RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL KABUPATEN MUKOMUKO PROPINSI BENGKULU

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL KABUPATEN MUKOMUKO PROPINSI BENGKULU

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL MUKOMUKO KABUPATEN MUKOMUKO 2014 Supin [Type the company name] [Pick the date]

1

PETA SITUASI KPHP MODEL MUKOMUKO

2

1.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model (KPHPM) Mukomuko dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 330 tahun 2010 dengan luas 78.274 hektar. Pembentukan KPHPM Mukomuko merupakan amanat UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP no 6 tahun 2007 yang diubah dengan PP no 3 tahun 2008 dan peraturan-peraturan turunannya. Selain itu Permendagri No. 61/2010 mengamanatkan bentuk organisasi. Visi KPHPM Mukomuko adalah: Terwujudnya hutan lestari yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan pendapatan bagi pemerintah daerah. Untuk mencapi visinya, KPHPM Mukomuko memiliki misi sebagai berikut: (1) Menguatkan kapasitas organisasi KPHPM Mukomuko dengan merekrut dan melatih tenaga teknis kehutanan yang kompeten, (2) Memantapkan kawasan di wilayah KPHPM Mukomuko, (3) Meningkatkan sumbangan sektor kehutanan untuk PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, (4) Memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan, (5) Melindungi keragaman hayati yang ada dalam hutan, dan (6) Melindungi tanah dan tata air.

Untuk melaksanakan misi di atas dibuatlah Rencana Pengelolaan KPHP Mukomuko jangka panjang ini dengan tujuan untuk memberikan arahan bagi pengelola KPH dalam menjalankan KPH Mukomuko selama sepuluh tahun kedepan agar dapat mencapai visi dan misinya. Buku Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHPM Mukomuko ini memuat pendahuluan, deskripsi wilayah, visi dan misi, analisis dan proyeksi, rencana kegiatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan penutup. Setelah lima tahun, rencana jangka panjang ini akan dievaluasi dan direvisi jika perlu. Agar pengelolaan berjalan efektif sesuai dengan misinya, wilayah KPHPM Mukomuko, berdasarkan hasil kajian potensi biogeofisik dan social, ekonomi dan buaya, dibagi kedalam lima blok berdasarkan karakteristik biofisik dan social budaya. Yang pertama adalah blok perlindungan yang terletak di bagian atas, yaitu di HPT Air Manjunto yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Wilayah ini merupakan hutan alam primer yang kondisinya masih cukup bagus, memiliki topografi yang curam dan berbatasan dengan kawasan taman nasional yang merupakan Situs Warisan Dunia. Tujuan dari blok ini adalah untuk melindungi keragaman hayati yang ada di dalamnya dan melindungi tanah dan tata air. Blok ini tidak akan dimanfaatkan, kecuali hanya untuk perdagangan karbon. Blok kedua adalah blok pemanfatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang terletak tepat di bawah blok perlindungan. Di dalam blok ini tidak akan dilakukan penebangan, tetapi hanya dilakukan pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.

Potensi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang akan

dimanfaatkan akan diidentifikasi dalam inventerisasi biogeofisik. Di dalam blok ini bisa juga dilakukan budidaya tanaman dan lebah madu. Blok ketiga adalah blok pemanfaatan kayu pada hutan alam yang terletak di HPT Air Ipuh II, HPT Air Ipuh I, HP Air Teramang, HP Air Rami dan HPT Lebong Kandis. Blok ini meliputi wilayah yang dibebani IUPHHK PT BAT dan PT API. Tujuan dari blok ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan dan pembayaran iuran-iuran dan dana pemanfaatan hutan yang merupakan penerimaan bukan pajak.

3

Blok ke empat adalah blok pemanfaatan di wilayah tertentu yang terletak tersebar di beberapa lokasi. Blok ini terdiri dari dua macam karakteristik, yaitu (1) wilayah yang memiliki potensi kayu yang cukup tinggi di luar wilayah yang dibebani ijin dan (2) wilayah yang berada sepanjang batas dengan kawasan taman nasional yang tidak termasuk dalam blok perlindungan atau blok pemanfaatan kayu hutan alam. Dalam blok ini akan dilakukan pemanfaatan hasil hutan, kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Potensi yang akan dimanfaatkan akan ditentukan setelah dilakukan inventarisasi hutan. Pada wilayah yang hutannya sudah terdegradasi akan dilakukan rehabilitasi. Blok kelima adalah blok pemberdayaan yang terletak terpisah-terpisah di beberapa lokasi. Blok ini merupakan wilayah-wilyah yang memiliki interaksi tinggi dengan masyarakat di sekitar hutan. Tujuan dari pengelolaan blok ini adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari hutan melalui skema-skema seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutann tanaman rakyat. Dengan adanya blok ini diharapkan masyarakat mengalami peningkatan pendapatan dan sekaligus terlibat dalam pengelolaan hutan.

4

2.

KATA PENGANTAR

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Mukomuko merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Agarpengelolaan hutan berjalan efektif maka disusunlah buku Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Mukomuko. Rencana ini disusun dengan berdasarkan pada kajian potensi biogeofisik dan aspek social, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan serta mempertimbangkan visi dan misi Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko. Dengan adanya rencana jangka panjang ini pengelola KPHPM Mukomuko memiliki pedoman untuk melaksanakan kegiatan selama sepuluh tahun mendatang. Dalam waktu lima tahun rencana ini dapat dievaluasi dan direvisi jika perlu sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan dinamika masyarakat. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Pengelolaan ini diucapkan terima kasih.

Mukomuko, Oktober 2013 Penyusun, JASMIN, Sos NIP. 19621110 198603 1071

5

3.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................................................. PETA SITUASI.................................................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF..................................................................................................................... KATA PENGANTAR............................................................................................................................ DAFTAR ISI........................................................................................................................................ DAFTAR TABEL.................................................................................................................................. DAFTAR GAMBAR............................................................................................................................. DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN PETA.................................................................................................................

i ii iii iv v vi vii viii ix

BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang..................................................................................................................... B. Tujuan................................................................................................................................. C. Sasaran................................................................................................................................ D. Ruang Lingkup..................................................................................................................... E. Batasan/ Pengertian............................................................................................................

1 2 3 3 4

BAB II DESKRIPSI KAWASAN KPHP MODEL MUKOMUKO A. Risalah KPHP Model Mukomuko...................................................................................... B. Potensi wilayah KPHP Model Mukomuko........................................................................ C. Data Sosial budaya........................................................................................................... D. Data ijin pemanfatan hutan dan penggunaan kawasan................................................... E. Posisi KPHP dalam RTRW Kabupaten Mukomuko............................................................ F. Isu-isu strategis, kendala dan permasalahan....................................................................

7 9 11 14 15 16

BAB III VISI DAN MISI KPHM MUKOMUKO A. VISI..................................................................................................................................... B. MISI....................................................................................................................................

18 19

BAB IV ANALISIS DAN PROYEKSI.................................................................................................................

21

BAB V RENCANA KEGIATAN A. Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan...................................................

26

B. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu......................................................................... C. Pemberdayaan masyarakat................................................................................................. D. Pembinaan dan pemantauan pada areal KPHP yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan......................................................................................................................... E. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin............................................................ F. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya..................................... G. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam..............................................

29 34 37 37 38 39 40 6

H. I. J. K. L. M. N. O.

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin................................... Koordinasi dan sinergi dengan instansi stakeholder terkait.............................................. Penyediaan dan peningkatan kapasitas.............................................................................. Penyediaan pendanaan...................................................................................................... Pengembangan database................................................................................................... Rasionalisasi wilayah kelola................................................................................................ M. Review rencana pengelolaan 5 tahun sekali................................................................. Pengembangan investasi....................................................................................................

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN A. PEMBINAAN........................................................................................................................ B. PENGAWASAN..................................................................................................................... C. PENGENDALIAN...................................................................................................................

40 41 42 43 43 44 44

46 46 47

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

48

A. PEMANTAUAN....................................................................................................................

48

B. EVALUASI............................................................................................................................

49

C. PELAPORAN........................................................................................................................ AB VIII PENUTUP......................................................................................................................................

50 51

Matrik Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan selama 10 Tahun....................................................... LAMPIRAN-LAMPIRAN

7

4.

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1 Letak, luas, ketinggian dan kelerengan kelompok hutan dalam wilayah KPHPM Mukomuko........................................................................................................................... Tabel 2. Daftar desa di dalam wilayah KPHPM Mukomuko............................................................. Tabel 3. Daftar desa di sekitar wilayah KPHPM MukomukoTabel Nama desa-desa di sekitar kawasan hutan di wilayah KPHPM Mukomuko.................................................................. Tabel 4. Daftar Izin Pengelolaan IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE....................................................... Tabel 5. Tata waktu rencana kegiatan inventarisasi berkala dan penataan hutanTable Tata waktu rencana kegiatan inventarisasi berkala dan penataan hutan.........................

8 13

14 15

28 33

Tabel 6. Tata waktu kegiatan pemanfataan hutan di wilayah tertentu......................................... Tabel 7. Tata waktu kegiatan pemberdayaan masyarakat............................................................. Tabel 8. Tata waktu kegiatan pemantauan pada areal KPHPM yang ada ijin................................

36 37 38

Tabel 9. Tata waktu kegiatan rehabilitasi lahan............................................................................. Tabel 10. Tata waktu kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada areal yang ada ijin........................................................................................

38 40

Table 11. Tata waktu kegiatan perlindungan dan konservasi alam................................................

40

Tabel 12. Tata waktu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin...........................

41

Tabel 13. Tata waktu kegiatan dengan stake holder terkait...........................................................

32

Tabel 14. Tata waktu kegiatan penyediaan dan peningkatan kapasitas......................................... Table 15. Tata waktu kegiatan penyediaan dana............................................................................

42 43 44

Tabel 16. Tata waktu kegiatan pengembangan data base.............................................................. 45 Tabel 17. Tata waktu kegiatan review rencana pengelolaan.......................................................... Tabel 18. Tata waktu kegiatan pengembangan investasi...............................................................

8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Hutan merupakan sumberdaya alam yang menyangkut hajat orang banyak sehingga harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Selama beberapa dasawarsa, pengusahaan hutan di Indonesia telah memberikan sumbangan yang besar bagi pendapatan Negara. Namun di sisi lain, pengusahaan hutan telah menimbulkan kerusakan hutan yang cukup besar, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat. Data yang akurat tentang laju deforestasi dan degradasi hutan Indonesia sulit diperoleh, tetapi beberapa sumber menyebutkan angka yang cukup besar sehingga menimbulkan keprihatinan yang cukup besar di kalangan pemerhati lingkungan nasional maupun internasional. Kebakaran hutan yang sering terjadi membuat Indonesia disebut sebagai negara pencemar karbon terbesar ketiga di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi hutan dan deforestasi selama ini adalah ketiadaan organisasi pengelola hutan tingkat tapak. Setelah masa berlaku ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK, dahulunya Hak Pengusahaan Hutan=HPH) berakhir, maka kawasan hutan yang ditinggalkan menjadi wilayah terbuka yang diperebutkan oleh banyak pihak. Terjadilah penebangan liar dan pembukaan hutan illegal. Dinas-dinas kehutanan di daerah tidak memiliki cukup SDM yang kompeten untuk mengelola hutan sampai tingkat tapak. Selain itu, dengan dimulainya era otonomi daerah, pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung berada di tangan pemerintah daerah yang tidak semuanya memiliki semangat yang sama

dengan

Kementerian

Kehutanan.

