RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR TAHUN

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEHUTANAN UPT KPH B A L I T I M U R

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR

TAHUN 2014 – 2023

Disusun Oleh, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR

Ir. ABDUL MUTHALIB SILVIANSYAH, M.Si. NIP. 19620727 198903 1 020

Diketahui Oleh, KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI

Ir. I G N WIRANATHA, MM NIP. 19580125 198503 1 012

Disahkan oleh, A.N MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN II

Dr. Ir. JOKO PRIHATNO, MM NIP. 19600525 198903 1 005

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

i


RINGKASAN EKSEKUTIF Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tahun 2014 - 2023 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur dimaksud untuk membuat bahan acuan guna memberikan arah dan bentuk yang jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang komprehensif dengan tetap berpedoman pada pembangunan yang berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal yang ada. UPT KPH Bali dibentuk Timur berdasarkan PERDA Provinsi Bali No. 4 Tahun 2011 (pengganti Perda No. 2/2008), dan PERGUB Bali No. 102/2011 (pengganti PERGUB 48/2008) kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) KPH Bali Timur merupakan wilayah KPHL dengan luas kawasan hutannya adalah 22.977,69 ha, yang terdiri dari hutan lindung 21.891,03 ha (95,27%) dan selebihnya berupa hutan produksi terbatas 1.086,66 ha (4,73%). Luas kawasan hutan tersebut terbagi ke dalam 12 Register Tanah Kehutanan (RTK) yang luasnya sangat bervariasi, terkecil RTK 24 / Bukit Gumang (22.00 ha) dan terluas RTK 8 / Gunung Abang Agung (14.242,74 ha). Keduabelas RTK tersebut kondisinya tersebar di 5 Daerah Aliran Sungai (DAS), yang sebagian besar berada di DAS Unda seluas 15.421,39 ha (67,12%). Ditinjau dari segi pemangkuan kawasan hutannya, di UPT KPH Bali Timur ada 11 Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yang luasnya sangat bervariasi, mulai dari yang terkecil yaitu RPH Kintamani Barat seluas 706,50 ha dan terbesar RPH Rendang seluas 4.767,72 Ha. Arah kebijakan kehutanan KPH Bali Timur tidak terlepas dari arah orientasi pembangunan Provinsi Bali merupakan panduan yang harus diikuti untuk menuju pengelolaan hutan lestari dengan pertimbangan lingkungan/ekologi, sosial dan ekonomi. Sebagai institusi teknis di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Bali, tentunya Visi dan Misi KPH Bali Timur merupakan turunan dan pengejawantahan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Bali, adalah; Visi KPH Bali Timur adalah: ”Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang Lestari melalui kearifan lokal menuju Masyarakat Sejahtera” Misi yang dikembangkan dalam pengelolaan KPH Bali Timur adalah: 1. Memantapkan penataan kawasan hutan KPH Bali Timur secara rasional, efektif dan efisien. 2. Menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya hutan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat. 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang mencakup pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus, rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, serta mengembangkan kegiatan wisata alam, wisata pendidikan, wisata budaya yang berwawasan lingkungan. 4. Melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan secara kolaboratif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.


ii


Lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan di wilayah KPH Bali Timur meliputi ; 1).Pemanfaatan hutan berupa : pemanfaatan kawasan (tanaman bawah tegakan), Jasa lingkungan ( pemanfaatan air, wisata alam), pemungutan hasil hutan bukan kayu (getah pinus, hijauan pakan ternak), 2) Penggunaan kawasan hutan berupa pinjam pakai. Pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Timur dalam wilayah pemanfaatan hutan, di bagi berdasarkan Blok dan Petak, Blok pada unit KPH adalah bagian areal yang secara geografis bersifat permanen, yang secara stategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas manajemen, terutama dalam fungsi perlindungan hidro-orologi, yang menjadikannya senagai kesatuan pengelolan perlindungan hidro-orologi lestari. Sedangkan Petak adalah unit terkecil lahan hutan yang lokasi geografisnya bersifat permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan dan menjadi satuan administrasi dari setiap kegiatan pengelolan (silvikultural) yang sama untuk diterapkan atasnya. Dalam hal pembagian Blok/Petak pada hutan Lindung dan hutan produksi terbatas dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, yang meliputi Blok Inti, Blok Pemanfaatan, dan Blok Khusus. Lebih lanjut kawasan hutan Bali Timur merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas, dalam wilayah pengelolaan dibagi atas wilayah kelola yaitu wilayah yang dimana telah memiliki ijin pengelolaan dan Wilayah Tertentu, adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga dan di kelola langsung oleh KPH.


iii


KATA PENGANTAR

Salah satu upaya mewujudkan pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan yang lestari dalam pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan adalah dengan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

KPHL Bali Timur merupakan salah satu KPH yang telah ditetapkan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.621/Menhut-II/2011 tanggal 1 Nopember 2011. Untuk dapat memberikan acuan bagi pengelola KPH agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik maka disusunlah dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Bali Timur. Dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Bali Timur ini memuat bagian-bagian pendahuluan, deskripsi kawasan, visi dan misi pengelolaan hutan, analisis dan proyeksi, rencana kegiatan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan dan penutup. Hal ini dimaksudkan agar KPHL Bali Timur dapat menjalankan dan mengaplikasikan sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah disusun dan menjadi pedoman dalam kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana derivatifnya dan pelaksanaannya. Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penyediaan data dan informasi, analisis data, penulisan serta pembahasan draft dokumen sehingga menjadi Dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Bali Timur. Semoga bermanfaat sesuai dengan tujuannya. Denpasar, Januari 2014 KEPALA UPT KPH BALI TIMUR,

Ir. ABDUL MUTHALIB S, MSI Pembina Tingkat I NIP. 19620727 198903 1 020


iv


DAFTAR ISI

Halaman Halaman Judul ………………………………………………………………….. Lembar Pengesahan …………………………………………………………… Peta Situasi ……………………………………………………………………… Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………… Kata Pengantar …………………………………………………………………. DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….

i

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………….

iii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………….

iv

DAFTAR LAMPIRAN PETA ……………………………………………………..

v

PENDAHULUAN ………………………………………………………….

I-1

1.1.

Latar Belakang …………………………………………………….

I-1

1.2

Maksud, Tujuan dan Sasaran ……………………………………

I-4

1.3

Ruang Lingkup …………………………………………………….

I-5

1.4

Batas Pengertian ………………………………………………….

I-6

DESKRIPSI KAWASAN KPH BALI ……………………………………..

II-12

2.1

Aspek Pemerintahan (Letak dan Luas) …………………………

II-12

2.2

Aspek Kawasan ……………………………………………………

II-14

2.3

Sejarah Wilayah KPH dan Ijin Pemanfaatan Hutan …………...

II-18

2.4

Kondisi Biofisik KPH Bali Timur ………………………………….

II-24

2.5

Sosial Budaya Masyarakat di dalam dan Sekitar Hutan ………

II-35

2.6

Aspek Pemanfaatan dan Pembangunan Kehutanan ………….

II-43

2.7

Aspek Organisasi Pengelolaan Hutan …………………………..

II-52

2.8

Permasalahan Pembangunan Wilayah KPH ……………………

II-57

2.9

Isu-isu Strategis …………………………………………………….

II-58

VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN ……………………………….

III-62

3.1

Visi dan Misi Kementerian Kehutanan …………………………..

III-62

3.2

Visi dan Misi Daerah Provinsi Bali ……………………………….

III-63

3.3

Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Bali ……………………

III-63

I

II.

III.


v


Visi dan Misi Pengelolaan KPH Bali Timur ………………………

III-64

ANALISIS DAN PROYEKSI ……………………………………………….

IV-67

3.4 IV.

4.1

Manajemen Pengelolaan Hutan ………………………………….

4.2

Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

IV-67

Hutan ……………………………………………….........................

IV-69

4.3

Pemanfaatan Hutan ……………………………………………….

IV-75

4.4

Penggunaan Kawasan …………………………………………….

IV-78

4.5

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ……………………………….

IV-79

4.6

Perlindungan dan Konservasi Alam ……………………………...

IV-80

4.7

Proyeksi untuk Prioritas Kegiatan ……………………………...

IV-82

V.

RENCANA KEGIATAN ……………………………………………………

V-83

VI.

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ………………

VI-96

6.1

Pembinaan …………………………………………………………

VI-96

6.2

Pengawasan ………………………………………………………

VI-97

6.3

Pengendalian ………………………………………………………

VI-97

VII.

VIII.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ……………………….

VII-99

7.1

Pemantauan ………………………………………………………..

VII-99

7.2

Evaluasi ……………………………………………………………..

VII-99

7.3

Pelaporan ……………………………………………………………

VII-100

PENUTUP …………………………………………………………………..

VIII-101


vi


DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Letak dan Luas KPH Bali Timur Berdasarkan Kabupaten dan RTK ……………………………………………………………..

II-12

Tabel 2.2

Rekapitulasi Pengelolaan KPH Bali Timur ................................

II-15

Tabel 2.3

Luas dan Sebaran Fungsi KPH Bali Timur per RTK ..................

II-16

Tabel 2.4

Sebaran Luasan Kawasan Hutan per RPH ...............................

II-23

Tabel 2.5

Daerah Aliran Sungai (DAS) di KPH Bali Timur .........................

II-25

Tabel 2.6

Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan KPH Bali Timur Tahun 2004 ................................................................................

II-33

Tabel 2.7

Jumlah Desa Enklave di KPH Bali Timur ...................................

II-43

Tabel 2.8

Tata Batas dan Pengukuhan Kawasan Hutan ...........................

II-46

Tabel 2.9

Kegiatan Penanaman yang bersumber dari Dana APBN dan APBD tahun 2004 S/d 2011 pada Dinas Kehutanan Provinsi Bali .............................................................................................

Tabel 2.10

II-49

Jumlah pegawai dan rasio luas kawasan hutan dengan polisi hutan …………………………………………………………


II-55

vii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Prosentase Pembagian KPH Bali Timur Berdasarkan Kabupaten ………………………………………………………….

II-13

Gambar 2.2

Posisi KPH Bali Timur di Provinsi Bali …………………………..

II-14

Gambar 2.3

Prosentase Pembagian KPH Bali Tengah Berdasarkan Fungsi ……………………………………………………………….

II-17

Gambar 2.4

Sebaran Fungsi KPH Bali Timur …………………………………

II-18

Gambar 2.5

Prosentase Pembagian wilayah RPH KPH Bali Timur ………..

II-23

Gambar 2.6

Sebaran Wilayah RPH di kawasan KPH Bali Timur …………..

II-24

Gambar 2.7

Prosentase Luas DAS di KPH Bali Timur ………………………

II-25

Gambar 2.8

DAS di KPH Bali Timur ……………………………………………

II-26

Gambar 2.9

Jenis Tanah di Prov. Bali ………………………………………..

II-30

Gambar 2.10

Keadaan Topografi KPH Bali Timur ……………………………..

II-31

Gambar 2.11

Struktur Organisasi KPH Bali Timur ……………………………..

II-54


viii


DAFTAR LAMPIRAN PETA

1.

Peta Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

2.

Peta Penutupan Lahan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

3.

Peta Pembagian DAS Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

4.

Peta Sebaran Potensi Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

5.

Peta Aksesibilitas Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

6.

Peta Tata Hutan Blok / Petak Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

7.

Peta Penggunaan Lahan Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

8.

Peta Keberadaan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Wilayah KPH Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

9.

Peta Wilayah Tertentu Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000

10. Peta Jenis Tanah Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 11. Peta Iklim Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 12.

Peta Geologi Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur Provinsi Bali Skala 1 : 50.000


ix


BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Keberadaan hutan yang tumbuh subur dan lestari merupakan keinginan semua pihak. Hutan mempunyai fungsi sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia.

Kebutuhan dasar manusia yang menyangkut pangan, sandang, papan

banyak bersumber dari hutan. Hutan yang lestari dapat menghasilkan pangan, air murni, suhu yang ideal untuk hidup dan oksigen tanpa polusi. Juga dapat menghasilkan bahan/bahan baku untuk produksi sandang dan papan. Hamparan hutan luas menghijau dari Gunung, Bukit lembah merupakan aset ekotorisme yang sangat menarik yang perlu dikembangkan. Rusaknya hutan berdampak pada rusaknya sistem hidrologi dan ekologi. Selanjutnya rusaknya sistem hidrologi mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan kekeringan. Banjir dan kekeringan yang berlangsung berkepanjangan akan berdampak lebih serius yaitu dapat mengancam kehidupan umat manusia. Makanya hutan perlu dikelola, dikembangkan, dipelihara, dilindungi dan dilestarikan. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur dalam wadah Unit Pelaksana Teknis (UPT) diarahkan menjadi organisasi yang mampu membiayai dirinya sendiri atau meminimumkan biaya pemerintah melalui pengelolaan potensi sumberdaya hutan yang ada dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan. UPT KPH Bali Timur luas kawasan hutannya adalah 22.977,69 ha, yang terdiri dari hutan lindung 21.891,03 ha (95,27%) dan selebihnya berupa hutan produksi terbatas 1.086,66 ha (4,73%). Luas kawasan hutan tersebut terbagi ke dalam 12 Register Tanah Kehutanan (RTK) yang luasnya sangat bervariasi, terkecil RTK 24 / Bukit Gumang (22.00 ha) dan terluas RTK 8 / Gunung Abang Agung (14.242,74 ha). Keduabelas RTK tersebut kondisinya tersebar di 5 Daerah Aliran Sungai (DAS), yang sebagian besar berada di DAS Unda seluas 15.421,39 ha (67,12%). Ditinjau dari segi pemangkuan kawasan hutannya, di UPT KPH Bali Timur ada 11 Resort Pengelolaan


BAB I

-

1


Hutan (RPH) yang luasnya sangat bervariasi, mulai dari yang terkecil yaitu RPH Kintamani Barat seluas 706,50 ha dan terbesar RPH Rendang seluas 4.767,72 Ha. Kawasan hutan di UPT KPH Bali Timur yang didominasi oleh hutan lindung kondisinya relatif kurang baik dan perlu dilakukan rehabilitasi. Berbagai permasalahan yang timbul di lapangan antara lain berupa kebakaran hutan, penanaman rumput gajah untuk makanan ternak, penanaman tanaman semusim (pertanian), pencurian kayu (kayu perkakas dan kayu bakar), penggembalaan liar, penggalian batu dan/atau pasir dan pembibrikan/perladangan liar. Meskipun ada masalah-masalah seperti disebutkan di atas, namun di beberapa tempat kawasan hutan lindung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam seperti di wilayah RTK 8/ Gunung Abang Agung berupa pendakian gunung dan bumi perkemahan, serta panjat tebing, juga di RPH wilayah Penulisan - Kintamani

dapat dikembangkan sebagai daerah

tujuan wisata alam dan wisata religi. Kawasan hutan di UPT KPH Bali Timur Khususnya di wilayah kawasan hutan Kintamani termasuk di dalamnya Gunung dan Danau Batur, memiliki kelebihan karena sudah diakui/ditetapkan

oleh Badan

Lembaga Dunia UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (World Heritage) tahun 2011 dan

pada

masuk ke dalam Jaringan Taman Bumi Dunia (Global Geopark

Networking) tahun 2012. Disamping itu rencana pengelolaan tata hutan ke depan akan selalu berhubungan dengan peraturan tata ruang yaitu RTRWP No 16 tahun 2009 dimana seluruh kawasan hutan merupakan kawasan strategis yang harus di lindungi dan dilestarikan. Untuk itu dengan terbentuknya unit pengelolaan hutan di KPH Bali Timur dalam bentuk UPT KPH Bali Timur diharapkan dapat mempercepat terciptanya pengelolaan hutan yang lestari. Seiring dengan Undang undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta lahirnya PP. No. 6 tahun 2007 Jo. PP. No. 3 tahun 2008 (pengganti PP. No. 34 tahun 2002), maka sebagai implementasinya, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dengan memperhatikan aspirasi dan mengingat tipologi karakteristik Bali, telah terbit Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor. 4 Tahun 2011 ( pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008), tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. Dalam Peraturan tersebut ditetapkan antara lain pembentukan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB I

-

2


institusi pengelola hutan pada 4 (empat) wilayah kelola hutan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), di antaranya yaitu pembentukan UPT KPH Bali Timur.

Selanjutnya diikuti oleh Keputusan Menteri

Kehutanan RI Nomor : SK. 800/Menhut-II/2009 tentang penetapan wilayah KPHL Bali Timur dan Nomor : SK.621/Menhut-II/2011, tanggal 1 Nopember 2011 tentang penetapan KPHL Model Bali Timur. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkannya secara nyata di lapangan, perlu mobilisasi sumber daya pembangunan yang ada.

Dalam rangka mobilisasi

sumberdaya pembangunan tersebut, maka rencana yang disusun perlu di arahkan agar mampu mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya pembangunan yang penganggarannya dapat didukung melalui dana APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Pembentukan KPH di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, mencakup beberapa aspek, yaitu perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. mewujudkan

Diharapkan dengan pembentukan KPH ini

penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari dengan prinsip

efisien dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan, pelestarian keragaman biologi dan integritas lingkungan, pengendalian laju degradasi hutan melalui percepatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, distribusi manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat, mewujudkan keadilan antar generasi, mendorong pertumbuhan investasi, peningkatan penilaian harga dan mekanisme insentif. Makna pengelolaan hutan lestari adalah mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sedangkan prinsip efisien adalah dengan memperhatikan unsur - unsur penyelenggaraan pengelolaan hutan yang merupakan tugas pokok dan fungsi KPH dalam melakukan 5 (lima) kegiatan, yakni: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPH berkewajiban pula untuk menjabarkan


BAB I

-

3


kebijakan kehutanan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara utuh, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta membuka peluang investasi. Dalam konteks penyelenggaraan pengelolaan hutan di wilayah UPT KPH Bali Timur, pada tahap awal telah dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang berguna sebagai pedoman pelaksanaan dan standar evaluasi kinerja, sehingga terbangun wujud nyata KPH sesuai target yang ditetapkan dengan kejelasan posisi wilayah pengelolaan, organisasi, hak, tugas pokok dan fungsi, jenis aktivitas pembangunan,

struktur

implementasi

pelimpahan

kewenangan

pengelolaan,

pembinaan dan pengendalian. Untuk menjamin penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Timur agar penataan hutannya selaras dengan kepentingan pengelolaan dan pemanfaatannya, daya

alam/ekologi,

sosial

harus didasarkan pada aspek potensi sumber

budaya

dan

ekonomi

masyarakat

serta

rencana

pembangunan wilayah. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Timur Jangka Panjang ini, merupakan perwujudan komitmen dari para pihak, sehingga di dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan internalisasi rencana pengelolaan yang berwawasan lingkungan ke dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah Pemerintah Provinsi Bali.

Hal ini mengandung maksud, bahwa rencana pengelolaan

hutan KPH Bali Timur berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,

yang

penyusunannya

mengacu

pada

tata

ruang

wilayah

dengan

mengakomodasikan berbagai kepentingan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi.

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Maksud Penyusunan Rencana Pengelolaa Hutan KPH Bali Timur adalah : 1. untuk membuat bahan acuan guna memberikan arah dan bentuk yang jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang komprehensif dengan tetap berpedoman pada pembangunan yang berwawasan

lingkungan

terkait

dengan

pembangunan


kehutanan

BAB I

-

dan

4


pengembangannya untuk berbagai kepentingan di Wilayah UPT KPH

Bali

Timur. 2. Menyediakan rencana pengelolaan (management plan) jangka panjang kurun waktu 10 tahun (2014-2023) untuk mengarahkan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan pada setiap blok dan petak di wilayah KPH Bali Timur. 3. Memberikan arahan bagi parapihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan kehutanan di wilayah KPH Bali Timur. Tujuan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan ini, adalah: Untuk mewujudkan penyelenggaraan kehutanan dalam wadah UPT KPH Bali Timur, agar proses pembangunan kehutanan dapat berjalan secara terencana, terarah dan terukur melalui pengelolaan hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas (HPT), berdasarkan asas kelestarian hutan sesuai dengan kondisi blok/petak Sasaran penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Timur adalah: Seluruh fungsi hutan yang terdapat dalam wilayah UPT KPH Bali Timur, yaitu kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Pengelolaan pada tiap-tiap fungsi pokok hutan tersebut, berdasarkan tipologi wilayah, ekologi, kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sasaran ini

keseluruhan akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan

skala prioritas dalam pemanfaatan setiap ruang atau unit struktur hutan dalam kewenangan pengelolaan hutan KPH Bali Timur.

1.3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Timur meliputi : (1) inventarisasi gambaran umum eksistensi kawasan hutan saat ini, (2) menggali potensi yang ada, (3) mengenal masalah-masalah yang dihadapi oleh KPH, dan sekaligus mencarikan solusi dan juga sekaligus mengembangkan potensi yang ada atas dasar ekologi, hidrologi, sosial,dan ekonomi untuk kelestarian hutan secara


BAB I

-

5


berkelanjutan. Rencana kegiatan ini akan berlangsung selama 10 tahun yaitu tahun 2014 - 2023. Agar pengelolaan hutan ke depan dapat berjalan secara sistematis dan terarah maka di dalam laporan ini dikemukan Deskripsi Kawasan KPH Bali; Visi dan Misi Pengelolaan Hutan; Analisis dan Proyeksi; Rencana Kegiatan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; yang kemudian diakhiri dengan Penutup. Penyampain isi laporan dirinci dalam Bab, antara Bab yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan bersinergi yang merupakan satu unit kesatuan yang utuh.

1.4. BATASAN PENGERTIAN Batasan pengertian dari beberapa istilah/terminologi yang terangkum dalam naskah recana pengelolaan ini,sebagai berikut : 1.

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem hamparan lahan berupa sumber daya alam

hayati

yang

didominasi

pepohonan

dalam

pesekutuan

alam

lingkungannya,yang satu denga yang lainnya tidak dapat dipisahkan (pasal 1, ayat 2,UU No.41 tahun 1999). 2.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (pasal 1, ayat 3, UU No. 41 Tahun 1999)

3.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1, ayat 4, UU No. 41 Tahun 1999)

4.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (pasal 1, ayat 7, No. 41 Tahun 1999).

5.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (pasal 1, ayat 8, UU No. 41 Tahun 1999).

6.

Hutan konservasi

adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (pasal 1, ayat 9, UU No. 41 Tahun 1999).


BAB I

-

6


7.

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perekmbangannya berlangsung secara alami.

8.

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

9.

Hutan tanaman industri adalah hutan tanaman pada hutan produksi

yang

dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dlam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industry hasil hutan (pasal 1, ayat 18, PP No. 6 Tahun 2007). 10. Hutan tanaman rakyat adalah tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultural dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (pasal 1, ayat 19, PP No. 6 2007). 11. Hutan tanaman hasil rehabilitasi adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung,produktifitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan (pasal 1, ayat 20, PP No. 6 Tahun 2007) 12. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (pasal 1, ayat 20, PP No. 6 Tahun 2007) 13. Hutan desa adalah hutan negara yanbg dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. 14. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH adalah unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (pasal 1, ayat 1, PP. No. 6 Tahun 2007). 15. KPH dapat terdiri dari satu fungsi pokok hutan dan penetapan KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan (pasal 6, ayat 2, PP No. Tahun 2007).


BAB I

-

7


16. KPH model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tiungkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutanj secara efisien dan lestari ( pasal 1, ayat 2, Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan, No. SK. 80/VII-PW/2006).

17. Rancangan

pembangunan

KPH

model

adalah

suatu

bentuk

dokumen

perencanaan yang tersusun atas dasar kondisi spesifik tipologi wilayah dan telah didiskusikan publican serta didukung oleh pemerintah kabupaten dan provinsi yang memuat viusi, misi, tujuan, model, analisis, strategi, program dan kegiatan sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan berupa action plan (rencana tindak/rencana aksi). 18. Satuan lahan (SL) pada unit KPH model adalah merupakan pengelompokan lahan kawasan hutan yang didasarkan atas kesamaan lereng, penutupan lahan dan kekompakan luasan. 19. Visi dan misi merupakan proyeksi atau gambaran sosok KPH lestari di masa depan yang diharapkan dan capaian-capaian utama yang ditetapkan untuk mewujudkan proyeksi atau gambaran tersebut. 20. Tujuan dan sasaran merupakan pernyataan realistik-terukur sebagai penjabaran visi-misi selama jangka perencanaan dan obyek atau komponen yang terlibat pada usaha untuk mewujudkan pernyataan tersebut. 21. Rencana pengelolaan hutan adalah konfigurasi peta situasi, visi-misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam resep atau arahan manajemen strategi yang terpadu yang menyangkut kelola kawasan, kelola pemanfaatan hutan, kelola pasar, kelola konservasi dan kelola rehabilitasi –restorasi dalam kerangka pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang optimal. 22. Rencana pengelolaan jangka panjang adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu atau selama jangka benah pembangunan KPH. 23. Rencana pengelolaan jangka pendek adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu 1 (satu) tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/ atau zona dan/ atau blok. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB I

-

8


24. Bagian hutan adalah bagian dari areal kerja KPH yang secara geografis bersifat permanen, yang strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, terutama dalam kelola produksi yang menjadikannya sebagai kesatuan areal produksi lestari. 25. Blok pada unit KPH model adalah bagian areal yang secara geografis bersifat permanen, yang secara stategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas manajemen,

terutama

dalam

fungsi

perlindungan

hidro-orologi,

yang

menjadikannya senagai kesatuan pengelolan perlindungan hidro-orologi lestari. 26. Petak adalah unit terkecil lahan hutan yang lokasi geografisnya bersifat permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan dan menjadi satuan administrasi dari setiap kegiatan pengelolan (silvikultural) yang sama untuk diterapkan atasnya. 27. Anak petak adalah bagian dari petak yang bersifat temporer, yang oleh sebab tertentu memperoleh perlakuan silvikultural atau kegiatan pengelolaan yang khusus dan selanjutnya akan ditetapkan oleh pengelola KPH. 28. Jangka benah (bera) adalah rentang waktu perencanaan yang diperlukan untuk merubah kondisi pengelolaan yang ada pada saat ini menjadi kondisi yang terstruktur bagi kegiatan pengelolaan hutan lestari. 29. Perlakuan manajemen adalah merupakan kegiatan silvikultur, bisnis, dan/ atau teknis perlindungan dan konservasi yang secara operasional diterapkan pada anak petak/petak blok. 30. Monitoring adalah mekanisme pemntauan manajemen KPH untuk mendapatkan bahan masukan dari tingkat lapangan. 31. Evaluasi adalah mekanisme umpan balik positif, yang mengharuskan manajemen KPH melakukan penyesuaian rencana secara periodik

ketika ditmukan

kesalahan sistematik pada rencana yang telah disusun. 32. Sistem informasi manajemen merupakan konfigurasi kelembagan, data dan informasi, perangkat penerima – pengolah – pembangkit - komunitas yang ditujukan untuk pengambilan kesimpulan dan keputusan manajerial KPH. 33. Sistem informasi geografis merupakan kumpulan yang teroganisir dari perangkat keras kompiter, perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang


BAB I

-

9


secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganlisis, dan menampilkan semua bentuk yang bereferensi geografi. 34. Rehabilitasi hutan dan

lahan (RHL) adalah upaya

untuk memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga. 35. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu, dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 36. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat social dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi system utamanya. 37. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. 38. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 39. Pemanfaatan hasil bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 40. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. 41. Perlindungan hutan dan konservasi alam adalah merupakan usaha untuk : (a). mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya tahan alam, hama serta penyakit: dan (b). mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 42. Wilayah kelola adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB I

-

10


43. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.


