RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014-2023

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG

KOTAAGUNG, 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

i

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA TAHUN 2014-2023 RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan fungsi hutan secara optimal dan berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tahun 2014 - 2023. Wilayah kerja KPHL Model Kotaagung Utara Kabupaten Tanggamus berada pada posisi 104o17’ BT - 104o42’BT dan 5o10’ LS - 5o30’ LS. Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (KHL) Register 30 Gunung Tanggamus, KHL Register 31 Pematang Arahan, dan sebagian KHL Register 39 Kotaagung Utara yang merupakan sebagian dari wilayah pengelolaan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus. Sebagai kawasan hutan, KPHL Kotaagung Utara memiliki aksessibilitas yang relatif tinggi. Sebagian besar areal KPHL Kotaagung Utara sudah dapat dijangkau oleh manusia dengan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua (sepeda motor), atau jalan kaki. Areal KPHL Kotaagung Utara terbagi menjadi dua Blok Pengelolaan, yaitu Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Seluruh Blok terbagi kedalam 217 petak yang terdiri atas 55 petak Inti dan 162 petak Pemanfaatan. Seluruh areal KPHL Kotaagung Utara dibagi menjadi 7 Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Beberapa isu strategis, kendala, dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan KPHL Kotaagung Utara adalah: 1) Adanya potensi pertambangan dan energi, 2) Kawasan lindung dan suaka alam yang cukup dominan (hampir 40% dari luas kabupaten), dengan kondisi yang kurang baik, yaitu hampir 65% nya mengalami kerusakan, 3) Kawasan KPHL Kotaagung Utara merupakan kawasan yang sangat penting sebagai sistem pendukung kehidupan, 4) Selain komoditas pertanian tanaman bahan makanan, komoditas perikanan menjadi komoditas unggulan, 5) Ketersediaan potensi sumberdaya listrik tenaga air dalam berbagai skala, PLTM, PLTMH, dan PLTA, 6) Rencana pengembangan Pelabuhan Kotaagung (Batu Balai) sebagai pelabuhan penyeberangan alternatif dan industri maritim, 7) Kondisi topografi yang berbukit yang mengakibatkan sulitnya dikembangkan sarana dan prasarana dasar, 8) Belum jelasnya permasalahan tapal batas, dan 9) Kelembagaan KPHL Kotaagung Utara yang belum memadai dan belum dilengkapi dengan sarana-prasarana dan SDM yang memadai. Visi pengelolaan hutan untuk 10 tahun kedepan yang ditetapkan oleh KPHL Kotaagung Utara adalah: “Dalam tahun 2023 Hutan Lindung Kotaagung Utara dapat berfungsi sesuai peruntukannya”. Adapun misinya adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan KPHL Kotaagung Utara, meliputi: a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin, c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin, d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu, e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi, f. Perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan dalam pengelolaan KPHL Model Kotaagung Utara. 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di KPHL Model Kotaagung Utara mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian, 4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara. Capaian-capaian yang diharapkan dapat terwujud dalam 10 tahun kedepan dalam upaya merealisasikan visi dan misi KPHL Model Kotaagung Utara adalah: 1. Penyelenggaraan pengelolaan KPHL a. Terlaksananya pembagian RPH, blok, dan petak sampai ke tingkat tapak. b. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan kawasan; teridentifikasi dan terdokumentasinya seluruh pemegang ijin yang ada. c. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan pengendalian pemegang ijin penggunaan kawasan; teridentifikasi dan terdokumentasinya seluruh pemegang ijin yang ada. d. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya karakteristik dan kondisi seluruh wilayah tertentu, tersusunnya rancangan teknis pemanfaatan seluruh wilayah tertentu, dan mulai diinisiasinya pemanfaatan wilayah tertentu, baik secara swakelola maupun melalui kemitraan. e. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya karakteristik dan kondisi seluruh areal yang perlu direhabilitasi atau direklamasi; tersusunnya rancangan teknis rehabilitasi dan reklamasi lahan, dan mulai diinisiasinya kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan. f. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya spesies dan ekosistem yang perlu dilindungi dan dikonservasi; tersusunnya rancangan teknis perlindungan dan konservasi spesies dan ekosistem, dan mulai diinisiasinya kegiatan perlindungan dan konservasi spesies dan ekosistem. 2. Implementasi Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di KPHL Model Kotaagung Utara: a. Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan nasional. b. Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan Provinsi Lampung. c. Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan Kabupaten Tanggamus. 3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan: a. Tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek yang tersosialisasikan kepada seluruh staf KPHL Model Kotaagung Utara dan pihak-pihak terkait. b. Terbangunnya kelembagaan dan organisasi KPHL Model Kotaagung Utara yang didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

c. Terlaksananya program-program yang telah disusun sesuai dengan rencana dan rancangan teknis. d. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pengawasan serta pengendalian. 4. Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian a. Tersusunnya pedoman atau Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. b. Terlaksananya pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian setiap kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara tahun 2014-2023 sesuai dengan arahan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 dan kondisi KPHL Model Kotaagung Utara adalah sebagai berikut: 1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya. 2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu. 3. Pemberdayaan Masyarakat. 4. Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPHL yang telah ada Ijin Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan. 5. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya. 6. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam. 7. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin. 8. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait. 9. Pengembangan Kelembagaan dan Penyediaan serta Peningkatan Kapasitas SDM. 10. Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. 11. Penganggaran. 12. Pembangunan Database.

RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

KATA PENGANTAR

iv

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara Tahun 2014 - 2023. Teknis penyusunan RPHJP ini dilaksanakan dengan berpedoman kepada Permenhut Nomor : P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan ini difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang serta didampingi oleh pakar pendamping. Fasilitasi dari BPKH Wilayah II Palembang meliputi pendanaan, penyusunan tata hutan, dan penyediaan data. Sistimatika Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Kotaagung Utara ini terdiri atas Pendahuluan; Deskripsi Kawasan; Visi dan Misi Pengelolaan Hutan; Analisis dan Proyeksi; Rencana Kegiatan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan Penutup.

Proses penyusunan dilakukan

melalui diskusi internal antara Staf KPHL Model Kotaagung Utara, Focus Group Discussion (FGD) dengan para pihak, pembahasan oleh Pejabat dari Dirjen Planologi, dan Konsultasi Publik. Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan kepemerintahan umum dan pembangunan pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh KPHL Model Kotaagung Utara pada tahun 2014 - 2023, khususnya dalam rangka mengembalikan fungsi lindung pada wilayah Pengelolaan KPHL Model Kotaaagung Utara dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan kepemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan pada segala bidang pembangunan nasional.

Kotaagung,

Desember 2013

Kepala KPHL Kotaagung Utara

M. Suratman, S.P., M.M. NIP 19630715 198801 1 001 RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

V

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................

i

KATA PENGANTAR ..................................................................................

iv

DAFTAR ISI ...............................................................................................

v

DAFTAR TABEL ........................................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

x

I.

II.

PENDAHULUAN..................................................................................

I-1

I.1 Latar Belakang ...........................................................................

I-1

I.2 Tujuan ........................................................................................

I-3

I.3 Sasaran ......................................................................................

I-3

I.4 Ruang Lingkup ..........................................................................

I-4

I.5 Batasan dan Pengertian ..............................................................

I-4

DESKRIPSI KAWASAN ....................................................................

II-9

II.1 Risalah Wilayah KPHL .................................................................

II-9

II.1.1 Letak dan Luas

................................................................

II-9

II.1.2 Aksesibilitas Kawasan .......................................................

II-9

II.1.3 Batas-batas KPHL ............................................................

II-10

II.1.4 Sejarah Wilayah KPHL

.....................................................

II-10

II.1.5 Pembagian Blok dan Petak ...............................................

II-12

II.2 Potensi Wilayah KPHL ..................................................................

II-13

II.2.1 Penutupan Vegetasi ...........................................................

II-13

II.2.2 Potensi Kayu/ Bukan Kayu .................................................

II-15

II.2.3. Keberadaan Flora dan Fauna Langka .............................

II-20

II.2.3 Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam.....................

II-23

II.3 Data Informasi Sosial Budaya Masyarakat.....................................

II-28

II.3.1 Kependudukan ...................................................................

II-28

II.3.2 Keagamaan ..................................................................... ..

II-28

II.3.3. Tingkat Pendidikan ..........................................................

II-28

II.3.4 Mata Pencaharian............................................................

II-29

II.3.5 Produk Domestik Regional Bruto.....................................

II-30


VI

II.3.6 Budaya dan Adat Istiadat.....................................................

II-30

II.4 Data Informasi Ijin-Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan .............................................................................

II-31

II.4.1. Ijin Pemanfaatan Hutan........................................................

II-31

II.4.2. Ijin Penggunaan Kawasan Hutan .........................................

II-32

II.5 Kondisi Posisi KPHL Kota Agung Utara dalam Konteks RTRW.....

II-32

II.6 Isu Strategis, Kendala, Permasalahan ...........................................

II-35

III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN ...........................................

III-36

III.1 Visi KPHL Kotaagung Utara ......................................................

III-36

III.2. Misi KPHL Kotaagung Utara ......................................................

III-36

III.3. Pernyataan Tujuan ......................................................................

III-37

ANALISIS DAN PROYEKSI ..............................................................

IV-42

IV.

IV. 1. Analisa dan Data Informasi Informasi KPHL Model Kotaagung Utara ..............................................................

IV-40

IV.1.1 Kelembagaan, Sumberdaya Manusia, dan Sarana Prasarana.............................................................

IV-40

IV.1.2 Aspek Anggaran...............................................................

IV-43

IV.1.3 Kondisi Biofisik .................................................................

IV-43

IV.1.4 Tutupan Vegetasi Hutan...................................................

IV-44

IV.1.5 Tata Batas........................................................................

IV-44

IV.1.6 Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan .............

IV-44

IV.1.7 Flora dan Fauna Dilindungi ..............................................

IV-45

IV. 2. Proyeksi Kondisi Wilayah ..........................................................

IV-46

IV.2.1 Kelembagaan, Sumberdaya Manusia dan Sarana Prasarana 10 Tahun Kedepan ..........................................

IV-46

IV.2.2 Aspek Anggaran10 Tahun Kedepan ................................

IV-47

IV.2.3 Kondisi Geofisik 10 Tahun Kedepan ................................

IV-47

IV.2.4 Penutupan Vegetasi Proyeksi 10 Tahun Kedepan ...........

IV-47


VII

IV.2.5 Tata Batas 5 Tahun Kedepan ..........................................

IV-47

IV.2.6 Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

V.

10 Tahun Kedepan ...........................................................

IV-48

IV.2.7 Flora dan Fauna Dilindungi 10 Tahun Kedepan...............

IV-49

RENCANA KEGIATAN .....................................................................

V-50

V.1 Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya ....................................................................................

V-50

V.2 Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu ..............................

V-51

V.3 Pemberdayaan Masyarakat .......................................................

V-51

V.4 Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPHL yang telah ada Ijin Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan ..........................................................................

V-55

V.5 Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal di Luar Ijin ..................

V- 56

V.6 Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya .................

V-57

V.7 Rencana Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam ...........................................................................

V-57

V.8 Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi

VI.

Antar Pemegang Ijin ...................................................................

V-58

V.9 Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait

V-59

V.10 Rencana Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM ...........

V-60

V.11 Penyediaan Pendanaan ...........................................................

V-61

V.12 Pengembangan Database .........................................................

V-62

V.13 Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola .......................................

V-63

V.14 Review Rencana Pengelolaan.....................................................

V-64

V.15 Pengembangan Investasi ............................................................

V-65

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ...................

VI-67

VI.1 Pembinaan

................................................................................

VI-67

VI.2 Pengawasan ..............................................................................

VI-68

VI.3 Pengendalian .............................................................................

VI-69


VIII

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN .............................

VII-71

VII.1 Pemantauan ...............................................................................

VII-71

VII.2 Evaluasi .....................................................................................

VII-72

VII.3 Pelaporan ...................................................................................

VII-72

VIII. PENUTUP ...........................................................................................

VIII-74

LAMPIRAN


IX

Nomor

Uraian

Halaman

Tabel 2.1. Distribusi Blok dan Petak pada Areal KPHL Model Kotaagung Utara ..................................................

II-12

Tabel 2.2. Penggunaan Ruang dan Lahan di Areal KPHL Kotaagung Utara ............................................................................

II-13

Tabel 2.3. Jenis-Jenis Tanaman yang Banyak Ditemui di Areal KPHL Model Kotaagung Utara ...........................................................

II-14

Tabel2.4. Penggunaan Ruang di Masing-Masing Sub-DAS Areal KPHLModel Kotaagung Utara ................................................

II-15

Tabel 2.5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan KPHL Model Kotaagung Utara.....................

II-28

Tabel 2.6. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanggamus .......................

II-29

Tabel 2.7. Produk Domestik Bruto Kabupaten Tanggamus Tahun 2007-2008Berdasarkan Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha ......................................................

II-30

Tabel 2.8 Data kelompok HKm di Wilayah KPHL Model Kotaagung Utara sampai dengan Tahun 2010 ....................................................

II-31


X

1. Peta Wilayah KPHL Model Kotaagung Utara 2. Peta Penutupan Lahan KPHL Model Kotaagung Utara 3. Peta Tata Hutan KPHL Model Kotaagung Utara 4. Peta Aksesibilitas KPHL Model Kotaagung Utara 5. Peta Geologi KPHL Model Kotaagung Utara 6. Peta Iklim KPHL Model Kotaagung Utara 7. Peta Perijinan Penggunaan Kawasan Hutan KPHL Model Kotaagung Utara 8. Peta Lahan Kritis KPHL Model Kotaagung Utara 9. Peta Lereng KPHL Model Kotaagung Utara 10. Peta Moratorium KPHL Model Kotaagung Utara 11. Peta Potensi KPHL Model Kotaagung Utara 12. Peta RKTN KPHL Model Kotaagung Utara 13. Peta Tanah KPHL Model Kotaagung Utara 14. Pembagian Blok dan Petak pada Masing-masing Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Kotaagung Utara. 15. Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung Utara Tahun 2014-2023 16. Rencana Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan Register 39 Kotaagung Utara PT. Natarang Mining 2014-2023 17. Rencana Kerja Pengelolaan Hutan PT. Tanggamus Electric Power Tahun 2014-2023 18. Rencana Kerja Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) HKm Hutan Lestari di Areal KPHL Kotaagung Utara Tahun 2014-2023 19. Rencana Kerja Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) HKm Margo Rukun di Areal KPHL Kotaagung Utara Tahun 2014-2023 20. Rencana Kerja Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) HKm Sumber Rejeki di Areal KPHL Kotaagung Utara Tahun 2014-2023


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA TAHUN 2014 - 2023

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG KOTAAGUNG, 2013

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014-2023

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG

KOTAAGUNG, 2013

PETA SITUASI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN LINDUNG (KPHL) KOTAAGUNG UTARA KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG LUAS: 56.020 HA

PPROVINSI SUMATERA SELATAN

PPROVINSI LAMPUNG KPHL KOTAAGUNG UTARA

RINGKASAN EKSEKUTIF

i

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA TAHUN 2014-2023 RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan fungsi hutan secara optimal dan berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tahun 2014 - 2023. Wilayah kerja KPHL Model Kotaagung Utara Kabupaten Tanggamus berada pada posisi 104o17’ BT - 104o42’BT dan 5o10’ LS - 5o30’ LS. Berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (KHL) Register 30 Gunung Tanggamus, KHL Register 31 Pematang Arahan, dan sebagian KHL Register 39 Kotaagung Utara yang merupakan sebagian dari wilayah pengelolaan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus. Sebagai kawasan hutan, KPHL Kotaagung Utara memiliki aksessibilitas yang relatif tinggi. Sebagian besar areal KPHL Kotaagung Utara sudah dapat dijangkau oleh manusia dengan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua (sepeda motor), atau jalan kaki. Areal KPHL Kotaagung Utara terbagi menjadi dua Blok Pengelolaan, yaitu Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Seluruh Blok terbagi kedalam 217 petak yang terdiri atas 55 petak Inti dan 162 petak Pemanfaatan. Seluruh areal KPHL Kotaagung Utara dibagi menjadi 7 Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Beberapa isu strategis, kendala, dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan KPHL Kotaagung Utara adalah: 1) Adanya potensi pertambangan dan energi, 2) Kawasan lindung dan suaka alam yang cukup dominan (hampir 40% dari luas kabupaten), dengan kondisi yang kurang baik, yaitu hampir 65% nya mengalami kerusakan, 3) Kawasan KPHL Kotaagung Utara merupakan kawasan yang sangat penting sebagai sistem pendukung kehidupan, 4) Selain komoditas pertanian tanaman bahan makanan, komoditas perikanan menjadi komoditas unggulan, 5) Ketersediaan potensi sumberdaya listrik tenaga air dalam berbagai skala, PLTM, PLTMH, dan PLTA, 6) Rencana pengembangan Pelabuhan Kotaagung (Batu Balai) sebagai pelabuhan penyeberangan alternatif dan industri maritim, 7) Kondisi topografi yang berbukit yang mengakibatkan sulitnya dikembangkan sarana dan prasarana dasar, 8) Belum jelasnya permasalahan tapal batas, dan 9) Kelembagaan KPHL Kotaagung Utara yang belum memadai dan belum dilengkapi dengan sarana-prasarana dan SDM yang memadai. Visi pengelolaan hutan untuk 10 tahun kedepan yang ditetapkan oleh KPHL Kotaagung Utara adalah: “Dalam tahun 2023 Hutan Lindung Kotaagung Utara dapat berfungsi sesuai peruntukannya”. Adapun misinya adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan KPHL Kotaagung Utara, meliputi: a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin, c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin, d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu, e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi, f. Perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan dalam pengelolaan KPHL Model Kotaagung Utara. 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di KPHL Model Kotaagung Utara mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian, 4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara. Capaian-capaian yang diharapkan dapat terwujud dalam 10 tahun kedepan dalam upaya merealisasikan visi dan misi KPHL Model Kotaagung Utara adalah: 1. Penyelenggaraan pengelolaan KPHL a. Terlaksananya pembagian RPH, blok, dan petak sampai ke tingkat tapak. b. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan kawasan; teridentifikasi dan terdokumentasinya seluruh pemegang ijin yang ada. c. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan pengendalian pemegang ijin penggunaan kawasan; teridentifikasi dan terdokumentasinya seluruh pemegang ijin yang ada. d. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya karakteristik dan kondisi seluruh wilayah tertentu, tersusunnya rancangan teknis pemanfaatan seluruh wilayah tertentu, dan mulai diinisiasinya pemanfaatan wilayah tertentu, baik secara swakelola maupun melalui kemitraan. e. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya karakteristik dan kondisi seluruh areal yang perlu direhabilitasi atau direklamasi; tersusunnya rancangan teknis rehabilitasi dan reklamasi lahan, dan mulai diinisiasinya kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan. f. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya spesies dan ekosistem yang perlu dilindungi dan dikonservasi; tersusunnya rancangan teknis perlindungan dan konservasi spesies dan ekosistem, dan mulai diinisiasinya kegiatan perlindungan dan konservasi spesies dan ekosistem. 2. Implementasi Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di KPHL Model Kotaagung Utara: a. Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan nasional. b. Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan Provinsi Lampung. c. Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan Kabupaten Tanggamus. 3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan: a. Tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek yang tersosialisasikan kepada seluruh staf KPHL Model Kotaagung Utara dan pihak-pihak terkait. b. Terbangunnya kelembagaan dan organisasi KPHL Model Kotaagung Utara yang didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

c. Terlaksananya program-program yang telah disusun sesuai dengan rencana dan rancangan teknis. d. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pengawasan serta pengendalian. 4. Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian a. Tersusunnya pedoman atau Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. b. Terlaksananya pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian setiap kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara tahun 2014-2023 sesuai dengan arahan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 dan kondisi KPHL Model Kotaagung Utara adalah sebagai berikut: 1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya. 2. Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu. 3. Pemberdayaan Masyarakat. 4. Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPHL yang telah ada Ijin Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan. 5. Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya. 6. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam. 7. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Ijin. 8. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait. 9. Pengembangan Kelembagaan dan Penyediaan serta Peningkatan Kapasitas SDM. 10. Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. 11. Penganggaran. 12. Pembangunan Database.