Banyak

pemerintah

daerah

yang

mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk merevisi kawasan hutan di daerahnya, dengan mengkonversi sebagian kawasan hutan menjadi areal peruntukan lain. Organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak diperlukan untuk dapat mengelola

hutan

secara

efektif

dan

lestari,

yang

akan

memahami

betul

Supin permasalahan di lapangan. Organisasi ini disebut Kesatuan [Type thePengelolaan company name]Hutan. the date] yaitu Sebenarnya konsep KPH (dengan kepanjangan yang sedikit[Pick berbeda, 9

Kesatuan Pemangkaun Hutan) sudah lama dikenal oleh rimbawan Indonesia dan sudah diterapkan di Pulau Jawa. Namun penerapannya dalam pengelolaan hutan di

1 0

luar Jawa belum berjalan dengan baik karena banyak dari kawasan hutan di luar jawa dikelola oleh pemegang ijin HPH atau IUPHHK.Setelah terjadi deforestrasi dan degradasi hutan dalam skala besar di luar Jawa Kementerian Kehutanan menyadari urgensi terbentuknya KPH. Dengan terbentuknya KPH yang dilengkapi dengan tenaga-tenaga teknis kehutanan yang kompeten diharapkan pengelolaan hutan yang lestari dapat diwujudkan. Dalam jangka panjang seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi habis dalam KPH. Sebagai langkah awal Kementerian Kehutanan telah menetapkan KPH-KPH model yang nantinya akan menjadi contoh dan sarana pembelajaran bagi KPH-KPH yang lain. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model (KPHPM) Mukomuko dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 330 tahun 2010 dengan luas 78.274 hektar yang selanjutnya

berubah menjadi 73.876 Ha setelah disesuaikan dengan

hasil Review kawasan hutan

SK No. 784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember

2012. Pembentukan KPHPM Mukomuko dan KPH-KPH yang lain di Indonesia merupakan amanat UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP no 6 tahun 2007 yang diubah dengan PP no 3 tahun 2008 dan peraturan-peraturan

turunannya.

Selain

itu

Permendagri

No.

61/2010

mengamanatkan bentuk organisasi. KPHP yang sebagai salah satu SKPD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pengelolaan Kawasan hutan Oleh KPHP Model Mukomko memerlukan pedoman berupa rencana pengelolaan jangka panjang (berlaku 10 tahun) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana jangka pendek. Penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang ini mengikuti petunjuk teknis tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang diterbitkan oleh Dirjen Planologi. Rencana ini didasarkan pada visi dan misi yang dijabarkan sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial di lapangan dan dengan mempertimbangkan visi Kementerian Kehutanan, Pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko, dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko. B. Tujuan Rencana

Pengelolaan Jangka Panjang KPHPM Mukomuko ini bertujuan

untuk memberikan arahan dan

menjadi pedoman bagi pengelola KPHP dalam

menjalankan pengelolaan KPHP Model Mukomuko selama sepuluh tahun kedepan agar

pengelolaan

sesuai dengan

visi dan misi yang

ingin

dicapai. 1 1

C. Sasaran Sasaran

dari penyusunan RPHJP ini adalah tersusunnya kerangka formal

rencana pengelolaan hutan selama sepuluh tahun kedepan sebagai acuan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka pendek D. Ruang lingkup Ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, yang datanya diperoleh dari data informasi hasil inventarisasi hutan dan penataan hutan serta sumber data lainnya, baik data primer ataupun data sekunder. Unsur-unsur materi yang disusun mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Mukomuko inii meliputi: 1. Pendahuluan; Dalam pendahuluan

di uraikan secara singkat latar belakang penyusunan

RPHJP KPHP Model mukomuko, tujuan , sasaran yang akan dicapai. 2. Deskripsi wilayah; Pada

Bab ini

gambaran wilayah

berisi gambaran

potensi, kondisi sosial

wilayah

KPHP Model

budaya, perizinan

kerja KPHP Model Mukomuko

dan

Mukomuko

yang terdapat

Isu-isu strategis

baik dalam

yang perlu

ditangani oleh KPHP Model Mukomuko. 3. Visi dan misi; Visi dan Misi yang akan dicapai oleh KPHP Model Mukomuko dan kebijakan yang akan dilakukan

dalam mencapai

Visi dan Misi tersebut

dimasukkan

dalam Bab ini. Dalam penjabaran Visi dan Misi ini KPHP Model Mukomuko memperhatikan Visi

dan Misi Kehutanan

secara Nasional, Visi

Provinsi Bengkulu, Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko serta

dan misi

Visi dan misi

Dinas yang membidangi Kehutanan di Kabupaten Mukomuko 4. Analisis dan proyeksi; Pada Bab ini diuraikan dari

analisis permasalahan baik internal maupun external

data sosial, budaya serta data ekologi yang diperoleh serta

permasalahan

proyeksi

yang mungkin dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan

dalam penanganan

masalah tersebut selama

sepuluh tahun

kedepan. 1 2

5. Rencana kegiatan; Semua

rencana kegiatan yang akan dilakukan

untuk mencapai Visi

oleh KPHP Model Mukomuko

dan Misi KPHP Model Mukomuko diuraikan secara

umum dalam Bab ini. 6. Pembinaan, pengawasan, pengendalian; Pada

Bab ini

pengendalian yang

diuraikan akan

bentuk-bentuk pembinaan, pengawasan, dilakukan dalam pengelolaan KPHP Model

Mukomuko. 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; Dalam Bab ini diuraikan tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang akan dilakukan oleh KPHP Model Mukomuko. 8. Penutup; Pada Bab ini disampaikan penegasan bahwa Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang di buat hendaknya menjadi acuan dalam pengelolaan wilayah KPHP Model Mukomuko dan acuan penyusunan pengelolaan hutan jangka waktu yang lebih pendek. E. Batasan / pengertian 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; perlindungan hutan dan konservasi alam. 4. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 5. Penggunaan

kawasan

hutan

merupakan

penggunaan

untuk

kepentingan

pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan

hutan.

1 3

6. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 7. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 8. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 9. Tata Batas dalam wilayah KPH adalah melakukan penataan batas dalam wilayah kelola KPH berdasarkan pembagian Blok dan petak. 10. Inventarisasi hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap. 11. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. 12. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama. 13. Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

selanjutnya

disebut

KPH

adalah

wilayah

pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 14. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung. 15. Kesatuan pengelolaan hutan produksi selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. 16. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya sehingga dapat dikelola oleh KPHP secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga atau pola

lain

sehingga

tercapai

kemandirian

KPHP. 1 4

BAB II DESKRIPSI KAWASAN KPHP MODEL MUKOMUKO A. Risalah KPHP Model Mukomuko 1. Letak, luas, aksesibilitas kawasan, dan batas-batas wilayah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 330 tahun 2010, KPHP Model Mukomuko memiliki luas 78,274 hektar, yang terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) 11.937 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 66.337 ha dan HPKh PLG Sebelat seluas 532 ha. Selanjutnya setelah adanya review kawasan hutan luasan KPHP Model Mukomuko mengalami perobahan sesuai SK No.784/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 dimana HPT Air Manjuto menjadi HPK seluas 2.329 Ha, HP Air Dikit Sementara 864ha

Menjadi HPK seluas 556 ha dan Menjadi APL seluas 117 ha. itu HPT Lebong Kandis menjadi Taman Wisata Alam (TWA) seluas

dan HPKh PLG sebelat menjadi TWA seluas 532 ha

sehingga

dengan

perobahan tersebut wilayah KPHP Model Mukomuko menjadi 74.538 hektar. KPHP Model Mukomuko secara geografis mempunyai batas-batas wilayah sebagai

berikut :

Sisi timur laut berbatasan dengan kawasan Taman Nasional

Kerinci Seblat wilayah Bengkulu, di barat laut berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Barat, di barat daya berbatasan dengan Areal Pemanfaatan Lain (APL) Kabupaten Mukomuko, dan di tenggara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Wilayah KPHPM Mukomuko memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi. Bagian dari wilayahnya yang sudah dibebani ijin pemanfaatan dapat diakses dengan kendaraan roda empat. Sebagian lagi dapat dikases melalui kendaraan roda dua karena letaknya dekat dengan permukiman penduduk dan sudah dibuka oleh penduduk. Sebagian lagi masih merupakan hutan primer yang relatif masih bagus dan hanya dapat diakses dengan berjalan kaki. pemukiman kawasan

warga yang sehingga

Terdapat

sudah masuk dalam desa definitif

terdapat akses jalan, jembatan

dan

juga beberapa yang

ada dalam

sarana-prasarana

penunjang lainnya. Selain aksesibilitas melalui darat, untuk mencapai kawasan KPHP Model Mukomuko juga bisa dilalui dengan mengunakan jalur sungai

seperti sungai

selagan, Sungai Manjuto, sungai Air dikit, sungai bantal, sungai muar dan beberapa sungai besar maupun kecil lainnya. Sungai ini

juga oleh masyarakat digunakan

sebagai jalur menuju kawasan yang dibuka secara illegal maupun sebagai jalur 1 5

angkutan kayu illegal. Perbedaan kondisi tutupan lahan, topografi dan aksesibiltas kawasan hutan saat ini menyebabkan dalam pengelolan

hutan perlu dilakukan

sesuai dengan kondisi hutan di tingkat tapak. Mengingat

saat ini

diakupasi masyarakat perlu

dan

wilayah KPHP Model Mukomuko sudah banyak yang berada dekat dengan aksesibiltas masyarakat maka

dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

sehingga

lokasi

direncakan menjadi blok pemberdayaan. Blok berikutnya

tersebut

adalah

blok

pemanfaatan dimana ada blok ini masih banyak potensi hutan kayu maupun hasil hutan

non kayu yang belum

dimanfatkan secara maksimal. Pada lokasi

aksesibiltas masyarakat sudah terbatas dan

ini

sudah terdapat beberapa perizinan

pemanfaatan hasil hutan. Blok terakhir adalah aksesibiltas masyarakat dimana pada blok ini

blok yang paling jauh

dari

masih terdapat hutan primer dan

lokasi berbatasan langsung dengan TNKS. Penetapan

blok pengelolaan hutan di

KPHP Model Mukomuko terdapat dalam beberapa kelompok hutan dengan kata lain satu blok pengelolaan tidak mesti terdapat pada satu kelompok hutan. Ada beberapa kelompok hutan yang berada dalam wilayah KPHPM Mukomuko, yaitu HPT Air Manjunto (Register 62), HP Air Dikit (Register 64), HPT Air Ipuh II (Register 65A), HP Air Teramang (Register 66), HPT Air Ipuh I (Register 65), sebagian dari HP Air Rami (Register 68) dan sebagian dari HPT

Lebong Kandis

(Register 69). Letak geografis, luas, ketinggian dan kelerangan dari masing-masing kelompok hutan yang berada dalam wilayah KPHPM Mukomuko disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 1. Letak, luas, ketinggian dan kelerengan kelompok hutan dalam wilayah KPHPM Mukomuko Kelompok hutan HPT Air Manjunto HP Air Dikit HPT Air Ipuh II HP Air Teramang HPT Air Ipuh I HP Air Rami HPT Lebong Kandis

Letak geografis 2022’-2o36’LS; o o 101 42’45”-101 07’21”BT o o 3 9’-3 9’ LS; o o 101 55’-102 10’BT 0 o 2 47’-2 51’LS; o o 101 42’39”-101 40’34”BT 0 o 2 47’-2 52’LS; o o 101 30’30”-101 35” BT 0 o 2 35’28”-2 51’33”LS; o o 101 42’39”-101 23’20” BT 0 o 2 55’30”-3 02’30”LS; o o 101 42’45”-101 51’BT 0 o 2 54’-3 08’LS; o o 101 38’-102 00’BT

Luas (ha) 28.763,42

Ketinggian (m dpl) 50-500

Kelerengan (%) 35-40

2.730

75-375

8-15

20.667

50-475

25-40

4.854

50-300

25-40

20.544,65

25-400

25-40

4.192

125-375

25-40

4,192

50-175

8-15

Sumber Data : Hasil Inventarisasi Biofisik 2012 BPKH wil II Palembang.

7

B. Potensi wilayah KPHP Model Mukomuko HPT Air Manjunto (Register 62) Berdasarkan interpretasi citra Landsat 2005, HPT Air Manjunto memiliki hutan primer seluas 10.764 ha atau 29%, areal bekas tebangan seluas 8.025,71 ha (27,9%), perkebunan swasta 1.260,91 ha (4,4%). Berdasarkan ketinggiannya dan tipe iklimnya hutan dalam HPT Air Manjunto dapat dikategorikan sebagai hutan hujan tropis dataran rendah. Jenis pohon di HPT Air Manjunto antara lain Shorea glauca, Shorea henryana, Garcinia sp, Instia sp dan Koompasia malaccensis. Jenis hewan dalam kelompok hutan ini antara lain harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarcos malayanus), babi hutan (Sus scrofa), rusa (Cervus sp), napu (Tragulus sp), tapir (Tapirus indicus), landak (Hystrix brahyura), trenggiling (Manis javanica), monyet ekor panjang (Maccaca fascicularis), ungko (Hylobates agilis), siamang (Symphalangus syndactylus), burung kuau (Argusianus argus) dan rangkong. HPT Air Dikit (Register 64) Berdasarkan ketinggiannya dan iklimnya, tipe hutan dalam HPT Air Dikit tergolong hutan hujan tropis dataran rendah. Sekarang di HPT Air DIkit tidak ada lagi hutan primer. Sebagian besar wilayahnya telah berubah menjadi perkebunan, dan sisanya berupa hutan sekunder dan lahan terbuka. Jenis pohonnya antara lain Shorea spp, Dipterocarpus sp, Intsia sp, Hopea sp dan Eugenia spp.

