RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT IV GORONTALO UTARA

i

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT IV GORONTALO UTARA

Mengetahui: Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara

Disusun oleh Kepala KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara

(Ir. Hasan Hiola, MM) NIP. 196212031989031010

(Asdian Karim, S.Hut) NIP. 19810814200802001

Jakarta, Februari 2014 Disahkan oleh a.n. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Sekjen Kementerian Kehutanan Ub. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV

(Dr. Ir. Muhammad Firman, M.For.Sc) NIP. 19590225 198603 1002

ii

RINGKASAN EXECUTIVE Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Unit IV Gorontalo Utara merupakan KPH ketiga yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai KPH Model melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No 766/MenhutII/2012 tentang Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit IV yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Sebelum surat keputusan menteri tersebut dikeluarkan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telahmembentuk organisasi KPHP sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Utara No 6 tahun 2102 tentang pembentukan UPTD KPHP Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan wilayah administrasi, wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk memudahkan pengelolaan maka KPHP Model Unit IV Gorontalo dibagi menjadi beberapa blok pengelolaan sesuai dengan fungsi hutan dan karakteristik biogeofisik serta sosial budaya. Blok tersebut adalah blok inti di hutan lindung seluas 4842,461 ha, blok pemanfaatan di hutan lindung seluas 3109,677 ha, blok pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan produksi seluas 18553,670 ha, blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di hutan produksi seluas 42061,79 ha, blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK di hutan produksi seluas 4871,190 ha, blok pemberdayaan masyarakat di hutan produksi seluas 7747,942 ha dan blok perlindungan di hutan produksi seluas 8575,694, sehingga total luasan seluruh blok pengelolaan mencapai 89762,410 ha dengan jumlah petak mencapai 855 Ketinggian lokasi KPHP Unit IV Gorontalo Utaraberkisar antara 0 – 2000 mdpl dengan tingkat kelerengan bervariasi mulai dari datar sampai dengan curam. Tingkat kelerengan yang dominan adalah agak curam dimana luasnya mencapai 31549,94 ha. Wilayah yang curam umumnya terdapat di wilayah bagian selatan. Tipe Iklim menurut kriteria Schmidt and Ferguson di wilayah KPHP Unit IVGorontalo Utara adalah iklim A atau iklim basah. Tingkat kesuburan tanah di KPHP Unit IV Gorontalo Utaratergolong rendah-sampai sedang. Salah satu rendahnya tingkat kesuburan tanah bisa dilihat dari tipe jenis tanah yang terdapat di wilayah KPHP Unit IVGorontalo Utara.Jenis tanah tersebut adalah mediteran merah kuning seluas 76251,85 ha. Didalam kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara terdapat 6 DAS dengan DAS terluas adalah DAS Posso Atinggola dengan jumlah sungai mencapai 20 aliran sungai. Sejak tahun 2011 Menteri Kehutanan RI telah mengeluarkan izin penggunaan kawasan hutan dan izin pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Izin pemanfaatan kawasan adalah IUPHHK HTI PT Gema Nusantara Jaya 29.750 ha, PT Gorontalo Citra Lestari 16.383,66 ha (luas total 46.170 ha) dan izin pinjam pakai pertambangan PT Suma Heksa Sinergi seluas 6.280 ha Berdasarkan hasil analisis spatial tutupan lahan tahun 2012, tipe tutupan lahan yang dominan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah hutan lahan kering sekunder seluas 52354,37 ha.Sedangkan hutan primer seluas 13222,90 ha. Hasil analisis terhadap status konservasi, hanya terdapat beberapa jenis tumbuhan bawah yang dilindungi seperti Vitex parviflor (IUCN; VU), Madhuca betis (IUCN; VU) dan tumbuhan Arenga

iii

Pinata (SK Mentan No 52 Tahun 1972). Di lokasi survey juga ditemukan beberapa tumbuhan endemic pulau Sulawesi seperti Pterospermum celebicum, Livistonia rotundifolia. Selain kekayaan flora/tumbuhan, wilayah KPHP Unit IVGorontalo Utara juga memiliki potensi satwa. Hasil survey menemukan spesies kunci dari hutan di wilayah KPHP Unit IVGorontalo Utarayaitu babirusa, anoa, Tarsius dan Macaca hecki. Satwa ini merupakan satwa endemic Sulawesi dan endemic Gorontalo. Besarnya potensi yang dimiliki maka menjadi hal yang sangat penting bagi pihak pengelola untuk membuat perencanaan sifatnya jangka panjang. dimana tujuannya adalah memberikan kerangka kerja yang terpadu dan komprehensif bagi pengelola KPHP Unit IVGorontalo Utara. Untuk menuju kearah tersebut maka visi dan misi yang dibangun oleh pengelola KPHP Unit IVGorontalo Utara adalah adalah “Terwujudnya Pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara yang Mandiri, Maju, Berdayasaing dengan dukungan Kelembagaan yang kuat””. Dalam visi tersebut terkandung tiga kunci pokok landasan pemikiran dalam upaya pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara yaitu: 1) Pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara yang “mandiri, 2) Pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara yang “Maju”, 3)Pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara yang “Berdayasaing”, 4) Kelembagaan yang mantap. Untuk mewujudkan visi, maka misi yang diemban oleh pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah adalah: 1) Meningkatkan kualitas SDM KPHP Unit IV Gorontalo Utara, 2) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara, 3) Mengembangkan unit-unit usaha KPHP Unit IV Gorontalo berdasarkan potensi yang dimiliki, 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hutan dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian; 5) Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dengan stakeholder. Dalam pencapaian visi dan misi pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara dibutuhkan beberapa pendekatan strategi untuk mewujudkannya. Strategi-strategi yang diterapkan memerlukan analisis, tahapan serta prakondisi yang matang melalui pendekatan antara lain: 1) Pemantapan aspek kelembagaan ditujukan untuk mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tata hubungan yang efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP model Unit IV Gorontalo Utara. 2) Penataan kawasan ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status, menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan disamping untuk menyediakan ruang bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program KPHP model Unit IV Gorontalo Utara maupun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3) Pemantapan kerjasama dan kolaborasi antara KPHP model Unit IV Gorontalo Utara dengan para pihak ditujukan untuk upaya pemberdayaan, memperbaiki kinerja, menciptakan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan serta meminimalisir terjadinya konflik. 4) Pemantapan perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga fungsi perlindunganan, pelestarian dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, 5) Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ditujukan untuk

iv

pengendalian fungsi pemanfaatan secara lestari dengan mengatur segala bentuk kegiatan di kawasan KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara Dalam mengimplementasikan visi dan misi KPHP Unit IVGorontalo Utara maka dibuatlah serangkaian kegiatan yang meliputi : 1) inventarisasi berkala pada semua blok pengelolaan. Jumlah plot inventarisasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara mencapai 1218 plot, dengan asumsi setiap regu mampu menyelesaikan 1 plot inventarisasi dengan alokasi waktu 21 hari maka selama 1 bulan dibutuhkan 37 regu inventarisasi. Jika asumsi ini terpenuhi maka pada tahun ke 10, blok dan petak yang diinvetarisasi telah mempunyai data dan informasi terkait dengan biofisik. 2) pemanfaatan wilayah tertentu. wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Karena kondisinya yang belum menarik investor, maka di harapkan pihak pengelola KPHP Unit IVGorontalo Utara bisa mengembangkan usaha yang mandiri di wilayah ini. Pengembangan usaha pada wilayah tertentu bisa diarahkan kepada usaha di luar sektor kehutanan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan skala ekonomis. Pemanfaatan wilayah tertentu dapat dilakukan blok pemanfaatan di hutan lindung seluas 364,3996 ha, blok pemanfaatan jasa lingkungan di hutan produksi seluas 4697,733 ha, pemanfaatan hutan kayu hutan alam seluas 18553,670 ha dan pemanfaatan hutan tanaman seluas 758,6298 ha. Sehingga total arahan untuk pemanfaatan hutan wilayah tertentu adalah 24.374,432 ha. Saat ini beberapa wilayah yang potensial untuk digarap adalah kegiatan ekowisata, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan serta jasa lingkungan berupa pembangunan PLTMH. Disamping pemanfaatan wilayah tertentu, di KPHP Unit IVGorontalo Utara juga dikembangkan untuk pemanfaatan kayu skala besar dihutan alam seluas 18553,670. Potensi kayu komersial kelas 1 yang berdiameter > 60 cm di KPHP Unit IV Gorontalo Utara bisa mencapai 20,68 m3/ha dan ini belum termasuk potensi kayu komersil kelas 2 dan rimba campuran. Untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus memperkecil konflik yang akan terjadi maka pihak pengelola telah mengalokasikan blok pemberdayaan masyarakat seluas 7747,942 ha. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan dalam blok pemberdayaan masyarakat, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, Ekowisata, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon Seperti halnya kawasan hutan lain di Indonesia, kawasan hutan di KPHP Unit IVGorontalo Utara juga mengalami tekanan berupa kerusakan hutan, sehingga perlu dipulihkan. Berdasarkan hasil analisis citra landsat

v

total luas lahan rusak dan harus direbalitasi mencapai 7135.712 ha dengan luas lahan terbesar yang harus direhabilitasi terdapat blok pemberdayaan masyarakat seluas 4908,889ha Luasnya wilayah kelola KPHP Unit IVGorontalo Utara membutuhkan sentuhan SDM yang profesional, pendanaan yang cukup melalui APBD dan APBN serta peningkatan sapras pendukung kegiatan pengelolaan KPHP Unit IVGorontalo Utara. Beberapa kegiatan jangka panjang dalam program peningkatan kapasitas personil antara lain : 1) Perbaikan jenjang pendidikan, 2) Pemetaan kompetensi, 3) Diklat SDM Pengelola KPH, 4) Pertukaran kunjungan staf pengelola, 5) Studi banding, 6) Magang pegawai. Pengelolaan wilayah KPHP untuk jangka panjang membutuhkan sebuah rasionalisasi kawasan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP Unit IVGorontalo Utara. Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 aspek yaitu: 1) aspek fisik (kawasan) yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi dan lainnya dan 2) aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi kelembagaan wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak (organisasi, kewenangan dan personil). Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang mengalami perubahan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu pada hutan alam sudah tidak memiliki potensi yang signifikant maka perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain misalnya diarahkan ke pemanfaatan kayu hutan tanaman. Rasionalisasi kawasan memberikan peluang terhadap investor untuk mengembangkan usahanya agar tetap berkelanjutan. Bentuk pengembangan investasi di KPHP Unit IVGorontalo Utara adalah pengembangan ekowisata hutan tropis sulawesi, pemanfaatan kawasan untuk pengembangan jasa lingkungan, pengembangan restorasi ekosistem, pengembangan hutan tanaman dan pengembangan kayu di hutan alam. Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan KPHP Unit IVGorontalo Utara maka dibutuhkan serangkaian kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan pembinaan dilakukan secara berjenjang mulai dari staf lapangan sampai dengan kepala KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Sedangkan untuk pemantauan terhadap evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dengan beberapa instrumen seperti realisasi fisik pembangunan, kelembagaan, dampak sosial ekonomi masyarakat dan realisasi keuangan. Sistem pengawasan mengikuti standart dan prosedur pengawasan di daerah

vi

KATA PENGANTAR Perencanaan merupakan tahap awal suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai piranti analisis yang strategis dalam pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai indikator keberhasilan suatu kegiatan. Berdasarkan tata waktu maka perencanaan pembangunan terbagi atas 2 bagian yaitu rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka pendek. Dalam kontek pembangunan

KPH, maka rencana

pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan jangka panjang merupakan dokumen yang berisi arahan makro perencanaan yang akan dilakukan selama 10 tahun. Rencana ini memuat rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara yang memuat seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat tapak dalam jangka waktu 10 tahun. Kegiatan ditingkat tapak yang dimaksud adalah kegiatan ditingkat blok dan petak pengelolaan. Dalam mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan maka organisasi KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara yang menjalankan program kegiatan tersebut harus memperhatikan kondisi biofisik dan dinamika yang berkembang di lapangan. Unsur terpenting dalam perencanaan pengelolaan jangka panjang KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara adalah pemanfaatan potensi SDA, perlindungan ekosistem dan peningkatan kapasitas SDM KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara. Pada tahap awal pihak KPHP akan lebih mendorong peningkatan kapasitas SDM agar

lebih

profesional

dalam

menjalankan

aktivitas

di

tingkat

tapak.Disamping SDM maka pembenahan juga akan dilakukan dari sisi organisasi dan penetapan aturan main Akhirnya kamiucapkan terima kasih kepada Bupati Gorontalo, Kepala BPKH wilayah XV Gorontalo, Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi serta anggota tim pakar yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Kwandang, Oktober 2013

ASDIAN KARIM, S.Hut NIP. 19810814200802001

vii

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

KATA PENGANTAR

vi

DAFTAR ISI

vii

DAFTAR TABEL

ix

DAFTAR GAMBAR

xi

I. PENDAHULUAN.............................................................................. 1 A.

Latar Belakang .................................................................... 1

B.

Tujuan ................................................................................ 5

C.

Maksud ............................................................................... 6

D.

Sasaran ............................................................................... 6

E.

Ruang lingkup ..................................................................... 6

F.

Pengertian ........................................................................... 7

II. DESKRIPSI KAWASAN .................................................................. 11 A.

Risalah wilayah KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara ........ 11

B.

Potensi wilayah KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara ........ 25

C.

Sosial Budaya Masyarakat ................................................. 33

D.

Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan ........... 37

E.

Posisi KPHP dalam Perspektif RTRW Gorontalo Utara ........ 38

F.

Isu strategis, kendala dan permasalahan KPHP ................. 39

III. VISI DAN MISI .............................................................................. 47 A.

Visi .................................................................................... 47

B.

Misi ................................................................................... 50

C.

Tujuan Pengelolaan ........................................................... 51

D.

Pendekatan Strategi Pengelolaan ....................................... 52

IV. ANALISIS DAN PROYEKSI............................................................. 56 A.

Analisis ............................................................................. 56

B.

Proyeksi............................................................................. 85

V. RENCANA KEGIATAN ................................................................... 99 A.

Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan .. 99

B.

Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu ........................ 101

C.

Pemberdayaan Masyarakat ................................................ 114

viii

D.

Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPHP .... yang telah ada izin pemanfaatan dan penggunaan ............. 121

E.

Penyelenggaraan Rehabilitasi di luar izin ........................... 124

F.

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi dalam ijin .................................................................................... 127

G.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam ......................................................................................... 130

H.

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin .................................................................................... 132

I.

Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholders .. 134

J.

Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM ..................... 136

K.

Penyediaan Pendanaan ...................................................... 137

L.

Pengembangan database ................................................... 140

M.

Rasionalisasi Wilayah Kelola .............................................. 141

N.

Review Rencana Pengelolaan ............................................. 142

O.

Pengembangan Investasi ................................................... 143

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN .................. 151 A.

Pembinaan ........................................................................ 151

B.

Pengawasan ...................................................................... 153

C.

Pengendalian ..................................................................... 155

VII.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ......................... 157

A.

Pemantauan ...................................................................... 157

B.

Evaluasi ............................................................................ 158

C.

Pelaporan .......................................................................... 159

VIII. PENUTUP .............................................................................. 161

ix

DAFTAR TABEL 1.

Ketinggian tempat KPHP Unit IV Gorontalo Utara ....................... 13

2.

Kelerengan KPHP Unit IV Gorontalo Utara .................................. 14

3.

Sebaran Curah Hujan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara .............. 15

4.

Jenis tanah di KPHP Unit IV Gorontalo Utara ............................. 18

5.

Luas Setiap DAS di KPHP Unit IV Gorontalo Utara ...................... 19

6.

Sungai yang melintasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara ................. 20

7.

Fungsi Kawasan Hutan KPHP Unit IV Gorontalo Utara ............... 21

8.

Pembagian Blok Pengelolaan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara.... 25

9.

Tutupan lahan berdasarkan fungsi kawasan di KPHP Unit IV Gorontalo.................................................................................... 26

10. Jumlah Pohon Hasil Inventarisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara di Desa Tombulilato Kec. Atinggola ................................................. 28 11. Jumlah Pohon Hasil Inventarisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara di Desa Sogu dan Desa Monano Kec. Monano ................................. 28 12. Jumlah Pohon Hasil Inventarisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara di Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata............................................ 28 13. Jumlah Pohon Hasil Inventarisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara di Desa Limbato Kec. Tolinggula ..................................................... 28 14. Potensi pemanfaatan jasa lingkungan PLTMH ............................. 31 15. Izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara .......................................................................................... 37 16. Kawasan budidaya di KPHP Unit IV Gorontalo Utara................... 39 17. Identifikasi faktor internal dan eksternal KPHP Unit IV Gorontalo Utara .......................................................................................... 57 18. Kombinasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal ................ 74 19. Strategi Kombinasi Strength dan Opportunity Dalam Analisis SWOT ................................................................................................... 75 20. StrategiKombinasi Weakness dan OpportunityDalam Analisis SWOT ................................................................................................... 78 21. Strategi Kombinasi Strengh dan Threat Dalam Analisis SWOT .... 79 22. Strategi Kombinasi Weakness dan Threat Dalam Analisis SWOT 83

x

23. Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Selama 10 Tahun di Blok Inti ............................................................................................. 86 24. Rencana

Program

dan

Kegiatan

Selama

10

Tahun

di

Blok

Perlindungan .............................................................................. 88 25. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Wilayah Tertentu ..................... 91 26. Rencana

Program

dan

Kegiatan

Selama

10

Tahun

di

Blok

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .................................................. 94 27. Rencana

Program

dan

Kegiatan

Selama

10

Tahun

di

Blok

Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman ............................................ 95 28. Rencana

Program

dan

Kegiatan

Selama

10

Tahun

di

Blok

Pemberdayaan Masyarakat ......................................................... 97 29. Jumlah Plot Inventarisasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara ...... 101 30. Luasan pemanfaatan wilayah tertentu di KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara ........................................................................ 102 31. Potensi pemanfaatan jasa lingkungan PLTMH ........................... 103 32. Luas wilayah blok pemanfaatan kayu di hutan alam ................. 112 33. Rencana Pemanfaatan Kayu di Hutan Alam KPHP Unit IV Gorontalo Utara ........................................................................................ 113 34. Luas blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman ........ 114 35. Rekomendasi tanaman fast growing species di KPHP Unit IV Gorontalo Utara ........................................................................ 120 36. Luas lahan di KPHP yang harus direhabilitasi ........................... 125

xi

DAFTAR GAMBAR 1.

Fungsi kawasan hutan di KPHP Gorontalo Utara ........................ 22

2.

Wilayah pengembangan marine ecotourism ................................... 33

3.

Kondisi kebun warga di sekitar KPHP Unit IV Gorontalo Utara .... 36

4.

Salah satu tempat pembuatan gula aren ............................................ 36

5.

Peta lokasi inventarisasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara ........ 100

6.

Sebaran wilayah pemanfaatan kayu di KPHP ............................ 112

7.

Rencana Bagan Kerja Blok Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman 114

8.

Peta blok pemberdayaan masyarakat ........................................ 118

9.

Lokasi RencanaHKm, HTR dan HTI di KPHP Unit IV Gorontalo Utar ........................................................................................................ 118

10. Mekanisme pembinaan dan pengawasan di KPHP ..................... 122 11. Lokasi Rencana Pembangunan Pos Jaga dan Jalan Pemeriksaan123 12. Lokasi rencana RHL di KPHP Unit IV Gorontalo Utara............... 127 13. Mekanisme pembinaan dan pemantauan dalam rangka RHL .... 129 14. Lokasi Rencana Perlindungan dan Konservasi Alam .................. 132

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit IV Gorontalo Utara

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Unit IV Gorontalo

Utara

merupakan

KPH

ketiga

yang

ditetapkan

oleh

Menteri

Kehutanan sebagai KPH model melalui surat keputusan Menteri Kehutanan No 766/Menhut-II/2012 tentang Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit IV yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Sebelum ditetapkan sebagai KPH model, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan organisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara melalui peraturan Bupati No 6 tahun 2012 tentang pembentukan UPTD KPHP Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara. Pembentukan KPHP oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan sebuah sikap bahwa

pemerintah

Kabupaten Gorontalo Utara sangat concern dengan pengelolaan hutan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sangat menyadari bahwa tidak mudah melakukan pengelolaan hutan mengingat tantangan dimasa depan semakin berat. Beberapa tantangan yang masih

harus

diselesaikan

oleh

pihak

pemerintah

Kabupaten

Gorontalo Utara adalah masih maraknya aksi perambahan/okupasi lahan, illegal logging bahkan pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk

1


itu diperlukan kerja keras dan komitmen dari pemerintah dan seluruh stakeholder yang kuat untuk menuntaskan permasalahanpermasalahan yang akan dihadapi oleh pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pengelolaan hutan harus dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pengelolaan KPHP unit IV Gorontalo Utara. Perencanaan merupakan tahap awal suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai piranti analisis yang strategis dalam pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai indikator keberhasilan suatu kegiatan. Jenis rencana, cakupan wilayah, serta faktor-faktor perencanaan lainnya dalam pengelolaan kawasan hutan termasuk dalam KPH perlu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Dalam Pasal 12 Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perencanaan kehutanan meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan

rencana

kehutanan.Berdasarkan

jangka

waktu

pelaksanaannya, maka sesuaiPasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, rencana pengelolaan kawasan hutan meliputi rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Khusus untuk pengelolaan KPH maka Rencana Pengelolaan Jangka Panjang merupakan rencana yang bersifat indikatif perspektif dan kualitatif-kuantitatif untuk jangka waktu sepuluh tahun.

2


Dalam menyusun rencana pengelolaan jangka panjang KPH diharuskanmengakomodasi

berbagai

peluang

pembangunan,

termasuk pelibatan peran masyarakat dan stakeholders lainnya yang merupakan prasyarat dalam penyusunan rencana pengelolaan yang komprehensif dan aplicable.Rencana kehutanan yang dibuat oleh pengelola

KPHmeliputi

kehutanankegiatan

seluruh

penyelenggaraan:

aspek

pengurusan

perencanaan

kehutanan;

pengelolaan hutan; penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan; dan pengawasan. Pengelolaan seluruh fungsi kawasan hutan oleh KPHP Unit IV Gorontalo

Utara

harus

menjamin

bahwa

pengelolaan

hutan

dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Keberadaan KPHP Unit IV Gorontalosebagai organisasi pengelola hutan ditingkat tapak harus mampu menyelenggarakan kegiatan KPH bukan saja terbatas memberi ijin pemanfaatan hutan melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang ijin hutan. Sebagai implementasi keinginan yang kuat tersebut maka pemerintah pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara telah membuat dokumen perencanaan pengelolaan jangka panjang. Dokumen ini tidak saja berisi tentang rencana-rencana kegiatan dan arahan makro pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara tetapi juga berisi berbagai informasi terkait potensi yang terdapat di dalam KPHP Unit IV Gorontalo Utara.

3


Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah No. 3Tahun 2008, yang dijabarkan dalam PeraturanMenteri

Kehutanan

Republik

Indonesia

Nomor:P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan padaKPHL dan KPHP, secara eksplisit fungsi kerjaKPH dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan ditingkat tapak dapat dijabarkan secara operasionalsebagai berikut: 1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batasdi dalam wilayah KPH. 2. Menyusun rencana pengelolaan hutan ditingkat wilayah KPH, termasuk rencanapengembangan organisasi KPH. 3. Melaksanakan pembinaan, monitoring danevaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pemanfaatanhutan dan penggunaan kawasan hutan,termasuk dalam

bidang

rehabilitasi

danreklamasi

hutan,

serta

perlindungan hutandan konservasi alam 4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasihutanMelaksanakan perlindungan

hutan

dankonservasi

alamMelaksanakan

pengelolaan hutan di kawasantertentu bagi KPH yang telah menerapkanpola pengelolaan keuangan Badan LayananUmum (BLU) atau Badan Layanan UmumDaerah (BLUD). 5. Menjabarkan kebijakan kehutanan menjadiinovasi dan operasi pengelolaan

hutanMenegakkan

hukum

kehutanan,

termasukperlindungan dan pengamanan kawasan

4


6. Mengembangkan

investasi

guna

mendukungtercapainya

tujuan pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan

fungsi kerja

di atas, dalam konteksregulasi

kehutanan dan pembagian urusanpemerintahan antara pemerintah dan

pemerintah

bertanggung

daerah,

jawab

telah

dalam

jelas

bahwa

penyelenggaran

pengelola

kegiatan

KPH

sekaligus

bertindak sebagai pengawas kegiatan ditingkat tapak. Keberadaan KPH akan lebih memastikandiketahuinya potensi hutan, perubahanperubahanyang terjadi maupun kondisi masyarakat yangtergantung pada manfaat sumberdaya hutan. Dokumen rencana pengelolaan jangka panjang yang telah dibuat oleh pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara akan lebih memastikan bahwa semua perencanaan yang telah dibuat telah berdasarkan potensi yang ada di dalam KPHP Unit IV Gorontalo Utara

dan

yang

lebih

penting

telah

mengakomodir

seluruh

kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial, sehingga permasalahanpermasalahan

yang

terjadi

dimasa

yang

akan

datang

dapat

diminimalisir setidaknya untuk jangka waktu sepuluh tahun yang akan datang. B.

Tujuan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan

Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Gorontalo Utara disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memberikan arah yang tepat didalam pelaksanaan pengelolaan KPH dalam kurun waktu 10 (dua

5


puluh) tahun. Sehingga dengan rencana pengelolaan tersebut KPHP Unit IVGorontalo Utara memiliki kerangka kerja yang terpadu dan komprehensif didalam pelaksanaan pengelolaan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat C.

Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

KPHPUnit

IV

Gorontalo

Utara

adalah

mewujudkan

rencana

pengelolaan 10 (sepuluh) tahun, yang pencapaiannya dilaksanakan oleh Manajer KPHP Gorontalo Utara sebagai pemegang kewenangan pengelolaan, bersama para pihak pemangku kepentingan yang terkait dan bersinergi didalam pengelolaan. D.

Sasaran Sasaran

yang

akan

dicapai

dalam

penyusunan

Rencana

Pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara adalah tersusunnya suatu kerangka formal pengelolaan untuk sepuluh tahun ke depan yang menjadi acuan bagi rencana pengelolaan jangka pendek (1tahun) dalam mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat dari kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara, serta memberikan kontribusi terhadap

pelaksanaan

program

pembangunan

daerah

melalui

pemanfaatan sumber daya alam guna pengembangan ekonomi pembangunan. E.

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit IV

Gorontalo

Utara

ditetapkan

untuk

jangka

sepuluh

tahun

6


berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan rencana

pembangunan

daerah/wilayah.

Rencana

Pengelolaan

Jangka Panjang ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek yang selanjutnya akan diwujudkan kembali dalam bentuk strategi pengelolaan yang memuat programprogram dan usulan kegiatan operasional. F.

Pengertian Beberapa istilah yang perlu dipahami dan disepakati bersama

dalam hal berkaitan dengan rencana pengelolaan 10 tahun untuk pengelolaan KPHPGorontalo Utara antara lain : 1.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.

3.

Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

7


4.

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

5.

Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

penyangga

kehidupan

untuk

mengatur

tata

air,

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 6.

Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragam

tumbuhan

dan

satwa

serta

ekosistemnya. 7.

Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

8.

Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.

9.

Tata Guna Hutan Kesepakatan yang selanjutnya disebut TGHK adalah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan

8


hutan

berikut

fungsinya

yang

diwujudkan

dengan

membubuhkan tanda tangan di atas peta. 10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah strategi operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi. 11. Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan TGHK yang

berbeda

dengan

fungsi

kawasan

hutan

dan

Areal

Penggunaan Lain menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain yang disepakati bersama. 12. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan oleh Menteri. 13. Persetujuan

prinsip

pencadangan

adalah

persetujuan

pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. 14.

Surat keputusan pelepasan kawasan hutan adalah surat keputusan

penetapan

pelepasan

digunakan

bagi pengembangan

kawasan

transmigrasi,

hutan

untuk

permukiman,

pertanian, dan perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

9


15. Tukar

Menukar

Kawasan

Hutan

adalah

suatu

kegiatan

melepaskan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan oleh Menteri. 16. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat

yang

pemanfaatan

berwenang kawasan,

yang izin

terdiri usaha

dari

izin

pemanfaatan

usaha jasa

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. 17. Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin kegiatan dalam kawasan hutan yang diberikan oleh Menteri untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah status dan fungsi kawasan hutan.

10


BAB II. DESKRIPSI KAWASAN Bab ini menguraikan lebih rinci tentang kondisi kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Dalam bagian deskripsi wilayah diuraikan tentang letak geografis dan iklim, topografi, jenis tanah, aksesibilitas kawasan, sejarah pembentukan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Bagian potensi wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara menguraikan tentang tutupan vegetasi, potensi kayu/non kayu, pemberdayaan masyarakat,

keberadaan

flora

dan

fauna,

dan

potensi

jasa

lingkungan. Bab ini juga menguraikan keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya

masyarakat

yang

meliputi

keadaan

sosial

budaya

masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat, penggunaan lahan, penduduk, aktifitas ekonomi, informasi izin pemanfaatan dan

penggunaan

kawasan

hutan,

kondisi

posisi

KPH

dalam

perspektif Tata Ruang Wilayah dan pembangunan daerah, posisi kelembagaan KPH, Organisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara, issue strategis, kendala dan permasalahan, serta kegiatan pembangunan kehutanan yang telah dilakukan. Bab ini diakhiri dengan deskripsi manajemen sumber daya manusia KPHP Unit IV Gorontalo Utara. A.

Risalah wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara 1. Letak dan Luas KPHPUnit IV Gorontalo Utara Berdasarkan hasil analisis spatial yang di sinkronkan dengan

Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Gorontalo Utara luas KPHPGorontalo Utara adalah 89.762,41 ha. Terdapat perbedaan luas 11


KPHP Unit IV Gorontalo Utara berdasarkan RTRW dengan luasKPHP Unit IV Gorontalo Utara berdasarkan SK Menhut No 766/MenhutII/2012. Perbedaan luas kawasan hutan antara RTRW dan SK Menteri Kehutanan mencapai 16.045,59 ha. Perbedaan ini terjadi karena penetapan wilayah hutan KPHP Unit IV Gorontalo Utara masih menggunakan SK Menteri Kehutanan 452/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999, sedangkan penetapan kawasan hutan di RTRW menggunakan SK Menteri Kehutanan 325/Menhut-II/2010. Berdasarkan hasil diskusi tim penyusun RPJP KPHP Unit IV Gorontalo Utara dan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, disepakati bahwa luas kawasan hutan KPHP Unit IV Gorontalo Utara mengacu pada luas SK 325/Menhut-II/2010 sebagaimana yang diacu oleh RTRWK Secara administrasiwilayah KPHP Unit IV GorontaloDi sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Pohuwato, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan informasi tersebut maka posisi wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara sangat strategis dan menguntungkan secara ekonomi karena diapit oleh beberapa daerah. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara khususnya dan umumnya Kabupaten Gorontalo Utara adalah wilayah ini terletak

12


pada pesisir laut Sulawesi yang merupakan jalur perdagangan internasional dan nasional 2.

Ketinggian tempat (Altitude) Ketinggian(Altitude) adalah posisi vertikal (ketinggian) suatu

objek dari suatu titik tertentu (datum). Datum yang biasa digunakan adalah

permukaan

laut.

Oleh

karena

itu,

altitude

seringkali

dinyatakan sebagai ketinggian dari permukaan laut (biasa disingkat dpl), dengan satuan meter.Adapun sebaran ketinggian berdasarkan fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada tabel Tabel 1. Ketinggian tempat Kawasan Hutan KPHP Gorontalo Utara NAMA BLOK PENGELOLAAN

ALTITUDE (Ha) 0–500

HL-Blok Inti

166,17

HL-Blok Pemanfaatan

500–1000 2079,92

1000-1500 2150,82

Jumlah 1500- 2000 445,55

2828,09

4842,46 2828,09

HP- Blok Pemanfaatan HHK-HT HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA HP-Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan HHBK HP-Blok Pemberdayaan Masyarakat HP-Blok Perlindungan

31986,70

10632,05

623,73

2,26

43244,74

9230,97

7509,69

839,30

8,15

17588,11

689,09

153,51

842,59

6786,74

1277,08

8063,82

2160,02

7415,51

2364,83

412,83

12353,19

Grand Total

53247,79

28867,75

5978,68

868,79

89762,41

Sumber: Hasil Olahan

3.

Kelerengan (Slope) Bentuk permukaan kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara

bervariasi

dari

datar,

bergelombang,

berbukit

sampai

dengan

bergunung. Bagian kawasan yang bergunung terletak pada sisi utara atau terletak pada blok hutan lindung di Kecamatan Atinggola dan Kecamatan Kwandang dan blok hutan produksi di Kecamatan Sumalata. Puncak tertinggi terletak pada ketinggian 2000 m.dpl di 13


sebelah Utara KPHP Unit Gorontalo Utara. Adapun kelerengan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2. Kelerengan Kawasan Hutan KPHP Unit IV Gorontalo Utara TINGKAT KELERENGAN

BLOK PENGELOLAAN 0 - 8% HL-Blok Inti

8-15%

15-25%

25-40%

Jumlah > 40%

112,92

884,30

2085,16

1760,08

4842,46

HL-Blok Pemanfaatan

2512,42

98,26

163,59

29,03

2,00

2805,31

HP- Blok Pemanfaatan HHK-HT

3011,57

10979,96

17232,32

10911,23

800,76

42935,84

HP-Blok Pemanfaatan HHK-HA

244,20

1645,85

6289,40

7413,69

2180,61

17773,75

33,08

117,36

268,55

272,61

151,00

842,59

255,92

1295,48

3726,51

2818,05

168,36

8264,31

HP-Blok Pemanfaatan Jasling Dan HHBK HP-Blok Pemberdayaan Masyarakat HP-Blok Perlindungan Grand Total

4.

92,61

607,76

2985,26

5378,10

3234,46

12298,15

6149,79

14857,60

31549,94

28907,87

8297,27

89762,41

Curah Hujan Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul

dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat y0ang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter. Intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan persatuan jangka waktu tertentu. Apabila dikatakan intensitasnya besar berarti hujan lebat dan kondisi ini sangat berbahaya karena berdampak dapat menimbulkan banjir, longsor dan efek negatif terhadap tanaman. Data curah hujan pada wilayah KPHP yang diperoleh dari stasiun pengamatan curah hujan di Kecamatan Kwandang.Data curah hujan tertinggi adalah 3250 mm/tahun terjadi sekitar blok perlindungan pada fungsi hutan produksi.

Curah hujan dengan

intensitas

Nopember-Desember,

tinggi

terjadi

antara

bulan

sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus. 14


Sebaran curah hujan di KPHP Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel. Tabel 3. Sebaran Curah Hujan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara CURAH HUJAN (Ha)

BLOK PENGELOLAAN

HL-Blok Inti

1750

2250

4,48

3065,88

HL-Blok Pemanfaatan HP- Blok Pemanfaatan HHK-HT

Jumlah

2750

3250 1771,36

1550,59 4905,26


1550,59

12943,35

21971,03

4381,33

44200,96

8226,77

619,75

8927,26

17773,78

844,11

844,11

2840,23

8252,08

12298,19

12299,18

31062,48

89762,41

HP-Blok Pemanfaatan Jasling HHBK HP-Blok Pemberdayaan Masyarakat

762,84

4649,01

HP-Blok Perlindungan Grand Total

5.

4909,74

4841,72

24998,83

28790,37

Iklim Iklim yang mempengaruhi KPHP Gorontalo Utara adalah Iklim

Tropika (Iklim Panas). Iklim ini akan mempengaruhi wilayah disekitar garis khatulistiwa yang bersifat panas dan hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Umumnya wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, sedangkan negara Eropa dan Amerika Utara mengalami iklim subtropis. Iklim tropis bersifat panas sehingga wilayah Indonesia panas yang mengundang banyak curah hujan. Iklim adalahrata-rata dari pergantian atau keadaan cuaca dalam wilayah yang luas dan jangka waktu yang lama. Terjadinya iklim di Indonesia disebabkan oleh rotasi dan revolusi bumi berdasar letak lintang dan ketinggian suatu tempat. Dalam menentukan klasifikasi iklim di KPHP Gorontalo Utara digunakan beberapa kriteria dalam menentukan tipe iklim. Salah satu kriteria yang digunakan adalah kriteria iklim Schmidth and Fergusson . 15


Berdasarkan kriteria Schmidth and Fergusson tipe iklim di KPHP Gorontalo Utara merupakan tipe iklim A, Artinya lokasi KPHP Gorontalo Utara memiliki iklim basah dan iklimnya dipengaruhi oleh hutan hujan tropika. 6.

Jenis tanah Berdasarkan peta jenis tanah di KPHP Gorontalo Utara terdapat

beberapa jenis tanah yaitu, aluvial, latosol, grumosol, litosol dan podzolik merah kuning. Tanah Aluvial merupakan tanah subur yang cocok digunakan untuk sistem pertanian intensif. Tanah aluvial adalah tanah muda yang dalam proses pembentukannya masih terlihat campuran antara bahan organik dan bahan mineral. Tanah Alluvial berwarna kelabu muda bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfat yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO2 dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal yang dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbetuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya. Beberapa peneliti lain menyatakan bahwa tanah Aluvial berwarna kelabu sampai kecoklat-coklatan. Tekstur tanahnya liat atau liat berpasir, mempunyai konsistensi keras waktu kering dan teguh pada waktu lembab. Kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Reaksi tanahnya dari asam, netral sampai basa. Berdasarkan bahan induknya terdapat tanah Aluvial pasir, lempung, kapur, basa,asam dan lain-lain. Tanah Aluvial hanya meliputi lahan yang sering atau

16


baru saja mengalami banjir, sehingga dapat dianggap masih muda dan belum ada diferensiasi horison. Endapan aluvial yang sudah tua dan menampakkan akibat pengaruh iklim dan vegetasi tidak termasuk aluvial. Suatu hal yang mencirikan pada pembentukan aluvial ialah bahwa bagian terbesar bahan kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya. Tekstur bahan yang diendapkan pada waktu tempa yang sama akan lebih seragam, makin jauh dari sumbernya makin halus butir yang diangkut. Karena itu terbentuk akibat banjir di musim hujan, maka sifat bahan – bahannya juga tergantung pada kekuatan banjir dan macam bahan yang diangkut, sehingga menampakkan ciri morfologi berlapis – lapis atau berlembaran–lembaran yang bukan horison karena bukan hasil perkembangan tanah. Tanah Alluvial pada proses pembentukannya sangat tergantung dari bahan induk asal tanah dan topografi, punya tingkat kesuburan yang bervariasi dari rendah sampai tinggi, tekstur dari sedang hingga kasar, serta kandungan bahan organic dari rendah sampai tinggi dan pH tanah berkisar masam, netral, sampai alkalin, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation juga bervariasi karena tergantung dari bahan induk. Jenis tanah yang dominan di KPHP Unit IV Gorontalo Utaraadalah mediteran merah kuning seluas 76251,85 ha. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang kurang subur karena telah mengalami pencucian lanjut. Dilihat dari tingkat kemasaman tanah maka tanah jenis tanah podsolik merupakan tanah masam.

17


Tanah

podsolik

merupakan

tanah

yang

memiliki

tingkat

kesuburan sedang. Tanahnya berwarna merah atau kekuningkuningan. Tanah podsolik mempunyai karakteristik tekstur yang lempung atau berpasir dengan pH rendah serta memiliki kandungan unsur aluminum dan besi yang tinggi.Karakteristik lain yang dapat ditemui pada tanah podsolik adalah daya simpan unsur hara sangat rendah karena bersifat lempung yang beraktivitas rendah, kejenuhan unsur basa seperti K, Ca, dan Mg, rendah sehingga tidak memadai untuk tanaman semusim, kadar bahan-bahan organik rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah saja, dan penyimpanan air sangat

rendah

sehingga

mudah

mengalami

kekeringan.Tanah

podsolik pada umumnya terletak pada daerah yang memiliki iklim basah dengan curah hujan lebih dari 2500 mm per tahun dan banyak terdapat di daerah-daerah dengan topografi pegunungan. Sebaran jenis tanah dan luasannya di KPHP unit IV Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel Tabel 4. Jenis tanah di KPHP Unit IV Gorontalo Utara JENIS TANAH

LUAS (Ha)

Aluvial

297,3

Latosol

1997,22

Mediteran Merah Kuning

76252,83

Podsolik Merah Kuning

11215,06

Grand Total

89762,41

Sumber: Hasil olahan

18


7.

Daerah Aliran Sungai Kawasan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Gorontalo Utara

terdiri

dari

6

DAS

yaitu

DAS

Bolango,

DAS

Limboto,

DAS

Paguyaman, DAS Posso Atinggola, DAS Randangan dan DAS Atinggola. Semua DAS ini mengaliri beberapa sungai di KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Adapun wilayah DAS yang termasuk dalam unit pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara ditampilkan pada tabel berikut Tabel 5.Luas Setiap DAS di KPHP Unit IV Gorontalo Utara NO 1 2 3 4 5 6

NAMA DAS DAS DAS DAS DAS DAS DAS

LUAS DAS

BOLANGO 52.493 LIMBOTO 90,029 POSSO-ATINGGOLA 95.778 RANDANGAN 268,078 SUMALATA 78.852 PAGUYAMAN 243.015 Total Luas DAS 470.496 Sumber; BP-DAS Bone Bolango 2013

LUAS DAS di KPHP GORONTALO UTARA 54,41 2175,76 55.611,24 3,17 31.304,42 36,52 89.186

Kawasan hutan di KPHP Gorontalo Utara memiliki posisi strategis karena merupakan bagian dari hulu beberapa sungai besar. Sisi sebelah Utara antara lain merupakan hulu DAS Sumalata dan Posso Atinggola. Sungai-sungai yang ada di kawasan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan hilir dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai utara dan selanjutnya mengalir ke Laut Sulawesi. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

19


Tabel 6. Sungai yang melintasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai

Koluoka Buladu Wubudu Bolontio timur dan barat Kasia Boloila Biawu Tolinggula Potanga Bubode Posso Monano Ilangata Popalo Molinggapoto Leboto Botu Mola Singasow Andegile Soklat

Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Lokasi Sumalata Timur Sumalata Timur Sumalata Timur Sumalata Sumalata Sumalata Biawu Tolinggula Biawu Tomilito Kwandang Monano Anggrek Anggrek Kwandang Kwandang Tomilito Atinggola Atinggola Gentuma

Sumber : RTRW 2013

8.

Aksesibilitas Lokasi KPHPUnit IV Gorontalo Utara tersebar di dua wilayah

yaitu disebelah utara dan selatan Kabupaten Gorontalo Utara. Akses menuju KPHP Unit IV Gorontalo Utara dicapai dari arah Timur melalui Ibukota Propinsi Gorontalo, dari arah Manado (Sulawesi Utara) dan dari arah Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah). Dibutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam untuk bisa mengakses lokasi KPHP Unit IV Gorontalo dari arah ibukota Provinsi. Sedangkan dari arah Manado (Sulawesi Utara) dibutuhkan waktu antara 7-8 jam untuk mencapai lokasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara 9.

Fungsi Kawasan Hutan KPHP Gorontalo Utara Berdasarkan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan fungsi

hutan di Indonesia terbagi menjadi 3 tipe kawasan hutan yaitu

20


hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Ketiga hutan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Penentuan fungsi hutan didasarkan pada sistem skoring yaitu Hutan produksi dibagi menjadi 3 kategori yaitu hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Berdasarkan hasil overlay dengan batas-batas administrasi yang diambil dari dokumen hasil analisis spatial RTRW Gorontalo Utara maka total kawasan hutan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah 89.762,41 ha. Luas KPHP berdasarkan RTRW berbeda dengan luas kawasan hutan berdasarkan SK Menteri tentang penetapan KPHP Gorontalo Utara. Perubahan ini terjadi karena penetapan KPHP Gorontalo Utara masih menggunakan Menteri Kehutanan yang lama. Sedangkan luasan kawasan KPHP Gorontalo

Utara

penyusunan menggunakan

berdasarkan

rencana SK

RTRW

pengelolaan

Menhut

No

yang

menjadi

acuan

jangka

panjang

telah

325/Menhut-II/2010.Adapun

penjelasan mengenai perubahan antara penetapan KPHP dengan SK Menhut No 325/Menhut-II/2010 disajikan sebagai berikut Tabel 7. Fungsi Kawasan Hutan KPHP Unit IV Gorontalo Utara FUNGSI HUTAN

SK Menteri (452/KptsII/1999) 18.632 71.417 15.759

Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Grand Total 105.808 Sumber: Hasil Olahan spatial 2013

Menurut RPJP LUAS (Ha) 7.952,14 15.555,71 65.255,56 89.762,41

Selisih (SK Menhut 325/Menhut-II/2010) 10.679,86 (SM Nantu) 6.161,44 (APL) 203,29 (APL) 16.045,59

21


Gambar 1. Fungsi kawasan hutan di KPHP Gorontalo Utara 10. Sejarah Pembentukan KPHP Unit IV Gorontalo Utara

Pembentukan KPHP Unit IV Gorontalo Utara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 65 / Menhut / II / 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Gorontalo, dimana pada lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas, disebutkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Unit IV KPHP yang ada di Provinsi Gorontalo dengan luasan Hutan Lindung seluas ± 18.632 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 71.417 Ha dan Hutan Produksi seluas ± 15.759 Ha. Menindaklanjuti

Keputusan

Menteri

Kehutanan

tersebut,

Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten

22


Gorontalo Utara mengusulkan kepada Bupati Gorontalo Utara melalui surat Nomor : 522/DKPE/188a/VII/2012 untuk KPHP Unit IV di Kabupaten Gorontalo Utara menjadi KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Atas dasar surat ini maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Bupati Kabupaten Gorontalo Utara mengusulkan kepada Menteri Kehutanan RI, agar menetapkan KPHP Unit IV Gorontalo Utara ditetapkan menjadi salah satu KPHP di Provinsi Gorontalo. Akhirnya, pada tanggal 26 Desember 2012, Menteri Kehutanan menetapkan wilayah KPHP Model Unit IV Gorontalo Utara melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.765 / Menhut-II / 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gorontalo Utara (Unit IV) yang Terletak di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo seluas ± 105.808 Ha, dengan rincian seperti telah disebut di atas.

KPHP Unit IV

Gorontalo Utara juga telah ditetapkan sebagai salah satu UPTD pada Pemerintah

Kabupaten

Gorontalo

Utara.

Berdasarkan

surat

Keputusan tersebut maka Bupati Gorontalo Utara menerbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.

23


11. Pembagian Blok KPHP Unit IV Gorontalo Utara Pengertian

blok

dikehutanan

digunakan

untuk

berbagai

pengertian dan tujuan yang berbeda. Dalam kegiatan pemanfaatan hutan kayu, blok digunakan untuk satuan luas tebangan rencana karya lima tahun dan rencana karya tahunan. Pengertian ini berbeda dengan konsepsi blok dalam rangka tata hutan dalam KPH. Dalam tata hutan KPH, blok diartikan bagian dari wilayah KPHdengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

manajemen.

Dengan

demikian

pembentukan

blok

didasarkan pada faktor biogeofisik dan sosial budaya. Faktor-faktor biogeofisik yang berpengaruh antara lain tutupan lahan, potensi sumberdaya hutan, bentang alam, topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya yang berpengaruh antara lain jumlah penduduk, mata pencaharian,

pemilikan

lahan,

jarak

pemukiman,

pola-pola

pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan hutan adat dan lain sebagainya. Untuk memudahkan pengelolaan maka KPHP Unit IV Gorontalo dibagi menjadi beberapa blok pengelolaan sesuai dengan fungsi hutan dan karakteristik biogeofisik serta sosial budaya. Adapun pembagian blok di KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

24


Tabel 8. Pembagian Blok Pengelolaan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara No 1

Fungsi Hutan Hutan Lindung

Hutan 2 Produksi

Nama Blok HL-Blok Inti HL-Blok Pemanfaatan HP- Blok Pemanfaatan HHK-HT HP-Blok Pemanfaatan HHKHA HP-Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan HHBK HP-Blok Pemberdayaan Masyarakat HP-Blok Perlindungan Jumlah Total

Luas (Ha) 4842,461 3109,677

Jumlah Petak 24 30

42061,795

427

18553,670

169

4871,190

9

7747,942 8575,666 89762,410

81 115 855

Ket: HHK-HT (hasil hutan kayu hutan tanaman), HHK-HA (hasil hutan kayu hutan alam, HHBK (hasil hutan bukan kayu)

Disamping variabel sosial ekonomi dan biofisik maka penentuan blok juga mempertimbangkan rencana kehutanan nasional (RKTN) dan rencana

kehutanan

provinsi.

Sebagai

contoh

penentuan

blok

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman mengacu pada RKTN dan RKTP, dimana blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman dalam dokumen RKTP dan RKTN termasuk dalam wilayah pemanfaatan hutan skala besar B.

Potensi wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara

1.

Tutupan lahan Menurut Townshend dan Justice (1981) penutupan lahan

adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi, benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan

kegiatan

manusia

terhadap

obyek

tersebut. Sedangkan Barret dan Curtis, tahun 1982, mengatakan bahwa permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah 25


(penutupan lahan) seperti vegetasi, salju, dan lain sebagainya, dan sebagian

lagi

berupa

kenampakan

hasil

aktivitas

manusia

(penggunaan lahan). Berdasarkan peta tutupan lahan Propinsi Gorontalo, jenis tutupan lahan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara berbeda-beda. Tutupan lahan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara didominasi oleh hutan sekunder lahan kering. Sebaran tipe penutupan lahan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara dapat dilihat pada Tabel. Tabel 9. Tutupan lahan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara BLOK PENGELOLAAN HL-Blok Inti

HL-Blok Pemanfaatan

TIPE TUTUPAN LAHAN Hutan Primer

4471,15

Sub Total

4842,46

Hutan Mangrove Primer Permukiman Tanah Terbuka Tubuh Air Hutan Mangrove Sekunder Belukar rawa Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering campur Sawah Tambak Sub Total Hutan Lahan Kering Primer Hutan Lahan Kering Sekunder Semak Belukar Permukiman Pertanian lahan kering Pertanian lahan kering campur Sub Total


371,31

Hutan Sekunder

Semak Belukar

HP- Blok Pemanfaatan HHK-HT

LUAS

Hutan Lahan Kering Primer Hutan Lahan Kering Sekunder

1025,518 49,442 9,022 19,163 0,870 963,168 49,336 71,471 791,216 35,078 109,424 3109,677 156,44 26648,34 7012,77 9,08 368,24 7866,93 42061,79 1674,266 16267,581

26


Semak Belukar

368,657

Pertanian lahan kering campur

243,165

Sub Total HP-Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan HHBK

Hutan Lahan Kering Primer Hutan Lahan Kering Sekunder Pertanian lahan kering

79,198

Hutan Lahan Kering Primer

241,243 4871,189 829,152

Hutan Lahan Kering Sekunder

2202,052

Semak Belukar

1919,491

Permukiman

9,990

Tubuh Air

6,214

Pertanian lahan kering

1,062


2779,981

Sub Total

7747,942

Hutan Lahan Kering Primer

6102,752

Hutan Lahan Kering Sekunder

2369,786

Semak Belukar

0,210

Pertanian lahan kering

10,795


92,152

Sub Total Grand Total

2.