BAB I

-

11

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

BAB. II DESKRIPSI KAWASAN KPH BALI TIMUR

Pada Bab Pendahuluan sudah dikemukan mengenai cakupan materi

isi

laporan. Deskripsi Kawasan KPH Bali Timur yang mencakup segala aspek informasi merupakan data dasar untuk menunjang Bab-Bab berikutnya. 2.1 Aspek Pemerintahan ( Letak dan Luas) Wilayah KPH Bali Timur seluas 22.977,69 Ha, merupakan gabungan kelompok kawasan hutan di wilayah timur Provinsi Bali, didominasi kawasan hutan lindung seluas 21.891,03 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 1.086,66 Ha dan meliputi 4 wilayah kabupaten. Keempat wilayah kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bangli, Buleleng, Karangasem dan Klungkung dan tersebar dalam 12 RTK. Luasan RTK di KPH Bali Timur ke dalam setiap wilayah administrasi kabupaten terdapat dalam Tabel 2.1. Tabel 2.1 Letak dan Luas KPH Bali Timur Berdasarkan Kabupaten dan RTK KABUPATEN No

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LOKASI HUTAN 2 Gunung Batur Bukit Payang Gunung Abang Agung Gunung Seraya Penulisan Kintamani Nusa Lembongan Bunutan Bukit Gumang Bukit Pawon Kondangdia Tanjung Bakung Suana Sakti Total

RTK

BANGLI

BULELENG

KARANGASEM

KLUNGKUNG

TOTAL

3

(Ha) 4

(Ha) 5

(Ha) 6

(Ha) 7

(Ha) 8

7

453,00

-

-

-

453,00

8

1.406,71

-

12.836,03

-

14.242,74

9

-

-

1.111,00

-

1.111,00

20

4.219,30

1629,95

-

-

5.849,25

22

-

-

-

202,00

202.00

23 24 25 26

-

-

126,70 22,00 35,00 89,50

-

126,70 22,00 35,00 89,50

27

-

-

-

244,00

244,00

28 29

-

-

-

329,50 273,00

329,50 273,00

6.079,01

1629,95

14.220,23

1.048,50

22.977,69

Sumber : Dinas Kehutanan Prov Bali 2009

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2013 - 2022 – UPT KPH BALI BARAT

BAB II

-

12


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Di Kabupaten Karangasem terdapat lebih dari separuh (62 %) kawasaan hutan yang dikelola KPH Bali Timur dan di Kab. Bangli sebesar 26 %, sedangkan sisanya 10 % terdapat di Kab. Buleleng dan Klungkung. Pembagian wilayah administrasi tersebut terdapat dalam gambar 2.1. Klungkung 3%

Bangli 26 %

Karangasem 63%

Buleleng 7 %

Gambar 2.1 Prosentase Pembagian KPH Bali Timur Berdasarkan Kabupaten

Aspek pemerintahan yang berpengaruh terhadap pengelolaan KPH Bali Timur tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dari Provinsi Bali itu sendiri, dimana Bali merupakan satu kesatuan ekosistem pulau dalam satu kesatuan wilayah, ekologi, sosial dan budaya. Provinsi Bali mempunyai luas 563.666 Ha atau 5.636,66 Km2, terdiri dari 1 (satu) pulau besar dan beberapa pulau kecil dalam gugusan kepulauan Nusa Tenggara, yakni P. Bali, P. Nusa Penida, P. Nusa Lembongan,

P. Nusa Ceningan,

P. Serangan, P. Menjangan, P. Nusa Dua dan lainnya. Secara geografis, wilayah Provinsi Bali terletak pada 114 26’ – 115 43’ BT dan 7 54’ – 8 50’ LS, dengan batas sebagai berikut : 1).

Sebelah utara

: Laut Jawa

2).

Sebelah Timur

: Selat Lombok

3).

Sebelah Selatan

: Samudra Indonesia

4).

Sebelah Barat

: Selat Bali


BAB II

-

13


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Sedangkan secara administrasi pemerintahan, Provinsi Bali terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yakni Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem serta 1 (satu) Kota Denpasar dengan 56 Kecamatan dengan 616 Desa dan 79 Kelurahan seperti pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Posisi KPH Bali Timur di Provinsi Bali

2.2

Aspek Kawasan

2.2.1 Pengelolaan KPH Bali Timur KPH Bali Timur seluas 22.977,69 Ha, didominasi kawasan hutan lindung seluas 21.891,03 Ha dan hutan produksi terbatas seluas 1.086,66 Ha dan meliputi wilayah kabupaten, DAS, kelompok kawasan hutan, RTK, RPH dan fungsi kawasan hutan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2. Dari aspek kawasan lokasi KPH Bali Timur terletak menyebar dalam RTK-RTK termasuk beberapa RTK yang berada diluar Pulau Bali yaitu berada di Pulau Nusa Penida dan sekitarnya. Hal tersebut akan berpengaruh dalam pengelolaan KPH itu sendiri dimana posisi dan letak akan menentukan


BAB II

-

14


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

efektifitas dan efisiensi KPH Bali Timur dan akan di review pada bab selanjutnya. Gambaran umum KPH Bali Timur dirangkum dalam Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Wilayah Pengelolaan KPH Bali Timur NO 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RTK RPH KABUPATEN FUNGSI HUTAN 2 3 4 5 Gunung Batur Bukit Penelokan Bangli Produksi Terbatas Payang (RTK.7) Panjang batas kaw.Hutan 44,20 Km (batas alam: 5,60 Km dan batas buatan: 33,60 Km), jumlah pal batas 390 buah. Gunung Abang Penelokan, Rendang, Bangli, Lindung dan Produksi Agung (RTK 8) Selat, Karangasem/ Karangasem Terbatas Manggis, Abang, Kubu, Daya Panjang batas kawasan hutan 322,42 km (batas alam : 9,54 km dan batas buatan : 312,88 km), jumlah pal batas 3.465 buah. Gunung Seraya Karangasem/ Karangasem Lindung (RTK 9) Manggis Panjang batas kawasan hutan 30,10 km (batas alam : - km dan batas buatan : 30,10 km), jumlah pal batas 212 buah. Penulisan Kintamani Tejakula, Kintamani Buleleng, Lindung dan Produksi (RTK 20) Barat, Kintamani Bangli Terbatas Timur Panjang batas kawasan hutan 223,73 km (batas alam : 18,03 km dan batas buatan : 205,70 km), jumlah pal batas 2.577 buah. Nusa Lembongan Klungkung/ Nusa Klungkung Lindung (RTK 22) Penida Panjang batas kawasan hutan 12,80 km (batas alam : 6,50 km dan batas buatan : 6,30 km), jumlah pal batas 76 buah. Bunutan (RTK 23) Karangasem/ Karangasem Lindung Manggis Panjang batas kawasan hutan 15,28 km (batas alam : - km dan batas buatan : 15,28 km), jumlah pal batas 247 buah. Bukit Gumang (RTK Karangasem/ Karangasem Lindung 24) Manggis Panjang batas kawasan hutan 3,80 km (batas alam : - km dan batas buatan : 3,80 km), jumlah pal batas 60 buah. Bukit Pawon (RTK Karangsem/ Manggis Karangsem Lindung 25) Panjang batas kawasan hutan 2,40 km (batas alam : - km dan batas buatan : 2,40 km), jumlah pal batas 32 buah. Kondangdia (RTK Klungkung/ Nusa Klungkung Lindung 26) Penida Panjang batas kawasan hutan 12,43 km (batas alam : - km dan batas buatan : 12,43 km), jumlah pal batas 131 buah. Tanjung Bakung Klungkung/Nusa Klungkung Produksi Terbatas (RTK 27) Penida


BAB II

-

15


DINAS UPT

NO 1

11

12

RTK RPH 2 3 Panjang batas kawasan hutan 29,59 km (batas jumlah pal batas 250 buah. Suana (RTK 28) Klungkung/ Nusa Penida Panjang batas kawasan hutan 31,15 km (batas jumlah pal batas 280 buah.

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

KABUPATEN FUNGSI HUTAN 4 5 alam : - km dan batas buatan : 29,59 km), Klungkung

Lindung

alam : - km dan batas buatan : 31,15 km),

Sakti (RTK 29)

Klungkung/ Nusa Klungkung Lindung Penida Panjang batas kawasan hutan 39,20 km (batas alam : - km dan batas buatan : 39,20 km), jumlah pal batas 401 buah. Luas Wilayah 22.977,69 Ha terdiri dari Hutan Lindung 21.891,03 Ha dan Hutan Produksi terbatas 1.086,66 Ha, tersebar di 12 RPH dan 3 kabupaten Sumber :Dinas Kehutanan Prov Bali, 2009 (SK 800/Menhut-II/2009)

KPH Bali Timur yang tersebar dalam 12 RTK dan 11 RPH didominasi oleh fungsi lindung sedangkan fungsi yang lain digunakan sebagai hutan produksi terbatas. Sebaran luas dan fungsi tiap-tiap RTK terdapat dalam Tabel 2.3. Sedangkan prosentasenya yang didominasi oleh fungsi lindung sebesar 95 % dan sisanya sekitar 5 % dari luas KPH Bali Timur diperuntukan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) ada dalam Gambar 2.3.

Tabel 2.3 Luas dan Sebaran Fungsi KPH Bali Timur per RTK FUNGSI HUTAN No

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KELOMPOK HUTAN

2

Gunung Batur Bukit Payang Gunung Abang Agung Gunung Seraya Penulisan Kintamani Nusa Lembongan Bunutan Bukit Gumang Bukit Pawon Kondangdia

RTK

3

7 8 9 20 22 23 24 25 26

(Ha)

HUTAN PRODUKSI TERBATAS (Ha)

4

5

HUTAN LINDUNG

14.038.63 1.111.00 5.663.70 202.00 126.70 22.00 35.00 89.50


TOTAL (Ha)

6

453.00 204.11 185.55 -

453.00 14.242.74 1.111.00 5.849.25 202.00 126.70 22.00 35.00 89.50

BAB II

-

16


DINAS UPT

10 Tanjung Bakung 11 Suana 12 Sakti Grand Total

27 28 29

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

329.50 23.00

244.00 -

244.00 329.50 23.00

21.891.03

1.086.66

22.977.69

Sumber : Dinas Kehutanan Prov Bali, 2009

Htn Prod Terbatas 5%

Hutan lindung 95% Gambar 2.3 Prosentase Pembagian KPH Bali Tengah Berdasarkan Fungsi

Sebaran kawasan hutan dari KPH Bali Timur yang tersebar ke dalam tiap-tiap RTK dapat dilihat dalam gambar 2.4. RTK KPH Bali Timur sendiri memiliki luasan yang sangat beragam dimana terdiri dari satu RTK yang dominan yaitu RTK 8 / Gunung Abang Agung dengan luas 14.242.74 Ha (lebih dari 60 %) sedangkan sisanya tersebar dalam 11 RTK yang lain. Sedangkan RTK 8 sendiri didominasi oleh fungsi lindung meskipun ada sebagian yang berfungsi sebagai hutan produksi terbatas. KPH Bali Timur juga memiliki RTK – RTK yang luasannya sangat kecil dan tidak lebih dari 100 Ha seperti RTK 24, RTK 25, RTK 26 dan RTK 29.


BAB II

-

17


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Gambar. 2.4. Sebaran Kawasan Hutan di KPH Bali Timur

2.3 Sejarah Wilayah KPH dan Ijin Pemanfaatan Hutan Pengelolaan hutan di KPH Bali Timur terkait dengan sejarah dan pengelolaan hutan di setiap RTK yang ada. Berikut gambaran pengelolaan hutan pada masingmasing RTK : 1). Kelompok Hutan Gn. Batur-Bukit Payang (RTK 7) Sejarah penunjukan dan penetapan kelompok hutan ini barsamaan dangan RTK 1 tahun 1927, tetapi pengumuman pemancangan sementara tanggal 9 Agustus 1923 dan pengesahan penetapan batas hutan pada tanggal 30 Juli 1941, dengan panjang batas luar keliling 44,20 Km, luas 2528,00 ha dan fungsi pokok hutan terdiri dari hutan produksi terbatas ( 453,00 Ha) dan Hutan Wisata/Taman Wisata AIam.(2.075,00 Ha). Kelompok hutan Gunung Batur-Bukit Payang (RTK 7) secara administratif terletak di desa Kintamani (kaldera Penelokan), desa Kedisan, Toya Bungkah, Songan, kec. Kintamani, Bangli, secara pembagian kepemangkuan hutan terletak dl RPH Penelokan.


BAB II

-

18


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

2). Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK 8) Sejarah penunjukan bersamaan dengan RTK 1 pada tahun 1927, tetapi pengumuman pemancangan sementara tanggal 31 Juli 1941 dan pengesahan penetapan batas hutan pada tanggal 9 Pebruari 1948, surat penetapan terakhir adalah SK. Menhut N0.28/Kpts-ll/1990, tanggal 19 Januari 1990, dangan panjang batas keliling 322,42 Km, luas 14.817,01 Ha, dangan fungsi pokok sebagian besar hutan Lindung (14.038,63 ha) dan sebagian kecil hutan produksi terbatas (204,11 Ha) dan Taman Wisata Alam (574,27 Ha). Sebelumnya berdasarkan SK Menteri Pertanian tanggal 25 Oktober 1978 No. 655/Kpts/Um/10/1978 sebagian kelompok hutan Abang-Agung seluas 540 ha disekitar Penelokan ditunjuk sebagai hutan wisata cq. Taman Wisata Alam Penelokan. Kemudian sejak keluarnya SK 800/Menhut-II/2009 maka kelompok hutan RTK 8 yang dikelola oleh KPH Bali Timur tinggal kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan hutan lindung. Kelompok hutan Gunung Abang-Agung (RTK 8) secara administratif terletak di kec. Rendang,

Selat,

Bebandem,

Karangasem

Manggis,

Abang

dan

Kubu,

Karangasem, dan di kec. Kintamani, Bangli. Secara kepemangkuan hutan terletak di RPH Rendang, Selat, Manggis, Abang, Kubu, Daya (Karangasem),dan RPH Penelokan (Bangli). Aksesibilitas hutan ini tinggi, banyak lokasi dapat dijangkau dengan roda empat (Suter, Rendang, Besakih, Sebudi, Daya, Juntal). 3). Kelompok Hutan Gunung Seraya (RTK 9) Sejarah penunjukan dan penatapan bersamaan dangan RTK 1 pada tahun 1927, tetapi pengumuman pemancangan sementara tanggal 17 April 1935 dan pengesahan penetapan batas hutan pada tahun 1937, kemudian dilakukan lagi pengukuran dan disahkan pada tanggal 3 Nopambar 1980, dan juga ditunjuk dangan SK Mentari Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/82 tanggal 10 Nopember 1982, dangan batas keliling temu gelang 30,10 Km, luas 1.111 ha dan fungsi pokok hutan Lindung. Kelompok hutan Gunung Seraya (RTK 9) secara administratif terletak di Kec. Abang, Karangasem, secara pembagian kepemangkuan hutan terletak di RPH Abang. Akesibilitas hutan ini cukup mudah dicapai, bisa dengan kandaraan roda empat dari Karangasem menuju desa Tista sampai naik ke pura Penataran Lempuyang, dan masuk menuju pura Telagamas. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2013 - 2022 – UPT KPH BALI BARAT

BAB II

-

19


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

4). Kelompok Hutan Penulisan Kintamani (RTK 20) Sejarah penunjukan bersamaan dengan RTK 1, kemudian digabung dengan kelompok

hutan

Kintamani

yang

diukur

difinitif

pada

tahun

1979/1980.

Penetapannya dengan SK.No.821/Kpts/Um-II/82 dengan panjang batas keliling 223,73 Km, luas 5.849,25 ha dan terdiri dari fungsi hutan Lindung (5.663,70 Ha) dan hutan produksi terbatas (185,55 Ha). Kelompok hutan Penulisan-Kintamani (RTK 20) secara administratif terletak di Kab. Bangli (kec. Kintamani) dan Buleleng (kec. Tejakula), secara kepemangkuan hutan terletak di RPH Kintamani Timur dan RPH Tejakula. 5). Kelompok Hutan Nusa Lembongan (RTK 22) Sejarah penunjukan hutan ini berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.1013/kpts/Wn/12/1981, tanggal

10 Desamber 1981, kemudian ditetapkan

bersamaan dengan RTK 20 dan 21, dengan panjang batas 12,80 Km, luas 202 ha, dan fungsinya sabagai hutan lindung. Kelompok hutan Nusa Lembongan (RTK 22) secara administrative terletak di Kec.Nusa Penida / pulau Lembongan, Kabupatan Klungkung.

Secara

pembagian

kepemangkuan

hutan

terlatak

di

RPH

Klungkung/Nusa Penida. 6). Kelompok Hutan Bunutan (RTK 23) Kelompok hutan Bunutan ini merupakan program perluasan menurut Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), dangan Sk Penunjukan No.821/Kpts-Um/II/82 tanggal 10 Nopembar 1982, kemudian disahkan penetapannya dangan Sk No.389/Kpts/II/1988 tanggal 29 Nopembar 1988, dengan panjang batas 15,80 Km, luasnya 126,70 ha, dan fungsi pokok hutannya adalah hutan lindung. Kelompok hutan Bunutan (RTK 23) terdiri dari tiga bagian yaitu Bukit Balang (88,10 Ha), Bukit Pengelengan (37,10 ha) dan Yeh Mesong (3,5 Ha). secara administratif terletak di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, secara pembagian kepemangkuan hutan terletak di RPH Abang. 7). Kelompok Hutan Bukit Gumang (RTK 24) Sejarah penunjukan dan penetapan kelompok hutan ini karena adanya tukarmenukar kawasan hutan dengan pengelola Bandara Ngurah Rai, hutan Prapat RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2013 - 2022 – UPT KPH BALI BARAT

BAB II

-

20


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Benoa dikeluarkan 11 hektar, kemudian diganti dengan Kawasan Gumang yang tadinya statusnya tanah nagara bebas (GG). Kawasan ini ditunjuk dengan SK Menteri Kehutanan No.396/Menhut -II/1987 tanggal 26 oktober 1987, dan pengesahan Berita acaranya pada tanggal 22 Pebruari 1988. Surat penetapannya berdasarkan keputusan No. 136/Kpts-Um/II/1989 tanggal 23 Maret 1989 dengan panjang batas 3,8 Km, dan luasnya 22,0 Ha. Fungsi pokoknya adalah hutan lindung. Kelompok hutan Bukit Gumang (RTK 24) secara administratif terletak di Kec. Manggis, Karangasem, menurut pembagian administrasi pengalolaan hutan kepemangkuan hutan terletak di RPH Manggis. Kelompok hutan ini mudah dicapai dari poros jalan Klungkung-Karangasem, setelah melewati Candidasa menuju bukit Gumang, dari jalan raya ka Selatan hanya berjarak 200 meter. 8). Kelompok Hutan Bukit Pawon (RTK 25) Kawasan hutan ini merupakan program perluasan hutan berdasarkan TGHK, untuk memperluas kawasan hutan di Bali. Penunjukan hutan ini ditetapkan bersamaan dengan kelompok hutan Bunutan (RTK 23), dengan SK Penunjukan No.821/Kpts Um/II/82 tanggal 10 Nopembar 1982, kemudian pengukuhannya disahkan/ditetapkan dengan SK. No.247/Kpts II/1991 tanggal 6 Mei 1991, dengan panjang batas keliling 2,4 Km , luasnya 35 Ha, dan fungsi pokoknya adalah hutan lindung. Kelompok hutan Bukit Pawon (RTK 25) secara administratif terletak di Kec. Bebandem, Karangasem secara kepemangkuan hutan terletak di RPH Manggis. Lokasinya dicapai dari poros jalan Karangasem-Buleleng, kemudian ke desa Pidpid, barjalan kaki berkisar 500 meter. 9). Kelompok Hutan Kondangdia (RTK 26)

.

Sejarah penunjukan dan penetapan kelompok hutan ini sama halnya dangan RTK 25 (Bunutan), dengan Sk Penunjukan No.821/Kpts Um/II/82 tanggal 10 Nopember 1982, kemudian merupakan perluasan hutan TGHK, dan telah disahkan/ditetapkan hasil pengukuhannya dengan SK. No. 535/Kpts-II/1995, tanggal 5 Oktober 1995, dengan panjang batas Iuar 12,43 Km, dan luasnya 89,50 Ha. serta fungsinya sabagai hutan Lindung. Kelompok hutan Kondangdia (RTK 26) secara administratif terletak di kec. Abang, Karangasem, secara kepemangkuan hutan terletak di RPH


BAB II

-

21


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Abang. Hutan ini dapat dicapai dangan roda 4, melalui ruas jalan Karangasem Abang - Datah. 10). Kelompok Hutan Tanjung Bakung (RTK 27) Sejarah penunjukan kelompok hutan ini sama halnya dangan RTK 25, 27, dengan Sk Penunjukan N0.821/Kpts-Um/II/82 tanggal 10 Nopember 1982, merupakan perluasan TGHK. Hasil pengukuhannya sudah disahkan/ditetapkan berdasarkan SK. N0.191/Kpts-II/1993 tanggal 27 Pebruari 1993, dengan panjang batas keliling 29,59 Km, luasnya 244 Ha dan fungsi pokoknya adalah hutan produksi terbatas. Kelompok Hutan Tanjung Bakung (RTK 27) secara administratif terletak di kec. Nusa Penida, Klungkung, secara pembagian kepemangkuan hutan terletak di RPH Klungkung/Nusa Penida. 11). Kelompok Hutan Suana (RTK 28) Sejarah penunjukan dan penetapan kelompok hutan ini ditunjuk berdasarkan Sk. Gubernur Bali No. 694 tahun 1992, tanggal 19 Nopember 1992, dan Keputusan Menteri Kehutanan N0. 781/Kpts-II/1993 tanggal 18 Nopember 1993, telah ditata batas pada tahun 1993 dengan berita acara tanggal 24 Mei 1993, dan telah disahkan tanggal 24 Maret 1994, dengan panjang batas keliling 31,15 Km, luasnya 329,5 Ha terdiri dan 4 lokasi yaitu hutan Karangsari dan Jurangaya (103 ha),

Suana

Suana I

di dusun

II di dusun Calagilan (29,3 ha),

Suana III di dusun Suana (157,7 ha) dan Suana IV di dusun Karang Gada (39,5 ha). Fungsi pokoknya sebagai hutan Lindung. Kelompok hutan Suana (RTK 28) secara administratif terletak di desa Suana, Kec. Nusa Penida, Klungkung, secara pembagian kepemangkuan hutan terletak di RPH Klungkung. 12). Kelompok Hutan Sakti (RTK 29) Sejarah penunjukan dan penetapan kelompok hutan ini berdasarkan TGHK, penunjukannya berdasarkan SK. N0.78/Kpts-II/1995 tanggal 8 Pebruari 1995, dangan panjang batas kaliling 39,20 Km, luasnya 273 ha., terdiri dari 3 lokasi, yaitu RTK 29 A, 29 B dan 29 C. dan fungsi pokoknya hutan Lindung. Kelompok hutan Sakti (RTK 29) secara administratif terletak di desa Sakti, kec. Nusa Penida,


BAB II

-

22


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Klungkung, sedangkan menurut pembagian wilayah administrasi kepemangkuan hutan terletak di RPH Klungkung/Nusa Penida. Sementara dari segi pengelolaan hutan, kawasan hutan KPH Bali Timur terdiri 11 RPH yang sangat bervariasi luasannya. Luas RPH bervariasi dari yang terendah di RPH Kintamani Barat seluas 705.50 Ha dan terluas di RPH Rendang 4767.72 Ha. Tabel 2.4 dan Gambar 2.5 menunjukan sebaran dan prosentase luasan RPH yang ada di KPH Bali Timur. Tabel 2.4 Sebaran Luasan Kawasan Hutan per RPH No 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RPH

LUAS (Ha)

2

3

Abang Daya Karangasem / Manggis Kintamani Barat Kintamani Timur Klungkung / Nusa Penida Kubu Penelokan Rendang Selat Tejakula

1.376.26 3.336.90 1.523.70 706.50 3.512.80 1.048.50 2.213.34 1.859.71 4.767.72 1.002.31 1.629.95

Total

22.977.69

Sumber. Dinas Kehutanan Prov Bali, 2009

Selat Rendang 4% 21%

Penelokan 8% Kubu 10%

Tejakula 7%

Abang 6%

Daya 14% Karangasem / Manggis 7%

Kintamani Barat 3% Kintamani Timur Klungkung / 15% Nusa Penida 5%

Gambar 2.5 Prosentase Pembagian wilayah perRPH KPH Bali Timur


BAB II

-

23


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Sedangkan posisi dari tiap-tiap RPH dalam KPH Bali Timur disajikan dalam Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Sebaran Wilayah RPH di kawasan KPH Bali Timur