Jenis

hewannya antara lain beruang madu, harimau dan monyet ekor panjang. HPT Air Ipuh II (Register 65A) Berdasarkan ketinggiannya dan iklimnya, kelompok hutan HP Air Ipuh II termasuk dalam tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Namun, sebagian besar wilayah HP Air Ipuh II sudah dibuka dan jadi perkebunan atau tanah terbuka. Berdasarkan citra Landsat 2005, luas hutan primer di HP Air Ipuh II tinggal 4.8% . Jenis-jenis pohon pada HP Air Ipuh II antara lain Shorea sp, Durio zibethinus, Dipterocarpus sp, Cinnamomum porrectum, Fragraea fragran, dan Dyera costulata. Jenis satwa yang ditemukan antara lain harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarcos malayanus), babi hutan (Sus scrofa), rusa (Cervus sp), napu (Tragulus sp), tapir (Tapirus indicus), monyet ekor panjang

8

(Maccaca

fascicularis),

ungko

(Hylobates

agilis),

siamang

(Symphalangus

syndactylus), gajah (Elephas maximus). HP Air Teramang (Register 66) Sebagiaman kelompok hutan yang lain, berdasarkan ketinggiannya dan iklimnya, kelompok hutan HP Air Teramang termasuk dalam tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Namun, wilayah HP Air Teramang sudah tidak memiliki hutan primer. Sebagian besar wilayahnya sudah dibuka dan jadi perkebunan, pertanian dan hutan sekunder. Jenis pohon yang ditemukan di HP Air Teramang antara lain Shorea spp, Cinnamomum porrectum, Dyera costulata, Melaleuca leucodendron. Jenis satwa yang ditemukan antara lain harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarcos malayanus), rusa (Cervus sp) , monyet ekor panjang (Maccaca fascicularis), siamang (Symphalangus syndactylus), gajah (Elephas maximus). HPT Air Ipuh I (Register 65) HPT Air Ipuh I memiliki tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Kelompok hutan ini sebagian besar (13.188,80 ha atau 64,20%) merupakan hutan bekas tebangan dari perusahaan HPH PT Bina Samaktha. Berdasarkan interpretasi citra landsat tahun 2005, luas penutupan hutan primer adalah 2.856,97 ha. Sisanya adalah hutan sekunder dan perkebunan.

Jenis satwa yang ditemukan antara lain

harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarcos malayanus), babi hutan (Sus scrofa), rusa (Cervus sp), napu (Tragulus sp), tapir (Tapirus indicus), monyet ekor panjang (Maccaca fascicularis), ungko (Hylobates agilis), siamang (Symphalangus syndactylus), gajah (Elephas maximus). HPT Air Rami Kelompok hutan HPT Air Rami pada awalnya termasuk ke dalam tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Namun berdasarkan interpretasi citra Landsat 2005, HPT Air Rami tidak lagi memiliki tutupan hutan primer. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal bekas tebangan, sisanya adalah kebun masyarakat. Jenis pohon yang ditemukan di HPT Air Rami antara lain adalah Shorea spp, Terminalia catappa dan Dyera costulata. Jenis satwa yang ada di HPT Air Rami antara lain adalah beruang madu (Helarcos malayanus), siamang (Symphalangus syndactylus)

dan

babi

hutan

(Sus

scrofa). 9

HPT Lebong Kandis Kelompok hutan HPT Lebong Kandis termasuk dalam tipe hutan hujan tropis dataran rendah. Berdasarkan interpretasi citra Landsat tahun 2005, tutupan lahan yang berupa hutan primer tinggal 20%. Sebagian wilayah HPT Lebong Kandis sudah berubah menjadi perkebunan. Jenis pohon yang ditemukan di HPT Lebong Kandis antara lain adalah Shorea spp, Litsea spp dan Quercus spp. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Salah satu potensi yang akan di gali dan dikembangkan oleh KPHP Model Mukomuko adalah potensi jasa lingkungan dan wisata alam. Dalam wilayah KPHP Model Mukomuko terdapat banyak potensi wisata alam diantaranya : Wisata air terjun Muara sikai, air terjun Air berau. sementara potensi jasa lingkungan yang akan dikembangkan adalah potensi karbon terikat terutama yang ada di blok perlindungan, potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ( PLTMH) C. Data Sosial Budaya 1. Kependudukan Berdasarkan data BPS kabupaten Mukomuko, jumlah penduduk pada tahun 2012 adalah 158.164 jiwa yang terdiri atas 82.483 laki-laki dan 75.681 perempuan. Kepadatan penduduk adalah 39,18 jiwa per km2. Dua tahun sebelumnya, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Mukomuko tercatat 155.753 jiwa yang terdiri dari 81.226 laki-laki dan 74.527 perempuan. Kepadatan penduduknya mencapai 38,58 jiwa perkm2. Tingkat pertumbuhan penduduk selama dua tahun adalah 7,02%. Pertumbuhan penduduk ini sangat tinggi. Distribusi penduduk di

Kabupaten Mukomuko tidak merata di seluruh

kecamatan. Dua kecamatan memiliki kepadatan jiwa tertinggi, yaitu Kecamatan XIV Koto dengan tingkat kepadatan terbesar 138,87 jiwa per km2 dan Kecamatan Lubuk Pinang dengan tingkat kepadatan terbesar 135,31 jiwa per km 2. Sebaliknya, Kecamatan Air Rami memiliki kepdatan terendah, yaitu 10,61 jiwa per km 2. Lebih dari setengah penduduk Kabupaten Mukomuko, 63%, merupakan penduduk berusia muda. 2. Ketenagakerjaan Berdasarkan komposisi usia penduduk, sensus tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja,yaitu 15 ke atas adalah 104.048 jiwa atau 66,80% 10

dari total penduduk Kabupaten Mukomuko. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 71.655 jiwa atau 68,86% merupakan angkatan kerja. 3. Pendidikan Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Mukomuko masih rendah. Rata-rata lama bersekolah penduduk usia 10 tahun ke atas adalah 7,1 tahun, artinya rata-rata penduduk hanya memperoleh pendidikan sampai kelas 1 SMP. Perbandingan jumlah murid dan jumlah sekolah untuk SD, SLTP, dan SLTA masing-masing adalah 186, 212, dan 184. Sedangkan angka rasio murid-guru untuk SD, SLTP, dan SLTA masing-masing adalah 16, 13, dan 6. Kemajuan dengan melihat

pembangunan perkembangan

manusia Indeks

secara

umum

Pembangunan

dapat

Manusia

ditunjukkan (IPM)

yang

mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Kabupaten Mukomuko dalam pembangunan manusia terus meningkat secara perlahan seiring dengan pembangunan. Angka IPM Mukomuko mengalami peningkatan dari 70,11 pada tahun 2009 menjadi 70,55 pada tahun 2010. 4.Pendapatan daerah Empat sektor utama yaitu sektor pertanian; sektor industri, perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor jasa-jasa adalah andalan perekonomian Kabupaten Mukomuko. PRDB Kabupaten Mukomuko terutama berasal dari sektor pertanian, yaitu 42,29%, disusul sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 19,79%. Pendapatan perkapita di Mukomuko pada tahun 2009 sebesar Rp 8.391.663 atau sekitar Rp 741.470 per bulan. 5. Budaya Masyarakat di sekitar Hutan Masyarakat yang berada di kawsan hutan bila dilihat dari suku budanya pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa suku dan budaya suku melayu, suku jawa dan Suku Batak dimana keberadaan mereka

yaitu

di dalam

dan sekitar kawasan hutan dilatar belakangi oleh beragam penyebab baik karena kebutuhan

ekonomi, kebutuhan tempat

tinggal maupun karena

program

transmigrasi pemerintah. Sistem

bercocok tanam masyarakat yang berada di sekitar dan dalam

kawasan hutan adalah sistem bercocok tanam menetap dan berpindah-pindah 11

dengan memilih dengan

sawit sebagai komoditi unggulan. Kebiasaan bercocok tanam

cara berpindah-pindah ini

dilakukan terutama

dengan tujuan

untuk

menguasai lahan seluas-luasnya. Pembukaan dilakukan dengan pembakaran lahan

lahan

baru

yang dilakukan masyarakat

cara manual dan

sebagian

sebagai pilihan dalam

pembersihan lahan. Perluasan lahan didalam maupun masyarakat

besar menerapkan

melakukan

dilakukan

disekitar hutan

land clering

masyarakat

budaya atau

yang berada

yang berada disekitar kawasan hutan

untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi dan seiring dengan perkebangan jumlah penduduk itu sendiri. Budaya

pembukaan

lahan

baru

juga

bertambahnya jumlah anak dalam keluarga dan

dilakukan

seiring

dengan

melakukan pembakaran lahan

dalam pembersihan lahan maka bila hal ini terus dibiarkan tanpa mendapat pembinaan

dan penanggulangan

segera

maka akan

sangat mengganggu

keberadaan dan fungsi dari kawasan hutan yang ada diwilayah tersebut. 6. Desa-desa di dalam dan sekitar wilayah KPHPM Di dalam wilayah KPHPM Mukomuko terdapat empat desa yang terletak pada dua kecamatan yaitu kecamatan Penarik dan kecamatan Malin deman. Keberadaan desa-desa ini yang merupakan desa definitif dapat memberikan tekanan yang sangat besar bagi kawasan hutan mengingat dalam memenuhi kebutuhan tanah perumahan, tanah usaha pertanian dan perkebunan dan tanah fasilitas desa mereka melakukan pembukaan kawasan hutan.keberadaan desa ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2. Daftar desa di dalam wilayah KPHPM Mukomuko Nama desa Sido Mulyo Sendang Mulyo Bukit Makmur Lubuk Talang

Kecamatan Penarik Penarik Penarik Malin Deman

Lokasi HP Air Dikit HP Air Dikit HPT Air Ipuh II HPT Lebong Kandis

Sumber : Data Hasil Inventarisasi Sosekbud 2012 BPKH Wil II Palembang Selain ke empat desa tersebut masih banyak desa lainnya yang berada di sekitar kawasan hutan. Keberadaan penduduk di desa-desa ini akan memberikan tekanan kepada kawasan hutan mengingat ketergantungan masyarakat di sekitar hutan yang sangat tinggi terhadap kawasan hutan baik kebutuhan kayu maupun kebutuhan non kayu. Selain itu kebedaan desa ini juga menyebabkan tingginya

12

pembukaan lahan baru oleh

masyarakat

yang dikonversi menjadi lahan

perkbunan dan lahan perumahan. Guna mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan bebagai kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Adapun

desa-desa yang berada

disekitar kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. Daftar desa di sekitar wilayah KPHPM MukomukoTabel Nama desadesa di sekitar kawasan hutan di wilayah KPHPM Mukomuko Kecamatan

Kelompok Hutan

Penarik

HPT Air Dikit

Desa

Kepadatan penduduk (jiwa/km2) 50,63 20,07 61,92 27,91 75,37 43,73 95,22 95,22 21,9 40,31 9,51 40,31 88,08 44,08 98,04 26,15 119,20

