, serta kayu-kayuan lainnya sebagai naungan tanaman kopi. Pada RPH 2 di Register 42 Rebang terdapat perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), yaitu PT. Inhutani V Unit Lampung yang memperoleh kepastian pengelolaan areal kerja di wilayah KPHP Model Bukit Punggur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 398/Kpts-II/1996 tanggal 31 Juli 1996 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 untuk areal seluas 12.727 Ha.Tanaman yang diusahakan PT. Inhutani V Unit Lampung meliputi tanaman pokok yang terdiri atas mangium (Acacia mangium) dan karet (Hevea brasiliensis). Pada RPH 3 di KHP Giham Tahmi, terdapat perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, yaitu PT. Alindo Embryo Agro yang memperoleh IUPHHK-HTI Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

16

pada KHP Giham Tahmi sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 603/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 seluas 6.925 Ha. Tanaman yang diusahakan PT. Alindo Embryo Agro meliputi tanaman pokok jenis karet (Hevea brasiliensis). Namun, saat ini PT. Alindo Embryo Agro tidak ada aktivitas lagi karena adanya konflik dengan masyarakat pengggarap KHP Giham Tahmi. Sedangkan pada KHL Register 41 Bukit Saka sampai dengan saat ini tidak ada izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan. f. Penggunaan Kawasan Hutan Pada KPHP Model Bukit Punggur terdapat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan yaitu : 1. Pembangunan Bendungan Saluran Suplesi oleh Balai Besar Way Sekampung – Mesuji yang dilaksanakan PT. Adikarya seluas 5 ha di Way Besai RPH 1 KHL Bukit Punggur Register 24. 2. Rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) – Besai 2 seluas 35 ha di Way Besai KHL Bukit Punggur Register 24. 3. Rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Way Besai KHL Bukit Punggur Register 24.

Dengan mempertimbangkan fungsi kawasan, bisofisik, potensi sumber daya alam, keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang telah diuraikan di atas, hasil tata hutan yang telah dilaksanakan BPKH Wilayah II Palembang membagi wilayah KPHP Model Bukit Punggur menjadi 4 blok, yaitu: a) Blok HP Pemanfaatan seluas ±19.863,23 ha, b) Blok HP Pemberdayaan seluas ±2.633,14 ha, c) Blok HL Inti seluas ±6.100,19 ha dan d) Blok HL Pemanfaatan seluas ±16.478,80 ha. Wilayah Tertentu KPHP Model Bukit Punggur seluas ±7.277,91 ha yang berada pada Blok HP Pemberdayaan seluas ±2.633,14 ha, dan pada Blok HL Pemanfaatan seluas ±4.644,77 ha. Pembagian blok di KPHP Model Bukit Punggur secara rinci sebagaimana Tabel 2.


17

Tabel 2. Pembagian Blok KPHP Model Bukit Punggur No. 1. 2.

3. 4.

Fungsi Kawasan Hutan KHP Rebang Register 42 KHP Giham Tahmi KHL Saka Register 41 KHL Bukit Punggur Register 24

Blok (Zonasi)

Jumlah Petak

HP Pemanfaatan HHK-HT HP Pemanfaatan HHK-HT HP Pemberdayaan HL Pemanfaatan

14

5

1.099,58 Wilayah Tertentu

HL Inti

20

6.100,19

HL Pemanfaatan

38

HL Pemanfaatan

12

Jumlah

26

115

Luas (Ha)

Keterangan

12.892,27 Areal IUPHHK-HT PT. Inhutani V 6.970,95 Areal IUPHHK-HT PT. Alindo Embrio Agro 2.633,14 Wilayah Tertentu

11.834,03 Areal HKm 3.545,19 Wilayah Tertentu 45.075,34

Informasi mengenai pembagian blok KPHP Model Bukit Punggur lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 7. Peta Tata Hutan KPHP Model Bukit Punggur (Lembar 1 dan 2). Sedangkan informasi mengenai wilayah tertentu selengkapnya sebagaimana Lampiran 8. Peta Wilayah Tertentu KPHP Model Bukit Punggur. 5. Aksesibilitas Kawasan Wilayah KPHP Model Bukit Punggur dapat dicapai dari Kota Bandar Lampung ke Kantor KPHP Bukit Punggur di Blambangan Umpu menggunakan jalur darat sejauh ± 210 Km yang ditempuh selama ±5 jam. Perjalanan dari Kota Bandar menuju Bandar Jaya berjarak ±55 Km. Perjalanan dilanjutkan menuju Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara dengan jarak tempuh ±61 Km. Dari Kota Bumi dilanjutkan menuju Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dengan jarak tempuh ±94 km. Dari Kantor KPHP Model Bukit Punggur menuju wilayah izin PT. Inhutani V Register 42 KHP Rebang sejauh ±30 Km, menuju KHP Giham Tahmi sejauh

±8 km, menuju Register 41 KHL Saka sejauh

±45 Km dan menuju Register 24 KHL Bukit Punggur sejauh ±65 Km. Informasi aksesibilitas menuju ke Kantor KPHP Bukit Punggur disajikan pada Tabel 3.


18

Tabel 3. Aksesibilitas Menuju KPHP Model Bukit Punggur dari Kota Bandar Lampung No

Rute

Jarak (Km)

Waktu Tempuh

Jenis Sarana Perhubungan

1

Bandar Lampung – Bandar Jaya

55

Bus Umum/Mobil

2 Jam

2

Bandar Jaya – Kota Bumi

61

Bus Umum/Mobil

1 Jam

3

Kota Bumi - Blambangan Umpu

94

Mobil/Angkutan Lokal

1,5 Jam

Blambangan Umpu – Kantor KPHP 25 Mobil/Bus Umum/Angkutan Lokal Bukit Punggur Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan, 2013 4

30 Menit

Sarana transportasi di sekitar KPHP Model Bukit Punggur sudah cukup memadai, sebagian besar jalan-jalan yang menghubungkan kawasan hutan pada KPHP Model Bukit Punggur tersebut berupa jalan aspal dan tanah padat yang lebar dan dapat dilalui oleh berbagai kendaraan darat seperti truk, mobil, sepeda motor, sepeda dan gerobak. Informasi mengenai aksesibilitas KPHP Model Bukit Punggur lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 9. Peta Aksesibilitas KPHP Model Bukit Punggur. 6. Sejarah Wilayah KPHP Model Bukit Punggur Penunjukan KHL Register 24 Bukit Punggur, KHL Register 41 Saka, KHP Register 42 Rebang dan KHP Giham Tahmi berdasarkan pada Besluit Resident Lampung Distrik Nomor 307 Resident Lampung Distrik Nomor 32 Resident Lampung Distrik Nomor 645

tanggal tanggal tanggal

31 19

Maret

1941; Besluit

Januari

1938; Besluit

10

Oktober

1939 dan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 tentang

Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Dati

I

Lampung serta

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung seluas ± 1.004.735 Ha. Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Lampung didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 dengan luas ±518.913 ha yang terdiri dari 9 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) seluas ± 277.690 ha dan 7 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seluas ±241.223 ha, termasuk di dalamnya KPHP Model Bukit Punggur.


19

Penetapan KPHP Model Bukit Punggur sesuai dengan Surat Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK.439/Menhut-II/2012

tanggal

9 Agustus 2012 tentang Penetapan Wilayah KPHP Model Bukit Punggur (Unit III) yang terletak di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dengan luas ±41.126 ha. Pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur berada pada UPT KPH Bukit Punggur sesuai Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Pembentukan, Organisasi

UPT KPH Bukit

Punggur (Unit III) pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan. Namun, dari hasil analisis data parsial dari BPKH Wilayah II Palembang luas KPHP Model Bukit Punggur seluas ±45.075 ha. Perbedaan luas ini terjadi karena perbedaan batas administrasi yang digunakan pada saat penetapan wilayah KPHP Model Bukit Punggur dengan batas administrasi yang digunakan oleh BPKH Wilayah II Palembang pada saat analisis data parsial. B. Potensi Wilayah KPHP Model Bukit Punggur 1. Penutupan Vegetasi a. KHL Register 24 Bukit Punggur Sebagian besar

arealnya telah

KHL Register 24 Bukit Punggur

dirambah oleh masyarakat peladang maupun masyarakat sekitar hutan sejak puluhan tahun yang lalu. Meskipun areal tersebut sudah dinyatakan kosong dari

perambah

Transmigrasi.

pada

Namun, pada

tahuin era

1991 – 1995

reformasi

ini

dengan

Program

masyarakat

kembali

menduduki, mengolah atau memanfaatkan hutan sebelum adanya izin resmi dari instansi terkait, apalagi setelah masyarakat di dalam atau sekitar hutan mendengar peraturan dari pemerintah yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677 Tahun 1998 tentang Hutan

Kemasyarakatan

kembali untuk

(HKm)

menggarap

yang

merasa bahwa diperbolehkan

areal kawasan hutan

tersebut. Sehingga

pembukaan areal hutan untuk menanam tanaman perkebunan, tanaman pertanian dan bahkan membuat gubuk/pemukiman untuk kepentingan tempat tinggal sementara sudah nampak terlihat. Pada areal yang masih berhutan, jenis-jenis (Hopea (Shorea

mangarawan),

tumbuhan medang

platicloda V.Sb.)

didominasi oleh (Litsea

cempaka

jenis

marawan

firmaho),

tenam

(Beilschilda

sp.),


benda 20

(Arthocaprus sp.), bungur (Lagerstroemia spp.), puspa (Schima spp.), rasamala (Altingia excelsa), rotan (Calamus sp.), anggrek hutan dan paku-pakuan. b. KHL Register 41 Saka KHL Register 41 Saka telah terokupasi, hal ini terlihat dilapangan bahwa

kondisi

perladangan,

kawasan

kebun

kopi,

yang tegalan

sebagian yang

besar berupa

kesemuanya

belukar,

masih

tetap

digarap oleh penduduk setempat. Pada areal yang masih berhutan jenisjenis

tumbuhan

terdiri

dari

marawan

(Hopea mangarawan), medang

(Litsea firmaho), tenam (Shorea platicloda V.Sb.),

benda (Arthocaprus

sp.), bungur (Lagerstroemia spp.), rasamala (Altingia excelsa), pakuan dan

semak belukar

antara

lain

kirinyuh

paku-

(Eupathorium

pubescens), harendong (Melastoma malabathricum), kiara (Fiscus sp.), alang-alang (Impratacylindrica), siliara (Lantana camara). c. KHP Register 42 Rebang Pada

saat

ini, KHP Register 42 Rebang dikelola oleh

PT. Inhutani V Unit Lampung, namun kenyataan di lapangan sedikit sekali ditemui hutan tanaman, lebih banyak dijumpai tanaman karet, singkong dan sawit. Saat ini, PT. Inhutani V Unit Lampung yang telah menerapkan pola kemitraan dalam rangka merangkul masyarakat penggarap areal izin PT. Inhutani V Unit Lampung. d. KHP Giham Tahmi Kondisi lahan KHP Giham Tahmi sebagian besar berupa tanah kosong dan vegetasi padang alang-alang serta semak belukar. Terdapat tanaman rehabilitasi lahan melalui Proyek GNRHL Tahun 2003 seluas 1.300 Ha, Tahun 2004 seluas 2.000 Ha dan Tahun 2007 seluas 500 Ha dengan jenis tanaman Akasia mangium yang dikelola dan dilaksanakan melalui

Kelompok Tani

Kampung

Gunung

Sangkaran

Kecamatan

Blambangan Umpu. Informasi mengenai penutupan vegetasi KPHP Model Bukit Punggur lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 10. Peta Penutupan Lahan KPHP Model Bukit Punggur.


21

2. Potensi Kayu Berdasarkan hasil inventarisasi potensi sumber daya hutan oleh BPKH Wilayah II Palembang pada tahun 2013, diketahui potensi kayu di wilayah KPHP Model Bukit Punggur, dengan jumlah jenis kayu yang ada sebanyak 51 jenis, yang dapat dikelompokkan berdasarkan kelas komersil, sebagai berikut: a. Kelas Komersil Satu, terdapat 2 jenis yaitu: medang dan cempaka dengan jumlah batang 8,44 batang/ha dan volume sebesar 8,1 m³/ha. b. Kelas Komersil Dua, terdapat 3 jenis yaitu: meranti, menggris dan mentru dengan jumlah batang 10,11 batang/ha dan volume sebesar 7,93 m³/ha. c. Kelas Komersil Tiga, terdapat kayu pasang dan kayu lainnya dengan jumlah batang 7,56 batang/ha dengan volume sebesar 5,76 m³/ha.

Gambar 1. Potensi Kayu pada RPH 1 Reg. 24 Bukit Punggur

Potensi kayu pada tingkatan pemudaan adalah sebagai berikut : a. Tingkat semai (seedling) terdapat 34 jenis, jumlah batang seluruh jenis 391 batang atau 8.647 batang/ha yang didominasi oleh jenis meranti dengan jumlah 1.156 batang/ha atau 13,30 %, pasang dengan jumlah 911 batang/ha atau 10,49%, medang dengan jumlah 956 batang/ha atau 11,00%, kongkil dengan jumlah 511 batang/ha atau 5,88 %, menggris dengan jumlah 378 batang/ha atau 4,35% dan serian dengan jumlah 444 batang/ha atau 5,12%. b. Tingkat pancang (sapling) terdapat 40 jenis, jumlah batang seluruh jenis 442 batang atau sebanyak 2.443,34 batang/ha yang didominasi oleh jenis meranti dengan jumlah 254 batang/ha atau 10,41%, pasang dengan jumlah 221 batang/ha atau 9,05%, medang dengan jumlah 171 batang/ha atau Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

22

7,01%, menggris dengan jumlah 138 batang/ha atau 5,66%, kongkil dengan jumlah 100 batang/ha atau 4,07 % dan Tutup dengan jumlah 100 batang/ha atau 4,07%. c. Tingkat tiang (poles) terdapat 54 jenis, jumlah batang seluruh jenis 520 batang atau sebanyak 460 batang/ha yang didominasi oleh jenis akasia dengan jumlah 53,98 batang/ha atau 11,73%, pasang dengan jumlah 47,79 batang/ha atau 10,38 %, medang dengan jumlah 48,67 batang/ha atau 10,58%, meranti dengan jumlah 28,32 batang/ha atau 6,15%, petaian dengan jumlah 23,01 batang/ha atau 5,00% dan iwil-iwil dengan jumlah 5,31 batang/ha atau 1,15%. 3. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Belum ada survey khusus tentang potensi hasil hutan bukan kayu dalam wilayah kelola KPHP Model Bukit Punggur, akan tetapi sebagai gambaran dipakai data potensi dari 10 gapoktan HKm yang mengelola luas areal ±11.683 ha. Hasil rerata per hektar dari masing-masing jenis tanaman yang ada pada kedua areal gapoktan yaitu:. a. Jenis Tanaman buah

Penghasil

b. Jenis Tanaman getah c. Jenis Tanaman kayu

Penghasil

1 2 3 4 5 6 7 8

Kopi Kakao Cengkeh Alpukat Mangga Jengkol Durian Petai

1

Karet

1.831.500

Batang

1 2 3 4

Mahoni Cempaka Mindri Jati

5.000 2.000 800 8.000

Batang Batang Batang Batang

Penghasil

19.822.000 91.560 13.920 7.580 6.230 7.550 4.120 6.090

Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang Batang


23

Gambar 2. Potensi HHBK pada RPH 1 Reg. 24 Bukit Punggur

4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka Belum ada data yang pasti mengenai jumlah flora dan fauna, tetapi di dalam wilayah kelola KPHP Model Bukit Punggur terdapat jenis flora yang didominasi oleh jenis kayu-kayuan dan terdapat beberapa jenis anggrek. Sedangkan fauna, belum diketahui jumlah yang pasti tetapi ada beberapa jenis. Berdasarkan informasi

masyarakat sekitar, terdapat beberapa

jenis fauna

dalam kawasan hutan KPHP Model Bukit Punggur yaitu jenis siamang (Symphalangus syndactylus), monyet (Presbytis melalopus), ular (Phyton sp.), burung

elang

(Cervus

(Heliastur

unicolor),

sp.), kijang

burung

beo

(Gracula),

(Muntiacus

rusa

muntjak),

sambar harimau

(Panthera tigris sumatrae), macan akar (Felis bengalensis), beruang madu (Helarctos

malayanus),

tapir

(Tapiorus

indicus),

dan

trenggiling

(Manis javanica).