395,487 66,280


HP-Blok Perlindungan

4088,982

Semak Belukar

Sub Total HP-Blok Pemberdayaan Masyarakat

18553,669

8575,694 89.762,41

Potensi kayu dan non kayu Kayu merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari dalam

kawasan hutan. Kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan terdiri dari kayu indah, kayu komersil kelas 1 dan kayu rimba campuran. Inventarisasi potensi kayu dari berbagai jenis sangat diperlukan untuk menentukan blok pengelolaan dan blok pemanfaatan di dalam kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Potensi tegakan mencakup jumlah pohon per hektar dan volume pohon per hektar. Berikut

27


disajikan jumlah pohon yang dikelompokkan berdasarkan jenis kayu hasil pengukuran lapangan inventarisasi biogeofisik KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Tabel 10. Jumlah Pohon Hasil Inventarisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara di Desa Tombulilato Kec. Atinggola Kelompok Jenis Kayu Jumlah Pohon Kelompok jenis Kayu indah 50 Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu 47 Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua 339 Jumlah Total 436 Sumber: Hasil Olah Data Primer Tahun 2013

Tabel 11. Jumlah Pohon Hasil Inventarisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara di Desa Sopu dan Desa Monano Kec. Monano Kelompok Jenis Kayu Jumlah Pohon Kelompok jenis Kayu indah 1 Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu 7 Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua 409 Jumlah Total 417 Sumber: Hasil Olah Data Primer Tahun 2013

Tabel 12. Jumlah Pohon Hasil Inventarisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara di Desa Bulontio Timur Kec. Sumalata Kelompok Jenis Kayu Jumlah Pohon Kelompok jenis Kayu indah 15 Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu 81 Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua 442 Jumlah Total 538 Sumber: Hasil Olah Data Primer Tahun 2013

Tabel 13. Jumlah Pohon Hasil Inventarisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara di Desa Limbato Kec. Tolinggula Kelompok Jenis Kayu Jumlah Pohon Kelompok jenis Kayu indah 30 Kelompok jenis Meranti/kelompok komersial satu 29 Kelompok kayu Rimba Campuran/ kelompok Komersial dua 259 Jumlah Total 318 Sumber: Hasil Olah Data Primer Tahun 2013

28


Sedangkan potensi non kayu yang bias dikembangkan pada wilayah KPHP Unit IV Kabupaten Gorontalo Utara meliputi getah pinus, sumber daya air, rotan, gaharu dan potensi jasa lingkungan lainnya.

Mengingat sebagian besar wilayah kelola KPHP Unit IV

Gorontalo

Utara

merupakan

kawasan

hutan

produksi,

maka

pemanfataan dan pengembangan hasil hutan di wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara dititikberatkan kepada potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu sehingga identifikasi dan inventarisasi sangat penting untuk dilaksanakan. 3.

Keberadaan flora dan fauna Kondisi flora fauna pada suatu wilayah akan sangat ditentukan

oleh tipe ekosistem. Telah dijelaskan sebelumnya bahawa ekosistem kawasan hutan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara merupakan ekosistem hutan dataran rendah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hutan dataran rendah merupakan salah satu tipe ekosistem hutan

ini

memiliki

ciri-ciri

yaitu,

terpengaruh

iklim,

kaya

akankeanekaragaman jenis baik flora maupun fauna, memiliki strata tajuk yang lengkap sertamemiliki variasi yang tinggi berdasarkan perbedaan tempat tumbuh. Hutan dataran rendah sangat menarik, karena merupakan ekosistem yang klimaks. Tumbuh-tumbuhan dalam hutan hujan tropis tidak pernah menggugurkan daun Flora dan fauna yang ditemukan di kawasan hutan KPHP Unit IV Gorontalo Utara merupakan flora fauna hutan dataran rendah. Untuk jenis vegetasi, hutan dataran rendah di KPHP Unit IV

29


Gorontalo Utara didominasi oleh family; Dipterocarpaceaeterutama anggota genus Shorea, Dipterocarpus, Hopea, Vatica, Dryobalonops, danCotylelobium. Beberapa pakar menyebutkan hutan dataran rendah juga sering disebut dengan hutan Dipterocarpaceae. Selain terdapat pohon famili Dipterocarpaceae juga terdapat anggota family Lauraceae, Myrtaceae, Miristicaceae, dan Ebenaceae serta pohonpohon anggota genus Agathis, Kompassia, Altingia, Duabanga, Gosanepinus, Octomeles, dan Dyera Sedangkan jenis satwa yang bisa ditemukan di hutan KPHP Unit IV Gorontalo Utara antara lain Dihe atau Kera Hitam Sulawesi (Macaca heckii) yang juga salah satu jenis primata endemik Gorontalo. Jenis primata lain yang bisa ditemukan adalah, Tarsius spectrum atau oleh masyarakat setempat diberikan nama mimito, Rusa (Cervus timorensis), Babi rusa, Babi (Sus celebensis), Anoa (Bubalus sp) Rangkong (Rhyticeroscassidix), Trichoglossus ornatus, burung Punai, Corvus advena.Keanekaragaman hayati di KPHP Gorontalo Utara tidak terlepas dari teori AlfredRussel Wallace yang mengatakan bahwa pulau Sulawesi memiliki keanekaragaman hayati dan endemisitas flora fauna tertinggi. Kekayaan flora fauna ini dipengaruhi karena pulau Sulawesi merupakan pulau yang terisolir selama ribuan tahun. 4.

Potensi jasa lingkungan dan wisata alam Potensi jasa lingkungan merupakan potensi besar yang dapat

dikembangkan sebagai sumber pendapatan untuk mewujudkan KPH

30


yang mandiri. Dana dari luar bisa masuk melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) seperti misalnya melalui PLTMH. Saat ini potensi PLTMH di KPHP Unit IV Gorontalo Utara yang beroperasi di Kecamatan Atinggola telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian potensi pembangunan PLTMH masih bisa dikembangkan di wilayah lain mengingat di KPHP Unit IV Gorontalo Utara memiliki sungai-sungai yang membelah kawasan KPHP Unit IV Gorontalo

Utara.Berdasarkan

hasil

inventarisasi

produk

jasa

lingkungan yang berpotensi sebagai PLTMH adalah sebagai berikut Tabel 14. Potensi dan pemanfaatan jasa lingkungan air untuk PLTMH Lokasi Sungai Zuriyati Sungai Monano Air Terjun Kasia Air Terjun Bubode PLTM Moango Sungai Papualangi

Desa/Keca matan Zuriyati/Mo nano Tolitohuyu

Kapasitas

Akses

Keterangan

18 kw

Mudah

15 Kw

Mudah

Kasia/Sum alata Bubode/To milito Buata/Atin ggola Cempaka putih/ Tolinggula

-

Mudah

-

Mudah

2x600 kw

Mudah

Telah dimanfatkan 60 KK Telah dimanfatkan 87 KK Potensi (> 50 liter/detik) Potensi (> 50 liter/detik) Telah dimanfatkan

15 kwh

Mudah

Telah dimanfaatkan 77 KK

Sumber: Balai wilayah sungai 2013 Pembangkit Listrik Tenaga Air (microhydro power) merupakan salah satu solusi altenatif untuk menjawab keterbatasan energi saat ini. Penyediaan energi yang memadai serta ramah lingkungan merupakan salah satu persyaratan untuk pembangunan sosial ekonomi

yang

berkelanjutan,

akan

tetapi

dengan

pesatnya

31


perkembangan/ kemajuan ekonomi dan pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat konsumsi telah memperhadapkan Indonesia dengan berbagai permasalahan energi yang semakin meningkat. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya air di dalam kawasan KPH diarahkan pada : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan masyarakat disekitar kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara 2. Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan air bersih dan penyediaan sumberdaya energi listrik yang ramah lingkungan bagi masyarakat sekitar KPHP 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan air bersih dan energi listrik terbarukan yang berada di sekitar kawasan untuk pendayagunaan jasa lingkungan; 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan melihat potensi pasar pengembangan jasa lingkungan air baku Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi jasa lingkungan, yang diarahkan pada upaya

peningkatan

penyediaan

lapangan

kerja

dan

peluang

berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan. Obyek wisata alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara ini adalah obyek wisata Pulau Saronde, Pulau Lampu

dan

Pulau

Huha

yang

berada

di

Kecamatan

Ponelo

Kepulauan. Pada obyek wisata ini kegiatan yang ditawarkan adalah 32


berupa keindahan pantai dari pulau tersebut yang dapat dinikmati sebagai tempat pemandian pantai dan keindahan taman laut. Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola, Pantai Monano dan Pantai Tolitehuyu di Kecamatan Monano. Beberapa obyek wisata alam lainnya yang ada di sub koridor ini adalah berupa keindahan pantainya seperti pantai Atinggola di Kecamatan Atinggola. Di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya di Kecamatan Atinggola terdapat sebuah batuan bentukan alam berupa stalagnit dan stalagtit, tempat ini menjadi sebuah obyek wisata yang menarik karena adanya kepercayaan penduduk setempat yang menyatakan tempat tersebut adalah sebuah Istana Jin. Tempat ini berada tepat di tengah sebuah lapangan di Ota Jin ibukota Kecamatan Atinggola. Adapun beberapa lokasi yang bisa dikembangkan sebagai kawasan marine ecotourism dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. Wilayah pengembangan marine ecotourism Atinggola dan Pulau Saronde.

Kecamatan

Hasil survey biofisik menunjukkan di beberapa lokasi terdapat kawasan yang unik dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata alam dan marine ecotourism (ekowisata berbasis 33


wilayah pesisir dan laut). Beberapa wilayah yang bisa dijadikan sebagai wilayah wisata alam dan marine ecotourism adalah air terjun didinga, air terjun kasia, pantai minanga Atinggola dan wilayah pesisir yang membentang dari wilayah Atinggola hingga kecamatan Anggrek. C.

Sosial budaya masyarakat Pengaruh

budaya

dan

adat

istiadat

terhadap

kehidupan

masyarakat Gorontalo Utara terjadi pada pola pengelompokan sosial, dimana pada umumnya masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara beretnis Gorontalo maka kebiasaan dan adat istiadat Gorontalo yang hidupnya berkelompok dan mengumpul dalam sebuah lingkungan kecil terbawa dan teraplikasikan dalam kondisi bermasyarakat saat ini, yaitu lingkungan permukiman menjadi padat dan bahkan pada kondisi asli tidak memiliki batas yang jelas antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Hal ini akan semakin kelihatan dengan jelas apabila yang bermukim tersebut masih memiliki ikatan keluarga yang erat, sehingga kadangkala akan terbentuk kelompokkelompok

masyarakat

yang

berbeda

karena

hubungan

tali

persaudaraan/ kekeluargaan tersebut. Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara berasal dari Suku Gorontalo dan sisanya berasal dari Sulawesi Utara, merupakan masyarakat agraris dengan aktifitas seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pertanian tanaman pangan yang dominan dilakukan

34


adalah padi, jagung dan sayur sayuran. Tingkat pendidikan yaitu SD, SMA dan merupakan lulusan diploma dan tidak pernah bersekolah. Kegiatan ekonomi masyarakat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan usahatani dan non usahatani. Kegiatan usahatani berupa kebun jagung dan ladang kakao, padi, sayur-sayuran sedangkan non usahatani yaitu sebagai peternak, penarik kayu, penarik rotan, operator chainsaw, pengolah kayu, pengrajin atap, dan pengrajin gula aren. Pemasaran hasil usahatani pada umumnya dilakukan di rumah (55 %), di pasar (18 %), dan sisanya (27 %) dijual di koperasi dan lainnya. Asal pembeli jagung/kakao tersebut berasal dari satu desa (54 %), satu kecamatan (36 %), dan sisanya (10 %) pembelinya berasal dari satu kabupaten. Transaksi jual - beli hasil usahatani pada umumnya dilaksanakan secara tunai dengan status pembeli merupakan pedagang/tengkulak. Berikut pendapatan masyarakat per tahun dari hasil usahatani dan non usahatani : -

Jagung

: Rp. 5.396.000,- hingga Rp. 18.000.000,-

-

Kakao

: Rp. 720.000,- hingga Rp. 34.920.000,-

-

Penarik kayu

: Rp. 9.000.000,- hingga Rp. 38.400.000,-

-

Operator chainsaw : Rp. 4.800.000,- hingga Rp. 12.000.000,-

-

Penarik rotan

: Rp. 4.800.000,-

-

Pengrajin atap

: Rp. 3.000.000,-

-

Pengrajin gula aren : Rp. 11.040.000,- hingga Rp. 38.400.000,-

35


Gambar 3. Kondisi kebun warga di sekitar KPHP Unit IV

Gambar 4. Salah satu tempat pembuatan gula aren Hubungan

antarwarga

baik,

dan

tidak

pernah

terjadi

perselisihan yang cukup berarti. Kegiatan gotong - royong yang biasa dilakukan masyarakat antaralain kegiatan di lahan (penanaman, pembersihan lahan), serta kegiatan lingkungan (pembangunan masjid, pembersihan sarana umum). Upacara adat yang pernah dilaksanakan

antaralain

pesta

panen

raya,

penobatan

kepala

desa/camat baru, serta upacara tolak bala karena adanya wabah penyakit di tahun 2008 - 2009. Masyarakat disekitar wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara sama seperti masyarakat Gorontalo pada umumnya memiliki adat istiadat dan budaya yang sangat toleran. Budaya gotong royong atau 36


bekerja bersama dan saling bantu ini telah berakar dan membudaya dikalangan masyarakat Gorontalo yang sampai saat ini tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, bukan hanya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan saja tetapi budaya ini berlaku disegala segi kehidupan masyarakat. Kelembagaan yang terdapat diwilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara antaralain LPM, BPD, Karang Taruna dan SPKP. Fungsi kelembagaan tersebut antaralain untuk pemberdayaan masyarakat,

menyusun

aspirasi, perkumpulan

rencana/program pemuda,

serta

desa,

simpan

menampung

pinjam khusus

perempuan yang merupakan program PNPM. D.

Izin Pemanfataan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Kawasan hutan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara menyimpan

banyak potensi seperti potensi tambang dan kayu. Berdasarkan potensi tersebut beberapa investor mencoba mengelola potensi tersebut.

Sejak

mengeluarkan

tahun izin

2011

penggunaan

Menteri

Kehutanan

kawasan

hutan

RI dan

telah izin

pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Adapun izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 15. Izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara No 1

Bentuk Nama pengelolaan Pemegang Izin Pinjam Pakai PT Suma (Bahan galian Heksa Sinergi emas)

Aspek legal SK Menhut Nomor 627/Menhut/2011 tanggal 2 Nopember 2011 Luas 6.280 Ha

Luas Pada Areal KPHP 4.000 Ha (HPT)

37


No 2

3

Bentuk pengelolaan Pemanfaatan kawasan (IUPHHK-HT)

Nama Luas Pada Aspek legal Pemegang Izin Areal KPHP PT. Gema SK. Menhut No 29.750 Ha Nusantara 610/Menhut(HP 2.179 Ha Jaya II/2011 dan HPT Luas 29.750 Ha 27.571 Ha)

Pemanfaatan kawasan (IUPHHK-HT)

PT. Gorontalo SK Menhut No 16.383,66 Ha Citra Lestari 261/Menhut(HP 11.468,56 II/2011 Ha; HPT Luas 46.170 Ha 1.638,37 Ha; HPK 3.276,73 Ha)

Dengan demikian di wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara telah terdapat 3 izin yaitu 1 izin pinjam pakai pertambangan dan 2 izin

pemanfaatan

IUPHHK-HTI.

Diharapkan

keberadaan

pemegang izin di KPHP Unit IV Gorontalo Utara dapat bersinergi dan tumbuh bersama menuju KPHP Unit IV yang mandiri. E.

Posisi KPHP dalam Perspektif RTRW Gorontalo Utara Hasil sinkronisasi RTRWK tahun 2013 menyebutkan bahwa

posisi strategi KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah sebagai wilayah perlindungan dan sebagai wilayah budidaya. Kawasan lindung yang termasuk dalam wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah Hutan

lindung,

kawasan

yang

memberikan

perlindungan

di

bawahnya, kawasan perlindungan setempat. Total luasan kawasan

perlindungan tersebut adalah 36.008 ha. Sedangkan wilayah budidaya adalah kawasan hutan produksi 38


Dalam RTRW juga telah ditetapkan beberapa kawasan strategis seperti kawasan budidaya. Salah satu kawasan budidaya yang ditetapkan adalah kawasan hutan produksi seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini Tabel 16. Kawasan budidaya dan Kawasan lindung di KPHP Unit IV Gorontalo Utara berdasarkan RTRWK No. I.

II

Jenis Kawasan

Luas (Ha)

KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN 1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas

65.255,56

2. Kawasan Hutan Produksi Tetap

15.555,71

KAWASAN LINDUNG

7.952,14

TOTAL

89.762,41

Sumber; Spatial RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2013

F.

Isu strategis, kendala dan permasalahan KPHP Unit IV Gorontalo Utara

1.

Isu strategis KPHP Unit IV Gorontalo Utara Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

stakeholder

yang

berkepentingan dengan pengelolaan hutan di Kabupaten Gorontalo Utaramaka terdapat lima isu strategis yang perlu diperhatikan dalam implementasi RencanaPengelolaan Jangka Panjang KPHP unit IV Gorontalo Utara yaitu (1)

Isu kebijakan Pengelolaan hutan di Kabupaten Gorontalo Utara telah lama di lakukan bahkan sebelum Kabupaten Gorontalo Utara menjadi sebuah kabupaten otonom. Pengelolaan hutan di Kabupaten Gorontalo Utara diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah, 39


akan tetapi sampai saat ini program dan kegiatan tersebut belum

tepat

sasaran.

Hal

ini

dibuktikan

dengan

masih

terjadinya perambahan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat.Isu kebijakan penting lainnya adalah lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengatur akses pemanfataan hutan.

berujung

pada

rendahnya

inisiatif

dan

inovasi

masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga masyarakat menjadi pasif dan tidak mandiri. Lemahnya kebijakan seperti yang disebutkan diatas mengakibatkan pemborosan dana, waktu, dan tenaga. (2)

Isu sosial ekonomi Umumnya masyarakat disekitar kawasan hutan identik dengan kemiskinan karena rendahnya pendapatan. Konsekuensi dari rendahnya pendapatan masyarakat adalah sumber daya hutan cenderung

semakin

rusak,

masyarakat

semakin

sulit

mengembangkan potensi diri, standar minimal kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi, dan pada akhirnya masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Tingginya angka kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang

marak dijumpai

di

negara

dunia

ketiga, termasuk

Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dan terus dilakukan dalam rangka memerangi kemiskinan, namun kemiskinan hingga kini tetap menjadi masalah yang cukup rumit untuk dipecahkan. Hal ini dapat memicu meningkatnya permasalahan

40


sosial dan konflik sosial, rendahnya posisi tawar masyarakat, masyarakat sangat tergantung pada sumber daya hutan, semakin beratnya tekanan terhadap kelestarian hutan, dan masyarakat semakin tidak berdaya untuk maju, sehingga dapat mengakibatkan meningkatnya tindak kriminalitas dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Penting digarisbawahi bahwa himpitan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan (dapat) menjadi salah satu faktor

pendorong

tingginya

laju

pembalakan

liar

dan

perambahan hutan. (3)

Isu kelembagaan Kurangnya

peran

dan

sinergitas

diantara

para

pihak

(stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan

mengakibatkan

terjadinya

tumpang

tindih

dan/atau kesenjangan kegiatan sehingga tidak efektif dan efesien. Hal ini juga berakibat pada sulitnya menciptakan komitmen bersama dalam mengembangkan potensi sumberdaya hutan secara optimal yang bermuara pada kurang optimalnya kegiatan pemberdayaaan masyarakat. Akhirnya, akibat dari kurangya peran dan sinergitas diantara para pihak maka laju pemberdayaan masyarakat sektor kehutanan menjadi lambat. Disamping

itu

isu

kelembagaan

lainnya

yang

masih

membayangi pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah, terjadinya gap antara kebijakan dan pelaksanaan. Kesenjangan

41


antara substansi kebijakan dan implementasi mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah sehingga program-program tidak bisa berjalan efektif. Selain itu masyarakat

akan

kecewa

dan

apatis,

yang

berpotensi

menimbulkan konflik sosial. Apabila gap antara kebijakan dan pelaksanaan menganga lebar, maka jika terjadi kegagalan program maka sesungguhnya masyarakatlah yang menjadi korban (4)

Keempat, isu sumber daya manusia Kurangnya

kemampuan

pemerintah

dalam

pembangunan

(kuantitas

memfasilitasi

kehutanan,

dan

kualitas)

proses

berakibat:

aparat

perencanaan

kegiatan

kegiatan

pembangunan kurang berproses dengan baik, pencapaian tujuan dan sasaran program kurang optimal, kegiatan usaha produktif masyarakat tidak berjalan lancar, masyarakat tetap tidak

berdaya,

daya

inovasi

kurang,

dan

informasi

ke

masyarakat bias. Selanjutnya, program pemberdayaan menjadi tidak terintegrasi dan berpotensi terjadi penyimpangan yang bermuara pada rendahnya kualitas pelayanan. (5)

Kelima, isu sumber daya hutan Isu penting yang berkaitan dengan sumber daya hutan adalah semakin luasnya hutan yang rusak, besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan dari sektor lain, sumber daya hutan kurang memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat,

42


tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pelestarian sumber daya hutan, kurangnya kepedulian dan kemampuan multipihak dalam pelestarian sumber daya hutan, dan rendahnya akseptabilitas terhadap eksistensi tata ruang kawasan huta. Besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan dari sektor lain mengakibatkan kawasan hutan banyak berubah status dan fungsi, semakin tingginya deforestasi, kesulitan dalam menerapkan program kerja, semakin sulit memenuhi kebutuhan hasil hutan. Akhirnya muara dari besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan adalah terganggunya ekosistem. 2.

Kendala dan permasalahan Seperti halnya kawasan hutan lain di Indonesia, pengelola KPHP

Unit IV Gorontalo Utara mempunyai beberapa tantangan terkait dengan

permasalahan

pengelolaan.

Umumnya

permasalahan

tersebut adalah masalah perilaku beberapa oknum masyarakat yang melakukan pemanfaatan hutan tanpa mengindahlan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Permasalahan-permasalahan tersebut pada dasarnya merupakan dampak dari upaya pembangunan ekonomi yang belum berpihak kepada upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan hutan secara bekelanjutan dan dampak dari populasi dan semakin tingginya kebutuhan manusia akan sumber daya alam hayati, lemahnya koordinasi di kalangan pemerintah serta masih lemahnya kelembagaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara.

43


Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPHP Unit IV Gorontalo Utara diuraikan sebagai berikut : 1.

Masih

ditemukannya

melakukan

aksi

beberapa

perambahan

oknum dengan

masyarakat tujuan

yang

menanami

kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara dengan tanaman berupa jagung yang bagi masyarakat, jagung sebagai salah satu bahan makanan pokok. Tanaman lain yang ditemukan adalah Kemiri (Aleurites

moluccana)

yang

bagi

masyarakat

setempat

merupakankomoditas penunjang usaha ekonominya. Selain itu terdapat pula tanaman Jati(Tectona grandis). Tanaman ini pada umumnya berada di dalam kawasan yangsebelumnya berfungsi lindung dan produksi. Masyarakat di sekitar kawasanmengakui tanaman

kemiri

dan

jati

tersebut

sebagai

milik

mereka

walaupun diakuiberada di dalam kawasan hutan. Karena klaim kepemilikan

tersebut,

kelompok-kelompokmasyarakat

ini

menuntut untuk dapat memanfaatkan hasilnya.Di beberapa wilayah

ditemukan

juga

kelompok

masyarakat

yang

memanfaatkan aren yang tumbuh liar di dalam kawasan hutan 2.

Data dan informasi potensi kawasan KPHPUnit IVGorontalo Utaramasih minim. Untuk itu, sampai dengan tahun 2013telah diupayakan untuk terusmenghimpun data dan informasi yang ada serta terus diupayakan untukmelaksanakan eksplorasi secara langsung di lapangan.

44


3.

Terkait dengan data dan informasi potensi kawasan yang masih terbatas,

makaperancangan

KPHPUnit

IV

Gorontalo

blok

pengelolaan

Utarabelum

kawasan

sempurna.

Untuk

sementara waktu,pelaksanaan pengelolaan kawasan didasarkan pada

fungsi

kawasan

hutansebelum

penunjukan

sebagai

kawasan KPHPUnit IV Gorontalo Utara. Dengan demikian makapelaksanaan pemanfaatan kayu dan bukan kayuakan dilakukan padawilayah-wilayah yang mempunyai potensi kayu dan non kayu. 4.

Bentang

alam

yangsebagian

kawasan besar

KPHPUnit

adalah

IV

Gorontalo

Utara

kawasan

berbukit

bukit

menyebabkan sulitnya aksesibilitas kedalam kawasan untuk berbagai

keperluan,

daninventarisasi

potensi

terutama serta

untuk

kondisi

identifikasi

aktual

kawasan.

Penggunaan teknologipenginderaan jauh untuk keperluan ini telah dilakukan namun belum dapatmemberikan gambaran yang detail tentang kondisi aktual kawasan. Untukkeperluan ini dibutuhkan inventarisasi potensi yang mencakup kawasan yang luas. 5.

Fenomena alam berupa daya tarik wisata sangat unik khas pulau Sulawesi atau khas Gorontalo belum semua dapat diekplorasi karena keterbatasan sumberdaya.

6.

Pengelolaan

secara

kolaboratif

KPHPUnit

IV

Gorontalo

Utarabelum sepenuhnya berjalan dengan baik.

45


7.

Kelembagaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara belum mapan.SDM yang ada

masih sangat

pengelolaan

jugademikian

terbatas, sarana adanya.

Selain

dan prasarana itu,

struktur

organisasi yang ada belum mampumendukung kebutuhan pengelolaan. Taman

BAB III. 46


VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN A.

Visi Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita

atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi organisasi untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan Sejalan dengan definsi diatas maka Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Unit IV Gorontalo Utara harus merumuskan visi jangka panjang pengelolaan KPH. Visi yang dibuat oleh KPHP Unit IV Gorontalo Utara harus sejalan dengan visi yang dibuat oleh Bupati Gorontalo Utara sebagai pimpinan tertinggi didaerah. Agar visi tersebut dapat dijalankan maka visi yang dibuat oleh KPHP Unit IV Gorontalo Utara telah memenuhi kriteria sebuah visi yang baik yaitu: imagible (dapat di bayangkan), desirable (menarik),feasible (realities dan dapat dicapai),focused (jelas),flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan),communicable (mudah dipahami). Selain harus memenuhi kriteria visi yang baik, visi yang dibangun organisasi

harus yang

mampu

mengangkat

mandiri.

Mengingat

organisasi

KPH

sebagai

organisasiKPHP

Unit

IVGorontalo Utara belumbenar-benar efektif dan belum mapan maka

47


visipengelolaan

KPHPUnit

IV

Gorontalo

Utara

untuk

jangka

panjangadalah : “Terwujudnya Pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utarayang Mandiri, Maju, Berdayasaing dengan dukungan Kelembagaan yang kuat” Dalam visi tersebut terkandung tiga kunci pokok landasan pemikiran dalam upayapengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara, yaitu : 1.

Pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara yang “mandiri. Mandiri yang dimaksud adalah upaya untuk menentukan arah

pembangunan KPHP Unit IV Gorontalo Utara yang lebih baik dengan memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan daerah sehingga tidak memiliki ketergantungan berlebihan yang dapat berakibat pada kerawanan sosial dan ekonomi, tetapi justru memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat terhadap gejolak sosial dan ekonomi. Ukurannya dapat dilihat pada kemandirian KPHP Unit IV Gorontalo Utara untuk menjadi sebuah organisasi yang mampu membiayai sendiri kegiatannya tanpa bergantung kepada pihak lain sehingga lebih fokus pada pengelolaan KPH dan pemberdayaan masyarakat. 2.

Pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara yang“Maju”. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan KPHP Unit IV

Gorontalo Utara senantiasa dilandasi oleh spirit untuk terus meningkatkan kemampuan pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utarayang lebih baik di masa yang akan datang yang di dukung oleh

48


kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tinggi, pengelolaan sumber daya alam dan sistem tata pemerintahan yang baik. Beberapa ukuran

kemajuan, dapat dilihat pada peningkatan

kualitas diri sumber daya manusianya, baik dari pendidikan maupun kesehatan, peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi; Pembangunan sarana dan prasarana KPH yang bekualitas sampai ketingkat resort; Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset

KPH

kepentingan

dan

sumber-sumber

pembangunan;

keuangan

Meningkatnya

lainnya

sistem

bagi

tata

kelola

Utara

yang

pemerintahan yang baik dalam bidang kehutanan 3.

Pengelolaan

KPHPUnit

IV

Gorontalo

“Berdayasaing” Adalah kondisi di mana KPHP Unit IV Gorontalo Utara mampu berdiri

sejajar

atau

lebih

dengan

KPH

lain

dalam

proses

pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan yang ada serta meminimalisir atau menghilangkan kelemahan atau tantangan yang ada.Berdaya saing dapat diukur melalui kemampuan KPHP Unit IV Gorontalo Utara dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional

4.

Kelembagaan yang mantap.

49


Kelembagaan yang mantap artinya KPHP Unit IVGorontalo Utaraharus mempunyai struktur organisasi dan prosedur kerja yang mantap, serta pendukunglainnya. Selain kesiapan internal lembaga pengelola, sinergitas dengan lembagamasyarakat serta stakeholder lain juga diperlukan guna mendukung pencapaianfungsi dan peran kawasan. Dengan kesiapan kelembagaan yang mantap makaupaya pemanfaatan

dan

pelestarian

sumber

daya

alam

hayati

dan

ekosistem pada KPHPGorontalo Utara dapat dilakukan secara efektif. B.

Misi Dalam

ditetapkan, gambaran

langkahnya diperlukan tentang

untuk bentuk

tahapan

mewujudkan nyata

visi

yang

implementasinya

pelaksanaan.

Dengan

telah

sebagai

demikian,

ditetapkan misi pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas SDM KPHP Unit IV Gorontalo Utara

2.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

penunjang

kegiatan

pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara 3.

Mengembangkan unit-unit usaha KPHP Unit IV Gorontalo berdasarkan potensi yang dimiliki

4.

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hutan dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian;

5.

Mengembangkan

kelembagaan

dan

kemitraan

dengan

stakeholder. C.

Tujuan Pengelolaan

50


Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara mempunyai tujuan dalam pencapaian visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan

aspek

kelembagaan

ditujukan

untuk

mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tata hubungan yang efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. 2. Penataan kawasan ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status, menghindari sengketa yang bersumber kawasan

dari

tumpang

disamping

tindihnya

untuk

perizinan

menyediakan

dan

areal

ruang

bagi

masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program KPHP Unit IV Gorontalo Utara maupun

untuk

mendukung

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. 3. Pemantapan kerjasama dan kolaborasi antara KPHP Unit IV Gorontalo Utara dengan para pihak ditujukan untuk upaya pemberdayaan, memperbaiki kinerja, menciptakan daya saing, memperluas

jangkauan

pelayanan

serta

meminimalisir

terjadinya konflik. 4. Pemantapan perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga fungsi perlindunganan, pelestarian dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

51


5. Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ditujukan untuk pengendalian fungsi pemanfaatan secara lestari dengan mengatur segala bentuk kegiatan di kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara D.

Pendekatan strategipengelolaan Dalam pencapaian visi dan misi pengelolaan KPHP Gorontalo

Utara dibutuhkan beberapa pendekatan strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan. Strategi-strategi yang diterapkan memerlukan analisis, tahapan serta pra-kondisi yang matang melalui pendekatan antara lain : 1.

Managemen Kolaborasi Kerjasama pengelolaan para pihak akan mengatur dan berbagi

peran dari masing-masing pihak dalam pengelolaan bersama. Peran beberapa pihak tersebut harus bersinergi dalam memperkuat program

yang

ada,

mulai

dari

perencanaan,

implementasi,

monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama-sama, sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan bersama. 2.

Membuka jaringan kerjasama usaha Membuka jaringan kerjasama usaha dalam kerangka bisnis

yang

saling

menguntungkan

antara

pengelola

KPHP

Unit

IV

Gorontalo Utara akan berdampak pada percepatan kemandirian pengelolaan KPHP Gorontalo Utara. Beberapa kegiatan yang akan dikembangkan

dalam

memperkuat

jaringan

tersebut

seperti:

52


ekowisata, kerjasama usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara, kerjasama penelitian, pengembangan masyarakat melalui program CSR. 3.

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Bersama Perlindungan

dan

pengamanan

ditujukan

untuk

menjaga

keutuhan fungsi kawasan, keragaman hayati beserta ekosistemnya, menjaga agar kawasan terbebas dari perambahan, perusakan dan gangguan

baik

langsung

maupun

tidak

langsung.

Dalam

memperkuat perlindungan dan pengamanan kawasan diperlukan strategi-strategi

yang

melibatkan

peran

serta

semua

pihak

berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak, baik di internal

KPHP

Unit

IVGorontalo

Utara

maupun

pihak-pihak

eksternal seperti Kepolisian, pihak swasta yang bekerja di sekitar KPHPUnit IVGorontalo Utara dan masyarakat. Selain memperkuat pengamanan bersama, diperlukan juga partisipasi masyarakat yang berada di sekitar kawasan, partisipasi ini dapat diperkuat dengan membangun pengamanan swakarsa masyarakat yang berada di sekitar kawasan. 4.

Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana Sumberdaya manusia dan sarana prasarana merupakan salah

satu prasyarat utama dalam pengembangan usaha di KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Penyiapan SDM seharusnya dilakukan sejak awal. Pengembangan SDM dapat dilakukan dengan mengirimkan beberapa tenaga

pegawai

KPHP

Unit

IV

Gorontalo

untuk

melanjutkan

53


pendidikan yang lebih tinggi, melakukan program magang pada wilayah KPH lain yang telah maju dan mengikuti pelatihan. Pengiriman SDM seyogyanya dilakukan berdasarkan kebutuhan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Pengembangan SDM harus dibarengi dengan peningkatan Sapras, sehingga SDM yang telah selesai mengikuti pendidikan sudah bisa menggunakan sarana dan prasarana tersebut untuk mempercepat proses kemandirian KPHP Unit IV Gorontalo Utara. 5.

Pengembangan Wilayah tertentu

Wilayah pengembangan tertentu adalah wilayah yang dimanfaatkan oleh KPHP Unit V Gorontalo Utara sebagai wilayah “bisnis KPH”. Wilayah ini akan diusahakan oleh pengelola KPHP Unit V Gorontalo Utara sebagai sumber penghasilan KPH. 6.

Pengembangan blok pemberdayaan masyarakat Pengembangan blok pemberdayaan masyarakat merupakan

bentuk pemberian akses kepada masyarakat. Blok pemberdayaan masyarakat haruslah didukung oleh sistem pengelolaan yang didasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Blok pemberdayaan dibangun untuk mengurangi tekanan dan interkasi yang besar terhadap kawasan. Pemberdayaan ini dapat berupa pengembangan ekonomi, budaya, wisata, kesadartahuan mengenai lingkungan dan lain-lain, yang diadopsi dan diadaptasi dari potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat. 7.

Sinergisitas Program Antar Pihak

54


Mengelola KPH tidak hanya dilakukan oleh unit pengelola saja, namun perlu melibatkan berbagai pihak. Keterlibatan antar pihak dapat diwujudkan dengan memperkuat sinergisitas program para pihak. Pemerintah daerah memiliki program-program pembangunan di wilayah administratifnya, seharusnya

bersinergi dan

dapat

dikerjasamakan dengan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Dalam penyusunan program pemerintah daerah mulai dari musyawarah perencanaan

pembangunan

di

desa

sampai

pembahasan

di

kabupaten sudah terintegrasi dalam program yang sama dengan program KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Untuk memperkuat dan sinergisitas program dengan pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan maupun investor harus disesuaikan dengan rencana dan tujuan KPHPGorontalo Utara, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI A.

Analisis 55


Analisa dan proyeksi merupakan instrumen

yang dlakukan

sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan strategi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Namun sebelum strategi tersebut dilakukan maka diperlukan analisis terhadap kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang ada di KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Salah satu instrument untuk menganalisis faktor-faktor tersebut adalah dengan menggunakan SWOT analysis. Analisis SWOT adalah suatu metoda untuk menyusun rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi

termasuk

dalam

penyusunan

Rencana

Pengelolaan

Jangka Panjang 10 tahun KPHP Unit IVGorontalo Utara. Analis SWOT dimulai dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (kelemahan), sedangkan faktor eksternal terdiri dari Oportunity (Peluang) dan Threat (Ancaman). Strength

(kekuatan)

adalah

sumberdaya,

keahlian

atau

keunggulan yang dimiliki oleh KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Weakness (kelemahan) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keahlian dan kemampuan yang mengganggu efektifitas kinerja KPHP Gorontalo Utara. Opportunity (peluang) adalah situasi di luar KPHP Unit IVGorontalo Utara yang menguntungkan dan dapat

membantu

mencapai

tujuan

pegelolaan

KPHP

Unit

IVGorontalo Utara. Threats (ancaman) adalah situasi yang tidak

56


menguntungkan menghambat

di

luar

pencapaian

diidentifikasikan

maka

KPHP

Unit

tujuan.

akan

Bila

terlihat

IVGorontalo keempat

Utara hal

faktor-faktor

yang

tersebut

yang

akan

membantu dan menghambat KPHP Unit IVGorontalo Utara untuk mencapai tujuan. Analisa ini menghasilkan strategi pencapaian tujuan

dengan

memaksimalkanStrengths

(kekuatan)

dan

Opportunities (peluang), namun secara bersamaan meminimalkan Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman). Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan (Freddy Rangkuti, 2005:19). Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh KPHP Unit IVGorontalo Utara beserta para pihak, telah diidentifikasikan faktor internal dan eksternal dengan hasil sebagai berikut: Tabel 17. Identifikasi faktor internal dan eksternal Faktor Internal Faktor Eksternal Strength Weaknes Opportunity Threats (Kekuatan) (Kelemahan) (Peluang) (Ancaman) 1. Wilayah kelola yang luas 2. Memiliki Struktur Organisasi yang jelas

1. Jumlah Personil terbatas dan tidak sebanding dengan wilayah pengelolaan.

3. Mempunyai legalitas hukum kawasan dan kelembagaan

2. Pendanaan belum mencukupi.

4. Adanya potensi jasa lingkunganberu pa PLTMH

3. Data potensi kawasan belum lengkap

5. Memiliki potensi

kayu

1. Telah terdapat izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHP unit IV Gorontalo Utara 2. Peluang pengembangan kegiatan marine ecotourism di wilayah blok pemanfaatan jasling hutan lindung mangrove 3. Berada di kawasan pencadangan hutan Kabupaten

1. Kegiatan illegal logging dan illegal mining 2. Penyerobotan lahan untuk kegiatan perladangan 3. Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan 4. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat 5. Berbatasan dengan lahan-

57


yang besar 6. Berfungsi sebagai penyangga kehidupan /penyeimbang ekosistem 7. Sebagai dari 6 besar

hulu DAS

Gorontalo Utara 4. Dukungan para pihak (pemerintah pusat-propinsikab/kota, privat sektor, LSM, Masyarakat 5. Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan hutan dalam rangka kemandirian KPH 6. Adanya progam peningkatan kapasitas staff dari lembaga lain

4. Sarana dan prasarana belum memadai 5. Kewenangan pengelola masih terbatas.

6. Akses (letak) kawasan sulit dicapai

1.

Faktor Internal

a.

Kekuatan (Strength)

lahan milik masyarakat 6. Masih maraknya pembakaran lahan

1. Wilayah kelola yang luas KPHP Unit IV Gorontalo Utara merupakan salah satu KPH di Provinsi Gorontalo mempunyai wilayah kelola yang luas. Wilayah kelola yang luas merupakan sebuah kekuatan untuk mengembangkan dan menggerakkan bisnis disektor kehutanan

maupun

non

kehutanan.

Umumnya

pengembangan usaha disektor kehutanan membutuhkan wilayah

yang

relatif

luas

untuk

memenuhi

skala

ke

ekonomisan usaha 2. Memiliki struktur organisasi yang jelas

58


Kesatuan

pengelolaan

hutan

produksi

(KPHP)Gorontalo

Utara merupakan unit pelaksana teknis hutan yang dikelola dengan struktur organisasi yang jelas berdasarkan Perbup Nomor 6 Tahun 2012, dengan model organisasi Tipe B (Permendagri No 61/2010) dipimpin seorang Kepala UPTD KPHPsetingkat Eselon IV-A yang dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IV-B) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari kelompok Fungsional Umum dan Fungsional Khusus (Polisi Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan serta Penyuluh Kehutanan). 3. Mempunyai status hukum kelembagaan dan kawasan Kesatuan pengelolaan hutan Produksi (KPHP) Gorontalo Utara ditunjuk sebagai KPHP Model, yang penunjukannya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 766/Menhut-II/2012 tentang Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit IV yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Pengelolaan

kawasan

inipada

awal

pembentukannya,KPHP Unit IV Gorontalo Utara berada pada Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara, dalam bentuk organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setingkat Eselon IV. 4. Adanya potensi jasa lingkungan berupa PLTMH

59


Potensi jasa lingkungan merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan untuk mewujudkan KPH yang mandiri. Dana dari luar bisa masuk melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) seperti misalnya melalui PLTMH. Saat ini potensi PLTMH di KPHP Unit IV Gorontalo Utara yang beroperasi di Kecamatan Atinggola telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian

potensi

pembangunan

PLTMH

masih

bisa

dikembangkan di wilayah lain mengingat di KPHP Unit IV Gorontalo Utara memiliki sungai-sungai yang membelah kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. 5. Berfungsi

sebagai

penyangga

kehidupan/penyeimbang

ekosistem Hasil

analisis

terhadap

tutupan

lahan

tahun

2013

menyebutkan bahwa tutupan lahan hutan sekunder di KPHP

Unit

IV

Gorontalo

Utara

seluas

52354,37

ha,

sedangkan wilayah yang tidak berhutan seluas 22.198,67 ha. Ini berarti wilayah hutan di KPHP Unit IV Gorontalo masih lebih besar.Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam penyangga system kehidupan. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya sebagai penyedia sumberdaya air bagi

60


manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata dan mengatur iklim global. 6. Sebagai daerah hulu 6 DAS KPHPGorontalo Utara merupakan daerah perhuluan dari anak-anak sungai yang mengalir di empat Kabupaten, yaitu DAS Limboto di Kabupaten Gorontalo, DAS Randangan di Kabupaten

Pohuwato,

DAS

Paguyaman

di

Kabupaten

Boalemo, DAS Posso Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara dan DAS Bolango di Kabupaten Bone Bolango. Posisi ini menjadikan KPHP Unit IV Gorontalo Utara menjadi sangat penting. Kerusakan pada wilayah DAS di KPHP Unit IVGorontalo Utara akan secara langsung membawa dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup di 4 kabupaten. b.

Kelemahan 1. Jumlah Personil masih terbatas Wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Unit IV idealnya memiliki jumlah tenaga teknis minimal 89 orang dengan asumsi 1 orang : 1000 Ha. Kondisi saat ini jumlah personil

KPHP

orang,sedangkan

Unit

IV

tenaga

Gorontalo polhut

Utara

berjumlah

adalah 37

14

orang.

Berdasarkan jumlah personil, kebutuhan tenaga pengelola KPHP Unit IVGorontalo Utara masih sangat kurang sejalan

61


dengan makin dinamisnya pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara 2. Pendanaa belum mencukupi Saat ini operasional KPHPGorontalo Utara masih bergantung kepada

anggaran

Kementerian

Kehutanan

Republik

Indonesia dan APBD Kabupaten Gorontalo Utara melalui DIPA Dinas Kehutanan pertambangan dan energi. KPHP Unit IV Gorontalo Utara masih belum dapat membiayai operasional

KPHP

Unit

IV

Gorontalo

Utara,

sehingga

pelaksanaan pengelolaan kawasan belum maksimal dan menyeluruh baik pada kawasan maupun pada kegiatan di sekitar kawasan termasuk pemberdayaan masyarakat. 3. Data potensi kawasan belum lengkap Data dan informasi tumbuhan dan satwa liar sebagai jenis unggulan, species kunci, species baru masih sangat minim. Kegiatan inventarisasi keragaman hayati pada umumnya dilakukan hanya di bagian terluar kawasan KPHP Unit IV Gorontalo

Utara

dan

belum

mengidentifikasi

ditengah

kawasan KPHPUnit IV Gorontalo Utara, padahal beberapa kawasan di wilayah KPHP Unit IVGorontalo Utara masih memilki potensi yang tinggi. Potensi lain yang belum teridentifikasi secara detail adalah potensi kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan demikian belum tersedia peta potensi kayu dan peta potensi keragaman hayati yang

62


mewakili kawasan secara keseluruhan. Ketidaktersediaan data tersebut mengakibatkan pemanfaatan kayu dan non kayubelum optimal. Sampai sekarang potensi kayu dan keanekaragaman

hayati

hanya

mengandalkan

hasil

inventarisasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh BPKH XV Gorontalo 4. Sarana dan pra sarana belum memadai Dalam mendukung pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan baik berupa Jalan setapak (Trail)

untuk

kepentingan

patroli

maupun

wisata,

bangunan/gedung, sarana transportasi, sarana penelitian dan

pengunjung,

alat

komunikasi

serta

sarana

dan

prasarana lainnya. Jika dibandingkan dengan luas kawasan maka sarana dan prasarana dalam pengelolaan masih sangat terbatas. Saat ini sarana dan prasarana KPHP berupa kantor

dan

beberapa

kenderaan

operasional.

Alokasi

anggaran pada DIPA untuk sarana parasarana untuk penambahan belum ada. Sarana dan prasarana yang mendesak yang dibutuhkan oleh pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah kantor resort, beberapa kendaraan darat

roda

empat

dan

kendaraan

roda

dua

untuk

mempermudah operasional kegiatan di lapangan. Sarana lain yang dibutuhkan adalah stasiun penelitian lapangan

63


yang dilengkapi dengan pemondokan dan peralatan riset yang memadai 5. Kewenangan pengelola masih terbatas Pengelolaan KPHPUnit IV Gorontalo Utara belum otonom dan domainnya masih dikendalikan oleh pemerintah daerah sehingga berakibat pada tidak kreatifnya pengelola dalam mengembangkan usaha di dalam kawasan KPHPUnit IV Gorontalo Utara. Kewenangan yang terbatas dirasakan menghambat kelancaran pengelolaan, misalnya pengurusan surat ijin pemanfaatan kawasan masih menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi, belum dapat dilakukan di KPHP Unit IVGorontalo Utara. Pelimpahan kewenangan yang saat ini domainnya berada di tingkat pemerintah daerah kepada Manajer KPH diharapkan mampu untuk memperpendek birokrasi dan memperlancar kegiatan pengelolaan di lapangan. Pelimpahan wewenang ini menjadi salah satu prasarat untuk menuju pengelolaan KPH yang lebih mandiri 6. Akses masih sulit dicapai Belum terbukanya akses jalan dari pusat kota Gorontalo Utara ke wilayah desa-desa terpencil yang berbatasan dengan kawasan KPH menyebabkan masih sulit jaringan jalan menuju kawasan KPHPUnit IV Gorontalo Utara. Akses dari ibukota kabupaten lebih banyak melalui jalan usaha

64


tani yang dibuat oleh masyarakat untuk akses ke kebun masyarakat.Lokasi ini sangat sulit dilalui. Hambatan dalam aksesibilitas kedepan akan menghambat pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara karena banyaknya wilayah yang sulit terjangkau. Untuk membuka akses memerlukan dana yang besar dan tergantung Pemerintah Daerah masingmasing.

Hambatan

akses

juga

telah

menyebabkan

banyaknya lokasi dan potensi kawasan yang belum dapat di eksplorasi. 2.

Faktor Eksternal

a.

Peluang (Opportunity) 1. Telah terdapat izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara Keberadaan izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHP Unit IVGorontalo Utara memberikan nilai positif. Manfaat positif yang bisa diambil dari kegiatan ini adalah terbukanya penyerapan tenaga kerja, karena industri kayu

lapis

yang

akan

dikembangkan

oleh

PT.

Gema

Nusantara Jaya akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak mulai dari pembibitan, pemanenan sampai dengan

industri

kayu

lapis.

Keberadaan

IUPHHK-HTI

diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan yang sering dituding menjadi persoalan awal terjadinya perambahan.

sedikit

65


banyak mulai diakui oleh masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan. Adapun izin penggunaan kawasan kawasan/pinjam pakai diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sekaligus

ekonomi

menjadi

di

Kabupaten

sumber

pendapatan

Gorontalo KPHP

Utara

Unit

IV

Gorontalo Utara. 2. Peluang pengembangan marine ecotourism Wilayah Peluang lainnya adalah pengembangan Ekowisata di kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Salah satu bentuk kegiatan yang bisa dikembangkan adalah marine ecotourism. Potensi

wilayah

pesisir

yang

besar

diserta

dengan

pemandangan laut sulawesi yang eksotis menambah nilai jual pengembangan

ekowisata.

Beberapa

wilayah

yang

dapat

dikembangkan meliputi pantai Minanga dan sekitar wilayah CA Pulau Popaya Raja. Pengembangan ekowisata di kawasan KPH diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pemanfaatan dan konservasi kawasan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. 3. Dukungan

para

pihak

(Pemerintah

pusat-

provinsi/kabupaten/kota, privat sektor, LSM, Masyarakat) Pemerintah baik pusat maupun daerah (propinsi kabupaten kota)

mendukung

keberadaan

KPHP

Gorontalo

Utara.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sangat diuntungkan dengan adanya KPH, sehingga pemerintah daerah sangat

66


mendukung keberadaan KPH yang berada pada wilayah administratifnya. Demikian pula dengan lembaga-lembaga non pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri, menaruh perhatian

khusus

pada

upaya-upaya

pemanfaatan

dan

konservasi seperti KPHP Unit IV Gorontalo Utara 4. Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan dalam rangka kemandirian Pengelolaan

kawasan

melibatkan

pihak

kerjasama

atau

dipertimbangkan.

bisa

luar.

dilakukan

Oleh

kolaborasi

karena

bersama itu

pengelolaan

Pemerintah

pusat

dengan

pengembangan kawasan

melalui

perlu

Kementerian

Kehutanann dan pemerintah daerah bisa mengatur kebijakan dalam hal kerjasama dan kolaborasi pengelolaan kawasan KPH sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk hal ini diperlukan serangkaian upaya-upaya promosi kepada pihak luar, disamping kajian untuk mengidentifikasi investor potensial untuk bermitra dalam pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. 5. Berada dalam kawasan pencadangan hutan Provinsi Gorontalo Keberadaan kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara yang terletak

di

areal

pencadangan

Gorontalomerupakan

hal yang

kawasan

hutan

Propinsi

strategis. Hampir seluruh

kawasan KPHP dalam wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utaradiperuntukkan sebagai kawasan pemanfaatan hutan

67


kayu

hutan

alam

dan

hutan

kayu

hutan

tanaman.