2.4 Kondisi Biofisik KPH Bali Timur 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah KPH Bali Timur berada pada Sub DAS Blingkang Anyar, Oos Jinah, Pangi Ayung, Penida dan Unda. RTK 7 hampir seluruh areal hutan ini, DAS nya mengumpul pada Danau Batur. Di RTK 8 sungai yang mengalir ke Selatan terdiri dari tukad Nyuling, T.Bangke, T.Unda, T.Jinah, dan T. Belok. Sedang yang mengalir ke Utara Tukad Sumbung, T.Daya (Tianyar), T. Tulamben, T. Linggah, T. Nansang, dan T.Klontong. RTK 9 merupakan DAS Tukad Nyuling, T. Bangka, T. Saraya dan T. Base. Hutan di RTK 20 merupakan DAS hulu yang mengalir ke Selatan adalah Tukad Ayung, Tukad Angas, sedangkan yang mengalir ke Utara adalah Tukad Batumeyeh, sedangkan di RTK 23 hutan merupakan DAS Tukad Base, T. Bunut, T. Karat, T. Kosambi, dan T. Dalam. RTK 24 memiliki hutan yang terletak dipinggir pantai sebelah Timur Teluk Labuan Amuk dan RTK 25 merupakan DAS tukad Nyuling dan T. Jangga. Sementara

hutan di RTK 26

merupakan DAS tukad Paluh dan T. Klontong dan RTK 28 adalah Tukad Pulagan,


BAB II

-

24


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

T. Jurangaya, T. Angkal, T.CaIagi Landan, T. Jurang Batu, dan T.Calagi yang pada musim kamarau umumnya kering. Demikian juga dengan RTK 29 dimana hutan ini merupakan DAS Tukad Penida yang memiliki mata air, T. Gamat, T. Pikat, sungai ini umumnya kering saat kemarau. Tabel 2.5 menunjukan sebaran DAS ke dalam RTK di KPH Bali Timur. Jika dilihat dari Gambar 2.7 tentang prosentase DAS terlihat dominasi DAS Blingkang Anyar sekitar 88 %. Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di KPH Bali Timur DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) No

1

KELOMPOK HUTAN

RTK

3 4 5 6

2 Gunung Batur Bukit Payang Gunung Abang Agung Gunung Seraya Penulisan Kintamani Nusa Lembongan Bunutan

7 8 9 10 11 12

1 2

3

BLINGKANG ANYAR

OOS JINAH

PANGI AYUNG

PENIDA

UNDA

TOTAL

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

9

10

7

453,00

-

-

-

-

453,00

8

491,76

-

-

-

13.750,00

12.836,03

9 20 22 23

4.987,70 -

55,67 -

519,67 -

202,00 -

1.111,00 286,21 126,70

1.111,00 7.254,96 202,00 126,70

Bukit Gumang

24

-

-

-

-

22,00

22,00

Bukit Pawon Kondangdia Tanjung Bakung Suana Sakti Total

25 26 27 28 29

5.932,46

55.67

519,67

244,00 329,50 273,00 1048.50

35,00 89,50 15.421,39

35,00 89,50 244,00 329,50 273,00 22.977.69

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2009

Blingkang Anyar 25,82%

Oos Jinah 0,24%

Unda 67,11%

Pangi Ayung 2,26% Penida 4,56%

Gambar 2.7. Prosentase Luas DAS di KPH Bali Timur


BAB II

-

25


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Gambar 2.8. DAS di KPH Bali Timur

2) Morfologi dan Geologi Morfologi pada wilayah KPH Bali Timur sangatlah komplek dan beragam. hampir seluruh karakteristik morfologi Provinsi Bali terdapat di KPH Bali Timur, mulai dari pegunungan vulkanik di Gunung Agung sampai pada perbukitan Karst di Nusa Penida serta morfologi pantai terdapat di KPH Bali Timur. Morfologi pada wilayah Provinsi Bali, tersusun dari bentang alam sebagai berikut : a) Dataran rendah pantai (bentuk lapangan datar dengan ketinggian 0 – 50 m dpl), antara lain di Tianyar, Kusamba, Amlapura, Rendang, Tejakula sebelah Tengah, jalur sempit pantai Utara sekitar Sampalan, Ped, Toyapakeh, Jungutbatu, Nusa Lembongan. b) Dataran tinggi (bentuk lapangan berombak sampai bergelombang dengan ketinggian 50 – 300 m dpl), antara lain di Dawan. c) Daerah perbukitan (bentuk lapangan berbukit kecil sampai berbukit dengan ketinggian 100 – 1.000 m dpl), perbukitan Kintamani sebelah Tengah sampai Kubutambahan, perbukitan di Kubu sebelah Barat dan Rendang sebelah Utara sampai Padang Bai serta bukit – bukit lainnya seperti bukit Bisbis. d) Daerah perbukitan dan pegunungan / landform karst (bentuk lapangan berbukit kecil sampai berbukit dengan ketinggian 500 – 1.000 m dpl), antara lain di


BAB II

-

26


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

semenanjung Prapat Agung serta bukit – bukit lainnya seperti bukit Jurangaya, Pandan, Gunungsari, Bingin, Sekartaji dan sekitar Desa Tanglad. Pada puncak pegunungan karst ini yang sebelumnya berupa topografi karst (jenjang satu), berkembang menjadi karst plato dengan bekas tebing yang sudah berkembang menjadi lereng dan perbukitan karst, sekaligus menjadi pemisah dengan daerah perbukitan karst jenjang yang lebih rendah (jenjang kedua, dengan ketinggian 300 – 520 m dpl), antara lain bukit Padangsari dan bukit lainnya seperti bukit Celagi, perkampungan di Desa Batumadeg, Klumpu, Cemukil. Landform karst dicirikan oleh banyaknya timbulan bukit – bukit kecil (gumuk) yang berbentuk kerucut, adanya sungai bawah tanah, lubang larian, lapis, lembah – lembah dan gua – gua.

Fenomena ini, berguna terhadap pembentukan air tanah yang

tersimpan dalam celahan, rekahan dan saluran

pelarutan.

Pada

proses

pembentukannya,

pernah

mengalami

pengangkatan sekurang – kurangnya tiga kali. Bekas pantai lama membentuk lereng terjal (cliff) dan diikuti oleh adanya bekas perataan gelombang (flat form) di bagian bawahnya. Oleh karena batuan penyusunnya adalah batu gamping terumbu, maka proses pelarutannya juga berlangsung sejak terangkatnya batuan ini ke permukaan dan menghasilkan topografi karst. e) Daerah kerucut gunung api (bentuk lapangan bergunung dengan ketinggian 800 – 3.142 m dpl), antara lain pada kaki tubuh dan puncak Gunung Agung dan gunung – gunung lainnya seperti Gunung Seraya, Abang, Bratan, Batur, Penulisan, Batukau dan Patas. Tersusunnya bentang alam akibat dari proses volkanisme (membentuk landform volkanik : volkanik lereng tengah, lereng bawah / kaki volkan dan kipas volkan), pelipatan dan pengangkatan (membentuk fisiografi perbukitan), pengangkatan (membentuk

landform karst : lereng dan perbukitan karst

terkikis, bukit sisa batu gamping terisolasi, doline, uvala, kagelkarst dan lapies) dan denudasional (membentuk landform denudasional : perbukitan sisa, bukit terisolasi, nyaris dataran, lereng kaki, pediment, gawir / lereng terjal, kipas rombakan lereng, lahan rusak dll).


BAB II

-

27


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Tatanan geologi dari bentukan bentang alam, antara lain ditutupi oleh batuan sedimen dari batuan gunung api tua formasi Ulakan, gunung api Seraya, gunung api muda Agung, gunung api muda Pawon, gunung api muda Batur dan kelompok gunung Batur, formasi Selatan, formasi Prapat Agung, formasi Sorga, formasi Asah, batuan gunung api tua Pulaki dan endapan alluvium dari batuan sediment kuarter. Sedangkan komposisi batuan sedimen antara lain terdiri dari breksi volkanik, lava, tufa, sisipan batuan sedimen gampingan, aglomerat, laharik, ignimbrit, lava andesit – basal, batu gamping terumbu, napal, batu pasir gampingan, konglomerat, kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung yang merupakan endapan dari sungai dan pantai. Struktur geologi KPH Bali Timur dilihat dari struktur regional Bali, struktur geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala Miosen Bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batu gamping. Di bagian selatan terjadi pengendapan oleh batu gamping yang kemudian membentuk Formasi Selatan. Di jalur yang berbatasan dengan tepi utaranya terjadi pengendapan sedimen yang lebih halus. Pada akhir kala Pliosen, seluruh daerah pengendapan itu muncul di atas permukaan laut. Bersamaan dengan pengangkatan, terjadi pergeseran yang menyebabkan berbagai bagian tersesarkan satu terhadap yang lainnya. Umumnya sesar ini terbenam oleh bahan batuan organik atau endapan yang lebih muda. Selama kala Pliosen, di lautan sebelah utara terjadi endapan berupa bahan yang berasal dari endapan yang kemudian menghasilkan Formasi Asah. Di barat laut sebagian dari batuan muncul ke atas permukaan laut. Sementara ini semakin ke barat pengendapan batuan karbonat lebih dominan. Seluruh jalur itu pada akhir Pliosen terangkat dan tersesarkan. Kegiatan gunung api lebih banyak terjadi di daratan, yang menghasilkan gunung api dari barat ke timur. Seiring dengan terjadinya dua kaldera, yaitu mula-mula kaldera Buyan-Bratan dan kemudian kaldera Batur, Pulau Bali masih mengalami gerakan yang menyebabkan pengangkatan di bagian utara.


BAB II

-

28


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

3) Tanah Jenis tanah pada wilayah Provinsi Bali, tersusun dari proses pelapukan bahan induk dengan sebaran dominan berupa Latosol (46,05 %), selebihnya secara berurutan adalah Regosol (32,35 %), Alluvial (7,53 %), Mediteran (6,55 %), Asosiasi Latosol dan Litosol (4,21 %) serta Andosol (3,30 %), dengan penyebaran sebagai berikut : a. Latosol, tersebar memanjang dari bagian Utara (Buleleng) ke bagian Tengah (Pupuan) ke bagian Timur (Bangli, Klungkung dan Karangasem) ke bagian Selatan (Badung dan Denpasar) hingga ke bagian Barat (Tabanan sampai Gilimanuk di Jembrana). b. Regosol, tersebar memanjang dari bagian Utara (Buleleng), ke bagian Tengah (Petang, Badung dan Denpasar) ke bagian Barat (Tabanan dan Jembrana) hingga ke bagian Timur (Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem). c. Alluvial, tersebar pada daerah dataran rendah dan muara sungai di Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung dan Denpasar. d. Mediteran, tersebar di Nusa Penida Klungkung, Bukit Jimbaran di Badung, Prapat Agung di Buleleng, Jembrana dan Karangasem. e. Asosiasi Latosol dan Litosol, tersebar di dataran rendah Jembrana dan Buleleng. f.

Andosol, tersebar di dataran rendah Badung, Tabanan dan Buleleng. Secara khusus di KPH Bali Timur memiliki karakteristik jenis tanah sebagai

berikut. RTK 7, RTK 8, RTK 20 memiliki jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi sedangkan RTK 9 jenis tanahnya Latosol dan Lithosol. RTK 22 memiliki jenis tanah mediteran, sedangkan RTK 23 jenis tanahnya terdiri dari Regosol kekuningan yang juga peka terhadap erosi. RTK 24 dengan jenis tanahnya gray Brown aluvial dan gray Regosol yang peka terhadap erosi dan RTK 25 dan RTK 26 jenis tanahnya regosol kelabu, regosol coklat yang sifatnya sangat peka terhadap erosi. Jenis tanah di RTK 27 terdiri dari jenis tanah Regosol kelabu, Andosol dan latosol, sedangkan di RTK 28 dan RTK 29 jenis tanahnya Mediteranian, dangan permukaan tanah berupa batu kapur/gamping,

dengan

lapisan tanah yang sangat tipis. Sebaran lokasi jenis tanah di Provinsi Bali disajikan


BAB II

-

29


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

dari Gambar 2. 9 yang bersumber dari Dinas Kehutanan Prov. Bali dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Bali dan Nusa Tenggara.

Gambar 2.9. Jenis Tanah di Prov. Bali

4).Topografi Secara umum keadaan topografi wilayah Provinsi Bali cukup komplek, dengan kelas kelerengan : datar (35,08 %), landai (10,93 %), agak curam (18,96 %), curam (15,17 %) sampai sangat curam (19,86 %) dan secara topografi, terletak pada ketinggian antara 1 – 3.142 m di atas permukaan air laut. Bentuk wilayah berbukit dan bergunung mendominasi Provinsi Bali, dengan deretan memanjang dari Barat ke arah Timur dan puncak tertinggi adalah Gunung Agung (3.142 m dpl), sedangkan pada bagian Selatan berupa dataran yang landai sampai datar dan pada bagian Utara yang sejajar garis pantai terdapat dataran rendah pantai dengan luasan sempit. Citra SRTM (Shuttle Radar for Topographic Mission) memberikan kenampakan tiga dimensi dari wilayah KPH Bali Timur. Kelas kelerengan di KPH Bali Timur yang diturunkan dari citra SRTM memberikan kelas lereng yang beragam mulai dari landai dengan kelas lereng landai (0 - 8 %) sampai dengan kelas lereng terjal (>40 %) seperti pada Gambar 2.10


BAB II

-

30


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

. Gambar 2. 10. Keadaan Topografi KPH Bali Timur

Topografinya datar sampai cukup berat, ketinggiannya dari 1.032 m sampai puncak tertinggi Gunung Batur (1.717 m) DPL. Kelerangannya dari 0 sampai lebih dari 45 %. Bukit Payang tingginya (1360 m), Bukit Sampaan Wani (1165 m), dan bukit Dalam (1073 m) terdapat di RTK 7. RTK 8 topografinya pada lereng Barat yang menghadap Danau Batur, cukup berat mencapai lebih dari 100 %, namun dibeberapa lokasi seperti di T Rendang datar sampai bergelombang, dan menuju puncak Gunung Agung sangat curam, ketinggiannya dari 600 m sampai puncak Gunung Agung 3142 m DPL. Topografi RTK 9 sangat barat/sangat curam, dengan kelas lereng 15 % sampai lebih dari 45 %. ketinggiannya dari 100 m sampai puncak Gunung Saraya 1.175 m DPL. Selain itu juga ada bukit Bisbis (1.058 m), dan Gunung Nampu (820 m). Di RTK 20 topografinya bervariasi mulai datar di bagian atas, berbentuk sadel, kemudian hampir 90 % curam sampai sangat curam. Lereng Selatan dan Utara ketinggiannya dari 100 m sampai puncak Gunung Panulisan (1745 m) DPL. Di RTK 22 topografinya datar merupakan habitat mangrove yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. RTK 23 topografinya landai sampai sangat RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2013 - 2022 – UPT KPH BALI BARAT

BAB II

-

31


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

barat/sangat curam (5-50%), merupakan bukit gundul/sangat kritis. Ketinggiannya dari 200 m sampai 600 m DPL. RTK 24 topografinya untuk lereng Utara landai, daerah pegunungan yang bergelombang, namun lereng Selatan sangat curam yang menghadap ke Laut. Ketinggiannya 80 meter sampai puncak Bukit Gumang 299 m DPL. RTK 25 topografinya bergelombang ringan, kelas lerang 0-15%, dengan ketinggian tempat berkisar antara 750 - 900 m DPL. Bentuk wilayah di RTK 26 bergelombang sampai berbukit, kelas A lerengnya 8-25 % dengan ketinggian antara 300 meter sampai puncak Bukit Kondangdia setinggi 575 meter DPL. Topografi hutan RTK 27 merupakan daerah perbukitan dangan kelerengan datar

sampai

landai, kelas lereng (0 - 15) %, ketinggiannya mulai dari 0 sampai bukit tertinggi adalah Bukit Bingin (436), disamping itu juga terdapat bukit Sakartaji (322 m) dan bukit Calagi (219 m) DPL. Topografi RTK 28 datar sampai berbukit, dengan kelas lereng (8 - 25 )%. Ketinggian mulai dari 0 sampai puncak tertinggi Bukit Jurangaya (505 m), bukit lainnya Bukit Pandan (354 m), Bukit Gunungsari (329 ha), Bukit Padangsei (242 m) dan Bukit Celagi (219 m) DPL, sementara RTK 29 topografinya landai sampai curam (8-15%) ketinggiannya dari 200 sampai 250 meter m DPL. 5). Iklim dan Curah Hujan Curah hujan setahun rerata pada wilayah Provinsi Bali antara 1.000 – 3.200 mm / tahun, dengan curah hujan tertinggi berada di Baturiti Tabanan dan terendah berada di Grokgak Buleleng, Kubu dan Seraya Karangasem. Bulan kering berkisar antara 5 - 9 bulan, sedangkan musim hujan terjadi antara bulan Nopember sampai Maret. Sifat hujan suatu musim ditetapkan berdasarkan persentase nilai perbandingan antara jumlah curah hujan yang terjadi selama musim berlangsung (musim hujan atau kemarau) dengan curah hujan rata – rata atau normalnya sifat hujan. Mengingat sifat hujan pada wilayah Provinsi Bali mempunyai jumlah nilai kurang 85 %, 85 – 115 % dan lebih 115 %, maka secara rerata termasuk dalam katagori di bawah normal – normal – lebih dari normal, dengan besaran rendah sedang (kurang 1.500,0 – lebih 2.500,0 mm / tahun) dan tipe iklim B – F (Smith dan Ferguson). Tipe iklim RTK – RTK yang berada di daerah selatan di Nusa Penida menurut klasifikasi Schimdth dan Ferguson mempunyai tipe E, musim hujan sangat pendek. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2013 - 2022 – UPT KPH BALI BARAT

BAB II

-

32


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Semetara yang berda di daerah utara di dekat Gunung Agung seperti RTK 8 memiliki tipe iklim bervariasi C, D dan E dengan curah hujan yang lebih banyak dari pada di daerah Selatan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap penutupan vegetasi damn kondisi flora dan fauna tiap RTK.

6). Potensi flora dan fauna Kawasan hutan lindung dan hutan produksi di wilayah KPH Bali Timur, sebagian berupa lahan kritis akibat dari berbagai sebab, antara lain perencekan, pencurian kayu, kebakaran hutan, perambahan untuk penanaman tanaman pisang, tanaman semusim, rumput gajah, galian C dan lainnya. Keadaan lahan sangat kritis dan kritis dalam kawasan hutan masing-masing 3933 Ha dan 6793 Ha antara lain dapat dilihat RPH Rendang, Kintamani Timur, Penelokan, Daya, Kubu dan di beberapa lokasi lain. Lahan kritis selengkapnya pada KPH Bali Timur disajikan pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Lahan Kritis di Dalam Kawasan Hutan KPH Bali Timur Tahun 2004

No

KAB. / RPH

NO RTK

LUAS HUTAN (HA)

1

2

3

4

A 1 2 3

Kr. asem Rendang Selat Kr. asem /Mangis

4

Abang

5 6

Kubu Daya

B 1 C 1 2 3

D 1

Jumlah Buleleng Tejakula Jumlah Bangli Kintamani Barat Kintamani Timur Penelokan Jumlah Klungkung Ns Penida

8 8 8 9 24 25 8 9 23 26 8 8

KAWASAN LINDUNG DALAM KAWASAN HUTAN

KAWASAN HUTAN DALAM KAWASAN BUDIDAYA

JUMLAH

TINGKAT KEKRITISAN (HA)


(HA)

I

II

III

IV

Jml

I

II

III

IV

Jml

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4.767,72 1.002,31 1.020,14 446,56 22,00 35,00 495,62 664,44 126,70 89,50 2.213,34 3.36,90

125 403 350

1.015 510 90 225 22 35,00 300 105 89 1.182 838

1.590 330 650 25 141 21 1.933

2.162 162 280 196 70 523 424 215

4.767,72 1.002,31 1.020,14 446,56 22,00 35,00 495,62 664,44 126,70 89,50 2.009 3.336

-

204 -

-

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0

4.767,72 1.002,31 1.002,14 446,56 22,00 35,00 495,62 664,44 126,70 89,50 2.213,34 3.336,90

14.220,23

878

4.411

4.690

4.032

14.011

0

204

0

0

204

14.215

20

1.629,95

605

730

110

-

1.445

-

185

-

-

185

1.629

20

1.629,95

605

730

110

-

1.445

-

185

-

-

185

1.629

20 5 20 7 19

706,50 613,00 3.512,80 2.528 1.980,98

375 2075 -

925 125

75 1.345 1.280

706 538 868 575

706 613 3.513 2.075 1.980

-

303 -

150 -

-

0 0 0 453 0

706 613 3.513 2.528 1.980

6.079,01

2.450

1.050

2.700

2.687

8.887

0

303

150

0

453

9.340

202,00 244,00 329,50 273,00

-

329 273

202 -

-

202 0 329 273

-

244 -

-

-

0 244 0 0

202,00 244 329 273

22 27 28 29


BAB II

-

33


DINAS UPT

No

1

KAB. / RPH

2 Jumlah Jumlah

Keterangan :

NO RTK

3

KAWASAN LINDUNG DALAM KAWASAN HUTAN

LUAS HUTAN (HA) 4

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

KAWASAN HUTAN DALAM KAWASAN BUDIDAYA

JUMLAH


(HA)

TINGKAT KEKRITISAN (HA) I

II

III

IV

Jml

I

II

III

IV

Jml

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.048,50

0

602

202

0

804

0

244

0

0

244

1.048,50

26.239,96

3.933

6.793

7.702

6.719

25.147

0

936

150

0

1.086

26.239,96

I : Sangat Kritis,

II: Kritis,

III : Agak Kritis

IV : Potensial Kritis

RTK 5 Munduk pengajaran masuk KPH Bali tengah, TWA di Penelokan Luasnya 2075,00 Ha

Kondisi vegetasi di daerah utara KPH Bali Timur seperti di RTK 8 memiliki karakteristik flora dan fauna tertentu. Sebagai akibat dari meletusnya Gunung Agung pada tanggaI 18 Pebruari 1963 ditambah meletusnya Gunung Batur pada tanggal 5 September 1963, maka banyak vegetasi dalam kawasan ini menjadi musnah baik hutan tua maupun tanaman seluas 3.705 ha yang terdiri dari Tusam/Pinus, Ampupu, Puspa (Shima noronhae) dan Sonokeling. Tanaman Puspa dan Ampupu sudah bisa merehabilitasi kembali dengan permudaan alamnya yang menggembirakan, beberapa tahun sesudah terjadinya bencana. Tanaman yang ada sekarang seluas 4298, 21 ha terdiri dari jenis – jenis seperti diatas. Vegetasi hutan tua yang terdapat

dilereng

Gunung Agung dan di jurang-jurang terdiri dari seming, tengsek (Dodonia viscosa), keduduk, belantih, alang-alang (Imperata cylindrica), tembelekan, dan tekik (Albizzia leuophloea). Pada ketinggian lebih dari 2000 m DPL terdapat hutan cemara geseng. Pada ketinggian di atas 2500 m tidak ada tumbuhan sama sekali. Di bagian utara kelompok hutan ini iklimnya relatif sangat kering vegetasinya jarang terdiri dari hutan musim dengan geIagah (Saccharum spontanium) dan semak belukar. Sebagian dari kelompok hutan ini terdiri dari lahan kosong bekas aliran lahar dan timbunan effata. Satwa yang dijumpai jenis kijang, ayam hutan, trengiling, babi hutan, landak, puyuh, enang, kera dan tekukur. Dengan kondisi vegetasi semacam ini sangat sulit bagi penduduk disekitar

kelompok hutan untuk memproleh air, terutama di musim

kemarau. Tanahnya muda dan sangat kaya akan mineral – mineral tetapi masih cerai berai. Tanahnya sangat labil/goyang, sehingga terbentuk jurang – jurang sampai berpuluh-puIuh meter dalamnya. Sedangkan di daerah Selatan di Pulau Nusa Penida seperti di RTK 28 dan 29, potensi vegetasinya sangat jarang yang didominasi rumput, semak dan belukar, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2013 - 2022 – UPT KPH BALI BARAT

BAB II

-

34


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

ditemukan jenis tanaman juwet manting, gamal, bakul (Ziziphus cucuba), santan, kesambi, kepuh (Sterculia poatida) dengan penyebaran yang sangat jarang. Sedangkan satwa yang ditemukan adalah ayam hutan, burung tekukur dan kera. Sementara di RTK 22 terdapat hutan mangrove. Vegetasi lahan sangat dipengaruhi oleh musim. Pada musim hujan tutupan lahan dapat dikatakan sangat baik, sebagai contoh di RPH Kubu dan Daya tutupan lahan pada awal musim hujan berkisar anatara 75 – 85 %. Sebaliknya pada musim kemarau tutupan lahan jarang, karena rumput/semak yang tumbuh pada musim hujan mengering pada musim kemarau. Adanya tutupan lahan yang didominasi oleh pepohonan akan lebih menjamin vegetasi yang lebih baik untuk ke dua musim.

2.5 Sosial Budaya masyarakat di dalam dan Sekitar Hutan 1. Sistem dan struktur Masyarakat Masyarakat di sekitar kawasan KPH Bali Timur memiliki system dan struktur masyarakat yang homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari kesamaan etnis yaitu etnis Bali yang beragama Hindu. Bahasa yang digunakan seharihari adalah bahsasa Bali yang dalam pelaksanaannya mengenal tiga tingkatan pemakaian bahasa, yaitu halus, lumrah (madya) dan bahasa bali kasar.

Pada masa sekarang bahasa Bali halus

digunakan secara resmi oleh hamper semua golongan dalam pergaulan di daerah Bali. Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan penduduk masyarakat di sekitar hutan masih berpegang pada pinsip patrilineal (purusa) yang sangat dipengaruhi oleh sistem keluarga luar patrilineal yang mereka sebut dadia. Penduduk disekitar kawasan hutan terbagi dalam pelapisan sosial yang dipengaruhi oleh sistem nilai, utama, madya dan nista. Kasta utama atau tertinggi adalah golongan Brahmana, kasta madya adalah golongan Ksatrya, dan kasta nista adalah golongan Waisya. Selain itu masih ada golongan yang dianggap paling rendah atau tidak berkasta yaitu golongan Sudra, sering juga disebut jaba wangsa (tidak berkasta). Dari kekuatan sosial kekerabatannya dapat pula dibedakan atas klen pande, pasek, bujangga dan sebagainya.


BAB II

-

35


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Kehidupan sosial budaya sehari-hari penduduk di sekitar hutan hampir semuanya dipengaruhi oleh keyakinan/kepercayaan kepada agama Hindu yang mereka anut, oleh karena itu adat istiadat

dan kebudayaan penduduk tidak dapat dilepas dari

pengaruh sistem religi agama Hindu. Tata kehidupan masyarakat disekitar /di dalam hutan

umumnya

terbagi

menjadi

2

yaitu

:sistem

kekerabatan

dan

sistem

kemasyarakatan. Sistem kekerabatan terbentuk menurut adat yang berlaku, dan dipengaruhioleh adanya klen klen keluarga, seperti kelompok kekerabatan disebut dadia (keturunan), pekurenan yaitu kelompok kekerabatan yang terbentuk sebagai akibat adanya perkawinan dari anak anak yang berasal dari suatu keluarga inti. Sistem kemasyarakatan merupakan satu kesatuan social yang didasarkan atas kesatuan wilayah/territorial administrasi (perbekelan/kelurahan) yang pada umumnya terpecah lagi menjadi kesatuan social yang lebih kecil yaitu banjar dan territorial adat yang mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan, adat dan masyarakat lainnya. Dari system kemasyarakatan yang ada tersebut maka warga desa dapat masuk menjadi dua keanggotaan warga desa ataupun satu keanggotaan, yaitu system pemerintahan desa dinas sebagai wilayah administrative dan atau desa pakraman yang kehidupan masyarakat setempat terdapat banyak kelompok-kelompok adat.