Lubuk Mukti Bukit Makmur Mukomuko HPT Air Ipuh II Air Berau Selatan Air Bikuk Tunggang Pondok Suguh Mekar Sari HP Air Teramang Mekar Sari Gajah Mati HPT Air Ipuh I Talang Arah Lubuk Talang HP Air Rami Talang Arah Gajah Makmur HPT Lebong Bukit Harapan Kandis Marga Mulya Dusun Pulau Semambang Makmur Mekar Jaya 337,36 Suber : Data Hasil Inventarisasi Sosekbud 2012 BPKH Wil II Palembang D. Data ijin pemanfatan hutan dan penggunaan kawasan Dalam wilayah kelola KPHP Muko-Muko terdapat dua izin pemanfaatan hasil hutan kayu, yaitu PT Bentara Arga Timber (BAT) dan PT API. PT BAT memiliki areal IUPHHK yang seluruhnya berada di dalam wilayah KPHP seluas 23.000 ha, yang terletak di HPT Air Ipuh I, HP Air Teramang dan HPT Air Ipuh II. Selama beberapa tahun terakhir ini PT BAT tidak aktif beroperasi karena sedang menjalani proses hukum sehingga banyak lahan konsesi PT.BAT yang dikuasai masyarakat untuk dikonversi menjadi lahan perkebunan. PT API memiliki areal IUPHHK seluas 33.070 ha di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Areal PT API yang berada di wilayah KPHPM 13

Mukomuko hanya seluas 3000 ha. Sampai saat ini PT API belum melakukan eksploitasi hutan di wilayah KPHPM Mukomuko. Selain itu ada satu perusahaan lagi, yaitu PT SIPEF Biodiversity Indonesia, yang mendapatkan perizinan

IUPHHK

Restorasi Ekosistem seluas 12.672 ha, yang terletak di HPT Air Manjunto. Rencananya PT SIPEF tidak akan melakukan penebangan kayu, melainkan akan melindungi arealnya yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Izin Pengelolaan IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Daftar Izin Pengelolaan IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE di wilayah KPHPM Mukomuko No 1

2

3

Nama izin Pengelolaan IUPHHK-HA PT.anugrah Pratama Inspirasi IUPHHK-HA PT.Bentara Arga Timber IUPHHK-RE PT.SIPEF

Nomor SK

74 MenhutII/2002

19/02/2002 23.000

Lokasi (Kab/Kota) Bengkulu Utara, Mukomuko Mukomuko

622/MenhutII/2013

17/09/2013 12.672

Mukomuko

682/KptsII/2009

Tanggal Luas SK ± (Ha) 16/10/2009 33.070

Kode Spasial HA-29

HA-30

Sumber : Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan 2011, Direktorat wilayah Pengelolaan dan Penyiapan areal Pemanfaatan Kaswasan Hutan E. Posisi KPHP dalam RTRW Kabupaten Mukomuko Dalam RTRW Kabupaten Mukomuko, wilayah KPHPM Mukomuko termasuk dalam kawasan budidaya. Berdasarkan UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sesuai dengan ketentuan UU tersebut, maka wilayah KPHPM Mukomuko akan dibudidayakan, namun kegiatan yang dilakukan harus juga mengacu pada peraturan di bidang kehutanan. Karena sebagaian besar wilayah KPHPM Mukomuko merupakan kawasan hutan produksi terbatas, maka pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan di KPHPM Mukomuko harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada HPT. Namun dalam kenyataanya, banyak wilayah dalam KPHM Mukomuko yang telah terbuka, yang berarti telah menyalahi ketentuan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang direncanakan harus dapat mengembalikan lagi fungsi kawasan HPT yang sekarang telah hilang.

14

F. Isu-isu strategis, kendala dan permasalahan Ada beberapa isu strategis yang harus dihadapi oleh pengelola KPHPM Mukomuko, antara lain keterbatasan lahan untuk berbagai kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik, sumbangan sektor kehutanan dalam PAD yang perlu ditingkatkan, kebutuhan kayu bangunan yang meningkat dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yang harus ditingkatkan. Kebutuhan akan lahan untuk pertanian pangan, perkebunan dan permukiman yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan pemekaran desa akan menimbulkan tekanan yang besar bagi kawasan hutan, yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan. Demikian juga peningkatan kebutuhan kayu bangunan akibat pertumbuhan penduduk juga memberi tekanan pada hutan berupa penebangan liar. Pengelola KPHPM Mukomuko harus dapat mengembangkan KPHPM Mukomuko untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk memanfatkan kawasan melalui program HKM dan Hutan Tanaman Rakyat. Melalui pemberian ijin pemanfaatan dan pengusahaan hutan secara swakelola, KPHPM Mukomuko dapat memberikan kontribusi PAD Kabupaten Mukomuko. Guna dapat mengelola KPHPM Mukomuko ada permasalahan atau kendala yang harus diselesaikan. Kendala pertama adalah masih terdapatnya ketidaksamaan pemahaman antara pihak-pihak terkait mengenai kelembagaan KPHP dan hubungan kerja antara KPHP dan instansi terkait di daerah. Pemerintah daerah maupun DPRD Mukomuko masih memerlukan sosialisasi tentang kedudukan, dan tupoksi KPHPM Mukomuko dan hubungan kerjanya dengan dinas yang memawahi sector kehutanan. Kendala kedua adalah terbatasnya SDM kehutanan baik dalam kuantitas maupun kualitas (kompetensi) untuk menjalankan PKHP. misinya,

KPHPM

Mukomuko

memerlukan

Untuk menjalankan

tenaga-tenaga

kehutanan

untuk

melaksanakan inventarisasi hutan, penataan batas kawasan, pemetaan, silvikultur, konservasi hutan, dan manajemen hutan. KPHPM Mukomuko juga memerlukan tenaga administrasi keuangan karena KPHPm ini nantinya akan dikembangkan menjadi BLUD. Kendala ketiga adalah terbatasnya anggaran untuk menjalankan KPHP. Dalam jangka pendek KPHPM Mukomuko belum mampu menghasilkan pendapatan sehingga dia belum menjadi profit center, melainkan menjadi cost center. Untuk merekrut tenaga kehutanan yang kompeten dalam jumlah bayak dan menjalankan kegialatan

pengelolaan

hutan

diperlukan

dana

yang

cukup

besar. 15

16

BAB III VISI, MISI DAN KEBIJAKAN KPHM MUKOMUKO A. VISI Pengelolaan hutan di KPHPM Mukomuko merupakan bagian dari pengelolaan hutan nasional. Oleh karena itu perumusan visinya perlu mengacu pada pengelolaan hutan nasional juga. Kementerian Kehutanan melalui Permenhut No. P.51/MenhutII/2010 tentang Renstra Kementrian Kehutanan tahun 2010-2014 menetapkan visi yaitu

HUTAN

LESTARI

UNTUK

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

YANG

BERKEADILAN. Untuk mencapai visi tersebut telah dirumuskan enam kebijakan prioritas pembangunan kehutanan yaitu: (1) Pemantapan kawasan hutan; (2) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS; (3) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; (4) Konservasi keanekaragaman hayati; (5) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan; dan (6) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Selain Mukomuko,

itu, yaitu

KPHPM

Mukomuko

TERBEBASNYA

juga

memperhatikan

KABUPATEN

visi

Kabupaten

MUKOMUKO

DARI

KETERTINGGALAN PADA TAHUN 2015 MENUJU TERWUJUDNYA LANDASAN PEMBANGUNAN YANG KOKOH. Untuk mencapai visi tersebut Kabupaten Mukomuko akan melakukan 4 hal pokok, yaitu (1) membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu daerah tertinggal, (2) mempersiapkan landasan pembangunan Kabupaten Mukomuko menyongsong pembangunan jangka panjang, (3) mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, dan (4) mewujudkan Kabupaten Mukomuko hijau. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi kehutanan di Kabupaten Mukomuko adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan. Dinas ini memiliki visi TERWUJUDNYA PERTANIAN UNGGUL BERKELANJUTAN YANG RAMAH

LINGKUNGAN,

BERWAWASAN

AGRIBISNIS

DAN

BERBASIKAN

SUMBERDAYA LOKAL SERTA TERCIPTANYA MUKOMUKO HIJAU LESTARI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN. Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 misi, yaitu: (1) mewujudkan system pertaian unggul yang berkelanjutan yang berbasis sumberdaya local, (2) meningkatkan nilai tambah, daya saing dan mutu produk pertanian/perkebunan, (3)meningkatkan dan 17

memantapkan swasembada pangan, (4) mewujudkan hutan Mukomuko yang hijau dan lestari, dan (5) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan memperhatikan visi dan misi di atas dan issue-issue strategis di Kabupaten Mukomuko, maka Visi KPHPM Mukomuko adalah: “TERCUKUPINYA KEBUTUHAN KAYU PERTUKANGAN BERKELANJUTAN DAN

DAN HASIL

HUTAN NON KAYU

BERKEADILAN

BAGI

MASYARAKAT

SECARA KABUPATEN

MUKOMUKO TAHUN 2023” B. MISI Untuk mencapai visinya, KPHPM Mukomuko memiliki misi sebagai berikut: 1. Menguatkan kapasitas organisasi KPHPM Mukomuko dengan merekrut dan melatih tenaga teknis kehutanan yang kompeten. 2. Memantapkan kawasan di wilayah KPHPM Mukomuko. 3. Meningkatkan sumbangan sektor kehutanan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembangunan hutan tanaman 4. Memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan. 5. Menjalin kerjasama, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam kerangka percepatan optimalisasi pengelolaan kawasan hutan 6. Melindungi tanah dan tata air dengan peningkatan tutupan lahan dan memperbaiki tegakan serta melindungi keragaman hayati. Berdasarkan visi dan misi tersebut tujuan utama pengelolaan hutan di KPHP Model Mukomuko adalah : 1. Menjadi penyedia kebutuhan hasil hutan kayu maupun non kayu bagi masyarakat kabupaten Mukomuko 2. Menjaga keberlangsungan tata air dengan meningkatkan penutupan lahan dan memperbaiki tegakan hutan 3. Menigkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan serta memberikan sumbangan pendapatan daerah untuk pemerintah daerah kabupaten Mukomuko. C. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KPHP MODEL MUKOMUKO Kebijakan Mukomuko

pengelolaan

harus

mengedepankan

Kesatuan

beorientasi kesejahteraan

asas rakyat

Pengelolaan kelestarian disekitar

Hutan

Produksi

Model

dengan

tetap

kawasan wilayah

KPHP,

dengan

memperhatikan potensi-potensi yang ada baik flora maupun fauna. Diantara arah pengelolaan Hutan KPHP Model Mukomuko adalah sebagai berikut : 1. Memantapkan kelembagaan KPH 2. Pemantapan Kawasan, Rasionlisasi Perluasan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan KPH Model 18

3. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan Hutan 4. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 5. Mengedepankan pengelolaan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan 6. Mengembangkan partisipasi para pihak dalam pengelolaan hutan 7. Membangun kemandirian KPHP Model Mukomuko dalam pengelolaan hutan 8. Menumbuhkankembangkan investasi di KPHP Model Mukomuko

19

BAB IV ANALISIS DAN PROYEKSI A. Analisa data dan Informasi Sebagian besar wilayah KPHPM Mukomuko tidak lagi berupa hutan primer. Sebagian besar merupakan areal bekas tebangan dan perkebunan masyarakat. Hilangnya hutan primer ini merupakan akibat dari kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH pada era Orde Baru dan juga oleh kegiatan perambahan hutan. Ketika perusahaan-perusahaan pemegang HPH tidak lagi mendapat perpanjang ijin, maka areal bekas HPH ini menjadi lahan yang sangat rentan dengan perambahan karena keterbatasan tenaga polisi hutan. Akibatnya, semakin lama areal bekas HPH tersebut ditinggalkan, semakin besar pula luas perambahannya. Dalam sepuluh tahun yang akan datang tekanan terhadap hutan di wilayah KPHPM Mukomuko akan semakin besar. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Mukomuko adalah 155.753 jiwa yang terdiri dari 81.226 lakilaki dan 74.527 perempuan dengan rasio

jenis kelamin 108. Kepadatan

penduduknya mencapai 38,58 jiwa perkm2. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko meningkat menjadi 158.164 jiwa yang terdiri atas 82.483 lakilaki dan 75.681 perempuan. Kepadatan penduduk adalah 39,18 jiwa per km2. Dari tahun 2009 sampai tahun 2012, tingkat pertumbuhan penduduknya adlah 7,02%. Ini adalah angka yang sangat tinggi. Tingginya pertumbuhan penduduk dapat dilihat juga dari piramida umur yang lebar di bagian bawah, menunjukkan besarnya proporsi jumlah anak-anak. Sementara itu, produksi padi di Kabupaten Mukomuko selama periode 20092010, menurun. Hal ini dikarenakan adanya penurunan luas panen padi. Produksi padi tahun 2009 adalah 63.759 ton dengan luas panen 15.570 hektar dan pada tahun 2010 sebesar 39.750 ton dengan luas panen 9.946 hektar. Produktifitas padi di Mukomuko tahun 2010 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, produktifitas padi Mukomuko sebesar 3,99 ton per hektar. Di Kabupaten Mukomuko terdapat kecenderungan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi kebun sawit. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, maka luas 20

lahan sawah akan semakin mengecil, produksi padi akan semakin turun, padahal kebutuhan pangan meningkat karena meningkatnya jumlah penduduk. Hal ini akan memberikan tekanan lebih besar pada kawasan hutan. Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan pemekaran desa. Terbentuknya desa-desa baru akan meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan.

Tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah untuk revisi kawasan

hutan akan semakin tinggi. Analisa data yang dimiliki dan Informasi yang diperoleh KPHP Model Mukomuko dapat dilihat pada analisis faktor lingkungan internal dan faktor exsternal sebagai berikut : 1. Analisis Lingkungan Eksternal. Faktor lingkungan eksternal dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi operasional KPHP Model Mukomuko secara optimal.

Berdasarkan hasil analisa diketahui faktor lingkungan eksternal

adalah sebagai berikut : a. Faktor pendukung (opportunities) - Adanya insentif dari pemerintah pusat dalam pengelolaan KPH melalui KPH Model - Potensi investor untuk menanamkan modal dalam pemanfaatan kawasan hutan seperti , peternakan unggas ayam, peternakan lebah madu, pengembangan

rotan

manau dan Kayu

bawang,

pengembangan karet dan jernang. - Adanya peraturan perundangan terbaru yang memungkinkan untuk pengembangan organisasi KPH - Adanya dukungan dari institusi pusat (Kementerian Kehutanan) - Adanya Peraturan Menteri Kehutanan No. 41 Tahun 2011 tentang Fasilitasi KPH - Potensi Investasi di bidang kehutanan dalam upaya peningkatan penerimaan negara (Pusat dan Daerah) - Tingginya permintaan hasil hutan baik kayu maupun non kayu - Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan hutan - Tersedianya tenaga kerja dari masyarakat yang ada di sekitar dan dalam

kawasan

hutan 21

b. Faktor penghambat (threats) -

Belum komprehensifnya aturan tentang KPH

-

Tingginya gangguan hutan

-

Tata hubungan kerja antara dinas kehutanan provinsi dengan dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten belum terdefinisi secara jelas

-

Mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan di KPH belum terdefinisi secara jelas

-

Petani penggarap belum memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melaksanakan teknik budidaya dalam kawasan hutan secara baik.

-

Masih

rendahnya

partisipasi

para

pihak

dalam

mendukung

operasionalisasi pengelolaan hutan -

Masih

kurangnya

dukungan

peraturan

perundangan-undangan

dalam pengelolaan Potensi KPHP Model Mukomuko. 2. Analisis Lingkungan Internal. Tingginya produktivitas lahan merupakan indikator keberhasilan dalam pengelolaan hutan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pendapatan daerah

yang dihasilkan dari sektor tersebut. Apapun yang

dihasilkan dari pengelolaan lahan tersebut kalau itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dapat dikatakan produk dari kawasan tersebut. Produk dari kawasan hutan adalah kayu, non kayu, wisata alam serta jasa lingkungan. Analisis potensi dan kelemahan KPHP Model Mukomuko digunakan analisis SWOT untuk memperoleh beberapa kesimpulan dengan melihat keterkaitan antara kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi KPHP Model Mukomuko. Adapun kekuatan utama adalah a) telah terbentuknya kelembagaan KPHP Model Mukomuko setingkat eselon III dengan kualifikasi yang memadai, b) telah tersedianya sarana prasarana dasar yang cukup untuk menjalankan tugas operasional, dan c) kawasan KPHP Model Mukomuko memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendukung kemandiriannya yang meliputi potensi hasil hutan kayu,

bukan

kayu,

potensi

wisata

alam

serta

jasa

lingkungan. 22

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki KPHP Model Mukomuko antara lain a) Sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan, b) belum adanya kemantapan wilayah kerja, c) belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan, d) data dasar tentang kondisi lapangan dalam wilayah kerja KPHP Model Mukomuko

belum tersedia

secara cukup. Rangkuman Analisis SWOT KPHP Model Mukomuko sebagai berikut : Faktor Lingkungan Internal KEKUATAN 1. Telah terbentuknya kelembagaan KPHP Model Mukomuko dengan kualifikasi yang memadai 2. Telah adanya sarana prasarana dasar untuk mendukung operasional 3. Memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut baik hasil hutan kayu, non kayu, jasa lingkungan dan wisata alam

KELEMAHAN 1. Sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan, 2. Belum adanya kemantapan wilayah kerja, 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan, 4. Data dasar tentang kondisi lapangan dalam wilayah kerja KPHP Model Mukomuko belum tersedia secara cukup,

PELUANG

ANCAMAN

1. adanya kebijakan Kementerian Kehutanan tentang pengelolaan KPHP Model

1. Belum adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah

2. luasnya wilayah KPHP Model Mukomuko sebagai peluang untuk pengusahaan hutan,

2. Belum komprehensifnya aturan tentang KPH

3. Banyaknya potensi SDH yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD, 4. Tingginya permintaan hasil hutan 5. Keterlibatan lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan hutan 6. Tersedianya tenaga kerja dari masyarakat yang ada di sekitar dan dalam kawasan hutan

3. Tingginya gangguan hutan 4. Tata hubungan kerja antara KPHP dengan dinas yang membidangi kehutanan di kabupaten belum terdefinisi secara jelas 5. Mekanisme pengawasan pelaksanaan kegiatan di KPH belum terdefinisi secara jelas 6. Masih rendahnya partisipasi para pihak 7. Petani penggarap belum memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melaksanakan teknik budidaya dalam kawasan hutan secara baik.

B.

Proyeksi Langkah-Langkah Strategi Melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki

maka

proyeksi langkah-langakah strategis yang dapat dilkukan adalah sebagai berikut : 1. Optimalisasi penggunaan anggaran yang jelas untuk pengemban an pengelolaan

KPHP Model Mukomuko

dan dukungan anggaran yang

langsung kepada KPHP 2. Percepatan perubahan KPHP menjadi BLUD dengan dasar peraturanperaturan

yang

terbaru

23

3. Mengoptimalkan dukungan yang ada dan meningkatkan komunikasi baik dengan Pemda Provinsi, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan, lembaga swadaya masyarakat

dan semua stakeholder yang

terlibat 4. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dengan memanfaatkan potensi serta perubahan sitem promosi dan investasi pada KPHP Model 5. Kolaborasi dalam pengelolaan KPHP Model dengan seluruh stakeholder 6. Mengoptimalkan penggunaan peralatan yang tersedia C. Proyeksi Kondisi Wilayah di Masa Mendatang KPHP Model Mukomuko dengan kondisi yang ada siap

untuk menerima dan mengelola perubahan

saat ini harus selalu

kondisi yang mungkin akan

terjadi dimasa-masa yang akan datang. Untuk siap mengelola kondisi yang akan datang maka perlu dilakukan kegiatan untuk menjawab proyeksi kondisi tersebut diantaranya: 1. Program Pemantapan Kawasan Hutan dengan melalui 3 kegiatan yaitu ; -

Sosialisasi keberadaan dan otoritas wilayah pengelolaan

-

Rekonstruksi Tanda Batas Kawasan Kelola

-

Koordinasi dan Perancangan penyelesaian sengketa Tenurial

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dengan melalui 4 kegiatan -

Iventarisasi Biogeofisik dan sosial ekonomi

-

Pengembangan HTR

-

Pengembangan Agrosilvo pastural dan Agroforestry

-

Pengembangan HTI

3. Program Perlindungan hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam melalui beberapan kegiatan antara lain : -

Pengembangan Fungsi Sepadan Sungai

-

Pengembangan Jasa Lingkungan

-

Pengembangan sistem Pengamanan hutan Secara terpadu serta penigkatan peran masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan

kawasan hutan

24

BAB V RENCANA KEGIATAN A. Inventarisasi berkala wilayah kelola dan penataan hutan 1. Inventarisasi berkala Lima tahun sekali pengelola KPHPM Mukomuko akan melakukan inventarisasi hutan di wilayah yang belum dibebani ijin. Untuk wilayah yang telah dibebani ijin, pengelola akan mencari data sekunder dari inventarisasi hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin. Inventarisasi terdiri dari aspek biogeofisik dan sosekbud. Inventarisasi dilakukan pada tahun ke 4 dan tahun ke delapan. Data dari hasil inventarisasi tersebut menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang periode berikutnya. Inventarisasi biogeofisik meliputi: 1. Inventarisasi tumbuhan dengan tujuan: a) menaksir potensi hasil hutan kayu (jenis, diameter dan jumlah pohon), menaksir potensi hasil hutan non kayu (rotan, bambu, getah, dsb), mencatat keberadaan dan kelimpahan jenis tumbuhan dilindungi, 2. Inventarisasi satwa dengan tujuan: menaksir populasi satwa, khususnya satwa yang dilindungi Berdasarkan inventarisasi tumbuhan dan satwa pengelola KPHP akan memetakan wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi yang tinggi karena kaya akan keragaman hayati dan menjadi habitat bagi jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Selain melakukan inventarisasi ke lapangan pengelola KPHPM juga mengkompilasi data tanah (erosi), hidrologi (debit air, kualitas air) dan iklim (curah hujan, suhu dan kelembaban udara relative) yang dipantau secara rutin. Inventarisasi sosekbud bertujuan untuk mencari data tentang: kependudukan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, penggunaan lahan, pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat, adat istiadat, sarana kesehatan dan sarana komunikasi dan transportasi. Metoda inventarisasi dan pengolahan data hasil inventarisasi mengikuti Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan pada wilayah KPHL dan KPHP (2010) dan Petunjuk Teknis Sosial Budaya di Dalam/Sekitar Hutan/Kesaatuan Pengelolaan 25

Hutan (2011) yang diterbitkan oleh Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumberdaya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. 2. Pembagian blok Wilayah KPHM Mukomuko dibagi kedalam lima blok berdasarkan karakteristik biofisik dan social budaya. Yang pertama adalah blok perlindungan yang terletak di bagian atas, yaitu di HPT Air Manjunto yang berbatasan dengan kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Wilayah ini merupakan hutan alam primer yang kondisinya masih cukup bagus, memiliki topografi yang curam dan berbatasan dengan kawasan taman nasional yang merupakan Situs Warisan Dunia. Tujuan dari blok ini adalah untuk melindungi keragaman hayati yang ada di dalamnya dan melindungi tanah dan tata air. Blok ini tidak akan dimanfaatkan, kecuali hanya untuk perdagangan karbon. Blok kedua adalah blok pemanfatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang terletak tepat di bawah blok perlindungan. Di dalam blok ini tidak akan dilakukan penebangan, tetapi hanya dilakukan pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Potensi hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang akan dimanfaatkan akan diidentifikasi dalam inventerisasi biogeofisik. Di dalam blok ini bisa juga dilakukan budidaya tanaman dan lebah madu. Blok ketiga adalah blok pemanfaatan kayu pada hutan alam yang terletak di HPT Air Ipuh II, HPT Air Ipuh I, HP Air Teramang, HP Air Rami dan HPT Lebong Kandis. Blok ini meliputi wilayah yang dibebani IUPHHK PT BAT dan PT API. Tujuan dari blok ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah melalui pembayaran pajak bumi dan

bangunan dan pembayaran iuran-iuran dan dana

pemanfaatan hutan yang merupakan penerimaan bukan pajak. Blok ke empat adalah blok pemanfaatan di wilayah tertentu yang terletak tersebar di beberapa lokasi. Blok ini terdiri dari dua macam karakteristik, yaitu (1) wilayah yang memiliki potensi kayu yang cukup tinggi di luar wilayah yang dibebani ijin dan (2) wilayah yang berada sepanjang batas dengan kawasan taman nasional yang tidak termasuk dalam blok perlindungan atau blok pemanfaatan kayu hutan alam. Dalam blok ini akan dilakukan pemanfaatan hasil hutan, kayu dan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Potensi yang akan dimanfaatkan akan ditentukan setelah dilakukan inventarisasi hutan. Pada wilayah yang hutannya sudah terdegradasi akan dilakukan