Pemanfaatan hutan kayu hutan alam umumnya terletak disebelah barat dan timur Kabupaten Gorontalo Utara,Khusus untuk pemanfaatan IUPHHK HTI yang telah mempunyai status hukum tetap terdapat di bagian barat. 6. Adanya program peningkatan kapasitas untuk staf KPH dari lembaga lain Berbagai bentuk peningkatan kualitas bagi tenaga pengelola KPH seperti pelatihan peningkatan ketrampilan pengelolaan hutan dan peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui bea siswa dan sponsor serta berbagai bentuk program edukasi telah diprogramkan oleh Kementerian Kehutanan

melalui

Pusat

dan

Balai

Diklat

Kehutanan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan berdampak

pada

kualitas

pengelolaan,

artinya

untuk

mengatasi jumlah tenaga pengelola yang masih kurang dan belum sebanding dengan konflik dan luas kawasan kelolanya, maka ditempuh dengan peningkatan kualitasnya. Program lain yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan adalah penambahan

staf

KPH

melalui

program

Bakti

Sarjana

Kehutanan (Basarhut). b. Ancaman (Threat) 1. Kegiatan illegal logging

68


Aktivitas pencurian kayu masih sering ditemukan di bagian hulu KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Hasil kayu curian ini umumnya diangkut melalui jalan darat. Walaupun pernah dilakukan penumpasan dan penghancuran peralatan melalui kegiatan Operasi Khusus yang melibatkan TNI, Kepolisian, Satpol

Pamong

Gorontalo

Utara

Pradja, namun

bersama

Polhut

kegiatan

ini

Dishuttamben

saja

terjadi.Hasil

wawancara dengan beberapa masyarakat, kegiatan pencurian kayu di dalam kawasan KPH umumnya didanai oleh cukong dari luar yang umumnya memiliki izin industri kayu. Dampak dari aktivitas illegal logging ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan air sungai yang dulunya jernih sebagai sumber air minum, namun sekarang sudah berubah menjadi keruh. Aktivitas illegal logging juga telah menyebabkan banjir dibeberapa lokasi akibat meluapnya sungai Sumalata dan Sungai Andagile 2. Penyerobotan lahan untuk kegiatan perladangan Berdasarkan hasil analisis citraresolusi tinggi tahun 2013 yang dilakukan oleh BPKH XV Gorontalo, di dalam kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara terdapat wilayah yang sudah tidak berhutan dan berubah menjadi lahan pertanian/ladang. Terhadap aktivitas ini telah dilaksanakan kegiatan operasi oleh Petugas Polhut Dishuttamben Gorontalo Utara, namun belum

mampu

mengatasi

masalah

dengan

tuntas.

69


Penyerobotan

lahan

untuk

ladang

ini

terkait

dengan

kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan kurangnya sosialisasi tentang batas-batas kawasan hutan. Penyerobotan lahan untuk perladangan merupakan salah satu ancaman terhadap kelestarian kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. 3. Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan Sarana pendidikan masyarakat lokal di sekitar KPHP Unit IV Gorontalo Utara, umumnya hanya ada pada tingkat Sekolah Dasar (SD) saja dan ini pun tidak terdapat di setiap desa. Untuk

melanjutkan

pendidikan

ke

jenjang

berikutnya

masyarakat harus keluar dari kampung/desa dan biasanya hanya terdapat di ibukota kecamatan. Hal ini cukup sulit untuk dilaksanakan terkait dengan biaya pendidikan yang cukup tinggi bagi masyarakat setempat. Rendahnya taraf pendidikan juga ikut menyumbang dan sangat berpengaruh kepada pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap KPH. Rendahnya tingkat pendidikan juga berkorelasi kepada taraf hidup masyarakat sekitar kawasan, sehingga dapat menjadi ancaman terhadap kelestarian dan upaya-upaya pelestarian KPH. Taraf hidup dan tingkat pendapatan rendah berakibat pada tingkat ketergantungan dan ancaman terhadap hutan menjadi tinggi. 4. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat disekitar KPH

70


Hasil

survey

yang

dilakukan

oleh

tim

sosial

ekonomi

menemukan, umumnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap

kawasan

hutan

masih

tinggi.

Penghasilan

masyarakat sebagian besar didapat dari penjualan hasil bumi seperti jagung, padi ladang dan lain sebagainya. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jika hasil melimpah sumber pendapatan tersebut akan dipergunakan

untuk.

Pendapatan

masyarakat

rata-rata

perbulan hanya berkisar Rp 550.000 s/d 750.000. Hasil ini masih jauh dibawah UMP Provinsi Gorontalo yang mencapai Rp. 1.250.000/bulan. Masyarakat lokal yang hidup dengan ukuran pendapatan per kapita rendah akan semakin tertekan jikatidak

tersedia

lapangan

kerja

lain

yang

dapat

menghasilkan uang di desa/kampung. Situasi ini diperparah oleh harga-harga kebutuhan pokok ikut naik oleh karena semakin tingginya biaya yang diperlukan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Tekanan akan kebutuhan hidup bagi masyarakat di sekitar kawasan akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian kawasan. Disamping tingginya tingkat ketergantungan masyarakat lokal terhadap kawasan hutan 5. Berbatasan dengan lahan-lahan milik masyarakat Di wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara terdapat beberapa wilayah

hutan

yang

berbatasan

langsung

dengan

kebun/ladang milik masyarakat. Dari sisi tata batas kawasan

71


tentu

saja

bisa

menimbulkan

potensi

konflik

dengan

masyarakat yang memiliki ladang didekat kawasan KPH. Hadirnya KPH juga bertujuan untuk membuka isolasi daerah, namun akses yang mudah setelah ada KPH juga sering menjadi pintu masuk untuk illegal logging, perburuan liar dan aktivitas ilegal lainnya 6. Pembakaran lahan Kebiasaan bagi masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan dalam membuka lahan untuk berladang adalah dengan cara membakar lahannya yang sebelumnya telah ditebas dan dibiarkan beberapa waktu sampai tebasan itu kering oleh sinar matahari sehingga mudah termakan api. Potensi kebakaran hutan yang timbul dari kegiatan ini adalah sangat besar, karena api dapat pula menjalar sampai ke dalam kawasan. Terjadi juga kebiasaan lain bagi masyarakat yang memelihara ternak, yakni aktivitas membakar padang ilalang, dimana setelah dibakar akan tumbuh ilalang muda yang bertujuan untuk mendapatkan pakan ternak. Tidak jarang akibat dari aktivitas ini dapat menimbulkan kebakaran menjadi meluas dan terjadi sampai berhari-hari. Walaupun aktivitas seperti ini terjadi di luar kawasan KPHP Gorontalo Utara, namun berpotensi mengancam kelestarian sumber daya alam yang berbatasan langsung dengan KPHP Gorontalo

72


Utara dan kebakaran semacam ini terjadi hampir setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan menjadi fenomena tahunan di Indonesia. Kawasan KPHP Gorontalo Utara seharusnya sudah memilki satgas kebakaran yangdidukung dengan sarana prasarana dan anggaran pengendalian kebakaran hutan. KPHP Gorontalo Utara juga belum memiliki peta secara detail tentang kerawanan kebakaran kawasan. Untuk menyusun perencanaan strategis masa depan, dilakukan kombinasi diantara dua faktor sehingga menghasilkan empat macam strategi sebagai berikut: 1. Strategi Strength Opportunity (SO) yaitu strategi dengan memanfaatkan

seluruh

kekuatan

untuk

merebut

dan

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 2. Strategi

Strength

menggunakan

Threat

kekuatan

(ST) yang

adalah dimiliki

strategi untuk

dengan

mengatasi

ancaman. 3. Strategi Weakness Opportunity (WO) adalah meminimalkan kelemahan

untuk

meraih

peluang

atau

strategi

yang

memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki. 4. Strategi Weakness Threat (WT) adalah strategi yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 73


Kombinasi

dari

faktor-faktor

lingkungan

internal

dan

lingkungan eksternal dalam analisis SWOT akan menghasilkan strategi-strategi. Model kombinasi tersebut disajikan pada tabulasi sebagai berikut : Tabel 18. Kombinasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal INTERNAL

Peluang

Ancaman

(Opportunity)

(Threath)

EKSTERNAL

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

74


Tabel 19. Strategi Kombinasi Strength (Kekuatan) dan Opportunity (Peluang) Dalam Analisis SWOT Opportunity (Peluang)

Kekuatan (Strength) 1 1. Wilayah kelola yang luas

2. Memiliki Struktur Organisasi yang jelas

1. Telah terdapat izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 2

Struktur organisasi yang jelas dapat memantau kegiatan pemanfaatan dan pengunaan kawasan hutan

2. Peluang 3. Berada di pengemba kawasan ngan pencadangan kawasan hutan marine ecotourism

4. Dukungan para pihak pemerintah pusat-propinsikab/kota,privat,sek tor LSM, masyarakat

3 Wilayah kelola yang luas dalam dapat menunjang pengembanga n ecoturism melalui kerjasama dengan para mitra dan investor

5 Dukungan para pihak dapat mempermudah wilayah kelola yang sangat luas.

4

Pemantapan struktur organisasi KPHP Gorontalo Utara dalam upaya meningkatkan dukungan para pihak Memantapkan status hukum kelembagaan dan kawasan dengan meningkatkan dukungan para pihak

5. Berkembangnya 6. Adanya bentuk-bentuk program kerjasama dalam peningkatan pemanfaatan jasa kapasitas staff lingkungan dalam dari lembaga rangka kemandirian lain KPHP Gorontalo Utara 6 7 Pihak pengelola dapat menawarkan beberapa wilayah kepada organisasi lain untuk dikembangkan

Struktur organisasi yang jelas mendorong pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan melalui kerjasama dengan para mitra dan investor

75

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit IV Gorontalo Utara 1 3. Mempunyai status hukum kelembagaa n dan kawasan

2 Status hukum kelembagaan dan kawasan memberikan rasa aman dalam berusaha didalam kawasan hutan

3 Status hukum yang jelas akan mendukung pelaksanaan kegiatan marine ecotourism

4

4. Adanya potensi jasa lingkungan berupa PLTMH

5

Dukungan pemerintah dan private sektor dapat memperbesar kapasitas PLTMH di KPHP unit IV Gorontalo Utara

5. Memiliki potensi kayu yang besar

Melakukan kerjasama dengan pihak pemegang izin untuk mengelola industri perkayuan

6. Berfungsi sebagai penyangga kehidupan /penyeimb ang ekosistem

Melakukan kerjasama dengan pemegang izin untuk tetap menjaga kawasan hutan sebagai fungsi penyangga kehidupan

Menjaga fungsi penyangga kehidupan dalam kerangka Pembangunan kehutanan di daerah

6 Status hukum yang jelas akan mendorong peningkatan kerjasama dalam pengelolaan KPHP unit IV Gorontalo Utara

7

Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kapasitas PLTMH

Melakukan training terhadap staff terkait pengelolaan PLTMH

Melakukan kerjasama dengan pihak pemegang izin untuk mengelola industri perkayuan

Melakukan training kepada staf KPHP unit IV Gorontalo Utara terkait dengan tata kelola industri perkayuan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan kegiatan eksploitasi hutan secara berlebihan di kawasan KPHP

76

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit IV Gorontalo Utara 7. Sebagai hulu dari 6 DAS besar

Membuat komitmen atau MOU agar pemegang izin tetap menjaga fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air

Membuat ramburambu dalam pengelolaan DAS

Membentuk model pengelolaan DAS terpadu denngan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan dengan DAS

77


Tabel 20. StrategiKombinasi Weakness (Kelemahan) dan Opportunity (Peluang) Dalam Analisis SWOT Opportunity (Peluang)

Weakness (Kelemahan) 1 1. Jumlah Personil terbatas dan tidak sebanding dengan wilayah pengelolaan

2. Pendanaan belum mencukupi

1. Telah terdapat 2. Peluang 3. Berada di izin pemanfaatan pengembanga kawasan dan penggunaan n marine pencadanga kawasan hutan n kawasan ecotourism hutan

4. Dukungan para pihak pemerintah pusatpropinsikab/kota,privat,sektor LSM, masyarakat

2 Jumlah personil yang kurang terbantu dengan adanya izin pemanfaatan dan pinjam pakai karena pengelola KPH akan bertugas sebagai pengawas

3

5 Dukungan para pihak bisa menciptakan model pengelolaan bersama terhadap beberapa kawasan/blok yang mempunyai potensi

Keberadaan izin pemanfaatan dan izin pinjam pakai bisa menjadi sumber pendapatan KPHP unit IV Gorontalo Utara

Mengembangkan program marine ecotourism dapat memobilisasi dana

4

Meningkatkan dukungan para pihak dalam penggalangan sumbersumber dana alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengelolaan KPHP Gorontalo Utara

5. Berkembangnya 6. Adanya bentuk-bentuk program kerjasama dalam peningkatan pemanfaatan jasa kapasitas lingkungan dalam staff dari rangka kemandirian lembaga lain KPHP Gorontalo Utara

6

7 Peningkatan kapasitas personil dengan memanfaatkan pogram peningkatan kapasaitas staff dari lembaga lain

Menggalang kerjasama dengan lembagalembaga donor yang concern dan mengembangkan program payment environmental services untuk mendukukng pendanaan KPH

78

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit IV Gorontalo Utara 1 3. Data potensi kawasan belum lengkap

4. Sarana dan Prasarana belum memadai

3 Para pemegang izin dapat diminta untuk mengumpulkan data potensi di wilayah kerjanya Para pemegang izin dapat diminita membangun sarana dan prasarana sebagi bagian program CSR

5. Kewenangan pengelola masih terbatas 6. Akses masih sulit dicapai

Melakukan kerjasama dengan pemilik izin untuk membuka akses ke lokasi/blok KPH yang sulit dijangkau

4

5

6

7 Menggalang kerjasama dengan lembaga riset seperti Universitas untuk menggali potensi yang dimiliki oleh KPHP Gorontalo Utara

9

Meningkatkan dukungan para pihak dalam pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana

Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terutama pemerintah pusat dalam perluasan kewenangan Menggalang dukungan para pihak dalam upaya mempermudah akses ke kawasan KPHP Gorontalo Utara

79


Tabel 21. Strategi Kombinasi Strengh (Kekuatan) dan Threat (Ancaman) Dalam Analisis SWOT Threat Ancaman)

Strength (Kekuatan) 1 1. Wilayah kelola yang luas

1. Kegiatan illegal logging

2. Penyerobotan lahan untuk kegiatan perladangan

3. Rendahnya pendidikan dan

2

3 Memberikan hak akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan diblok pemberdayaan

4

2. Memiliki Struktur Organisasi yang jelas

Memberantas kegiatan illegal logging dengan struktur organisasi yang jelas

Memberantas kegiatan penyerobotan lahan untuk kegiatan perladangan dengan struktur organisasi yang jelas

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang struktur organisasi KPHP Gorontalo Utara

3. Mempunyai status hukum kelembagaan dan kawasan

Pemberantasan kegiatan illegal logging melalui penegakan hukum

Pemberantasan kegiatan penyerobotan lahan oleh masyarakat melalui penegakan hukum

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang status hukum kawasan KPHP

4. Rendahnya tingkat kesejahteraan

5. Bebatasan dengan lahan lahan masyarakat

5 Wilayah kelola yang luas membuka peluang masyarakat bisa melakukan kerjasama dengan KPHP

6 Membuat zona/blok dimana masyarakat bisa mengelola kawasan hutan

6. Pembakaran lahan

7

Menegakkan hukum bagi pelaku pembakaran lahan di dalam KPHP

80

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit IV Gorontalo Utara 1 4. Adanya potensi jasa lingkungan PLTMH

2

5. Memiliki potensi kayu yang besar

6. Berfungsi sebagai penyangga kehidupan/pen yeimbang ekosistem

7. Sebagai hulu dari 6 DAS

Memberantas kegiatan illegal logging untuk memastikan hutan tetap berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan

Memberantas kegiatan illegal

3

4 Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui kegiatan pemanfaatan PLTMH

5 Mengurangi masyarakat miskin melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan

Meningkatkan pengetahuan/ pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan kayu secara lestari

Memanfaatkan potensi kayu yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan

Meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pemahaman dan taraf hidup masyarakat sekitar untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan sebagai wilayah penyangga kehidupan/ penyeimbang ekosistem Meningkatkan taraf hidup dan

6

7 Mengurangi kegiatan pembakaran lahan berladang dengan melibatkan masyarakat di dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan

Mencegah dan menanggulangi pembakaran lahan untuk berladang (didalam/ sekitar kawasan) sehingga fungsi kawasan tetap terjaga

Mengurangi tingkat

Mencegah dan menanggulangi

81

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit IV Gorontalo Utara besar

logging untuk menjaga hulu DAS

pendidikan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar untuk menjaga hulu DAS

kemiskinan sehingga fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air tetap terjaga

pembakaran lahan untuk berladang (di dalam/ sekitar kawasan) sehingga fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air tetap terjaga

82


Tabel 22. Strategi Kombinasi Weakness (Kelemahan) dan Threat (Ancaman) Dalam Analisis SWOT Threat (Ancaman)

Weakness (Kelemahan) 1 1. Jumlah Personil terbatas dan tidak sebanding dengan wilayah pengelolaan

2. Pendanaan belum memadai

3. Data potensi kawasan belum lengkap

1. Kegiatan illegal logging

2. Penyerobotan lahan untuk kegiatan perladangan

2 Memberantas kegiatan illegal logging dengan meningkatkan jumlah personil dan kapasitas

3 Memberantas kegiatan penyerobotan lahan dengan meningkatkan jumlah personil dan kapasitas

Pendanaan yang memadai untuk mengatasi seluruh ancaman yang dihadapi


Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penanganan berbagai ancaman


3. Rendahnya pendidikan

5

4. Rendahnya tingkat kesejahteraan

5. Berbatasan dengan lahan masyarakat

6 Meningkatkan jumlah personil dan kapasitas untuk mengawasi kawasan KPHP Gorontalo Utara yang berbatasan dengan lahan lahan masyarakar

7 Meningkatkan jumlah personil dan kapasitas untuk mencegah dan mengurangi kegiatan perburuan liar




Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penanganan

Pendanaan yang memadai untuk mengatasi seluruh ancaman yang dihadapi Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penanganan

6. Pembakaran lahan

8 Mencegah dan menanggulangi kegiatan pembakaran lahan untuk berladang (di dalam/ sekitar kawasan) dengan meningkatkan jumlah pesonil dan kapasitas Pendanaan yang memadai untuk mengatasi seluruh ancaman yang dihadapi Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penanganan

83

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit IV Gorontalo Utara yang dihadapi

yang dihad

yang dihad

4. Sarana dan Prasarana belum memadai

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengatasi illegal logging

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengatasi ancaman yang dihadapi

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

5. Kewenangan pengelola masih terbatas

Penguatan koordinasidi dalam penyelesaian masalah illegal logging, penyerobotan lahan, dan batas dengan lahan masyarakat Membangun akses menuju KPHP untuk patroli

Penguatan koordinasidi dalam penyelesaian masalah illegal logging, penyerobotan lahan, dan batas dengan lahan masyarakat

6. Akses masih sulit dicapai

berbagai ancaman yang dihad Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan

berbagai ancaman yang dihad

berbagai ancaman yang dihad Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menanggulangi kebakaran hutan

84


B.

Proyeksi Proyeksi merupakan perkiraan tentang masa yang akan datang

dengan menggunakan data yang ada sekarang ini. Dalam konteks pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara proyeksi merupakan sebuah kegiatan perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan

pemanfaatan

sumberdaya

alam.

Perencanaan

kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang selama kurun waktu 10 tahun. Perencanaan tersebut harus berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan dengan merujuk pada dokumen tata hutan dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dimiliki oleh pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Persoalan yang diprediksi akan muncul dimasa datang harus bisa diantisipasi dengan kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Kebijakan yang dibuat oleh pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara harus merupakan bagian dari visi dan misi yang telah dibuat. Proyeksi program dan kegiatan untuk menyelesaikan yang membutuhkan biaya yang besar, harus dibuat bertahap demikian pula untuk program dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan dengan fokus mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat harus dibuat bertahap. Agar program dan kegiatan

dapat

dievaluasi

keberhasilannya

maka

indikator

keberhasilan. Proyeksi rencana kegiatan secara makro selama 10 (sepuluh tahun) berdasarkan blok pengelolaan terdapat pada tabel 85


Tabel 23 . Rencana Program dan Kegiatan Tahunan Selama 10 Tahun di Blok Inti No

1

2

Program

Kegiatan

Indikator Keberhasilan

Inventarisa si kawasan blok inti dan tata batas kawasan pada KPHP unitIV Gorontalo Utara

Inventarisas i kondisi satwa dikawasan blok inti

Tersedianya data populasi satwa sebagai indikator stabilnya ekosistem blok inti Tersedianya data base potensi tegakan hutan pada blok inti

Pemantapa n status legal formal terhadap kelembaga an dan kawasan

Inventarisas i potensi tegakan hutan pada kawasan blok inti Tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok inti Pemetaan dan dokumentas i hasil inventarisasi dan tata batas kawasan blok inti Sosialisasi blok inti kepada masyarakat dan pemegang ijin pemanfaata n dan penggunaan hutan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Operasional KPHP unit IV Gorontalo

Waktu 2014 2019 2018 2023

Rencana Biaya (Rp 000)

200.000

600.000.

Selesainya tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok inti

1.500.000

Tersedianya data base peta hasil inventarisasi dan dokumentasnyai di blok inti

300.000

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang blok inti

300.000

Tersedianya dokumen rencana anggaran dan rencana kegiatan KPHP unit IV Gorontalo Utara

100.000.

86


3

Peningkata n kapasitas personi

Utara Pengiriman personil KPHP unit IV Gorontalo Utara untuk mengikuti Pendidikan jenjang S1 dan S2 Pertukaran kunjungan staf pengelola

4

5

Penyiapan Prosedur Kerja (SOP) sesuai bidang tugas dan kebutuhan

Perbaikan ekosistem di blok inti

Penyusunan Prosedur Kerja KPHP

Penyusunan dokumen arahan tugas pokok dan fungsi personil KPHP unit IV Gorontalo Utara Penetapan prioritas rehabilitasi kawasan blok inti dan mendesain model rehabilitasin ya

Personil KPHP unit IV Gorontalo Utara yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, S2 sebanyak 95% dari seluruh pegawai selama 10 tahun Pengelola KPHP unit IV Gorontalo Utara mengirimkan beberapa personil untuk mengikuti pertukaran staf, studi banding ke KPH yang telah maju dan magang dibeberapa lembaga terkemuka Tersedianya dokumen prosedur kerja KPHP unit IV Gorontalo Utara

1.000.000

350.000

100.000

Tersedianya dokumen arahan TUPOKSI

100.000

Terdapatnya wilayah prioritas yang direhabilitasi pada kawasan blok inti

300.000

87


Melakukan rehabilitasi lahan kritis di blok perlindunga n

Terehabilitasinya lahan-lahan kritis pada kawasan blok perlindungan dengan berbagai jenis pohon unggulan lokal dan tanaman MPTs yang bernilai ekonomis tinggi seluas 1000 ha

7.500.000

Tabel 24. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun di Blok Perlindungan No

Program

Kegiatan


Waktu 20142018

1

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kelembagaan

2

Membangun bank data/ data base KPHP Unit IV Gorontalo Utara

Pembanguna n kantor resort, perlengkapan kerja, dan pos jaga Pelatihan staf data base

Penyiapan perangkat data base

Penyusunan dan pengelolaan system data base

3

Inventarisasi kawasan blok

Inventarisasi potensi hutan pada

Rencana Biaya (Rp 000)

20192023

Terbangunnya 4 kantor resort, 16 pos jaga, alat komunikasi lapangan

1.500.000

Meningkatnya pemahaman personil KPHP dalam pengelolaan data base KPHP Unit V Gorontalo Utara Tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak sistem pengelolaan data base Terbangunnya sistem pengelolaan data base dipusat informasi KPHP unit IV Gorontalo Utara Tersedianya data base potensi hutan

100.000

100.000

200.000

600.000

88


perlindungan dan tata batas kawasan pada KPHP unit IV Gorontalo Utara

4

5

Pengukuhan kawasan blok perlindungan pada KPHP unit IV Gorontalo Utara

Penyusunan

kawasan blok perlindungan Tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok perlindungan Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas kawasan blok perlindungan Penetapan aturan tentang larangan pemanfaatan kawasan blok perlindungan dalam KPHP unit IV Gorontalo Utara oleh masyarakat dan perusahaan Mengupayak an kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah kawasan blok perlindungan pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara Menyusun

pada blok perlindungan Selesainya tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok perlindungan

1.500.000

Tersedianya data base peta hasil inventarisasi dan dokumentasnya i di blok perlindungan

300.000

Ditetapkannya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan blok perlindungan sehingga tetap terjaga dari pemanfaatanny a, baik secara ekonomi, sosial dan budaya

250.000

Terwujudnya tertib kawasan blok perlindungan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan kawasan blok perlindungan pada kawasan KPHP unit IV Gorontalo Utara Terdapatnya

300.000

200.000

89


regulasi daerah yang mengatur kawasan perlindungan pada kawasan KPHP unit IV Gorontalo Utara

6

Perencanaan dan penyelenggar aan rehabilitasi lahan kawasan blok perlindungan pada KPHL unit V Gorontalo Utara

dan mensosialisa sikan regulasi pelestarian blok perlindungan kepada masyarakat dan kepada pengusaha kehutanan Menyusun master plan penyelenggar aan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan blok perlindungan di KPHLunit V Gorontalo Utara Penetapan prioritas rehabilitasi kawasan blok perlindungan dan mendesain model rehabilitasiny a Melakukan rehabilitasi lahan kritis di blok perlindungan

regulasi yang mengikat bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan kawasan perlindungan