2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Kondisi soaial ekonomi masyarakat di sekitar/dalam kawasan dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya, hal tersebut dapat dilihat dari adanya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan sudah ada yang melanjutkan hingga perguruan tinggi.

Selain

kesadaran dari masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi factor keberhasilan dari pendidikan.

Bidang pendidikan, dan kesehatan

masyarakat di sekitar/dalam kawasan juga sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.


BAB II

-

36


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Secara umum kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat disajikan per kabupaten sebagaimana beriku: 1). Kabupaten Bangli Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk tahun 2012 tercatat jumlah penduduk di Bangli sebanyak 216.804 jiwa. Terdiri dari 108.143 jiwa penduduk laki-laki dan 108.661 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2011 ini naik 0,36 persen dari sebelumnya 216.017 jiwa. Dengan luas wilayah 520,81 km2, maka kepadatan penduduk di Bangli telah mencapai 416 jiwa/km2. Di antara kecamatan yang ada diBangli, Kecamatan Kintamani merupakan daerah yang berpenduduk terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 92.926 jiwa atau 43 persen dari seluruh penduduk Bangli. Kondisi tersebut sangatlah wajar mengingat daya dukung wilayahnya yang masih luas dan masih memungkinkan sebagai tempat permukiman penduduk. Dengan luas wilayah yang mencapai 366,92 km2, apalagi kepadatan penduduknya yang relatif masih rendah yakni 253 jiwa/km2 atau masih di bawah kepadatan penduduk Bangli secara umum, maka semua potensi tadi tentu akan sangat menunjang dalam pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Bangli. Hasil Survei Ketenagakerjaan (Sakernas) tahun 2012 mencatat jumlah penduduk usia kerja di Bangli sebanyak 165.800. Dari jumlah ini, sebanyak 146.213 orang diantaranya merupakan angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang sudah bekerja 144.827 orang dan jumlah pengangguran terbuka mencapai 1.386 orang. (Sumber: Bangli Dalam Angka 2013) Di Kabupaten Bangli jumlah sekolah selama 5 (lima) tahun terakhir banyak mengalami perubahan, Di Kabupaten Bangli terdapat 60 buah TK. Sebagian besar (22 buah) berlokasi di Kecamatan Kintamani. Sekolah Dasar sebanyak 164 sekolah, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 31 sekolah dan Sekolah Menengah Umum sebanyak 20 sekolah. Jumlah murid, pada tahun 2012 terdapat sebanyak 5.205 murid TK, meningkat 64% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.875 siswa. Namun jumlah siswa SD mengalami penurunan sebesar 0,75% dari tahun sebelumnya yaitu dari 23.949 siswa pada tahun 2011 menjadi 23.770 siswa pada tahun 2012.


BAB II

-

37


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Jumlah siswa SMP mengalami peningkatan sebesar 2,78% yaitu dari 9.915 siswa pada tahun 2011 menjadi 10.198 siswa pada tahun 2012 sedangkan siswa SMU mengalami peningkatan sebesar 7,29% yaitu dari 5.938 pada tahun 2011 menjadi 6.405 pada tahun 2012. Di bidang sarana kesehatan, Kabupaten Bangli memiliki dua buah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa yang merupakan satu-satunya di Propinsi Bali. Fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Bangli seperti Puskesmas sebanyak 12 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 59 unit, di mana sebagian besar tersebut berada di Kecamatan Kintamani. Apotik sebanyak 6 unit dan Toko Obat sebanyak 4 unit. Jumlah dokter sebanyak 139 orang terdiri dari dokter umum 78 orang, dokter spesialis 30 orang dan dokter gigi 31 orang serta tenaga medis dan paramedis sebanyak 782 orang. (Sumber: Bangli Dalam Angka 2013) Jumlah Pura di Bangli pada tahun 2012 sebanyak 768 unit. Mesjid dan Mushola ada 9 (sembilan) unit sedangkan Gereja 3 (satu) unit. Persentase penduduk Kabupaten Bangli yang memeluk agama Hindu sebanyak 98,45%, Islam sebanyak 1,19%, Budha sebanyak 0,33% serta Protestan/Katolik sebanyak 0,03%. (Sumber: Bangli Dalam Angka 2013) Dilihat dan keadaan geografisnya, Kabupaten Bangli merupakan daerah pertanian, masing-masing sub sektor pertanian terus dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu serta memperluas penganekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri yang mengolah hasil pertanian, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang pada akhirnya akan dapat mendukung pembangunan daerah. Lahan Pertanian berupa sawah dan bukan sawah seluas 36.370 Ha, dan Lahan bukan pertanian seluas 114.052 Ha. (Sumber: Bangli Dalam Angka 2013) Perkembangan PDRB per kapita harga berlaku menujukkan peningkatan yang signifikan sebesar 10,43 persen yaitu Rp 2.579.964,63 di tahun 2011 menjadi Rp 2.866.692 di tahun 2012. Kenaikan PDRB per kapita secara riil 5,34 persen untuk


BAB II

-

38


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

tahun 2012 yang nilai kenaikannya ini meningkat signifikan dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 3,69 persen. (Sumber: Bangli Dalam Angka 2013). 2). Kabupaten Klungkung Secara administrasi Kecamatan Nusa Penida terdiri dari 16 Desa dan 79 Banjar Dinas dengan 37 Desa Adat. Dari jumlah Desa tersebut terdapat 6 (Enam) Desa yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Wilayah KPH. Bli Timur, yaitu Desa Sakti (13,16 Km2), Desa Sekartaji (15,39 Km2), Desa Tanglad (15,24 Km2), Desa Suana (10,42 Km2), Desa Lembongan (6,15 Km2) dan Desa Jungutbatu (3,97 Km2). (Sumber: Kecamatan Nusa Penida Dalam Angka 2012) Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kecamatan Nusa Penida pada keenam desa yang berbatasan dengan kawasan hutan Tahun 2011 berjumlah 23.174 jiwa dengan rincian Laki-laki 8.967 jiwa dan Perempuan 9.262 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 360 jiwa per Kilometer persegi dengan penyebaran tidak merata. (Sumber: Kecamatan Nusa Pednida Dalam Angka 2012) Sarana pendidikan yang ada pada desa desa yang berbatasan dengan kawasan hutan antara lain 9 buah TK, 12 buah SD, 2 buah SMP dn 2 buah SLTA. Banyaknya penduduk dirinci menurut tamatnya pendidikan di Desa-desa/6 desa yang berbatasan dengan kawasan hutan adalah sbb.: Belum pernah sekolah 4.456 jiwa, belum tamat SD 1.959 jiwa, tamat SD 6.474 jiwa, tamat SLTP 1.888 jiwa, tamat SLTA 2.912 dan tamat akademi universitas 540 jiwa Di bidang sarana kesehatan desa-desa tersebut di atas terdpat 1 Puskesmas pada tiap-tiap desa, dan

38 Posyandu yang tersebar di 6 desa tersebut dengan

tenaga medis sejumlah 60 orang terdiri dari 5 dokter, 15 bidan, 32 perawat, 5 dukun dan 3 orang tenaga medis lainnya. (Sumber: Kecamatan Nusa Pednida Dalam Angka 2012). Pemeluk agama Penduduk pada keenam desa yang berbatasan dengan kawasan hutan hanya beragama Hindu dan Islam, dengan

mayoritas beragama Hindu, yaitu

sebagai berikut : Hindu 3.237 jiwa, dengan jumlah Pura sebanyak 52 buah dan Penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 51 jiwa. (Sumber: Kecamatan Nusa Pednida Dalam Angka 2012).


BAB II

-

39


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Dilihat dari keadan geografis, Kecamatan Nusa Penida merupakan daerah kering dengan curah hujan kurang dan tanah berbatu sehingga tidak terdapat areal yang digunakansebagai lahan pertanian berupa sawah. Adapun penggunaan lahan lainnya berupa tegalan, tanah pekarangan, perkebunan, Hutan Rakyat, Kuburan dan lainnya seluas 6.497,33 Ha meliputi 6 (Enam) desa yang berbatasan dengan kawasan hutan saja. (Sumber: Kecamatan Nusa Pednida Dalam Angka 2012). Panjang jalan sebagai sarana perhubungan di kecamatan Nusa Penida pada 6 (enam) desa yang berbatasan dengan kawasan hutan yaitu sepnjang 50 Km, yang terdiri dari jalan beraspal, diperkeras dan jalan tanah dengan jumlah total sarana transfortasi sebanyak 4.113 terdiri dari kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor dan alat angkut di air/perahu/kapal. (Sumber: Kecamatan Nusa Penida Dalam Angka 2012).

Pendapatan

cenderung

meningkat

dengan

sumber

penerimaan

dari

Pendapatan Asli Desa, bantuan pemerintah dan Swadaya Masyarakat. (Sumber: Kecamatan Nusa Pednida Dalam Angka 2012). 3). Kabupaten Karangasem Secara administrasi Kabupaten Karangasem, terbagi menjadi 8 wilayah Kecamatan dan 75 desa/kelurahan yaitu: Kecamatan Karangasem, Bebandem, Selat, Sidemen Rendang, Kubu, Abang dan Manggis. Dari 8 (Delapan) Kecamatan tersebut hanya 6 (enam) Kecamatan yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan Kawasan Hutan Wilayah KPH. Bali Timur. Yaitu Kecamatan Karangasem, Bebandem, Selat, Rendang, Kubu dan Abang. (sumber: Karangasem Dalam Angka 2012). Berdasarkan hasil registrasi penduduk Tahun 2011, jumlah penduduk Pada 6 Kecamatan yang berbatasan dengan kawasan hutan, berjumlah 153.191 jiwa yang, dengan Jumlah RT 39.810, Laki-laki 77.798 jiwa dan Perempuan 75.393 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 790 jiwa, penyebaran tidak merata. (Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2012) Sarana pendidikan yang ada pada kecamatan dan desa desa yang berbatasan dengan kawasan hutan sejumlah 163 sarana, dari mulai TK, sampai dengan SLTA, baik itu swasta maupun pemerintah. Di bidang sarana kesehatan terdapat 103 sarana, terdiri dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek dokter/bidan, PosKesDes, tersebar disemua


BAB II

-

40


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

wilayah, dengan tenaga medis sejumlah 147 orang terdiri dari dokter, bidan, perawat, dukun dan tenaga medis lainnya. (Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2012). Pemeluk agama Penduduk pada wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan mayoritas beragama Hindu, dengan komposisi sebagai berikut : Hindu 152.747 jiwa, Islam sebanyak 1.485 jiwa, Katholik 10 jiwa, Protestan 10 jiwa dan Budha 4 Jiwa (Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2012). Luas tanah dengan penggunaan sebagai sawah 311,75 Ha, berupa pertanian lahan kering seluas 44.466,58 Ha meliputi 6 kecamatan dan desa yang berbatasan dengan kawasan hutan (Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2012).

4). Kabupaten Buleleng Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk tahun 2012 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng khususnya Kecamatan Tejakula yang berbatasan dengan kawasan hutan sebanyak 675.513 jiwa. Terdiri dari 35.607 jiwa penduduk laki-laki dan 34.016 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2011 ini naik 1,9 persen dari sebelumnya 662.920 jiwa. Dengan luas wilayah 97,68 km2, maka kepadatan penduduk di Kecamatan Tejakula telah mencapai 495 jiwa/km2. Di antara kecamatan yang ada di Buleleng, Kecamatan Tejakula merupakan daerah yang berpenduduk relatif sedikit. Suku asli penduduk Buleleng sebagian besar suku Bali, sedangkan suku lainnya adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya dalam jumlah relatif sedikit, dan sebagian besar menganut agama Hindu, menyusul agama

Islam, Kristen Protestan, katolik dan yang paling sedikit menganut agama Budha. Sementara itu

untuk mata pencaharian penduduk Buleleng sebagian besar

bertani dan berkebun, sebagian kecil lainnya pedagang, buruh, pegawai dan wiraswasta Penyebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Buleleng dalam angka tahun 2012 sudah cukup merata, hal ini terbukti dari jumlah sarana pendidikan yang telah terdapat di tiap tiap desa dan kecamatan.

Di Kabupaten

Buleleng jumlah Sekolah Dasar (SD) tercatat sebanyak 494 buah tersebar pada setiap


BAB II

-

41


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

desa dan 9 kecamatan, Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) sebanyak 81 buah, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 53 buah. Perguruan Tinggi maupun swasta telah tersedia di Kabupaten Buleleng dan saat ini terdapat di kota Singaraja 6 buah, dan perguruan tinggi yang paling diminati adalah perguruan tinggi negeri seperti Universitas Ganesa dan Institut Hindu Darma, sedangkan sisanya perguruan tinggi swasta seperti Unuversitas Panji Sakti. Fasilitas kesehatan dengan jumlah Puskesmas 20 buah tersebar diseluruh kecamatan dan ditambah Puskesmas Pembantu sebanyak 75 buah, tersebar pada setiap desa, sedangkan rumah sakit terdapat 6 buah yang terdapat di Ibu Kota Kabupaten Buleleng yaitu Kota Singaraja. Sarana perhubungan terutama perhubungan darat antar kota kabupaten dan antar kota kecamatan sudah semakin lancar, jalan yang menghubungkan antar kota tersebut beraspal dan selalu ditingkatkan kualitasnya, demikian pula dengan jalan yang menghubungkan antar desa telah diperkeras/diaspal, walaupun masih terdapat pada beberapa ruas jalan desa sudah mengalami kerusakan namun masih dapat dilalui dengan kendaraan roda 4. Di Kabupaten Buleleng terdapat pelabuhan laut yaitu pelabuhan Celukan Bawang yang dipergunakan untuk bongkar muat barang dan bahan logistik, dan terdapat satu buah pelabuhan udara yaitu di Grokgak namun penggunaannya masih terbatas untuk sekolah penerbangan (Pilot). Masyarakat di sekitar/dalam

kawasan

pada umumnya sudah

memahami

tentang pelestarian kawasan hutan bahkan terdapat kebijakan bahwa penduduk desa dilarang menguasai/menyerobot kawasan hutan, menebang pohon bahkan mengambil kayu dari kawasan hutan, hal ini sudah disiratkan dalam awig-awig desa. Masyarakat yang menetap di sekitar kawasan hutan masih memanfaatkan kawasan hutan. Dilihat dari interaksinya dengan hutan, kondisi desa hutan dapat dikelompokkan menjadi desa enklave dan desa bukan enklave tetapi berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara. Jumlah desa enklave di KPH Bali Timur ada 59 buah dengan luas desa total adalah 1.617,77 ha. Desa enklave tersebut terletak di tengah-tengah


BAB II

-

42


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

kawasan hutan dan berbatasan langsung dengan hutan terutama di RPH Kintamani Timur, Kintamani Barat, Klungkung/Nusa Penida, Panelokan, dan Rendang. Desa tersebut terletak di tiga kabupaten, yaitu Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Berdasarkan wilayah administrasi, jumlah desa yang berada di sekitar kawasan hutan di wilayah KPH Bali Timur sebanyak 52 desa. Masyarakat Bali yang mayoritas pemeluk agama Hindu dikenal sangat menjaga dan menghormati hutan yang dibuktikan dengan banyaknya tempat ibadah Pura yang didirikan di dalam hutan. DI KPH Bali Timur, terdapat beberapa pura dengan berbagai statusnya yang didirikan di dalam kawasan hutan dan dimasukan sebagai enklave. Jumlah pura seluruhnya adalah 60 buah dengan luas total mencapai 63,93 ha yang tersebar di tiga RTK dan 9 RPH. Pura tersebut terbagi menjadi status Dang Kahyangan

(3 pura), Sad Kahyangan (11 pura), dan Kahyangan Jagat (7 pura),

kahyangan desa 914 pura), Dadia (19 pura), Tri Kahyangan (1 pura). Tabel .2.7 Jumlah Desa Enklave di KPH Bali Timur No 1 1

RPH 2 Kintamani Timur

KABUPATEN/ KECAMATAN 3 Bangli/Kintamani

2

Kintamani Barat

Bangli/Kintamani

7

62,21

3

Penelokan

Bangli/Kintamani

6

363,23

4

Nusa Penida

Klungkung/Klungkung

6

5,60

5

Abang

Kr.asem/Bebandem

2

7,99

6

Karangasem Manggis

Karangasem/Abang

1

2,41

7

Selat

Karangasem/Selat

1

16,00

8

Rendang

Karangasem/Rendang

31

526,82

59

1.617,77

JUMLAH

JUMLAH 4 5

LUAS (Ha) 5 655,50

2.6 Aspek Pemanfaatan dan Pembangunan Kehutanan 2.6.1 Ijin-ijin Pemanfaatan Hutan Sampai saat ini ijin-ijin pemanfaatan hutan masih belum ada, tetapi untuk ke depan direncanakan akan dilakukan penataan pemanfaatan hutan dan akan dilakukan pengajuan ijin-ijinnya, seperti ijin pemanfaatan hutan desa, sebagian sudah ada yang dalam proses perijinannya.


BAB II

-

43


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

2.6.2 Ijin-Ijin Penggunaan Kawasan Hutan Ijin-ijin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Di wilayah KPH Bali Timur ijin-ijin

penggunaan kawasan hutan

berjumlah 8 (Delapan) meliputi : 1 (satu) pengguna di kelompok hutan Gunung Batur Bukit Payang (RTK 7), 4 (empat) pengguna di kelompok hutan Gunung Abang Agung (RTK8), dan 3(tiga) pengguna di kelompok hutan Penulisan Kintamani (RTK 20). Adapun jenis ijin penggunaanya adalah sebagai berikut: a. Pengguna Bupati Bangli, pengembangan jalan Kedisan-Toya Bungkah di hutan taman wisata alam seluas 2,01 ha dengan persetujuan Dirjen Kehutanan No. 3820/07/I/1978,tanggal 18 Desember 1978. Perjanjian pinjam pakai, tanpa nomor dan berlaku dari tanggal 17-7-1979 s/d17-7-2004 b. Pengguna Bupati Bangli, peruntukan Pasar Seni Penelokan lokasinya hutan taman wisata alam seluas 0,04 ha dengan persetujuan prinsip Dirjen Kehutanan No. 4293/DJ/I/1980 tanggal 10 Desember 1980. Perjanjian pinjam pakai No.22/TGH-132/1981,

berlaku

dari

tanggal

10-1-1981s/d10-1-1991.

Persetujuan perpanjangan pinjam pakai oleh Kakanwil Dephut Prop. Bali No. 1347/Kwl-5/1996, tanggal 25 September 1996. c. Pengguna Dirjen Vulkanologi, untuk Pos Pengamatan Gunung Api, hutan taman wisata alam Kabupaten Bangli seluas pm ha, Surat persetujuan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.731/DJ/VI/Prog/1986, tanggal 30 Mei 1986. d. Pengguna Dinas Pariwisata Daerah (Diparda) Kabupaten Bangli, untuk tempat parkir Penelokan, hutan taman wisata alam Kabupaten Bangli seluas pm ha, Surat Bupati Bangli No. 661/282/Bappeda, tanggal 30 Juli 2008. e. Pengguna Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, peruntukan Musium Gunung Api Batur, di hutan taman wisata alam Kabupaten Bangli seluas 1,09 ha, Perjanjian Kerja sama antara Dirjen Geologi Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli No. 323/07.00/DJG/2004 dengan No. 432.I/1184/Sekret dan No. 323/1059/Umum, tanggal 10 Pebruari 2004.


BAB II

-

44


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

f. Pengguna PT. PLN Wilayah XI Denpasar, untuk Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 KV, di Hutan Lindung Kabupaten Bangli,seluas 1,03 ha , persetujuan prinsip Menteri Kehutanan, No. 382/Menhut-VI/1991, 14 Maret 1991. Perjanjian pinjam pakai No. 702/Kwl-5/1992/M, berlaku dari tanggal 193-1993 s/d 19-3-2003. g. Pengguna PT. Telkom (Kantor Daerah Telekomonikasi Bali di Denpasar), untuk Station Repeater UHF, di Hutan Lindung Kabupaten Bangli seluas 0,14 ha, Surat Kakanwil Kehutanan Provinsi Bali No. 1777/Kwl-5/1996, tanggal 12 Desember 1996. Perjanjian pinjam pakai No. 2641/Kwl-5/2000 dan No. Tel .105/HK. 810/Re/DPR.06//2000 berlaku dari tahun 2000 s/d 2005. h. Pengguna Direktorat Jendral Cipta Karya, untuk Bronkaptering Bak Pengumpul dan Sumur Bor Air Bersih, di Hutan Lindung Kabupaten Bangli seluas 0,0115 ha, Persetujuan prinsip Direktur Jenderal Kehutanan No.572/DJ/I/1977, tanggal 7 Maret 1977, Perjanjian pinjam pakai No. 8/TGH.132/1980 berlaku dari tanggal 15-9-1980 s/d 15-9-2005. 2.6.3 Tata Batas Kawasan Seluruh kawasan hutan di Wilayah KPH Bali Timur telah di tata batas dan dikukuhkan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.8.


BAB II

-

45


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Tabel 2.8 : Tata Batas dan Pengukuhan Kawasan Hutan di KPH Bali Timur KELOMPOK KAWASAN HUTAN / RTK No.

1

Rincian Tata Batas dan Pengukuhan

2

a.

Kabupaten

b.

Fungsi Hutan

c.

Luas (Ha.)

d.

Panjang Batas Luar Kawasan Hutan (Km.) Jumlah Pal Batas (Buah) Batas Fungsi (Km.) Tahun Anggaran Tata Batas

e. f. g.

h.

i.

Tanggal Berita Acara Tata Batas Tanggal Pengesahan Tata Batas

Penulisan Kintamani/20 3 Buleleng dan Bangli a. Hutan lindung b. Hutan produksi terbatas c. TWA 5.663,70 185,55 574,27 223,73

Gunung Abang Agung /8

Gunung Batur Bukit Payang/ 7

4 Bangli dan Karangasem a. Hutan lindung b. Hutan produksi terbatas

5

Gunung Seraya / 9

Bukuit Gumang / 24

Bunutan/23

6

7

Bukit Pawon /25

8

Kondangdia / 26

9

10

Nusa Lembongan/22

Tanjung Bakung / 27

Suana/28

Sakti/29

11

12

Bangli

Karangasem

Karangasem

Karangasem

Karangasem

Karangasem

Klungkung

Klungkung

Klungkung

13

Klungkung

14

a. Hutan produksi terbatas b. TWA

a. Hutan lindung

b. Hutan lindung

c. Hutan lindung

d. Hutan lindung

e. Hutan lindung

 Hutan lindung

 Hutan produksi terbatas

 Hutan lindung

 Hutan lindung

14.038,63 204,11

453,00 2.075,00

1.111,00

126,70

22,00

35,00

89,50

202,00

244,00

329,50

273,00

322,42

44,20

30,72

15,28

3,80

2,40

12,43

12,80

29,59

31,15

39,20

2.577

3.465

390

212

247

60

32

131

76

250

280

401

5,68

-

28,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. 1989/1990  Lks : Pm Perluasan  Luas : 0,32 Ha.  BL : Pm  BF : Pm b. 1992/1993  Lks : Pm perluasan  Luas : 51,00Ha.  BL : 5,10 Km  BF : Pm c. 1978/1979 a. Pm b. 13-03-1993 c. 31-07-79 a. Pm b. 22-08-93 c. 03-12-79

a. 1937  Lks : Pm  Luas : 44,05 Ha.  BL : 44,05 km  BF : Pm

3. 1979/1980  Lks : Pm  Luas : 202,00 Ha.  BL : 11,80 km  BF : Pm



a. 1979/1980  Lks : Pm  Luas : 202,00 Ha.  BL : 11,80 km  BF : Pm

a. 1791/1992  Lks : Pm  Luas : 244,00 Ha.  BL : 29,59 km  BF : Pm

a. 1992/199 3  Lks : Pm  Luas : 329,50 Ha.  BL : 30,828 km  BF : Pm

a. 1993/1 994  Lks : Pm  Luas : 273, 00 Ha.  BL : 39,2 0 km  BF : Pm

a. 1

a.

0-2

a.

a. 23-03-95

a. 06-02-82

a. 25-03-92

a. 23-03-95

b. 23-0395

a.

a.

Pm

a. 24-02-93

a. 10-12-96

a. 02-04-84

a. 24-02-93

a. 10-12-96

a. 06-0296

a. 1988/1989  Lks : Pm  Luas : 26,60 Ha. (Perluasa n)  BL : Pm  BF : Pm

1. Pm

a. Pm

a. 18-10-90

a. Pm

a. Pm

i.

3 a. Pm

a. Pm

Pm


2

BAB II

-

46


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

KELOMPOK KAWASAN HUTAN / RTK No.

1 j.

k.

l.

m.

n.

Rincian Tata Batas dan Pengukuhan

Penulisan Kintamani/20

Gunung Abang Agung /8

Gunung Batur Bukit Payang/ 7

2 No. Penetapan Tata Batas

3 b. 611/KptsII/90

a. Pm

4 a. Pm

5

Tgl. Penetapan Tata Batas Jumlah Buku Tata Batas (Buah) Jumlah Peta Tata Batas (Lembar) File Tata Batas

b. 23-10-90

a. Pm

a. Pm

b. 2

a. Pm

a. Pm

a. 1

a. Pm

a. Pm

a. 142,014

a. Pm

a. Pm

Gunung Seraya / 9 6 a. Pm b. 355/KptsII/94 c. Pm a. Pm b. 24-08-94 c. Pm b. – c. 1 d. 6 b. – c. 7 b. – c. 142.021 d. 142.026

Bunutan/23

Bukuit Gumang / 24

7

Bukit Pawon /25

8

Kondangdia / 26

Nusa Lembongan/22

Tanjung Bakung / 27

11 a. Pm

Suana/28

Sakti/29

12 a. 191/Kpts-II/93

13 a. 759/KptsII/96

14 a. 49/Kpts -II/96

a. Pm

a. 27-02-93

a. 12-12-96

a. 06-0296

b.

8

a. Pm

a.

9 Pm

1.

c.