PETA SITUASI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN LINDUNG (KPHL) KOTAAGUNG UTARA KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG LUAS: 56.020 HA

PPROVINSI SUMATERA SELATAN

PPROVINSI LAMPUNG KPHL KOTAAGUNG UTARA

BAB I

I.1 Latar Belakang Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain sebagai penghasil barang-barang kebutuhan manusia (fungsi ekonomi), hutan memiliki peran ekologis, sebagai penghasil berbagai jasa lingkungan, serta penyerasi dan penyeimbang lingkungan, baik lokal, regional, nasional, maupun global. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan memperhatikan sifat, karakteristik, dan keutamaan fungsinya, yaitu fungsi konservasi, lindung, atau produksi. Ketiga fungsi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, hanya penekanannya yang berbeda. Dalam pengelolaan hutan, keseimbangan ketiga fungsi tersebut perlu mendapat perhatian sehingga dapat tercapai secara optimal. Sebagai langkah awal untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal adalah tata hutan dan rencana pengelolaan hutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Rencana pengelolaan hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Rencana pengelolaan tersebut perlu diselaraskan dengan tujuan Pemerintah pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Pemerintah Provinsi pada Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP),

dan Kabupaten/Kota pada Rencana Kehutanan

BAB I. PENDAHULUAN

Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK).

2

Dalam rencana jangka panjang ini perlu

ditetapkan arah dan jangka pengelolaan, serta kebijakan dan strategi penanganan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan rencana jangka panjang tersebut. Dalam prakteknya, pengelola hutan perlu mempertimbangkan semua aspek, seperti aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja, penyelesaian konflik, pendampingan, dan lain-lain.

Itulah sebabnya pihak instansi pemerintah,

pemegang ijin, masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana rencana pengelolaan.

Partisipasi mereka diharapkan meningkatkan peluang

terjadinya sinergi kegiatan semua pihak yang terkait dengan hutan tersebut. Pembentukan

Wilayah

Pengelolaan

Hutan

adalah

serangkaian

proses

perencanaan/penyusunan desain kawasan hutan yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi kedalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang sesuai dengan fungsi pokoknya terdiri atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Salah satu KPHL di Provinsi

Lampung adalah KPHL Model Kotaagung Utara. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara (Unit X) ditetapkan

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kehutanan

RI

Nomor

SK.379/Menhut-II/2011 Tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara (Unit X) yang terletak di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Kelembagaan KPHL Model Kotaagung Utara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus. Operasionalisasi KPHL Model Kotaagung Utara dilaksanakan setelah terbit SK Menhut Nomor : .379/Menhut-II/2011 Tanggal 18 Juli 2011, melaui berbagai kegiatan diantaranya:

RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014-2023

BAB I. PENDAHULUAN

3

a. Kegiatan prakondisi pengelolaan hutan: 1) Pengadaan sarana dan prasarana, 2) Tata Hutan, 3) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPH), yang difasilitasi oleh BPKH Wilayah II Palembang. b. Konvergensi kegiatan teknis dari UPT Kemenhut, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus. c. Mengingat pedoman pengesahan baru terbit pada tahun 2013 melalui Permenhut No. P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL dan KPHP, dan hasil diskusi dengan para Kepala KPH lingkup Regional Sumatera telah disepakati periode tahun RPHJP adalah 2014 – 2023, maka periode RPHJP KPHL Model Kotaagung Utara adalah Tahun 2014 – 2023. I.2 Tujuan Tujuan dari penyusunan RPHJP KPHL Model Kotaagung Utara di Kabupaten Tanggamus adalah: 1. Menghimpun data dan informasi kondisi biofisik serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar KPHL Model Kotaagung Utara yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan hutan di KPHL Model Kotaagung Utara. 2. Mewujudkan rencana pengelolaan hutan yang menjadi acuan KPHL Model Kotaagung Utara dalam pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara optimal. I.3 Sasaran 1. Terbangunnya kelembagaan KPHL Model Kotaagung Utara yang dilengkapi dengan struktur organisasi dan sumberdaya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia kelompokkelompok HKm yang telah ada sehingga mau dan mampu menerapkan praktek pengelolaan hutan (areal HKm) yang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta peraturan perundangan yang berlaku. 3. Terjalinnya kemitraan antara KPHL Model Kotaagung Utara dengan para pihak, baik di dalam kawasan (peladang yang belum tergabung dalam HKm dan pemegang ijin penggunaan kawasan) maupun di luar kawasan (lembaga RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014-2023

BAB I. PENDAHULUAN

4

pemerintah, pengusaha/investor, pemanfaat jasa lingkungan, pemanfaat hasil hutan, serta pihak-pihak terkait lainnya) yang saling menguntungkan. 4. Terbangunya vegetasi (hutan dan atau agroforestri) dan bangunan-bangunan konservasi tanah dan air yang dapat mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan dan dapat memberikan pendapatan yang layak secara berkelanjutan. I.4 Ruang Lingkup Adapun ruang lingkup penyusunan RPHJP meliputi: 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. 2. Penyiapan peta-peta: jenis tanah, vegetasi, hidrologi, topografi, dan administrasi. 3. Survey lapangan mengumpulkan data meliputi: a. Risalah wilayah KPHL Kotaagung Utara

yang meliputi: letak, luas,

aksesibilitas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah KPH Kotaagung Utara; b. Potensi wilayah KPH Kotaagung Utara (al : penutupan vegetasi, potensi kayu/non kayu, keberadaan flora dan fauna langka, potensi jasa lingkungan, dan wisata alam); c. Informasi sosial budaya masyarakat didalam dan disekitar hutan termasuk keberadaan masyarakat hukum adat; d. Informasi ijin-ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang ada diwilayah kelola; e. Kondisi posisi KPH Kotaagung Utara dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan daerah; f. Informasi kegiatan pembangunan kehutanan yang pernah dilaksanakan pada wilayah KPH Kotaagung Utara ; g. Informasi lain yang relevan; h. Isu strategis, kendala dan permasalahan 4. Analisis terhadap data yang diperoleh; dan 5. Menentukan lokasi prioritas RHL, kebijakan & strategi dan kelembagaan RHL, menentukan rencana aksi menurut waktu dan lokasi.


BAB I. PENDAHULUAN

5

I.5 Batasan dan Pengertian Untuk menghindari timbulnya kerancuan dan keanekaragaman penafsiran tentang istilah-istilah yang digunakan didalam penyusunan RPHJP KPHL Model Kotaagung Utara Kabupaten Tanggamus, maka berikut ini diberikan beberapa pengertian, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.46/MenhutII/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VIIWP3H/2012 yaitu: 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengelolaan

Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan,

mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. 5. Inventarisasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah rangkaian

kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumberdaya hutan dan lingkungannya secara lengkap. 6.

Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.


BAB I. PENDAHULUAN

6

7. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang adalah Rencana pengelolaan

hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP. 8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek adalah Rencana Pengelolaan

Hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau blok. 9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL atau KPHP yang

selanjutnya disebut RPHJP KPHL atau KPHP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 10. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL atau KPHP adalah

rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 11. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan,

memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 12. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan

pembangunan diluar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 13. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan

dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas

dan

peranannya

dalam

mendukung

sistem

penyangga

kehidupan tetap terjaga. 14. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali

hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 15. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014-2023

BAB I. PENDAHULUAN

7

16. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk

mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. 17. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. 18. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha

pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama. 19. Verifikasi

adalah suatu bentuk pengujian terhadap dokumen secara

administratif dengan membandingkan terhadap pedoman yang berlaku. 20. Validasi adalah pencermatan terhadap substansi tertentu berdasarkan

ketentuan untuk memastikan bahwa kualitas substansi tersebut memenuhi persyaratan kemanfaatan. 21. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah

pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari 22. Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi selanjutnya disebut KPHK

adalah KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan konservasi 23. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah

KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung 24. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi selanjutnya disebut KPHP adalah

KPH yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 25. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPHL dan

KPHP yang merupakan bagian dari wilayah KPHL dan KPHP yang dipimpin oleh Kepala Resort KPHL dan KPHP dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHL dan KPHP. 26. Blok Pengelolaan pada wilayah KPHL dan KPHP adalah bagian dari

wilayah KPHL dan KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.


BAB I. PENDAHULUAN

8

27. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha

pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang sama. 28. Menteri Kehutanan adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung

jawab di bidang kehutanan. 29. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional yang

selanjutnya disebut Kepala Pusdalbanghut Regional adalah satuan kerja di lingkup Kementerian Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi perencanaan kehutanan di tingkat regional.


BAB II

II.1 Risalah Wilayah KPHL II.1.1 Letak dan Luas Secara geografis wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara Kabupaten Tanggamus berada pada posisi 104o17’ BT - 104o42’ BT dan 5o10’ LS - 5o30’ LS, seperti terlihat pada Lampiran Peta 1. Menurut administrasi kehutanan, KPHL Model Kota Agung Utara berada di dalam Kawasan Hutan Lindung (KHL) Register 30 Gunung Tanggamus, KHL Register 31 Pematang Arahan, dan sebagian KHL Register 39 Kotaagung Utara yang merupakan sebagian dari wilayah pengelolaan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanggamus. Luas KPHL Model Kotaagung Utara (Unit X) adalah ± 56.020 ha. Berdasarkan administrasi pemerintahan, wilayah KPHL Model Kotaagung Utara terletak di Kabupaten Tanggamus dan tercakup dalam 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Wonosobo, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Pulau Panggung, Ulu Belu, Sumberejo, dan Gisting. II.1.2 Aksesibilitas Kawasan Sebagai kawasan hutan, KPHL Model Kota Agung Utara memiliki aksesibilitas yang relatif tinggi.

Sebagian besar areal KPHL Model Kota Agung Utara

sudah dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua (sepeda motor), atau jalan kaki. Di sebelah selatan terdapat jalan pertambangan PT. Natarang Mining yang menghubungkan Sanggi dengan areal pertambangan dan tembus ke Suwoh (Kabupaten Lampung Barat) dan Kecamatan Ngarip (di bagian utara). Jalan tersebut memiliki lebar sekitar 8 meter dan diperkeras dengan batu dan sirtu. Jalan tersebut memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana transportasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan hutan serta pengangkutan hasil hutan. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB II. DESKRIPSI KAWASAN

10

Jalan tersebut dapat dilalui dengan berbagai jenis kendaraan dari sepeda motor sampai truk bermuatan 25 ton, baik waktu hujan maupun kemarau. Jalan ini selalu terawat dengan baik oleh PT. Natarang Mining. Pada jalan ini terdapat beberapa simpangan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat dan terutama jalan yang dapat dilalui sepeda motor (ojek). Di bagian tengah terdapat beberapa jalan setapak yang menghubungkan perkampungan di luar kawasan dengan areal KPHL Model Kota Agung Utara. Selain itu terdapat jalan tembus dari Way Panas (Kota Agung) ke Desa Gunung Tiga di Kecamatan Ulubelu (di bagian utara).

Jalan tersebut

dahulunya cukup lebar tetapi saat ini kondisinya sudah rusak parah karena digunakan sebagai jalan air.

Di bagian utara, yang meliputi kecamatan

Ulubelu dan Ngarip terdapat berbagai jalan masuk yang dibuat masyarakat sebagai akses menuju hutan (areal perladangan). Peta kategori aksesibilitas dalam kawasan KPHL Model Kotaagung Utara disajikan pada Lampiran Peta 4. II.1.3 Batas-batas KPHL Areal KPHL Kotaagung Utara secara adminitratif berbatasan: 1. Di sebelah utara dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah; 2. Di sebelah selatan dengan Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kotaagung Barat, Kotaagung, Kecamatan Kotaagung Timur, Kecamatan Gisting, dan Kecamatan Gisting; 3. Di sebelah barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS); dan 4. Di sebelah timur dengan Kecamatan Pulaupanggung dan Kecamatan Airnaningan serta Kabupaten Pringsewu. II.1.4 Sejarah Wilayah KPHL Sejarah pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kota

Agung

Utara

dimulai

dengan

Surat

Gubernur

Lampung

No.

522/4577/III.16/2009 Tanggal 14 Desember 2009 perihal Usulan Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Lampung yang



11

mengusulkan sebanyak 16 Unit KPH dan 2 KPH diantaranya terdapat di Kabupaten Tanggamus, yaitu: a. KPHL Kotaagung Utara. b. KPHL Pematang Neba. Atas dasar usulan Gubernur tersebut, keluar Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 68/Menhut-II/2010 Tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung.

Berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, di Provinsi Lampung ditetapkan sebanyak 16 Unit KPH seluas 518.913 ha dan 3 KPH diantaranya terdapat di Kabupaten Tanggamus, yaitu: a. KPHL Batutegi (Unit IX) luas ± 58.174 ha, dikelola oleh Pemprov. Lampung; b. KPHL Kotaagung Utara (Unit X) luas ± 56.020 ha, dikelola oleh Pemkab Tanggamus; c. KPHL Pematang Neba (Unit XI) luas 32.878 ha, dikelola oleh Pemkab Tanggamus. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 pemerintah kabupaten, sesuai kewenangan, membentuk organisasi KPHL yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dimana kedudukan dari KPHL tersebut berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai tindak lanjut dari penetapan KPHL Kota Agung Utara sebagai KPH Model telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan RI cq. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Telaahan staf dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus kepada Bupati Tanggamus perihal Pembentukan Organisasi KPHL Kotaagung Utara dan KPHL Pematang Neba yang isinya sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2010, dua KPHL yang dikelola Pemkab Tanggamus untuk ditetapkan sebagai KPHL Tipe A melaui Perda. Selanjutnya, dalam rangka percepatan Pembangunan KPHL, melalui Surat No. 522/2.127/39/2011 Tanggal 01 April 2011 Bupati RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


12

Tanggamus kepada Menteri Kehutanan RI mengajukan Perrmohonan Penetapan KPHL Kotaagung Utara sebagai KPHL Model.

Selanjutnya,

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.379/MENHUT-II/2011 Tanggal 18 Juli 2011 ditetapkan sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara (Unit X) yang Terletak di Kabupaten Tanggamus, seluas ± 56.020 ha. Selanjutnya, koordinasi dilakukan dengan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyusunan Draft Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung Utara dan Pematang Neba Kabupaten Tanggamus. II.1.5 Pembagian Blok dan Petak Areal KPHL Kota Agung Utara terbagi menjadi dua Blok Pengelolaan, yaitu Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Seluruh Blok terbagi kedalam 217 petak yang terdiri atas 55 petak Inti dan 162 petak Pemanfaatan (Lampiran Peta 3). Seluruh areal KPHL Kota Agung Utara dibagi menjadi 7 Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Pembagian RPH di KPHL Kota Agung Utara didasarkan pada areal Sub DAS dan rentang kendali pengelolaan. Areal Sub DAS yang masih luas dibagi kedalam dua RPH. Distribusi Blok dan Petak pada masing-masing RPH di KPHL Kota Agung Utara disajikan pada Tabel 2.1. TabeL 2.1. Distribusi Blok dan Petak pada areal KPHL Model Kotaagung Utara No.

RPH

1 2 3 4 5 6 7

Kotaagung Kotaagung Barat Way Belu Wonosobo Way Semuong Semaka Hulu Semaka Hilir Jumlah

Blok Inti Jumlah Luas Petak (ha) 15 3.603,57 3 697,16 5 1.632,55 12 3.555,70 20 4.813,77 55 14.302,744

Blok Pemanfaatan Jumlah Luas Petak (ha) 7 1.619,12 24 6.800,80 20 5.148,54 15 3.962,26 38 8.445,06 36 9.635,68 22 6.105,79 162 41.717,25

Petak 22 27 22 36 25 58 27 217

Jumlah Luas (ha) 5.222,69 7.497,96 6.781,09 7.517,96 13.258,83 9.635,68 6.105,79 56.020,00

Keterangan: Jumlah petak dan luas RPH Way Semuong jauh lebih besar dibanding yang lain. Hal ini didasarkan pada pertimbngan bahwa sebagian besar wilayahnya merupakan areal Kontrak Karya PT. Natarang Mining.



13

II.2. Potensi Wilayah KPHL II.2.1 Penutupan Vegetasi Sebagian besar tutupan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara hanya sebagian kecil (8,82%) yang masih berupa hutan (Lampiran Peta 2). Sebagian besar sudah berupa lahan non hutan yang sedang aktif ditanami atau berupa semak belukar.

Luas lahan pertanian dan semak mencapai

40.188 ha atau sekitar 71,74% dari luas KPHL Model Kota Agung Utara secara keseluruhan. Jenis dan luas tutupan lahan disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Penggunaan Ruang dan lahan di Areal KPHL Kota Agung Utara No.