Tersusunnya master plan perencanaan dan rehabilitasi kawasan blok perlindungan yang dijadikan dasar pengelolaan kawasan blok perlindungan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya Terdapatnya wilayah prioritas yang direhabilitasi pada kawasan blok perlindungan

Rp. 400.000.000

Terehabilitasiny a lahan-lahan kritis pada kawasan blok perlindungan dengan berbagai jenis pohon unggulan lokal dan tanaman MPTs yang bernilai ekonomis tinggi seluas 4000 ha

7.500.000

300.000

90


Tabel 25. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Wilayah Tertentu No

1

Program

Kegiatan


Memantap kan penetapan fungsi pemanfaat an kawasan, jasa lingkungan dan HHKB untuk areal kelola KPHP unit VGorontalo Utara bagi masyaraka t

Inventarisasi potensi kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKBpada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara

Tersedianya dokumen peta dan data base secara lengkap menyangkut batas, luas, potensi serta status blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara Mantapnya status blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK yang proporsional dan mempertahankan hutan utuh dengan luas minimal 30% yang menyebar merata di seluruh DAS dalam wilayah KPHP unit IVGorontalo Utara Tersusunya data base hasil dokumentasi inventarisasi potensi pada blok pemanfataan dan wilayah tertentu

Tata batas dan pemasangan pal batas kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara

Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHP unit VGorontalo Utara 2

Peningkata

Pembentukan

Terbentuknya

Waktu 2014- 20192018 2023

Rencana Biaya (Rp 000) 600.000

1.500.000

300.000

100.000

91


n pemanfaat an hasil hutan bukan kayu pada blok kawasan, jasa lingkungan dan HHBK pada kawasan KPHP unit IVGorontal o Utara

3

Peningkata n fungsi hutan

unit usaha HHBK masyarakat disetiap Desa pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara Pembentukan unit usaha HHBK masyarakat disetiap Desa pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara Pelatihan pemungutan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat Penyediaan dan diseminasi data potensi HHBK/Jasa Lingkungan Penyederhan aan regulasi prosedur perizinan dan kepastian usaha IUPHHBK dan IUPJL Penyediaan infrastruktur yang memadai

Penyediaan sarana dan prasarana

unit-unit usaha masyarakat di bidang pengolahan HHBK pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara

Terbentuknya Industri Pengolahan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara

100.000

Meningkatnya skill masyarakat dalam mengelola hasi hutan bukan kayu

100.000

Tersusunnya database tentang potensi kayu dan HHBK termasuk komidti pertanian dan perkebunan Tersusunya regulasi yang sistem insentif untuk berusaha di wilayah blok pemanfaatan dan wilayah tertentu

200.000

Membangun infrastruktur jalan primer dan tersier di blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK serta pada wilayah tertentu Terbangunya kawasan wisata alam seperti

200.000

10.000.000

5.000.000

92


sebagai jasa lingkungan untuk kawasan wisata alam

4

5

Rasionalisa si jumlah dan kapasitas produksi perusahaa n kehutanan dan industri hasil hutan agar dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjut an tanpa dampak negatif terhadap kelestarian blok kawasan, jasa lingkungan dan HHBK

Pengemban gan wilayah tertentu untuk kepentinga n diluar sektor kehutanan

wisata alam yang memadai

Pembentukan kelompok pengelola hutan wisata yang berwawasan lingkungan Rasionalisasi kuota pemanfaatan hutan dan hasil hutan berdasarkan potensi blok kawasan jasa lingkungan dan HHBK

Rasionalisasi perijinan pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan pada blok jasa lingkungan dan HHBK serta wilayah tertentu Melakukan kerjasama dengan pihak investor untuk pengembanga n komoditi diluar sektor kehutanan

shelter, pemondokan wisatawan, pos pengamanan, kesehatan dan lain-lain Terbentuknya kelompok/unit pengelola hutan wisata

200.000

Tercapainya keseimbangan antara kapasitas produksi perusahaan sektor kehutanan dengan luas kawasan produktif dan potensi hasil hutan unggulan pada blok kawasan, jasa lingkungan dan HHBK pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara Dievaluasinya rasionalisasi blok pemanfaatan jasa lingkungan dan wilayah tertentu

100.000

Terbangunnya kerjasama antara pihak KPHP unit IV Gorontalo Utara dan pihak investor melalui MOU

100.000

100.000

93


Tabel 26.Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun di Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu No

1

2

Program

Kegiatan


Peningkatan pemanfaatan HHK-HA yang sesuai kemampuan kawasan KPHP unit IV Gorontalo Utara

Pembentukan unit usaha HHK-HA baik yang dikelola masyarakat maupun pihak swasta Pelatihan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu bagi masyarakat Menyusun aturan yang spesifik lokasi bagi pengembanga n investasi pengelolaan HHK-HA pada kawasan KPHP unit IVGorontalo Utara Rehabilitasi hutan dan lahan di Blok pemanfaatan HHK-HA

Terbentuknya unit-unit usaha masyarakat dan pihak swasta di bidang pengolahan HHKHA Meningkatnya skill masyarakat sekitar KPHP unit IV Gorontalo Utara dalam mengelola hasil hutan kayu Disahkannya perda/ aturan tentang model pengembangan pengelolaan HHK-HA

Pengawasan dan penegakan pelaksanaan aturan kegiatan pengelolaan di Blok HHK-HA

Terbentuknya organisasi pengawasan RHL dan Pemanfaatan di Blok HHK-HA

Pemulihan ekosistem di blok HHK-HA dengan jenis pohon komersial unggulan (minimal sama dengan yang ditebang)

Terehabilitasinya lahan kritis dan tidak bervegetasi seluas 4439,73 ha/tahun dengan tanaman MPTs dan Tanaman Berkayu lokal yang memiliki nilai ekonomis tinggi

Waktu 2014- 20192018 2023


100.000

250.000

15.000.000

50.000.

94


Tabel 27. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun di Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman No

1

2

3

Program

Kegiatan


Peningkatan pemanfaatan HHK-HT yang sesuai kemampuan kawasan pada KPHP unit IV Gorontalo Utara

Pembentuk an unit usaha HHK-HT masyaraka t dan pihak swasta Pelatihan pemunguta n dan pengolaha n hasil hutan kayu bagi masyaraka t Penetapan wilayah peruntukk an hutan tanaman bagi masyaraka t Penanama n areal hutan tanaman dengan tanaman fast growing species seperti jabon dan sengon Melakukan Pelatihan dan pendampin gan penerapan teknik budidaya hutan tanaman bagi masyaraka

Berkembangnya unit-unit usaha masyarakat dan pihak swasta di bidang pengolahan HHKHT Meningkatnya skill Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan tanaman di kalangan masyarakat yang mengusahakan hutan tanaman Peta-peta penetapan wilayah penanaman hutan tanaman untuk masyarakat

Penanaman areal dengan jenis pohon fast growing species yang mempunyai nilai komersial tinggi

Mengurangi laju pembukaan hutan untuk areal ladang berpindah masyarakat pada blok pemanfaatan HHK-HT

Waktu 2014- 20192018 2023

Rencana Biaya (Rp. 000) 100.000

200.000

250.000

Tertanamnya wilayah blok pemanfaatan hutan tanaman seluas 1000 ha/tahun

100.000.000

Meningkatnya produktifitas dan keberlanjutan ladang berpindah masyarakat yang tidak merusak kawasan KPHP unit IV Gorontalo Utara

200.000

95


4

Pengembang an produk hasil hutan tanaman

t pada kawasan KPHP unit V Gorontalo Utara Melakukan kerjasama untuk pengemban gan playwood Rasionalisa si perizinan pengusaha an hutan dan pemanfaat an hasil hutan dan perkebuna n berdasarka n asas pemerataa n yang keadialan secara berkelanjut an pada blok pemanfaat an HHKHT

Terbangunnya pabrik playwood

200.000

Tertatanya kembali blok pemnfaatan HHK-HT

350.000

96


Tabel 28. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun di Blok Pemberdayaan Masyarakat No

1

2

Program

Membentuk dan membina kelompokkelompok usaha masyarakat di bidang kehutanan dan perkebunan berbasis kampung/m arga

Pelatihan dan pendampinga n pengelolaan komoditas kehutanan dan perkebunan serta penanganan pasca panennya

Kegiatan

Output

Waktu 2014- 20192018 2023


Membentuk kelompokkelompok usaha masyarakat sesuai komoditas unggulan setempat

Terbentuknya kelompokkelompok usaha masyarakat mandiri sesuai komoditas unggulan setempat dalam upaya memanfaatkan blok pemberdayaan masyarakat

Membina dan memberdaya kan kelompokkelompok usaha masyarakat untuk dapat mandiri dan terus berkembang Pelatihan manajemen dan permodalan usaha

Kelompok yang dibentuk semakin mandiri dan terus berkembang dilihat dari sisi usaha

300.000

Meningkatnya kemampuan mengelola keuangan

500.000

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis masyarakat dalam pengelolaan komoditas kehutanan dan

500.000

Pelatihan dan pendampinga n pengelolaan komoditas kehutanan dan perkebunan

97


3

Peremajaan tanaman perkebunan masyarakat pada kawasan KPHP unit IV Gorontalo Utara

untuk meningkatka n produktifitas dan kualitas produk Melakukan penanaman kembali komoditi perkebunan

perkebunan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk lahan perkebunan masyarakat pada blok pemberdayaan masyarakat

1.500.000

98


BAB V. RENCANA KEGIATAN A.

Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya. Inventarisasi merupakan kegiatan penjelajahan setiap bagian dari

kawasan KPH untuk memperoleh pengetahuan status dan keadaan dari fisik lapangan, jenis flora dan fauna, tipe komunitas atau ekosistem, kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPHP Gorontalo Utara, disertai dengan identifikasi dan koleksi atas specimen unsur-unsur penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem. Inventarisasi

potensi

umumnya

dilakukan

melalui

tahapan

kegiatan eksplorasi dan survei lapangan. Praktek kegiatan inventarisasi dan

monitoring

berhubungan

mencakup

dengan

pengetahuan

penggunaan

dan

metoda

keterampilan dan

teknik

yang dalam

pelaksanaan kegiatan inventarisasi Kegiatan inventarisasi pada seluruh kawasan agar direncanakan dilakukan setiap tahun sekali untuk mendapatkan potensi-potensi SDH yang

bisa

dikembangkan

dimasa

yang

akan

datang.

Dalam

melaksanakan inventarisasi maka diperlukan survei lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi secara spesifik dari komponenkomponen penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem, yang mencakup pengukuran atas jenis, populasi, penyebaran, sex-ratio, 99


kerapatan/kelimpahan populasi, status kelangkaan, status lingkungan hidup, permasalahan dan sebagainya dari potensi dan kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPHP Unit IVGorontalo Utara. Kegiatan survei lapangan dan inventarisasi pada seluruh kawasan sebaiknya diselesaikan dalam 2 tahap yaitu lima tahun pertama dan lima tahun kedua sepanjang personil tersedia. Untuk tahap pertama (2014-2018) inventarisasi dilakukan diblok inti dan di wilayah tertentu, blok pemanfaatan jasling sedangkan tahap kedua dilakukan di blok perlindungan (2019-2023), seperti terlihat pada gambar dan tabel berikut

Gambar 5. Peta lokasi inventarisasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara

100


Berdasarkan hasil analisis spatial jumlah plot inventarisasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara mencapai 1218 plot, dengan asumsi setiap regu mampu menyelesaikan 1 plot inventarisasi dengan alokasi waktu 21 hari maka selama 1 bulan dibutuhkan 37 regu inventarisasi. Jika asumsi ini terpenuhi maka pada tahun ke 10 seluruh blok dan petak telah mempunyai data dan informasi terkait dengan potensi tegakan, volume kayu, volume kayu komersil, kondisi flora dan fauna, kondisi ekosistem dan kondisi lahan hutan. Tabel29. Jumlah Plot Inventarisasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara No

FUNGSI HUTAN

BLOK PENGELOLAAN

HL

HP

Jumlah

HPT

1

Blok Inti

126

126

2

Blok Pemanfaatan

3

38

4

Blok Pemanfaatan HHK-HA Blok Pemanfaatan JasLing dan HHBK

5

Blok Pemberdayaan Masyarakat

6

Blok Perlindungan

81

Grand Total

207

81 419

457

23

23

30

185

215

4

312

316

72

939

1218

Sumber: Data hasil olahan spatial, 2013

B.

Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu. Wilayah

tertentu

adalah

wilayah

hutan

yang

situasi

dan

kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Karena kondisinya yang belum menarik investor, maka di harapkan pihak pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara bisa mempromosikan

kawasan ini kepada pihak investor.

Pengembangan usaha pada wilayah tertentu bisa diarahkan kepada

101


usaha di luar sektor kehutanan dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip kelestarian dan skala ekonomis Pengembangan wilayah tertentu diarahkan sebagai salah satu wilayah usaha unggulan yang mendatangkan keuntungan finansial bagi KPHP Unit IVGorontalo Utara. Keuntungan finansial yang didapatkan akan mempercepat kemandirian KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Berdasarkan arahan strategis dan kondisi lapangan maka pemanfaatan wilayah tertentu dapat dilakukan blok pemanfaatan di hutan lindung seluas

364,3996ha, blok pemanfaatan jasa lingkungan di hutan

produksi seluas 4697,733 ha, pemanfaatan hutan kayu hutan alam seluas 18553,6698 ha dan pemanfaatan hutan tanaman seluas 758,6298 ha. Sehingga total arahan untuk pemanfaatan hutan wilayah tertentu adalah 24.374,432 ha terdiri dari HL 364,40 ha, HPT 19.208,026 ha dan HP 4.802,006 ha. Adapun sebaran wilayah tertentu disajikan pada gambar dan tabel berikut Tabel 30. Luasan pemanfaatan wilayah tertentu di KPHP Unit IV Gorontalo Utara Nama Blok Blok Pemanfaatan (HL) Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK (HP) Blok Pemanfaatan HHK-HA (HP) Blok Pemanfaatan HHK-HT (HP) Grand Total

1.

Luas 364,3996 4697,733 18553,670 758,6298 24.374,432

Pemanfaatan jasa lingkungan Jasa lingkungandidefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh

fungsiekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapatdirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para 102


pemangkukepentingan memelihara kehidupan

(stakeholder)

dalam

dan/ataumeningkatkan masyarakat

rangka

kualitas

dalammewujudkan

membantu

lingkungan

pengelolaan

dan

ekosistem

secara berkelanjutan. Sedangkan

pemanfaatan

jasa

lingkungan

adalah

upaya

pemanfaatan potensi jasa (baik berupa jasa penyediaan/provisioning services, pengaturan/ regulating services, maupun budaya/cultural services) yang diberikan oleh fungsi ekosistem dengan tidak merusak dan mengurangi fungsi pokok ekosistem tersebut. Kegiatannya dapat pemanafaatan jasa lingkungan berupa : usaha wisata alam, usaha olahraga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (carbon trade) atau usaha penyelamatan hutan dan lingkungan pada kawasan HPT seluas 4.697,73 ha.Berdasarkan hasil inventarisasi produk jasa lingkungan yang berpotensi sebagai PLTMH adalah sebagai berikut Tabel 31. Potensi Pemanfaatan jasa lingkungan PLTMH Lokasi Sungai Zuriyati Sungai Monano Air Terjun Kasia Air Terjun Bubode PLTM Moango Sungai Papualangi

Desa/ Kecamatan Zuriyati/ Monano Tolitohuyu

Kapasitas

Akses

Keterangan

18 kw

Mudah

15 Kw

Mudah

Kasia/ Sumalata Bubode/ Tomilito Buata/ Atinggola Cempaka putih/ Tolinggula

-

Mudah

-

Mudah

2x600 kw

Mudah

15 kwh

Mudah

Telah dimanfatkan Telah dimanfatkan Potensi (> 50 liter/detik) Potensi (> 50 liter/detik) Telah dimanfatkan Telah dimanfaatkan

Sumber: Balai wilayah sungai 2013

103


Cara kerja PLTMH secara sederhana adalah : “Air dalam jumlah tertentu yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu menggerakkan kincir yang ada pada Turbin PLTMH, kemudian putaran Turbin tersebut digunakan

untuk

menggerakkan

Generator

(dinamo

penghasil

listrik)”.Listrik yang dihasilkan akan dialirkan melalui kabel ke rumahrumah Pembangkit Listrik Tenaga Air (microhydro power) merupakan salah satu solusi altenatif untuk menjawab keterbatasan energi saat ini. Penyediaan energi yang memadai serta ramah lingkungan merupakan salah satu persyaratan untuk pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, akan tetapi dengan pesatnya perkembangan/ kemajuan ekonomi dan pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat konsumsi telah memperhadapkan Indonesia dengan berbagai permasalahan energi yang semakin meningkat. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya air di dalam kawasan KPH diarahkan pada : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan masyarakat disekitar kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara 2. Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan air bersih dan penyediaan sumberdaya energi listrik yang ramah lingkungan bagi masyarakat sekitar KPHP

104


3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan air bersih dan energi listrik terbarukan yang berada di sekitar kawasan untuk pendayagunaan jasa lingkungan; 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan melihat potensi pasar pengembangan jasa lingkungan air baku 5. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi jasa lingkungan, yang diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan. 2.

Pemanfaatan wilayah wisata alam dan marine ccotourism Hasil survey biofisik menunjukkan di beberapa lokasi terdapat

kawasan yang unik dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata alam dan marine ecotourism (ekowisata berbasis wilayah pesisir dan laut). Beberapa wilayah yang bisa dijadikan sebagai wilayah wisata alam dan marine ecotourism adalah air terjun didinga, air terjun kasia, pantai minanga Atinggola dan wilayah pesisir yang membentang dari wilayah Atinggola hingga kecamatan Anggrek. Secara konseptual

pengembangan

wisata

alam

danmarine

ecotourism

direncanakan untuk mengatasi permasalahan degradasi hutan alam dan mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesisir dan sekitar hutan yang pada umumnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian pengembangan wisata alam dan

marine

ecotourism

di

KPHP

Unit

IV

Gorontalo

Utara 105


mengintegrasikan 4 hal yaitu: 1) konservasi hutan, 2) keindahan alam hutan tropis dan pantai di sekitar mangrove, 3) potensi pengembangan HHBK dan tambak dan 4) partisipasi masyarakat desa sebagai SDM pelaksana kegiatan. Pengembangan wisata alam dan marine ecoturisme di kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara diharapkan mampu memberikan kontribusi

yang

signifikan

pada

pengelolaan

kawasan

maupun

peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Hal penting yang perlu dilakukan dalam pengembangan wisata alam dan marine ecoturisme adalah analisa mendalam tentang sosial budaya masyarakat sekitar kawasan, karena kegiatan ekowisata sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Kesiapan masyarakat disekitar kawasan seperti pengetahuan tentang kawasan sangat diperlukan. Hal lain yang perlu di identifikasi mengidentifikasi potensi pengunjung terutama potensi wisatawan mancanegara, mengingat wisata alam danmarine ecotourism sangat menarik bagi wisatawan Eropa, Australia dan Amerika. Perlu juga mempertimbangkan kerjasama dengan investor dan pemerintah lokal terkait dengan promosi dan pemasaran usaha ekowisata. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memasukkan potensi ekowisata di KPHP Unit IV Gorontalo Utara sebagai bagian dari perjalanan tour beberapa travel. Memasukkan

paket

tour

ecoturism

bisa

dilakukan

dengan

beberapa biro perjalanan maupun hotel yang bertaraf international. 106


Model kerjasama yang dilakukan adalah model kemitraan dimana posisi KPHP Unit IV Gorontalo Utara sebagai penyedia jasa dan pihak penyedia layanan jasa perjalanan adalah sama. Agar memiliki kekuatan hukum

maka

bentuk

kerjasama

bisa

dilakukan

dengan

cara

menandatangani kesepakatan kerjasama (MOU). Dalam kerjasama tersebut patut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak Pengembangan marine ecotourism perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati karena kehadiran pengunjung akan memberikan dampak pada lokasi yang dikunjungi. Oleh kerena itu perlu adanya regulasi untuk memberi rambu-rambu agar kegiatan marine ecotourism di kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara tidak menimbulkan kerusakan ekositem dan lingkungan sehingga mengganggu fungsi pelestarian dan pengawetan alam di KPHP Unit IVGorontalo Utara. Oleh karena itu, dalam membuat regulasi harus mempertimbangkan aspek ekologi, estetika, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Regulasi juga bisa diarahkan untuk mangatur kontribusi usaha marine ecotourism untuk pengelolaan KPHP Unit IVGorontalo Utara. Paket wisata yang dikembangkan

sebaiknya

mengintegrasikan

potensi

dan

aktivitas

budaya masyarakat serta pendidikan lingkungan untuk pengunjung. Agar marine ecotourism dapat berkembang maksimal, para pengunjung harus mendapatkan layanan yang optimal dan memuaskan. Layanan yang perlu disediakan bagi pengunjung antara lain kemudahan untuk mendapatkan

informasi

mengenai

objek

marine

ecotourism, 107


ketersediaan media informasi mengenai objek dan lokasi marine ecotourism

yang

dikemas

dimengerti,

pelayanan

pemanduan

yang

secara

akomodasi

profesional

dan

lengkap, yang menarik

menarik

dan

memadai, dilengkapi

mudah

pelayanan petunjuk

keselamatan bagi pengunjung yang mengunjungi suatu objek atau lokasi marine ecotourism dalam kawasan serta ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam pengusahaan marine ecotourism, KPHP Unit IVGorontalo Utara perlu mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan paket wisata yang yang terintegrasi antara objek wisata daerah dan objek marine ecotourism di KPHP UnitIV Gorontalo Utara sehingga keberadaan KPHP Unit IVGorontalo Utara mendapat support dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Perlu dilakukan penyusunan strategi dan regulasi pengusahaan marine ecotourism yang mencakup inventarisasi dan identifikasi potensi marine ecotourism di KPHP Unit IVGorontalo Utara, analisis sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, analisis pasar yaitu identifikasi kelompok atau sasaran atau pengunjung potensi marine

ecotourism

dan

kebutuhannya,

pengembangan

kerjasama

dengan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran usaha marine ecotourism yang didukung oleh sistem managemen usaha wisata serta mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan usaha marine ecotourism. Adanya regulasi dalam penyelenggaraan marine ecotourism untuk memberi rambu-rambu agar kegiatan marine ecotourism di 108


kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara tidak memnggangu fungsi pelestarian dan pengawetan alam di KPHPUnit IVGorontalo Utara, tidak menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan di kawasan KPHP Unit

IVGorontalo

Utara

dan

tidak

menggangu

keberlanjutan

penghidupan masyarakat setempat. Regulasi penyelenggraan marine ecotourism mencakup adanya aturan yang menjamin pelayanan, kenyamanan

dan

keselamatan

pengunjung,

kelestarian

dan

keselamatan ekosistem di sekitar objek marine ecotourism dengan mekanisme pelibatan para pihak dan desain kerangka kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan usaha marine ecotourism. Kontribusi usaha marine ecotourism bagi pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar objek marine ecotourism yang dikembangkan dengan dukungan mekanisme pembagian manfaat dan keuntungan antara KPHP Unit IVGorontalo Utara dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggraan marine ecotourism Pengembangan

produk

marine

ecotourism

diarahkan

untuk

membangun ekowisata yang berkelanjutan, yaitu ekowisata yang berbasiskan

masyarakat

serta

mempunyai

orientasi

pada

aspek

konservasi lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal termasuk

peningkatan

ekonomi,

penciptaan

lapangan

kerja

dan

peluang usaha bagi masyarakat lokal. Disamping itu, diupayakan juga pendidikan publik, peningkatan pendapatan daerah. Pengembangan produk marine ecotourism perlu disesuaikan dengan karakteristik objek 109


dan lokasi marine ecotourism, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat dan kelompok sasaran yang menjadi target pasar dari usaha ekowisata itu sendiri. Manajemen pengelolaan ekowisata termasuk pengembangan kerangka kelembagaan dan model kerjasama kolaboratif. Kegiatan-kegiatan jangka panjang dalam program ini, mencakup antara lain : 1. Menyusun strategi dan regulasi pengusahaan marine ecotourism 2. Pengembangan produk dan pelatihan ekowisata 3. Pengembangan rambu-rambu dan jalur interpretasi 4. Peningkatan investasi pengusahaan 5. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan ekowisata 6. Pengembangan jaringan marine ekoturisme 7. Penyebaran informasi, promosi dan publikasi 8. Membangun fasilitas sarana dan prasarana ekowisata 3.