rehabilitasi. 26

Blok kelima adalah blok pemberdayaan yang terletak terpisah-terpisah di beberapa lokasi. Blok ini merupakan wilayah-wilyah yang memiliki interaksi tinggi dengan masyarakat di sekitar hutan. Tujuan dari pengelolaan blok ini adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil manfaat dari hutan melalui skema-skema seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutann tanaman rakyat. Dengan adanya blok ini diharapkan masyarakat mengalami peni ngkatan pendapatan dan sekaligus terlibat dalam pengelolaan hutan. 3. Pemancangan batas Dalam waktu tiga tahun pertama, pengelola KPHPM Mukomuko ditargetkan menyelesaikan tata batas, yaitu pemancangan pal batas luar wilayah KPHP. Pada tahun ke empat, pengelola KPHP mulai melakukan pemancangan pal batas blok. Lain dengan blok batas petak merupakan batas alam berdasarkan sub-das, sehingga tidak perlu dilakukan pemancangan batas petak.Pembagian petak hanya dilakukan di atas peta dengan titik-titik koordinat yang jelas sehingga dapat dicek di lapangan. Sebelum dilakukan pemancangan patok batas luar dan batas blok terlebih dulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemancangan batas luar maupun pemancangan patok batas luar dan batas blok dilakukan bersama-sama masyarakat. Tabel 5. Tata waktu rencana kegiatan inventarisasi berkala dan penataan hutan Table Tata waktu rencana kegiatan inventarisasi berkala dan penataan hutan Tahun ke Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Inventarisasi tumbuhan 2. Inventarisasi satwa 3. Inventarisasi sosekbud 4. Kompilasi data geologi, tanah, hidrologi, iklim 5. Sosialisasi batas wilayah KPHP dan pembagian blok. 6. Pemancangan batas luar 7. Pemancangan batas blok 8. Patroli batas kawasan B. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu Pada blok pemanfaatan wilayah tertentu pengelola KPHM Mukomuko akan melakukan pemanfaatan hutan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun dikelola secara mandiri serta

dengan pola kemitraan dengan masyarakat sekitar 27

hutan sehingga dapat membuka peluang usaha yang sebesar-besarnya guna tercapainya kemakmuran rakyat dan kemandirian KPHP Model Mukomuko Hasil hutan yang dimanfaatkan dapat berupa hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan.

Untuk dapat melakukan pemanfaatan tersebut pihak

pengelola akan terlebih dulu menaksir potensi hasil hutan tersebut. Selain wilayah

tertentu

KPHP

Model

Mukomuko

juga

akan

itu pada

mengembangkan

budidaya tanaman kehutanan untuk dimanfaatkan hasil hutan kayu maupun hasil

hutan

Non

kayunya dan, pengelola KPHPM juga akan

menyun TOR

kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu, pengelola juga akan mencari mekanisme keuangan agar sesuai dengan peraturan yang ada. Beberapa renca bisnis yang

akan dikembangkan pada

wilayah tertentu ini

yaitu : 1. Pemungutan hasil hutan kayu pada hutan alam Kegiatan

ini

diadakan

mempunyai potensi pemungutan

pada

tegakan dengan

wilayah tertentu diameter diatas

yang

masih

60 cm. Dimana

hasil hutan kayu hutan alam ini dapat dilakukan dengan

pola kemitraan bersama masyarakat, dengan pihak ke tiga atau dengan pola mandiri. Pemungutan

hasil hutan kayu

KPHP Model Mukomuko kelestarian

hutan

hutan alam pada wilayah tertentu

dilakukan dengan tetap mengutamakan kaedah

baik secara ekologi, ekonomi

maupun secara sosial

budaya sehingga dalam pelaksanaanya KPHP Model Mukomuko akan menerapkan

sistem

TPTI

serta

pemberdayaan

masyarakat sekitar

kawasan hutan. Melalui kegiatan ini memperoleh pendapatan selain

itu

diharapkan

juga baik

diharapkan masyarakat lokal

secara

dengan pemungutan

langsung

dapat

maupuntidak langsung,

hasil hutan kayu hutan alam

akan dapat memenuhi kebutuhan kayu

ini

pertukangan, kayu

meubeler masyarakat lokal secara berkesinambungan. 2. Pengembangan tanaman karet Tanaman Karet ( Hevea Brnziliensis, red) adalah sudah sangat

dikenal

sistem

kawasan hutan yang ada di

pengelolannya

oleh

tanaman

yang

masyarakat sekitar

wilayah KPHP model mukomuko, sehingga

28

pengembangan tanaman karet pada wilayah tertentu yang sudah terbuka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pengembangan tanaman model

karet yang akan dilakukan oleh KPHP

mukomuko pada wilayah tertentu seluas ± 6000 ha dimana dalam

pengelolaan tentu juga tetap mengedepakan dimana

dalam

kaedah kelestarian

pengelolaan dilakukan secara

menggunakan alat

berat. Melalui

manual

dan

kegiatan pengembangan

tidak

karet

diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak penanaman, pemeliharaan, maupun

hutan

ini

baik saat

sampai saat pemungutan

hasil/

penyadapan. 3. Budidaya kayu bawang atau kayu pertukangan lainnya. Kayu bawang salah satu kayu yang banyak ditanam dan diminati masyarakat disekitar kawasan KPHP model mukomuko. ini

merupakan kayu mudah

Kayu

bawang

dan cepat pertumbuhannya serta tidak

rentan terhadap hama dan penyakit. Selain itu akan dipilih beberapa jenis kayu pertukangan lainnya yang mampu tumbuh dengan baik di wilayah KPHP Model Mukomuko serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Budidaya

kayu

bawang ataupun kayu pertukangan lainnya

akan

dilakukan pada wilayah tertentu KPHP Model mukomuko akan dilakukan pada areal seluas ± 4000 dengan cara mengintegrasikan penanamannya dengan tanaman lain dibawah tegakan seperti kopi, kakao

atau tanaman

jenis palawija. 4. Pengembangan obyek wisata Obyek wisata adalah salah satu kegiatan yang akan dikembangkan dalam kawasan hutan oleh KPHP Model Mukomuko. Pengembangan obyek wisata ini akan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Pariwisata, dan beberapa instasi lain

yang kompeten dalam menunjang

kemajuan kegiatan obyek wisata di wilayah KPHP Model Mukomuko. Melalui pendataan yang dilakukan dibeberapa titik dalam kawasan KPHP Model Mukomuko, ada beberapa obyek

wisata potensial yang

akan dikembangkan diantaranya pengembangan obyek wisata air terjun, Obyek wisata danau, obyek wisata pemandangan alam, wisata pendidikan dan

beberapa

obyek

wisata

lainnya.

29

5. Pengembangan PLTMH Potensi PLTMH adalah

potensi

yang ada

di wilayah KPHP Model Mukomuko

yangsangat potensial untuk

dikembangkan

mengingat

sampai saat ini kebutuhan listrik adalah merupakan kebutuhan mendasar yang ketersediaanya belum terpenuhi secara optimal. Pemanfaatan diwilayah kerja

Pembangkit

KPHP Model

listrik tenaga

Mukomuko

beberapa Investor mengingat pada

Mikro

sudah

Hidro (PLTMH)

banyak

dilirik

oleh

kawasan KPHP Model Mukomuko

banyak terdapat sungai dengan debit air dan kecepatan aliran yang layak untuk dibangun PLTMH seperti sungai Manjuto, sungai Selagan, Air Dikit, Batang Muar, Sungai Bantal

dan banyak sungai-sungai lainnya yang

dapat dibangun PLTMH sehingga dapat mengatasi krisis listrik terutama bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Mukomuko. Guna tercapainya pembangunan PLTMH

seperti yang diharapkan

maka KPHP Model Mukomuko akan menggandeng pihak ketiga sebagai penyandang

dana

dan sebagai pelaksana

pengkajian yang mendalam sehingga

setelah terlebih

tetap terjaganya

dahulu

kelestarian

dan

fungsi kawasan hutan. 6. Penangkaran rusa Menurunnya populasi terdapat dalam

rusa yang ada di alam terutama

kawasan hutan

akhir-akhir

ini

tidak terlepas

yang dari

semakin maraknya perburuan liar yang dilakukan masyarakat. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak ada tindakan kongrit yang dapat dilakukan maka

dikhawatirkan rusa sebagai jenis liar yang dilindungi berdasarkan

PP Nomor 7 Tahun 1999 ini akan punah. Karena Mukomuko

akan

mengambil inisiatif

itu KPHP Model

untuk mengadakan

penangkaran

diwilayah KPHP Model Mukomuko dimana saat ini masih banyak dijumpai rusa liar. Penangkaran

rusa

di KPHP Model Mukomuko akan dilakukan

secara semi alami dimana, rusa

di

habitat aslinya

pengelolaan dilakukan dengan

dengan

melakukan

menanam jenis-jenis tumbuhan sebagai pakan pemantauan

secara

rutin

pemagaran rusa

terhadap perkembangan

melepaskan lokasi

serta rusa

serta

dilakukan tersebut.

30

7. Pengembangan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Potensi tanaman

obat yang

ada

dalam kawasan di wilayah kerja

KPHP Model Mukomuko sampai saat ini belum optimal

sehingga bila

banyak

dikelola secara

dibiarkan tanpa ada upaya pengembangan

maka

dikhawatirkan tanaman obat sebagai sumber keragaman plasma nuftah akan punah. Pengembangan tanaman obat dan pemanfaatan tanaman obat akan dilakukan

melalui berbagai

kegiatan

seperti

membuat

arboretum

tanaman obat, penelitian tanaman obat, pemungutan tanaman obat, pemanfaatan tanaman obat, serta menjual hasil produksi tanaman obat baik dalam bentuk

obat

herbal tradisional

mapun

bekerjasama

dengan

perusahaan produsen obat-obatan. 8. Pemanfaatan dan Pengembangan lebah Madu Apis dorsata atau

yang biasa kita kenal dengan lebah madu

di

kawasan KPHP Model mukomuko masih banyak terdapat secara alam dan berkebang di

berbagai lokasi. Potensi lebah

madu

dimanfaatkan oleh masyarakat pengumpul madu

ini

saat ini

dan

banyak

dikelola secara

tradisional sehingga nilai jual madu alam yang diperoleh belum optimal. Melihat potensi yang dimiliki tersebut KPHP Model Mukomuko

akan

melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan produksi madu alam serta meningkatkan nilai kegiatan yang akan dilakukan

jual madu alam tersebut. Ada beberapa

oleh KPHP Model Mukomuko

anatara lain :

a. Pembinaan kelompok pengumpul madu b. Perlindungan terhadap pohon sialang dan berbagai jenis pohon yang merupakan tempat bersarangnya lebah madu secara alam c. Pengelolaan nilai

hasil madu alam secara maksimal untuk meningkatkan

jual, baik

dengan perbaikan

kemasan, teknik panen

dan

pengklasifikasian lebah menurut kualitas madu yang diperoleh. 9. Pengembangan Program REDD+ Sebagai organisasi pengelolaan

hutan

di

tingkat KPHP Model

mukomuko ikut secara aktif dalam menjalankan kebijkan nasional REDD+ mengingat Indonesia adalah salah satu negara pengemisi Kaca

(GRK)

terbesar

di

Gas Rumah dunia.

31

Melalui skema mengurangi masih

REDD+

maka

diahrapkan

indonesia

emisi dengan mengurangi tekanan terhadap

dapat

hutan yang

ada serta menigkatkan serapan dengan melaksanakan program

penanaman

hutan baik

dengan skema HKM, HTR, RE, RHL maupun

dengan hutan desa dan hutan adat. Tabel 6. Tata waktu kegiatan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Identifikasi wilayah potensial untuk dimanfaatkan 2. Menaksir potensi hasil hutan kayu 3. Menaksir potensi hasil hutan non kayu 4. Menaksir potensi jasa lingkungan 5. Menjajaki kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk menyun TOR 6. Merumuskan mekanisme pengelolaan hutan 7. Melaksanakan pemanfaatan

9

10

C. Pemberdayaan masyarakat Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar wilayah KPHP Model Mukomuko, pengelola akan memberikan akses kepada masyarakat terhadap hutan melalui program hutan kemasyarakatan (HKM), hutan desa (HD), hutan tanaman rakyat (HTR) dan Pengelolaan Hutan denganPola

Kemitraan.