Tutupan Lahan 1. Hutan 2. Pemukiman 3. Pertanian lahan kering 4. Pertanian lahan kering campur semak 5. Sawah 6. Semak/Belukar Jumlah

Luas (ha) 4.943 32 9.176 40.188 220 1.461 56.020

Persen 8,82 0,06 16,38 71,74 0,39 2,61 100,00

Penutupan lahan berupa ladang dan tanah garapan terbuka mudah dijumpai dan banyak yang sedang aktif digarap petani mulai dari batas kawasan hutan pada ketinggian 250 mdpl hingga berbatasan dengan hutan alam dengan ketinggian 1.000 mpdl atau lebih. Semak belukar merupakan bekas ladang yang ditinggalkan oleh para penggarap dalam waktu yang relatif lama sehingga ditumbuhi oleh tumbuhan bawah seperti rumput, perdu, dan alangalang. Ladang terbuka adalah tanah yang sedang diolah secara intensif dengan

cara

membersihkan

lahan

dari

tumbuhan

bawah

dan

menggemburkan tanahnya, dibentuk guludan yang memotong kontur untuk ditanami sayuran. Tanaman sayuran yang umumnya dijumpai seperti kol, bawang, buncis, kacang panjang, tomat, cabe, dan kentang. Kondisi lahan seperti ini tersebar di dalam kawasan pada berbagai kelas kelerengan mulai bergelombang hingga sangat curam seperti yang terdapat di kawasan hutan lindung Gunung Tanggamus Register 30. Jenis tanaman yang paling dominan di areal KPHL Kota Agung Utara adalah kopi (Coffea spp.). Saat ini, komoditas kopi ini mulai banyak yang diubah RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


14

menjadi kakao (Theobroma cacao). Jenis tanaman yang lain yang relatif banyak ditemui dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Jenis-jenis tanaman yang banyak ditemui di areal KPHL Model Kota Agung Utara No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Nama Lokal Afrika Alpukat Angrung Aren Bayur Bendo Binjai Cempaka Cengkeh Dadap Duku Durian Iwil-iwil Jabon Jambu Jengkol Jengkol Karet Kayu Manis Kedondong Kelapa Ketapang Kluwih Mangga Manggis Melinjo Mindi Nangka Pedangan Pelawi Petai Pinang Rambutan Randu Salam Sengon Sonokeling Sukun Waru

Nama Ilmiah Maesopsis eminii Persea americana Trema orientalis Arenga pinnata Pterospermum javanicum Arthocarpus elastica Mangifera caesia Michelia campaka Eugenia aromatica Erithrina cristagalli Lancium domesticum Durio zibetinus Caliandra callothirsus Anthocephallus cadamba Anacardium sp Pithecolobium lobatum Pithecolobium lobatum Hevea braziliensis Cinnamomum burmanni Spondias pinnata Cocos nucifera Terminalia catappa Arthocarpus communis Mangifera indica Garcinia mangostana Gnetum gnemon Melia azedarach Arthocarpus heterophylla Oroxylum indicum Alstonia scholaris Parkia speciosa Arenga pinnata Nephelium lapaceum Ceiba petandra Eugenia polyantha Paraseriathes falcataria Dalbergia latifolia Arthocarpus communis Hibiscus macrophylla

Kegunaan Kayu Buah Buah Kayu Buah

Sifat Budidaya Budidaya Alami Alami/Budidaya Alami Alami

Kayu/bunga Buah/bunga Naungan Buah Buah Daun/Batang Kayu Buah Buah Buah Getah Kulit Buah Buah ? Buah Buah Buah Buah/daun Obat Buah Kayu Kayu Buah Buah Buah Buah Kayu/daun Kayu Kayu Buah Kayu

Budidaya Budidaya Budidaya Budidaya Budidaya Pakan ternak Alami Budidaya Budidaya Budidaya Budidaya Alami/Budidaya Budidaya Budidaya Alami Alami Budidaya Budidaya Budidaya Budidaya Budidaya Alami Alami Budidaya Alami/Budidaya Budidaya Budidaya Alami/Budidaya Budidaya Budidaya Budidaya Alami

Selain itu terdapat juga areal pertambangan emas, dimana terdapat aksesakses baru yang dibuka sehingga penggunaan lahan tidak dapat diawasi yang dapat memperparah kondisi hutan yang ada di KPHL Model Kota Agung Utara. Kondisi penggunaan ruang dan lahan berdasarkan DAS di KPHL Model Kota Agung Utara disajikan pada Tabel 2.4. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


Tabel 2.4.

Penggunaan ruang di KPHL Kota Agung Utara

No. 1

Tutupan Lahan Hutan

2 3

Total Hutan Pemukiman Pertanian Lahan Kering

4

Total pertanian lahan kering Pertanian Lahan Kering campur Semak

5

Total Pertanian Lahan Kering Sawah

6

Total Sawah Semak/Belukar

15

masing-masing Sub-DAS Areal

DAS Way Belu Way Jelai Way Muara Abung Way Semaka Way Semuong Way Tebu Way Tulung Gedung Way Panas Way Belu Way Jelai Way Keramat Way Muara Abung Way Panas Way Semaka Way Semuong Way Tebu Way Tulung Gedung

Way Belu

Luas (ha) 512 365 332 279 2956 231 274 4949 5 1046 807 1.504 787 2.984 377 1511 41 170 9227

% 10,35 7,38 6,71 5,64 59,73 4,67 5,54 100,00 100,00 11,34 8,75 16,30 8,53 32,34 4,09 16,38 0,44 1,84 100,00

4.281

10,65

Way Jelai Way Keramat Way Muara Abung Way Panas Way Semaka Way Semuong Way Tebu Way Tulung Gedung

756 561 1.075 2.312 13.471 17.162 390 194 40.202

1,88 1,40 2,67 5,75 33,51 42,69 0,97 0,48 100,00

Way Panas Way Semaka

140 58 198 1.433 5 1.438 56.020

70,71 29,29 100,00 99,65 0,35 100,00 100,00

Way Semaka Way Semuong

Total Semak Belukar Jumlah KPHL Kota Agung Utara

II.2.2 Potensi Kayu/Bukan Kayu Karena KPHL Model Kota Agung Utara merupakan Hutan Lindung, maka potensi hasil hutan yang dapat dieksplorasi dan dikembangkan adalah hasil hutan non kayu. Potensi hasil hutan non kayu yang sekarang ada antara lain adalah berbagai jenis tanaman bebuahan, antara lain durian, duku, manggis, aren, cengkeh, sukun, jengkol, petai dan pala. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


16

Durian, duku, dan manggis merupakan jenis bebuahan yang ditanam petani, baik secara legal (petani HKm) mapun secara illegal petani yang tergolong perambah karena belum memiliki ijin HKm. Jenis tanaman tersebut, tersebar secara sporadis di areal KPHL Model Kota Agung Utara.

Ketiga jenis

tanaman bebuahan tersebut termasuk sudah menjadi penciri Kabupaten Tanggamus. Pada waktu musim, ketiga jenis buah tersebut dikeluarkan dari daerah Kotagung dengan jumlah yang relatif banyak, sehingga di Bandar Lampung terkenal durian, manggis, dan duku Kotaagung. Oleh karena itu, ketiga jenis buah tersebut dapat dikembangkan sebagai produk unggulan dan pengembangannya diintegerasikan dengan agrowisata dan pelaksanaannya oleh petani HKm. Aren merupakan tanaman yang prospektif untuk dikembangkan. Pohon aren dapat dimanfaatkan, baik untuk fungsi konservasi, maupun fungsi produksi. Pohon aren dengan perakaran yang dangkal dan melebar akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi tanah. Demikian pula dengan daun yang cukup lebat dan batang yang tertutup dengan lapisan ijuk, akan sangat efektif untuk menahan turunnya air hujan yang langsung ke permukaan tanah. Disamping itu pohon aren yang dapat tumbuh baik pada tebing-tebing, akan sangat baik sebagai pohon pencegah erosi longsor.

Fungsi produksi

dari pohon aren dapat diperoleh mulai dari akar, batang, daun, bunga, sampai buah. Akar aren dapat digunakan untuk berbagai obat tradisional (Heyne, 1927; Dongen, 1913 dalam Burkil 1935). Akar segar dapat menghasilkan arak yang dapat digunakan sebagai obat sembelit, obat disentri dan obat penyakit paru-paru. Batang yang keras dapat digunakan sebagai bahan pembuat alatalat rumah tangga dan bahan bangunan.

Batang bagian dalam dapat

menghasilkan sagu sebagai sumber karbohidrat yang dipakai sebagai bahan baku dalam pembuatan roti, soun, mie, dan campuran pembuatan lem (Miller, 1964). Sedangkan ujung batang yang masih muda (umbut) yang rasanya manis dapat digunakan sebagai sayur mayor (Burkil, 1935).

Daun muda,

tulang daun dan pelapah daunnya, juga dapat dimanfaatkan untuk pembungkus rokok, sapu lidi dan tutup botol sebagai pengganti gabus. Tangkai bunga bila dipotong akan menghasilkan cairan berupa nira yang mengandung zat gula dan dapat diolah menjadi gula aren atau tuak (Steenis et.al., 1975). Pada masa yang akan datang, nira juga berpotensi digunakan RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


17

sebagai sumber bahan bakar (bio-fuel). Buahnya dapat diolah menjadi bahan makanan (kolang-kaling) yang banyak digunakan untuk campuran es, kolak atau dapat juga dibuat manisan kolang-kaling.

Di areal KPHL Model

Kotaagung Utara tanaman aren dapat dikembangkan di areal HKm, blok perlindungan, areal kanan-kiri sungai, atau sebagai batas areal garapan. Cengkeh (Syzygium aromaticum) termasuk jenis tumbuhan yang dapat memiliki batang pohon besar dan berkayu keras, cengkeh mampu bertahan hidup puluhan bahkan sampai ratusan tahun, tingginya dapat mencapai 20-30 meter dan cabang-cabangnya cukup lebat. Oleh karena itu, tanaman cengkeh dapat dikembangkan sebagai tanaman untuk tujuan konservasi. Umumnya cengkeh pertama kali berbuah pada umur 4 - 7 tahun. Tumbuhan cengkeh akan tumbuh dengan baik apabila cukup air dan mendapat sinar matahari langsung. Cengkeh cocok ditanam baik di daerah daratan rendah dekat pantai maupun di pegunungan pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Tahun 1980 an, daerah Wonosobo dan sekitarnya merupakan

salah

satu

daerah

penghasil

cengkeh,

sehingga

secara

agroklimatologi tanaman ini berpotensi dikembangkan di areal KPHL Model Kotaagung Utara. Saat ini, beberapa tanaman cengkeh dapat ditemui tumbuh dengan subur di

daerah Semuong.

Tanaman ini dapat dikembangkan

sebagai salah satu komoditas HKm. Sukun adalah nama sejenis pohon dan buahnya sekaligus. Sukun tumbuh dengan baik di daerah iklim tropis: suhu panas (20-40˚C), banyak hujan (2000-3000 mm per tahun) dan lembab (lengas nisbi 70-90%), dan lebih cocok di dataran rendah, di bawah 600 m dpl., meski dijumpai sampai sekitar 1500 m dpl. Anakan pohon lebih baik tumbuh di bawah naungan, namun kemudian membutuhkan matahari penuh untuk tumbuh besar. Meskipun kebanyakan kultivarnya akan tumbuh dengan baik pada tanah-tanah aluvial yang subur, dalam dan berdrainase baik, akan tetapi variasi kemampuannya sangat besar. Sukun dapat menghasilkan buah hingga 200 buah per pohon per tahun. Masing-masing buah beratnya antara 400-1.200 gr, namun ada pula varietas yang buahnya mencapai 5 kg. Nilai energinya antara 470-670 kJ per 100 gram.

Oleh karena itu, selain berfungsi konservasi, sukun dapat

dijadikan sebagai salah satu sumber pangan alternatif. Di areal KPHL Model RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


18

Kotaagung Utara tanaman sukun dapat dikembangkan secara komprehensif, dari mulai budidaya (penanaman) sampai pada pengolahan pasca panen dengan tujuan agar dapat difungsikan sebagai salah satu pangan alternatif untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Jengkol dan petai merupakan tumbuhan penghasil buah yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, sebagai tumbuhan yang tergolong pada famili Leguminosae, kedua jenis tanaman ini dapat memelihara kesuburan tanah karena dapat bersimbiosis dengan bakteri rizobium.

Oleh karena itu, kedua jenis tanaman ini cocok dikembangkan

sebagai MPTS di areal KPHL Model Kotaagung Utara. Tanaman ini dapat digunakan sebagai tanaman pengisi atau pelengkap di sela-sela tanaman pokok HKm sehingga dapat dijadikan sebagai penunjang pendapatan petani. Pala (Myristica fragrans Houtt) adalah tanaman daerah tropis yang memiliki 200 species dan seluruhnya tersebar di daerah tropis. Dalam keadaan pertumbuhan yang normal, tanaman pala memiliki mahkota yang rindang, dengan tinggi batang 10-18 m. Tanaman pala juga membutuhkan iklim yang panas dengan curah hujan yang tinggi dan agak merata/tidak banyak berubah sepanjang tahun. Suhu udara lingkungan 20-30 derajat C sedangkan, curah hujan terbagi secara teratur sepanjang tahun. Tanaman pala tergolong jenis tanaman yang tahan terhadap musim kering selama beberapa bulan. Tanaman pala dapat tumbuh baik di daerah yang mempunyai ketinggian 500700 m dpl. Manfaat Tanaman selain sebagai rempah-rempah, tanaman pala juga berfungsi sebagai tanaman penghasil minyak atsiri yang banyak digunakan dalam industri pengalengan, minuman dan kosmetik. Kulit batang dan daun, yang disebut “Kino” hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar, kulit dan daun tanaman pala menghasilkan minyak atsiri. Fuli adalah benda untuk menyelimuti biji buah pala yang berbentuk seperti anyaman pala, disebut bunga pala, bunga pala ini dalam bentuk kering banyak dijual di dalam negeri. Biji pala, jarang dimanfaatkan oleh orang-orang pribumi sebagai rempahrempah karena hanya buah pala saja sesungguhnya dapat meringankan semua rasa sakit dan rasa nyeri. Daging buah pala, sangat baik dan sangat digemari oleh masyarakat jika telah diproses menjadi makanan ringan seperti RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


asinan pala,

manisan pala, selai pala, kristal daging buah pala.

19

Seperti

halnya sukun, tanaman pala dapat dikembangkan secara komprehensif dari mulai budidaya sampai dengan pengolahan pasca panen dan pemasaran sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Jenis tanaman lain yang potensial untuk dikembangkan di KPHL Model Kotaagung Utara adalah rotan.

Batang rotan biasanya langsing dengan

diameter 2 - 5 cm, beruas-ruas panjang, tidak berongga, dan banyak yang dilindungi oleh duri-duri panjang, keras, dan tajam. Duri ini berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora, sekaligus membantu pemanjatan, karena rotan tidak dilengkapi dengan sulur. Suatu batang rotan dapat mencapai panjang ratusan meter. Batang rotan mengeluarkan air jika ditebas dan dapat digunakan sebagai cara bertahan hidup di alam bebas. Rotan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan baku, misalnya dibuat peel (kupasan)/sanded peel, dipoles /semi-poles, dibuat core, fitrit atau star core. Adapun sentra industri kerajinan dan mebel rotan terbesar di indonesia terletak di Cirebon. Pemanfaatan rotan terutama adalah sebagai bahan baku mebel, misalnya kursi, meja tamu, serta rak buku. Rotan memiliki beberapa keunggulan daripada kayu, seperti ringan, kuat, elastis/mudah dibentuk, serta murah. Kelemahan utama rotan adalah gampang terkena kutu bubuk "Pin Hole". Di Indonesia terdapat delapan marga rotan yang terdiri atas kurang lebih 306 jenis, hanya 51 jenis yang sudah dimanfaatkan. Hal ini berarti pemanfaatan jenis rotan masih rendah dan terbatas pada jenis-jenis yang sudah diketahui manfaatnya dan laku di pasaran.

Diperkirakan lebih dari

516 jenis rotan terdapat di Asia Tenggara, yang berasal dari 8 genera, yaitu untuk genus Calamus 333 jenis, Daemonorops 122 jenis, Khorthalsia 30 jenis, Plectocomia 10 jenis, Plectocomiopsis 10 jenis, Calopspatha 2 jenis, Bejaudia 1 jenis dan Ceratolobus 6 jenis (Dransfield 1974, Menon 1979 dalam Alrasjid, 1989). Dari 8 genera tersebut, dua genera rotan yang bernilai ekonomi tinggi adalah Calamus dan Daemonorops. Di areal KPHL Kotaagung Utara rotan dapat dikembangkan di blok inti atau di areal tententu yang dikelola oleh KPHL Kotaagung Utara.



20

II.2.3 Keberadaan Flora dan Fauna Langka Sampai saat ini, di KPHL Model Kotaagung Utara belum dilakukan survey yang intensif tetang flora dan fauna, termasuk flora dan fauna langka. Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan KPHL Model Kotaagung Utara, di dalam kawasan tersebut masih sering ditemukan beberapa spesies tumbuhan yang dapat dikategorikan langka, dengan pengertian bahwa di dalam areal tersebut saat ini jarang ditemui. Spesies tersebut umumnya yang termasuk dalam Famili Dipterocarpaceae. Menurut sejarahnya, kawasan hutan KPHL Model Kotaagung Utara sebelumnya ditumbuhi hutan hujan tropika yang relatif sama dengan spesies tumbuhan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Kawasan TNBBS merupakan habitat bagi jenis-jenis

tumbuhan berbunga unik, langka dan masih ada dalam proses evolusi yaitu bunga rafflesia (Rafflesia sp.) dan 2 buah jenis bunga bangkai masing-masing Amorphophallus titanum dan Amorphophallus deculsivae. Amorphophallus titanium, disebut juga bunga bangkai jangkung tingginya dapat mencapai 2 meter. Tumbuhan lain yang menjadi ciri khas Taman Nasional ini adalah anggrek raksasa/tebu (Grammatophylum speciosum).

Berdasarkan hasil

inventarisasi, terdapat sebanyak 157 jenis tumbuhan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dapat digunakan sebagai tanaman obat, seperti pasak bumi (Eurycoma longifolia), dan pulai (Alstonia scholaris). Taman Nasional ini juga merupakan habitat bagi jenis-jenis tumbuhan endemik dilindungi dan langka, yaitu

bunga

rafflesia

(Rafflesia

sp.)

dan

2

jenis

bunga

bangkai

Amorphophallus titanum dan A. Deculsilvae. Vegetasi yang dapat dijumpai di TNBBS berbeda-beda untuk setiap tipe ekosistem. Vegetasi ya0ng umum dijumpai di lahan basah dan pesisir adalah Terminalia cattapa, Hibiscus sp, Baringtonia asiatica, Callophyllum inophyllum, Casuania sp, Pandanus sp, dan Ficus septica.

Hutan hujan dataran rendah didominasi oleh Shorea sp,

Dipterocarpus sp, dan Hopea sp, dengan jenis tumbuhan bawah diantaranya Urophyllum sp, Phrynium sp, Korthalsi sp, dan Calamus sp. Hutan hujan bukit didominasi oleh

famili

Dipterocarpaceae,

Lauraceae,

Myrtaceae,

dan

Annonaceae dengan tumbuhan bawah Neolitsea cassianeforia, Psychotria rhinocerotis, Areaca sp, dan Globba pendella.