Pemanfaatan kayu Pemanfaatan

memanfaatkan dan

hasil

hutan

kayu

adalah

kegiatan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan

tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi Pemanfaatan

hasil

untuk

hutan

kayu

dalam

kawasan

di

pokoknya. dalam

blok

pemanfaatan kayu hutan alam KPHP Unit IVGorontalo Utaradiarahkan pada pemanfaatan kayuskala menengah dan skala besar serta untuk kebutuhan masyarakat sesuai arahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). 110


Terdapat

2

alasan

mengapa

pemanfaatan

kayudiarahkan

pada

pemanfaatan kayu skala menengah dan skala besar: 1) masih tingginya permintaan kayu untuk kepentingan rakyat. 2) dalam peta RKTN, wilayah hutan produksi di Kabupaten Gorontalo Utaratermasuk dalam pengembangan hutan skala besar, 3) potensi kayu komersial kelas 1 yang berdiameter > 60 cm di KPHP Unit IV Gorontalo Utarabisa mencapai 20,68 m3/hadan ini belum termasuk potensi kayu komersil kelas 2 dan rimba campuran. Pemanfaatan kayu hutan alam di KPHP Unit IV Gorontalo Utara dikelola melalui sistem pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). Konsep PHPL menekankan pada usaha pemanfaatan kayu dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan fungsi sosial secara terus menerus. Ketiga fungsi tersebut harus terkait satu sama lain dan harus dikelola secara proporsional dan terintegrasi. Adapun blok pemanfaatan kayu hutan alam di KPHP Gorontalo Utara dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini

111


Gambar 6. Sebaran wilayah pemanfaatan kayu di KPHP Tabel 32. Luas wilayah blok pemanfaatan kayu di hutan alam Nama blok Jumlah Petak Blok Pemanfaatan HHK-HA 192 Total Luas Pemanfaatan HHK192 HA Sumber: Hasil analisis spatial 2012

Luas (ha) 18553,670 18553,670

Pemberian ijin IUPHHK-HA tetap mengacu pada pembagian blok petak IUPHHK dimana penebangan kayu mengikuti daur pohon yaitu 35 tahun, dimana setiap tahun luas wilayah yang dipanen sekaligus yang

ditanami

dengan

sistem

silvikultur

intensif

maksimal282

ha/tahun. Berdasarkan hasil perhitungan jatah tebangan dan rencana pemanfaatan kayu maka pemanfaatan kayu selama 5 tahun rata-rata berada pada luasan 2650,524 ha dengan jumlah rata-rata 27petak tebangan. Adapun luasan masing-masing petak tebangan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini: 112


Tabel33. Rencana Pemanfaatan Kayu di Hutan Alam KPHP Unit IV Gorontalo Utara Rencana Kerja 5 tahun 1 RKL I 2 RKL II 3 RKL III 4 RKL IV 5 RKL V 6 RKL VI 7 RKL VII Grand Total

Fungsi Kawasan

No

HP

HPT

1.130,33 313,53 2.365,67 233,47

4.043

2.799,66 1.537,53 2.175,66 2.521,72 2.702,50 2.773,61 14.510,67

Luas

Jumlah

Total

Petak

2.799,66 2.667,85 2.489,18 2.365,67 2.755,19 2.702,50 2.773,61 18.553,67

27 33 29 27 24 24 28 192

Sumber; Hasil olahan data, 2013

4.

Pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman (HHK-HT) Blok pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman merupakan

kawasan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kayu. Untuk menunjang pemanfaatan hasil kayu hutan tanaman secara berkelanjutan

maka

blok

pengembangan

usaha

skala

pemanfaatannya menengah

diarahkan

sampai

dengan

untuk besar.

Pengembangan usaha skala menengah dan skala besar tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sejak tahun 2011 di wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara telah terdapat 2 IUPHHK-HTI yang dipegang oleh PT. Gema Nusantara Jaya luas 29.750 hayang ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan No 610/Menhut-II/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dan PT Gorontalo Citra Lestari dengan luas izin 46.170 ha melalui SK Menteri No 261/MenhutII/2011. Meskipun demikian pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara 113


telah menetapkan wilayah pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dengan luas 42.061,79 ha.Dasar penetapan blok pemanfaatan HHK-HT adalah wilayah tersebut termasuk dalam wilayah kritis dan tidak bervegetasi, Dalam RKTN/RKTP wilayah yang telah dideliniasi oleh KPHP Unit IV Gorontalo Utara termasuk dalam pengusahaan hutan skala besar. Tabel34. Luas blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman Nama Blok

Luas (Ha)

Total Luas Blok Pemanfaatan HHK-HT

42.061,79

IUPHHK – HTI PT. Gema Nusantara Jaya

29.750,00

IUPHHK-HTI PT Gorontalo Citra Lestari Blok Pemanfaatan HHK-HT di wilayah tertentu

16.383,66 758,629 (HPT 606,903 ha; HP 151,726 ha)

Gambar 7. Rencana Bagan Kerja Blok Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman

5.

Pemanfaatan Kawasan pada Blok Pemanfaatan Hutan Lindung seluas 364,40 Ha

C.

Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 114


memperbaiki

situasi

dan

kondisi

diri

sendiri.

Dalam

konteks

pengelolaan hutan terutama dalam rangka pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo

Utara,

memperkuat

pemberdayaan

ekonomi

masyarakat

masyarakat sekitar

diarahkan

hutan

dan

untuk

sekaligus

mendorong partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No P5/VII-WP3H/2012 tentang

petunjuk

teknis

tata

hutan

dan

penyusunan

rencana

Pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) telah menegaskan pengelolaan

diblok

pemberdayaan

masyarakat

diarahkan

pada

pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan desa (HD).Prof Dudung Darusman dalam sebuah tulisannya mengemukakan, bahwa strategi yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terutama dalam skema social forestry (HKm, HTR dan HD) adalah: 1) pembukaan dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat kepada semua bentuk partisipasi skala usaha untuk mengelola hutan baik secara langsung maupun tidak langsung, 2) setelah diberi kesempatan, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan masyarakat tersebut, jika berhasil maka dilanjutkan dan jika belum berhasil maka perlu ada pembinaan kembali atau diberhentikan sementara, 3) peranan pemerintah sebaiknya tidak terlalu besar, sebaliknya pemerintah sebaiknya bertindak seperti “wasit” 115


Mengacu pada hal tersebut diatas dan sesuai dengan hasil survei di lapangan blok pemberdayaan masyarakat di KPHP Gorontalo Utara diarahakan

pada

kegiatan

pengembangan

HKM

dan

HTR.

Pengembangan HTR di sekitar batas terluar KPHP Gorontalo Utara. Konsep HKm dan HTR merupakan konsep pemberdayaan masyarakat dimana

peran

dan

akses

masyarakat

dalam

diperbesar. Adapun justifikasi pengembangan HKM

mengelola

hutan

dan HTR di blok

pemberdayaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki potensi hasil hutan kayu yang rendah 2. Dekat dengan pemukiman masyarakat dan memiliki akses 3. Merupakan areal tidak berhutan 4. Merupakan wilayah yang tidak berhutan dan harus direhabilitasi Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. HKm hanya diberikan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Ketentuannya, hutannya tidak dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan hasil hutan dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Ijin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm

116


(IUPHKm) di berikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat di perpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun Dengan mendapat hak pengelolaan, masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan berpotensi sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya sekaligus melestarikan kawasan hutan yang dikuasainya. Hal ini dimungkinkan karena pemegang hak pengelolaan hutan

desa

berhak

memanfaatkan

kawasan,

jasa

lingkungan,

pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Secara teoritis pemberian hak kelola kepada masyarakat untuk jangka waktu yang lama bisa memotivasi masyarakat untuk mengelola kawasan tersebut secara arif dan bijaksana. Luas rencana pemberdayaan masyarakat mencapai + 590 ha, terdiri dari pengembangan Hutan Kemasyarakatan seluas 200 ha (HPT), pengembangan Hutan Desa seluas 140 ha (HP) dan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat seluas 250 ha (HP.) Adapun lokasi blok pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada gambar 13, sedangkan arahan untuk lokasi HKm dan HTR dapat dilihat pada gambar 14.

117


Gambar 8. Peta blok pemberdayaan masyarakat

Gambar 9. Lokasi RencanaHKm, HTR dan HTIdi KPHP Unit IV Gorontalo Utara

118


Kegiatan usaha yang dapat dilakukan dalam HKm, yaitu budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar, atau budidaya pakan ternak. Sedangkan dalam memanfaatkan jasa lingkungan dapat melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, Ekowisata, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan penyimpanan karbon Kegiatan lain yang dapat dikembangkan diblok pemberdayaan adalah pengembangan hutan tanaman rakyat. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi

yang

meningkatkan

dibangun potensi

dan

oleh

kelompok

kualitas

hutan

masyarakat

untuk

produksi

dengan

menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP 6/2007 bab 1 pasal 1:19). Ketentuan umum di dalam PP 6/2007 di atas memberikan batasan yang tegas tentang HTR, sehingga khalayak bisa memahami perbedaan antara HTR dengan Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Rakyat. HTR hanya akan dikembangkan pada areal kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak. Kebijakan pembangunan hutan tanaman rakyat ini terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan (pro poor), mencipakan

lapangan

pekerjaan

(pro job),

memperbaiki

kualitas

pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi

119


(pro-growth). Adapun lokasi pengembangan HTR dan luasannya dapat dilihat pada gambar dan tabel Dalam hutan tanaman rakyat, pemilihan jenis tanaman harus harus

mempertimbangkan

ekonomis

artinya

aspek

tanaman

ekonomis

yang

dan

ditanam

ekologis. harus

Aspek

menjamin

kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Untuk itu tanaman yang ditanam harus bernilai ekonomis tinggi serta mampu memulihkan ekosistem lingkungan. Jenis tanaman tersebut adalah dari jenis tanaman fast growing species. Adapun jenis tanaman yang bisa dikembangkan di hutan desa dan hutan tanaman rakyat bisa dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 35. Rekomendasi tanaman fast growing species di KPHP Gorontalo Utara 1

No

Jenis Tanaman Sengon

Nama botani

Waktu Panen 7 Tahun

Paraserianthes falcataria

2

Mahoni

Swietenia macrophylla

10 Tahun

3

Cempaka

Cempaka

10 Tahun

4

Jabon

Anthocepalos cadamba

5 Tahun

5

Gamelina

Gmelina arborea

7 tahun

6

Aren

Arenga Pinata

6 Tahun

7

Langsat

Lansium domesticum

5 Tahun

8

Durian

Durio zibethinus

5 tahun

9

Matoa

Pometia pinnata

7 tahun

10

Rambutan

Nephelium lappaceum

7 tahun

Jenis tanaman diatas bisa ditumpangsarikan dengan tanaman seperti tanaman obat-obatan, gaharu dan rotan. Untuk itu, pihak pengelola perlu membimbing masyarakat untuk dapat mengusahakan 120


pengelolaan

tanaman

tersebut

secara

berkelanjutan

melalui

peningkatan kapasitas peningkatan skill dan penguatan kelembagaan masyarakat. Dengan demikian maka kawasan dapat dikelola sekaligus memberikan aliran hasil alam dan jasa secara berkelanjutan kepada masyarakat. Guna mendukung program pemberdayaan ini, maka kegiatankegiatan makro jangka panjang dapat mencakup : 1. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi 2. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan masyarakat 3. Menyusun perencanaan dan kebutuhan desa melalui participatory rural appraisal 4. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik 5. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan lembaga dan instansi lain D.

Pembinaan dan pemantauan (Controlling)pada areal KPHP yang telah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Pembinaan dan pemantauan terhadap seluruh blok pengelolaan

merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pembinaan pemantauan dilakukan secara terus-menerus mengacu kepada model pembelajaran bersama dan kesetaraan, sehingga partisipasi dan asimilasi antara KPH dan masyarakat pemegang ijin pemanfaatan dan 121


penggunaan kawasan hutan terjalin hubungan dengan baik. baik Pembinaan dan pemantauan di lakukan secara berjenjang mulai dari tingkat adminitrasi initrasi maupun pada tingkat manajemen pengelolaan. Pada tingkat administrasi maka instrumen pembinaan dan pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 10.. Mekanisme pembinaan dan pengawasan di KPHP Sedangkan mekanisme pembinaan dan pengawasan di tingkat tapak dilakukan dengan cara mengawasi seluruh kegiatan pengelolaan, salah

satunya

dengan

mendirikan

pos

pemantauan

dan

jalan

122


pemeriksaan di dalam KPHP Unit IVGorontalo Utara seperti yang terlihat pada gambar. Jumlah pos pemantauan yang dibangun di kawasan KPHP Gorontalo Utara adalah 16 pos pengamanan. Disamping membangun pos maka sarana jalan sebagai bagian dari jalan pemeriksaan juga harus dibuat.Untuk menghemat biaya maka jalan pemeriksaan bisa menggunakan jalan yang sering dipergunakan oleh masyarakat untuk mengambil hasil hutan atau menggunakan jalan bekas HPH.

Gambar 11. Lokasi Rencana Pembangunan Pos Jaga dan Jalan Pemeriksaan Proses pembinaan dan pengawasan terhadap pihak pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tidak lepas dari peran dan interaksi staf KPHP Unit IVGorontalo Utara dengan para pemegang ijin, semakin tinggi peran dan interaksi dijalankan maka semakin tinggi pola hubungan yang terbangun antara masyarakat pemegang ijin dan 123


Staf KPHP Unit IVGorontalo Utara, sehingga jika terjadi masalah yang berada di wilayah ijin dapat dipecahkan bersama. Kegiatan jangka panjang untuk mengakomodir program pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat pemegang ijin mencakup : 1. Review Rencana Pengelolaan para pemegang ijin 2. Identifikasi permasalahan yang akan muncul dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 3. Legalitas daerah pemanfaatan kawasan hutan melalui surat penetapan Koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan dan pengawasan blok pemanfaatan

E.

Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar ijin Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem

pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran

sungai.

Rehabilitasi

mengambil

posisi

untuk

mengisi

kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sitem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degredasi fungsi hutan dan lahan. Tujuan

utama

dilakukannya

rehabilitasi

adalah

terpulihnya

sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang

dapat

memberikan

manfaat

kepada

seluruh

stakeholder ,

menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS, dan mendukung kelangsungan industri kehutanan 124


Upaya rehabilitasi ekosistem dikawasan KPHP Gorontalo Utara diawali dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat dan ekosistem di dalam kawasan KPH. Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekosistem di dalam kawasan. Apabila ditemukan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam ekosistem, faktor penyebabnya serta sejauh mana dampaknya terhadap keseluruhan proses ekologis di dalam kawasan, maka akan dihasilkan rekomendasi tentang bentuk-bentuk intervensi pengelola yang

perlu

dilakukan

untuk

permasalahan

tersebut.

Pemetaan

penutupan vegetasi dan batas-batas ekosistem serta sebaran wilayah yang rawan terhadap erosi sangat berat dapat dijadikan dasar untuk menentukan tindakan RHL. Berdasarkan hasil analisis citra landsat total luas lahan rusak dan harus direbalitasi mencapai 7135,712 ha dengan luas lahan terbesar yang harus direhabilitasi terdapat di blok pemberdayaan seluas 4908,889ha seperti yang terlihat pada tabel dan gambar dibawah ini Tabel 36. Luas lahan di KPHP yang harus direhabilitasi BLOK PENGELOLAAN HL-BLOK PEMANFAATAN HP-BLOK PEMANFAATAN HHK-HA HP-BLOK PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN HHBK HP-BLOK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HP-BLOK PERLINDUNGAN Grand Total Sumber: Hasil olahan analisis citra landsat

LUAS 1125,122 611,822 386,721 4908,889 103,157 7135,712

125


Kegiatan RHL harus segera dilaksanakan untuk memulihkan kondisi

lingkungan.

Kegiatan

RHL

di

KPHP

Gorontalo

Utaradirencanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun atau menyesuaikan dengan kondisi pendanaan dan sumberdaya manusia/tenaga kerja. Jika RHL ditargetkan selesai dalam jangka waktu 5 tahun maka setiap tahun luas wilayah yang akan di rehabilitasi mencapai 1427,142 ha/tahun. Mengingat pendanaan yang terbatas maka pihak KPHP unit IV Gorontalo Utara dapat bekerjasama dengan instansi lain seperti BPDAS Bone Bolango dan para pemegang ijin pemanfaatan kawasan untuk melakukan kegiatan RHL, agar target RHL setiap tahun dapat tercapai. Pelaksanaan kegiatan RHL dikawasan yang sudah tidak berhutan menggunakan jarak tanam 3x3 meter dengan jumlah bibit per hektare adalah 1200 bibit/ha termasuk bibit sulaman 10%. Jika luas lahan yang direhabilitasi mencapai 7135,712 ha maka jumlah bibit yang dibutuhkan mencapai8.562.854 bibit. Penyedian jenis tanaman untuk RHL

mengikuti

proporsi

yang

telah

ditetapkan

oleh

peraturan

perundangan, dimana perbandingan tanaman berkayu dan MPTs untuk hutan lindung 80:20 dan hutan lindung 60:40

126


Gambar 12. Lokasi rencana RHL (warna coklat gelap) di KPHP Unit IV Gorontalo Utara F.

Pembinaan

dan

pemantauan

(controlling)

pelaksanaan

rehabilitasidi dalam izin Proses pembinaan dan kontrol dalam pelaksanaan RHL dilakukan dalam 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah memberikan juknis RHL sebagai bentuk pembinaan dan kegiatan kedua adalah membangun pusat pemantauan RHL berupa gubuk kerja di lokasi RHL sebagai bentuk pemanatuan. Berdasarkan luasannya maka jumlah gubuk yang akan dibangun berjumlah 221 gubuk kerja. Gubuk kerja didirikan disetiap

100

ha

wilayah

yang

akan

di

rehabilitasi. Pembinaan

merupakan pemberian pedoman/juklak/juknis,bimbingan, pelatihan, arahan

dan

supervisi.

Dalam

konteks

pembinaan

pelaksanaan

rehabilitasi terhadap blok yang sudah ada ijin pemanfaatan dan 127


penggunaan

kawasan

diarahkan

untuk

pembinaan

teknis

dan

administrasi. Pembinaan teknismenyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan teknis pelaksanaankegiatan, sedangkan pembinaan adminsitrasi menyangkut hal-hal yangberkaitan dengan ketentuan administrasi

keuangan.

Pelaksanaan

pembinaan

terhadap

para

pemegang ijin dilaksanakan oleh organisasi sebagai berikut : 1. Menteri Kehutanan c.q Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan danPerhutanan Sosial dibantu oleh Kepala Balai Pengelolaan DASsetempat, melaksanakan pembinaan teknis. 2. Bupati dibantu Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan Gorontalo Utara yang membidangi Kehutanan 3. Kepala

KPH yang dibantu oleh kepala

resort setiap blok

pemanfaatan. Dalam

melaksanakan

pembinaan

dan

pengawasan

maka

proses

pembinaan dan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap sipil teknis RHL yang dilakukan oleh pemegang ijin 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan reklamasi

berdasarkan

juknis

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah/pengelola KPH 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara pelaporan RHL oleh pemegang ijin administrasi keuangan;

128


4. Pembinaan dan pengawasan terhadap diseminasi kemajuan RHL kepada semua stakeholder di KPHP Unit IVGorontalo Gorontalo Utara

Keterangan: Garis komando Garis koordinasi

Pelaporan dan evaluasi RHL

Gambar 13.. Mekanisme pembinaan dan pemantauan dalam rangka RHL Dalam proses pemantauan terhadap kegiatan RHL dan reklamasi maka perlu melibatkan beberapa pihak seperti 1. Monitoring

pelaksanaan

RHL

dilakukan

oleh

KPHP

Unit

IVGorontalo Gorontalo Utara sesuai lokasi dan jenis kegiatan. Kegiatan ini meliputi

pengumpulan

(dokumentasi)

setiap

kegiatanperencanaan,

d data ata

numerik,

tahapan persiapan

spasial

kegiatan lapangan,

danvisual

RHL

untuk

pembibitan,

penanaman dan pemeliharaan;

129


2. Evaluasi hasil kegiatan RHL dilaksanakan oleh Tim Penilai Pekerjaan (TPP)atau Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh Bupati. Susunankeanggotaan TPP terdiri dari unsur pelaksana kegiatan, Tim Pembina RHLKabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu. LPI adalah lembagapenilai yang kompeten dan telah diakreditasi oleh lembagaberwenang. G.

Penyelenggaraan

perlindungan

hutan

dan

konservasi

alam. Perlindungan Hutan dan konservasi alam diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan ini merupakan usaha untuk : a.

Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama serta penyakit.

b.

Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Rencana kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

terdiri dari 3 fokus kegiatan, yaitu pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan

kawasan

inti/blok

perlindungan

sebagai

kawasan

130


konservasi,

pengelolaan

pengendalian

keanekaragaman

kebakaran

hutan

hayati.

dimaksudkan

Fokus

untuk

kegiatan

mencegah,

memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di dalam kawasan KPHP Gorontalo Utara serta melakukan tindakan-tindakan penanganan pasca kebakaran hutan. Upaya ini dilaksanakan baik secara internal maupun dengan melatih dan melibatkan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan KPHP Unit IVGorontalo Utara. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan difokuskan pada lahan-lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan KPHP maupun yang berbatasan dengan KPHP. Pengelolaan konservasi alam dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan kawasan KPHP Unit IVGorontalo Utarayang didasarkan pada status hukum yang kuat, pengelolaan data dan informasiyang

berbasiskan

kawasan,

mengembangkan

pembinaan

keanekaragamanhayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalampengelolaan sumber daya alam.Pengelolaan keanekaragaman hayati dan produk-produk tumbuhan dansatwa liar dimaksudkan

untuk

mempercepatpemulihan

menjaga, jenis

dan

populasi

mengawetkan di

dalam

dan kawasan.

Pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengembangkan pemanfaatan produk-produkjasa lingkungan, memacu pengembangan pemanfaatan kawasan untuk tujuanwisata dan lain sebagainya.

131


Gambar 14. Lokasi Rencana Perlindungan dan Konservasi Alam di HL (atas) dan HP (bawah) H.

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin. Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-

tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.Koordinasi dan sinkronisasi antara pengelola KPH dengan para calon pemegang ijin pemanfaatan maupun para pihak yang telah mengantongi izin. Koordinasi

dan

sinkronisasi

merupakan

bagian

integral

dari

perencanaan pembangunanKPH. Proses koordinasi dan sinkronisasi dimulai sejak proses pengurusan izin. Para pemegang pemohon izin

132


harus memperhatikan wilayah-wilayah yang telah dibebani izin. Jika wilayah tersebut belum dibebani izin maka pihak calon pemegang izin berkonsultasi dengan pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara untuk proses perizinan selanjutnya. Setelah izin keluar maka pemegang izin hendaknya melakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar lokasi calon izin. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsitentang pengelolaan sumberdaya hutan antara masyarakat dengan pemegang ijin serta menghindari konflik antara pengelola dan pemegang ijin serta masyarakat. Selanjutnya jika kawasan tersebut telah dibebani izin maka calon pemegang bisa mengajukan izin pemanfaatan kepada pemegang izin untuk

mengusahakan

pengembangan

komoditi

tertentu

dimana

komoditasnya berbeda dengan komoditi yang telah diusahakan oleh pemegang izin terdahulu. Khusus

untuk

pemegang

izin,

maka

secara

berkala

harus

melaporkan kegiatan pemanfaatan hutan kepada pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Pelaporan merupakan salah satu bentuk koordinasi dan

sinkronisasi.

Pelaporan

bisa

berupa

luasan

yang

telah

dimanfaatkan dan hasil yang telah didapatkan. Dengan proses koordinasidan sinkronisasi demikian, maka tujuan pembangunan

kehutanan

di

KPHP

Unit

IVGorontalo

Utara

yangdiselenggarakan dengan azas manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan,keterbukaan

dan

ketepaduan

dalam

pencapaian

tujuan 133


pengembanganekonomiterwujudkan.Proseskoordinasi

dilaksanakan

oleh KPH mulai dari tingkat tapak (blok dan petak) yang dikoordiniroleh kepala resort/kepala divisi. Untuk blok pemberdayaan, blok inti dan blok perlindungan KPHP Unit IV Gorontalo utara proses koordinisai dan sinkronisasi dapat dilakukan

dengan

cara

mensosialisasikan

rencana

program

dan

kegiatan tahunan dan lima tahunan ke tingkat desa dan kecamatan dalam

musrenbang

tingkat

desa/kecamatan

melalui

tenaga

pendamping lapangan. Usulan-usulan program dan kegiatan kampung sektor kehutanan diakomodir dalam program dan kegiatan yang bersesuaian dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan sektor lain agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan penganggaran. Dengan proses koordinasi teknis demikian diharapkan dapat terjadi integrasi program akomodatif dan terpadu. I.

Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan Stakeholders. Pembangunan KPHP Unit IV Gorontalo Utara tidak akan berjalan

jika tidak terdapat koordinasi dan sinergitas antara pengelola dan instansi

atau

memastikan

stakeholders

dukungan

yang

lain.

instansi/satker

Sehingga dan

sangat

instansi

lain

penting dalam

pembangunan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Pengembangan program bersama akan tercapai jika koordinasi dan sinergi antar pihak berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik tercermin pada tidak adanya kegiatan yang overlap antara kegiatan satker lain dengan pengelola 134


KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Terkadang sebuah kegiatan yang dilakukan oleh satker lain didalam dan sekitar kawasan hutan sering kali tidak diketahui oleh pengelola kawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan sinergi yang baik adalah program dan kegiatan yang dilakukan di kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara tidak saja dilakukan oleh KPHP Unit IV Gorontalo Utara, tetapi juga dilakukan oleh satker atau stakeholder lain. Contoh kongkrit yang telah dilakukan adalah satker BP4K

Kabupaten

Gorontalo

Utara

telah

menyanggupi

untuk

memperkuat tenaga penyuluhan kehutanan. Untuk menjamin koordinasi dan sinergi lebih baik, maka diperlukan kegiatan antara lain: (1)

Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para pihak Kelembagaan yang kolaboratif dan melibatkan para pihak seperti

masyarakat, pemerintah pusat, NGO/LSM dan pihak lain yang relevan, merupakan langkah yang baik dan memudahkan koordinasi dan sinergi antar pihak. Kelembagaan kolaboratif berdasarkan kesetaraan masingmasing

pihak

dalam

mengakomodir

kepentingan

dan

keinginan

bersama yang tertuang dalam perencanaan bersama. Perencanaan dan implementasi

kegiatannya,

juga

harus

dibangun

berdasarkan

kepentingan bersama sehingga proses koordinasi dan sinergi terus berjalan. (2)

Membangun kemitraan pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaanmasyarakat 135


Blok pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan, karena ada interaksi manusia pada wilayah tersebut. Disatu sisi, mengurangi tekanan terhadap kawasan dan sisi yang lain bermanfaat langsung kepada

masyarakat.

pemberdayaan

Pengelolaan

masyarakat

blok

diharapkan

pemanfaatan dapat

dan

blok

menjembatani

kepentingan semua pihak seperti investor ataupun pihak swasta dengan masyarakat sehingga meredam konflik sumber daya alam yang ada di masyarakat. J.

Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM. Pengelolaan kawasan KPHP Gorontalo Utara sangat membutuhkan

dukungan dan kemampuan personil yang memadai. Kapasitas personil menentukan berhasil tidaknya pengelolaan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan peningkatan bagi personil dari segi pengetahuan berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan penunjang berupa keahlian pada bidang-bidang tertentu, dan penggalian informasi dari luar yang dapat menambah pengalaman dan wawasan.Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas staf KPHP Gorontalo Utara saat ini, antara lain perbaikan jenjang pendidikan ke Strata-1 maupun S-2 yang dilakukan secara mandiri maupun program beasiswa. Disamping itu, mengikut sertakan beberapa staf dalam program pendidikan dan pelatihan, baik itu di Pusat atau Balai Diklat Kehutanan maupun ke lembaga-lembaga lain serta menyertakan 136


petugas untuk terlibat pada berbagai program dan kegiatan di kabupaten yang terkait dalam upaya pengelolaan KPH. Beberapa kegiatan jangka panjang dalam program peningkatan kapasitas personil antara lain : (1) Perbaikan jenjang pendidikan (2) Pemetaan kompetensi (3) Diklat SDM Pengelola KPH (4) Pertukaran kunjungan staf pengelola (5) Studi perbandingan (6) Magang pegawai K.

Penyedian pendanaan. Sesuai ketentuan, pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara

diperkenankan mengelola dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pihak lain

yang

sifatnya

tidak

mengikat.

Pengelolaan

KPHP

Unit

IV

GorontaloUtara yang optimal membutuhkan dana yang cukup besar mengingat wilayah kelola KPH sangat luas. Dana tersebut tidak mungkin dicukupi hanya dari keuangan negara. Oleh karena itu, keterlibatan pihak lain seperti pemerintah provinsi untuk menyediakan dana bagi KPHP Unit IV Gorontalo Utara sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan politik, anggaran dan administrasi bisa menjadi alternatif pendanaan. Cara pendanaan yang paling mudah dilakukan untuk melengkapi dana APBN/APBDadalah bermitra dengan 137


lembaga donor untuk melakukan aktivitas pengelolaan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Selama ini pembiayaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara masih berasal dari dana APBN salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana kantor KPHP Unit IV Gorontalo Utara termasuk pengadaan mobil operasional. Penyediaan pendanaan oleh pemerintah kedepannya harus dikurangi untuk mengurangi beban negara. Salah satunya adalah dengan mendorong KPHP Unit IV Gorontalo Utara menggunakan skenario PPK-BLUD. Pengelolaan dengan model PPKBLUD dirasakan lebih fleksibel karena KPHP Unit IV Gorontalo Utara akan lebih fleksibel dalam mengelola unit bisnisnya dengan tetap mengedepankan fungsi pelayanan publik Pendanaan lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan “menjual” kekayaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Misalnya pihak KPHP Gorontalo Utarabisa memanen sendiri kayu di blok pemanafaatan wilayah tertentu dan kemudian menjualnya kepada pihak konsumen. kaya akan ragam ekosistem hutan yang mengandung keragaman hayati, potensi kayu, memiliki banyak sumber mata air yang mengalir di dua provinsi dan dan juga mengandung mineral sebagai wujud potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Namun demikian potensi ini belum sepenuhnya digunakan secara optimal untuk memperkuat pengelolaan

KPHP

Gorontalo

Utara,

memberdayakan

masyarakat

sekitar hutan, mengembangkan ekonomi wilayah. Beberapa potensi yang dimiliki KPHP Gorontalo Utara ini dapat dikembangkan untuk bisa 138


mendatangkan dana melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) seperti misalnya daya serap karbon, keindahan landscape, perlindungan DAS dan tata air serta kekayaan keragaman hayati. Daya serap karbon dapat diujudkan dengan mekanisme pembayaran rehabilitasi dan restorasi ekosistem di areal yang perlu direhabilitasi seperti bekas penyerobotan lahan, eks areal HPH yang telah dibalak, bekas perambahan hutan, bekas kebakaran dan kerusakan hutan lainnya. Skema perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pembayaran jasa lingkungan lainnya yang dapat dikembangkan adalah konservasi keragaman hayati dan perlindungan tata air. KPHP Gorontalo Utara merupakan hulu banyak sungai dan anak sungai yang mengalir

di

dua

Kabupaten,

Gorontalo

Utara

dan

Gorontalo.

Kemungkinan pemanfaatan air baku untuk masyarakat luas dan pengembangan perusahaan air minum dalam kemasan juga layak untuk dipikirkan. Sumber lainnya mungkin dapat diperoleh dari mengembangkan sumber pendapatan inovative, misalnya pajak dari perusahaan yang melakukan pengambilan yang lestari hasil hutan nonkayu dari blok tetentu di dalam kawasan KPHP Gorontalo Utara. Keragaman hayati, keunikan species flora dan fauna, keindahan bentang alam dan sosial budaya masyarkat lokal dapat dikemas dalam paket wisata yang memilik nilai tinggi. Produk-produk yang dihasilkan 139


dari budidaya masyarakat lokal juga dapat dikemas dan diberi label konservasi untuk diperdagangkan di pasar hijau. L.

Pengembangan database Data base yang lengkap dan tidak kadaluwarsa sangat berguna

untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan KPHP Gorontalo Utara. Selain itu data base juga bermanfaat bagi pihak luar yang membutuhkan

informasi

tentang

KPHP

Gorontalo

Utara

seperti

misalnya para peneliti dari universitas atau lembaga penelitian, LSM, instansi pemerintah dan individu. Oleh karena

itu dalam organisasi KPHP Gorontalo Utara,

sebaiknya dibuat unit khusus yang mengelola data base yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data ke dalam informasi yang siap digunakan. Data dan informasi dapat dikumpulkan dari unit-unit pengelola di lapangan dan juga dari luar. Tentu saja tidak setiap data dapat begitu saja diberikan untuk pihak luar. Dalam pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya dengan pihak luar harus diikat oleh standar operasional prosedur. Data yang dikumpulkan dapat berupa analog atau manual (peta, dokumen, laporan, data penelitian dan lain-lain), juga dapat berupa data digital (dokumen-dokumen, data GIS dan data digital lainnya). Unit yang secara khusus mengelola data base ini merupakan division support system atau pendukung sistem organisasi KPHP Gorontalo Utara yang diperlukan untuk pengambilan keputusan 140


dari tingkat KPH hingga hingga unit terkecil. Beberapa kegiatan pendukung dalam membangun program ini antara lain: 1. Pelatihan staf data base. 2. Penyiapan perangkat data base 3. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base 4. Membangun manajemen sistem pusat informasi M.

Rasionalisasi wilayah kelola. Rasionalisasi wilayah kelola dilakukan untuk mngantisipasi

perubahan-perubahan yang terjadi selama pembangunan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Rasionalisasi wilayah kelola yang dilakukan harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah ekologis dan ekonomi artinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam wilayah kelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara tetap mengedepankan aspek ekologi dan aspek kelayakan usaha. adalah Pengelolaan KPHP Gorontalo Utara dimasa yang akan datang menghadapi

tantangan

yang

berat.

Tantangan

terberat

adalah

bertambahnya populasi penduduk sekitar kawasan KPH yang dapat mempengaruhi ekosistem hutan di KPHP Gorontalo Utara. Hal ini menuntut pihak pengelola KPH untuk melakukan kalkulasi yang scientific based yang dapat dipertanggungjawabkan. Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 aspek yaitu: 1) aspek fisik (kawasan)

yang

mencakup

aspek

silvikultur,

tata

guna

hutan,

eksplorasi potensi dan lainnya dan 2) aspek non teknis yang meliputi 141


rasionalisasi kelembagaan wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak (organisasi, kewenangan dan personil) Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang mengalami perubahan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu pada hutan alam sudah tidak memiliki potensi yang signifikant maka perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain misalnya diarahkan ke pemanfaatan kayu hutan tanaman. Perubahan

wilayah

kelola

juga

akan

mempengaruhi

operasional

personil dilapangan N.

Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali). Review rencana pengelolaan 5 tahun merupakan kegiatan evaluasi

terhadap rencana kegiatan yang telah dilakukan selama 5 tahun. Review

rencana

pengelolaan

dilakukan

mulai

dari

tingkat

blok

pengelolaan sampai dengan petak pengelolaan. Maksud dilakukannya review terhadap rencana pengelolaan adalah untuk mewujudkan tatanan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, melalui evaluasi terhadap seluruhkegiatan di unit-unit pengelolaan hutan tingkat tapak (blok dan petak), dan membentuk lembaga pengelola yang bertanggung jawab

terhadap

penyelenggaraan pengembangan,

penyelenggaraan kehutanan, pendidikan

pengurusan

pengelolaan dan

latihan

hutan

hutan, serta

mencakup

penelitian

dan

penyuluhan

dan

pengawasan. Adapun tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah : 142


1. Mengetahui

dan

dipergunakan

menganalisis

dalam

proses

semua

data

perencanaan

dasar

terkait

yang dengan

pengelolaan kawasan hutan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara. 2. Mengevaluasi efektivitas tata guna kawasan hutan di KPHP Unit IV Gorontalo Utaradan kemungkinan untuk menggali potensi kawasan hutan lainnya yang dikembangkan. 3. Membuat arahan terbentuknya blok pengelolaan/resort yang baru sesuai dengan potensi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara. 4. Menganalisis kinerja organisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utaradi tingkat tapak (Blok dan tapak) dan dinamika kelembagaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara O.

Pengembangan investasi. Pengembangan

kesejahteraan

investasi

rakyat

berguna

melaluikegiatan

untuk

mewujudkan

pembangunan

yang

dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan, nyata dan bertanggung sesuai

jawab,

dengan

akuntable, transparandan

prinsip

yaitutransparancy

pengelolaan

participation,

demokratis.Hal

investasi quick

yang

ini

dianut

disbursement

accountability sustainability dansimplicity. Konsistensi pada

prinsip ini akan menjadi daya tarik sendiri

dalam proses percepatan investasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Berdasarkan pengalaman dalam berbisnis sumberdaya alam yang

143


saling menguntungkan, pola kemitraan dalam berinvestasi di KPHP Unit IVGorontalo Utara merupakan pola yang tepat. Prosedur kemitraan yang dianut dalam pengembangan investasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah memposisikan KPH, menjadi fasilitator danadministrator pengelolaan

pembangunan

di

KPH.

Kemitraan

dalammembangun

investasi di KPHP Gorontalo Utara sangat penting untuk dilakukan mengingat dua hal: 1. Kemitraan merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dan swastadalam proses pembangunan. 2. Kemitraan merupakan cara efektif untuk mengefisienkan belanja KPHP Gorontalo Utara disektor pembangunan. Adapun pengembangan investasi di KPHP Gorontalo Utara diarahkan pada sektor sebagai berikut 1. Pengembangan investasi pada hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)/jasa lingkungan mempunyai peluang yang cukup besar dan menjanjikan serta kompetitif

di

wilayah

KPHP

Unit

IVGorontalo

Utara.

HHBK/Jasling merupakan sumber bahan pangan (alternatif), sumber bahan obat-obatanan, penghasil serat, penghasil getahgetahan dan benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan yang dapat meningkatkan 144


kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi HHBK.

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kehutanan

No

P.35/Menhut-II/2007 telah ditetapkan jenis-jenis HHBK yang terdiri dari 9 kelompok HHBK yang terdiri dari 557 spesies tumbuhan dan hewan. Untuk memberikan arah, kebijakan serta gambaran pengembangan HHBK kepada pelaku usaha, para pihak dan masyarakat yang akan mengembangkan usaha HHBK telah

diatur

dalam

P.19/Menhut-II/2009

Peraturan tentang

Menteri

Strategi

Kehutanan

Pengembangan

Nomor Hasil

Hutan Bukan Kayu Nasional. Penyusunan Grand Strategi ini sekaligus sebagai acuan mulai dari perencanaan sampai pasca panen bagi pelaku usaha, para pihak dan masyarakat luas dalam pengembangan HHBK. Sebagai acuan dalam penetapan jenis HHBK unggulan serta menyamakan pemahaman dan langkah dalam

upaya

pengembangan

HHBK

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan. Penetapan kriteria dan indikator tersebut bertujuan tersedianya jenis-jenis HHBK unggulan yang akan dikembangkan secara lebih terfokus dan terarah menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi baik di tingkat nasional maupun daerah. 145


Adapun bentuk investasi HHBK di KPH adalah a. Pemanfaatan

air

untuk

pembangkit

listrik

mikro

hidro

(PLTMH) b. Pemanfaatan Ekowisata c. Pengembangan REDD d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 2. Investasi Hutan Tanaman Rakyat. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP 6/2007) Sejalan

dengan

Departemen

reforma

Kehutanan

agraria telah

yang

telah

merespon

diwacanakan

dengan

upaya

memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam HTR juga telah dipayungi produk hukum. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 telah mengatur tentang HTR khususnya pasal 40 dan 41. Pada pasal ini diatur mengenai penatapan areal untuk HTR, akses ke lembaga keuangan, dan penetapan harga dasar kayu HTR untuk melindungi dan memberikan akses pasar kepada masyarakat. Konsep pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman, disusun dari proses 146


pembelajaran Departemen Kehutanan atas program maupun proyek Pemberdayaan Masyakat yang selama ini ada, misalnya program Bina Desa, program kemitraan seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)/Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM)/Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) oleh HPH/IUPHHK-HA/HT,

proyek-proyek

kerjasama

teknik

luar

negeri seperti Social Forestry Dephut-GTZ di Sanggau Kalimantan Barat, Multistakeholders Forestry Programme Dephut-DFID dan beberapa

proyek

Departemen

pemberdayaan

Kehutanan.

Hasil

masyarakat

yang

ada

pembelajaran

di

tersebut

memberikan kerangka filosofis atas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberian akses yang lebih luas ke hukum (legalitas), ke lembaga keuangan dan ke pasar. Selain kerangka filosofisnya, diperoleh pula prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat (the principles) yaitu : 1. Prinsip dirinya

pertama

adalah

berdasarkan

themselves

based

pemberdayaan

hutan

masyarakat

kebutuhannya on

their

beserta

mengorganisasikan (people

necessity)

organized

yang

masyarakatnya

ini

berarti bukan

digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat “kebergantungan” masyarakat.

147


2. Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat karya (labor-intensive) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab. 3. Prinsip

ketiga

adalah

pengakuan/rekognisi

Pemerintah

dengan

memberikan

memberikan aspek

legal

sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan

dapat

masuk

ke

sektor

formal

ekonomi

kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar. 3. Pengembangan investasi kayu di hutan alam Bisnis kayu adalah salah satu bisnis jangka panjang dengan kemungkinan keuntungan yang sangat tinggi, selama beberapa abad terakhir permintaan kayu selalu meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dunia. Perubahan ekonomi seperti China dan India yang sekarang menjadi negara konsumen (consumer market) dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak positif pada

pasar

kayu

yang

semakin

meningkat.

Hal

ini

mengkonfirmasi bahwa ada hubungan antara pertambahan populasi dengan permintaan kayu. Tidak ada prediksi adanya penyusutan permintaan kayu dengan melihat penduduk dunia dalam 30-60 tahun mendatang. Kayu adalah komoditas terbesar ketiga yang diperdagangkan di dunia setelah minyak mentah dan 148


gas ( € 200 milyar/ tahun). Disaat produksi gas mentah menjadi langka, banyak peluang berinvestasi di bidang kehutanan. Index Harga Komoditas Bank Dunia menunjukkan, bahwa hanya ada 3 komoditi yang meningkat nilai jualnya selama kurun waktu 10, 20, dan 100 tahun terakhir: Emas, Minyak dan Kayu. Walaupun emas saat ini masih memiliki kinerja yang sangat bagus, akan tetapi kinerja Emas tidak terlalu baik pada rentang waktu yang panjang yaitu, antara tahun 1979 sampai 2004. Serta harga minyak cenderung sering berfluktuasi karena spekulasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu saham kayu cenderung dalam performa terbaik ketika saham dan obligasi umumnya mengalami depresi. Dan bahkan harga kayu tidak terlalu berpengaruh oleh kemerosotan ekonomi dibandingkan kebanyakan aset lainnya. Berdasarkan perspektif di atas maka usaha pengembangan investasi kayu di KPHP Unit IV Gorontalo Utara memiliki prospek yang cerah. Prinsip dasar yang dianut oleh KPHP Unit IV Gorontalo Utara dalam pengembangan investasi kayu adalah: 1. Investasi kayu harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat sekitar hutan khususnya dan rakyat Kabupaten Gorontalo Utara secara umum 2. Investasi

kayu

harus

dilakukan

dengan

prinsip-prinsip

pengelolaan hutan lestari.

149


Dengan demikian maka arahan pengembangan investasi kayu di KPHP Unit IV Gorontalo Utara adalah 1. Pengembangan

hutan

pemberdayaan kepada

tanaman

rakyat

sebagai

bentuk

masyarakat sekaligus pro kepada

kesejahteraan rakyat 2. Pengembangan pemberian

hutan

ijin

kayu

kepada

pada

hutan

alam

masyarakat/koperasi

melalui dan

pengembangan investasi melalui restorasi ekosistem sebagai wujud dari pengelolaan hutan secara lestari

150


BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. A.

Pembinaan Kegiatan

pengelolaan

pembinaan,

KPHP

dimaksudkan

Unit

sebagai

pengawasan IV

dan

Gorontalo

upaya

untuk

pengendalian

Utara

pada

mengarahkan

dalam

prinsipnya pemanfaatan

kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara menuju pengelolaan hutan lestari. Untuk mewujudkan pembangunan terutama pemanfaatan kawasan yang tertib maka instrument yang digunakan adalah berbagai peraturan

perundangan

yang

berkaitan

dengan

mekanisme

pemanfaatan dan perlindungan kawasan hutan. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : a.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola KPHP Unit

IV

Gorontalo

Utara

dalam

penyelenggaraan

kegiatan

pengelolaan KPHP Gorontalo Utara, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal berupa pendidikan dan pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan.

151


b.

Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat kerjasama diantara pihak pengelola, SKPD, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolan KPHP Gorontalo Utara.

c.

Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan hal-hal baru yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan. Adapun kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian yang

dilakukan di KPHP Unit IV Gorontalo Utara yaitu : -

Penyusunan berbagai pedoman dan atau SOP disetiap blok pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHP unit IV Gorontalo Utara.

-

Penerapan disiplin pegawai teknis dan administrasi yang mengacu pada PP 54 tahun 2010 tentang disiplin PNS dilingkungan KPHP Unit IV Gorontalo Utara

-

Memberikan rewardbagi tenaga teknis dan administrasi yang memberikan kinerja baikserta memberikan punishment bagi tenaga teknis danadministrasi yang melakukan pelanggaran.

-

Mengadakan pengarahan internal bagi pengelola KPHP Unit IV Gorontalo Utara termasuk tenaga teknis dan administrasi. yang bersifat rutin (bulanan, semester dan tahunan) atau bersifat insidental.

152


-

Melakukan kegiatan out-bondsecara periodik untuk lebih mengikat tali

persaudaraan

antar

sesama

tenaga

teknis

dan

tenaga

administrasi dilingkungan KPHP Unit IV Gorontalo Utara -

Mengadakan in house training bagi staf teknis dan administrasi dengan mengundang trainer dari perguruan tinggi dan atau praktisi.

-

Mengirimkan

tenaga

teknis

dan

tenaga

administrasi

untuk

mengikuti pelatihan teknisyang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kementerian Kehutanan RI. -

Melakukan promosi jabatan bagi setiap pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangang

B.

Pengawasan Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap

kinerja KPHP Unit IV Gorontalo Utara agar dapat melaksanakan tugas dan

fungsinya

dengan

baik.

Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pengelolaan KPHP Gorontalo Utara dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat 153


diketahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan KPHP Gorontalo Utara serta perubahan pada sosial ekonomi

masyarakat.

Disamping

sebagai

penghimpun

informasi,

pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan. Pada pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat. Kegiatan Pengawasan dilakukan dengan cara : -

Penyusunan prosedur pelaporan kegiatan bagi petugas lapangan sebagai mekanisme yang memenuhi unsur legal formal untuk pengawasan

yang

mengikat

pada

setiap

pekerjaan

yang

dilaksanakan di lingkup KPHP Unit IV Gorontalo Utara -

Memantau kegiatan lapangan yang dilakukan oleh tenaga teknis terkait dengan pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara. Pemantauan kegiatan dilakukan oleh kepala KPHP Unit IV Gorontalo Utara dan atau kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara

-

Meminta pelaporan secara tertulis dari tenaga teknis terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh tenaga teknis. Laporan ditujukan kepada kepala KPHP Unit IV Gorontalo Utara

-

Kepala KPHP Unit IV Gorontalo Utara melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan termasuk kegiatan pemanfaatan, penggunaan dan perlindungan kawasan hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan 154


Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara secara periodik (bulanan, 3 bulan, 6 bulan dan tahunan) C.

Pengendalian Pengendalian

mengarahkan

agar

adalah

segala

kegiatan

upaya

yang

untuk

dilaksanakan

menjamin dapat

dan

mencapai

sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Didalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan yag dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan

pemerintahan

daerah.

Unsur

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian yang diterapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini 155


antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi,lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri. Untuk menjadikan pengelolaan KPHP Unit IV Gorontalo Utara berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHP Unit IV Gorontalo Utara, mitra pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan dari pengelolaan tercapai dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHP Unit IV Gorontalo Utara sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab didalam

pelaksanaan

pengelolaan

berjalan

berdasarkan

prosedur

operasional dan tata kerja organisasi KPHP Unit IV Gorontalo Utara.

156


BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk menilai kesesuaian antara perencanaan kegiatan dengan implementasi dari perencanaan tersebut. Indikator yang mudah dalam kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan adalah sejauh mana pencapaian target baik secara kualitas maupun kuantitas dapat dicapai dalam proses kegiatan A.

Pemantauan Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus

terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh unsur internal KPHP Unit IV Gorontalo Utara maupun unsur eksternal (institusi) diluar KPHP Unit IV Gorontalo

Utara.

Pemantauan

dilaksanakan

dengan

melakukan

penilaian terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala Mekanisme

pemantauan

dilakukan

oleh

struktural

yang

membawahi wilayah KPHP Unit IV Gorontalo Utara mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan 157


Energi Kabupaten Gorontalo Utara. Pemantauan bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satker lainnya misalnya BAPPEDA Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan data dan pola ruang Hasil Pemantauan akan dilaporkan secara berjenjang mulai dari bawah ke atas yaitu: Kepala KPHP Unit IV Gorontalo Utara, Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara, Sekretaris Daerah GorontaloUtara dan Bupati Gorontalo Utara selaku pemegang otoritas tertinggi di Kabupaten Gorontalo Utara. B.

Evaluasi Evaluasi

dilakukan

dengan

melihat

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) , hasil (outcomes), dan manfaat (benefits). Hasil evaluasi menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalam sebuah program dan atau kegiatan Evaluasi

keberhasilan

program

pengelolaan

KPHP

Unit

IV

Gorontalo Utara dapat diukur dari : 1. Tingkat perambahan terhadap kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara semakin menurun. 2. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHP Unit IV Gorontalo Utara dari gangguan keamanan

158


kawasan

serta

berkembangnya

nilai-nilai

kearifan

lokal

masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan. 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pemanfaatan hasil hutan yang memiliki izin 4. Meningkatnya investasi dibidang kehutanan yang bisa diukur dari realisasi investasi di KPHP Unit IV Gorontalo Utara 5. Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki kepedulian terhadap kawasan KPHP Unit IVGorontalo

Utara

Pemerintah

Daerah,

yang

dimulai

KPHP

dari

Gorontalo

Pemerintah Utara

Pusat,

sebagai

Unit

Pelaksana Teknis pengelolaan dan pihak mitra pendukung. 6. Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan C.

Pelaporan Pelaporan

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

kegiatan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan

disampaikan

dalam

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 159


Pada kegiatan pelaporan, KPHP Gorontalo Utara melaporkan hasil akhir dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPHP Gorontalo Utara sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala. Acuan yang digunakan dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada

Prosedur

penyampaian

Kerja

laporan

KPHP

dimulai

Gorontalo dari

Utara.

penyiapan

Tahapan format

dari

laporan,

penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai

ke

pada

tahap

penyusunan Laporan

Bulanan,

Laporan

Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan. Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh Kepala KPH dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara

160


BAB VIII PENUTUP Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 10 Tahun KPHP Unit IV Gorontalo Utara

disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2012 Tentang Norma, Standart Prosedur dam Kriteria Pengelolaan KPHP dan KPHL.

Dokumen RP

KPHP Unit IV Gorontalo Utara diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan prioritas yang lebih lebih terarah dan sistematis dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang yang ideal dan mampu menjawab tantangan

pengelolaan

hutan

lestari

yang

mendukung

program

pembangunan wilayah di daerah. Rencana pengelolaan jangka panjang KPHP Gorontalo Utaraini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan pengelolaan yang masih bersifat makro dan indikatif. Karena sifat dan cakupan dari rencana ini, maka untuk selanjutnya masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam

rencana-rencana

yang

lebih

rinci

dan

cakupan

masa

perencanaannya pendek. Rencana pengelolaan yang telah disusun ini diharapkan dapat dipedomani dengan baik, diaplikasikan secara konsisten serta terus dimonitor pencapaian pelaksanaanya. Perlu disadari bahwa masa perencanaan ini cukup panjang sedangkan kebijakan pemerintah akan 161


terus berubah dan mengarah kepada perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Review terhadap rencana ini perlu terus dilakukan agar tetap sinkrondengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

162


LAMPIRAN

163

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) UNIT IV GORONTALO UTARA

Recommend Documents