Gambar 3. Potensi Fauna pada RPH 1 Reg. 24 Bukit Punggur Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

24

5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Wilayah KPHP Model Bukit Punggur mempunyai Iklim tipe B berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951). Data Badan Meteorologi dan Geofikasi Provinsi Lampung Tahun 2013 mengenai curah hujan wilayah KPHP Model Bukit Punggur menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan tahunan berkisar sebesar 2.000–4.000mm/tahun. Curah hujan terendah terjadi pada bulan

September

(2.000

mm)

dan

tertinggi

pada

bulan

Januari

(3.500-4.000 mm). Keadaan iklim tersebut sangat mendukung dikembangkannya potensi lainnya, seperti jasa lingkungan dan wisata alam. Potensi jasa lingkungan dan wisata alam terdapat pada KHL Register 24 Bukit Punggur yaitu Air Terjun Putri Malu dan Arung Jeram Way Besai, serta Gentongan Sumber Air Panas Pilamasin di KHL Register 41 Saka dan Arung Jeram Way Giham.

Gambar 4. Gentongan Sumber Air Panas Vilamasin pada KHL Register 41 Saka

Gambar 5. Air Terjun Putri Malu pada KHL Register 24 Bukit Punggur.


25

Informasi mengenai potensi wilayah KPHP Model Bukit Punggur lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 11. Peta Sebaran Potensi KPHP Model Bukit Punggur. C. Sosial Budaya Penduduk di sekitar kawasan KPHP Model Bukit Punggur memiliki pengaruh yang besar terhadap kelestarian kawasan hutan. Tekanan terhadap lahan kawasan hutan berpotensi ditimbulkan oleh penduduk yang ada di sekitar kawasan tersebut. Data jumlah penduduk di wilayah adminstrasi yang melingkupi dan berbatasan dengan wilayah KPHP Model Bukit Punggur disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Kondisi Kependudukan di Wilayah Administrasi Sekitar KPHP Model Bukit Punggur

1

Banjit

331,60

42.729

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 129

2

Kasui

150,27

30.097

200

3

Rebang Tangkas

207,18

19.933

96

4

Blambangan Umpu

532,9

55.291

104

5

Way Tuba

206,25

20.622

100

6 Negeri Agung 562,98 Sumber: Way Kanan Dalam Angka, 2013

32.926

58

No

Kecamatan

Luas (Km2)

Penduduk (Jiwa)

Penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Model Bukit Punggur sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, berkebun, berternak dan berdagang. Etnis penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Model Bukit Punggur bervariasi meliputi suku Lampung, Jawa, Bali, Sunda, Ogan, Semendo dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan di dalam dan disekitar wilayah kelola KPHP Model Bukit Punggur tidak terdapat masyarakat adat. Desa-desa yang berbatasan merupakan desa baru yang dihuni oleh masyarakat dengan multikultur karena berasal dari berbagai suku. Walaupun tidak melalui inventarisasi yang mendalam, tetapi secara umum dapat diketahui bahwa terdapat 4 suku dominan, yaitu Suku Jawa, Sunda, Semendo dan Lampung. Keempat suku tersebut telah berasimilasi dan bertoleransi satu sama lain dengan baik sehingga dapat hidup berdampingan tanpa konflik.


26

Data yang tersedia sangat terbatas untuk dapat mengetahui kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Survey inventarisasi sosial budaya yang dilakukan tidak memiliki keterwakilan yang cukup. Dari data di atas terlihat bahwa kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kelola KPHP Model Bukit Punggur masih rendah karena tingkat pendidikan yang rendah dan pengelolaan lahan untuk bertani masih secara tradisional. D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pada RPH 1 di Register 24 Bukit Punggur terdapat 10 (sepuluh) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah memiliki izin sebagaimana Tabel 5. Tanaman yang dibudidayakan oleh kelompok tani tersebut adalah karet dan kebun campuran yaitu kopi dan tanaman MPTS, yaitu buah buahan diantaranya: durian, petai, jengkol, kemiri, cempedak, nangka, pinang dan aren, serta kayu-kayuan lainnya sebagai naungan tanaman kopi. Pada RPH 2 di Register 42 Rebang terdapat perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), yaitu PT. Inhutani V Unit Lampung yang memperoleh kepastian pengelolaan areal kerja di wilayah KPHP Model Bukit Punggur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 398/Kpts-II/1996 tanggal 31 Juli 1996 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK. 144/Kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 untuk areal seluas 12.727 Ha.Tanaman yang diusahakan PT. Inhutani V Unit Lampung meliputi tanaman pokok yang terdiri atas mangium (Acacia mangium) dan karet (Hevea brasiliensis). Pada RPH 3 di KHP Giham Tahmi, terdapat perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, yaitu PT. Alindo Embryo Agro yang memperoleh IUPHHK-HTI pada KHP Giham Tahmi sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 603/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 seluas 6.925 Ha. Tanaman yang diusahakan PT. Alindo Embryo Agro meliputi tanaman pokok jenis karet (Hevea brasiliensis). Namun, saat ini PT. Alindo Embryo Agro tidak ada aktivitas lagi karena adanya konflik dengan masyarakat pengggarap KHP Giham Tahmi. Sedangkan pada KHL Register 41 Bukit Saka sampai dengan saat ini tidak ada izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan. Secara lengkap keberadaan izin pemanfaatan hutan pada KPHP Model Bukit Punggur dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

27

Tabel 5. Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan di KPHP Model Bukit Punggur Nama Kelompok/ Pemegang Ijin

Register Adm Hutan

Wilayah Administrasi

2 Jaya Lestari

3 24

4 Menanga Jaya Kec. Banjit

2.

Sumber Rejeki

24

Sumber Sari Kec. Banjit

3.

Jaya Makmur

24

4..

Karya Makmur

24

5.

Mekar Jaya

24

6.

Putri Malu

24

7.

Harapan Jaya

8.

Jumlah Anggota Kelompok (Orang) 5 697

Luas IUP-HKm (Ha)

Nomor dan Tanggal PAK HKm

Nomor dan Tanggal IUP-HKm/ IUPHHK-HTI

6 1.295

7 SK.447/Menhut- II/2011 03-08-2011

543

1.127

SK.256/Menhut- II/2013 19-04-2013

Juku Batu Kec. Banjit

536

1.302

SK.256/Menhut- II/2013 19-04-2013

Tanjung Kurung Kec. Kasui Lebak Peniangan Kec. Rebang Tangkas Juku Batu Kec. Banjit

928

2.103

SK.256/Menhut- II/2013 19-04-2013

670

1.584

SK.256/Menhut- II/2013 19-04-2013

8 SK.B.124/ III.06-WK/ HK/2011 08-11-2011 SK..B.144.a/ III.06-WK/HK/ 2013 17-09-2013 SK..B.144.a/ III.06-WK/HK/ 2013 17-09-2013 SK..B.144.a/ III.06-WK/HK/ 2013 17-09-2013 SK..B.144.a/ III.06-WK/HK/ 2013 17-09-2013

470

1.265

SK.883/Menhut- II/2013 11-12-2013

24

Juku Batu

216

682

SK.883/Menhut- II/2013 11-12-2013

Harapan Makmur

24

Bandar Agung Kec. Banjit

564

1.383

SK.883/Menhut- II/2013 11-12-2013

9.

Panca Tunggal

24

200

369

SK.883/Menhut- II/2013 11-12-2013

10.

Mangga Mulyo

24

350

653

SK.883/Menhut- II/2013 11-12-2013

11.

PT. Inhutani V Unit Lampung

42

Tanjung Harapan Kec. Kasui Talang Mangga Datar Bancong Sinar Gading Kec. Kasui -

-

12.727

-

12

PT. Alindo Embryo Agro

Giham Tahmi

-

6.925

-

No

1.

1

-

SK.8.54/III. 06-WK/HK/ 2014 28-03-2014 SK.8.54/III. 06-WK/HK/ 2014 28-03-2014 SK.8.54/III. 06-WK/HK/ 2014 28-03-2014 SK.8.54/III. 06-WK/HK/ 2014 28-03-2014 SK.8.54/III. 06-WK/HK/ 2014 28-03-2014 SK Menhut No. 398/KptsII/1996 31 Juli 1996 Jo. SK. Menhutbun No. 144/Kpts-II/1999 19 -03-1999 SK. Menhut No. 603/Menhut-II/2009 02-08-2009

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan, 2013

Pada KPHP Model Bukit Punggur terdapat penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan yaitu : 1. Pembangunan

Bendungan

Saluran

Suplesi

oleh

Balai

Besar

Wsay

Sekampung – Mesuji yang dilaksanakan PT. Adikarya seluas 5 ha di Way Besai di RPH 1 KHL Bukit Punggur Register 24 berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 280/Menhut-VII/2012

tanggal 3 Juli 2012 perihal

Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Kanal/Saluran Air an. Bupati Way Kanan seluas 5 ha di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. 2. Rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) – Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

28

Besai 2 seluas 35 ha di Way Besai KHL Bukit Punggur Register 24. 3. Rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Way Besai KHL Bukit Punggur Register 24.

Informasi mengenai keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di KPHP Model Bukit Punggur lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 12. Peta Keberadaan Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan KPHP Model Bukit Punggur dan Lampiran 13. Peta Penggunaan Lahan KPHP Model Bukit Punggur.

E. Posisi Areal Kerja dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Wilayah KPHP Model Bukit Punggur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan dikelompokkan ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Lindung (HL). Berdasarkan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Way Kanan, wilayah yang berbatasan dengan KPHP Model Bukit Punggur direncanakan peruntukannya pertanian

dan

perkebunan.

Dalam

perspektif

tata

sebagai kawasan

ruang

wilayah

dan

pembangunan daerah, hutan mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi lindung, konservasi, dan untuk pendukung kehidupan serta segala ekosistemnya disamping menghasilkan produk kehutanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu. Oleh sebab itu, arahan budidaya untuk kehutanan berdasarkan RTRW Kabupaten Way Kanan adalah pengembangan hasil hutan kayu dan non-kayu. Dalam RTRW Kabupaten Way Kanan disebutkan bahwa HP dan HL yang dirambah untuk fungsi lain diarahkan untuk dikembalikan ke fungsi semula, dengan penghijauan kembali oleh Dinas Kehutanan. Hal ini sesuai dengan tugas dari Dinas Kehutanan untuk dapat mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan hutan, sehingga pengembalian kembali fungsi hutan merupakan suatu keharusan agar tatanan ekosistem dapat terjaga dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka anggaran yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendukung keberhasilan pengembalian HL kepada fungsinya. Dari uraian di atas jelas terlihat adanya benang merah yang menunjukkan relevansi pembangunan daerah dengan pengembangan KPHP Model Bukit Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

29

Punggur. Sistem pengelolaan, sumber daya manusia pengelola, dan keterlibatan para pihak memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan dan pengelolaan hutan dan kelestarian alam. Oleh karena itu, dalam pengelolaan yang dilakukan harus sinergi dengan para pihak terkait termasuk pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan menjalin komunikasi dan kerjasama yang intensif baik antara KPH dengan pemerintah daerah akan memperoleh banyak manfaat untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi masyarakat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, akan mengurangi tekanan terhadap keutuhan kawasan dan kelestarian hutan beserta ekosistemnya. F. Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan Isu strategis, kendala dan permasalahan di KPHP Model Bukit Punggur, antara lain: 1. Penataan/Rekonstruksi Batas Kawasan a. Terdapat perbedaan penafsiran luas kawasan KHP Register 42 Rebang, KHP Giham Tahmi, KHL Register 24 Bukit Punggur dan KHL Register 41 Saka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 439/Menhut-II/2012 tanggal Agustus 2012. Dalam SK. 256/Kpts-II/2000 disebutkan luasan KHP Register 42 Rebang, KHP Giham Tahmi, KHL Register 24 Bukit Punggur dan KHL Register 41 Saka adalah seluas ±47.755,25 ha, sedangkan dalam SK.439/Menhut-II/2012 luasannya adalah ± 41.126 ha. b. Penetapan batas wilayah kerja KPHP Model Bukit Punggur lintas kabupaten sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas. 2. Konservasi Keanekaragaman Hayati a. Belum adanya data dan informasi flora dan fauna langka, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kegiatan inventarisasi untuk kepentingan tersebut. b. Belum tersedianya peta potensi keanekaragaman hayati.


30

3. Perlindungan Kawasan a. Maraknya perambahan kawasan hutan oleh warga sekitar hutan atau warga pendatang untuk keperluan bercocok tanamdalam rangka pemenuhan kebutuhanpribadi. b. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar tentang akibat kerusakan hutan terhadap lingkungan hidup, ekosistem, dan kelestarian alam. c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. d. Klaim masyarakat terhadap lahan izin usaha PT. Alindo Embryo Agro dengan merampas dan bahkan membakar (asset) PT. Alindo Embryo Agro. e. Minimnya sumberdaya manusia (POLHUT), sarana prasarana, dan anggaran pengamanan kawasan. f. Belum terbentuknya masyarakat mitra POLHUT (Pamswakarsa) untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengamanan dan perlindungan kawasan. 4. Pemberdayaan Masyarakat a. Rendahnya

kapasitas

masyarakat

dalam

meningkatkan

kemampuan

ekonomi karena rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tingkat pendidikan akan berpengaruh kepada rendahnya persepsi masyarakat untuk melindungi kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Selain itu juga berpengaurh terhadap tingkat pendapatan (umumnya rendah), dan tingkat ketergantungan kepada hutan tinggi sehingga pemanfaatan lahan di luar kawasan kurang optimal. b. Potensi usaha ekonomi masyarakat lokal Belum tergali secara menyeluruh. c. Pendanaan dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan secara lintas sektoral masih minim. d. Adanya kerjasama antara pemegang izin (PT. Inhutani V Unit Lampung) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam bentuk kerjasama atau kemitraan yang masih belum berjalan optimal. 5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia a. Infrastruktur, sarana, dan prasarana pengelolaan belum memadai. b. Kualitas SDM pengelola KPH masih perlu ditingkatkan c.