Selanjutnya, hutan hujan

pegunungan bawah dihuni oleh jenis-jenis dari keluarga Lauraceae, RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


21

Myrtaceae, Dipterocarpaceae dan Fagaceae, seperti Magnolia sp, Quercus sp, dan Garcinia sp. Sedangkan hutan hujan pegunungan tingginya didominasi oleh Eugenia sp, dan Castanopsis sp. Jenis-jenis sea weed ditemukan di pesisir Selatan Sumatera, seperti Sargasum gracillum, S. echinocarpum, Acanthopora specifesa, Hypnea musciformis, dan Turbinaria ornata, sementara sea weed jenis Thallasis sp hidup di sepanjang teluk Belimbing. Famili pohon yang dominan pada hutan hujan bukit adalah Dipterocarpaceae, Lauraceae, Myrtaceae dan Annonaceae. Kawasan TNBBS juga merupakan habitat penting dari Damar Mata Kucing (Shorea javanica), Damar Batu (Shorea ovalis) dan Jelutung (Dyera sp). Kawasan taman nasional ini juga merupakan habitat penting bagi berbagai jenis tumbuhan yang memiliki pemanfaatan tardisional, seperti jenis penghasil getah damar mata kucing (Shorea javanica), damar batu (S. Ovalis), dan jelutung (Dyera costulata). Selain itu terdapat 11 flora endemik Sumatera, yaitu Bacaurea multiflora,

Madhuca

magnifolia,

Memecylon

multiflorum,

Drypetes

subsymetrica, Drypetes simalurensis, Ryparosa multinervosa dan lain-lain (TFCA Sumatera, 2012).

Saat ini spesies tumbuhan yang ada di TNBBS

tersebut hampir tidak ditemui lagi di dalam kawsan KPHL Model Kota Agung Utara. Seperti halnya flora, spesies fauna yang ada di dalam kawasan hutan KPHL Model Kotaagung Utara, pada awalnya sama dengan yang ada di kawasan TNBBS, karena kedua kawasan tersebut pada awalnya merupakan satu kesatuan hamparan hutan.

Satwa yang menghuni Bukit Barisan Selatan

antara lain badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), gajah Sumatera (Elephas maximus), harimau (Panthera tigris), tapir (Tapirus indicus), rusa (Cervus sp), kancil (Tragulus javanicus), kerbau liar (Bubalus bubalis), kijang (Muntiacus muntjak), kambing hutan (Capricorn sumatrensis), ajak (Cuon alpinus), ungko (Hylobates agilis), ular sanca (Phyton reticulatus), dan lainlainnya. Berbagai jenis kera dan monyet juga mendiami habitat yang sangat baik di kawasan TNBBS

ini, antara lain siamang (Symphalangus

syndactylus), owa (Hylobates agilis), kera (Macaca fascicularis), beruk (Macaca nemestrina), lutung (Presbytis cristata) dan Presbytis melalophos. Di daerah yang agak lebih dalam, dijumpai pula beruang madu (Helarctos malayanus). Berbagai jenis rangkong (Buceros sp.) dan jenis-jenis burung RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


22

lain juga menjadi bagian kekayaan fauna yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat 6 jenis binatang mamalia yang terancam menurut Red Data Book IUCN masing-masing gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) dengan dugaan populasi diperkirakan 498 ekor (Hedges, et. al, 2005), badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis) dengan dugaan populasi diperkirakan 60 – 80 ekor (RPU), harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrensis) dengan dugaan populasi diperkirakan 40 – 43 ekor (O’brien dkk, 2003), tapir (Tapirus indicus), beruang madu (Helarctos malayanus), dan ajag (Cuon alpinus). Berdasarkan informasi masyarakat, spesies yang masih ada dalam kawasan KPHL Model Kotaagung Utara antara lain adalah, harimau Sumatera, beruang madu, siamang, dan berbagai spesies kera. Selain itu juga, masih sering dijumpai trenggiling (Manis javanicus), landak (Histrix brachiura), rusa (Cervus unicolor), dan musang (Paradoxurus hermaphrodites) dan berbagai jenis ular. Beberapa satwa yang ditemukan langsung pada saat observasi di lokasi pengamatan

adalah

tupai

(Tupaia

sp.),

bajing

hitam

(Callosciurus

nigrovitatus), dan bajing (Callosciurus sp.). Babi hutan (Sus vitatus) dijumpai di beberapa lokasi, di hutan, di sekitar permukiman, dan di pinggiran sungai. Jenis amphibi yang berhasil ditemukan hanya 2 jenis, yaitu kodok (Bufo melanostictus) dan katak (Rana sp.). Beberapa jenis burung yang dapat dijumpai di kawasan KPHL Model Kotaagung Utara antara lain: burung cabe hutan (Dicaeum concolor), bubut besar (Centropus sinensis), kucica hutan (Copsychus saularis), geri kecil (Centropus sinensis), cabe gunung (Dicaeum sanguinolentum), caladi kelabu (Orthotomus sutorius), uncal (Macropygia sp.), tepus pipi perak (Treron vernans), dan punai leher merah (Halcyon cloris), binglis (Erythrura prasina), cabe gunung (Dicaeum sanguinolentum), cerukcuk (Pycnonotus goavier), elang hitam (Ictinaetus malayensis), kepodang hutan (Oriolus chinensis), kirikkirik (Merops superciliosus), kucica (Copsychus malabaricus), kutilang mas (Picnonotus

melanictrus),

madu

gunung

(Aethopyga

eximia),

merbak

(Alophoixus ochraceus), perenjak (Prinia inornata), perenjak kuning (Prinia plaviventris), seriti (Collocalia esculenta), tekukur (Geopelia stiata), walet sarang hitam (Collocalia maxima)



23

Selain fauna darat, di kawasan KPHL Model Kotaagung Utara juga terdapat fauna perairan sungai.

Menurut informasi dari masyrakat, jenis ikan yang

ditemukan di sungai utama, yaitu Way Semangka didominasi oleh jenis ikan wader padi (Barbicthys leavis). Jenis ikan yang ditemukan langsung sungai tersebut di atas, yaitu: ikan wader padi (Barbicthys leavis), wader biasa (Rasbors spilotaenia), piye (Puntius sp.), beunteur (Puntius binotatus), sili (Mastacembellus notophalmus), dan gabus (Ophiocephalus striatus). Ikan piaraan di kolam masyarakat yang umum ditemukan ialah: ikan mas (Cyprinus carpio), mujair (Oreochromis mossambicus),

nila

(Oreochromis nilotica),

dan sepat (Trichogaster inchopterus). II.2.4 Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi utama kawasan, seperti : 1) 3)

pemanfaatan kawasan, 2)

pemanfaatan jasa lingkungan, dan

pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan jasa lingkungan pada

hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam,

pemanfaatan air,

dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan. a. Sebagai Pengatur Penyediaan Air Jasa hidrologis hutan berupa sumberdaya air merupakan salah satu jasa lingkungan terpenting yang dihasilkan hutan. Aliran air yang keluar dari areal hutan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, misalnya air minum, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, ekosistem dan sebagainya. Secara teoritis, peran hutan dalam menyediakan air terjadi karena kemampuannya sebagai regulator air.

Ini bermula dari fungsi hutan sebagai penyerap air

hujan. Proses ini dimulai dari tajuk sampai dengan sistem perakaran di dalam tanah yang bekerja secara sinergis dalam menyimpan air. Selain berperan dalam proses penyimpanan air, sistem stratifikasi tajuk yang bervariasi juga memungkinkan air hujan tidak langsung jatuh ke tanah sehingga dapat mencegah erosi permukaan. Serasah yang terdapat di permukaan tanah hutan juga berperan dalam membantu meredam aliran air permukaan sehingga air hujan dapat diserap dengan baik oleh tanah. Oleh karena itu, RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


24

beberapa penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan dan luasan hutan berbanding lurus dengan jumlah sumber mata air. Siklus hidrologi yang berjalan baik akan menjamin ketersediaan air yang menjadi kebutuhan vital manusia. Sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi dimana pada waktu musim hujan kita kelebihan air sedangkan pada waktu musim kemarau kita kekurangan air.

Seolah suatu kelaziman ketika pada

musim hujan terjadi banjir dan pada musim kemarau musibah kekeringan terjadi dimana-mana. Padahal hal ini tidak akan terjadi bila hutan terpelihara dengan baik. Hutan yang mempunyai struktur dan komposisi yang baik akan menyimpan air selama musim hujan kemudian mengeluarkannya ketika musim kemarau (Hatma S, 2005).

Air merupakan output hidrologis hutan

yang menjadi jasa lingkungan hutan serta berpengaruh terhadap fungsi konsumsi dan produksi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan jasa hidrologis tersebut perlu dijamin konservasi ekosistem hutannya melalui sejumlah dana kompensasi konservasi yang berasal dari pengguna air (water users). b. Sebagai Pemelihara Kesuburan Tanah Sistem perakaran hutan, memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai pemegang dan pemelihara ketabilan tanah, maupun sebagai pemelihara kesuburan tanah. Akar adalah salah satu faktor penting bagi pertumbuhan tanaman. Tanpa akar,

proses fotosintesis untuk memproduksi karbohidrat

dan energi tidak akan bisa berjalan lancar. Tanaman yang tumbuh baik ditandai dengan berjalannya fungsi akar dengan baik pula (Mahendra, 2009). Akar tumbuhan hutan memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah, manyerap zat-zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah, mengangkut air dan zat-10 zat makanan ke bagian-bagian tubuh tumbuhan yang diperlukan, dan sebagai tempat untuk penyimpanan cadangan makanan (Tjitrosoepomo, 2005).

Kedalaman perakaran sangat berpengaruh pada

porsi air yang diserap.

Makin panjang dan dalam akar menembus tanah,

makin banyak air yang dapat diserap. Akar pohon-pohon hutan yang dalam dapat berperan sebagai pompa unsur hara atau jaringan pengaman. Dalam hal ini, unsur hara terletak pada tempat yang cukup dalam sehingga berada di



25

luar jangkauan akar pertanian dapat diserap dan dipindahkan ke permukaan (Lahjie, 2004) melalui proses unsur hara. Sistem perakaran pada tumbuhan hutan terdiri dari sistem perakaran tunggang dan serabut. Sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar, merupakan perkembangan dari akar primer dari biji berkecambah. Di sisi lain, sistem perakaran serabut yang terdapat pada tumbuhan monokotil terdiri dari sejumlah akar kecil, ramping, dan berukuran sama (Mahendra, 2009). Dengan demikian maka, secara agregat dalam hutan sistem penyerapan unsur hara dari tanah menjadi lengkap. c. Sebagai Pencegah Erosi dan Banjir Hutan sebagai pencegah erosi dan banjir sangat berkaitan dengan peran hutan sebagai pemelihara tata air, yaitu melalui mekanisme pengurangan dan atau pencegahan aliran permukaan (run-off). Penurunan aliran permukaan, akan terjadi jika sebagian besar air hujan yang jatuh di lantai hutan tertahan oleh berbagai material yang ada.

Menurunnya run-off akan menyebabkan

peluang terjadinya infiltrasi lebih besar, baik karena gravitasi mapun karena mekanisme kerja sistem perakaran. Hal yang penting dengan menurunnya run-off adalah menurunnya energi kinetik air sehingga daya kikisnya terhadap tanah akan menurun, sehingga erosi permukaan tanah dan sedimentasi akan menurun. Selain itu, dengan meningkatnya infiltrasi air ke dalam tanah dan run-off menurun sehingga potensi terjadinya banjir menurun. d. Sebagai Penyimpan Karbon Paradigma tentang peran hutan sebagai penyimpan karbon sudah lama didengungkan. Setiap tahun sekitar 7,2 giga ton CO 2 dilepas ke atmosfer. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 giga ton yang diserap oleh hutan (Mercer, 2000). Protokol Kyoto tahun 1997 menghasilkan sebuah mekanisme baru dimana negara industri dan negara penghasil polutan terbesar harus menurunkan emisinya dengan penerapan teknologi tinggi dan diberi kesempatan untuk membayar kompensasi kepada negara berkembang yang memiliki potensi sumberdaya hutan untuk mencadangkan hutan yang mereka miliki sehingga terjadi penyimpanan sejumlah besar karbon. Emisi (buangan) karbon ini RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


26

umumnya dihasilkan dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil pada sektor industri, transportasi dan rumah tangga. Banyak pihak yang beranggapan bahwa melakukan mitigasi secara permanen melalui penghematan pemanfaatan bahan bakar fosil, teknologi bersih yang ramah lingkungan, dan penggunaan energi terbarukan, lebih penting daripada melalui carbon sink (penyerapan karbon). Hal ini dikarenakan hutan hanya menyimpan karbon untuk waktu yang terbatas. Ketika terjadi penebangan hutan, kebakaran atau perubahan tata guna lahan, karbon tersebut akan dilepaskan kembali ke atmosfer (Rusmantoro, 2003). Untuk itulah, hutan harus tetap dijaga kelestariannya agar dapat melakukan fungsi penyerapan karbon dengan baik secara kontinyu. e. Sebagai Habitat Flora dan Fauna Sebagai habitat flora KPHL Model Kotaagung Utara dengan kondisi geofisiknya berperan sangat penting sebagai substrat (tempat berpijaknya) tumbuhan. KPHL Kotaagung Utara yang memiliki luas 50.020 ha. Tentu saja ini merupakan potensi lahan yang akan sangat memberikan dampak yang sangat penting jika dapat ditumbuhi oleh berbagai flora.

Secara evolusi,

vegetasi yang tumbuh akan mengalami perkembangan keanekaragaman sehingga menjadi komunitas hutan yang kompleks. Komunitas hutan yang kompleks akan menjadi habitat bagi berbagai fauna. Sebagai habitat fauna, vegetasi hutan berperan dalam menyediakan cover (tempat berlindung), makanan, tempat berkembang biak, dan tempat bermain. Makin tinggi keanekaragaman yang flora, maka akan makin tinggi daya dukungnya bagi kehidupan berbagai fauna, karena kemungkinan ketersediaan variabel habitat tadi akan semakin tinggi. f. Sebagai Penyedia Energi Listrik Dalam areal KPHL Model Kotaagung Utara terdapat sungai-sungai yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik tenaga air.

Pembangkit listrik

tenaga air (PLTA) merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar fosil yang mengemisikan CO 2 ke atmosfer. menimbulkan

Walaupun demikian, pembangunan PLTA jangan sampai dampak

lingkungan,

yaitu


terganggunya

keseimbangan


27

ekosistem akibat dipindahkannya aliran air pada segmen badan sungai yang berakibat badan sungai tersebut menjadi kering. Keberadaan PLTA harus mampu mendukung kesadaran masyarakat tentang peran hutan sebagai pengatur keseimbangan tata air serta menyadarkan pengusaha untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan hutan untuk kelestarian air. Saat ini di KPHL Model Kotaagung Utara sedah ada dua investor yang merencanakan pembangunan PLTA dan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro).

Kedua investor tersebut masing-masing akan memanfaatkan

aliran Way Semaka dan Way Semuong.

Selain kedua lokasi tersebut

diperkirakan masih ada lokasi-lokasi lain yang potensial untuk dikembangkan. g. Sebagai Penyedia Jasa Wiasata Keindahan bentang alam hutan diminati sebagai tempat rekreasi sekaligus relaksasi. Dalam bentuk ekowisata, bentang alam hutan dengan keunikan panoramanya ini merupakan jenis wisata alternatif yang menawarkan banyak kelebihan, antara lain: sifatnya yang alami, relatif murah dan tentu saja ramah lingkungan (Kirsfianti, 2006). Selain itu, hutan yang baik mampu menciptakan iklim mikro di dalamnya sehingga menjanjikan kenyamanan dan kesejukan bagi penikmat wisata alternatif ini. Dalam

Peraturan

Menteri

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor:

P.22/Menhut-II/2012 tentang tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada Hutan Lindung dalam areal Blok Pemanfaatan KPHL dapat dilaksanakan kegiatan usaha wisata alam dengan luas maksimum 10% dari Blok Pemanfaatan. Jenis usaha pariwisata alam yang dapat dilaksanakan meliputi: a) usaha penyediaan jasa wisata alam; atau b) usaha penyediaan sarana wisata alam. Usaha penyediaan jasa wisata alam terdiri dari: 1) jasa informasi pariwisata; 2) jasa pramuwisata; 3) jasa transportasi; 4) jasa perjalanan wisata; 5) jasa cinderamata; dan/atau 6) jasa makanan dan minuman. Sementara usaha penyediaan sarana wisata alam terdiri dari: 1) wisata tirta; 2) akomodasi; 3) transportasi; dan/atau 4) wisata petualangan.

Sampai sejauh ini, potensi wisata di KPHL Model Kotaagung

Utara belum teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik.



28

II.3 Data Informasi Sosial Budaya Masyarakat II.3.1 Kependudukan Jumlah penduduk pada kecamatan yang berbatasan langsung dengan KPHL Model Kotaagung Utara Kabupaten Tanggamus pada tahun 2010 adalah 302.108 jiwa dengan konsentrasi penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Kotaagung yaitu sebanyak 39.386 jiwa. Konsentrasi penduduk paling sedikit adalah kecamatan Kotaagung Barat, yaitu 17.645 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5. Jumlah dan Kepadatan penduduk kecamatan yang berbatasan langsung dengan KPHL Kotaagung Utara, Tahun 2010 No 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Kecamatan Wonosobo Semaka Bandar Negeri Semuong Kota Agung Kota Agung Timur Kota Agung Barat Pulau Panggung Ulu Belu Sumberejo Gisting Jumlah

Penduduk (Jiwa) 34.102 34.287 18.213 39.386 20.749 17.645 31.906 38.718 31.146 36.006 302.108

% 11,29 11,35 6,03 13,04 6,87 5,84 10,56 12,82 10,31 11,92 100,00

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, Tahun 2011 II.3.2 Keagamaan Mayoritas penduduk dari kecamatan yang langsung berbatasan dengan KPHL Model Kotaagung Utara merupakan beragama islam, dari 302.108 jiwa penduduknya hampir 97,63% atau sekitar 294.984 jiwa beragama islam, Protestan (2.419 jiwa), Katholik (2.682 jiwa), Hindu (794 jiwa), Budha (1.279 jiwa), dan Konghuchu (0 jiwa). Namun demikian tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama masih berjalin dengan baik, dimana sepanjang tahun 2010 tidak ada satu gesekan yang ditimbulkan akibat kemajemukan agama ini. II.3.3 Tingkat Pendidikan Pada

sektor

pendidikan

dasar

terdapat

perkembangan

yang

cukup

menggembirakan. Perkembangan tersebut meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar yang tersedia, baik di Sekolah Dasar Negeri RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


29

maupun swasta. Hal ini dapat diasumsikan bahwa hak penduduk untuk memperoleh pendidikan semakin mudah diperoleh. Penduduk pada kecamatan yang langsung berbatasan dengan KPHL Model Kotaagung Utara jika ditinjau dari tingkat pendidikan formal memiliki pendidikan yang beragam, mulai dari SD, MI, SMTP, SMU dan SMK. Sarana pendidikan paling banyak adalah sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD). Sarana pendidikan sekolah dasar yang terdapat pada kecamatan tersebut adalah sebanyak 221 unit. Kecamatan yang paling banyak sarana Sekolah Dasar adalah Kecamatan Pulaupanggung dan Ulubelu, yaitu sebanyak masing-masing 31 Sekolah Dasar.