Pengelola KPHP akan terlebih dulu melakukan sosialisasi tentang HKM, HD, HTR dan Pola

Kemitraan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain

(LSM, perangkat desa, dinas terkait) dan memutuskan program apa yang cocok untuk dilaksanakan bagi masing-masing desa dan kelompok masyarakat yang berada di dalam dan sekitar wilayah KPHPM. Setelah itu dilakukan fasilitasi. Untuk program HKM jenis kegiatan fasilitasi meliputi: a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat. b. pengajuan permohonan izin c. penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan. d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan. 32

e. pendidikan dan latihan f. akses terhadap pasar dan g. pengembangan usaha. Tujuan dari kegiatan fasilitasi program HKM adalah untuk: a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok; b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku. c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan; d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan; e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan; f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan. (Permenhut no 37 tahun 2007.) Pengembangan Program

Hutan

Desa (HD), kegiatan fasilitasi yang akan

dilakukan oeh KPHP Model Mukomuko antara lain meliputi: a. pendidikan dan latihan; b. pengembangan kelembagaan; c. bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa; d. bimbingan teknologi; e. pemberian informasi pasar dan modal; dan f. pengembangan usaha. Tujuan dari fasilitasi program Hutan Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan. (Permenhut no 49 tahun 2008) Untuk program HTR, pegelola PHBM akan membentuk koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat sekitar hutan. Meskipun IUPHHK HTR dapat diberikan kepada perorangan, KPHPM membatasi dulu pada koperasi karena pembinaannya dan pengawasannya akan lebih mudah daripada perorangan. Untuk anggota koperasi 33

KPHPM akan memberikan fasilitasi seperti pada kelompok masyarakat pada HKM dan Lembaga desa pada Hutan Desa (HD), dan menambahkan pelatihan teknis penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharan, dan pemanenan. KPHP Model Mukomuko hutan melalui kemitraan mitra, bimbingan

juga akan memfasilitasi kegitan pengelolaan

melalui berbagai kegitan seperti pembinaan petani

teknologi

pengelolaan

hutan, aksesibilitas

pasar, peberian

bantuan modal maupun bibit tanaman. Dalam

melaksanakan kegiatan fasilitasi tersebut pengelola KPHPM

Mukomuko dapat bekerjasama dengan pihak lain, antara lain: a. Perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Keterlibatan perguruan tinggi dalam fasilitasi kegiatan HKM, HTR, HD dan Kemitraan ini terutama untuk penerapan hasil penelitian dan pembinaan secar teknis. b. Lembaga swadaya masyarakat Lembaga swadaya masyarakat dalam

fasilitasi kegitan

dalam

merupakan

HKM, HTR, Hutan

unsur yang sangat penting

desa dan Pola Kemitraan

pembinaan kelompok, penguatan kelembagaan

terutama

dan pendampingan

pelaksanaan kegiatan. c. Lembaga keuangan Melalui keterlibatan lembaga keuangan dalam pembinaan dan

fasilitasi

kegiatan HTR, HKM, Hutan desa Pola Kemitraan maka pengelola dapat mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki baik melalui pinjaman lunak maupun

program

dana bergulir. d. Koperasi Koperasi adalah suatu wadah perekonomian masyarakat yang sangat tepat sebagai bagian yang dapat membantu fasilitasi kegiatan HKM, HTR, Hutan desa dan Pola Kemitraan. Sehingga keberadaan

koperasi

diharapkan dapat

meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan HTR, HKM, hutan desa maupun Pola Kemitraan. e. BUMN/BUMD/BUMS. Lembaga lainnya yang

sangat penting perannya dalam fasilitasi kegiatan 34

HKM,HTR, Hutan desa dan Pola Kemitraan BUMS. Lembaga ini

Hutan adalah

BUMN, BUMD dan

diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung baik

dalam pengelolaan HTR, HKM, Hutan desa dan Pola Kemitraan

maupun dalam

pembinaan kelompok

desa dan Pola

masyarakat

pengelola HTR, HKM,Hutan

Kemitraan Hutan Tabel 7. Tata waktu kegiatan pemberdayaan masyarakat Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 7 1. Sosialisasi HKM, HD dan HTR kepada masyarakat dan instansi terkait 2. Pembentukan kelompok masyarakat 3. Fasilitasi kepada lembaga desa dan kelompok masayarakat 4.Identifikasi lokasi untuk HKM, HD dan HTR 5. Fasilitasi penyusunan rencana kerja 6. Fasilitasi Pengajuan ijin 7. Pembinaan kelompok tani (HKM, HTR), koperasi (HTR) dan lembaga pedesaan (HD).

8

9

10

D. Pembinaan dan pemantauan pada areal KPHP yang telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan Untuk mencapai kelestarian hutan pengelola KPHP akan memantaun dan membina pelaksanaan IUPHHK yang ada dalam wilayah KPHPM Mukomuko agar pemegang ijin mematuhi peraturan. Pemantauan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, penafsiran citra satelit dan pengecekan lapangan. Pengelola KPHP akan mengecek kesesuaian antara rencana kerja tahunan dan pelaksanaanya, antara lain lokasi, luas dan volume penebangan, perlindungan kawasan lindung, penanaman pengkayaan pada lahan-lahan bekas penebangan. Selain pemantauan secara rutin, KPHP Model Mukomuko pembinaan

ini

pengelolaan

tidak

juga akan

apabila sesuai

Mukomuko akan memberikan

melakukan pembinan dimana

ditemukan dengan surat

izin

dalam

pelanggaran dalam pengelolaan yang

teguran

diberikan sampai

maka

atau

KPHP Model

pada

rekomendasi

pencabutan izin pengelolaan. Tabel 8. Tata waktu kegiatan pemantauan pada areal KPHPM yang ada ijin Kegiatan 1

2

3

4

Tahun ke 5 6

7

8

9

10

1. Pemantauan pemegang ijin pemanfaatan dalam kawasan 2. Pembinaan pemegang ijin pemanfaatan 35

E. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin Pada areal hutan yang tidak dibebani ijin yang mengalami degradasi karena aktifitas illegal akan dilakukan rehabilitasi dengan penanaman jenis pohon sesuai dengan kondisi ekologis dan peruntukan lahan. Jika kerusakan terjadi di sempadan sungai maka jenis pohon yang dipilih adalah pohon-pohon jenis asli (indigenous species) dengan tujuan untuk melindungi tanah dari erosi. Jika kerusakan terjadi di areal lain yang datar, dekat dengan permukiman, maka jenis yang dipilih adalah jenis Multi Porpuse Trees Species (MPTS) seperti durian,petai, jengkol, mangga, rambutan

dan

jenis lainnya

yang

memiliki nilai ekonomi sehingga dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan, rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui kegiatan: a. reboisasi; b. pemeliharaan tanaman; c. pengayaan tanaman; atau d. penerapan teknik konservasi tanah. Rehabilitasi lahan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Perusahaan

perkebunan yang ada di sekitar kawasan hutan dan kegiatan ini dilakukan melalui skema-skema yang melibatkan masyarakat. Tabel 9. Tata waktu kegiatan rehabilitasi lahan Kegiatan 1

2

3

4

Tahun ke 5 6 7

8

9

10

1. Identifikasi lahan kritis. 2. Penyusunan rencana 3. Pengadaan bibit 4. Penanaman 5. Pemeliharaan tanaman

F. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya Di dalam wilayah KPHPM Mukomuko yang telah dibebani IUPHHK kewajiban rehabilitasi dam reklamasi hutan menjadi kewajiban pemegang ijin. Pengelola KPHP akan memberikan sosialisasi dan pelatihan teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan. Selanjutnya pengelola KPHP juga akan memantau pelaksanaan rehabiltasi dan 36

reklamasi hutan melalui pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan dan penafsiran citra secara rutin seperti terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 10. Tata waktu kegiatan pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada areal yang ada ijin Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Pemantauan pemegang ijin pemanfaatan dalam kawasan 2. Pembinaan pemegang ijin pemanfaatan G. Penyelenggaraan perlindungan hutan, konservasi alam dan Pengamanan hutan Sebagian besar wilayah KPHPM Mukomuko merupakan hutan produksi terbatas karena memiliki topografi yang curam dan sangat curam. Penebangan di wilayah yang curam perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menhindari erosi tanah. Selain itu di wilayah KPHPM Mukomuko juga terdapat banyak sungai yang berhulu di kawasan TNKS dan mengalir ke Samudera Hindia. Sesuai dengan Keppress no 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan UU no 26 tahun 2007, sempadan sungai merupakan kawasan lindung. Kriteria sempadan sungai adalah: a. Sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman. b. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter. Pengelola KPHPM akan melakukan monitoring secara rutin untuk menjamin bahwa tutupan lahan di kawasan lindung sempadan sungai tetap terjaga. Perlindungan sempadan sungai ini bertujuan untuk mencegah erosi dan sedimentasi yang dapat memperkeruh air sungai, mendangkalkan sungai dan menyebabkan banjir. Kekeruhan sungai juga mengurangi kualitas air sungai sebagai bahan baku air minum. Mengingat KPHP Model Mukomuko berdampingan langsung kawasan hutan konservasi TNKS, sehingga

dengan

wilayah KPHPM Mukomuko juga

memiliki fungsi sebagai kawasan penyangga untuk mendukung fungsi hutan konservasi. Oleh karena itu pengelola KPHP akan mengidentifikasi wilayah hutan yang menjadi habitat jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Wilayah yang memiliki nilai penting bagi konservasi keragaman hayati terebut akan dijaga untuk 37

tidak ditebang. Jika wilayah-wilayah tersebut terpisah satu sama lain, maka pengelola KPHP akan menyediakan koridor antar wilayah tersebut sehingga memungkinkan pergerakan satwa dari wilayah ke wilayah yang lain. Koridor ini juga akan dilindungi dari penebangan. Kegiatan pengamanan hutan adalah salah satu tugas pokok yang di emban KPHP Model Mukomuko,

karena

itu

personil KPHP Model Mukomuko akan secara kawasan, patroli

dalam

pengamanan

rutin melakukan

dan operasi pengamanan hutan. Dalam

hutan

ini

pemantauan

upaya pengamanan

hutan tersebut KPHP Model Mukomuko dapat meminta bantuan instansi terkait seperti

pihak

Kepolisian,

Kejaksaan

dan

pihak-pihak lain yang

kompeten

termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selama

kegiatan patroli

dan

Operasi pengamanan hutan

pihak KPHP

dapat melakukan penahanan barang bukti, tersangka TIPIHUT serta berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Table 11. Tata waktu kegiatan perlindungan, konservasi alam dan pengamanan hutan. Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Perlindungan kawasan lindung (sempadan sungai, mata air, lahan cangat curam, dsb) 2. Konservasi wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi. 3. Pengamanan Kawasan hutan H. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin Mengingat di wilayah KPHPM Mukomuko terdapat dua perusahaan yang sudah memiliki izin IUPHHK dan satu perusahaan yang mendapatkan izin IUPHHKRE maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi

secara kontinyu

untuk

menghindari konflik batas areal kerja, menyamakan persepsi terhadap peraturanperaturan di bidang kehutanan dan mensukseskan program-program KPHPM. Koordinasi dan sinkroninasi dilakukan dengan melakukan pertemuan secara rutin. Tabel 12. Tata waktu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Koordinasi dan sinkronisasi

38

I. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan Stakeholder terkait Wilayah kelola KPHPM Mukomuko bersinggungan dengan areal peruntukan lain dengan berbagai penggunaan sehingga dalam mengelola wilayah KPHP tersebut, pengelola perlu melakukan koordinasi dan simergi dengan para pemangku kepentingan (stake holder). Pemangku kepentingan terdiri dari unsur pemerintah, yaitu SKPD-SKPD yang lingkup kerjanya berkaitan dengan kegiatan KPHP, penegak hukum, dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar KPHP. Sebagai contoh, kegiatan penataan batas dikoordinasikan dengan BIPHUT untuk meminta bantuan tenaga teknis GIS, dengan masyarakat untuk mendapatkan tenaga kasar untuk memasang pal batas, dengan kepolisian untuk menjaga keamanan. Kegiatan rehabilitasi lahan kritis berkoordinasi dengan BPDAS dalam pendanaan dan masyarakat sebagai pelaksana penanaman. Pengamanan hutan dikoordinasikan dengan instansi penegak hokum (kelpolisian dan kejaksaan), program HKM, HTR dan hutan berkoordinasi dengan BPPHP Lampung. Tabel 13. Tata waktu kegiatan dengan stake holder terkait Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 7 Koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait

8

9

10

J. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM Untuk menjalankan KPHPM Mukomuko secara efektif, pengelola harus memiliki tenaga kehutanan dengan jumlah dan kompetensi yang memadai, paling tidak memenuhi standard yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-Ii/ 2011 Tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Melalui Ananlisa jabatan

yang

dilakukan

diketahui kebutuhan

ril

Sumberdaya Manusia (SDM) yang harus dipenuhi oleh KPHP Model Mukomuko yaitu : Tenaga Polisi Hutan 97 orang sementara saat ini baru ada satu orang Polisi Kehutanan, tenaga teknis yaitu tenaga perpetaan 1 orang, tenaga perencanaan dan tata hutan 2 orang

dan tenaga adminitrasi umum lainnya sebanyak 10 orang.