Kuantitas SDM pengelola KPH belum sebanding dengan luas kawasan dan konflik yang terjadi.

d. Pendanaan untuk pengelolaan masih minim. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

31

6. PemanfaatanHasil Hutan Kayu/Non Kayu a. Minimnya peran investor untuk mendukung pengembangan hasil hutan non kayu di kawasan KPHP Model Bukit Punggur b. Sarana prasarana dan pendanaan masih minim 7. Penanggulangan Potensi Kebakaran Hutan a. Adanya masyarakat yang merambah kawasan hutan untuk keperluan bercocok tanam yang membuka lahan dengan tebas-bakar (slash and burn). b. Belum ada Satuan Tugas (Satgas) kebakaran, sarana prasarana dan anggaran untuk penanggulangan kebakaran kawasan. c.

Belum tersedia data detail kerawanan kebakaran kawasan.

8. Koordinasi Lintas Sektoral a. Sinkronisasi dan

koordinasi perencanaan program bersama antara

Pemerintah Daerah Kabupaten dan KPHP Model Bukit Punggur masih lemah,

terutama

untuk

program

pembangunan

hutan

termasuk

pemberdayaan masyarakat lokal disekitarnya. b. Pemerintah Daerah Kabupaten belum memberikan perhatian yang semestinya terhadap wilayah kelola yang menjadi domain KPHP Model Bukit Punggur. 9. Kemitraan dan Kolaboratif a. Masih minimnya dukungan pemegang izin dan para pihak terkait dalam kolaborasi pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur. b. Belum

terbangunnya

kesepakatan

dan

mekanisme

kemitraan

dan

kolaborasi pengelolaan kawasan antara pemegang izin dengan para pihak. c.

Adanya potensi kemitraan dan kolaboratif seperti antara PT. Inhutani V Unit Lampung dan PT. Alindo Embryo Agro dengan masyarakat sekitarnya yang menggarap areal kerja PT. Inhutani V Unit Lampung di KHP Register 42 Rebang dan PT. Alindo Embryo Agro di KHP Giham Tahmi dengan program kemitraan partisipatif; antara KPHP Model Bukit Punggur dengan Kelompok Tani Hkm (Gapoktan Hkm) di KHL Register 24 Bukit Punggur dan masyarakat penggarap KHL Register 41 Saka dengan program kemitraan partisipatif yang belum dapat dikembangkan.


32

III.

VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

A. Visi Konsep pembuatan rencana pengelolaan KPH disusun tentunya tidak terlepas dari visi dan misi yang dibangun oleh Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah setempat yang dibangun melalui prinsip-prinsip partisipatif, akuntabilitas, transparansi dan tanggap atau responsive terhadap tuntutan jaman dan masyarakat serta taat pada azas pertanggung jawaban publik. Peran KPHP Model Bukit Punggur sebagai KPH Model di Propinsi Lampung menghendaki adanya visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan KPH yang mampu mengakomodasi semua kepentingan secara terpadu. Konflik kepentingan yang muncul, khususnya dalam menentukan prioritas pembangunan, hendaknya dapat dieliminir karena dapat menghambat pencapaian

tujuan

pembangunan

KPH

model.

Dengan

kondisi

dan

permasalahan kehutanan saat ini, maka tugas-tugas pengelola KPHP Model Bukit

Punggur

pengembangan

dalam

penyelenggaraan

kehidupan

sosial

pengelolaan

ekonomi

dalam

hutan

upaya

lestari

dan

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat menjadi semakin kompleks. Guna menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu dirumuskan visi dan misi pembangunan KPHP Model Bukit Punggur, sehingga terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, sector swasta dan warga Way Kanan untuk bersama membangun daerahnya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan programprogram pembangunan. Visi pengelolaan KPHP Bukit Punggur hingga tahun 2024 adalah: “Terbangunnya KPHP Model Bukit Punggur Sebagai Penghasil Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, serta Terkelolanya Jasa Lingkungan Tahun 2024” Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut: a. KPHP Model Bukit Punggur sebagai KPH model hendaknya memiliki kawasan yang mantap dan didukung oleh seluruh stakeholder. b. KPHP Model Bukit Punggur dikelola secara professional. c. KPHP Model Bukit Punggur memberikan manfaat ekonomis dan ekologis bagi masyarakat dan pemerintah.


33

d. KPHP

Model

Bukit

Punggur

menjadi

sebuah

institusi

penggerak

pengembangan pemanfaatan potensi kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

B. Misi Untuk mencapai visi pengelolaan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan upaya-upaya yang harus ditempuh dan tertuang dalam misi pengelolaan KPHP Bukit Punggur yakni: 1. Menjamin keberadaan hutan dan memantapkan penataan kawasan KPHP Bukit Punggur. 2. Mengembangkan kelembagaan KPHP Model Bukit Punggur yang mandiri dan efektif. 3. Mengembangkan partisipasi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Bukit Punggur. 4. Pemantapan perlindungan dan pengamanan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur. 5. Optimalisasi pemanfaatan potensi kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur.

C. Tujuan Tujuan pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur sebagai KPH model sesuai visi dan misi, antara lain: 1. Misi 1 untuk memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status serta menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dalam menyediakan ruang bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program KPHP Model Bukit Punggur dan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Misi 2 untuk mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas dan tanggungjawab serta tata hubungan yang efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur. 3. Misi 3 untuk upaya pemberdayaan, memperbaiki kinerja, menciptakan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan serta meminimalisir terjadinya konflik. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015 -2024

34

4. Misi 4 untuk menjaga fungsi perlindungan, pelestarian dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. 5. Misi 5 untuk mengembangkan

fungsi pemanfaatan khususnya kayu, hasil

hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari dengan mengatur segala bentuk kegiatan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur.

Hubungan visi dan misi dengan rencana kegiatan strategis pengelolaan hutan jangka panjang KPHP Model Bukit punggur disajikan sebagaimana Lampiran 14.


35

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI A. Analisis Data dan Informasi 1. Risalah Wilayah Wilayah kelola KPHP Model Bukit Punggur seluas 45.075,34 ha merupakan wilayah yang relatif rentan dari gangguan okupasi dan konflik lahan serta perambahan)di Provinsi Lampung. 2. Potensi Sumber Daya Hutan (SDH) dalam Wilayah Kelola Banyaknya potensi SDH berupa hasil hutan kayu berupa: a) Kayu akasia dan kayu karet dari HTI PT. Inhutani V Unit Lampung di KHP Register 42 Rebang dan HTI PT. Alindo Embryo Agro di KHP Giham Tahmi, b) Hasil hutan bukan kayu berupa getah karet, lebah madu, kopi, aren, serai wangi, jahe, bambu dan lainnya di KHL Register 24 Bukit Punggur dan KHL Register 41 Saka serta KHP Register 42 Rebang dan KHP Giham Tahmi; dan c) Jasa lingkungan berupa Air Terjun Putri Malu dan Arum Jeram Way Besai di KHL Register 24 Bukit Punggur dan Gentongan Sumber Air Panas Pilamasin dan Arum Jeram Way Giham di KHL Register 41 Saka yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Sosial Budaya a. Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa adanya persepsi masyarakat terhadap hutan adalah suatu wilayah/kawasan hutan milik negara yang dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai lahan garapan untuk pertanian atau perkebunan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian. b. Tingkat pendidikan masyarkat yang cenderung rendah berdasarkan hasil survey, berdampak bahwa petani penggarap belum memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melaksanakan teknik budidaya yang berbasis konservasi tanah dan air. c. Ketergantungan masyarakat akan lahan sangat tinggi dikarenakan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat pendidikan serta keterampilan yang cenderung rendah sehingga tidak memiliki alternatif pekerjaan yang mendukung penghidupan yang lebih baik.


36

4. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Seluas ±11.683 ha HL di dalam wilayah KPHP Bukit Punggur telah dikelola oleh masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan telah terbentuk kelembagaannya, serta sudah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm), sisanya tidak ada lagi pengajuan izin HKm dan rencananya terhadap perambah yang belum masuk dalam program HKm akan dibina dalam pola kemitraan sesuai dengan P.39 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan Untuk HP, seluas 12.727 ha telah dikelola oleh pemegang ijin IUPHHKHTI PT. Inhutani V Unit Lampung di Register 42 Rebang dan seluas 6.925 ha oleh PT. Alindo Embryo Agro di KHP Giham Tahmi. Di sepanjang DAS Way Besai telah ada penggunaan kawasan untuk PLTA Way Besai I ±30 ha oleh PT. Perusahaan Listrik Negara dan Bendungan Suplesi Way Besai seluas 5 ha untuk irigrasi yang akan dialirkan ke Kecamatan Banjit dan Baradatu oleh Balai Besar Way Sekampung-Mesuji serta rencana akan dibangun PLTA Besai 2 oleh PT. Sumber Baru Hydropower dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) di Way Besai oleh PT. Wijaya Karya dan PT. Terra. 5. Posisi Areal Kerja Dalam Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Posisi areal kerja KPHP Model Bukit Punggur berada di DAS Tulang Bawang yang merupakan salah satu DAS prioritas di Propinsi Lampung, pada hulu DAS Tulang Bawang terdapat KHL Register 24 Bukit Punggur yang menjadi wilayah tangkapan air. DAS Tulang Bawang tersebut merupakan sumber air untuk kebutuhan irigrasi pertanian, perikanan, perkebunan dan menjadi sumber penghidupan masyarakat dii Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji. Sehingga diharapkan wilayah kelola KPHP Model Bukit Punggur akan mendapatkan banyak perhatian dari banyak pihak karena merupakan salah satu DAS prioritas dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar di Provinsi Lampung.


37

6. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan Isu strategis, kendala dan permasalahan di KPHP Model Bukit Punggur, mencakup bidang: a) Penataan/rekonstruksi batas kawasan, b)

Konservasi

keanekaragaman

hayati,

c)

Perlindungan

kawasan,

d) Pemberdayaan masyarakat, e) Penguatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM), f) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Non Kayu, g) Penanggulangan Potensi Kebakaran Hutan, h) Koordinasi Lintas Sektoral dan i) Kemitraan dan kolaboratif, sebagaimana telah diuraikan di Bab II. Berdasarkan uraian tentang kondisi KPHP Model Bukit Punggur di atas terdapat gambaran kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam rencana pelaksanaan pengelolaan ke depan. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis SWOT, yaitu: a. Strengths (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi atau konsep KPHP Model Bukit Punggur. b. Weakness (kelemahan) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi atau konsep KPHP Model Bukit Punggur yang ada. c.

Opportunities (peluang) merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi atau konsep pembangunan KPHP, kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan sekitar.

d.

Threats (ancaman) merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi atau konsep pembangunan KPHP.

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh KPHP Model Bukit Punggur beserta para pihak, telah diidentifikasi faktor internal dan eksternal dengan hasil sebagai Tabel 6 berikut:


38

Tabel 6. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal KPHP Model Bukit Punggur Faktor Internal Strength (Kekuatan) 1.

Weaknes (Kelemahan) SDM yang belum memadai

Faktor Eksternal Opportunity Threats (Peluang) (Ancaman) 1. Tingginya degradasi Adanya partisipasi sumberdaya Hutan di masyarakat dalam KPHP Bukit Punggur mendukung pengelolaan KPHPBukit Punggur

Wilayah kelola KPHP yang luas

1.

2.

Memiliki (SOP) pengelolaan KPHP sesuai peraturan pemerintah

2.

Kurangnya sosialiasi KPHP

2. Pengembangan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan yang didukung dengan kebijakan pemerintah

2.

Perambahan hutan untuk kegiatan perladangan

3.

Memiliki Struktur Organisasi yang jelas

3.

Koordinasi para pihak yang rendah

3. Dukungan para pihak (pemerintah pusatpropinsi-kab/kota, LSM, Masyarakat)

3.

Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan

4.

Meliliki potensi SDH dan adanya potensi jasa lingkungan

4.

Pendanaan belum mencukupi.

4. Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan hutan dalam rangka kemandirian KPH

4.

Berbatasan dengan lahan-lahan milik masyarakat

5.

Berfungsi sebagai penyangga kehidupan /penyeimbang ekosistem

5.

Data potensi kawasan belum lengkap

5. Adanya progam peningkatan kapasitas staff dari lembaga lain

5.

Masih maraknya Perburuan satwa liar

6.

Catchment area DAS Prioritas

6.

Penataan batas kawasan belum selesai

6.

Masih maraknya pembakaran lahan

7.

Sarana dan prasarana belum memadai

7.

Konflik pengelolaan kawasan KPHP

1.