Sarana pendidikan yang masih minim

adalah sarana pendidikan SMK, hanya terdapt 1 SMK yaitu hanya terdapat di kecamatan Kotaagung Barat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

Tabel 2.6. Tabel 2.6. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanggamus No 1 2 3 4 6 7 8 10 12 13

Kecamatan Wonosobo Semaka B. Negeri Semuong Kota Agung Kota Agung Timur Kota Agung Barat Pulau Panggung Ulu Belu Sumberejo Gisting JUMLAH

SD 25 30 14 17 13 13 31 31 24 23 221

MI 1 1 2

SMTP 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 17

SMU 1 1 2 1 1 1 7

SMK 1 1

sehingga

struktur

Sumber : Tanggamus dalam angka, 2011 II.3.4 Mata Pencaharian Kabupaten

Tanggamus

merupakan

daerah

agraris

perekomian di Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2008, peranan sektor ini di Kabupaten Tanggamus sebesar 54,22% (sebelum terjadinya pemekaran Kecamatan Pringsewu). Hal ini juga menggambarkan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tanggamus masih didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.



30

II.3.5 Produk Domestik Regional Bruto Pada tahun 2008, kontribusi terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanggamus berasal dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan sebesar 58,12%. Hal ini sesuai dengan luasnya daerah pertanian yang terdapat pada Kabupaten Tanggamus dan hasil perikanan yang melimpah. Sektor ini sangat mendominasi nilai PDRB di Kabupaten Tanggamus dibandingkan dengan sektor lainnya.

Sektor

perdagangan, hotel, dan rrestoran menjadi sektor kedua tertinggi setelah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 14,19%. Untuk lebih jelasnya kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. Produk Domestik Bruto Kabupaten Tanggamus Tahun 2007-2008 berdasarkan harga konstan 2000 menurut lapangan usaha No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis Mata Pencaharian

Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel, dan restaurant Transportasi dan komunikasi Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan Jasa-jasa TOTAL

PDRB Kabupaten Tanggamus (juta rupiah) 2007 2008 2009 1.705.549 2.085.672 2.524.850 51.387 103.238 7.690 179.150 316.242 82.870 141.591

52.772 113.420 7.847 189.698 378.314 99.491 160.963

55.090 123.601 8.003 200.737 466.213 117.223 176.674

311.040 2.898.756

377.929 3.466.107

444.818 4.117.209

Sumber : RTRW Tanggamus 2010 II.3.6 Budaya dan Adat Istiadat Masyarakat di dalam dan di sekitar areal KPHL Model Kotaagung Utara terdiri dari berbagai etnis, yaitu Lampung, Sunda, Jawa, Semendo, dan Ogan. Mereka umumnya mengelompok, membentuk kampung ditempat tempat tertentu.

Walaupun demikian dalam kelompok tersebut juga terdapat etinis-

etnis yang lain, sehingga suatu kampung biasanya terdiri dari berbagai etnis dengan etnis tertentu yang dominan. Setiap etnis umumnya masih menerapkan adat istiadat atau kebiasaan yang biasa mereka lakukan sehingga di wilayah tersebut terdapat adat istiadat atau RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


31

kebiasaan yang beraneka ragam. Adat istiadat tersebut terutama nampak pada

waktu

menyelenggarakan

acara-acara

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan perkawinan, menyambut kelahiran bayi, dan khitanan. Selain itu, perbedaan antar etnis juga terlihat dalam kebiasaan bertani yang mereka lakukan. Walaupun demikian dalam hal kebiasaan bertani saat ini, terutama dalam pemilihan komoditas mereka lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan nilai komoditas. II.4. Data Informasi Ijin-Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan II.4.1 Ijin Pemanfaatan Hutan Pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHL Kotaagung Utara dilaksanakan melalui Program Hutan Kemasyarakatan (HKm), dimana sampai saat ini telah ada 12 kelompok yang telah memanfaatkan kawasan hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.8. Tabel 2.8. Data kelompok HKm di wilayah KPHL Kotaagung Utarasampai dengan Tahun 2010 No 1

Nama Kelompok KPPM

Lokasi

Jumlah

Luas

Ket

Reg. 30 dan 32

11 Klp 304 KK

593.579

 Sudah ada izin tetap 35 tahun  Luas berdasarkan izin pemanfaatan

2

Kop. Tan Harapan Sentosa

Reg. 30 dan 32

9 Klp 273 KK

300.000


3

Kop. Tan Sumber Rejeki

Reg. 30

7 Klp 275 KK

499.563


5

Kop. Bun Margo Rukun

Reg. 39 dan 32

6 Klp 282 KK

1.428,70

7

Gapoktan Bakti Makmur

Reg. 30

11 Klp 565 KK

856,60

8

Gapoktan Karya Tani Mandiri

Reg. 39 dan 32

653 KK

1.977,60

 Sudah ada izin tetap 35 tahun  Luas berdasarkan izin pemanfaatan  Sudah ada izin tetap 35 tahun  Luas berdasarkan izin pemanfaatan  Sudah ada izin tetap 35 tahun  Luas berdasarkan izin pemanfaatan

9

Gapoktan Mandiri Lestari

Reg. 39

181 KK

1.401,80




32

II.4.2 Ijin Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan penggunaan kawasan hutan yang terdpat di KPHL Model Kotaagung Utara saat ini adalah kontrak karya pertambangan PT.

(KKP) atas nama

Natarang Mining seluas 10.540 ha berdasarkan Keputusan Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Alam

Mineral

297.K/34.02/DJB/2007 tanggal 11 Juni 2007.

(ESDM)

Nomor.

Dari luas kontrak karya

tersebut, sampai saat ini baru digunakan seluas 124,12 hektar. Selain itu di KPHL Model Kotaagung Utara kawasan hutan lindung Reg. 39 Kotaagung Utara saat ini sedang dilakukan proses ijin pinjam pakai kawasan hutan atas nama PT. Tanggamus Electric Power yang akan memanfaatkan aliran Sungai Semaka dan Sungai Semuong untuk kegiatan pembangkit tenaga air dengan rencana luas pinjam pakai 70,705 hektar. II.5. Kondisi Posisi KPHL Kota Agung Utara dalam Konteks RTRW Pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Tanggamus, pembangunan wilayah Provinsi Lampung dan bagian dari pembangunan wilayah nasional. Oleh sebab itu perlu keterpaduan pengembangan agar rencana tata ruang kabupaten, provinsi dan rencana tata ruang nasional saling berkaitan, berkelanjutan, sekaligus berkesatuan. Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah, maka ditetapkan arahan dan startegi pemanfaatan ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten menekankan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang diinginkan di masa yang akan datang. Tujuan tidak secara langsung terukur dan relatif abstrak.

Tujuan penataan ruang

wilayah kabupaten adalah : 1) agar Kabupaten Tanggamus mampu memiliki fungsi sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi yang bersifat khusus maupun umum; 2) memberikan arah bagi program dan kegiatan yang ada dalam RTRW kabupaten; dan 3) sebagai dasar penentuan kriteria-kriteria untuk mengevaluasi keluaran pekerjaan penyusunan RTRW/muatan dalam RTRW kabupaten. Beberapa

hal

yang

menjadi

acuan

dalam

pembangunan

Kabupaten

Tanggamus diantaranya adalah Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus yang RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


33

termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2011, isu pembangunan, serta aspirasi stakeholders Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan hal tersebut, tujuan pembangunan yang diusulkan dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanggamus adalah: “Terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang maju, lestari dan mandiri yang berbasis potensi sumber daya alam melalui pengembangan pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata “. Kata Kunci dari tujuan Tersebut:  Lestari Lestari merupakan visi yang akan dicapai oleh Kabupaten Tanggamus sesuai dengan rumusan visi yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanggamus. Kata “lestari” diambil mengingat lebih dari 50% luasan Kabupaten Tanggamus merupakan kawasan lindung. Kabupaten tanggamus juga merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Seputih dan Way Sekampung yang keberadaan air bakunya dinikmati oleh setidaknya 6 (enam) kabupaten/kota lain dalam Propinsi Lampung. Selain itu, kelestarian juga sangat relevan dengan keanekaragaman hayati yang berada di Teluk Semaka, baik di lautan maupun di daratan.  Mandiri Mandiri memiliki makna dapat terpenuhinya kebutuhan di dalam kabupaten tanpa harus bergantung kepada pihak manapun. Kemandirian hanya dapat dicapai dengan kematangan dalam pembangunan, dimulai dari proses perencanaan sampai kepada pengendalian.  Sumber Daya Alam Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa terdapat didalam tanah, air, permukaan tanah, udara dan lain sebagainya.  Pertanian Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


34

hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.  Perikanan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan

pemanfaatan

sumber

daya

ikan

dan

lingkungannya

secara

berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.  Pertambangan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.  Pariwisata Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun. Untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, maka dirumuskan 4 (empat) kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu: - Memperkuat dan menjaga kelestarian dan kestabilan kawasan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. - Mendorong secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam. - Mengurangi terjadinya disparitas dan kesenjangan antar wilayah. - Mengelola secara bertanggung jawab pengembangan potensi sumberdaya alam sebai sektor penggerak perekonomian wilayah.



35

II.6. Isu Strategis, Kendala, Permasalahan Beberapa isu strategis, kendala, dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan KPHL Kotaagung Utara adalah: 1. Adanya potensi pertambangan dan energi di Kabupaten Tanggamus, seperti geothermal di Kecamatan Ulu Belu. 2. Pertambangan emas di Bandar Negeri Semuong yang sebagian besar arealnya terdapat di areal KPHL Kota Agung Utara. 3. Terdapat kawasan lindung, dan suaka alam yang cukup dominan (hampir 40% dari luas kabupaten), dengan kondisi yang kurang baik, yaitu hampir 65% nya mengalami kerusakan akibat peralihan fungsi dari hutan lindung ke kegiatan perkebunan dan ladang. 4. Kawasan KPHL Kotaagung Utara merupakan kawasan yang sangat penting

sebagai

sistem

pendukung

kehidupan,

terutama

sebagai

pemelihara tata air, pencegah erosi dan banjir serta sebagai pemelihara kesuburan tanah bagi daerh hilirnya. 5. Selain komoditas pertanian tanaman bahan makanan, komoditas perikanan menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tanggamus. Hal ini juga sangat erat kaitannya kualitas lingkungan serta peran dan fungsi KPHL Kotaagunu Utara. 6. Ketersediaan potensi sumberdaya listrik tenaga air dalam berbagai skala, PLTM, PLTMH, dan PLTA. 7. Rencana pengembangan Pelabuhan Kota Agung (Batu Balai) sebagai pelabuhan penyeberangan alternative dan industri maritim. 8. Kondisi

topografi

yang

berbukit

yang

mengakibatkan

sulitnya

dikembangkan sarana dan prasarana dasar. 9. Belum jelasnya permasalahan tapal batas antara Kabupaten Tanggamus dengan Lampung Barat, serta belum adanya kesesuaian batas hutan lindung di Kabupaten Tanggamus. 10. Kelembagaan KPHL Kotaagung Utara yang belum memadai dan belum dilengkapi dengan sarana-prasarana dan SDM yang memadai.


BAB III

III.1. Visi KPHL Kotaagung Utara Visi pengelolaan hutan untuk 10 tahun kedepan yang ditetapkan oleh KPHL Model Kotaagung Utara adalah: “Mengembalikan Fungsi Lindung KPHL Kotaagung Utara sesuai Peruntukannya pada Tahun 2023” Visi tersebut ditentukan mengingat KPHL Model Kotaagung Utara sebagai hutan lindung saat ini kondisinya sudah sangat rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Kerusakan fungsi lindung tersebut diindikasikan dengan kecilnya penutupan vegetasi hutan; banyaknya lahan-lahan terbuka dan lahan dengan penutupan semak; luasnya lahan kritis dan potensial kritis yang hampir merata di seluruh areal KPHL; tingginya erosi dan sedimentasi yang dicirikan oleh keruhnya sungai-sungai pada waktu hujan (bahkan saat hujan dengan intensitas kecil); rusaknya sistem tata air yang dicirikan oleh fluktuasi debit yang tinggi, pada waktu kemarau (tidak ada hujan) debit sungai “sangat kecil”, sedangkan pada waktu hujan debit sungai “sangat besar” sampai terjadi banjir; perbedaan (fluktuasi) debit sungai tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Indikator-indikator tersebut umumnya masih bersifat kualitatif karena sampai saat ini KPHL Model Kotaagung Utara belum memiliki data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran.

Oleh karena itu,

dalam visi KPHL Model Kotaagung Utara belum dapat dinyatakan capaian tujuan yang kuantitatif. Walaupun demikian indikator kerusakan fungsi lindung hutan tersebut dapat dilihat secara kasat mata tersebar di hampir seluruh areal KPHL. III.2. Misi KPHL Model Kotaagung Utara Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPHL,

maka misi KPHL Model

Kotaagung Utara adalah: 1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan KPHL Model Kotaagung Utara, meliputi: RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB IV VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

37

a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin, c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin, d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu, e. Perlindungan hutan dan konservasi alam. 2. Melaksanakan rehabilitasi hutan yaitu, kegiatan penanam dengan pola reboisasi pada wilayah wilayah yang sudah kritis. 3. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan dalam pengelolaan KPHL Kotaagung Utara, 4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di KPHL Kotaagung Utara mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian, 5. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Kotaagung Utara.

III.3. Pernyataan Tujuan Capaian-capaian yang diharapkan dapat terwujud dalam 10 tahun kedepan dalam upaya merealisasikan visi dan misi KPHL Model Kotaagung Utara adalah: 1. Penyelenggaraan pengelolaan KPHL a. Terlaksananya pembagian RPH, blok, dan petak sampai ke tingkat tapak dalam bentuk tata batas di lapangan dan terselesaikannya masalah tatabatas kawasan hutan. b. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan kawasan; teridentifikasi dan terdokumentasinya

seluruh pemegang ijin yang ada dalam wilayah

KPHL Model Kotaagung Utara. c. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan pengendalian pemegang ijin penggunaan kawasan; teridentifikasi dan terdokumentasinya

seluruh pemegang ijin yang ada dalam wilayah

KPHL Model Kotaagung Utara.



38

d. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya karakteristik dan kondisi seluruh wilayah tertentu yang ada di areal KPHL Model Kotaagung Utara; tersusunnya rancangan teknis pemanfaatan

seluruh wilayah tertentu,

dan mulai diinisiasinya pemanfaatan wilayah tertentu, baik secara swakelola maupun melalui kemitraan. e. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya karakteristik dan kondisi seluruh areal yang perlu direhabilitasi atau direklamasi yang ada di areal KPHL Model Kotaagung Utara;

tersusunnya rancangan teknis

rehabilitasi dan reklamasi lahan, dan mulai diinisiasinya kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan. f. Teridentifikasinya dan terdokumentasinya spesies dan ekosistem yang ada di areal KPHL Model Kotaagung Utara yang perlu dilindungi dan dikonservasi; tersusunnya rancangan teknis perlindungai dan konservasi spesies dan ekosistem, dan mulai diinisiasinya kegiatan perlindungai dan konservasi spesies dan ekosistem. 2. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan a. Tersusunnya rencana rehabilitasi hutan jangka menengah 5 (lima) tahun KPHL Kotaagung Utara b. Tersusunnya Rencana Teknik Tahunan (RTT) KPHL Model Kotaagung Utara c. Tersusunnya

Rancangan

Kegiatan

pada

T-1

(1

Tahun

sebelum

pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan) d. Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara 3. Implementasi Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di KPHL Model Kotaagung Utara: a. Teridentifikasinya

kebijakan-kebijakan

nasional

yang

perlu

dimplementasikan di KPHL Kotaagung Utara; tersusunnya rancangan teknis dan dimulainya implementasi kebijakan nasional di KPHL Model Kotaagung Utara. b. Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan Provinsi Lampung yang perlu dimplementasikan di KPHL Model Kotaagung Utara; tersusunnya rancangan teknis dan dimulainya implementasi kebijakan Provinsi Lampung di KPHL Model Kotaagung Utara.



39

c. Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan Kabupaten Tanggamus yang perlu dimplementasikan di KPHL Model Kotaagung Utara; tersusunnya rancangan teknis dan dimulainya implementasi kebijakan Kabupaten Tanggamus di KPHL Model Kotaagung Utara. 4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan: a. Tersusunnya rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek

KPHL

Kotaagung

Utara;

tersosialisasikannya

rencana

pengelolaan hutan jangka penjang dan jangka pendek KPHL Model Kotaagung Utara kepada seluruh staf KPHL Model Kotaagung Utara dan pihak-pihak terkait. b. Terbangunnya kelembagaan dan organisasi KPHL Model Kotaagung Utara yang didukung oleh sumberdaya manusia dengan jumlah dan kompetensi

yang

sesuai

dengan

kebutuhan

sehingga

mampu

melaksanakan program-program dan rencana yang telah disusun. c. Terlaksananya program-program yang telah disusun sesuai dengan rencana dan rancangan teknis yang telah dibuat serta sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. d. Tersusunnya Standar Operational Prosedure (SOP) pengawasan serta pengendalian yang terukur dan mudah diimplemetasikan secara efektif dan efisien;

terlaksananya pengawasan dan pengendalian setiap

pelaksanaan program kegiatan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, efektif, dan efisien. 5. Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian a. Tersusunnya pedoman atau Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara bersifat terukur (kualitatif dan atau kuantitatif) yang bersifat efektif dan efisien. b. Terlaksananya

pemantauan

dan

penilaian

pengawasan

dan

pengendalian setiap kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara

bersifat terukur (kualitatif dan

atau kuantitatif) setiap pelaksanaan program kegiatan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik




40

BAB IV

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara merupakan kelembagaan pengelolaan hutan yang baru,

ditetapkan berdasarkan Keputusan

Menteri Kehutanan RI Nomor SK.379/Menhut-II/2011 tanggal 18 Juli 2011. Data dan informasi tentang kondisi wilayah KPHL yang tersedia masih relatif sedikit dan bersifat makro, data detail belum tersedia.

Kondisi kelembagaan dan organisasi

yang ada masih sederhana dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang tebatas.

Dalam uraian berikut disajikan hasil analisis data dan informasi yang

tersedia dan proyeksi kondisi KPHL yang diharapkan 10 tahun yang akan datang. IV.1 Analisa dan Data Informasi KPHL Model Kotaagung Utara IV.1.1 Kelembagaan, Sumberdaya Manusia, dan Sarana Prasarana Keberadaan KPHL Model Kotaagung Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kabupaten Tanggamus saat ini memang dirasakan belum memenuhi kebutuhan seperti yang diharapkan.

Hal ini

dikarenakan belum lengkapnya struktur KPHL sebagaimana yang terdapat dalam Perda diatas. Saat ini sumberdaya manusia yang tersedia di KPHL Model Kotaagung Utara baru 7 orang yang terdiri atas: - 1 (satu) orang Kepala KPHL - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian tata Usaha - 2 (dua) orang Kepala Seksi - 3 (tiga) orang staf Ditinjau dari kompetensinya, belum semua sumberdaya manusia yang tersedia memenuhi standar kompetensi personil sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 42 Tahun 2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada KPHL.