1

a. Pm

a. 27-02-93



a. Pm

a. 4

a. 1

 1

a. 4

a. 1

b. 1

a. 1

a. Pm

a. 1

a. 1

1

a. 1

a. 1

b. 1

a. 1

a. Pm

a. 142.004

a. 142.018

142.029

a. 142.004

a. 142.018

b. 142.029

a. 142.02 7


BAB II

10

-

7

12-12-96

47


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

2.6.4 Perlindungan Hutan Keberadaan pura dan perkiraan luasan dalam kawasan hutan di wilayah KPH Bali Timur sebagai berikut : a)

RPH Tejakula sebanyak 5 unit seluas 2,190 Ha

b)

RPH Kintamani Timur sebanyak 16 unit seluas 0,507 Ha

c)

RPH Penelokan sebanyak 7 unit seluas 3,650 Ha

d)

RPH Klungkung / Nusa Penida sebanyak 1 unit seluas 10,0 Ha

e)

RPH Daya sebanyak 6 unit seluas 2,0 Ha

f)

RPH Abang sebanyak 3 unit seluas 0,70 Ha

g)

RPH Karangasem/Manggis sebanyak 15 unit seluas 0,026 Ha

h)

RPH Selat sebanyak 4 unit seluas 2,0 Ha

i)

RPH Rendang sebanyak 22 unit seluas 1,10 Ha

Sedangkan keberadaan pura dalam kawasan hutan di wilayah KPH Bali Timur yang telah diidentifikasi tersebar pada kelompok hutan, sebagai berikut : a). Gunung Abang – Agung (RTK 8) sebanyak 34 unit seluas 4,71710 Ha b). Gunung Seraya (RTK 9) sebanyak 12 unit seluas 0,491520 Ha c). Penulisan – Kintamani (RTK 20) sebanyak 14 unit seluas 0,98470 Ha Masih ditemukan pendudukan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Timur seperti pensertifikatan kawasan hutan, juga secara sporadis masih terjadi perencekan, pencurian kayu, perambahan untuk penanaman tanaman kopi, pisang, tanaman semusim, rumput gajah, galian C dan lainnya di RPH Penelokan, Rendang, Daya dan Kubu. Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka perlindungan hutan lebih difokuskan terhadap pengamanan hutan berupa patroli, penyuluhan, sosialisasi peraturan perundang – undangan di bidang kehutanan, penegakan hukum terhadap pencuri kayu hutan dan perambah hutan serta upaya percepatan penyelesaian masalah pensertifikatan tanah.

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – KPH BALI TIMUR

BAB II -

48


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

2.6.5 Rehabilitasi Hutan Berdasarkan data Land Citra Satelit Tahun 2004, luas lahan yang sangat kritis dan kritis seluas : 10.726,81 Ha. Untuk meningkatkan penutupannya perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi. Pada beberapa tahun terakhir ini, pada lokasi lahan kritis dalam kawasan hutan telah dilakukan kegiatan reboisasi / rehabilitasi melalui berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber anggaran.Sejak tahun 2004 sampai 2011 telah dilakukan penanaman dengan dana APBD dan APBN (Tabel 2.9). Beberapa jenis flora di wilayah UPT KPH Bali Timur yang ada dan merupakan hasil kegiatan reboisasi / rehabilitasi, antara lain tanaman Buni, Bungur, Bayur, Kesambi, Kemiri, Kepuh, Pulai, Panggal Buaya, Akasia, Mahoni, Bentawas, Gempinis, Teep, Blalu, Dap – Dap, Tangi, Duren – Duren, Balang, Juwet dan Kresek. Tabel 2.9. Kegiatan Penanaman yang bersumber dari Dana APBN dan APBD tahun 2004 S/d 2011 pada Dinas Kehutanan Provinsi Bali

NO

KAB. /RPH

LOKASI

VOLUME (HA)

KEGIATAN

SUMBER DANA

JENIS TANAMAN

2

3

4

5

6

7

1 1

Tahun 2004

a

Karangasem -Abang

b c

Klungkung -Nusa Penida Bangli -Kintamani Timur

Munduk Kedampal

50

Rehabilitasi

APBD

Gmelina, Johar, Ampupu dan Mahoni

Desa Tanglad

5

Demplot

APBD

Cendana

Munduk Jali

50

Reboisasi

APBD

Ampupu

Ampupu, Gmelina, Mahoni, intaran, Suar Johar dan Bayur Ampupu, Puspa dan Salam Ampupu, Puspa dan Salam Bambu

JUMLAH TAHUN 2004

55

2

Tahun 2005

a

Karangasem -Abang

Mndk Seraya

25

Rehabilitasi

APBD

-Selat

Dsn Lebih

25

Rehabilitasi

APBD

-Rendang

Mdk Samuh

50

Reboisasi

APBD

RTK 8 Gn. Abang-Agung

10

Penanaman batas kawasan

APBD

JUMLAH TAHUN 2005 3 a

b

Tahun 2006 Bangli - Kintamani Timur - Kintamani Barat Buleleng - Tejakula

110

Mnd Mekelem Desa Batur Selatan

25 25

Reboisasi Bali Hijau

APBD APBD

Ampupu Mahoni, Albizia, Suar dan Gmelina

Desa Penuktukan Desa Pacung

25

Bali Hijau

APBD

Mahoni dan Gmelina

25

Bali Hijau

APBD

Mahoni dan Gmelina


BAB II -

49


DINAS UPT

NO 1 c

d

KAB. /RPH 2 Klungkung -Nuda Penida Karangasem -RPH Abang -RPH Kubu -RPH Rendang

Tahun 2007 Karangasem -Rendang

-Abang

b

c

-Karangasem Manggis Buleleng - Tejakula Klungkung -Nusa Penida

VOLUME (HA)

KEGIATAN

SUMBER DANA

JENIS TANAMAN

3

4

5

6

7

Bukit AbahDawan

25

Bali Hijau

APBD

Mahoni , Gmelina dan Suar

Ds. Bunutan

25

Bali Hijau

APBD

DS Tianyar Timur Dalam Kawasan Hutan

25

Bali Hijau

APBD

Mahoni , Gmelina dan Suar Albizia dan Gmelina

10

Penanaman Batas Kawasan Hutan

APBD

Bambu

Tahun 2008

a

Karangasem -Karangasem Manggis -Rendang -Daya Bangli -Penelokan

b

c

30

Reboisasi

APBD

Ampupu dan salam

10

Bali Hijau

APBD

Kawasan Hutan

10

APBD

Mndk Pengelengan Hutan Bunutan Ds, Pidpid

10

Penanaman batas kawasan Rehabilitasi

Mahoni, Albizia, Gmelina dan Suar bambu

APBD

Mahoni, Johar, Gmelina dan Suar

10

Bali Hijau

APBD

Ds. Bukit

10

Bali Hijau

APBD

Mahoni, Albizia, Gmelina dan Suar Mahoni, Albizia, Gmelina dan Suar

Ds Penuktukan

20

Bali hijau

APBD

Mahoni, Albizia, Suar, Gmelina dan Intaran

Ds. Pesinggahan

10

Bali hijau

APBD

Mahoni, Albizia, Suar, Gmelina dan Intaran

10

Bali hijau

APBD

Dlm Kws hutan Dlm Kws hutan

60 50

Bali Hijau Bali hijau

APBD APBD

Mahoni, Albizia dan Gmelina Salam dan Ampupu Salam dan Ampupu

Ds, Abang Songan

10

Bali hijau

APBD

Albisia dan Ampupu

60 50

Bali Hijau Bali Hijau

APBD APBD

Ampupu Ampupu

Ds. Akah

10

Bali hijau

APBD

Mahoni. Albesia, Suar, Gmelina dan Intaran

JUMLAH TAHUN 2008

250

-Kintamani Timur -Kintamani Barat Klungkung -Nusa penida

Tahun 2009

a

Buleleng -Tejakula Bangli -Bangli

110

Ds. Bukit

6

b

185

Mndk Penyungsung/ Pemuteran Ds Menanga

JUMLAH TAHUN 2007 5

TIMUR

LOKASI


KEHUTANAN

KPH B A L I

Desa Sambirenteng

50

Bali Hijau

APBD

Mahoni dan Gmelina

Dusun Serai, Panglumbaran

10

Perempuan Menanam

APBD P

Sukun, Kemiri dan Melinjo


BAB II -

50


DINAS UPT

NO 1

c

KAB. /RPH

VOLUME (HA)

LOKASI

2 -Kintamani

Karangasem -Abang

a

b

c

b

JENIS TANAMAN

4 50

5 Bali Hijau

6 APBD

Kws Hutan Munduk Kedampal

100

Bali Hijau

APBD

Mahoni, Suar dan Gmelina

7

Suar, Intaran, Gmelina, Sonokeling, salam dan kemiri Suar, Intaran, Gmelina, Sonokeling, salam dan kemiri Suar, Intaran, Gmelina, Sonokeling, salam dan kemiri

Ampupu

210

Tahun 2010 Buleleng -RPH Tejakula

Karangasem RPH Rendang

Bangli KSDA Penelokan

Mndk Mendeh

75

Rehabilitasi HL (Pengkayaan)

APBN

Mndk Yanghudi Batu Payung, Desa Les Mndk Buhu Tinggangan Desa Penuktukan

125


APBN

50


APBN

Mndk Jungul, Ds Besakih

30


APBD

Ampupu dan Gmelina

Mndk Puyung Monyet dan Waru Ds. Bulian Kec. Kintamani Mndk Kidang Ds Kedisan Kec. Kintamani

50

Rehabilitasi Kawasan Konservasi (Pengkayaan) Rehabilitasi Kawasan Konservasi (Pengkayaan)

APBN

Ampupu, Suar, Jempinis dan Kemiri

APBN

Ampupu, Suar, dan Jempinis

Gerakan Bali Hijau Gerakan Bali Hijau RHL RHL

APBD

Mahoni, Gmelina dan Suar Mahoni, Gmelina dan Suar Kemiri, Ampupu Ampupu


SUMBER DANA

TIMUR

3 Kws Hutan Munduk Combang

JUMLAH TAHUN 2009 7

KEGIATAN

KEHUTANAN

KPH B A L I

Tahun 2011 Karangasem

Bangli

50

380

Desa Sukadana Kec. Kubu Desa Kubu Kec. Kubu Kubu Mnd Penyungsung Pemuteran

10 10 45 30

JUMLAH TAHUN 2011

95

JUMLAH TOTAL 2004 S/D 2011

1.395

APBD APBN APBN

2.6.6 Pengembangan Obyek Wisata Alam Potensi dari pengembangan wisata di kawasan hutan di wilayah KPH Bali Timur sangatlah besar seperti pengembangan Jasa Lingkungan dan kegiatan wisata religi, hal ini mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata utama baik dunia maupun domestik, tentunya memberikan suatu peluang yang besar, pengelolaannya

diperlukan

suatu

perencanaan

pengelolaan


namun dalam kawasan BAB II -

yang 51


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek , guna menghindari kerusakan lingkungan yang tidak kita harapkan, karena pengembangan wisata di dalam kawasan hutan harus tetap mempertimbangkan fungsi pokok, kondisi biofisik dari kawasan hutan tersebut juga keberadaan masyarakat disekitarnya. Pengembangan objek wisata alam di dalam kawasan hutan adalah untuk menunjang program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengusahaan pariwisata alam sebagai obyek wisata alam, disamping meningkatkan identitas pengelolaan, pengamanan dan pelestarian hutan wisata , maka potensi wisata alam yang cocok untuk dikembangkan meliputi wisata alam, wisata budaya, tracking, bersepeda gunung, wisata pendidikan dan penelitian yang dapat melibatkan potensi masyarakat sekitarnya.

2.7 Aspek Organisasi Pengelolaan Hutan 2.7.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sebagaimana organisasi Dinas pada umumnya, departemenisasi Dinas Kehutanan yang ada sekarang hanya berdasarkan fungsi, yakni dengan cara pembagian ke dalam Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2011 ( pengganti Perda No 2 Tahun 2008) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi Bali, struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Bali secara garis besar adalah sebagai berikut : a. Sekretariat, membawahi Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub-Bagian Penyusunan Program dan Sub-Bagian Keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, membawahi Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data, Seksi Pengembangan Tata Hutan dan Tanah dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan. c.

Bidang Bina Produksi dan Pemanfaatan Hutan, membawahi Seksi Pemanfaatan Hutan, Seksi Pengolahan Hasil Hutan dan Seksi Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan.


BAB II -

52


DINAS UPT

d. Bidang

Perlindungan

dan

Konservasi

KEHUTANAN

KPH B A L I

Alam,

TIMUR

membawahi

Seksi

Perlindungan Hutan, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan. e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Seksi Perbenihan dan Perhutanan Sosial dan Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. f.

Kelompok Jabatan Fungsional

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur, UPT KPH Bali Tengah, UPT KPH Bali Barat, dan UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai. 2.7.2 Struktur organisasi UPT KPH Bali Timur Menurut PERDA Provinsi Bali No. 4 Tahun 2011 (pengganti Perda No. 2/2008), dan PERGUB Bali No. 102/2011 (pengganti PERGUB 48/2008) kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) KPH Bali Timur adalah setingkat eselon III dan bertanggung jawab kepada eselon II yaitu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali. Struktur organisasi KPH Bali Timur terdiri dari seorang kepala UPT KPH yang membawahi sub-bagian tata usaha, seksi rencana pengelolaan dan statistik, dan seksi pengelolaan kawasan hutan yang ketiganya merupakan eselon IV. Di samping itu, seorang kepala UPT KPH juga mengendalikan staf polisi hutan (polhut) yang diwadahi dalam organisasi Resort Pengelolaan Hutan

(RPH).

Meskipun organisasi RPH diakui keberadaanya di lapangan, namun jabatan seorang kepala RPH

tidak mempunyai dasar hukum dalam Perda tersebut,

sehingga mereka dianggap seperti staf biasa tanpa ada jabatan struktural. Struktur organisasi KPH Bali Timur ditampilkan seperti pada gambar 2.11.


BAB II -

53


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Kepala KPH Bali Timur

Seksi Rencana Pengelolaan & Statistik

Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan

RPH: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tejakula Kintamani Timur Kintamani Barat Penelokan Daya Kubu Abang Karangasem/Manggis Selat Rendang Klungkung/Nusa Penida Pos Pemantau Hasil Hutan Kab. Bangli Pos Pemantau dan Pemeriksa Hasil Hutan Pel. Padang Bai Gambar 2.11. Struktur Organisasi KPH Bali Timur

Setelah KPH terbentuk sebagai unit pelaksana teknis, organisasi RPH tidak lagi di bawah koordinasi bidang –bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi, tetapi diserahkan kepada KPH. KPH Bali Timur mengkoordinasikan 12 RPH yang terdiri dari 11 RPH yang mempunyai wilayah kelompok hutan yang disebut register tanah kehutanan (RTK) dan 2 Pos Pengawas dan pemantauan Peredaran Hasil Hutan yang tidak membawahi wilayah hutan. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, RPH yang terdapat di KPH Bali Timur berada di empat wilayah kabupaten, yaitu Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Klungkung. Wilayah KPH Bali Timur seluas 22.977,69 ha masuk Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 1 RPH seluas 1.629,95 ha (7,09%), Kabupaten Bangli 4 RPH seluas 6.079,01 ha (26,46%), dan Kabupaten Karangasem 6 RPH seluas 14.220,23ha (61,89%), dan Kabupaten Klungkung 1 RPH seluas 1.048,50 ha (4,56%). RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – KPH BALI TIMUR

BAB II -

54


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Berdasarkan data kepegawaian, secara umum jumlah tenaga lapangan masih belum ideal, yakni rata-rata berjumlah 1 – 5 orang tiap RPH dengan tenaga Polisi Kehutanan (Polhut) rata-rata 0 – 4 orang per RPH. Untuk mengevaluasi efektifitas kegiatan perlindungan dan pengamanan dapat dilakukan dengan menghitung rasio antara luas kawasan hutan dengan jumlah polhut yang bertugas di wilayah yang bersangkutan. Rasio ini menunjukkan seberapa luas wilayah pengamanan hutan saat ini yang diawasi oleh seorang polhut. Tabel 2. 10 Jumlah pegawai dan rasio luas kawasan hutan dengan polisi hutan di KPH Bali Timur No

RPH

1

2

LUAS (HA)

JUMLAH TENAGA

JUMLAH POLHUT

4

5

3

RASIO LUAS/POLHUT 6

1

Tejakula

1.629,95

3

3

543

2

Kintamani Timur

3.512,80

4

4

878

3

Kintamani Barat

706,50

2

2

353

4

Penelokan

1.859,71

3

2

930

5

Daya

3.336,90

2

2

1668

6

Kubu

2.213,34

2

2

1107

7

Abang

1.376,26

3

1

1376

8

Karangasem/Manggis

1.523,70

3

1

1524

9

Selat

1.002,31

4

2

501

10

Rendang

4.767,72

6

3

1589

11

Klungkung/Nusa Penida

1.048,50

3

2

524

JUMLAH

22.977,69

38

25

919

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali Tahun 2012 Catatan : Luas Panelokan setelah TWA keluar dari wilayah KPH sesuai SK Menhut No. 800/Kpts-II/2009 tanggal 7 Desember 2009

Tabel 2.10 menunjukkan bahwa satu polhut mempunyai wilayah kerja berkisar antara 353 – 1668 ha. Rasio terkecil ada pada RPH Kintamani Barat sedangkan rasio terbesar ada pada RPH Daya. Rasio di RPH Kintamani Barat kecil karena luas wilayahnya kecil dan polhutnya 2 orang. Dari Tabel tersebut nampak jumlah polhut RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – KPH BALI TIMUR

BAB II -

55


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

yang ditempatkan pada suatu RPH tidaklah mengikuti jumlah luas wilayah hutan RPH yang harus diawasi. Hal tersebut dapat dilihat pada RPH Tejakula dan RPH Rendang atau Kubu. Angka rasio yang ditunjukkan selain masih terlalu tinggi, variasi luas pengawasannya juga terlalu lebar. Tanpa memperhatikan kondisi fisik wilayah dan aspek sosial ekonomi yang mungkin sangat beragam, keragaman angka rasio ini menandakan belum adanya struktur dan hirarki pengorganisasian kawasan yang ideal dan efektif dengan standar yang rasional. Dengan demikian, pembenahan organisasi RPH menjadi mutlak diperlukan dengan memperhatikan berbagai aspek manajemen hutan. 2.7

Kondisi Posisi KPHL dan KPHP Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kedudukan kawasan hutan di Provinsi Bali dalam tinjauan RTRWP Bali dibagi

sesuai empat fungsi utama kawasan lindung. Dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, secara tegas disebutkan bahwa: a. Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengatur berdasarkan fungsi utama kawasan lindung dan kawasan budidaya. b. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. c. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Dalam RTRWP Provinsi Bali tahun 2008-2009 khusus pada penjelasan kedudukan hutan di Provinsi Bali untuk isu lingkungan, disebutkan bahwa proporsi luas hutan tahun 2008 hanya 23% (kurang dari target keseimbangan 30% dari luas wilayah), sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan iklim mikro dan ketersediaan sumberdaya air yang berkelanjutan. Dalam pasal 17 UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa dalam pelestarian lingkungan dalam perencanaan tata ruang ditetapkan proporsi luas hutan paling sedikit 30% dari luas wilayah.


BAB II -

56


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Demikian pula pentingnya fungsi dan keberadaan hutan dalam kajian daya dukung lahan di Provinsi Bali, merekomendasikan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya yaitu secara fungsi hidrologi. 2.9 Permasalahan Pembangunan Wilayah KPH Berdasarkan kondisi umum wilayah pengelolaan KPH Bali Timur, baik menyangkut kawasan hutan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, berikut ini adalah beberapa permasalahan yang menyangkut pembangunan wilayah KPH Bali Timur, sebagai berikut: 2.9.1 Permasalahan Pembangunan Wilayah di KPH Bali Timur yang Berkaitan dengan Pembangunan Kehutanan. a.

Masih terdapatnya lahan kritis seluas +8.000 ha

b.

Kebutuhan lahan garapan masyarakat desa hutan cukup tinggi yang diindikasikan dengan adanya beberapa lokasi lahan hutan yang dijadikan lahan pertanian secara terbatas seperti untuk penanaman kopi, pisang, mangga, jeruk, dan lain-lain.

c.

Kebutuhan hijauan makanan ternak (HMT) di desa– desa sekitar hutan cukup besar yang diindikasikan dengan banyaknya lahan hutan yang ditanami rumput gajah di bawah tegakan. Indikasi lain adanya tanaman tahunan yang dipangkas daunnya sebagai pakan ternak (misalnya jenis sono/ Dalbergia ceura dan Bunut).

d.

Pemenuhan kayu selama ini berasal dari hutan rakyat dan luar pulau Bali, sehingga gangguan keamanan berupa pencurian kayu masih terjadi di beberapa tempat.

e.

Di dalam kawasan hutan banyak terdapat bangunan suci (pura) yang keberadaannya perlu dilindungi, sehingga perlu ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

f.

Pemanfaatan lahan APL (Areal Penggunaan Lain) yang perlu ditertibkan dan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), karena sebagian besar lokasi APL berbatasan dengan daerah tangkapan air (catchment area), seperti danau.


BAB II -

57


DINAS UPT

g.

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Masih ditemuinya pelanggaran berupa upaya-upaya pensertifikatan kawasan hutan untuk kepentingan pribadi, sehingga perlu pengawasan terhadap kawasan hutan dan penegakan hukum.

2.9.2 Gangguan Keamanan Hutan dan Paradigma Pengelolaan Hutan a.

Gangguan keamanan hutan yang paling menonjol di kawasan hutan KPH Bali Timur adalah perambahan / pembibrikan lahan hutan, penambangan pasir, kebakaran hutan, pencurian atau penebangan liar, dan perencekan kayu bakar / pakan ternak. Di lain pihak tuntutan masyarakat terhadap peran dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan (fungsi ekologi / konservasi) semakin tinggi.

b.

Dalam Pengelolaan hutan lestari Dinas Kehutanan Provinsi Bali dalam melaksanakan program kegiatan sampai saat ini masih bertumpu pada anggaran

keproyekan

/

kegiatan,

sehingga

belum

tercermin

adanya

kemandirian dalam pengelolaan hutan lestari. 2.10 Isu-isu Strategis Isu – isu strategis di UPT KPH Bali Timur khususnya yang terkait dengan permasalahan pembangunan wilayah KPH, berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan isu isu yang terjadi di Dinas Kehutanan Provinsi Bali, menguraikan analisis faktor lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari

peluang dan

tantangan. 2.10.1 Faktor Lingkungan Internal 2.10.1.1 Kekuatan a.

Tersedianya perangkat peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang terkait dengan kehutanan, antara lain UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Perda Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 tentang RTRWP, serta Perda Provinsi Bali Nomor. 4 tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Bali.


BAB II -

58


DINAS UPT

b.

Kawasan

Hutan

sebagai

kawasan

KEHUTANAN

KPH B A L I

strategis,

TIMUR

dimana

perencanaan

pembangunan kehutanan daerah berada di Provinsi/Gubernur. c.

Adanya dukungan kelembagaan pusat, provinsi dan kabupaten / kota yang mengurus bidang kehutanan.

d.

Adanya dukungan partisipasi positif dari instansi pemerintah terkait, swasta dan masyarakat daerah.

e.

Tersedianya dukungan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

f.

Tersedianya keadaan sosial budaya masyarakat Bali (tumpek bubuh dan lainnya).

g. Adanya paradigma baru kehutanan (beri kesempatan hutan bernafas) 2.10.1.2 Kelemahan a.

Belum optimalnya fungsi kawasan hutan. Peruntukan kawasan hutan belum berfungsi optimal, karena masih adanya lahan kritis dan luas kawasan hutan produksi (HP) relatif sempit dan sporadis serta di arahkan berfungsi hidroorologis.

b.

Belum diakuinya keberadaan dan kepentingan hutan secara luas.

c.

Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan, kawasan konservasi dan kawasan lainnya. Masih adanya lahan di sekitar kawasan hutan konservasi yang belum dimanfaatkan, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan terus meningkat dan di sisi lain pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan belum optimal.

d.

Masih lemahnya penegakan hukum dan penerapan peraturan perundangan bidang kehutanan.

e.

Belum mantapnya kelembagaan dan otonomi kehutanan.

f.

Belum mantapnya data dan potensi hutan.

g.

Belum optimalnya pemberian peran masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan.


BAB II -

59


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

2.10.2 Faktor Lingkungan Eksternal 2.10.2.1 Peluang a.

Adanya komitmen pemerintah untuk melakukan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat guna pengentasan kemiskinan.

b.

Tersedianya RTRWP, RPJP / RPJM, Renstra Pusat / Daerah, Perda – Perda yang terkait dengan kehutanan.

c.

Terbentuknya kecenderungan / komitmen masyarakat luas baik domestik maupun mancanegara untuk kembali ke alam (back to nature), serta berkembangnya wisata budaya yang berwawasan lingkungan.

d.

Adanya falsafah Tri Hita Karana / Tri Mandala.

e.

Landasan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, didasari variasi kekayaan konsepsi, seperti falsafah Tri Hita Karana dan Tri Mandala.

f.

Berdasarkan ajaran agama Hindu Kawasan hutan sebagai daerah hulu yang disucikan.

g.

Adanya kebudayaan Bali yang memiliki akar dan daya dukung dari partisipasi masyarakat. Kearifan lokal sebagai pengejawantahan dari keadaan dan potensi sosial budaya masyarakat Bali, telah berakar kuat dalam ikatan sosial budaya dan adanya dukungan dari lembaga - lembaga tradisional yang ada, seperti Desa Pekraman / Adat, Banjar Adat, Subak, Subak Abian. serta penetapan awig – awig, perarem dan lainnya sebagai pengikat masyarakat setempat. Selain itu, adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan seperti organisasi pemerhati lingkungan / kehutanan (LSM) dan organisasi lainnya.

h.

Ditetapkannya Bali sebagai daerah tujuan wisata (DTW), sehingga dapat menjadikan Bali sebagai show window kehutanan.


BAB II -

60


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Bali sebagai daerah tujuan wisata dan dianggap telah menjadi milik dunia, sehingga dapat dijadikan show widows bagi pembangunan kehutanan. 210.2.2 Tantangan a.

Masih rendahnya pendidikan, luas pemilikan lahan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

b.

Masih besarnya ketergantungan masyarakat terhadap hutan.

c.

Ketergantungan penduduk di sekitar kawasan hutan terhadap hutan cukup tinggi, termasuk keperluan pembangunan untuk sektor di luar kehutanan.

d.