39

Tabel 7. Strategi Meningkatkan Strength (Kekuatan) dengan Memanfaatkan Opportunity (Peluang) dalam Analisis SWOT Adanya partisipasi masyarakat mendukung KPHP Model Bukit Punggur

Pengembangahasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan yang didukung dengan kebijakan pemerintah

Dukungan para pihak pemerintah pusat-propinsikab/kota, LSM, masyarakat

Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dalam pengelolaan hutan dalam rangka kemandirian KPHP Bukit Model Punggur

1 Wilayah kelola KPHP yang luas

2 Wilayah kelola KPHP yang luas didukung oleh partisipasi masyarakat

4 Dukungan para pihak lebih memudahkan operasional kegiatan KPHP

5 Wilayah kelola yang luas pengembangan mendorong kerjasama pengelolaan hutan melalui kerjasama dengan para mitra dan investor

Memiliki SOP sesuai peraturan pemerintah

Adanya SOP dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KPHP

3 Wilayah kelola yang luas mendorong diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan melalui kerjasama dengan para mitra dan investor Adanya SOP dapat meningkatkan pengembangan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan Struktur organisasi yang jelas mendorong pengembangan hasil hutan kayu, non kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan melalui kerjasama dengan para mitra dan investor Adanya potensi SDH dan jasa lingkungan mendorong pengembangan SDH dan jasa lingkungan KPHP Model Bukit Punggur

Pemantapan struktur organisasi KPHP Model Bukit Punggur dalam upaya meningkatkan dukungan para pihak

Struktur organisasi yang jelas mendorong pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan melalui kerjasama dengan para mitra dan investor Adanya potensi SDH dan jasa lingkungan dapat mendorong kerjasama dalam bentuk kemitraan dalam mengelola potensi SDH dan jasa lingkungan

Opportunity (Peluang)

Adanya program peningkatan kapasitas staff dari lembaga lain

Strength (Kekuatan)

Memiliki struktur organisasi yang jelas

Memiliki potensi SDH dan adanya potensi jasa lingkungan Berfungsi sebagai penyangga kehidupan/penyeimbang ekosistem Catcment area DAS Prioritas

Adanya SDH dan jasa lingkungan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi SDH dan jasa lingkungan Menjaga fungsi penyangga kehidupan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan KPHP Menjaga fungsi daerah tangkapan air dengan meningkatkan partisipasi masyarakat

Menjaga fungsi tangkapan air melalui pengembangan potensi jasa lingkungan air

6 Wilayah kelola yang luas membuka peluang staf KPHP untuk menimba ilmu berdasarkan potensi yang besar

Menjaga fungsi tangkapan air dengan membangun bentuk-bentuk kerjasama para pihak dalam pemanfaatan jasa lingkungan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

40

Tabel 8. Strategi Meningkatkan Weakness (Kelemahan) dengan Memanfaatkan Opportunity (Peluang) dalam Analisis SWOT Opportunity (Peluang) Weakness (Kelemahan) 1 SDM yang belum memadai Kurangnya KPHP

sosialisasi

Koordinasi para pihak yang rendah Pendanaan belum memadai

Adanya partisipasi masyarakat terhadap KPHP Model Bukit Punggur

2 Partisipasi masyarakat akan menutupi kelemahan kekurangan SDM

Adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak lain


Menggalang partisipasi masyarakat dalam mendukung pengumpulan data potensi kawasan


Menggalang partisipasi masyarakat dalam penyelesaian batas kawasan

Sarana dan Prasarana belum memadai

Pengembangan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkung yang didukung dengan kebijakan pemerintah

3

Dukungan para pihak (pemerintah pusat-propinsi-kab/kota, LSM, masyarakat)

4

Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan dalam rangka kemandirian KPHP Model Bukit Punggur

Adanya program peningkatan kapasitas staff dari lembaga lain

5 Pengelola KPHP dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas SDM KPHP

6 Tersedia skema pelatihan dan melanjutkan pendidikan yang diselenggarakan pihak lain

Pengembangan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan akan mendorong tersosialisasinya KPHP

Dukungan para pihak secara tidak langsung dapat mensosialisasikan keberadaan KPHP Dukungan para pihak akan lebih mendorong koordinasi dengan para pihak

Berkembangnya bentuk kerjasama dapat mendorong koordinasi dengan para pihak

Mengembangkan program hasil hutan kayu, non kayu dan ekowisata untuk memobilisasi dana

Meningkatkan dukungan para pihak dalam penggalangan sumber-sumber dana alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur

Menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga donor yang concern untuk mendukukng pendanaan KPHP Model Bukit Punggur Menggalang kerjasama dengan lembaga riset seperti Universitas untuk menggali potensi yang dimiliki oleh KPHP Model Bukit Punggur

Meningkatkan koordinasi dengan para pihak, terutama dengan pihak BPKH Wilayah XX Bandar Lampung dalam penyelesian penataan batas kawasan Meningkatkan dukungan para pihak dalam pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana


41

Tabel 9. Strategi Meningkatkan Strenght (Kekuatan) dengan Memanfaatkan Threat (Ancaman) Dalam Analisis SWOT Threat (Ancaman) Strength (Kekuatan)

1 Wilayah kelola yang luas

Memiliki SOP sesuai peraturan pemerintah Memiliki Struktur Organisasi yang jelas

Tingginya degradasi SDH di KPHP Model Bukit Punggur

Perambahan hutan untuk kegiatan perladangan

2

3

Adanya SOP dapat mengurangi tindakan perambahan lahan Memberantas kegiatan perambahan lahan untuk kegiatan perladangan dengan struktur organisasi yang jelas

Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan 4

Bebatasan dengan lahan lahan masyarakat 5

Masih maraknya perburuan satwa liar

6

7

Adanya SOP dapat mencegah terjadinya perburuan satwa liar

Adanya SOP dapat mencegah aksi pembakaran lahan

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang struktur organisasi KPHP Model Bukit Punggur Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui kegiatan pemanfaatan SDH dan jasa lingkungan

Memberantas kegiatan perburuan satwa liar untuk kegiatan perladangan dengan struktur organisasi yang jelas

Berfungsi sebagai penyangga kehidupan/penyeimbang ekosistem

Meningkatkan pengetahuan, pendidikan pemahaman dan taraf hidup masyarakat sekitar untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan dalam meningkatkan fungsi KPHP penyangga kehidupan/ penyeimbang ekosistem

Menjaga dan menanggulangi perburuan satwa liar sehingga fungsi kawasan tetap terjaga

Catcment area DAS Prioritas

Meningkatkan taraf hidup dan pendidikan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar untuk menjaga fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air

Memiliki potensi SDH dan adanya potensijasa lingkungan


Mengurangi kegiatan perburuan satwa liar dengan melibatkan masyarakat didalam kegiatan pemanfaatan SDH dan jasa lingkungan

Mengurangi kegiatan pembakaran lahan berladang dengan melibatkan masyarakat di dalam kegiatan pemanfaatan SDH dan jasa lingkungan Mencegah dan menanggulangi pembakaran lahan untuk berladang (didalam/ sekitar kawasan) sehingga fungsi kawasan tetap terjaga

Mencegah dan menanggulangi pembakaran lahan untuk berladang (di dalam/ sekitar kawasan) sehingga fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air tetap terjaga

Konflik pengelolaan Kawasan KPHP

8 Wilayah kelola yang luas memungkinkan wilayah dibagi menjadi kawasan peruntukkan sesuai dengan keinginan para pihak Adanya SOP dapat mencegah terjadinya konflik di wilayah KPHP Konsistensi penegakan peraturan/ kebijakan kehutanan dengan struktur organisasi yang jelas

Konsistensi peraturan/ kebijakan kehutanan untuk mendukung fungsi kawasan

Konsistensi peraturan/ kebijakan kehutanan untuk mendukung fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air


42

Tabel 10. Strategi Meningkatkan Weakness (Kelemahan) dengan Memanfaatkan Threat (Ancaman) Dalam Analisis SWOT Threat (Ancaman)

Tingginya degradasi sumber daya hutan di KPHP Model Bukit Punggur

SDM yang belum memadai

Peningkatan kapasitas SDM KPHP dapat mencegah degradasi hutan di KPHP

Kurangnya sosialisasi KPHP

Kegiatan sosialisasi pengelolaan KPHP dapat mencegah degradasi hutan

Weakness (Kelemahan) 1

Perambahan hutan untuk kegiatan perladangan 3

Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan

Bebatasan dengan lahan lahan masyarakat

4

6

Peningkatan kapasitas SDM KPHP dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di KPHP

Kegiatan sosialisasi pengelolaan KPHP dapat mencegah kegiatan perambahan lahan

Kegiatan sosialisasi pengelolaan KPHP dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang tinggal di sekitar KPHP

Masih maraknya Perburuan satwa liar

7


8

Konflik pengelolaan KPHP

9

Peningkatan kapasitas SDM dapat mencegah Kegiatan illegal hunting di KPHP

Peningkatan kapasitas SDM dapat mencegah Kegiatan pembakaran lahandi KPHP

Peningkatan kapasitas SDM dapat mencegah konflik pengelolaandi KPHP

Kegiatan sosialisasi pengelolaan KPHP dapat mencegah kegiatan illegal hunting

Kegiatan sosialisasi pengelolaan KPHP dapat mencegah kegiatan pembakaran lahan

Kegiatan sosialisasi pengelolaan KPHP dapat mencegah konflik

Koordinasi para pihak rendah

Koordinasi dengan para pihak dapat mencegah timbulnya konflik Pendanaan yang memadai untuk mengatasi seluruh ancaman yang dihadapi

Pendanaan belum memadai

Pendanaan yang memadai untuk mengatasi seluruh ancaman yang dihadapi






Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penanganan berbagai ancaman yang dihadapi







Penyelesaian penataan batas kawasan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dalam menangani segala ancaman






Sarana dan Prasarana belum memadai

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengatasi ancaman yang dihadapi







43

B. Proyeksi Kondisi Wilayah KPHP Model Bukit Punggur 1. Blok Hutan Lindung (HL) Inti pada KPHP Model Bukit Punggur Blok Inti seluas ±6.100,19 ha pada KHL Register 24 Bukit Punggur merupakan blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta direncanakan untuk tidak dimanfaatkan. Kriteria blok inti ini antara lain: (1) termasuk dalam kriteria kawasan lindung dan (2) dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut atau untuk kawasan rehabilitasi. Proyeksi ekologi 10 tahun ke depan untuk blok inti dapat berupa: a. Perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dengan sasaran: 1) Terdapatnya peta perencanaan dan rehabilitasi kawasan blok inti yang dijadikan dasar pengelolaan kawasan blok inti, baik secara ekonomi, sosial dan budaya; 2) Terdapatnya pengaturan produksi pada kawasan blok inti yang direncanakan sesuai daya dukung kawasan KPHP; dan 3) Terehabilitasinya lahan-lahan kritis pada kawasan blok inti dengan berbagai jenis pohon unggulan lokal dan komersial. b. Inventarisasi blok inti dan tata batas kawasan KPHP dengan sasaran: 1)

Tersedianya

data

potensi

hutan

pada

kawasan

blok

inti;

2) Terdefinisikanya masing-masing peruntukan kawasan blok inti beserta batas-batasnya pada kawasan KPHP; dan 3) Adanya fakta bahwa blok inti pada KPHP masih terlindungi dengan baik dan lestari. c. Pengukuhan/penetapan kawasan blok inti pada KPHP dengan sasaran:

1) Terwujudnya kawasan blok inti yang tetap terjaga dari pemanfaatannya secara ekonomi, sosial dan budaya; dan 2) Terwujudnya tertib kawasan blok inti yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan kawasan blok inti pada kawasan KPHP.

2. Blok Hutan Lindung (HL) Pemanfaatan pada KPHP Model Bukit Punggur Blok HL pemanfaatan di KPHP Model Bukit Punggur seluas ±16.478,80 ha, yang terdapat di: a) KHL Register 24 Bukit Punggur seluas ±15.379,22 ha, dimana terdapat areal HKm seluas 11.834,03 ha dan sisanya seluas 3.545,19 ha merupakan Wilayah Tertentu; dan b) KHL Register 41 Saka seluas ±1.099,58 ha merupakan Wilayah Tertentu. Blok HL Pemanfaatan akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK sesuai dengan potensi kawasan yang telah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

44

dihasilkan dari proses inventarisasi. Pada blok ini diupayakan berintegrasi dengan resolusi konflik atau upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK. Kriteria blok ini, antara lain: 1) Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu, terdapat izin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, dan 2) Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut

atau

untuk

kawasan

rehabilitasi

atau

kawasan

hutan

untuk

pengusahaan hutan skala besar atau kecil. Proyeksi potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada blok pemanfaatan 10 tahun ke depan disajikan Tabel 11 dan Grafik 1 sebagai berikut: Tabel 11. Potensi HHBK pada Blok Pemanfaatan di KPHP Model Bukit Punggur TAHUN

Potensi Hhbk

Satuan

1

Getah karet

2

No

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ton

1.884,00

1.978,00

2.077,00

2.180,00

2.289,00

2.403,00

2.523,00

2.649,00

2.781,00

2.920,00

Kopi

Ton

2.510,00

2.384,50

2.265,00

2.151,00

2.043,00

1.941,00

1.844,00

1.752,00

1.664,00

1.581,00

3

Madu

Ton

1.870,00

1.870,00

1.870,00

1.870,00

1.870,00

1.870,00

1.870,00

1.870,00

1.870,00

1.870,00

4

Gula aren

Ton

6,34

6,46

6,59

6,72

6,86

7,00

7,14

7,28

7,43

7,58

5

Cokelat

Ton

48,00

46,80

45,63

44,46

43,39

42,32

41,26

40,23

39,22

38,23

6

Serai wangi

Ton

1,32

0,99

0,74

0,55

0,41

-

-

-

-

-

7

Jahe

Ton

490,00

367,50

275,63

206,72

155,00

-

-

-

-

-

8

Bambu betung

Rumpun

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

Sumber: Kelompok Tani HKm dan Kelompok Tani Non HKm


45

3. Blok Hutan Produksi (HP) Pemanfaatan HHK-HT pada KPHP Model Bukit Punggur Blok HP Pemanfaatan HHK-HT seluas ±19.863,22 ha, yang terdapat di KHL Register 42 Rebang seluas ± 12.892,27 ha dan KHP Giham Tahmi seluas ± 6.970,95 ha, merupakan blok yang telah ada izin pemanfaatan HHK-HT. Blok ini akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HT sesuai dengan potensi kawasan. Kriteria blok ini antara lain: 1) Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar, 2) Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah, 3) Merupakan areal yang tidak berhutan, dan 4) Terdapat izin pemanfaatan HHK-HT. Proyeksi potensi HHK-HTI dan HHBK pada blok pemanfaatan 10 tahun ke depan disajikan Tabel 12 dan Grafik 2 serta Grafik 3 berikut:


46

Tabel 12. Potensi HHK-HTI dan HHBK pada Register 42 Rebang dan Giham Tahmi No 1

Potensi HHK/HHBK

Tahun 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

302.455,80

306.387,70

321.707,09

337.792,44

354.682,06

372.416,16

353.795,36

336.105,59

319.300,31

303.335,29

Ton

225,00

236,25

248,06

260,47

273,49

287,16

301,52

316,60

332,43

349,05

Ton

45,00

47,25

49,61

52,09

54,70

57,43

60,30

63,32

66,49

69,81

Reg 42 Rebang Mangium

2

Satuan

Getah Karet Giham Tahmi Getah Karet

m³

Sumber: Dinas Perkebunan

dan Kehutanan

Kab.