RENCANA PENGELOLAAN KPHL KOTAAGUNG UTARA 2014-2023

BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

41

Sebagai unit manajemen KPHL Model Kotaagung Utara belum dilengkapi dengan kelembagaan (aturan main) yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan

pengelolaan

dan

pemantauan

serta

penilaian

kinerja

pengelolaan. 1. Sebagai Penyelenggaraan pengelolaan KPHL a. Belum memiliki Standar Operational Prosedure (SOP)

pemantauan

dan pengendalian pemegang ijin pemanfaatan kawasan dan belum tersedia data lengkap tentang seluruh pemegang ijin yang ada dalam wilayah KPHLModel Kotaagung Utara. b. Belum memiliki Standar Operational Prosedure (SOP)

pemantauan

dan pengendalian pemegang ijin penggunaan kawasan dan belum tersedia data tentang seluruh pemegang ijin yang ada dalam wilayah KPHLModel Kotaagung Utara. c. Belum memiliki data tentang karakteristik dan kondisi seluruh wilayah tertentu yang ada di areal KPHL Model Kotaagung Utara dan belum memiliki rancangan teknis pemanfaatan seluruh wilayah tertentu; dan belum dapat pemanfaatan wilayah tertentu, baik secara swakelola maupun melalui kemitraan. d. Belum memiliki data detil tentang karakteristik dan kondisi seluruh areal yang perlu direhabilitasi atau direklamasi yang ada di areal KPHL Model Kotaagung Utara; belum memiliki rancangan teknis rehabilitasi dan reklamasi lahan, dan belum dapat memulai kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan secara komprehensif. e. Belum memiliki data lengkap tentang spesies dan ekosistem yang ada di areal KPHL Model Kotaagung Utara yang perlu dilindungi dan dikonservasi;

belum memiliki rancangan teknis perlindungai dan

konservasi spesies dan ekosistem, dan belum dapat memulai kegiatan perlindungai dan konservasi spesies dan ekosistem. 2. Sebagai Pelaksana Rehabilitasi Hutan : a. Belum tersusunya Rencana Rehabilitasi Hutan Jangka Menengah b. Belum tersusunnya Rencana Teknik Tahunan (RTT) c. Belum tersusunnya Rancangan Kegiatan pada T-1 (1 Tahun sebelum pelaksanaan kegiatan) d. Belum terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Hutan KPHL Model Kotaagung Utara RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


42

3. Sebagai pelaksana Implementasi Kebijakan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten di KPHL Model Kotaagung Utara: a. Belum dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan Provinsi Lampung yang perlu dimplementasikan di KPHL Model Kotaagung Utara; belum memiliki rancangan teknis implementasi kebijakan Provinsi Lampung di KPHL Model Kotaagung Utara. b. Belum

dapat

mengidentifikasi

kebijakan-kebijakan

Kabupaten

Tanggamus yang perlu dimplementasikan di KPHL Model Kotaagung Utara; belum memiliki rancangan teknis implementasi kebijakan Kabupaten Tanggamus di KPHL Model Kotaagung Utara. 4. Sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan hutan: a. Belum tersosialisasikannya rencana pengelolaan hutan jangka penjang dan jangka pendek KPHL Model Kotaagung Utara kepada seluruh staf KPHL Model Kotaagung Utara dan pihak-pihak terkait. b. Belum terbangun kelembagaan dan organisasi KPHL Model Kotaagung Utara yang didukung oleh sumberdaya manusia dengan jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan yang dianggap mampu melaksanakan program-program dan rencana yang telah disusun. c. Belum terlaksana program-program yang telah disusun sesuai dengan rencana dan rancangan teknis yang telah dibuat serta sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. d. Belum tersusun Standar Operational Prosedure (SOP) pengawasan serta pengendalian yang terukur dan mudah diimplemetasikan secara efektif dan efisien; belum terlaksana pengawasan dan pengendalian setiap

pelaksanaan

program

kegiatan

secara

terstruktur

dan

terdokumentasi dengan baik, efektif, dan efisien. 5. Sebagai pelaksanaan pemantauan dan penilaian a. Belum tersusun pedoman atau Standar Operational Prosedure (SOP) pemantauan dan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara yang bersifat terukur (kualitatif dan atau kuantitatif) yang bersifat efektif dan efisien. b. Belum terlaksana pemantauan dan penilaian pengawasan dan pengendalian setiap kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara bersifat terukur (kualitatif dan



atau

kuantitatif)

setiap

pelaksanaan

program

43

kegiatan

secara

Selain kelembagaan dan SDM yang belum memadai, KPHL

Model

terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Kotaagung Utara belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. IV.1.2 Aspek Anggaran Saat ini sumber pendanaan KPHL Model Kotaagung Utara masih terbatas pada APBD Kabupaten Tanggamus dengan jumlah yang minim. IV.1.3 Kondisi Geofisik Walaupun tidak ada data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran, akan tetapi dari indikator-indikator yang dapat dilihat dapat disimpulkan bahwa tingkat erosi di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara secara umum dapat dikatakan tinggi. Tingginya erosi dapat diindikasikan dari banyaknya lahan tebuka yang mengalami erosi permukaan, banyaknya penampakan erosi parit (gully erossion) di berbagai tempat, dan keruhnya sungai saat dan setelah hujan, walaupun hujan dengan intensitas rendah. Diperlukan pengukuran erosi aktual yang terjadi di setiap RPH sebagai baseline data yang selanjutnya dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan ukuran kinerja masing-masing RPH. Tingginya erosi diduga disebabkan oleh besarnya koefisien run-off. Besarnya koefisien run-off dapat dilihat dari besarnya fluktuasi debit sungai-sungai yang mengalir dari KPHL Model Kotaagung Utara. Setelah terjadi hujan sungaisungai tersebut debitnya sangat besar (sampai meluap) tetapi segera turun kembali beberapa saat setelah hujan berakhir.

Ini menunjukkan bahwa

sebagian besr air hujan mengalir sebagai run-off. Pada musim hujan sungai memiliki debit maksimum yang sangat tinggi, sedangkan pada musim kemarau debitnya sangat rendah.

Dengan demikian sungai-sungai tersebut memiliki

rasio debit maksimum (Qmax) per debit minimum (Qmin) yang tinggi. Diperlukan pengukuran koefisien run-off dan Qmax/Qmin aktual yang terjadi di setiap RPH sebagai baseline data yang selanjutnya dapat digunakan sebagai patokan untuk menentukan ukuran kinerja masing-masing RPH.



44

IV.1.4 Tutupan Vegetasi Hutan Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa kondisi tingkat tutupan vegetasi hutan di wilayah kerja KPHL Model Kotaagung Utara sudah sangat rendah (16,47%). Tekanan terhadap kawasan hutan sudah melebihi daya dukung lingkungannya. Tekanan tersebut antara lain berupa perambahan, desa definitif di dalam kawasan, perkebunan kopi dan komoditi perkebunan lainnya.

Data keadaan lahan kritis menunjukkan bahwa sebagian besar

lahan di dalam kawasan KPHL Model Kotaagung Utara berupa lahan sangat kritis, kritis dan potensial kritis. IV.1.5 Tata Batas Permasalahan di lapangan yang tidak kalah pentingnya adalah tata batas kawasan hutan. Pengakuan batas kawasan, baik oleh masyarakat maupun oleh

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memicu konflik antara

KPHL Model Kotaagung Utara dengan masyarakat pemukim dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Sebagaimana saat ini wilayah Kawasan Hutan Lindung Reg. 39 Kotaagung Utara yang diklaim menjadi bagian wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat dan mendefinitfkan permukiman yang ada di dalam kawasan hutan menjadi desa/pekon.

Selain itu pergerseran

patok-patok batas juga terjadi hampir di seluruh kawasan hutan lindung yang menjadi wilayah kerja dari KPHL Model Kotaagung Utara. IV.1.6 Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sejak sebelum ditetapkan sebagai KPHL Model Kotaagung Utara di wilayah ini

sudah

banyak

ijin

usaha

pemanfaatan

hutan

melalui

Hutan

Kemasyarakatan (HKm). Kelompok HKm tersebut ada yang sudah memiliki ijin definitif, ada yang masih dalam proses pengusulan.

Walaupun sudah

mendapat ijin definitif, namum dalam pelaksanaannya pengelolaan HKm tersebut belum dilakukan secara optimal sehingga

memperburuk kondisi

penutupan vegetasi hutan. Hal ini disebabkan pemahaman tentang HKm yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pemanfaatan, di wilayah KPHL Model Kotaagung Utara juga terdapat penggunaan kawasan hutan, yaitu Kontrak Karya PT. Natarang Mining yang bergerak dalam dalam bidang pertambangan emas dengan luas sekitar RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


45

10.000 ha. Sebagian besar dari areal Kontrak Karya tersebut berada dalam areal KPHL Model Kota Agung Utara.

Selain itu, terdapat rencana

penggunaan kawasan atau pemanfaatan air untuk energi listrik, yaitu PLTA Way Semaka (PT. Tanggamus Electric Power) dan PLTM Way Semuong (PT. Felcan) keduanya sedang memproses ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ke Kementerian Kehutanan. Karena ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut diberikan sebelum terbentuknya KPHL Model Kotaagung Utara, hingga kini KPHL Kotaagung Utara belum memiliki data yang lengkap tentang keberadaan pemegang ijin tersebut, baik kelembagaan maupun pelaksanaan di lapangan. Diperlukan kegiatan identifikasi dan dokumentasi seluruh pemegang ijin pemanfaatan hutan dan ijin penggunaan hutan, baik administrasi maupun teknis sehingga dapat dijadikan sebagai baseline dalam pemantauan, evaluasi dan penilaian terhadap kegiatan mereka. Identifikasi dilakukan pada setiap petak sehingga perencanaan dapat dilakukan sampai pada tingkat petak. IV.1.7 Flora dan Fauna Dilindungi Sampai saat ini KPHL Kotaagung Utara belum memiliki: 1. Standar Operational Procedure (SOP) tentang pengelolaan flora-fauna langka dan dilindungi dan High Concervation Value Forest (HCVF) yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Data

tentang

flora

dan

fauna

terdokumentasi dengan baik.

langka

dan

atau

dilindungi

yang

Data tersebut meliputi spesies, populasi,

penyebaran, kondisi umum habitat, dan karakteristik spesies. 3. Data tentang komunitas yang memiliki fungsi lindung sangat penting (unik), baik

sebagai

pelindung

tata

air

keanekaragaman hayati.


maupun

sebagai

pelindung


46

IV.2 Proyeksi Kondisi Wilayah IV.2.1 Kelembagaan, Sumberdaya Manusia, dan Sarana Prasarana 10 Tahun Kedepan a. Kelembagaan Dalam tahun 2018 diharapkan KPHL Model Kotagung Utara telah memiliki kelembagaan dan stuktur organisasi yang memadai sampai tingkat RPH sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen KPHL secara efektif. Secara kelembagaan diharapkan KPHL Model Kotaagung Utara telah memiliki aturan-aturan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, berbagai standard operational procedure (SOP) yang diperlukan, deskripsi tugas dan kriteria serta indikator kinerja masing-masing jabatan, pedoman monitoring dan evaluasi.

Berbagai aturan tersebut telah

tersosialisasi dan dapat dipahami serta dapat dilaksanakan oleh setiap personil di KPHL Model Kotaagung Utara. Secara organisasi, KPHL Model Kotaagung Utara diharapkan telah memiliki struktur organisasi yang dapat melaksanakan kelembagaan KPHL Model Kotaagung Utara, baik aspek teknis maupun administrasi sampai tingkat tapak. Diperlukan analisis kelembagaan dan struktur organisasi yang tepat untuk mengelola KPHL Model Kotaagung Utara yang dapat mengelola areal seluas 56.020 ha secara efektif dan efisien. b. Sumberdaya Manusia Dalam tahun 2019 diharapkan KPHL Model Kotaagung Utara telah memiliki sumberdaya manusia yang secara kuantitatif dan kualitatif memadai, yaitu seluruh struktur organisasi KPHL telah terisi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang diperlkan, baik tenaga teknis maupun tenaga administrasi. Diperlukan analisis kebutuhan sumberdaya manusia, baik jumlah maupun kompetensi yang memadai untuk mengisi struktur organisasi yang telah dibuat, baik tenaga teknis maupun tenaga administrasi. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023


47

c. Sarana dan Prasarana Dalam tahun 2019 diharapkan KPHL Model Kotaagung Utara telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen KPHL secara optimal, baik teknis maupun administratif. IV.2.2 Aspek Anggaran 10 Tahun Kedepan Dalam 2 – 10 tahun ke depan, dengan kelembagaan dan truktur organisasi yang baik dan didukung SDM yang memadai, diharapkan KPHL Model Kotaagung Utara, disamping dana dari APBD, mampu menarik dukungan dana dari APBN, serta dana dari berbagai pihak yang bersifat tidak mengikat. IV.2.3 Kondisi Geofisik 10 Tahun Kedepan Dalam 10 tahun kedepan diharapkan erosi dapat menurun minimal sebesar 50% dari data baseline. Demikian juga koefisien run-off dan Qmax/Qmin dapat turun sebesar 50% dari data baseline. IV.2.4 Penutupan Vegetasi Proyeksi 10 Tahun Kedepan. Kebijakan yang diambil harus dapat mengatasi permasalan-permasalahan tersebut. Diharapkan pada tahun 2023 kondisi tutupan hutan minimal dapat mencapai 50% dari luasan total atau dalam 10 tahun sekitar 18.783 hektar hutan harus dapat direboisasi atau rata-rata 1.878 ha per tahun. Apabila luas Rehabilitasi tersebut dibagi rata pada tiap RPH, maka dalam tiap RPH ratarata luas reboisasi 268 ha per tahun. Rehabilitasi hutan difokuskan pada wilayah-wilayah tertentu. Dengan asumsi HKm dapat melaksanakan sistem pertanaman agoforestry secara konsisten, maka luas tutupan lahan tersebut akan melebihi 50%. IV.2.5 Tata Batas 5 Tahun Kedepan Diharapkan permasalahan tata batas ini dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan (2019) sehingga dapat diperoleh kepastian.



48

IV.2.6 Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 10 Tahun Kedepan Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara intensif akan segera dilakukan untuk mengendalikan kerusakan hutan yang jauh lebih parah. 1. Ijin pemanfaatan Hutan a. Dalam 3 (tiga) tahun kedepan, seluruh pemegang ijin HKm definitif dan pengusul HKm dapat terdokumentasi, baik aspek administrasi (telah melengkapi persyaratan administratif), kelembagaan kelompok dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. b. Dalam 3 (tiga) tahun kedepan, seluruh pengusul ijin HKm dapat ditentukan statusnya sehingga dapat ditentukan pola pembinaannya yang sesuai. c. Dalam 10 tahun kedepan kegiatan lapangan (budidaya) seluruh pemegang Ijin HKm definitif telah terbina dengan baik sehingga penutupan lahan mereka telah membentuk vegetasi agroforest yang berfungsi lindung dan secara ekonomi menguntungkan. 2. Ijin Penggunaan Kawasan a. Dalam 3 (tiga) tahun kedepan, seluruh pemegang ijin penggunaan kawasan dapat terdokumentasi, baik aspek administrasi (telah melengkapi persyaratan administratif), dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. b. Dalam 5 (lima) tahun kedepan, dapat teridentifikasi berbagai potensi penggnaan lain yang dapat ditawarkan kepada investor. c. Dalam 10 tahun kedepan, diharapkan seluruh pemegang ijin dapat terbina dengan baik sehingga mau melaksanakan kegiatan perbaikan lahan yang ada dalam wilayah ijin mereka.

Dengan demikian

diharapkan lahan-lahan yang ada dalam wilayah ijin penggunaan kawasan hutan dapat tertutup vegetasi yang memiliki peran konservasi tanah dan air.



49

IV.2.7 Flora dan Fauna Dilindungi 10 Tahun Kedepan 1. Dalam 3 (lima) tahun kedepan diharapkan KPHL Kotaaguung Utara telah memiliki Standar Operational Procedure (SOP) tentang pengelolaan florafauna dan dilindungi serta High Concervation Value Forest (HCVF) yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Dalam lima (5) tahun kedepan diharapkan KPHL Kotaagung Utara telah memiliki data tentang flora dan fauna langka dan atau dilindungi serta yang terdokumentasi dengan baik.

Data tersebut meliputi spesies, populasi,

penyebaran, kondisi umum habitat, dan karakteristik spesies. 3. Dalam lima (5) tahun kedepan diharapkan KPHL Kotaagung Utara telah memiliki data tentang High Concervation Value Forest (HCVF), baik sebagai pelindung tata air maupun sebagai pelindung keanekaragaman hayati. 4. Dalam 10 tahun kedepan diharapkan KPHL Kotaagung Utara telah dapat melakukan tindakan pengelolaan flora-fauna langka dan atau dilindungi serta High Concervation Value Forest (HCVF) sesuai dengan SOP yang telah dibuat.


BAB V

Rencana pengelolaan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara tahun 2014 - 2023 sesuai dengan arahan Peraturan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 dan kondisi KPHL Kotaagung Utara adalah sebagai berikut: V.1 Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutannya Kegiatan inventarisasi wilayah kelola serta penataan hutannya termasuk dalam kebijakan pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan. Untuk merealisasikan kebijakan ini telah disusun beberapa program dan kegiatan yaitu: Program Optimalisasi

Pemanfaatan

Sumberdaya

Hutan;

terdiri

dari

kegiatan:

inventarisasi sumberdaya hutan yang meliputi flora dan fauna. Pelaksanaan direncanakan secara rutin setiap dua tahun yang dimulai pada tahun 2015 pada lokasi Resort Kotaagung, Resort Kotaagung Barat, Resort Ulu Belu, Resort Wonosobo, Resort Way Semoung, Resort Semaka Hulur dan Resort Semaka Hilir. Program Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam; terdiri dari kegiatan: 1. Invetarisasi potensi cadangan karbon pada KPHL Model Kotaagung Utara; pelaksanaan direncanakan selama dua tahun yaitu pada tahun 2015 - 2016 2. Invetarisasi

potensi

jasa

lingkungan

air

permukaan;

pelaksanaan

direncanakan selama dua tahun pada tahun 2015 - 2016. 3. Invetarisasi

potensi

pengembangan

wisata

alam;

pelaksanaan

direncanakan selama dua tahun pada tahun 2015 - 2016. Inventarisasi akan dilakukan dengan berbasis petak pada setiap resort.

Dari

hasil inventarisasi diharapkan dapat diperoleh data tentang kondisi dan potensi masing-masing petak di masing-masing resort.