Masih tingginya kebutuhan bahan baku kayu.

e.

Kebutuhan bahan baku kayu / bukan kayu dan hasil hutan lainnya terus meningkat, di sisi lain pemenuhan bahan baku terbatas.

f.

Masih tingginya degradasi dan alih fungsi kawasan hutan.

g.

Masih lemahnya pemahaman masyarakat dan aparat tentang arti penting fungsi hidroorologis hutan.

h.

Masih tingginya tingkat kerawanan / gangguan terhadap hutan.

i.

Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja.

j.

Belum maksimalnya kontribusi yang diberikan

atas keberadaan kawasan

hutan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.


BAB II -

61


BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

Pada Bab sebelumnya yaitu mengenai Deskripsi Kawasan KPH Bali Timur telah dikemukakan keadaan letak dan luas kawasan, aspek kawasan, Sejarah wilayah KPH dan Ijin Pemanfaatan hutan dan seterusnya sampai Isu-isu strategis yang berkembang di wilayah kawasan. Semuanya ini mendasari Visi dan Misi Pengelolaan Hutan yang ingin diwujudkan baik itu mengenai Visi dan Misi Kementerian Kehutanan, Visi dan Misi Daerah Provinsi Bali, Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan juga Visi dan Misi Pengelolaan KPH Bali Timur. 3.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan Visi

Kementerian

Kehutanan

tahun

2010-2014

dalam

penyelenggaraan

pembangunan kehutanan adalah: ” Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan ” Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi dan tujuan sebagai berikut: 1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. 2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi. 3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. 4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


BAB III

-

62


5. Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan. 6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan. 7. Mewujudkan sumberdaya manusia kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan. 3.2. Visi dan Misi Daerah Provinsi Bali Visi Daerah Provinsi Bali adalah BALI MANDARA yakni ”Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera”. Visi ini diharapkan dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dirumuskan program utama yaitui: 1. Lingkungan hidup: Mengoptimalkan potensi, keselarasan tatanan kehidupan modern,

pelestarian

panorama,

nuansa

ruang

dan

lingkungan

alam,

mengembangkan sistem budaya yang berorientasi kepada tatanan lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut. 2. Kehutanan : Meningkatkan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis, pengelolaan hutan bersama masyarakat, pengembangan produksi hasil hutan, dan pengendalian peredaran hasil hutan. 3.3. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Bali Visi pembangunan kehutanan di Provinsi Bali adalah “Terwujudnya luas dan fungsi hutan optimal, aman - lestari, didukung masyarakat dan sumber daya manusia profesional untuk pembangunan Bali berkelanjutan”.


BAB III

-

63


Misi pembangunan kehutanan di Provinsi Bali adalah : 1. Meningkatkan efektivitas tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, sumber daya manusia dan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. 2. Mengembangkan aneka produksi hasil hutan bersama masyarakat. 3. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan. 3.4. Visi dan Misi Pengelolaan KPH Bali Timur Sebagai institusi teknis di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Bali, tentunya Visi dan Misi KPH Bali Timur merupakan turunan dan pengejawantahan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Bali sebagai berikut: Visi KPH Bali Timur adalah: ”Terwujudnya Pengelolaan Hutan KPH Bali Timur yang aman dan Lestari untuk pembangunan Bali yang berkelanjutan menuju Masyarakat Sejahtera” Visi tersebut didasarkan pada rasionalitas bahwa kawasan hutan di KPH Bali Timur didominasi oleh fungsi utama sebagai hutan lindung yang sebagian berdekatan dengan hutan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA Bali). Selain itu, hutan di KPH Bali Timur juga dikelilingi oleh desa-desa sekitar hutan, baik desa dinas maupun desa pakraman yang merupakan khas budaya Bali. Visi tersebut juga mengandung pengejawantahan dari filsafah masyarakat Bali, yaitu Tri Hita Karana. Misi yang dikembangkan dalam pengelolaan KPH Bali Timur adalah: 1. Memantapkan penataan kawasan hutan KPH Bali Timur secara rasional, efektif dan efisien serta menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya hutan. 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan secara kolaboratif dengan mengedepankan kearifan lokal.


BAB III

-

64


3. Melaksanakan

kegiatan

pengelolaan

sumberdaya

hutan

yang

mencakup

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan, perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, serta mengembangkan kegiatan jasa lingkungan seperti wisata alam, wisata pendidikan, wisata budaya yang berwawasan lingkungan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

Penentuan Visi dan Misi di atas, akan menjadi tujuan dalam pengelolaan hutan di KPH Bali Timur yang meliputi: 1. Meningkatkan rasionalitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutan di KPH Bali Timur 2. Mengendalikan kelestarian pengelolaan hutan dari aspek, ekologi,

sosial dan

ekonomi 3. Meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik organisasi pengelola hutan dan kawasan hutan. 4. Memaksimumkan potensi hasil hutan bukan kayu, terutama jasa lingkungan/ wisata dan jasa perlindungan untuk kepentingan sosial ekonomi dan budaya. 5. Meningkatkan kondisi hutan menjadi fullstock (terisi penuh) tegakan hutan. 6. Meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM) masyarakat desa hutan. 7. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan. Visi dan misi di atas dituangkan secara terstruktur mulai dari Pemerintah Pusat (Nasional), Pemerintah Daerah (Propinsi), Dinas Kehutanan Provinsi (Dishut Provinsi) sampai pada Unit Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Inti Visi dan Misi yang dikemukakan ini pada hakekatnya bertujuan sama yaitu terwujudnya hutan yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Hanya saja dalam usaha pencapaiannya visi dan misi makin ke unit yang lebih kecil, diuraikan lebih rinci sebagai strategi untuk memantapkan pencapaian tujuan pengelolaan hutan. Misi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud adalah meningkatkan atau memantapkan unit-unit yang terkait seperti status kawasan hutan, kelembagaan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB III

-

65


pengelolaan, sumberdaya manusia, teknologi, dan memantapkan pengelolaan hutan. Sasaran atau kawasan hutan yang menjadi obyek kelola adalah hutan lindung (HL) dan hutan pengelolaan terbatas (HPT).


BAB III

-

66


BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

Analisis dan Proyeksi dimaksud adalah menjelaskan analisis situasi pengelolaan hutan di wilayah KPH Bali Timur yang mencakup aspek manajemen pengelolaan KPH Bali Timur, yang meliputi : manajemen pengelolaan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan,

perlindungan hutan, konservasi alam serta core

business dan analisa prioritas kegiatan. Setiap aspek disajikan uraian mengenai informasi tentang pengelolaan hutan dan ulasan rasionalitas kondisi pengelolaan KPH Bali Timur, sehingga dapat dirumuskan masalah utama dan strategi yang dapat diusulkan dalam perencanaan pengelolaan hutan yang akan datang. Analisis dan Proyeksi ini ditunjang oleh Deskripsi Kawasan KPH Bali Timur, Visi dan Misi Pengelolaan Hutan yang diuraikan pada Bab sebelumnya. 4.1 Manajemen Pengelolaan Hutan Berdasarkan struktur organisasi, seorang kepala UPT KPH Bali Timur membawahi 15 bawahan langsung, yang terdiri dari 3 kepala seksi yang bersifat fungsional dan 12 orang kepala RPH yang bersifat polisional dan kewilayahan. Struktur tersebut nampak sederhana tetapi dilihat dari jenjang pengawasan (span of control), beban kerja seorang kepala KPH Bali Timur sangat besar. Umumnya jenjang pengawasan yang efektif dari atasan (top manager) kepada (middle manager) yang sifatnya langsung adalah 2 – 4 bawahan (middle manager), sedangkan pengawasan dari middle manager kepada bawahan (low manager) berkisar antara 4 – 6 orang. Berdasarkan segi hirarki organisasi, beban kerja seorang kepala UPT KPH masih terlalu besar dan masih belum efektif sehingga perlu disesuaikan dengan teori jenjang pengawasan yang dimaksud. Jumlah pegawai di KPH Bali Timur pada tahun 2011 adalah 43 orang yang semuanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan rincian satu orang golongan IV, 16 orang golongan III, 30 orang golongan II dan satu orang golongan I. Jumlah pegawai golongan III yang cukup banyak dapat diasumsikan adanya pengalaman yang cukup lama dari pegawai KPH dalam mengelola kawasan hutan di RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB IV

-

67


wilayah KPH Bali Timur.

Menurut kualifikasi pendidikannya, terdapat dua orang

bergelar master, 1 orang berpendidikan sarjana kehutanan, 6 orang sarjana non kehutanan dan sisanya sebanyak 39 orang berpendidikan SMA, SMP dan SD. Memperhatikan komposisi kepegawaian tersebut, nampak jumlah sarjana kehutanan yang dianggap mampu menguasai masalah teknis kehutanan di lapangan masih sangat sedikit dan perlu dilakukan restrukturisasi di masa depan. Struktur organisasi RPH secara struktural, selama ini (sebelum pembentukan KPH) tidak ada organisasi pengelola tingkat lapangan yang mempunyai tanggung jawab kewilayahan (organisasi teritorial), namun secara operasional terdapat organisasi pengelola “di bawah” Dinas Kehutanan Provinsi Bali yang mempunyai tanggung

jawab

melaksanakan

pekerjaan

pengelolaan

hutan

berdasarkan

kewilayahan, yaitu resort pengelolaan hutan (RPH). Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Bali, RPH tidak masuk dalam jabatan struktural; kepala RPH langsung berada di bawah kendali Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan dalam operasionalnya masing-masing Kepala Bidang diberi tugas untuk mengkoordinir kegiatan teknis kehutanan di wilayah RPH. Proyeksi kedepan diperlukan kajian dan pertimbangan untuk dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 61 tahun 2010, bahwa kedudukan KPHL dan KPHP Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan KPHL dan KPHP Kabupaten/Kota berada di bawah dan tanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Di dalam 5 (lima) tahun ke depan ada rencana untuk menggabungkan RPH – RPH yang ada di kawasan KPH Bali Timur. Rencana ini muncul mengingat dari segi geografi wilayah, RPH – RPH tersebut berpeluang untuk digabungkan, agar pengelolaan bisa lebih efisien dan efektif. Dari 11 RPH yang ada, RPH Kintamani Barat bisa digabung dengan RPH Kintamani Timur menjadi RPH Kintamani; RPH Abang bisa digabung dengan RPH Karangasem/Manggis menjadi RPH Karangasem; RPH Kubu bisa digabung dengan RPH Daya menjadi RPH Kubu; RPH Rendang bisa digabung dengan RPH Selat menjadi RPH Selat; RPH Tejakula

dengan RPH

Penelokan digabung menjadi RPH Tejakula; dan satu lagi RPH Klungkung/Nusa Penida tetap berdiri sendiri, karena kebetulan wilayah Nusa Penida ada pada Pulau


BAB IV

-

68


yang terpisah. Dengan penggabungan ini organisasi pengelolaan menjadi lebih sederhana. Untuk menjaga keamanan hutan di wilayah KPH Bali Timur dapat dibentuk satgas pengamanan hutan yang terdiri dari tiga unit pengamanan hutan. Unit 1 (satu) meliputi : RPH Tejakula, RPH Kintamani Barat, RPH Kintamani Timur dan RPH Penelokan; unit 2 (dua) meliputi RPH Selat, RPH Daya, RPH Rendang dan RPH Klungkung/Penida; dan Unit 3 (tiga) meliputi : RPH Kubu, RPH Abang dan RPH Karangasem/Manggis. 4.2

Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Penataan hutan pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan pemanfaatan

dan penggunaan sumberdaya hutan dilakukan secara terencana berdasarkan informasi sumberdaya hutan, ekonomi, social, budaya dan lingkungan yang akurat serta memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten/kota termasuk integrasi dengan tata ruang. Kegiatan tata hutan KPH terdiri dari: tata batas, inventarisasi hutan, pembagian dalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak, dan pemetaan. Hasil kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam bentuk buku dan peta penataan KPH. Seluruh kawasan hutan yang masuk KPH Bali Timur telah selesai dilakukan tata batas luar dengan panjang batas luar 811,15 km dengan jumlah pal batas 8.672 buah. Sebagian besar kawasan hutan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, kecuali kelompok hutan Suana dan Sakti di Nusa Penida seluas 70,35 ha. Penetapan kawasan hutan tersebut melalui SK Menteri Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982, SK Menteri Kehutanan No191/Kpts-II/1993, SK No 136/Kpts-II/1989, SK No 369/KptsII/1986, dan SK No 247/Kpts-II/1991. Jarak antar pal batas luar nampaknya cukup bervariasi berkisar dari 8– 11 pal km. Jarak ini termasuk jarak yang sangat intensif dengan jarak antar pal sekitar 1 hm. Kondisi pal batas di lapangan secara umum masih dapat dilacak dan keberadaan pal tersebut diakui oleh para pihak, termasuk masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan status kawasan hutan oleh para pihak yang merupakan salah satu modal


BAB IV

-

69


utama dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, yaitu kepastian kawasan yang diakui semua pihak. Batas luar kawasan hutan yang sudah dilakukan rekonstruksi batas meliputi kelompok hutan Gunung Abang Agung, Gunung Seraya, sebagian Penulisan Kintamani, Nusa Lembongan, Bunutan, Tanjung Bakung, Suana, dan Sakti. Batas luar yang sudah direkonstruksi sepanjang 228,74 km dengan jumlah pal 2.293 buah, dilaksanakan tahun 2005 dan tahun 2006. Adapun yang belum dilakukan rekonstruksi adalah batas luar kelompok hutan Gunung Batur Bukit Payang, sebagian penulisan Kintamani, sebagian Bunutan, Bukit Gumang, Bukit Pawon, dan Kondangdia sepanjang 185,84 km dengan jumlah pal batas 2.151 buah. Berdasarkan fungsinya wilayah hutan KPH Bali Timur terdiri dari hutan lindung 21.891,03 ha (95,27%) dan

hutan produksi terbatas 1.086,66 ha( 4,73%). Total

panjang batas dalam (fungsi) di KPH Bali Timur adalah 767,10 km dengan jumlah pal 8.121 buah. Batas fungsi tersebut berada di RPH Tejakula, Kintamani Timur, Panelokan, dan Kubu. 4.2.1

Pembagian hutan ke dalam RTK dan RPH Fungsi hutan yang sebagian besar didominasi sebagai hutan lindung, maka

selama ini pengelolaan hutan di KPH Bali Timur belum dilakukan secara intensif sebagaimana pengelolaan hutan produksi, termasuk pembagian ke dalam blok atau zona pemanfaatan dan perlindungan pada hutan lindung.

Pembagian hutan yang

telah dilakukan selama ini baru berupa pembagian berdasarkan Register Tanah Kehutanan (RTK) dan Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Pembagian dalam unit RTK didasarkan pada kekompakan kawasan hutan dan kemungkinan diregister berdasarkan sisa hutan yang masih belum dikonversi menjadi pemukiman dan kepentingan non-kehutanan lainnya pada waktu pertama kali penataan dilakukan. RTK dilihat dari fungsinya saat ini, menjadi identitas penamaan suatu kelompok hutan, namun untuk kepentingan apa identitas tersebut digunakan dalam pengelolaan hutan masih belum diketahui secara pasti. Di satu sisi, RTK ini mempunyai kemiripan dengan konsep bagian hutan (boschafdeling) di Jawa, namun


BAB IV

-

70


disisi lain belum menunjukkan pola yang jelas sebagai unit perencanaan hutan yang berfungsi untuk memonitor tingkat kelestarian ekosistem dan sumber daya hutan. Wilayah suatu RTK biasanya terpisah dari RTK yang lain oleh peruntukkan bukan kawasan hutan, kecuali pada RTK yang berada di puncak gunung.

Selain itu,

pembagian ke dalam RTK ini tidak terlalu memperhatikan perimbangan luasan, sehingga perbedaan luas pada setiap RTK sangat besar dan tidak mempunyai pola yang jelas. Wilayah hutan KPH Bali Timur didominasi oleh RTK 8 Gunung Abang Agung yang mempunyai luas sangat besar (14.242,74 ha atau 61,99%) dan sisanya terbagi dalam 11 RTK lainnya. RTK yang paling kecil luasnya adalah kelompok hutan Bukit Gumang (RTK 24) seluas 22,00 ha. Sedangkan RTK lain luasnya bervariasi berkisar antara 35 – 5.800 ha. Jika dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan batas DAS/Sub DAS dan wilayah administrasi posisi RTK juga masih belum jelas sistem pengelompokanya. Ke depan diharapkan ada kepastian status fungsi RTK dalam pengelolaan KPH dengan cara mengarahkan RTK atau kelompok RTK yang berdekatan sebagai satu unit perencanaan hutan yang permanen dan kompak. Selain adanya pembagian kawasan hutan menurut RTK, KPH Bali Timur juga dibagi-bagi menjadi wilayah resort polisi hutan (RPH). RPH berfungsi sebagai organisasi perlindungan dan pengamanan hutan dengan luas wilayah tertentu. Wilayah RPH ini juga membagi habis seluruh pulau Bali dan sekitarnya ke dalam wilayah RPH yang mengindikasikan bahwa pertimbangan aspek sosial ekonomi dan tata ruang wilayah telah diakomodir dalam konsep organisasi RPH. Dengan demikian fungsi RPH merupakan bagian dari kesatuan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mengendalikan dan memonitor sumber daya hutan. KPH Bali Timur mempunyai 11 wilayah RPH, dan 2 Pos Pengawasan dan Pemantauan Hasil Hutan yang tidak mempunyai wilayah hutan dan 11 RPH yang membagi wilayah hutan di 12 RTK tersebut. Penetapan batas wilayah RPH berupa sungai, sebenarnya kurang tepat apabila dikaitkan dengan konsep wilayah pengelolaan berbasis DAS, seharusnya mengacu batas punggung bukit sehingga wilayah RPH akan mencerminkan daerah tangkapan air yang sangat berguna untuk mewujudkan konsep kelestarian hutan lindung. Penetapan batas wilayah juga perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan operasional pengelolaan hutan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB IV

-

71


dari petugas RPH. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pal batas antara RPH yang satu dengan yang lainnya belum dipasang. Pembagian kawasan hutan ke dalam RPH, lebih banyak berfungsi sebagai unit manajemen tetapi masih belum sinkron jika dikaitkan dengan pembagian menurut RTK. Satu RPH dapat mempunyai beberapa wilayah RTK yang berbeda, namun ada juga beberapa RTK berada pada dua atau lebih wilayah RPH. Sebagai contoh, RPH Tejakula berada di 1 wilayah RTK (RTK 20), RPH Penelokan berada di dua RTK yaitu RTK 7 dan 8, dan seterusnya. Di sisi lain, RTK 20 terbagi ke dalam 3 RPH yaitu Tejakula, Kintamani Timur, dan Kintamani Barat. Jumlah wilayah RTK 20 yang masuk ke wilayah RPH yang berbeda-beda juga sangat bervariasi, ada yang hanya seluas 706 ha tetapi ada juga yang seluas 4.087 ha. Berdasarkan hasil survei di lapangan juga ditemukan adanya masalah dalam pembagian kawasan hutan, di mana satu wilayah RPH mempunyai dua RTK yang berada di dua KPH yang berbeda, yaitu RTK 5 Munduk Pengajaran yang masuk KPH Bali Tengah dan RTK 20 masuk KPH Bali Timur. Organisasi RPH Kintamani Barat tersebut berada di bawah UPT KPH Bali Timur. Jika RTK 5 dimasukan dalam KPH Bali Tengah, maka penempatan RTK tersebut harus ditempatkan kembali pada RPH yang paling sesuai, dan RPH Kintamani Barat harus direorganisasi dengan RPH Kintamani Timur di KPH Bali Timur. Proyeksi ke depan rasionalisasi pembagian kawasan hutan menurut wilayah RPH dan RTK ini mutlak perlu ditinjau kembali dengan prinsip organisasi teritorial yang lebih efektif, efisien dan rasional. Hasil tata batas dan pembagian ke dalam RTK dan RPH, telah di petakan pada peta skala 1 : 250.000. Sedangkan peta kerja sebagai pegangan petugas lapangan, dibuat dengan skala 1 : 50.000 (skala belum standar) dan ditempel di kantor RPH. Peta tersebut memuat perkembangan keadaan lapangan, antara lain informasi kerawanan terhadap gangguan terutama perambahan kawasan hutan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peta terbaru yang dibagikan kepada kantor RPH di KPH Bali Timur adalah tahun 2007. Peta kerja skala 1 : 10.000 yang dapat digunakan sebagai pegangan petugas lapangan (KRPH, Polhut maupun Mandor) belum ada.

Peta kerja ini seharusnya

menggambarkan keadaan lapangan yang memuat alur batas petak/blok/zona/petak RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB IV

-

72


beserta nomor pal batas, sungai / anak sungai, jenis tanaman dan tahun tanam serta informasi lain berdasarkan hasil inventarisasi terbaru yang disajikan per RPH. Secara umum, sistem informasi spasial dan perpetaan belum terbangun secara sistematis dan tingkat kebaruannya masih belum dibangun secara reguler. 4.2.2

Pembagian ke dalam Blok / Petak dan Wilayah Pengelolaan Pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Timur dalam wilayah

pemanfaatan hutan, di bagi berdasarkan Blok dan Petak, Blok pada unit KPH adalah bagian areal yang secara geografis bersifat permanen, yang secara stategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas manajemen, terutama dalam fungsi perlindungan hidro-orologi, yang menjadikannya sebagai kesatuan pengelolan perlindungan hidro-orologi lestari. Sedangkan Petak adalah unit terkecil lahan hutan yang lokasi geografisnya bersifat permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan dan menjadi satuan administrasi dari setiap kegiatan pengelolan (silvikultural) yang sama untuk diterapkan atasnya. Formulasi pembagian kawasan hutan yang fungsi utamanya untuk perlindungan dan konservasi memang sangat berbeda dengan petak pada fungsi hutan produksi. Formula ini sangat penting dirumuskan mengingat peran hutan lindung dan konservasi sumber daya alam akan memegang peranan yang signifikan di masa depan,

Sistem

monitoring pemanfaatan hutan tersebut memerlukan instrumen pembagian wilayah yang dapat dikelola (well-managed) oleh organisasi kehutanan secara efektif dan efisien, baik berupa petak (compartement), Blok, atau kesatuan perencanaan dan pengelolaan hutan lainnya. Dalam hal pembagian Blok/Petak pada hutan Lindung , dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, yang meliputi Blok Inti, Blok Pemanfaatan, dan Blok Khusus, sedangkan hutan produksi, di bagi ke dalam Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan, Blok pemberdayaan, dan Blok Khusus. Lebih lanjut kawasan hutan Bali Timur merupakan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas, dalam wilayah pengelolaan dibagi atas wilayah kelola yaitu wilayah yang dimana telah memiliki ijin pengelolaan dan Wilayah Tertentu, adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, yang langsung menjadi kewenangan KPH, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB IV

-

73


Wilayah Kelola dan Wilayah Tertentu ini

berada di dalam Blok/petak

pemanfaatan hutan lindung maupun hutan produksi terbatas. Dengan uraian sebagai berikut: Blok Inti dan Perlindungan; yaitu kawasan yang karena sifat biofisiknya diperuntukan sebagai wilayah penyangga tidak dikelola atau tidak dapat dipasarkan namun membutuhkan pengawasan dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan, Blok Pemanfaatan ; Kawasan hutan yang dijadikan tempat kegiatan wisata dan kunjungan wisata, dapat memanfaat potensi yang ada Blok Khusus ; Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan religi (pura) dan untuk kepentingan strategis lainnya dalam bentuk KDTK (Kawasan Dengan Tujuan Khusus). Blok Pemberdayaan; areal di hutan produksi terbatas yang akan di fungsikan sebagai areal yang akan direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan Berdasarkan hal tersebut, wilayah pemanfaatan hutan di wilayah KPH Bali Timur dibagi menjadi : a. Pertama, Wilayah Kelola : yaitu wilayah pemanfaatan kawasan yang berada pada Blok pemanfaatan, yang dapat dipasarkan untuk dikelola berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan penggunaan kawasan hutan. Proyeksi ke depan di kawasan hutan Bali Timur, berupa kegiatan dengan memanfaatan kawasan hutan seperti : hutan desa, penyadapan getah pinus, camping gound, tracking, hijauan pakan ternak (rumput gajah dan kaliandra), wisata relegi, dan sebagainya. Kegiatan jasa lingkungan termasuk pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata alam, seperti air terjun, dan sebagainya. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi mencari lebah madu, jamur, tanaman obat (wana farma), studi biodiversitas (hutan pendidikan). b. Kedua, Wilayah Tertentu : yaitu wilayah hutan yang berada pada Blok pemanfaatan

yang akan dikelola secara mandiri oleh KPH dan dapat


BAB IV

-

74


dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana kegiatan di wilayah Kelola, dalam hal pihak ketiga tertarik/berminat untuk memanfaatkan wilayah tertentu, maka dapat mengajukan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Cq. KPH dalam bentuk kemitraan. c. Ketiga, Blok khusus yaitu : pemanfaatan kawasan hanya untuk tempat suci (pura) untuk kegiatan relegi, KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus). d. Keempat, Blok Pemberdayan, yaitu areal pada hutan produksi terbatas, untuk kegiatan hutan desa dll Pembagian Blok/Petak dan Wilayah kelola dan wilayah tertentu dapat di lihat pada Lampiran Peta. 4.3 Pemanfaatan Hutan Pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan kawasan, meliputi: 1) pemanfaatan (tanaman bawah tegakan), Jasa lingkungan (air terjun, wisata alam), pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti getah pinus, hijauan pakan ternak dan lebah madu. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 Yo. PP No. 3 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan tersebut dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan, yaitu : (a) pada kawasan konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional, (b) pada hutan lindung, (c) pada hutan produksi. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha : (a) budidaya tanaman obat, (b) budidaya tanaman hias, (c) budidaya jamur, (d) budidaya lebah, (e) penangkaran satwa liar, (f) rehabilitasi satwa, atau (g) budidaya hijauan ternak. Kegiatan usaha pemanfaatan tersebut dilakukan dengan ketentuan : (a) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, (b) pengolahan tanah terbatas, (c) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, (d) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan/atau (e) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang lahan. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB IV