Way Kanan dan PT. Inhutan V Unit Lampung

(Ton)

(Tahun)

Grafik 2. Potensi HHK-HTI Mangium KHP Register 42 Rebang

(Ton)

(Tahun)

Grafik 3. Potensi HHBK Getah Karet pada KHP Register 42 Rebang dan KHP Giham Tahmi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

47

4. Blok Hutan Produksi (HP) Pemberdayaan pada KPHP Model Bukit Punggur Blok pemberdayaan seluas ±2.633,14 ha pada KHP Giham Tahmi merupakan blok yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat dan areal yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. Kriteria blok ini, antara lain: 1) Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil, 2) Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah, 3) Merupakan areal yang tidak berhutan, 4) Terdapat izin pemanfaatan hutan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 5) Arealnya dekat masyarakat di dalam dan sekitar hutan, 6) Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar atau kecil. Proyeksi 10 tahun ke depan untuk blok inti dapat berupa: a. Membentuk dan membina kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang kehutanan

berbasis

kampung/marga

dengan

sasaran

terbentuknya

kelompok-kelompok usaha masyarakat mandiri sesuai komoditas unggulan setempat dalam upaya memanfaatkan blok pemberdayaan. b. Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan dan penanganan pasca panennya dengan sasaran meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis masyarakat dalam pengelolaan komoditas kehutanan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk. c. Peremajaan tanaman kehutanan masyarakat pada kawasan KPHP Model Bukit Punggur dengan sasaran meningkatnya produktifitas dan kualitas produk lahan perkebunan masyarakat pada blok pemberdayaan.


48

V. RENCANA KEGIATAN Berdasarkan deskripsi wilayah, analisis potensi dan kendala serta proyeksi program, KPHP Model Bukit punggur akan melaksanakan 15 rencana kegiatan strategis dengan perkiraan biaya Rp. 95.474.000.000,-, dengan uraian sebagai berikut: A. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan 1. Inventarisasi Hutan Kegiatan inventarisasi berkala wilayah dilakukan untuk memberikan gambaran jelas tentang apa yang ada di wilayah KPHP Model Bukit Punggur, baik biogeofisik, maupun social, ekonomi dan budaya masyarakat. Kegiatan inventarisasi dilakukan secara berkala selama jangka pengelolaan, untuk mengetahui

dinamika-dinamika

perubahan

di

lapangan.

Perubahan-

perubahan yang terjadi di lapangan akan segera diantisipasi pada kegiatankegiatan pengelolaan berikutnya seperti: a) Perubahan potensi yang akan menyebabkan perubahan pada jatah produksi tahunan, b) Perubahan sosial, ekonomi dan budaya, yang menyebabkan timbulnya konflik, dan c) Lain-lain, sehingga dapat dijadikan alat pemantauan dini atas kinerja pengelolaan hutan. Rencana kegiatan inventarisasi berkala di KPHP Model Bukit Punggur, meliputi: a. Inventarisasi vegetasi, potensi kayu, HHBK, jasa lingkungan serta sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. b. Identifikasi potensi HHBK unggulan dan jasa lingkungan. 2. Penataan Hutan Rencana kegiatan penataan hutan KPHP Model Bukit Punggur meliputi: a. Sosialisasi tata batas kawasan. b. Rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan. c. Penataan batas kawasan. d. Pembuatan batas blok dan petak. e. Pembuatan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) f. Penataan blok dan petak secara berkala.


49

B. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu 1.

Pengembangan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Kegiatan pemanfaatan yang dapat dilakukan di KPHP Model Bukit Punggur berupa pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Pemanfaatan pada blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan dapat berupa pengembangan jenis-jenis tanaman unggulan setempat (local species) seperti: tanaman gelam dan tanaman kayu jenis komersial seperti: akasia, jabon, sengon, dan sebagainya. Pengembangan HHBK jenis komersial seperti: karet, bambu, pala, madu, aren, selain itu termasuk didalamnya adalah upaya penangkaran flora dan fauna serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada setiap pemanfaatan, KPHP membuat model perencanaan bisnis dalam upaya meresolusi potensi konflik dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan pola kerjasama atau pola pemanfaatan hutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang saling menguntungkan diantara KPH dengan masyarakat, serta harus mempertimbangkan juga kebutuhan dan potensi pengembangan hasil hutan bukan kayu getah karet ataupun juga hasil hutan kayu berupa kayu. Adanya pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu juga memungkinkan adanya kontribusi nyata dari KPH terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta pendapatan asli daerah untuk menunjang pembangunan Kabupaten Way Kanan secara umum dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar wilayah KPHP.

2.

Pemanfaatan Wisata Alam Merupakan upaya pendayagunaan potensi obyek wisata alam dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian alam. Kegiatan pariwisata dan rekreasi didalam kawasan KPHP Model Bukit Punggur diarahkan pada beberapa kegiatan berikut: 1) Inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik wisata alam dalam kawasan KPHP Model Bukit Punggur. 2) Inventarisasi, identifikasi dan analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan sektor kepariwisataan daerah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berada di sekitar kawasan.


50

3) Pengembangan obyek wisata alam tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan sektor kepariwisataan daerah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di sekitar kawasan. 4) Pengembangan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pemanfaatan potensi obyek wisata alam kawasan KPH, dan diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan dan pihak investor. Beberapa lokasi wisata alam potensial yang bisa dikembangkan di KPHP Bukit Punggur adalah Air Terjun Putri Malu dengan ketinggian ±80 meter di KHL Register 24 Bukit Punggur yang berjarak 5 Km dari Kampung Juku Batu dan Gentongan Sumber Air Panas Vilamasin di KHL Saka Register 41. Potensi air terjun ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Pengembangan wisata alam perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati karena kehadiran pengunjung akan dapat memberikan dampak negatif pada lokasi yang dikunjungi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi untuk memberi rambu-rambu agar kegiatan wisata alam di kawasan KPH tidak menimbulkan kerusakan ekosistem. Sehingga dalam membuat regulasi harus mempertimbangkan aspek ekologi, estetika, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. 3.

Pemanfaatan Kawasan Pendidikan dan Penelitian Pemanfaatan kawasan pendidikan dan penelitian meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mengakomodir kepentingan fungsi kawasan KPHP Model Bukit Punggur untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil kegiatan penelitian perlu diarahkan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Kegiatan penelitian terapan umumnya diarahkan untuk memberikan dukungan bagi upaya membantu penyelesaian masalah pengelolaan kawasan KPHP Model Bukit Punggur.


51

C. Pemberdayaan Masyarakat Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan masih tergantung pada sumber daya hutan di dalam kawasan KPHP Model Bukit Punggur. Untuk itu, pihak pengelola perlu membimbing masyarakat untuk dapat mengusahakan pengambilan sumber daya hutan yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Dengan demikian, maka kawasan dapat dikelola sekaligus memberikan aliran hasil hutan dan jasa secara berkelanjutan kepada masyarakat. Sementara itu, pengembangan usaha alternatif perlu dikembangkan untuk membatasi pengambilan sumber daya hutan. Beberapa program yang dapat dilakukan adalah penanaman dan pengayaan jenis rotan, kayu bakar, buah-buahan, gaharu, obat-obatan, dan tanaman berguna lainnya di areal bekas pembalakan atau di wilayah-wilayah rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, dimana maksud pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan menurut Pasal 2 adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan pada wilayah tertentu untuk meningkatkan

kemandirian

dan

kesejahteraan

masyarakat

setempat. KPH wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat

setempat yang

terdapat disekitarnya melalui Kemitraan Kehutanan meliputi kegiatan: a. Sosialisasi Permenhut Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan kepada masyarakat sekitar. b. Pembinaan kepada masyarakat tentang perlindungan dan pengamanan hutan. c. Pemberdayaan masyarakat dengan skema kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). d. Memfasilitasi masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI untuk membuat kesepakatan bersama (MoU).


52

D. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berizin Izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang telah ada atau izin baru pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku yang kedepannya mungkin ada

di KPHP Model Bukit Punggur

merupakan bagian tidak terpisahkan dari kawasan KPHP Model Bukit Punggur, karena keberadaanya menjaga keberlangsungan pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur. Para pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHP Model Bukit Punggur harus dilakukan pembinaan dan pemantauan secara terus-menerus. Pembinaan dan pemantauan tersebut mengacu kepada model pembelajaran bersama dan kesetaraan, sehingga partisipasi dan asimilasi antara KPH dan masyarakat, pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terjalin hubungan yang cukup baik. Salah satu implementasi pembinaan dan pemantauan terhadap kawasan dan kepada pemegang izin adalah dengan mendirikan pos pemantauan dan jalan pemeriksaan di dalam KPHP Bukit Punggur. Pembinaan dan pemantauan areal yang telah diberi izin, meliputi kegiatan: a. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. b. Review rencana pengelolaan para pemegang izin. c. Identifikasi permasalahan yang akan muncul dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. e. Koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan dan pengawasan blok pemanfaatan. f.

Peningkatan komunikasi antara KPH dengan pemegang izin.

E. Rehabilitasi pada Areal Kerja di Luar Izin Upaya rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur diawali dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kerusakan hutan dan lahan di dalam kawasan KPH. Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekosistem di dalam kawasan. Apabila ditemukan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam hutan, faktor penyebabnya serta sejauh mana dampaknya terhadap keseluruhan proses ekologis di dalam


53

kawasan, maka akan dihasilkan rekomendasi tentang bentuk-bentuk intervensi pengelola yang perlu dilakukan untuk permasalahan tersebut. Rehabilitasi lahan kawasan KPHP Model Bukit Punggur di luar izin, meliputi kegiatan: a. Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan. b. Pembibitan dan penanaman di hutan dan lahan kritis. c. Monitoring dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan. d. Pemeliharaan tanaman. e. Sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat.

F. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di Dalam Areal yang Berizin Pembinaan merupakan pemberian Pedoman / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berizin. Dalam konteks pembinaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi terhadap blok yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan diarahkan untuk pembinaan teknis dan administrasi. Pembinaan teknis menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan, sedangkan pembinaan adminsitrasi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Dalam melaksanakan

pembinaan

dan pengawasan maka proses

pembinaan dan pengawasan meliputi: 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap teknis rehabilitasi dan reklamasi yang dilakukan oleh pemegang izin. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan reklamasi berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh pemerintah/pengelola KPH. 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara pelaporan rehabilitasi dan reklamasi oleh pemegang izin.

G. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan, menjaga agar kawasan terbebas dari perambahan, perusakan dan gangguan

baik

langsung

maupun

tidak

langsung.

Dalam

memperkuat

perlindungan dan pengamanan kawasan diperlukan strategi-strategi yang melibatkan peran serta semua pihak berdasarkan kewenangan yang dimiliki


54

masing-masing pihak, baik di internal KPHP Model Bukit Punggur, perusahaan dan kelompok tani pemegang izin maupun pihak-pihak eksternal seperti Kepolisian, Dinas Kehutanan, dan masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model Bukit Punggur. Perlindungan dan pengamanan dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : 1.

Pembagian wilayah kelola ke dalam 3 (tiga) Resort Pengelolaan Hutan (RPH).

2.

Penyediaan sarana dan prasarana patroli yang memadai seperti kendaraan roda empat dan roda dua.

3.

Patroli yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan.

4.

Patrolti bersama yang dilaksanakan oleh unsur Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten, Kepolisian setempat, dan pemegang IUPHHK-HTI serta kelompok tani pemegang izin HKm.

5.

Operasi Terpadu.

6.

Pembentukan Masyarakat Peduli Api.

7.

Penegakan Hukum.

H. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin KPHP Model Bukit Punggur sebagai penanggung jawab pengelolaan hutan, harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemegang izin dan para pihak terkait. Dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi ini, maka diharapkan segala permasalahan dan kendala serta keberhasilan yang dilakukan oleh pemegang izin dapat diketahui secara jelas sehingga semua pihak dapat terus berkonstribusi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses koordinasi dan sinkronisasi hendaknya dimusyawarahkan dan dikomunikasikan mulai dari tingkat petak sampai dengan blok pengelolaan KPH. Koordinasi dan sinkronisasi sangat diperlukan untuk menyamakan visi dan misi pengelolaan serta menghindari konflik antara pengelola dan pemegang izin. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang izin dilakukan melalui kegiatan: a. Sosialisasi pokok-pokok kebijakan pengelolaan kawasan. b. Pertemuan rutin antara pengelola KPH dan pemegang izin dalam rangka melakukan sinkronisasi rencana kegiatan masing-masing pemegang izin dengan rencana KPH c. Membangun kerjasama dengan para pemegang izin


55

d. Membangun dan memperkuat media komunikasi e. Membangun kolaborasi pengelolaan KPHP

I. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait Pengembangan program bersama akan tercapai jika koordinasi dan sinergi antar pihak berjalan dengan baik. Koordinasi dan sinergi mengambil peran yang signifikan dalam mengontrol berjalan atau tidaknya pencapaian program, baik di internal maupun di eksternal KPHP Model Bukit Punggur. Koordinasi dan sinergi di internal lebih mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur kerja yang ada saat ini, sedangkan koordinasi dan sinergi di eksternal dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antar pihak. Untuk menjamin koordinasi dan sinergi lebih baik, diperlukan kegiatan: a. Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para pihak Kelembagaan yang kolaboratif dan melibatkan para pihak seperti masyarakat, pemerintah pusat, NGO/LSM dan pihak lain yang relevan, merupakan langkah yang baik dan memudahkan koordinasi dan sinergi antar pihak. Kelembagaan kolaboratif berdasarkan kesetaraan masing-masing pihak dalam mengakomodir kepentingan dan keinginan bersama yang tertuang dalam perencanaan bersama. Perencanaan dan implementasi kegiatannya, juga harus dibangun berdasarkan kepentingan bersama sehingga proses koordinasi dan sinergi terus berjalan. b. Membangun kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan antar pihak Blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan, karena ada interaksi manusia pada wilayah tersebut. Di satu sisi, mengurangi tekanan terhadap kawasan dan sisi yang lain bermanfaat langsung kepada masyarakat. Pengelolaan

blok

pemanfaatan

dan

blok

pemberdayaan

masyarakat

diharapkan dapat menjembatani kepentingan semua pihak seperti investor ataupun pihak swasta dengan masyarakat sehingga meredam konflik sumber daya alam yang ada di masyarakat.


56

J. Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Penyediaan

dan

peningkatan

kapasitas

SDM

ditujukan

untuk

mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas, dan tanggung jawab, serta tata hubungan yang efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur. Pemantapan kelembagaan KPH harus didukung oleh tersedianya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain tenaga teknis kehutanan, saat ini diperlukan juga tenaga teknis yang mampu memfasilitasi konflik sosial ekonomi di masyarakat. Sehingga dapat menjadi resolusi konflik sosial ekonomi yang ada di wilayah KPHP Model Bukit Punggur. Rencana kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: 1. Pengembangan organisasi kelembagaan KPHP Model Bukit Punggur, meliputi kegiatan: a. Analisa beban kerja dan kebutuhan personil. b. Analisa penyesuaian struktur organisasi KPHP Model Bukit Punggur. 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola KPHP Model Bukit Punggur, meliputi kegiatan: a. Peningkatan jenjang pendidikan. b. Pemetaan kompetensi. c. Pelibatan personil KPHP Model Bukit Punggur dalam pendidikan dan latihan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan organisasi. d. Penambahan personil pengelola KPHP Model Bukit Punggur, khususnya personil lapangan, meliputi kegiatan: 1) Permohonan formasi pegawai, dan 2) Rekruitmen petugas lapangan. 3. Penyusunan SOP dan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur, tediri dari: a. Penyusunan Prosedur Kerja KPH. b. Penyusunan Prosedur Kerja Resort Pengelolaan Hutan (RPH), c. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan pengelolaan. 4. Monitoring dan evaluasi personil, untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan personil, meliputi kegiatan: a. Pembuatan mekanisme pelaporan yang efektif dan efisien. b. Rapat pembinaan reguler KPH dan RPH. c. Pembuatan Sistem Pengawasan Internal Instansi.