BAB V. RENCANA KEGIATAN 51 Kegiatan inventarisasi ini meliputi kegiatan : 1. Inventarisasi potensi sumber daya hutan, 2. Inventarisasi biogeofisik, 3. Inventarisasi sosial ekonomi dan budaya Kegiatan inventarisasi akan dilaksanakan pada masing-masing wilayah Resort kawasan KPHL Model Kotaagung Utara yaitu Resort Kotaagung, Resort Kotaagung Barat, Resort Ulu Belu, Resort Wonosobo, Resort Way Semoung, Resort Semaka Hulur dan Resort Semaka Hilir. Kegiatan Penataan Hutan meliputi: 1. Inventarisasi hutan; 2. Pembagian blok dan petak; 3. Tata batas dalam wilayah KPHL blok dan petak; 4. Pemetaan. V.2 Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu Sebagaimana telah dikemukaan pada bab-bab terdahulu, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu di KPHL Model Kotaagung Utara telah diarahkan kedalam beberapa rencana pemanfaatan kawasan, dan untuk merealisasikan kebijakan ini telah disusun beberapa program dan kegiatan yaitu: 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan; terdiri dari kegiatan: a. Pengembangan komoditi unggulan berbasis tanaman MPTS; pelaksanaan direncanakan pada mulai tahun 2015—2022. b. Fasilitasi perdagangan karbon; pelaksanaan direncanakan pada mulai tahun 2016-2023. c. Inisiasi penyusunan strategi carbon trading di KPHL Kotaagung Utara; pelaksanaan direncanakan pada tahun 2016 d. Pengembangan wisata alam pada KPHL Kotaagung Utara; pelaksanaan direncanakan pada mulai tahun 2016—2023. 2. Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); terdiri dari kegiatan pengembangan spesies HHBK: a. Pengembangan Komoditas Durian; b. Pengembangan Komoditas Manggis; c. Pengembangan Komoditas Duku; RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB V. RENCANA KEGIATAN 52 d. Pengembangan Komoditas Kemiri; e. Pengembangan Komoditi Rotan; f. Pengembangan Komoditi Pala; g. Pengembangan Budidaya Lebah Madu; h. Pengembangan komoditi kehutanan lainnya; i.

Penanganan pasca panen HHBK;

j.

Penyusunan road map pengembangan komoditas strategis kehutanan;

k. Penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat produksi hasil hutan tertentu. Wilayah tertentu meliputi seluruh petak pada Blok Pemanfaatan yang belum dialokasikan sebagai areal (atau belum mendapat ijin) HKm, belum ada kegiatan RHL, dan belum mendapatkan ijin penggunaan. Petak-petak yang dialokasikan sebagai wilayah tertentu di masing-masing resort disajikan pada tabel 5.1. Tabel 5.1 Petak-petak pada zona pemanfaatan KPHL Model Kotaagung Utara yang dialokasikan sebagai wilayah tertentu Resort Resort Kotaagung Barat

Resort Way Belu

Nomor Petak

Luas (ha)

Petak 49

118,016

Petak 45

268,610

Petak 37

352,318

Petak 38

249,990

Petak 33

383,820

Petak 39

288,045

Petak 41

232,011

Petak 29

293,804

Petak 32

200,008

Petak 31

150,863

Petak 27

266,005

Petak 52

180,622

Petak 50

253,796

Petak 53

226,648

Petak 180

190,794

Petak 54

125,840

Petak 51

226,225

Petak 55

197,441

Petak 56

235,616

Petak 57

250,167


Keterangan

BAB V. RENCANA KEGIATAN 53

Resort Resort Wonosobo

Resort Way Semuong

Resort Semaka Hulu

Nomor Petak

Luas (ha)

Petak 89

324,427

Petak 84

287,009

Petak 83

191,488

Petak 82

317,832

Petak 96

237,119

Petak 209

160,464

Petak 214

197,923

Petak 213

347,111

Petak 216

197,406

Petak 208

200,530

Petak 206

160,907

Petak 200

253,804

Petak 205

189,021

Petak 204

216,256

Petak 210

201,292

Petak 207

171,713

Petak 201

205,389

Petak 203

259,347

Petak 215

114,036

Petak 193

210,697

Petak 195

231,300

Petak 191

236,531

Petak 192

187,230

Petak 194

162,633

Petak 165

265,976

Petak 166

224,081

Petak 163

195,711

Petak 164

224,069

Petak 162

228,308

Petak 169

221,582

Petak 161

262,582

Petak 156

244,699

Petak 157

322,628

Petak 155

202,869

Petak 217

117,220

Petak 154

218,693

Petak 138

251,127

Petak 147

275,615

Petak 137

294,896

Petak 134

434,265

Petak 135

290,799

Petak 133

285,737


Keterangan

BAB V. RENCANA KEGIATAN 54

Resort

Nomor Petak

Luas (ha)

Petak 148

205,553

Petak 136

312,561

Petak 132

267,088

Petak 114

208,595

Petak 106

200,594

Petak 105

201,171

Petak 103

242,168

Petak 104

344,408

Petak 102

197,457

Petak 100

545,239

Petak 101

234,416

Petak 99

380,553

Petak 98

302,543

Petak 97

148,902

Keterangan

V.3 Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan dalam pengelolaan kawasan hutan melalui pendekatan masyarakat. Tujuannya untuk mengubah paradigma masyarakat sekitar kawasan hutan akan tingginya

ketergantungan

terhadap

sumberdaya

hutan

dalam

kegiatan

perekonomiannya. Target dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat marjinal yang membutuhkan bantuan dalam peningkatan perekonomian, sehingga masyarakat bisa hidup mandiri tanpa merubah bentuk kawasan hutan. Pada prinsipnya, pemberdayaan merupakan pengembangan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumberdaya yang ada di sekitarnya. Untuk mendukung kebijakan, program dan kegiatan pada wilayah KPHL Model Kotaagung Utara diperlukan dukungan masyarakat sekitar hutan.

Kebijakan

pemberdayaan masyarakat ditetapkan dan dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat yaitu: 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan; terdiri dari kegiatan: - Pendataan

masyarakat

di

dalam

direncanakan mulai tahun 2014 - 2014.


kawasan

hutan;

pelaksanaan

BAB V. RENCANA KEGIATAN 55 2. Program Penyediaan Bibit Berkualitas; terdiri dari kegiatan: a. Pembuatan bibit berkualitas bagi masyarakat; pelaksanaan direncanakan tahun 2014 - 2021. b. Pelatihan perbenihan dan pembibitan bagi masyarakat; pelaksanaan direncanakan selama lima tahun mulai tahun 2015 - 2018. 3. Program Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm); terdiri dari kegiatan: - Pelatihan anggota kelompok HKm; pelaksanaan direncanakan secara berkelanjutan tahun 2015 - 2021. 4. Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; terdiri dari kegiatan: a. Pembentukan Brigade Kebakaran Hutan; pelaksanaan direncanakan pada tahun 2014. b. Pembentukan Petugas Pengamanan Hutan Swakarsa (PAM Swakarsa); pelaksanaan direncanakan pada tahun 2014. c. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam; Kegiatan penyediaan akses usaha yang mendukung usaha ekonomi produktif seperti: a. Budidaya Lebah Madu b. Pemanfaatan Lahan di bawah Tegakan c. Budidaya Jamur d. Minyak Atsiri Pala e. Gula Aren Penyediaan akses ini didukung dengan kegiatan pelatihan dan penyediaan bahan dan lahan. V.4 Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPHL yang telah ada Ijin Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan pada Areal yang Berijin Dalam rangka efektivitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan diperlukan suatu pembinaan dan pemantauan pelaksanaannya melalui kebijakan insentif dan disinsentif.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, dilaksanakan

melalui beberapa program dan kegiatan yaitu:


BAB V. RENCANA KEGIATAN 56 1. Program Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; terdiri dari kegiatan: a. Monitoring

dan

evaluasi

kegiatan

pemanfaatan

kawasan

hutan;

pelaksanaan direncanakan setiap tahun, 2015 - 2021. b. Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan; pelaksanaan direncanakan setiap tahun, 2014 - 2021. 2. Program Pengendalian Penggunaan kawasan hutan; terdiri dari kegiatan: - Pengendalian Penggunaan kawasan hutan; kegiatan difokuskan pada areal pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan seperti pertambangan dan lain sebagainya; pelaksanaan direncanakan setiap tahun mulai tahun 2014. V.5. Penyelenggaraan Rehabilitasi pada areal di luar ijin Rencana Rehabilitasi pada areal di luar ijin diproyeksikan 18.783 Ha. Diharapkan pada tahun 2023 kondisi tutupan lahan minimal dapat mencapai 50% dari luasan total tersebut di atas. Areal tersebut harus dapat direboisasi atau rata-rata 1.878 ha per tahun. Apabila luas rehabilitasi tersebut dibagi rata pada tiap RPH, maka dalam tiap RPH rata-rata luas reboisasi 268 ha per tahun. Rehabilitasi difokuskan pada wilayah-wilayah tertentu. Dengan asumsi HKm dapat melaksanakan sistem pertanaman agoforestry secara konsisten, maka luas tutupan lahan tersebut akan melebihi 50%. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa : 1. Rehabilitasi Hutan 2. CSR 3. Pembuatan Tanaman Koleksi Tanaman Kehutanan (Arboretum) 4. Bantuan Bibit untuk Rehabilitasi Hutan 5. Bimbingan dan Pembinaan tentang Rehabilitasi Hutan Kegiatan ini dilaksanakan di areal tanpa izin di Resort Kotaagung, Resort Kotaagung Barat, Resort Ulu Belu, Resort Wonosobo, Resort Way Semoung, Resort Semaka Hulur dan Resort Semaka Hilir.


BAB V. RENCANA KEGIATAN 57 V.6 Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) Pelaksanaan Rehabilitaasi dan Reklamasi pada Areal yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutannya Kebijakan prioritas pengelolaan hutan pada KPHL Model Kotaagung Utara adalah percepatan rehabilitasi kawasan hutan.

Untuk mendukung kebijakan

tersebut, dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan yaitu: 1. Program Diversifikasi Pola Rehabilitasi Hutan; terdiri dari kegiatan: a. Rehabilitasi Hutan; b. Hutan Kemasyarakatan (HKm); c. Kebun Bibit Rakyat (KBR); d. Fasilitasi Coorporate Social Responsibility (CSR); e. Pembuatan Taman Koleksi Tanaman Kehutanan (Arboretum); Kegiatan dimulai tahun 2014. 2. Program pemberian insentif kepada pihak-pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi kawasan hutan melalui kegiatan: a. Bantuan bibit untuk rehabilitasi hutan; b. Bimbingan dan pembinaan tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Kegiatan pembinaan berupa penyampaian informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan hutan di lokasi HKm, fasilitasi bagi calon kelompok HKm, dan Pelatihan Kelompok HKm tentang Rehabilitasi dan Reklamasi yang berada di Resort Kegiatan pemantauan dilakukan pada areal yang sudah berijin dilakukan secara teratur. Seperti halnya kegiatan pemantauan reklamasi pada areal penggunaan pertambangan PT. Natarang Mining dan Pemantauan kepada HKm yang telah dilakukan pembinaan sebagai evaluasi keberhasilan. Kegiatan dimulai tahun 2014. V.7 Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam pada KPHL Model Kotaagung Utara dilakukan melalui kebijakan Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan yaitu: 1. Program Perlindungan hutan dan Konservasi Alam; terdiri dari kegiatan: RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB V. RENCANA KEGIATAN 58 Operasi Pengamanan

Hutan dan Penyidikan Kasus; dilakukan secara

terus menerus selama jangka waktu pengelolaan. a. Pembuatan dan pemasangan papan larangan; b. Pembentukan Brigade Kebakaran. c. Penanggulangan kebakaran hutan; d. Pembinaan Pengamanan Hutan (PAMHUT) Swakarsa; e. Penertiban perambah 2. Program pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan melalui pembentukan Pamswakarya. Perogram perlindungan vegetasi atau komunitas hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF), terutama di areal yang termasuk zona inti. Kegiatan dilaksanakan pada zona inti dan zona pemanfaatan yang berada di Resort Kotaagung, Resort Kotaagung Barat, Resort Ulu Belu, Resort Wonosobo, Resort Way Semoung, Resort Semaka Hulur dan Resort Semaka Hilir. V.8 Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan

Sinkronisasi Antar

Pemegang Ijin Koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan perlu dilakukan guna pencapaian prioritas kebijakan di KPHL Model Kotaagung Utara. Koordinasi dilakukan oleh pihakpihak terkait baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaannya yang difasilitasi oleh KPHL Model Kotaagung Utara dengan target yang ingin dicapai adalah terintegrasinya kegiatan pengelolaan hutan dengan waktu pelaksaan setiap tahunnya. Perencanaan pengelolaan hutan sesuai kaidah pengelolaan hutan lindung lestari dibutuhkan dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang ijin agar dapat terselenggara dengan baik. Untuk koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang ijin dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan kawasan hutan lindung b. Membuat dasar perencanaan pengelolaan hutan agar para pemegang ijin dapat menyesuaikan

kegiatan pengelolaan

KPH


dengan dasar perencanaan

BAB V. RENCANA KEGIATAN 59 c. Melaksanakan pertemuan secara rutin antara pengelola KPHL dengan pemegang ijin dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan tiap-tiap pemegang ijin dengan rencana KPH d. Membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan para pemegang ijin Kegiatan setiap tahun dan akan dimulai tahun 2014. V.9 Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait Kebijakan yang ditetapkan untuk koordinasi dan sinergi kegiatan pada KPHL Model Kotaagung Utara antara lain dilakukan dengan instansi terkait baik Pemerintah Kabupaten Tanggamus, instansi di tingkat Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat serta pihak-pihak swasta dalam rangka mendukung

pelaksanaan

tugas

KPHL

Model

Kotaagung

Utara.

Untuk

mendukung kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan yaitu: 1. Program Perencanaan Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan; terdiri dari kegiatan: a. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi KPHL Model Kotaagung Utara; dilakukan dengan instansi terkait di tingkat Pemda Kabupaten Tanggamus antara lain Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Dinas Perindustrian dan Koperasi, dan lain sebagainya. Dan terkait Pemda Provinsi Lampung, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. b. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Model Kotaagung Utara; yang akan dilakukan bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang. 2. Program Promosi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam; terdiri dari kegiatan: - Pameran/Promosi produk jasa lingkungan dan wisata alam KPHL Model Kotaagung Utara. 3. Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); terdiri dari kegiatan: a. Pembinaan kelompok pengelola hutan; melibatkan penyuluhan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB V. RENCANA KEGIATAN 60 b. Peningkatan kualitas produk HHBK; c. Inisiasi dan fasilitasi pemasaran produk HHBK; 4. Program Optimalisasi Penyuluhan Kehutanan; terdiri dari kegiatan: a. Pembinaan dan Pendampingan kelompok HKm; melibatkan penyuluhan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); b. Penyuluhan kehutanan (BP4K) 5. Program Pengelolaan DAS Terpadu; terdiri dari kegiatan: - Inisiasi dan fasilitasi pengeloaan DAS terpadu. 6. Program koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antar pemegang ijin. a. Koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin HKm. b. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan (antara lain dalam pelaksaan CSR) antar pemegang ijin penggunaan kawasan (PT. Natarang Mining ) Kegiatan dilakukan secara periodik (setiap tahun) dan dimulai tahun 2014. V.10 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Untuk melaksanakan kegiatan secara optimal diperlukan ketersediaan SDM dengan kapasitas yang sesuai dengan kompetensi. Untuk mendukung hal tersebut, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu: 1. Program Pengembangan kelembagaan dan Organisasi a. Pengembangan kelembagaan dan stuktur organisasi yang memadai sampai tingkat Resort sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen KPHL secara efektif dan efisien. b. Membuat aturan-aturan,

berbagai Standard Operational Procedure

(SOP) yang diperlukan, deskripsi tugas dan kriteria serta indikator kinerja masing-masing jabatan, pedoman monitoring dan evaluasi. c. Mensosialisasikan aturan dan SOP kepada seluruh elemen KPHL agar dapat dipahami serta dapat dilaksanakan oleh setiap elemen di KPHL Kotaagung Utara. d. Membangun

struktur

organisasi

yang

dapat

melaksanakan

kelembagaan KPHL Model Kotaagung Utara, baik aspek teknis maupun administrasi sampai tingkat tapak serta mengisi struktur tersebut dengan personil yang kompeten.


BAB V. RENCANA KEGIATAN 61 2. Program Penyediaan dan Peningkatan kapasitas SDM a. Perekrutan sumberdaya manusia dengan jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan (sesuai struktur organisasi). b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2014. Secara umum untuk pemenuhan personil KPH dapat dilihat dalam tabel berikut : Spesifikasi bidang ilmu untuk menduduki posisi pada organisasi KPH Tabel 5.2 Bidang Perencanaan Kehutanan

Spesifikasi Bidang Ilmu -

Silvikultur

-

Manajemen Kehutanan

-

Keuangan

-

SDM

-

Bina Desa

-

TUK

-

-

S1 Kehutanan : Menguasai perencanaan, inventarisasi, pemetaan D3/ SMK Kehutanan : Menguasai inventarisasi hutan, pengenalan pohon D3/ SMK Kehutanan : Menguasai pemetaan dan potret udara S1 Kehutanan : Menguasai teknik silvikultur hutan alam dan hutan tanaman D1/D3/ SMK Kehutanan : Menguasai teknik silvikultur S1 Kehutanan : Menguasai bidang pengelolaan hutan, produksi dan pemasaran D1/D3/ SMK Kehutanan : Menguasai sistem produksi dan pemasaran hasil hutan S1 Akuntansi : Menguasai SAK perusahaan dan perpajakan S1/D3 Manajemen SDM : Menguasai system pengembangan SDM S1 Sosial Manajemen SDM : menguasai system pengembangan SDM S1/D1,D3/ SMK Kehutanan menguasai sertifikat TUK

Posisi - Kepala Perencanaan - Pelaksanaan lapangan

- Bagian Penanaman dan Pemel. Tanaman - Bagian Persemaian Pelaksanaan Lapangan - Bagian Penebangan - Litbang/Amdal - Pelaksana lapangan - Bagian Tata Usaha - Kepala SDM Humas - Kepala PMDH Pelaksana lapangan - Pelaksana TUK

V.11 Penyediaan Pendanaan KPHL Model Kotaagung Utara merupakan unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) sehingga Program penganggaran yang akan dilakukan oleh KPHL Kotaagung Utara disamping memanfaatkan dan mengoptimalkan dana dari APBD juga berusaha menarik dukungan dana dari APBN, serta dana dari berbagai pihak yang bersifat tidak mengikat. Adapun sumber-sumber lain yang tidak hanya berasal dari pihak lain, tetapi bersumber dari KPHL sendiri yaitu dengan cara membuka peluang-peluang usaha yang ada di dalam wilayah KPHL Model Kotaagung Utara, pada Resort Kotaagung, Resort Kotaagung Barat, Resort Ulu Belu, Resort Wonosobo, Resort Way Semoung, Resort Semaka Hulur dan Resort Semaka Hilir. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB V. RENCANA KEGIATAN 62 Kegiatan pendanaan juga selain dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan hutan, dibutuhkan

pula untuk pembangunan

sarana dan prasarana.