-

75


Pada hutan lindung juga dapat dilakukan pemungutan hasil bukan kayu, berupa : rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung wallet dengan ketentuan : (a) hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami, (b) tidak merusak lingkungan, dan (c) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. Pemanfaatan kawasan

hutan produksi

dapat dilakukan antara lain melalui

kegiatan: (a) budidaya tanaman obat, (b) budidaya tanaman hias, (c) budidaya jamur, (d) budidaya lebah, (e) penangkaran satwa liar, (f) rehabilitasi satwa, dan (g) budidaya sarang burung wallet. Berbeda halnya dengan pemanfaatan pada hutan lindung, pada hutan produksi pemanfaatan kawasannya tidak bersifat limitatif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan : (a) luas areal dibatasi, (b) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, (c) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan/atau (d) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang lahan. Selain pemanfaatan kawasan seperti tersebut di atas, baik pada hutan lindung maupun hutan produksi juga dapat dipergunakan sebagai jasa lingkungan dengan jenis kegiatan dan ketentuan yang sama. Pemanfaatan jasa lingkungan tersebut antara lain melalui kegiatan usaha : (a) pemanfaatan jasa aliran air, (b) pemanfaatan air, (c) wisata alam, (d) perlindungan keanekaragaman hayati, (e) penyelamatan dan perlindungan lingkungan, (f) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Kegiatan usaha tersebut dilakukan dengan ketentuan : (a) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, (b) tidak mengubah bentang alam, dan (c) tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan. Berdasarkan data yang ada, sampai dengan saat ini di wilayah KPH Bali Timur tidak terdapat ijin pemanfaatan hutan secara intensif dan terencana, termasuk pemungutan hasil hutan kayu maupun bukan kayu, baik oleh pemerintah, maupun oleh pihak ketiga (swasta, koperasi atau perorangan), hanya masih berupa kerjasama pemungutan HHBK berupa uji coba penyedapan getah Pinus oleh Perum Perhutani. Kebutuhan kayu di Bali diperkirakan terus meningkat dari 91.758,622 m3 pada tahun 2001 menjadi 172.501,35 m3 pada tahun 2005. Kebutuhan kayu masyarakat


BAB IV

-

76


Bali dipenuhi dari hutan rakyat dan dari luar Provinsi Bali. Kayu tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan pembangunan perumahan dan terutama kerajinan patung. Jenis kayu yang umumnya digunakan adalah mahoni, trembesi, bentawas, dan panggal buaya. Jumlah pemilik industri pengolahan hasil hutan kayu sampai tahun 2008, yang berijin di seluruh Propinsi Bali berjumlah 42 perusahaan, baik yang dikeluarkan oleh provinsi maupun kabupaten. Selama tahun 2008, jumlah kayu yang masuk ke propinsi Bali dari luar provinsi melalui pelabuhan adalah 133.179,48 m 3, sedangkan yang keluar dari Propinsi Bali adalah sebesar 11.890,70 m3. Produksi kayu juga dihasilkan dari hutan rakyat atau lahan milik selama tahun 2008 yang terdaftar pada masing-masing kabupaten yang berjumlah 30.607,9 m3. Berarti di seluruh Propinsi Bali, kayu yang tersedia selama tahun 2008 berjumlah 151.896,7 m3. Dibandingkan dengan data konsumsi tahun 2005, nampaknya suplai kayu yang beredar di masyarakat ini masih berada di bawah kebutuhan kayu pada tahun 2005. Perkiraan adalah adanya gap antara suplai dengan permintaan kayu sebesar lebih dari 20.000 m 3. Hal ini dapat menjelaskan dengan adanya aktifitas pencurian kayu dari kawasan hutan, terutama hutan lindung maupun kawasan konservasi di beberapa wilayah hutan negara di KPH Bali Timur. Mengingat sebagian besar kawasan hutan di KPH Bali Timur didominasi hutan lindung (>95%) dan sisanya merupakan hutan produksi terbatas (yang perlakuannya tidak diperkenankan adanya aktivitas penebangan), maka beban pemanfaatan hutan dalam bentuk produksi kayu tidak memungkinkan dilakukan dalam skala ekonomis. Wilayah pemangkuan KPH Bali Timur, produksi kayu lebih baik dibebankan kepada lahan milik yang potensinya juga sangat besar dan masih belum banyak didukung dengan kebijakan daerah. Selama ini kayu rakyat menyuplai kebutuhan kayu di propinsi Bali lebih dari 20%. Dengan demikian KPH Bali Timur perlu untuk meningkatkan program pembinaan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, sedangkan kawasan hutan negara dikembangkan untuk pemanfaatan hasil hutan non kayu, seperti penyadapan getah pinus atau minyak kayu putih, dan jasa lingkungan terutama wisata alam. Di Kawasan Bali Timur pemanfaatan kawasan belum dilakukan secara optimal, sehingga proyeksi ke depannya perlu dilakukan penataan mengenai pemanfaatan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB IV

-

77


tersebut. Pemanfaatan kawasan itu dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar hutan dengan tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera. Selain itu juga perlu dipertimbangkan kondisi biofisik wilayah terutama iklim, kelerengan, jenis tanah, dan kedalaman tanah. Upaya untuk memanfaatakan sumber daya hutan secara optimal dan berkeadilan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, baik melalui pengembangan kapasitas maupun pemberian akses pemanfaatan SDH dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat setempat

tersebut

merupakan

kewajiban

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab KPH sesuai dengan kewenangnnya. Program pemberdayaan masyarakat setempat dapat memanfaatkan skema-skema Hutan Desa (HD) dan kemitraan. Proyeksi ke depan di kawasan hutan Bali Timur, ada beberapa RPH yang memiliki potensi untuk dijadikan hutan desa, yaitu RPH Tejakula, RPH Kintamani Timur, RPH Kintamani Barat, RPH Penelokan, RPH Daya, RPH Rendang, dan RPH Klungkung Nusa Penida.

Luas

hutan desa yang direncanakan di KPH Bali Timur

selama periode tahun 2010 sampai 2014 adalah seluas 4.840 ha yang meliputi: 1. RPH Daya di Kabupaten Karangasem : 100 ha (th 2012) 2.

RPH Kintamani Barat, Kintamani Timur dan Penelokan di Kabupaten Bangli : 2.297 ha (th 2010 – 2014)

3. RPH Rendang dan Selat di Kabupaten Karangasem : 2.090 ha (th 2011 – 2014) 4. RPH Tejakula di Kabupaten Buleleng : 353 ha (th 2010) 4.4 Penggunaan Kawasan Penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan Bali Timur, sebagian besar berupa pinjam pakai, dimana

sampai dengan tahun 2008, kawasan hutan yang

dipinjam pakai seluas 3,2321 ha. Lokasi pinjam pakai berada di RTK 7 seluas 2,0056 ha untuk jalan Kedisan-Toya Bungkah, RTK 8 seluas 0,04 ha untuk pasar seni Panelokan, RTK 20 seluas 1,1865 untuk PLN, Telkom, dan sumur bor. Sementara itu khusus untuk galian C lokasinya berada di Tukad Bangka RPH Rendang yang merupakan

kawasan

hutan

lindung

kegiatan

tersebut

dimulai

sejak

tahun

1997 berawal dari diberikannya ijin kepada CV Adimurti oleh Departemen Kehutanan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB IV

-

78


untuk menggunakan alat-alat berat, ijinnya dicabut kembali membahayakan lingkungan.

karena dianggap

Namun penambangan pasir , batu,dan bunang (batu

padas) dilanjutkan oleh masyarakat sekitar dengan alasan untuk pembangunan. Luas Galian C tersebut berkisar 50 ha. Proyeksi ke depan galian C ini harus ditutup. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang masalah hutan dan kehutanan, maka dipandang perlu adanya semacam laboratorium lapangan di dalam kawasan hutan sebagai sarana pendidikan baik untuk umum maupun pelajar dan mahasiswa, sarana ini dapat berupa hutan pendidikan yang dapat dikelola oleh pihak ketiga atau oleh universitas yang ada di Bali. Penggunaan kawasan hutan di Bali untuk kegiatan non kehutanan ke depan perlu lebih dibatasi, mengingat Bali yang merupakan kesatuan ekosistem pulau tentunya sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. 4.5 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan yang tercakup dalam rehabilitasi hutan meliputi reboisasi; pemeliharaan tanaman; pengayaan tanaman; dan penerapan tekanik konservasi tanah. Di kawasan HL maupun hutan produksi terbatas, dapat ditemui hutan kritis yang memerlukan kegiatan rehabilitasi seperti, pengadaan benih hutan, persemaian, penanaman, pemeliharaan bibit dan tanaman tidak hanya terbatas tahun ke 2 tetapi berlanjut sampai tahun ke 3 dan seterusnya, sehingga terjamin bagi kelangsungan hidup tanaman hutan. Kawasan hutan (RPH) yang berpotensi sebagai hutan kritis adalah RPH Kintamani Timur, RPH Daya dan RPH Rendang. Oleh karena itu proyeksi ke depan diperlukan penanggulangan lahan kritis tersebut. Berdasarkan pengamatan lapangan, kondisi hutan di KPH Bali Timur relatif terjaga dengan baik terutama di kawasan hutan lindung sekitar wilayah Gunung Agung. Di beberapa tempat seperti di Nusa Penida dan kawasan hutan yang mengarah ke pantai seperti di Tejakula dan Abang kondisinya masih gundul dan terjadi kerusakan akibat kebakaran.


BAB IV

-

79


Mengingat kebanyakan hutan di KPH Bali Timur adalah hutan lindung dan konservasi, dapat ditekankan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan harus diarahkan pada jenis asli dan dilakukan regenerasi sealami mungkin atau dengan kata lain campur tangan manusia minimal. Intensifikasi pemanfaatan jika diperlukan maka aspek sosial masyarakat desa sekitar hutan harus diperhatikan kepentingannya. 4.6 Perlindungan dan Konservasi Alam Salah

satu

tugas

organisasi

KPH

adalah

menyelenggarakan

kegiatan

perlindungan hutan dan konservasi alam (PP No. 6/2007). Adapun perlindungan hutan yang dimaksud adalah sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit tumbuhan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan , hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan konservasi alam baik di KPHL dan KPHP berupa : 1.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran,

2.

Pengendalian pencurian hutan,

3.

Persertifikatan tanah kawasan hutan,

4.

Perambahan hutan. Di kawasan Bali Timur, berpotensi terjadinya peristiwa tersebut di atas, sehingga

proyeksi ke depan diperlukan langkah kegiatan untuk mengatasi sebagai langkah konservasi alam. Gangguan keamanan hutan yang paling menonjol di kawasan hutan KPH Bali Timur adalah kebakaran hutan. Gangguan lainnya berupa pencurian atau penebangan liar dan pembibrikan dalam jumlah yang relatif sedikit. Kejadian kebakaran selama tahun 2008 tercatat 28 kali dengan luasan 233,5 ha. Kejadian kebakaran ini hampir terjadi di seluruh wilayah RPH di KPH Bali Timur dengan luasan yang bervariasi. Penebangan liar yang berhasil dicatat selama tahun 2008 di KPH Bali Timur sebanyak 2 kali dengan jumlah 61 pohon (5,26 m2).


BAB IV

-

80


Namun demikian, berdasarkan informasi lapangan, hampir semua RPH mengalami gangguan berupa pembibrikan/perambahan hutan terutama penanaman lahan hutan untuk rumput gajah dalam skala kecil maupun untuk tanaman palawija oleh masyarakat. Penanaman ini dilakukan secara sporadis di bawah tegakan dan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan berupa berkurangnya kepadatan tegakan, karena rumput gajah membutuhkan ruangan yang sedikit. Selain itu dijumpai pembibrikan dalam bentuk penanaman kopi, dan pisang. KPH Bali Timur dalam upaya meningkatkan keamanan hutan, perlu perlindungan dan konservasi SDH, kegiatan ini telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, antara lain dengan memberdayakan masyarakat desa setempat untuk melakukan kegiatan pengamanan hutan. Kerjasama ini dilakukan bersama dengan desa pakraman, yaitu desa adat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah propinsi Bali. Kerjasama tersebut dilakukan dengan cara memberikan anggaran pengamanan kepada desa pakraman sebesar Rp. 9.500.000,00 yang bersumber dari APBD. Bantuan ini diberikan sejak tahun 2004 – 2013, namun besarannya semakin menurun. Pada

tahun

2008,

uang

bantuan

tersebut

besarannya

bervariasi

antara

Rp. 5.000.000,00 s/d. Rp. 10.000.000,00 per desa. Jumlah desa di KPH Bali Timur yang menerima uang bantuan pengamanan ini adalah 26 (dua puluh enam) desa pakraman. Upaya perlindungan dan konservasi hutan selain memberikan bantuan berupa uang, upaya konservasi juga dilakukan dengan memberi bantuan berupa bibit hewan penangkaran kepada desa pakraman. Hewan yang ditangkarkan adalah jenis rusa timor (Carvus timorensis) yang diberikan kepada desa pakraman Kintamani, Kesimpar, dan Besan. Jenis lain yang diberikan adalah kijang (Muntiacus muncak) di desa Besakih. Namun demikian tidak semua upaya penangkaran berjalan mulus, karena masalah perawatan yang belum dilakukan secara profesional. Salah

satu

upaya

konservasi

yang

juga

penting

dilakukan

adalah

mengidentifikasi keberadaan satwa liar di kawasan hutan KPH Bali Timur. Berdasarkan intensitas perjumpaan satwa dalam kawasan hutan dengan petugas lapangan jenis, yang sering ditemukan adalah kijang, kera abu-abu, ayam hutan, kera hitam, burung becicit, elang bondol, babi hutan, landak, burung tekukur, dan burung RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB IV

-

81


madu. Jumlah jenis dan persebaran satwa liar di KPH Bali Timur. Beberapa jenis satwa diperkirakan terus menurun populasinya, terutama karena disebabkan perburuan. Di satu sisi, beberapa jenis satwa juga merusak lahan masyarakat yang ditanami tanaman pertanian. 4.7. Proyeksi untuk Prioritas Kegiatan Pada kawasan hutan di Bali Timur memang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan seperti sudah disebutkan di atas. Namun di lain pihak ada juga kendala atau isu yang muncul ke permukaan seperti adanya kebakaran hutan pada musim kemarau, adanya lahan kritis/gundul, penanaman rumput gajah, pencurian/pencarian kayu bakar, batas hutan kabur, penggembalaan dan perladangan liar. Potensi yang ada dan kendala yang dihadapi merupakan dua hal yang perlu dikerjakan. Pengembangan potensi seperti wisata alam, wisata religi, pemungutan hasil hutan bukan kayu perlu dilakukan untuk menghasilkan dana. Dasar filosofi pengembangan tetap pada kelestarian hutan. Bisa dikembangkan kalau kemudian hutannya menjadi rusak adalah percuma. Yang diinginkan adalah potensi bisa terus berkembang, dan ada dana masuk untuk memelihara hutan itu sendiri. Apabila dana yang dihasilkan sudah bisa untuk memelihara hutan itu sendiri, bahkan misalnya ada dana lebih, itulah yang diharapkan dan kondisi ini biar senantiasa bisa berkelanjutan. Pelaksanaan pengembangan potensi maupun penanganan kendala/isu dapat bersamaan dikerjakan atau secara terpisah tergantung situasi lapangan. Namun untuk penanganan masalah yang urgen seperti kebakaran hutan, lahan kritis/gundul, pencurian kayu harus mendapatkan prioritas dalam pelaksanaannya. Sebab kalau tidak, masalah bisa menular ke areal yang lain yang membahayakan kelestarian hutan itu sendiri dan kehidupan manusia. Potensi yang sudah bisa dikembangkan dan yang sudah menghasilkan dana, dananya dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana untuk pelaksanaan prioritas kegiatan, dan dalam jangka panjang diharapkan kawasan hutan yang bermasalah bisa berubah menjadi hutan yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan.


BAB IV

-

82


BAB V. RENCANA KEGIATAN

Rencana Kegiatan ini merupakan rencana strategis yang disusun berdasarkan analisis dan proyeksi yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya, serta hasil analisis dan observasi lapangan, yang merupakan penjabaran visi dan misi dalam menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KPHL Bali Timur. Pada kawasan hutan wilayah tertentu, pemanfaatan

sebagai

kawasan hutan, yang meliputi : (a) pemanfaatan kawasan, (b)

pemanfaatan jasa lingkungan atau, (c) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Oleh karena itu, masing-masing misi kegiatan ini mempunyai cakupan yang luas sesuai hirarkinya hingga ke tingkat operasional. sebagai berikut :

5.1 Melakukan Penataan

Hutan dan Inventarisasi Hutan untuk mendukung

Rencana Pengelolaan Inventarisasi hutan sangat penting dilakukan untuk dapat mengetahui segala potensi kawasan hutannya, yang akan sangat menunjang pengembangan KPH ke depan. Sedangkan penataan kawasan hutan adalah merupakan salah satu faktor penting dalam hal kepastian kawasan dari sisi hukum. Penataan batas areal pengelolaan yang jelas sangat penting untuk menempatkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih dan menjadi dasar untuk dapat melakukan pengelolaan pada seluruh areal pengelolaan secara merata dan baik. Penentuan batas blok dan petak perlu mendapat perhatian utama bagi KPH sebagai institusi pengelolan hutan, untuk

menjadi pijakan dan akan mempermudah pengelola dalam

melaksanakan program atau kegiatan lainnya dalam kawasan hutan. Kegiatan inventarisasi hutan merupakan kegiatan

yang relatif kompleks

dalam rangka mendapatkan data data yang valid sebagai bahan perencanaan. Hal ini tentunya dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang cukup besar dan


BAB V

-

83


personil baik kualitas maupun kuantitas, untuk itu keterlibatan semua pihak termasuk juga masyarakat sekitar kawasan hutan sangat diperlukan. Rencana tata blok pada kawasan hutan lindung pada KPHL BaliTimur terdiri dari 5 jenis, yaitu blok inti, blok inti wilayah tertentu, blok pemanfaatan wilayah tertentu, blok pemberdayaan masyarakat dan blok khusus.

Sedangkan rencana

tata blok pada kawasan hutan produksi terbatas pada terdiri dari 2 jenis yaitu blok pemanfaatan wilayah tertentu, blok pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan hutan di tingkat tapak memerlukan batas blok dan petak yang jelas. Kejelasan batas kawasan, blok, dan petak memiliki beberapa keuntungan dalam hubungan dengan perencanaan dan aspek sosial. Batas kawasan, blok dan petak yang jelas memastikan luas areal kelola kawasan, blok dan petak yang menjadi dasar dalam perencanaan. Pembagian wilayah kelola, batas blok, dan petak yang jelas dapat mempermudah pengelolaan dan mengurangi konflik dalam masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Penataan kawasan yang telah disepakati bersama harus dipetakan dan disosialisasikan. Pemetaan batas kelola diperlukan sebagai salah satu dokumen tertulis yang akan menjadi acuan, khususnya jika ada konflik batas dikemudian hari.

Selain itu, pemeliharaan tanda batas baik blok dan petak bahkan batas

kawasan harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghindari hilangnya tanda batas di lapangan. Kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam mendukung penataan batas antara lain melalui sosialisasi dan penyusunan aturan lokal (awig-awig). Sebagai tindak lanjut dokumen rencana pengelolaan akan disusun rencana jangka pendek setiap tahunnya yang memuat rencana kerja KPHL Bali Timur pada tahun yang bersangkutan serta dokumen desain tapak kawasan hutan yang akan menjadi acuan yang lebih detail tentang pemanfaatan ruang bagi pemanfaatan kawasan hutan. Berdasarkan uraian diatas beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk inventarisasi berkala di wilayah kelola, adalah sebagai berikut : a. Inventarisasi kawasan hutan dan potensi pengembangannya


BAB V

-

84


b. Rekonstruksi batas kawasan hutan c. Pemeliharaan batas kawasan hutan d. Pembagian Blok dan Petak/Tata batas blok di tuangkan dalam peta e. Sosialisasi/Penyuluhan batas kawasan dan batas blok dan petak f. Penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek

5.2 Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga, untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Oleh karena belum menarik bagi pihak ketiga, maka wilayah tertentu ini menjadi kewenangan bagi KPH untuk mengelolanya. Dalam hal tertarik/berminat pihak ketiga untuk memanfaatkan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud

dapat

mengajukan kepada Kepala KPH dalam bentuk kemitraan, dengan ketentuan: Kriteria lahan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu : a. tidak ada rencana investasi lain; b. layak diusahakan. Sedangkan untuk Kriteria pihak ketiga : a. masyarakat setempat. b. BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penyelenggaraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung, dapat berupa: Pemanfaatan Kawasan (antara lain budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias budidaya lebah; rehabilitasi satwa;: budidaya hijauan makanan ternak dll); Pemanfaatan Jasa Lingkungan (antara lain: pemanfaatan aliran air ; pemanfaatan air; wisata alam; penyerapan dan atau penyimpan karbon. dll) dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ( antara lain : rotan; madu; . getah; . buah, dll). Sedangkan penyelenggaraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, dapat berupa: Pemanfaatan Kawasan; Pemanfaatan Jasa Lingkungan; Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (khusus di Bali dalam kebijakannya tidak ada kegiatan berupa RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB V

-

85


penebangan pohon), dimana

bentuk kegiatan pemanfaatan hutan yang

diperkenankan di hutan produksi sebagian besar hampir sama dengan di hutan lindung. Adapun jenis kegiatan strategis yang akan dikembangkan pada wilayah tertentu ini adalah : a. Pengembangan budi daya tanaman obat b. Pengembangan tanaman di bawah tegakan c.

Pengembangan lebah madu

d. Penangkaran satwa e. Pengembangan wisata relegi f.

Pengembangan wisata air

g. Pengembangan wisata Pendakian / traking h. Pemungutan hasil hutan bukan kayu

5.3 Pemberdayaan masyarakat setempat Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam paradigma pembangunan kehutanan,

masyarakat

harus ditempatkan

sebagai subyek, dimana peranannya dalam pengelolaan kawasan hutan sangat dominan dalam rangka menuju pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera. Untuk itu pemerintah harus berperan aktif dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat menuju kearah kemandirian. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mengarahkan, mengendalikan, membentuk, dan mengelola hidupnya. Indikator pemberdayaan meliputi kemampuan: 1) memahami masalah, 2) menilai


BAB V

-

86


tujuan hidupnya, 3) membentuk strategi, 4) mengelola sumber daya, 5) bertindak dan berbuat. Kegiatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui : a. Pembangunan Hutan Desa b. Membangun kemitraan dalam pemanfaatan hutan di wilayah tertentu c. Pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan, serta rehabilitasi hutan d. Pembentukan pengamanan hutan swadaya masyarakat (pecalang wana) e. Membentuk kelompok – kelompok konservasi dan pelestarian hutan f. Fasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) g. Pembuatan

aturan-aturan pelestarian alam dan lingkungan khususnya

kawasan hutan dalam aturan adat dalam bentuk perarem atau awig – awig, pada desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.

5.4 Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berijin; dan Rencana pembinaan dan pemantauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada areal KPH. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan

hutan untuk

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutanan yang dimungkinkan pada wilayah KPH Bali Timur antara lain, a). instalasi listrik, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan; b). jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relai televisi; c). jalan umum; d). sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah; f). fasilitas umum; g). industri terkait kehutanan. Sampai dengan saat ini

kegiatan penggunaan kawasan hutan

wilayah KPHL Bali Timur berjumlah 8 (delapan) ijin, dimana sebagian besar untuk pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah daerah, PLN dan Telkom. Kegiatan


BAB V

-

87


pembinaan dan pemantauan, yang dilaksanakan adalah: berkerjasama dengan instansi tekait pemegang izin penggunaan kawasan hutan melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan.

Pembinaan

dilakukan

Pemantauan/monitoring

melalui

dilaksanakan

pelaksanaan izin penggunaan.

koordinasi untuk

dengan

memperoleh

pemegang data

izin.

tentang

Data hasil pemantauan ini digunakan untuk

mengevaluasi dan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan izin penggunan kawasan hutan sejak dini.

5.5 Rehabilitasi pada areal kerja di luar izin. Rehabilitasi hutan

dan

lahan

adalah

upaya

untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi kawasan hutan yang rusak di luar areal ijin menjadi tanggung jawab KPH. Wilayah KPH Bali Timur terdapat +8.000 an hektar lahan kritis, yang tersebar baik itu di hutan lindung maupun di hutan produksi terbatas, memerlukan kegiatan rehabilitasi seperti, penanaman dan dilanjutkan dengan pemeliharaan. Kegiatan yang dilakukan terkait dengan Rehabilitasi pada areal kerja di luar ijin ini adalah berupa : a. Reboisasi b. Penghijauan (dalam penyediaan bibit bagi masyarakat) c. Pengkayaan Tanaman d. Pembuatan/Pemeliharaan Kebun Benih e. Pembuatan persemaian Permanen

5.6 Pembinaan dan pemantauan Rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berijin. Rehabilitasi kawasan hutan yang rusak menjadi tanggung jawab pengelola hutan baik KPH maupun Pemegang izin pengelolaan hutan yang berkewajiban melakukan pembinaan dalam wilayah kelola. Dalam hal pembinaan, pemantauan


BAB V

-

88


dan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi oleh pemegang izin merupakan kewajiban dari KPH. Kepala KPH sesuai peraturan juga berkewajiban melakukan pembinaan melalui koordinasi dengan pemegang izin kawasan. Pembinaan yang dilakukan KPH dapat berupa bimbingan teknis pemanfaatan izin pemanfaatan hutan sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Pembinaan

teknis

pelaksanaan kegiatan RHL oleh KPH dapat dilakukan berkerjasama dengan Ditjen RHL antara lain melalui penerbitan pedoman/juklak/juknis, sosialisasi, diseminasi, bimbingan dan supervisi. Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan RHL meliputi kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data numerik, spasial dan visual (dokumentasi) setiap tahapan kegiatan RHL untuk kegiatan perencanaan, persiapan lapangan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Monitoring pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh KPH berkoordinasi dan bekerjasama dengan UPT Ditjen Bina PDASPS dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai lokasi dan jenis kegiatan, dan UPT Ditjen PHKA untuk rehabilitasi kawasan lindung. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemantauan pada areal yang berijin,adalah: a. Melakukan koordinasi dengan pemegang ijin dan instansi terkait lainnya b. Memberikan bimbingan teknis. c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik terhadap administrasi maupun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di lapangan

5.7 Rencana Penyelenggaraan Perlindungan hutan dan konservasi alam Tekanan terhadap kawasan hutan KPHL Bali Timur selama ini didominasi oleh kegiatan penebangan liar, perambahan, perladangan, penggembalaan liar, dan kebakaran hutan yang sebagian besar merupakan aktivitas manusia. Sementara itu degradasi hutan yang disebabkan oleh alam atau kondisi lainnya (hama dan penyakit) relatif kecil atau tidak memiliki kontribusi yang besar.