57

5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur, meliputi kegiatan: a. Pembangunan Kantor RPH dan mess lapangan. b. Pembangunan pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga. c. Pengadaan peralatan kantor KPHP Model Bukit Punggur. d. Peningkatan perlengkapan kerja personil KPH. e. Pengadaan peralatan komunikasi lapangan. f. Penyediaan listrik dan instalasi air bersih. g. Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.

K. Penyediaan Pendanaan KPHP Model Bukit Punggur merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan sehingga pendanaan secara umum masih sangat tergantung dari pendanaan yang ada pada Dinas Perkebunan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Way

Kanan

melalui

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

Selain itu

terdapat dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Konvergensi dari Kementerian Kehutanan. Namum kelak bila KPH sudah menjadi institusi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) ataupun melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka pendanaan dapat langsung diberikan selain tentunya dapat berasal dari sumber lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sumber-sumber lain tidak hanya berasal dari pihak lain, tetapi dapat pula bersumber dari KPHP sendiri dengan meningkatkan peluang-peluang usaha yang nantinya dapat dikembangkan. Untuk mendukung program ini, dipersiapkan kegiatan umum untuk jangka panjang yang mencakup: 1. Membangun mekanisme penggalangan dana Proses

dan

skema

pendanaan

lain

dapat

ditempuh

dengan

penggalangan bersama melalui mekanisme yang baik dan menguntungkan antar pihak. Secara sederhana mekanisme ini dapat berupa aturan-aturan yang sangat memungkinkan dilaksanakan dan tidak menyimpang dari regulasi yang sudah disepakati bersama. Selain itu, mekanisme ini juga dibangun diatas kebijakan yang berlaku.


58

2. Penyusunan proposal dukungan pendanaan Proposal dukungan pendanaan terbangun berdasarkan kemampuan KPHP Model Bukit Punggur saat ini dan dibandingkan dengan kekurangan (gap) yang ada. Gap yang terjadi ini diupayakan sebagai langkah penyusunan proposal untuk memperoleh dukungan pendanaan pihak lain. Di beberapa pemberi dana biasanya melihat dana pendamping yang dikeluarkan oleh pihak lain dalam implementasi program. Kekurangan yang ada baru disusun melalui proposal yang diinginkan. Penyusunan proposal dan mencari dukungan pendanaan dapat dilakukan dan bersama pihak-pihak lain seperti konsultan ataupun NGO/LSM, BUMN, dan Swasta 3. Membangun perencanaan program bersama Perencanaan program bersama merupakan salah satu langkah strategis dalam menyikapi penggalangan pendanaan bersama. Penyusunan perencanaan ini lebih melihat kerjasama dengan pihak lain di luar KPHP Model Bukit Punggur, pihak lain tersebut berupa program-program di pemerintah daerah

(Pemda)

melalui

musyawarah

perencanaan

pembangunan

(Musrenbang) baik di tingkat desa maupun di kabupaten, ataupun penyusunan program bersama NGO maupun pihak swasta yang tertarik dan berminat dengan suatu isu ataupun obyek tertentu. Penyusunan program ini akan berjalan dengan sharing pendanaan atau sumber daya masing-masing pihak. 4. Menerapkan PPK-BLUD Salah satu alternatif KPHP Model Bukit Punggur untuk menuju kemandirian adalah menjadikan KPHP Model Bukit Punggur sebagai suatu institusi yang menerapkan PPK-BLUD, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Penerapan PPK-

BLUD merupakan langkah yang diharapkan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas sumber daya alam maupun SDM di KPHP Model Bukit Punggur guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di sekitar KPHP Model Bukit Punggur.


59

L. Pengembangan Database Tersedianya informasi dan data yang memuat secara rinci, aktual, dan akurat tentang aspek teknis kawasan hutan menurut unit pengelolaan, data sosial ekonomi masyarakat serta variabel lain terkait pengelolaan KPH merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki sehingga terdapat bank data yang berbasis informasi teknologi secara efektif dan profesional terutama dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Pembangunan database untuk mendukung pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur, meliputi kegiatan: a. Pelatihan staf database. b. Penyiapan perangkat database. c. Penyusunan dan pengelolaan sistem database. d. Membangun manajemen sistem pusat informasi. Secara umum kebutuhan database dalam suatu organisasi KPH dapat dikelompokkan dalam 4 bagian besar, yaitu : a. Database Sumberdaya Alam Database sumber daya alam akan memberikan gambaran jelas terhadap setiap potensi sumber daya alam yang ada di wilayah kelola KPH seperti data vegetasi, perkembangan flora dan fauna, keadaan iklim, curah hujan, daerah aliran sungai termasuk didalamnya data tentang lahan kritis, tingkat bahaya erosi dan sebagainya. 2. Database Kepegawaian Untuk menjadi sebuah organisasi satuan kerja yang optimal dan mandiri tentu KPH juga akan mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, tangguh

dan

memiliki

kompetensi

terhadap

pekerjaan

yang

menjadi

tanggungjawabnya. Pengembangan database kepegawaian adalah upaya menciptakan suasana kerja yang kondusif dan profesional dimana dengan dasar database tersebut akan memudahkan menempatkan para personil sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dan pada akhirnya tentu akan terbentuk pola kerja yang baik karena penempatan personil yang tepat akan meningkatkan kompetisi yang sehat diantara sesama personil untuk memacu kreatifitas dan kemampuan masing-masing rimbawan.


60

3. Database Keuangan Pengelolaan yang efektif dan efisien juga harus tergambar dalam pola pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan. Pengembangan database keuangan memberikan kemudahan dalam menerapkan standar keuangan yang berlaku sehingga akan memudahkan dalam merencanakan dan menghitung kebutuhan keuangan untuk setiap satuan pekerjaan. Database keuangan juga dapat membantu pengelolaan kelembagaan yang akuntabel dan terpercaya. Untuk dapat mengembangkan database keuangan tentu dibutuhkan pernyiapan SDM yang terampil selain itu juga sarana dan prasarana baik berupa software maupun hardware yang tepat. 4. Database Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Hal terpenting dalam pengembangan database dalam suatu KPH juga harus memperhitungkan kondisi social, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan. Pembangunan database social, ekonomi dan budaya masyarakat harus dapat memberikan gambaran yang komperhensif tentang kondisi yang ada, diantaranya adalah dengan mengumpulkan data-data masyarakat berdasarkan: a. Jenis kelamin b. Usia produktif c. Tingkat pendidikan d. Mata pencaharian utama e. Jumlah anggota keluarga f. Luas lahan garapan Makin banyak varian dalam pengumpulan database sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akan makin mempermudah untuk melakukan analisis sehingga pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat akan lebih memberikan manfaat.

M. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola Untuk mendapatkan wilayah kelola yang optimal sesuai dengan SDM pengelolanya maka rasionalisasi wilayah kelola menjadi salah satu instrumen yang akan dijalankan oleh KPH. Pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang berat. Tantangan terberat adalah bertambahnya populasi penduduk sekitar kawasan KPH yang dapat


61

mempengaruhi keberadaan hutan di KPHP Bukit Punggur. Hal ini menuntut pihak pengelola KPH untuk melakukan kalkulasi yang scientific based yang dapat dipertanggungjawabkan. Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 aspek yaitu: 1. Aspek fisik (kawasan) yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi dan lainnya. 2. Aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi kelembagaan wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak (organisasi, kewenangan dan personil) Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang mengalami perubahan. Misalnya, jika blok pemanfaatan kayu pada hutan alam sudah tidak memiliki potensi yang signifikan maka perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain misalnya diarahkan ke pemanfaatan kayu hutan tanaman. Perubahan wilayah kelola juga akan mempengaruhi operasional personil di lapangan.

N. Review Rencana Pengelolaan Review RPHJP KPHP Model Bukit Punggur akan dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2020. Review pada tahun 2015 akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (tahunan), dan penyusunan Rencana Bisnis (Bussiness Plan). Selain itu, review yang akan dilakukan pada tahun 2015 maupun tahun 2020 juga akan dijadikan dasr penyusunan rencana teknis, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan kewajiban ketika nanti KPHP Model Bukit Punggur sudah menjadi SKPD, penyusunan Rencana Kerja (Renja), serta penyusunan RPHJP KPHP Model Bukit Punggur Jangka Pengelolaan selanjutnya, yaitu 2025-2034. Maksud dilakukannya review terhadap rencana pengelolaan adalah untuk mewujudkan tatanan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, melalui evaluasi terhadap seluruh kegiatan di unit-unit pengelolaan hutan tingkat tapak (blok dan petak), dan membentuk lembaga pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengurusan hutan mencakup penyelenggaraan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan dan pengawasan. Adapun tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah :


62

1. Mengetahui dan menganalisis semua data dasar yang dipergunakan dalam proses perencanaan terkait dengan pengelolaan kawasan hutan di KPHP Model Bukit Punggur. 2. Mengevaluasi

efektivitas tata guna kawasan hutan di KPHP Model Bukit

Punggur dan kemungkinan untuk menggali potensi kawasan hutan lainnya yang dikembangkan. 3. Membuat arahan terbentuknya blok pengelolaan/resort yang baru sesuai dengan potensi di KPHP Model Bukit Punggur. 4. Menganalisis kinerja organisasi KPHP Model Bukit Punggur di tingkat tapak (blok dan petak) dan dinamika kelembagaan KPHP Model Bukit Punggur. Untuk pelaksanaan review rencana pengelolaan harus melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dan instrumen penilaian yang sesuai dengan kondisi wilayah KPH. Para pihak yang terlibat hendaknya dapat mewakili semua lapisan yang memilki kepentingan dengan pengelolaan hutan lestari baik dari pemerintah, pemegang izin, masyarakat sekitar, akademisi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lain yang berkompeten.

O. Pengembangan Investasi Pengembangan investasi harus menyesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah kelola KPH. Dalam hal ini, sistem pengelolaan database yang baik juga akan memudahkan pengelola KPH untuk mengembangkan investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Dengan demikian, para investor dapat memiliki gambaran secara menyeluruh dan transparan tentang potensi peluang dan kendala investasi di wilayah KPH. Berdasarkan pengalaman dalam berbisnis sumber daya alam yang saling menguntungkan, pola kemitraan dalam berinvestasi di KPHP Model Bukit Punggur merupakan pola yang tepat. Prosedur kemitraan yang diterapkan dalam pengembangan investasi di KPHP Model Bukit Punggur adalah memposisikan KPH sebagai fasilitator dan administrator pengelolaan pembangunan di wilayah KPH. Kemitraan dalam membangun investasi di KPHP Model Bukit Punggur sangat penting untuk dilakukan mengingat dua hal, yaitu: 1. Kemitraan merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses pembangunan.


63

2. Kemitraan merupakan cara efektif untuk efisiensi belanja KPHP Model Bukit Punggur di sektor pembangunan. Pengembangan investasi di KPHP Model Bukit Punggur diarahkan pada kegiatan: 1. Pengembangan

investasi

hasil

hutan

bukan

kayu

(HHBK)/

jasa

lingkungan Pengembangan HHBK dan jasa lingkungan mempunyai peluang yang cukup besar dan menjanjikan serta kompetitif di wilayah KPHP Model Bukit Punggur.

Hal

tersebut

sejalan

dengan

kebijakan

nasional

dalam

mengembangkan dan meningkatkan produksi HHBK. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 telah ditetapkan jenis-jenis HHBK yang terdiri dari 9 kelompok HHBK yang terdiri dari 557 spesies tumbuhan dan hewan. Untuk memberikan arah, kebijakan serta gambaran pengembangan HHBK kepada pelaku usaha, para pihak dan masyarakat yang akan mengembangkan usaha HHBK telah diatur dalam Peraturan Menteri

Kehutanan

Nomor

P.19/Menhut-II/2009

tentang

Strategi

Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional. Penyusunan Grand Strategy ini sekaligus sebagai acuan mulai dari perencanaan sampai pasca panen bagi pelaku usaha, para pihak dan masyarakat luas dalam pengembangan HHBK. Sebagai acuan dalam penetapan jenis HHBK unggulan serta menyamakan pemahaman dan langkah

dalam

upaya

pengembangan

HHBK,

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan. Penetapan kriteria dan indikator tersebut bertujuan tersedianya jenis-jenis HHBK unggulan yang akan dikembangkan secara lebih terfokus dan terarah menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun bentuk investasi HHBK dan jasa lingkungan di KPH antara lain: a. Pemanfaatan air untuk Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) b. Pemanfaatan wisata alam c. Pengembangan REDD+ d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu


64

2. Pengembangan investasi kayu di hutan tanaman Bisnis kayu adalah salah satu bisnis jangka panjang dengan kemungkinan keuntungan yang sangat tinggi, selama beberapa abad terakhir permintaan kayu selalu meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dunia. Perubahan ekonomi seperti Cina dan India yang sekarang menjadi negara konsumen dalam beberapa tahun terakhir, karena hal tersebut dampaknya pada pasar kayu yang semakin meningkat. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ada hubungan antara pertambahan populasi dengan permintaan kayu. Tidak ada prediksi adanya penyusutan permintaan kayu dengan melihat penduduk dunia dalam 30-60 tahun mendatang. Di sisi lain, tidak ada keraguan bahwa produksi dari hutan alam tropis akan menurun, menurut REDD+ dikarenakan adanya insentif untuk tidak menebang kayu dari Badan Organisasi Dunia, penegakan hukum, reboisasi. Tetapi pelestarian hutan di seluruh dunia tidak akan bisa, karena volume dan penanaman tidak akan mampu mengimbangi permintaan seiring dengan cepatnya pertambahan populasi dunia, sebab kompensasi penanaman hutan bisa dipanen dalam jangka waktu 25-30 tahun. Kayu adalah satu satunya investasi yang tumbuh dengan sendirinya, yang tumbuh secara alami, dan tidak terpengaruh terhadap setiap situasi ekonomi. Oleh karena itu, saham kayu cenderung dalam performa terbaik ketika saham dan obligasi umumnya mengalami depresi, bahkan harga kayu tidak terlalu berpengaruh oleh kemerosotan ekonomi dibandingkan kebanyakan aset lainnya. Berdasarkan perspektif di atas maka usaha pengembangan investasi kayu di KPHP Model Bukit Punggur memiliki prospek yang cerah. Prinsip dasar yang dianut oleh KPHP Model Bukit Punggur dalam pengembangan investasi kayu adalah: 1. Investasi kayu harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat sekitar hutan khususnya dan rakyat Kabupaten Way Kanan secara umum 2. Investasi kayu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Rencana kegiatan strategis KPHP Model Bukit Punggur tahun 2015-2024 secara rinci, meliputi: output, sub kegiatan, lokasi, volume, biaya, pihak terkait, sumber dana serta tata waktu pelaksanaannya sebagaimana Lampiran 15.