Selain itu setelah terbentuk Resort pengelolaan hutan maka juga akan dibuhkan tenaga adminitrasi paling sedikit sebangyak 5 dan teknis masing-masing 3 orang. Kebutuhan tenaga tersebut akan diusulkan untuk direkrut oleh pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko. Selain itu akan dilakukan peningkatan

sesuai 39

dengan dinamika persoalan lapangan yang dihadapi KPHPM Mukomuko. Oleh karena itu secara teratur pengelola KPHP akan meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang teknis kehutanan maupun bidang penunjang antara lain manajemen organisasi, keuangan, Teknologi Informasi (TI) dan Sisitem Informasi Geografis (SIG). Penentuan jenis dan frekuensi pelatihan secara rinci ditentukan melalu training need assesment. Tabel 14 . Tata waktu kegiatan penyediaan dan peningkatan kapasitas Kegiatan 1

2

3

4

Tahun ke 5 6

7

8

9

10

1. Perekrutan SDM 2. Pelatihan

K. Penyediaan pendanaan KPHPM Mukomuko dirancang untuk menjadi unit pengelolaan yang mandiri secara finansial, bahkan menjadi profit center. Namun pada tahap awalnya, KPHPM Mukomuko belum dapat mandiri karena organisasinya belum berjalan, sehingga pengelola KPHM akan mencarikan dana dari pemerintah, pemerintah daerah. Pada tahap selanjutnya, setelah organisasi pengelola berjalan dengan efektif, pendanaan juga diperoleh dari penerimaan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan. Selain itu pihak pengelola akan mengusahakan kerjasama dengan LSM nasional dan internasional yang dapat mendanai program-program tertentu, misalnya pembinaan masyarakat dan konservasi. Kegiatan yang dilakukan untuk penyediaan pendanaan: 1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran biaya rutin. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun untuk diajukan ke pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran biaya untuk program-program tertentu, untuk diajukan ke lembaga donor, nasional maupun internasional. 3. Penyediaan dana dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan. Table 15. Tata waktu kegiatan penyediaan dana Kegiatan 1

2

3

4

Tahun ke 5 6 7

8

9

10

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ke pemerintah dan pemerintah daerah. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ke lembaga donor. Penyediaan dana dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan. 40

L. Pengembangan database Pengelolaan KPHP akan berjalan dengan efektif jika ditunjang oleh data yang memadai. Oleh karena itu, berdasarkan inventarisasi pengelola KPHPM Mukomuko akan menyusun data base yang meliputi, data biogeofisik (geologi, tanah, curah hujan, suhu, kelembaban, tutupan vegetasi, jenis tumbuhan, jenis satwa)

dan

sosekbud (kependudukan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, penggunaan lahan, pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat, adat istiadat dan sarana kesehatan dan transportasi). Database ini sangat diperlukan untuk dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan kondisi dan kejadian sebelumnya, sehingga diharapkan tujuan kegiatan dapat tercapai. Pengembangan database terdiri dari kegiatan: a. Pengadaan peralatan pendukung database. Pengadaan ini dilakukan secara periodic, sesuai dengan umur pakai perangkat keras. b. Pengembangan sistem database, meliputi pengadaan software, pelatihan SDM dan penyusunan data base. Pengadaaan software dan pelatihan diadakan secara periodic sesuai dengan perkembangan software yang ada. c. Pemutakhiran data. Pemutakhiran data dilakukan terus menerus. Tabel 16. Tata waktu kegiatan pengembangan data base Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 7 Pengadaan peralatan pendukung Pengembangan system database Pemutakhiran data

8

9

10

M. Rasionalisasi wilayah kelola Pengelolaan KPHPM Mukomuko akan berjalan dengan efektif jika terdapat tenaga yang memadai secara kualitas dan kuantitas, sesuai dengan luas wilayah yang dikelola. Selain pembagian wilayah ke dalam blok-blok dan petak-petak, pengelola KPHM Mukomuko perlu membagi wilayahnya ke dalam RKPH-RKPH. Penentuan luas RKPH didasarkan pada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dalam blok pemanfaatan hasil hutan kayu lebih intensif daripada kegiatan

41

di dalam blok perlindungan. Pembagian RKPH baru dapat dilaksanakan setelah KPHM Mukomuko memiliki tenaga yang memadai dan memiliki data yang cukup. Kegiatan yang dilakukan untuk rasionalisasi wilyah kelola adalah: 1. Analisis data hasil inventarisasi dan laporan kegiatan 2. Penentuan luas dan lokasi masing-masing RKPH Kegiatan 1

2

3

4

Tahun ke 5 6 7

8

9

10

Analisis data Penentuan luas dan lokasi RKPH M. Review rencana pengelolaan 5 tahun sekali Rencana pengelolaan jangka panjang yang disusun pertama kali didasarkan pada data-data yang belum lengkap. Oleh karena itu masih terdapat kelemahan. Selain itu, dalam perjalanan waktu akan terjadi perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika masyarakat, sehingga rencana jangka panjang ini perlu dievalusi secara periodic. Dalam waktu lima tahun sekali, rencana pengelolaan KPHPM Mukomuko perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika persoalan yang dihadapi di lapangan. Tabel 17. Tata waktu kegiatan review rencana pengelolaan Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 Review rencana pengelolaan

7

8

9 10

N. Pengembangan investasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Mukomuko dirancang sebagai suatu unit pengelolaan hutan yang mandiri, termasuk dalam hal financial. Oleh karena itu pengelola KPHPM Mukomuko akan menjalin kerjasama dengan penyandang dana untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan. Kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan investasi meliputi: 1. Menyusun rencana pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan berdasarkan hasil inventarisasi hutan. 2. Melakukan kerjasama dengan investor untuk melakukan kerjasama kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan.

42

Tabel 18. Tata waktu kegiatan pengembangan investasi Kegiatan Tahun ke 1 2 3 4 5 6 7 1. Menyusun rencana pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan. 2. Melakukan kerjasama dengan investor untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatn hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan,

8

9

10

43

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN A. PEMBINAAN Pengelola KPHPM Mukomuko belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola KPHPM secara efektif. Oleh karena itu perlu ada kegiatan pembinaan yang dilakukan secara rutin. Tujuan dari kegiatan pembinaan adalah untuk memberikan arahan, bimbingan dan pelatihan kepada pimpinan dan tenaga fungsional KPHPM agar masing-masing memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat mewujudkan KPHP yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) KPHP yang telah ditetapkan pemerintah. Pembinaan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain: 1) Pelatihan kepada pengelola KPHPM Mukomuko, yang dapat dilakukan di KPHPM Mukomuko atau di tempat lain, 2) Pengiriman pengelola KPHPM Mukomuko ke KPHP model lainnya yang sudah mampu mengelola KPHP secara efektif atau ke instansi lain untuk belajar secara langsung melalui magang, dan 3) Memberikan pendampingan kepada pengelola KPHPM Mukomuko, berupa penempatan tenaga-tenaga ahli dari pemerintah maupun lembaga lain selama beberapa bulan di KPHPM Mukomuko untuk melakukan transfer pengetahuan dan keahliannya ke pengelola KPHPM Mukomuko. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dll),

pemerintah

daerah (Dinas Kehutanan, Bappeda, dll) dan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas keilmuan sesuai dengan bidang pembinaan (Perguruan Tinggi, LIPI, dll). B. PENGAWASAN Selain pembinaan, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi KPHPM Mukomuko agar tidak menyimpang dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dtetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang yang sudah disyahkan dan agar sesuai. Pengawasan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan evaluasi diri. Berdasarkan evaluasi diri pengelola dapat menemukan

kesalahan-kesalahan

yang

telah

dilakukan

sehingga

dapat

mengoreksinya. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh pemerintah maupun 44

pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan ini organisasi KPHPM Mukomuko diharapkan dapat berjalan dengan efektif, mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam rencana jangka panjang. C. PENGENDALIAN Selain

pembinaan

dan

pengawasan,

KPHPM

Mukomuko

juga

perlu

melakukan pengendalian. Tujuannya adalah untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang. Pengendalian dalam instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut PP tersebut, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi

dan

pemantauan

pengendalian

intern.

45

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN A. PEMANTAUAN Pemantauan merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dan pengendalian. Pemantauan

secara formal dilakukan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah

daerah melalui kajian yang kritis terhadap laporan yang dibuat oleh pengelola KPHPM Mukomuko. Pemantauan secara informal dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, pemegang izin, lembaga swadaya masyarakat. Periode pemantauan sama dengan periode pelaporan, yaitu setiap triwulan, semester dan tahun. Dengan adanya pemantauan ini pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengetahui apakah pengelolaan KPHPM Mukomuko telah berjalan sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang dan norma, standard, prosedur dan criteria yang ditetapkan pemerintah. B. EVALUASI Evaluasi adalah proses pengukuran kinerja. Evaluasi pengelolaan KPHPM Mukomuko dilakukan secara internal dan eksternal secara periodic, sesuai dengan periode pelaporan, yaitu setiap triwulan, semester dan tahun. Secara internal pengelola KPHPM Mukomuko akan melakukan evaluasi diri sehingga dapat mengetahui kekurangannya dan kemudian memperbaikinya. Evaluasi eksternal dilakukan oleh pemeirntah dan pemerintah daerah berdasarkan dokumen laporan yang disusun oleh pengelola KPHPM Mukomuko. Untuk mengukur kinerja pengelola KPHPM Mukomuko terlebih dulu perlu ditetapkan criteria dan indicator keberhasilan pengelolaan. Kriteria dan indicator tersebut dapat mengadopsi sepenuhnya atau sebgaian dari criteria dan indicator yang sudah dibuat oleh LEI, ITTO, dan lembagalembaga lain. Dengan adanya evaluasi internal dan eksternal, pengelola KPHPM Mukomuko akan dapat memperbaiki kinerjanya secara periodik. C. PELAPORAN Pengelola KPHPM Mukomuko berkomitmen untuk melaksanakan tata pamong yang baik. Oleh karena itu pengelola KPHM akan melaksanakan pengelolaan hutan secara transparan dengan membuat pelaporan secara teratur sebagai bentuk akuntabilitas kepada kepada pemerintah, pemerintah daerah dan public. Pelaporan dilakukan secara periodic, yaitu setiap triwulan, semester dan tahun. Dokumen 46

laporan berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPHPM Mukomuko selama periode pelaporan, tingkat pencapaian tujuan, dan kendala-kendala yang dihadapi. Dengan adanya laporan ini para pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelola KPHPM Mukomuko, sehingga diharapkan mereka dapat memberikan masukan kepada pengelola KPHPM Mukomuko untuk perbaikan kinerja

pada

periode-periode

berikutnya.

47

BAB VIII PENUTUP Rencana pengelolaan jangka panjang KPHP Model Mukomuko ini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak yang masih bersifat garis besar. Oleh karena itu masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana tahunan yang lebih rinci. Dalam perjalanan waktu, perlu dilakukan evaluasi terhadap rencana ini sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan dinamaika dalam masyarakat. Rencana pengelolaan ini diharapkan dapat dipedomani oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan

KPHP

Model

Mukomuko.

48

MATRIK RENCANA PENGELOLAAN

49