BAB V

-

89


Kondisi ini masih terus terjadi walaupun upaya untuk menekan gangguan tersebut telah dilakukan dalam bentuk pencegahan dan pengamanan baik secara persuasif maupun secara preventif. Sebagai bentuk upaya perlindungan hutan, akan melakukan pengamanan terhadap hutan meliputi tegakan hutan, satwa, dan habitatnya, serta memastikan kawasan hutan dalam kondisi yang mantap baik dari segi luas maupun kualitas lingkungannya. Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan hutan, KPHL Bali Timur berupaya untuk melibatkan peran aktif masyarakat sebagai salah pilar dalam pengelolaan hutan. Adapun kegiatan-kegiatan terkait perlindungan hutan adalah sebagi berikut: a. Operasi pengamanan hutan (fungsional dan gabungan) b. Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan seperti c. Penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan d. Upaya perlindungan dan pengawetan flora dan fauna yang dilindungi e. Pembangunan Hutan Pendidikan f. Penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan g. Koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan perlindungan hutan h. Bantuan dana pengamanan hutan bagi Desa Adat / Pakraman yang berbatasan dengan kawasan hutan. i. Memasukkan aturan pengamanan hutan dalam awig-awig / perarem di Desa Adat/Pakraman yang berbatasan dengan kawasan hutan.

5.8 Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin Dalam rangka mempersamakan pemahaman terhadap hal hal yang terkait dengan pengelolaan hutan, perlu ditumbuh kembangkan langkah langkah Koordinasi,

Implementasi,

Sinkronisasi,

Simplikasi

(KISS)

sangat

penting

dilakukan guna menghindari kesalahpahaman dan berujung menjadi konflik kepentingan dalam sebuah wilayah. KISS ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti : a. Mengadakan pertemuan – pertemuan dan menjalin komunikasi baik formal maupun informal b. Melakukan kerjasama di berbagai hal yang dibutuhkan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TIMUR

BAB V

-

90


c. Melakukan koordinasi dan sinkrtonisasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan,

untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan

kepentingan

5.9 Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait. Sebagaimana membangun KISS, membangun sinergi dalam kerangka koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait merupakan hal yang penting di dalam pembinaan kewilayahan, dalam rangka melaksanakan tupoksi masing masing, tanpa menonjolkan egosektoral. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang aktivitas ini adalah berupa : a. Mengadakan pertemuan – pertemuan dan menjalin komunikasi baik formal maupun informal b. Melakukan kerjasama di berbagai hal yang dibutuhkan c. Melakukan koordinasi dan sinergitas terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan,

untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan

kepentingan.

5.10 Rencana Penyediaan dan Peningkatan kapasitas SDM KPH memiliki fungsi pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, dan evaluasi.

Hal ini menuntut kemampuan KPH memiliki

sumber daya manusia berupa tenaga teknis mapun administrasi yang terampil serta dukungan sarana dan prasarana untuk dapat melakukan pengelolaan hutan secara optimal. Beberapa kegiatan yang diusulkan untuk memperkuat kelembagaan KPH dalam mendukung pengelolaan hutan melalui peningkatan kapasitas SDM adalah sebagai berikut: a. Pendidikan dan Pelatihan b. Peningkatan Sarana dan Prasarana c.

Mengusulkan permintaan tenaga

d. Pengembangan Sistem Informasi


BAB V

-

91


5.11 Penyediaan Pendanaan. Pendanaan operasional Provinsi Bali,

KPH Bali Timur bersumber

sejak terbentuknya KPH pada tahun 2008.

dari dana APBD Sementara itu

semenjak tahun 2014 KPH sudak mengelola langsung dana DAK. Besar dana yang dikelola oleh KPH dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini menunjukan perhatian pemerintah daerah kepada pengembangan KPH cukup besar. Dalam ketentuannya dinyatakan bahwa; dana bagi pembangunan KPH bersumber dari : APBN, APBD, dan /atau Dana-dana lain yg tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai gambaran, besaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah pada 4 tahun terakhir ini sebagai berikut a. Tahun 2011

sebesar Rp

223.071.550,-

b. Tahun 2012

sebesar Rp.

513.372.000,-

c.

sebesar Rp

906.681.000,-

Tahun 2013

d. Tahun 2014

sebesar Rp. 1.600.000.000,-

5.12 Pengembangan data base Rencana pengembangan data base sangat diperlukan, karena ini terkait dalam data data yang akan dipergunakan dalam proses perencanaan pembangunan KPH secara berkesinambungan, dimana hal ini tidak terlepas dari sistem informasi yang baik Sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPH. Teknologi informasi yang tersedia saat ini harus dapat dimanfaatkan oleh KPH untuk mendukung kegiatan KPH dalam hal penyampaian informasi dan kebutuhan koordinasi serta pengambilan kebijakan. Data dan informasi yang diperoleh dari bebagai kegiatan yang dilakukan di KPH seperti data hasil inventarisasi, data dan informasi kegiatan, data core bisnis dan data lainnya akan tertuang dalam suatu sistem informasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Data kawasan hutan baik fisik maupun non fisik (sosial, ekonomi dan budaya) juga tertuang

dalam bentuk data-data tabular dan data spasial.


BAB V

-

92


Keseluruhan data dan informasi yang ada pada KPHL Bali Timur akan terhimpun dengan baik dalam wadah berbasis web. Kegiatan-kegiatan yang masuk dalam program pengembangan sistem informasi untuk pengembangan data base, adalah sebagai berikut: a. Membuat jaringan informasi berbasis web site b. Pengadaan sapras tehnologi informasi c.

Memelihara data dan sistem informasi

5.13 Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola Rasionalisasi wilayah kelola, yang akan dikelola oleh pihak ketiga, tentunya sangat tergantung kepada perkembangan pengelolaan kawasan hutan KPH Bali Timur ke depan, yang harus memperhatikan secara holistik baik buruknya terhadap perkembangan dan kebijakan pembangunan wilayah termasuk perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta

kelestarian

kawasan hutan itu sendiri. Kondisi ini memungkin dengan kajian yang matang dan dilakukan melalui mekanisme review rencana pengelolaan.

5.14 Review Rencana Pengelolaan Suatu

rencana

pengelolaan

disusun

dengan

sebaik-baiknya,

mempertimbangkan semua faktor yang mungkin berpengaruh. Dengan demikian, rencana pengelolaan diharapkan dapat dilaksanakan secara utuh tanpa mengalami penyesuaian.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada suatu

rencana yang benar-benar dapat diterapkan tanpa penyesuaian. Penyesuain dilakukan minimal dalam waktu 5 tahun. Review

terhadap

rencana

pengelolaan

dimungkinkan

dengan

mempetimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi. Review terhadap rencana pengelolaan dalam beberapa hal sangat penting dilakukan untuk menjamin visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.


BAB V

-

93


5.14 Pengembangan investasi Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada di wilayah KPH Bali Timur, serta dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaannya dan dalam rangka mewujudkan organisasi KPH yang mandiri, maka perlu di dorong pengelolaan sumber daya yang ada sebagai core business. Core Business yang memungkinkan dikembangkan di KPH Bali Timur diantaranya adalah Pemanfaatan Hutan berupa: Pemanfaatan Jasa Lingkungan seperti kegiatan wisata alam dan wisata religi dan Pemungutan HHBK berupa Getah Pinus, dimana Skema pengelolaan core business, dapat dilakukan oleh pihak ketiga (investor), masyarakat desa di sekitar kawasan hutan atau oleh koperasi. Bali dengan potensi alamnya yang indah dan merupakan daerah tujuan utama turis domestik dan mancanegara, serta pengembangan aktivitas wisata cenderung kembali kealam (Back to Nature), maka tentunya hal ini merupakan peluang yang besar untuk memanfaatkan kawasan hutan sebagai objek tujuan wisata alam yang memanfaatkan jasa lingkungan.

KPH Bali Timur memiliki

potensi jasa lingkungan yang sangat prospektif untuk dikembangkan dan dikelola secara

maksimal

di

masa

mendatang

untuk

mendukung

peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. Begitu juga dengan potensi pohon Pinus sebanyak hampir 50.000 pohon yang berada di wilayah Rendang dan Kintamani dengan produksi getah sebanyak 114 ton pertahun, untuk keperluan berbagai industri baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka mendorong KPH Bali Timur memiliki badan hukum yang memungkinkan pengelolaan core business berjalan sebagaimana mestinya, maka bentuk badan hukum yang dapat menjadi alternatif pilihan untuk KPH yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada rencana kegiatan diatas. sudah tentu perlu dana. Sumber dana dapat bersumber dari dana rutin dan atau dana lainnya seperti yang sudah berjalan. Dalam hal ini usulan program kegiatan


BAB V

-

94


yang diusulkan harus terencana dengan baik dan mantap. Dalam jangka panjang apabila potensi kawasan hutan di wilayah KPH Bali Timur sudah dikembangkan dan sudah menghasilkan, dana ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan. Karena hutan yang sudah bisa membiayai dirinya sendiri secara mandiri, keadaan ini yang menjadi tujuan bersama ke depan. Selengkapnya Rencana Kegiatan yang di kelompok dalam uraian tugas pokok dan fungsi KPH adalah menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 2. Pemanfaatan hutan 3. Penggunaan kawasan hutan 4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi 5. Perlindungan hutan dan konservasi alam dan

lebih

bersifat

operasional

termasuk

manajemen

pengelolaan

dan

pemberdayaan masyarakat baik yang terkait untuk mengatasi masalah maupun untuk pengembangan potensi, dapat dilihat pada Matrik Rencana Kegiatan UPT KPH Bali Timur Tahun 2014 - 2023, seperti terlampir.


BAB V

-

95


BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Rencana kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah berhasil baik sesuai dengan

yang

diharapkan

(indikator

pencapaian

terpenuhi),

maka

pekerjaan

selanjutnya adalah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian seperti yang diuraikan dibawah ini.

6.1. PEMBINAAN Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar UPT KPH Bali Timur dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan dilakukan

terhadap sumberdaya manusia pelaksana pengelolaan termasuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Berhasilnya pembinaan akan tercermin pada kriteria jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai terkait dengan luas wilayah areal yang menjadi wilayah kerjanya. Sebagai indikator keberhasilan untuk masyarakat adalah apabila budaya berpikirnya sudah menganggap bahwa hutan merupakan salah satu sumberhidupnya yang perlu dilindungi, kalau dirusak akan mengancam kehidupan dirinya (masyarakat itu ) sendiri. Dan konsep ini sudah merupakan pedoman nyata dalam menjalankan hidupnya. Pengelolaan hutan dalam KPH merupakan suatu sistem. Komponen yang termasuk dalam sistem adalah tata hutannya sendiri, tim pengelola dan strategi (pedoman) yang akan digunakan. Baik buruknya dari sistem pengelolaan akan tercermin pada kondisi hutannya. Apabila hutannya sudah kelihatan baik (lestari) itu pertanda bahwa bekerjanya komponen sistem sudah berjalan baik, sudah bersinergi dengan baik satu sama lain. Terkait dengan ini yang paling berperan adalah komponen pengelola dan strategi (pedoman) yang digunakan. Keadaan pengelola yang sudah bagus demikian juga strategi (pedoman) yang digunakan sudah sesuai dengan harapan maka langkah selanjutnya tinggal pembinaan saja.


BAB VI

-

96


6.2. PENGAWASAN Pembinaan yang sudah berjalan baik harus diawasi, biar tidak mengendur. Mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik, termasuk pengelolaan hutan bukan pekerjaan mudah sehingga pengawasan tetap perlu dilakukan. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja UPT KPH Bali Timur agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPH Bali Timur dilakukan oleh pihak internal pengelola secara berjenjang maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan.

6.3. PENGENDALIAN Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di dalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan yag dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan

pemerintah

pusat

dan

pemerintahan

daerah.

Unsur

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian yang diterapkan pada instansi pemerintah lain.


BAB VI

-

97


Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi,lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri. Apabila ternyata dalam perjalanan ada masalah yang muncul,

harus

dikendalikan dan dicarikan solusinya. Harus dicari penyebab atau akar yang menyebabkan munculnya masalah tersebut. Bisa saja masalah muncul di Tim pengelola atau strategi (pedoman) yang digunakan sudah tidak sesuai, sehingga perlu revisi, atau pada keduanya. Dengan mengetahui akar permasalahan pengendalian akan dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien. Hierarki keorganisasian dalam melakukan pembinaan dan pengendalian secara berturut-turut : Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan atau Kepala UPT KPH. Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh Kepala UPT KPH, pemanfaat hutan, dan/atau pengolahan hasil hutan.


BAB VI

-

98


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Setelah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan seperti diuraikan di bawah ini.

7.1. PEMANTAUAN Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal UPT KPH Bali Timur maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh UPT KPH Bali TIMUR bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra.

Pemantauan dilaksanakan dengan

melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala. Apabila pembinaan, pengawasan dan pengendalian sudah berhasil, keadaan ini hendaknya tetap dipertahankan sehingga perlu pemantauan. Di dalam kegiatan pemantauan obyeknya adalah satuan organisasi Unit KPH Bali Timur dalam melakukan pengelolaan hutan. Kriteria keberhasilan pemantauan adalah unit organisasi melalui pengelolaannya berhasil mewujudkan hutan yang lestari secara berkelanjutan. Pemantauan berperan untuk memantapkan pembinaan.

7.2. EVALUASI Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan manfaat (benefits) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup ;


BAB VII

-

99


DINAS UPT

(1)

Pemantauan dan evaluasi oleh unsur internal

(2)

Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain, dan

(3)

Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

Apabila pembinaan, pengawasan dan pengendalian hasilnya belum sesuai dengan harapan maka perlu dlakukan evaluasi, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perangkat pengelolaan yang belum baik menjadi baik untuk kelestarian hutan. Evalusi dapat dilakukan per tahun, per lima tahun atau menurut keperluan.

7.3. PELAPORAN Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Pada instansi

pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). dimaksudkan

untuk

mengkomunikasikan

capaian

kinerja

Pelaporan kinerja dari

suatu

instansi

pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Segala kegiatan yang dilakukan baik mengenai penanganan masalah, pengembangan potensi yang terkait dengan target tujuan, kendala yang dihadapi perlu dilaporkan. Format laporan baik susunan maupun isinya disesuaikan dengan pedoman atau menurut kesepakatan. Laporan dapat dilakukan bulanan, triwulan, tahunan atau menurut keperluan.


BAB VII

-

100


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TIMUR

BAB VIII. PENUTUP

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang tahun 2014 - 2023 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Timur dimaksud

untuk membuat

bahan acuan guna memberikan arah dan bentuk yang jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan hutan yang komprehensif dengan tetap berpedoman pada pembangunan yang berwawasan lingkungan serta memperhatikan kearifan lokal yang ada. Lebih lanjut Rencana Pengelolaan Hutan ini dapat digunakan sebagai bahan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan di wilayah KPHL Bali Timur demi mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Harapannya rencana ini dapat menjadi alat pengendali dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di lingkungan KPHL Bali Timur hingga 10 tahun mendatang.


BAB VIII

- 101

MATRIKS RENCANA KEGIATAN UPT.KPH BALI TIMUR 2014-2023 NO

PROGRAM

LOKASI

KEGIATAN RPH

1 I

2 MANAJEMEN PENGELOLAAN

1

HUTAN

II

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

1

3 RASIONALISASI ORGANISASI KPH Rasionalisasi luas dan Organisasi RPH Seluruh RPH

1

SUMBER DANA

KETERANGAN

5

6

7

8

9

BLOK

11

RPH

2015-2020

APBD

12 13

RPH unit

2014-2016 2014 - 2023

APBD APBD

Peningkatan Kualitas SDM REKONTRUKSI BATAS Rekontruksi batas luar (Tata batas blok dan petak)

Seluruh RPH/KPH

10

paket

2014 - 2023

APBD dan APBN

Seluruh Blok

44,20

Km

2014

APBD dan APBN

Seluruh Blok

223,73

Km

2014-2015

APBD dan APBN

Seluruh Blok

64,01

Km

2017-2018

APBD dan APBN

RPH. Penelokan

Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN PEMANFAATAN KAWASAN (HL) Pengembangan Budidaya Tanaman Obat

RTK 7. Gunung Batur Bukit Payang,

RTK.20 Penulisan Kintamani, RTK. 23 Bunutan, RTK 24 Bukit Gumang, RTK 25 Bukit Pawon, RTK 26 Kondangdia, RTK 9 Gn.Seraya

RPH.Karangasem/Manggis RPH.Abang RPH.Kubu RPH.Daya RPH.Rendang RPH.Selat RPH.Penelokan

RTK. 8 Gn. Abang Agung

Seluruh Blok

322,42

Km

2016-2019

APBD dan APBN

RPH. Klungkung/ Nusa Penida

RTK.22 Nusa Lembongan, RTK 27 Tanjung Bakung,RTK.28 Suana, RTK 29 Sakti

Seluruh Blok

112,74

Km

2014-2015

APBD dan APBN

RPH.Karangasem/Manggis RPH.Abang RPH.Kubu RPH.Daya RPH.Rendang RPH.Selat RPH.Penelokan

RTK. 8 Gn. Abang Agung

Seluruh Blok

322,42

Km

2014-2016

APBD

RPH. Klungkung/ Nusa Penida

RTK.22 Nusa Lembongan, RTK 27 Tanjung Bakung,RTK.28 Suana, RTK 29 Sakti

Seluruh Blok

112,74

Km

2016-2018

APBD

RPH.Karangasem/Manggis

RTK. 23 Bunutan, RTK 24 Bukit Gumang, RTK 25 Bukit Pawon, RTK 26 Kondangdia, RTK 9 Gn.Seraya

Seluruh Blok

64,01

Km

2014-2018

APBD

RPH Kintamani Barat RPH.Kintamani Timur RPH. Tejakula

RTK.20 Penulisan Kintamani,

Seluruh Blok

223,73

Km

2019-2021

APBD

Seluruh Blok

44,20

Km

2020

APBD

9

JUDUL

2014-2021

APBD dan APBN

20 10 10 10

Ha Ha Ha Ha

2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023

APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

RPH. Penelokan

III PEMANFAATAN HUTAN (HL dan HPT)

WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh RPH Seluruh RPH/KPH

RPH.Karangasem/Manggis

3

SATUAN

Rasionalisasi Personil RPH Peningkatan prasarana dan sarana

RPH Kintamani Barat RPH.Kintamani Timur RPH. Tejakula

2

RTK 4

VOL

RTK 7. Gunung Batur Bukit Payang,

KPH BALI TIMUR RPH Daya RPH Kubu RPH Tejakula RPH Rendang

RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.20 Penulisan RTK.8 Gn.Abang Agung

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu)

2 Ha/Thn 1 Ha/Thn 1 Ha/Thn 1 Ha/Thn

NO

PROGRAM

LOKASI

KEGIATAN RPH

1

3 Pengembangan Pakan Ternak (rumput gajah dan kaliandra)

2

2

RPH Kintamani Timur RPH Kintamani barat RPH Daya RPH Kubu RPH Karangasem/Manggis RPH Rendang PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN (HL) Wisata Air Terjun RPH Tejakula RPH Kintamani Timur Wisata Religi RPH Abang RPH Karangasem/Manggis Wisata Alam/ Wisata Hutan Mangrove RPH Tejakula RPH Kintamani Timur RPH Kintamani Barat RPH Daya RPH Kubu RPH Abang RPH Selat RPH Karangasem/Manggis RPH Penelokan RPH Klungkung/Nusa Penida

3

4

1

REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

1

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

KETERANGAN

5 500 200 300 300 400 700

6 Ha Ha Ha Ha Ha Ha

7 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023

8 APBD APBD APBD APBD APBD APBD

9 50 Ha/Thn 20 Ha/Thn 30 Ha/Thn 30 Ha/Thn 40 Ha/Thn 70 Ha/Thn

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu)

1 1 1

Obyek Wisata Obyek Wisata KHDTK

2015 2017 2016

APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain

Pemanfaatan (wil tertentu)

1

KHDTK

2018

APBD dan sumber lain

RTK.20 Penulisan RTK.20 Penulisan RTK.20 Penulisan RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.7 Gn Batur Bukit Payang RTK.22 Nusa Lembongan RTK.29 Sakti

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata CG Obyek Wisata Obyek Wisata

2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2014 2015 2015

APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain

RTK 4 RTK.20 Penulisan RTK.20 Penulisan RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.20 Penulisan RTK. 20 Penulisan , RTK.8 Gn.Abang Agung RTK. 8 Gn.Abang Agung, RTK.9 Gn.Seraya

BLOK Pemanfaatan (wil kelola n tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu)

Penyadapan Getah Pinus

RPH Kintamani Barat RPH Kintamani Timur RPH Rendang RPH Selat RPH Penelokan

RTK.20 Penulisan RTK.20 Penulisan RTK 8 Gn. Abang Agung RTK 8 Gn. Abang Agung RTK.7 Gn Batur Bukit Payang

Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu)

300 500 900 100 450

Ha Ha Ha Ha Ha

2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023

APBD APBD APBD APBD APBD

Pengembangan Budidaya Lebah

RPH Daya RPH Kintamani Barat RPH Rendang

RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.20 Penulisan RTK.8 Gn.Abang Agung

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu)

10 5 10

Unit Unit Unit

2015-2023 2015-2023 2015-2023

APBD APBD APBD

RPH Panelokan RPH Kubu RPH Tejakula RPH Nusa Penida

RTK.7 Gn Batur Bukit Payang RTK 8 Gn. Abang Agung RTK.20 Penulisan RTK.27 Tanjung Bakung

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu)

453 204 186 244

Ha Ha Ha Ha

2015-2023 2014-2023 2014-2023 2015-2023

APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

RTK 8 Gn. Abang Agung

Blok Khusus

150

Ha

2016

APBD

RTK.20 Penulisan RTK.20 Penulisan RTK 8 Gn.Abang Agung RTK 8 Gn,Abang Agung RTK.8 Gn Abang Agung RTK.28 Suana, RTK 29 Sakti RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.7 Bukit Payang RTK. 20 Penulisan RTK.8 Gn.Abang Agung

Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu)

2 3 2 2 3 1 1 1 1 1

KB KB KB KB KB KB paket paket paket paket

2014-2023 2014-2023 2015-2023 2015-2023 2015-2023 2016-2023 2014-2015 2014-2015 2015-2017 2015-2017

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

PEMANFAATAN KAWASAN (HPT)

PENGEMBANGAN HUTAN PENDIDIKAN Pengembangan Hutan utk Pendidikan RPH Kubu

V

SATUAN

PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HL)

Budidaya Tanaman Obat, Budidaya Lebah, dan Penangkaran Satwa

IV PENGGUNAAN KAWASAN

VOL

PEMBUATAN KEBUN BENIH DAN PERSEMAIAN Pembuatan Kebun Benih

RPH Tejakula RPH Kintamani Barat RPH Kubu RPH Karangasem/manggis RPH Selat RPH Klungkung/Nusa penida Pembangunan Persemaian Permanen RPH Abang Tanaman Hutan RPH Penelokan RPH Kintamani Timur RPH Rendang

NO

PROGRAM

LOKASI

KEGIATAN RPH

1

2 2

3 REBOISASI DAN REHABILITASI HUTAN Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan

RPH Penelokan RPH Kintamani Timur RPH Kintamani Barat RPH Tejakula RPH Daya RPH Kubu

RPH Karangasem/Manggis

RPH Klungkung/Nusa Penida

VI

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI ALAM

1

RPH Abang RPH Selat RPH Rendang PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM Operasi Pamhut (Penanggulangan Pencurian kayu, Penyerobotan Lahan, perladangan Liar/pembibirikan dan Pengembalaan Liar) Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Peningkatan Sarana dan prasarana Pamhut

VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bantuan Dana Pamhut ke Desa Pakraman Penyuluhan kehutanan 1 Pembangunan Hutan Desa

RTK 4 RTK. 7 Bukit Payang, RTK 8 Gn. Abang Agung RTK. 20 Penulisan RTK. 20 Penulisan RTK. 20 Penulisan RTK. 8 Gn.Abang Agung RTK. 8 Gn.Abang Agung RTK. 8 Gn.Abang Agung, RTK 26 Kondangdia, RTK.23 Bunutan,RTK 9 Gn.Seraya, RTK.25 Bukit Gumang, RTK.26 Bukit Pawon RTK.22 Nusa Lembongan, RTK.27 Tanjung Bakung, RTK 28 Suana, RTK 29 Sakti RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung RTK.8 Gn.Abang Agung

VOL

SATUAN

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

KETERANGAN

5

6

7

8

9

Seluruh Blok

500

Ha

2014-2023

APBD dan APBN

Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok

600 500 600 500 700

Ha Ha Ha Ha Ha

2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023

APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

Seluruh Blok

500

Ha

2014-2023

APBD dan APBN

Seluruh Blok

500

Ha

2015-2023

APBD dan APBN

Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok

700 300 1500

Ha Ha Ha

2014-2023 2014-2023 2014-2023

APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

BLOK

Setiap RPH

seluruh RTK

Seluruh Blok

10

paket

2014-2023

APBD dan APBN

Setiap RPH

seluruh RTK

Seluruh Blok

10

paket

2014-2023

APBD dan APBN

3 50 1

Unit unit unit

2014 2015-2020 2015

APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

Setiap RPH

RPH Klungkung/Nusa Penida

RTK 8 Gn. Abang Agung RTK 8 Gn. Abang Agung RTK.20 Penulisan RTK.20 Penulisan RTK.20 Penulisan RTK 8 Gn. Abang Agung RTK 8 Gn. Abang Agung RTK.22 Nusa Lembongan, RTK.27 Tanjung Bakung, RTK 28 Suana, RTK 29 Sakti

unit

2014-2019

APBD dan APBN

5 14

paket unit

2014-2018 2014-2016

APBD dan APBN APBD dan APBN

40

Desa

2014-2023

APBD dan APBN

Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu)

100 1500 500 500 500 300 150 600

Desa/dusun Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

2014-2023 2014-2016 2015-2018 2015-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018 2014-2018

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Pemanfaatan (wil tertentu)

500

Ha

2015-2018

APBD dan APBN

Setiap RPH Setiap RPH RPH Rendang RPH Daya RPH Tejakula RPH Kintamani Timur RPH Kintamani Barat RPH Selat RPH Penelokan

44

KEPALA UPT.KPH BALI TIMUR,

Ir. ABDUL MUTHALIB.S, M.Si Pembina Tk I NIP. 19620727 198903 1 020

RPU HT 10 unit/Thn Mobil Patroli Spd Mtr Patroli 4 unit/Thn Alat2 Karhut GPS

2450

2250

1087

4550

10337

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR TAHUN

Recommend Documents