65

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

A. Rencana Pembinaan Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHP Model Bukit Punggur dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan terhadap SDM pelaksana pengelolaan dan masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model Bukit Punggur. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a. Peningkatan kemampuan SDM pengelola KPHP Model Bukit Punggur dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan. b. Penguatan kerangka semangat kerjasama diantara pihak pengelola, SKPD, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolan KPHP Model Bukit Punggur. c. Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal baru yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan. d. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemegang izin dan masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHP Model Bukit Punggur, mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPHP Model Bukit Punggur merupakan bagian dari pengelolaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian peran terhadap pemegang izin dan masyarakat. Sasaran pembinaan yang dilaksanakan di KPHP Model Bukit Punggur meliputi: a. Unsur internal KPHP Model Bukit Punggur, mencakup kelembagaan, SDM, dan sarana dan prasarana, baik administrasi (perkantoran) maupun pelaksanaan dan pengelolaan program di lapangan. b. Para pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan,

yaitu Perusahaan

pemegang IUPHHK-HTI dan kelompok-kelompok HKm baik yang telah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015 -2024

66

memiliki izin definitif maupun yang masih dalam pengusulan/pengurusan izin. Aspek pembinaan yang diberikan KPHP Model Bukit Punggur rmeliputi administrasi

(kepatuhan

administrasi),

dalam

kelembagaan,

melengkapi

dan

teknis

persyaratan-persyaratan

budidaya

tanaman

dengan

mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi serta kewirausahaan. c. Para pemegang izin penggunaan kawasan, yaitu perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin penggunaan kawasan hutan.

Aspek pembinaan

meliputi administrasi (ketaatan dalam melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi) dan teknis konservasi tanah dan air. d. Kawasan-kawasan tertentu, baik yang terdapat dalam blok Inti maupun blok pemanfaatan. Aspek pembinaan mencakup administrasi dan kelembagaan pengelolaan serta aspek teknis konservasi tanah dan air. Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang akan dilakukan oleh KPHP Model Bukit Punggur meliputi: a. Pembuatan dan pemberian pedoman/juklak/juknis atau SOP, administrasi dan teknis pelaksanaan pengelolaan lahan (budidaya dan konservasi) dan pengelolaan pasca hasil/produksi hutan. b. Sistem pelaporan yang bersifat periodik (Laporan Tahunan) dan Laporan Kegiatan. c. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan pembuatan percontohan (misalnya demplot), dan lain-lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. B. Rencana Pengawasan Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPHP Model Model Bukit Punggur agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang

berkompeten

dan

dilakukan

secara

langsung

agar

pelaksanaan

pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. Pengawasan internal dilakukan Kepala KPH meliputi kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015 -2024

67

penyelenggaraan tugas dan fungsi KPH dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pengawasan eksternal dilakukan oleh UPT KPHP Model Bukit Punggur terhadap pemegang izin untuk mengetahui sejauh mana rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan oleh pemegang izin dapat dilaksanakan dengansebenarnya. Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan KPHP Model Bukit Punggur serta perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat. C. Rencana Pengendalian Pengendalian internal dilakukan untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah disebutkan bahwa Kepala KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian internal dilakukan oleh Kepala KPHP Model Bukit Punggur antara lain: review atas kinerja KPH, pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015 -2024

68

Pengendalian eksternal dilakukan KPH terhadap pemegang izin terhadap pelaksanaan pembangunan HTI dan HKm dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan dan/atau pengolahan hasil hutan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa strategi pengendalian yang akan ditempuh oleh KPHP Model Bukit Punggur adalah pengendalian hasil (result control), pengendalian tindakan (action control), dan pengendalian personil (people control). Pelaksanaan pengendalian dapat dilakukan secara periodik dan insidentil sebagai tindak lanjut dari analisa laporan yang disampaikan oleh KKPH. Pengendalian hasil dilaksanakan dengan menfokuskan pada hasil dari suatu kegiatan yang akan dicapai, yaitu dengan menerjemahkan hasil yang akan dicapai menjadi target-target tertentu sesuai dengan kondisi dan kemampuan KPHP Model Bukit Punggur, baik kemampuan SDM, kemampuan teknis, dan pendanaan serta skala prioritas.Pengendalian tindakan yang akan dilaksanakan oleh KPHP Model Bukit Punggur, yaitu dengan menekankan pada cara-cara personil atau pun elemen KPH dalam menjalankan tugas dikerjakan secara tanggung jawab. Pada perkembangannya, direncanakan pengendalian di KPHP Model Bukit Punggur akan mempertimbangkan adanya pemberian insentif kepada personil yang melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, sebaliknya akan memberikan hukuman bagi yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan benar.


69

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Rencana Pemantauan dan Evaluasi Salah satu tugas dan fungsi KPHP adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010. Pemantauan dan evaluasi

dilakukan

terhadap

setiap

program

yang

telah

dilaksanakan dan kegiatan pengelolaan yang sudah direncanakan KPHP Model Bukit Punggur untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Pemantauan dan evaluasi oleh KPH terhadap pemegang izin dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan atas rencana kerja yang sudah ditetapkan oleh pemegang izin. Khusus untuk evaluasi RPHJP dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan perbaikan pelaksanaan rencana

pengelolaan

hutan

di

masa

yang

akan

datang.

Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh

komponen

pengelolaan.

Hasil yang

diperoleh

dari

pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan manfaat (benefits). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup: 1. Pemantauan dan evaluasi oleh internal KPHP Model Bukit Punggur. 2. Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain. 3. Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015 -2024

70

Evaluasi keberhasilan program pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur dapat diukur dari: 1. Tingkat perambahan terhadap kawasan KPHP Model Bukit Punggur semakin menurun. 2. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHP Model Bukit Punggur dari gangguan keamanan kawasan

serta

berkembangnya

nilai-nilai

kearifan

lokal

masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan. 3. Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan

sebagai

upaya

alternatif

dalam

peningkatan

perekonomian masyarakat. 4. Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki kepedulian terhadap kawasan KPHP Model Bukit Punggur yang dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KPHP Model Bukit Punggur sebagai Unit Pelaksana Teknis pengelolaan dan pihak mitra pendukung. 5. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan. B. Rencana Pelaporan Pelaporan

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. KPHP Model Bukit Punggur rmelaporkan hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPHP Model Bukit Punggur sesuai dengan tugas dan fungsinya secara berkala.

Acuan

yang

digunakan

dalam

pelaporan

adalah

berdasarkan SOP yang berlaku. Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai dengan tahap penyusunan

Laporan

Bulanan,

Laporan

Triwulan,

Laporan

Semesteran, dan Laporan Tahunan. Seluruh laporan yang telah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015 -2024

71

tersusun ditandatangani oleh Kepala KPH dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai pimpinan instansi yang menaungi KPHP Model Bukit Punggur dan juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang memiliki hak dan kewenangan.


72

VIII. PENUTUP Pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur yang dilakukan oleh UPT KPHP Bukit Punggur masih memiliki kendala dan permasalahan, baik secara internal maupun eksternal. Disusunnya RPHJP KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024 diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut, serta memberikan arahan dalam pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur dalam waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan yang masih bersifat makro dan indikatif. Karena sifat dan cakupan dari rencana ini masih makro,

untuk selanjutnya

diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci dan cakupan periode perencanaannya lebih pendek seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (Tahunan), Rencana Bisnis, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Teknsi dan sebagainya. Dengan rencana pengelolaan tersebut KPHP Model Bukit Punggur memiliki kerangka kerja yang terpadu serta komprehensif dalam pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat untuk mencapai visinya “Terbangunnya KPHP Model Bukit Punggur Sebagai Penghasil Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Terkelolanya Jasa Lingkungan Tahun 2024”. Selain itu, dengan diimplementasikannya rencana pengelolaan ini maka akan dapat terus digali alternative PAD melalui usaha produktif yang dilakukan bersama pihak swasta dan masyarakat dalam wilayah kelola KPHP Model Bukit Punggur, sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.


73

Lampiran 14. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

HUBUNGAN VISI DAN MISI DENGAN RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHP MODEL BUKIT PUNGGUR TAHUN 2015-2024 Visi

Misi

Tujuan

Terbangunnya KPHP Model Bukit Punggur Sebagai Penghasil Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Terkelolanya Jasa Lingkungan Tahun 2024

1. Menjamin keberadaan hutan dan memantapkan penataan kawasan KPHP Model Bukit Punggur

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status serta menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dalam menyediakan ruang bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program KPHP Model Bukit Punggur dan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tata hubungan yang efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP Model Bukit Punggur. Untuk upaya pemberdayaan, memperbaiki kinerja, menciptakan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan serta meminimalisir terjadinya konflik.

2. Mengembangkan kelembagaan KPHP Model Bukit Punggur yang mandiri dan efektif 3. Mengembangkan partisipasi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan kawasan KPHP Model Bukit Punggur

Rencana Kegiatan

4. Pemantapan perlindungan dan pengamanan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur.

Untuk menjaga fungsi perlindungan, pelestarian dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

5. Pemantapan perlindungan dan pengamanan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur.

Untuk menjaga fungsi perlindungan, pelestarian dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

6. Optimalisasi pemanfaatan potensi kayu,hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur.

Untuk mengembangkan fungsi pemanfaatan khususnya Hasil Hutan Bukan Kayu secara lestari dengan mengatur segala bentuk kegiatan di kawasan KPHP Model Bukit Punggur.

1. 2. 3. 4.

Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu Rencana rasionalisasi wilayah kelola Review rencana pengelolaan

1. Rencana penyediaan dan peningkatan SDM 2. Penyediaan pendanaan 3. Pengembangan database 1. Rencana penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin 2. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait 1. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutandan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berijin 2. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berijin 3. Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam 4. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutandan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berijin 5. Pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berijin 6. Rencana penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam 1. Rehabilitasi pada areal kerja di luar ijin 2. Pemberdayaan masyarakat 3. Pengembangan investasi

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024

Lampiran 15. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024 RENCANA KEGIATAN STRATEGIS KPHP MODEL BUKIT PUNGGUR TAHUN 2015 - 2024

Kegiatan 1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya

Estimasi Biaya 2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu

Output

Diketahui kondisi riil dan tersedianya data SDH dan lingkungan secara lengkap, serta adanya kepastian hokum batas wilayah KPHP Model Bukit Punggur dan adanya kepastian wilayah di luar izin yang dapat dikelola KPHP Model Bukit Punggur

Terkelolanya wilayahwilayah di luar izin

Sub Kegiatan

Sasaran/Lokasi

1. Inventarisasi vegetasi, potensi kayu, HHBK, jasa lingkungan serta sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 2. Identifikasi potensi HHBK unggulan dan jasa lingkungan 3. Sosialisasi tata batas kawasan KPHP

Reg. 24, Reg. 41, Giham Tahmi dan Reg. 42

Volume

Para Pihak

Sumber Dana *

Tahun Kegiatan

200.000

KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat

APBD/ APBN

2015, 2017, 2019, 2021

3 Lokasi (2x)

1.100.000

KPH, BPPHP

APBD/ APBN

2015, 2020

Reg. 24, Reg. 41, GihamTahmi dan Reg. 42

20 Kegiatan

1.200.000

APBD/ APBN

4. Orientasi batas kawasan KPHP


500 Km

7.000.000

APBD/ APBN

2015, 2016, 2017, 2019, 2024 2015, 2020

5. Pemeliharaan pal batas kawasan KPHP


500 Km

2.500.000

APBD/ APBN

2016, 2021

6. Pembuatan batas blok dengan tanaman kehidupan 7. Pembagian petak dengan tanaman kehidupan


4 Blok

400.000

APBD/ APBN

2015, 2016, 2017, 2018,


101 Petak

400.000

KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat

APBD/ APBN

2015, 2016, 2017, 2019, 2024

-

-

-

KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPKH, Diskab/prov, masyarakat

APBD/ APBN/

2015, 2016

APBD/ APBN

2015-2024

-

Reg. 24, Reg. 41

-

8 Kegiatan

Biaya * (x Rp.1.000)

-

12.800.000

1. Sosialisasi pemantapan kawasan hutan

KPHP Model Bukit Punggur

3 Kegiatan

180.000

2. Membuat perjanjian kemitraan antara masyarakat dengan KPH

Reg. 24. Reg. 41, Giham Tahmi

10 Kegiatan

50.000


Kegiatan

Estimasi Biaya 3. Pemberdayaan Masyarakat

Estimasi Biaya

Output

Terwujudnya penataan lahan dan meningkatnya kesadaran masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan, penguatan kelompok masyarakat

-

Sub Kegiatan

Sasaran/Lokasi

3. Identifikasi kayu, HHBK, dan jasa lingkungan

Blok pemberdayaan / wilayah tertentu

4. Penanaman berbagai jenis MPTS, TUL, kayu produksi daur pendek

Blok pemberdayaan / wilayah tertentu

-

Volume 6 Lokasi 3.264 ha

-

-

Biaya * (x Rp.1.000) 150.000 19.584.000

19.964.000

1. Pendataan dan Penertiban KTH

Reg. 24.Reg. 41, GihamTahmidanReg 42

10 Kegiatan

100.000

2. Penguatan kelembagaan dan negosiasi

Reg. 24.Reg. 41, GihamTahmidanReg 42

10 Kegiatan

100.000

3. Sosialisi/penyuluhan kepada masyarakat

Reg. 24. Reg. 41, GihamTahmi dan Reg. 42

10 Kegiatan

100.000

4. Penyusunan Kesepakatan Pengelolaan

Reg. 24. Reg. 41, Giham Tahmi dan Reg. 42

10 Kegiatan

100.000

5. Fasilitasi kemitraan pengelolaan hutan di areal ada izin pemanfaatan oleh pihak ketiga 6. Fasilitasipelatihandanpen gembangan SDM melalui HKm, kemitraan dan jasa lingkungan -

Reg. 24, Giham Tahmi dan Reg. 42

3 Kegiatan

30.000

10 Pelatihan Gapoktan

500.000

-

930.000

Reg. 24. Reg. 41, Giham Tahmi dan Reg. 42 -

Para Pihak

Sumber Dana *

KPH, B2HP, BPKH, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPDAS, BPPHP, Diskab/prov, masyarakat -

APBD/ APBN

Tahun Kegiatan

APBD/ APBN

2015, 2016, 2017, 2019, 2024 2015-2024

-

-

KPH, BPDAS, BPPHP, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPDAS, BPPHP, Diskab/prov, masyarakat