Pembangunan sarana prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana adalah pengadaan sarana dan prasarana yang belum tersedia, sedangkan pengembangan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk meningkatkan yang telah ada dengan menambah unit atau menganti srana dan prasarana yang telah ada dengan kapasitas yang lebih tinggi. Program pengembangan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen KPHL secara optimal, baik teknis maupun administratif. V.12 Pengembangan Database Kelengkapan data dan informasi merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh KPHL tentang aspek teknis kawasan hutan, data sosial ekonomi, data kepegawaian dan data data yang dibutuhkan. KPHL melakukan kebijakan terkait hal tersebut melalui program dan kegiatan antara lain: 1. Program Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan; terdiri dari kegiatan: a. Dokumentasi data secara berkelanjutan. b. Pembuatan Sistem Informasi KPHL Model Kotaagung Utara. c. Pemasangan jaringan LAN dan Server kantor KPHL Model Kotaagung Utara; d. Pembuatan Website KPHL Model Kotaagung Utara. 2. Program pemutakhiran data kehutanan secara berkelanjutan; terdiri dari kegiatan: a. Pengumpulan data tentang hutan dan kehutanan yang tersedia. b. Pemasukan (entry) data yang tersedia ke dalam sistem informasi. c. Inventarisasi data tentang sumberdaya hutan dan kehutanan yang diperlukan dan belum tersedia. 3. Pengelompokan data base di KPH dibagi menjadi : a. Database Sumberdaya Alam


BAB V. RENCANA KEGIATAN 63 Database ini menjadi sangat penting mengingat kegiatan KPH membutuhkan gambaran jelas terhadap setiap potensi sumberdaya alam yang mendukung program seperti data: vegetasi, perkembangan flora dan fauna, keadaan iklim, curah hujan, lahan kritis, jenis tanah, dll. b. Database Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Masyarakat Kondisi Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Masyarakat merupakan data yang dibutuhkan, dimana data ini harus dapat memberikan gambaran yang komprehensif, aktual dan nyata tentang kondisi yang ada. Diantaranya adalah dengan mengumpulkan data-data masyarakat seperti data: usia produktif, jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah anggota keluargga, luas lahan pengelolaan, dll. c. Database

Perkembangan

Perambah

Hutan

di

Wilayah

KPHL

Kotaagung Utara d. Database Kepegawaian Organisasi yang baik harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik dengan job description yang bisa mempermudah pekerjaan dengan tanggung jawab yang pasti dan terukur. e. Database Keuangan Pengelolaan

keuangan

pertanggungjawaban

yang

harus jelas,

tergambar untuk

dengan

pola

mempermudah

dalam

merencanakan dan menghitung kebutuhan keuangan untuk setiap satuan pekerjaan database dari keuangan dibutuhkan data yang valid dan terpercaya. Dikelola oleh sumber daya manusia yang terampil, telaten dan rajin dengan sarana dan prasarana berupa hardware dan software yang tepat dan tersusun rapih. Setelah terbangunnya database dilanjutkan dengan pengelolaan database dengan melakukan pembaharuan secara rutin. Kegiatan pembaharuan ini dilakukan dengan rutin dengan tujuan agar data yang terdapat di data base merupakan data aktual, valid dan terpercaya sehingga kegiatan KPH bisa didukung oleh adanya database ini. V.13 Rasionalisasi Wilayah Kelola Saat ini, kondisi tutupan lahan KPHL Model Kotaagung Utara sebagian besar merupakan kebun kopi yang dikelola oleh masyarakat, baik secara legal (melalui sistem HKm) maupn secara illegal. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

Upaya yang akan dilakukan

BAB V. RENCANA KEGIATAN 64 dalam rangka rasionalisasi tutupan lahan adalah mengubah dari kebun kopi menjadi bentuk agroforestri, melalui pembinaan terhadap petani HKm dan petani (penggarap) yang belum tergabung dalam HKm. Untuk menghindari dan memperkecil dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, keagiatan yang akan dilakukan adalah melakukan pembinaan

dan

pengelolaan

pemantauan

lingkungan

agar

secara

Pengelolaan Lingkungan (RKL).

PT.

Natarang

konsisten,

sesuai

Mining

melakukan

dengan

Rencana

Selaian itu, PT. Natarang Mining akan

diminta untuk membangun bangunan-bangunan konservasi di tempat yang diperlukan. Berkaitan

dengan

penambahan

luas

kawasan,

kepada

perusahaan-

perusahaan penguna kawasan yang mengajukan ijin pinjam pakai, akan diarahkan untuk mengadakan lahan pengganti yang bersambung (nempel) dengan kawasan hutan KPHL Mode Kotaagung Utara. Untuk mendapatkan wilayah kelola yang optimal sesuai dengan sumber daya manusia pengelolaannya, maka rasionalisasi wilayah kelola KPHL Model Kotaagung Utara dibagi kedalam resort-resort pengelolaannya dengan demikian

akan

mempermudah

dalam

melakukan

perlindungan

dan

pengawasan karena akan terfokuskan kedalam wilayah masing-masing resort. Dalam menentukan rasionalisasi wilayah atau pembagian resort tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Keberadaan personil atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPH 2. Jumlah penyuluh yang ada di wilayah KPHL 3. Potensi sumber daya hutan yang ada 4. Peruntukan di masing-masing resort 5. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat Secara umum rencana rasionalisasi wilayah pada zona berijin dilakukan pembinaan dan yang tidak berijin dilakukan kegiatan pengembangan, rehabilitasi dan konservasi. V.14 Review Rencana Pengelolaan Review terhadap rencana pengelolaan akan dilakukan dalam 5 tahun sekali. Review dilakukan terhadap seluruh rencana kegiatan untuk melihat kegiatan-


BAB V. RENCANA KEGIATAN 65 kegiatan yang dapat berjalan secara efektif, kegiatan yang kurang efektif serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Review

Rencana

Pengelolaan

dilakukan

setelah

dievaluasi

terjadi

ketidaksesuaian antara kondisi yang ada dengan rencana pengelolaan. Pelaksanaan Review Rencana diwakili oleh semua lapisan yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan hutan lestari, seperti : 1. Pemerintah 2. Pemegang izin 3. Masyarakat sekitar 4. Akademisi 5. Lembaga Swadaya 6. Lembaga lain yang berkompeten 7. Dll. Dalam review dilakukan identifikasi faktor pendukung, masalah, dan kendala yang terkait dengan kegiatan. Bedasarkan hasil review dapat dilakukan revisi terhadap rencana pengelolaan. V.15 Pengembangan Investasi Pengembangan investasi akan dilakukan terhadap kegiatan yang potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor P.47/MenhutII/2013 tentang Pedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu

Pada

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

Lindung

dan

Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi maka didukung oleh database yang didapat dari kegiatan inventarisasi, evaluasi dan monitoring sehingga dapat disusunnya rencana pengembangan investasi. Rencana Pengembangan Investasi yang akan dilakukan di KPH Lindung Kotaagung Utara berupa: 1. Pemanfaatan Kawasan Kegiatan ini dapat berupa : budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan makanan ternak, dll.


BAB V. RENCANA KEGIATAN 66 2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kegiatan ini dapat berupa : pemanfaatan aliran air,pemanfaatan air, wisata alam,

perlindungan

keanekaragaman

hayati,

penyelamatan

dan

perlindungan lingkungan ataupenyerapan dan atau penyimpan karbon, dll. 3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kegiatan ini dapat berupa : rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung walet, minyak pala, nira aren dll. Kegiatan pengembangan investasi ini juga dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar. Adanya rencana investasi juga mempermudah para investor untuk dapat meninvestasikan uangnya pada potensi yang ada di KPH yang akan digambarkan lebih jelas di rencana jangka pendek.


BAB VI

Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP),

Kepala KPHL Model Kotaagung Utara berkewajiban untuk melakukan

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya. VI.1 Pembinaan Pembinaan yang dimaksud di sini adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan sesuatu (sasaran) lebih baik, mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Kegiatan pembinaan meliputi pemberian pedoman/juklak/juknis,

dan bimbingan pelaksanaan, baik pelaksanaan kegiatan rutin di KPHL Model Kotaagung Utara maupun kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Sasaran pembinaan meliputi: 1. Internal KPHL Model Kotaagung Utara; Aspek pembinaan meliputi kelembagaan, sumberdaya manusia (SDM), dan sarana dan prasarana, baik administrasi (perkantoran) maupun pelaksanaan pengelolaan di lapangan. 2. Para pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan, yaitu kelompok-kelompok HKm, baik yang telah memiliki ijin definitif maupun yang masih dalam pengusulan/pengurusan

ijin.

Aspek

pembinaan

meliputi

administrasi

(ketaatan dalam melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi) dan kelembagaan, serta teknis budidaya berwawasan konservasi, dan aspek ekonomi serta kewirausahaan. 3. Para pemegang ijin penggunaan kawasan, yaitu perusahaan-perusahaan yang telah memiliki ijin penggunaan kawasan hutan.

Aspek pembinaan

meliputi administrasi (ketaatan dalam melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi) dan teknis konservasi tanah dan air.


BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 68 4. Kawasan-kawasan tertentu, baik yang terdapat dalam Blok Inti maupun Blok Pemanfaatan. Aspek pembinaan mencakup administrasi dan kelembagaan pengelolaan serta aspek teknis konservasi tanah dan air. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ini adalah sebagai berikut: 1. Pembuatan dan pemberian pedoman/juklak/juknis atau Standard Operational Procedure (SOP) administrasi dan teknis pelaksanaan pengelolaan lahan (budidaya dan konservasi) di lapangan. 2. Sistem pelaporan yang bersifat periodik (Laporan Tahunan) dan Laporan Kegiatan. 3. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan pembuatan percontohan (demplot), dan lain-lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. VI.2 Pengawasan Dalam hal ini, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut atau proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan KPHL Model Kotaagung Utara.

Hasil pengawasan

diharapkan dapat menunjukkan kesesuaian dan ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dan menemukan penyebab ketidaksesuaian yang muncul. Sasaran

pengawasan

adalah

temuan

penyimpangan atas rencana atau target.

yang

menyatakan

terjadinya

Berdasarkan temuan tersebut

Manajamen KPHL Model Kotaagung Utara dapat: 1. mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan; 2. menyarankan agar ditekan adanya pemborosan; 3. mengoptimalkan pekerjaan agar sasaran rencana dapat tercapai. Sesuai dengan tugas dan fungsi KPH, selain pengawasan eksternal, KPHL Kotaagung

Utara

akan

melaksanakan

pengawasan

secara

internal.

Pengawasan dalam bentuk ini akan dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung (Kepala KPHL Model Kotaagung Utara) atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh staf tertentu yang ditentukan oleh KPHL Kotaagung Utara. RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 69 Pengawasan yang akan dilakukan oleh KPHL Model Kotaagung Utara meliputi pengawasan preventif mapun pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran melalui pemeriksaan laporan kegiatan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pengawasan akan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan aktif, yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan maupun pengawasan pasif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Pengawasan akan dilakukan dengan didasarkan pada kebenaran formil maupun kebenaran materil. Pemeriksaan keberanaran formil yaitu pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hal itu

terbukti

kebenarannya.

Pemeriksaan

kebenaran

materil

adalah

pemeriksaan terhadap pengeluaran, apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang digunakan serendah mungkin. VI.3 Pengendalian Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengendalian adalah upaya-upaya atau strategi yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh KPHL Model Kotaagung Utara dapat dicapai. Strategi pengendalian yang akan ditempuh oleh KPHL Model Kotaagung Utara meliputi pengendalian hasil (result control), pengendalian tindakan (action control), dan pengendalian personil (people control). Pengendalian hasil dilaksanakan dengan menfokuskan pada hasil dari suatu kegiatan yang akan dicapai; yaitu dengan menerjemahkan hasil yang akan dicapai menjadi target-target tertentu sesuai dengan kondisi dan kemampuan KPHL Model Kotaagung Utara, baik kemampuan SDM, kemampuan teknis, dan pendanaan serta skala prioritas. Pengendalian tindakan yang akan dilaksanakan oleh KPHL Model Kotaagung Utara adalah dengan menekankan pada cara-cara personil ataupun elemen RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 70 KPHL Model Kotaagung Utara dalam menjalankan tugas yang harus dikerjakannya.

Dalam hal ini, setiap personil atau elemen KPHL Model

Kotaagung Utara harus mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukannya. Dalam melaksanakan tindakan pengendalian ini KPHL Kotaagung Utara akan memberikan insentif kepada personil yang melakukan pekerjaan dengan baik dan benar (good action) dan memberikan hukuman bagi yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan benar (poor action). Pengendalian

personil

(orang),

yaitu

pendekatan

pengendalian

yang

menekankan pada karakteristik orang-orang yang bekerja yang diharapkan akan mampu menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan suatu kegiatan yang ditentukan KPHL Kotaagung Utara. Pendekatan yang digunakan adalah choose the right people atau memilih orang-orang yang tepat untuk suatu kegiatan atau tugas tertentu. Pemilihan akan dilakukan sejak proses perekrutan, yaitu dengan memilih orang yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan keperluan KPHL Model Kotaagung Utara.


BAB VII

VII.1 Pemantauan Pemantauan atau monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung. Pemantauan mencakup antara lain: a) penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (outputs), b) pelaporan tentang kemajuan,

dan

c) identifikasi masalah-masalah

pengelolaan dan pelaksanaan. Monitoring akan dilakukan oleh KPHL Model Kotaagung Utara terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat administratif, kegiatan rutin, mapun yang bersifat keproyekan. Dalam hal pemantauan, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPHL Kotaagung Utara meliputi: 1. Penentuan kegiatan atau kegiatan-kegiatan dan outputnya yang harus dipantau, 2. Penentuan pihak yang harus memantau dan kapan pemantauan harus dilakukan, 3. Penentuan pihak atau pihak-pihak yang harus menerima laporan hasil pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap semua kegiatan (proyek), antara lain pemantauan rehabilitasi, pemantauan terhadap pengelola pemegang ijin, dll yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. VII.2 Evaluasi Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu.

Evaluasi yang akan

dilakukan oleh KPHL Model Kotaagung Utara meliputi evaluasi proses dan evaluasi dampak. Evaluasi proses dilakukan terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan yang antara lain mencakup bagaimana melakukannya, siapa


BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

72

yang menjadi penerima manfaat, serta apa atau bagaimana respon penerima manfaat terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dampak dilaksanakan untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Dengan kata lain,

evaluasi

dampak

dilaksanakan

untuk

mengetahui

sejauh

mana

hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan oleh KPHL Model Kotaagung Utara telah tercapai. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh KPHL Model Kotaagung Utara dalam melakukan evaluasi adalah: 1. Menentukan apa yang akan dievaluasi (didasarkan pada hasil/manfaat yang telah ditentukan dalam rencana program dan dengan menggunakan sejumlah kecil indikator dan target kunci); 2. Menentukan baseline data yang akan digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan; 3. Menentukan kapan evaluasi akan dilaksanakan, 4. Menentukan pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif (yang tidak terkait dengan pihak pengelola program); 5. Melaksanakan pembahasan laporan hasil evaluasi dengan pihak pelaksana evaluasi dan pelaksana program; 6. Menyebarluaskan hasil evaluasi kepada pihak terkait untuk memperoleh umpan balik; 7. Mengadakan pembahasan hasil evaluasi dengan pihak-pihak pelaksana program dan pemangku kepentingan lain untuk menentukan langkahlangkah penyempurnaan program yang mungkin diperlukan. Evaluasi dilakukan terhadap semua kegiatan (proyek) antara lain pemantauan rehabilitasi,

pemantauan

terhadap

pengelola

pemegang

ijin,

dll

yang

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

VII.3 Pelaporan Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pelaporan adalah pelaporan hasil monitoring yang telah dilakukan oleh Tim Pelaksana Monitoring KPHL Model Kotaagung Utara.

Laporan hasil monitoring KPHL Model Kotaagung Utara

diharapkan disusun secara ringkas dan paling tidak memuat hal-hal berikut: RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

73

1) Pengantar, memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan oleh Kepala KPHL, 2) ringkasan eksekutif, memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan secara keseluruhan, 3) pelaksanaan pemantauan, memuat metodologi pemantauan yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan

prosedur pelaksanaan,

dan

jadwal

pelaksanaan

kegiatan

pemantauan, 4) lingkup kegiatan, memuat penjelasan lingkup kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan, 5) hasil monitoring, mencakup aspekaspek berikut: pencapaian indikator kinerja, pelaksanaan aktivitas (termasuk kendala

pelaksanaan),

pelaksanaan

komponen

investasi

(expenditure

components) khususnya mencakup procurement, dan keuangan (efisiensi dan efektivitas anggaran), dan 6) rekomendasi, menjelaskan hal yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh Kepala KPHL maupun oleh pelaksana kegiatan. Dalam lingkungan internal pelaporan disampaikan kepada Kepala KPHL Kotaagung Utara, Bidang-Bidang yang ada di KPHL Model Kotaagung Utara, dan Pelaksana Kegiatan. Pihak-pihak eksternal yang perlu diberi laporan akan ditentukan kemudian


BAB VIII Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung Utara Tahun 2014 - 2023 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2023. Penyusunan format Rencana Pengelolaan Hutan KPHL Model Kotaagung Utara Tahun 2014 - 2023 mengacu pada struktur perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI, serta sejalan dengan proses restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan bagian dari reformasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang, dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Model Kotaagung Utara Tahun 2014 - 2023, telah dirumuskan visi yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai pada akhir masa pengelolaan, serta misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan tujuan masing-masing misi serta sasaran strategis pengelolaan hutan tahun 2014 - 2023. Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan kebijakan prioritas agar sasaran strategis dari misi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan kebijakan prioritas tersebut selanjutnya dirumuskan program yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanan masingmasing seksi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kotaagung Utara. Pencapaian target-target di atas dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya berupa anggaran, serta penataan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan.

Terkait dengan bentuk-bentuk kerjasama, baik kerjasama teknis

maupun kerjasama finansial dengan pihak lain diarahkan guna mendukung pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan. Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPHJP KPHL Model Kotaagung Utara Tahun 2014 - 2023 di atas, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran RPHJP KPHL MODEL KOTAAGUNG UTARA 2014 - 2023

BAB VIII. PENUTUP 75 pelaksana pada seluruh seksi-seksi lingkup KPHL Model Kotaagung Utara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan. Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan kepemerintahan umum dan pembangunan pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh KPHL Model Kotaagung Utara pada tahun 2014 - 2023, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan kepemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional pada segala bidang. Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan pada jajaran KPHL Model Kotaagung Utara, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud, kerangka kelestarian hutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan akan tertunaikan.


RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL KOTAAGUNG UTARA

Recommend Documents