APBD/ APBN

2015-2024

APBD/ APBN

2015-2024

KPH, BPDAS, BPPHP, Diskab/prov, BAKORLUH, BP4K, masyarakat KPH, BPDAS, BPPHP, BPKH, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPDAS, BPPHP, BPKH, Diskab/prov, pemegang izin KPH, BPDAS, BPTH, Diskab/prov, masyarakat

APBD/ APBN

2015-2024

APBD/ APBN

2015-2024

APBD/ APBN

2015-2017

APBD/ APBN

2015-2024

-

-

-


Kegiatan

Output

4. Pembinaan dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang berizin

Terjaminnya pelaksanaan pengelolaan hutan yang lestari oleh pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta terbangunnya kemitraan antara pemegang izin dengan masyarakat

Estimasi Biaya 5. Rehabilitasipada Areal Kerja di Luar Izin

Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi lahan dan meningkatnya luas dan kualitas tutupan hutan, serta penyadaran masyarakat

Sub Kegiatan

Sasaran/Lokasi

Volume


Para Pihak

Sumber Dana *

Tahun Kegiatan

1. Monitoring dan evaluasi HTI dalam realisasi tanaman, RKU dan RKT

Giham Tahmi dan Reg. 42

20 Kegiatan

200.000

KPH, BPPHP

APBD/ APBN

2015-2024

2. Pembinaandan monitoring evaluasi pada wilayah pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 3. Pemetaan potensi dan resolusi konflik 4. Bimbingan teknis pengelolaan hutan produksi -

Reg. 24, Giham Tahmi dan Reg. 42

30 Kegiatan

300.000

KPH, BPKH, Diskab/prov

APBD/ APBN

2015-2024

Giham Tahmi, Reg. 42

10 Lokasi (2x) 1 KPH (10x)

1.700.000

KPHP, BPPHP

APBN/ APBD

2015, 2020

3.100.000

KPHP, BPPHP

APBN/ APBD

2015-2024

-

5.300.000

-

-

-

1. Pembuatan pembibitan / persemaian

Reg. 24 dan Reg. 41

2 unit

APBD/ APBN

2016, 2021

2. Rehabilitasi / reboisasi

Reg. 24 dan Reg. 41

3000 ha

18.000.000

APBD/ APBN

2015-2024

3. Pemeliharaan tanaman

Reg. 24 dan Reg. 41

3000 ha

12.000.000

APBD/ APBN

2015-2024

4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi rehabilitasi lahan

Reg. 24 dan Reg. 41

10 Kegiatan

100.000

APBD/ APBN

2015-2024

5. Sosialisasi / penyuluhan RHL

Reg. 24 dan Reg. 41

10 Kegiatan

100.000

APBD/ APBN

2015-2024

6. Sertifikasi sumber benih

Reg. 24 dan Reg. 41

10 Jenis

100.000

KPH, BP2HP, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPDAS, BPPHP, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPDAS, BPPHP, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPDAS, BPPHP, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPDAS, BPTH, BAKORLUH, BP4K, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPTH

APBD/ APBN

2015-2024

KPHP Model Bukit Punggur -

150.000


Kegiatan

Output

Estimasi Biaya

-

6. Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi di dalam areal yang berizin

Estimasi Biaya 7. Rencana Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam

Estimasi Biaya 8. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar pemegang izin

Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi lahan kritis oleh pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Bukit Punggur Terwujudnya perlindungan dan pengamanan kawasan dari perambahan dan bahaya kebakaran hutan serta penegakan hukum

-


Para Pihak

Sumber Dana *

-

-

-

KPH, BPKH, Diskab/prov, pemegang izin KPH, BPKH, Diskab/prov, pemegang izin

APBD/ APBN

2015-2024

APBD/ APBN

2015-2024

-

-

-

10.100.000

KPH, BPPHP

APBD/ APBN

2015-2024

3 Lokasi

60.000

APBD/ APBN

2015, 2018, 2023


4 Lokasi

80.000

APBD/ APBN

2015, 2020

4. Membangun menara pengawas dan kantongkantong air 5. Pendataan flora dan fauna yang dilindungi

Reg. 24, Reg. 41, Giham Tahmi danReg. 42

4 Unit

200.000

APBD/ APBN

2015-2020

Reg. 24 dan Reg. 41

2 Kegiatan

150.000

APBD/ APBN

2015, 2016

6. Sosialisasi perlindungan hutan dan konservasi alam -

Reg. 24 dan Reg. 41

10 Kegiatan

150.000

KPH, BKSDA, Diskab/prov, masyarakat KPH, BKSDA, Diskab/prov, masyarakat KPH, BKSDA, Diskab/prov, masyarakat KPH, BKSDA, Diskab/prov, masyarakat KPH, BKSDA, Diskab/prov, masyarakat -

APBD/ APBN

2015-2024

-

-

1. Sosialisasi pokok-pokok kebijakan pengelolaan kawasan


10 Kegiatan

150.000

KPH, BPPHP, BPDAS, Diskab/prov, masyarakat

APBD/ APBN

2015-2024

2. Pertemuan rutin antara KPH dan pemegang izin

Pemegang izin dan masyarakat

10 Kegiatan

150.000

KPH, BPPHP, BPDAS, Diskab/prov, masyarakat

APBD/ APBN

2015-2024

Sub Kegiatan 1. Pendataan lahan krritis padalahan yang dibeban iizin di HP dan HL 2. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan oleh pemegang izin 1. Pengamanan hutan 2. Membentuk PAM Swakarsa bersama pemegang izin 3. Membentuk Satgas pemadam kebakaran

Sasaran/Lokasi

Volume

-

-

30.450.000

Reg. 24, GihamTahmidanReg 42

3 Lokasi/thn

300.000

Reg. 24, Giham Tahmi danReg. 42

3 Lokasi/thn

300.000

-

-

600.000

KPHP Model Bukit Punggur Reg. 42 dan Giham Tahmi, Reg. 24

1 KPH (10x)

-

-

10.740.000

Tahun Kegiatan


Kegiatan

Estimasi Biaya 9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait

Output

Terbangunnya kemitraan dengan parapihak dan meningkatnya pendapatan masyarakat

Estimasi Biaya

-

10. Rencana penyediaan dan peningkatan Kapasitas SDM

Terbentuknya struktur organisasi KPHP Model Bukit Punggur mandiri dan profesional

Tersedianya Prosedur Kerja (SOP) sesuai bidang tugas dan kebutuhan Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kelembagaan

Sub Kegiatan

Sasaran/Lokasi

Volume

3. Membentuk sistem kerjasama, komunikasi dan kolaborasi pengelolaan kawasan antara KPH dan pemegang izin -

Pemegang izin dan masyarakat

1. Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan parapihak 2. Pengembangan kemitraan pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan -

Pemegang izin, Pemda/instansi terkait, masyarakat Pemegang izin dan masyarakat

1. Pengembangan SDM dan Kelembagaan 2. Diklat SDM KPH

KPHP Model Bukit Punggur Personil KPHP

2 Kegiatan

3. Studi banding


Para Pihak

Sumber Dana *

Tahun Kegiatan

1 Kegiatan

50.000

KPH, pemegang izin

APBD/ pemegang izin

2015

-

350.000

-

-

-

1 Kegiatan

50.000

APBD/ APBN

2015

10 Kegiatan

100.000

KPH, UPT Kemenhut, Diskab/prov, masyarakat KPH, BPKH, BPDAS, BPPHP, Diskab/prov, masyarakat

2015-2024

-

150.000

-

APBD/ APBN, Dana Pihak Ketiga -

1.200.000

KPHP, BPPHP

APBD/ APBN

2015, 2020

10 Kegiatan

1.000.000

KPH, Kemenhut, Pemda

APBD/ APBN

2015-2024

Personil KPHP

2 Kegiatan

50.000

KPH, Diskab/prov

APBD/ APBN

2015-2024

1. Penyusunan Prosedur Kerja KPH


5 Kegiatan

50.000

KPH, Kemenhut Diskab/prov

APBD/ APBN

2015-2024

1. Pembangunan Kantor RPH 2. Pembangunan mess dan sarprasnya 3. Penyiapan tanah untuk kantor resort 4. Pembangunan pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga

Reg. 24, Reg. 41, Giham Tahmi dan Reg. 42 KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur Reg. 24, Reg. 41, Giham Tahmi dan Reg. 42

3 Unit

750.000

APBD/ APBN

2015-2016

1 Unit

350.000

APBD/ APBN

2015-2016

3 Unit

150.000

KPH, BPPHP KPH, BPKH, Diskab/prov, KPH, Pemda

APBD

2015-2016

4 Unit

40.000

KPH, Pemda, Kemenhut

APBD/ APBN

2015-2016

-

-

-


Kegiatan

Sub Kegiatan

Output

5. Pengadaan peralatan kantor dan peralatan teknis 6. Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Estimasi Biaya 11. Penyediaan Pendanaan

Estimasi Biaya 12. Pengembangan database

Estimasi Biaya

Tersedianya sistem pendanaan yang didukung oleh pihak terkait

Terbangunnyabank data / database KPHP Model Bukit Punggur

-

1.

2.

Penyusunan skema pendanaan kerja sama dengan pemegang izin/ pihak ketiga Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) -

Sasaran/Lokasi

Volume


Sumber Dana *

KPH, Kemenhut

APBD/ APBN

2015-2016

Tahun Kegiatan


2 Paket


10 Kegiatan

1.000.000

KPH, Pemda, Kemenhut

APBD/ APBN

2015-2024

-

4.790.000

-

-

-

-

200.000

Para Pihak


1 Kegiatan

25.000

KPH, Kemenhut, Pemegang izin, Diskab/prov


1 Kegiatan

25.000

KPH, Pemda

APBD/ APBN

2015

-

50.000

-

-

KPH, Kemenhut, Diskab KPH, Kemenhut, Diskab KPH, Kemenhut, Diskab KPH, Kemenhut, Diskab

APBD/ APBN

2015-2016

APBD/ APBN

2015-2016

APBD/ APBN

2015-2016

APBD/ APBN

2015-2016

-

2015-2016

APBD/ APBN, Dana Pihak Ketiga

1. Penyiapan perangkat database 2. Pembuatan database sumber daya hutan 3. Pembuatan database kepegawaian 4. Penyusunan dan pengelolaan sistem database keuangan 5. Pembuatan database sosekbud masyarakat

KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur

1 Paket

250.000

1 Paket

50.000

1 Paket

50.000

1 Paket

50.000


1 Paket

50.000

KPH, Kemenhut, Diskab

APBD/ APBN

2015-2016

6. Membangun manajemen sistem pusat informasi


1 Paket

100.000


APBD/ APBN

2015-2016

-

-

-

550.000 -

-

-


Kegiatan 13. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola

Estimasi Biaya 14. Penyusunan rencana pengelolaan

Estimasi Biaya 15. Pengembangan Investasi

Output

Penyesuaian rencana pengelolaan dengan kondisi terkini antara rencana, tata kelola dan fakta di lapangan Tersedianya dokumen rencana pengelolaan

Meningkatnya tutupan hutan, produksi kayu, HHBK dan pendapatan masyarakat

Sub Kegiatan

Sasaran/Lokasi

Volume


Para Pihak

Sumber Dana *

Tahun Kegiatan

1. Review wilayah kelola ke dalam resort-resort

Reg. 24,Reg. 41, Giham Tahmi, dan Reg. 42

2 Kegiatan

100.000

KPH, BPKH, Diskab

APBD/ APBN

2019, 2024

2. Review pembagian blok

Reg. 24, Reg. 41, Giham Tahmi, dan Reg. 42

2 Kegiatan

100.000

KPH, BPKH, Diskab

APBD/ APBN

2019, 2024

-

200.000

-

-

-

1. Review RPHJP

-

2. Penyusunan RPH Jangka Pendek 3. Penyusunan Rencana Bisnis KPHP 4. Penyusunan Rencana Teknis 5. Penyusunan RPHJP Tahun 2025-2034 6. Penyusunan Renstra dan Renja -

KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur KPHP Model Bukit Punggur -

2 Dok

1.400.000

KPHP, BPPHP

APBD/ APBN

2015, 2020

10 Judul

3.000.000

KPHP, BPPHP

APBD/ APBN

2015-2024

7 Judul

2.100.000

KPHP, BPPHP

APBD/ APBN

2015-2020

5 Judul

150.000

KPHP, BPPHP

APBD/ APBN

2015-2020

1 Judul

150.000

KPHP, BPPHP

APBD/ APBN

2024

12 Judul

600.000

KPHP, BPPHP

APBD/ APBN

2015-2020

-

-

-

1. Pengembangan Agroforestry / Silvopasture

Blok pemberdayaan, wilayah tertentu

1 Kegiatan

100.000

KPH, Kemenhut, Diskab, masyarakat

APBD/ APBN/ Dana Pihak Ketiga

2015-2024

2. Pemanfaatan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTA) 3. Pemanfaatan air untuk sumber air minum mineral 4. Pemanfaatan jasa lingkungan Air Terjun Putri Malu dan Sumber Air Panas Vilamasin

Reg. 24

1 Kegiatan

100.000


Dana Pihak Ketiga

2015-2024

Reg. 24

1 Kegiatan

100.000

1 Kegiatan

100.000

Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga

2015-2024


KPH, Kemenhut, Diskab, masyarakat KPH, Kemenhut, Diskab, masyarakat

-

7.400.000

2015-2024


Kegiatan

Output

Estimasi Biaya

-

Total Estimasi Biaya

-

Sub Kegiatan

Sasaran/Lokasi

Volume


Para Pihak

Sumber Dana *

Tahun Kegiatan

5. Pengembangan tanaman gaharu, jabon dan MPTS


1 Kegiatan

100.000


Dana Pihak Ketiga

2015-2024

6. Pengembangan hasil hutan non kayu (karet, kopi, lebah madu, aren, bambu, serai wangi, jahe, dll.) 7. Pembangunan Penangkaran Rusa

Reg. 24, Reg. 41, Giham Tahmi, dan Reg. 42

1 Kegiatan

100.000


Dana Pihak Ketiga

2015-2024

Reg. 41

1 Kegiatan

500.000


2015-2024

8. Pemfaatan jasa karbon (REDD+) -

Reg. 24, Giham Tahmi dan Reg. 42 -

1 Kegiatan

100.000

-

1.200.000

KPH, Kemenhut, Diskab -

APBD/ APBN/ Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga -

-

-

95.474.000

-

-

-

-

2015-2024 -

Keterangan : * Jumlah Biaya dan Sumber Dana yang tercantum dalam RPHJP KPHP Model Bukit Punggur Tahun 2015-2024 digunakan untuk perencanaan kegiatan dan bukan merupakan dokumen anggaran.


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG MODEL BUKIT PUNGGUR KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN

Recommend Documents