RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG TAHUN

UPT. KPHL BALI TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG TAHUN 2014-2023 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) BALI TENGAH

MATRIKS RENCANA KEGIATAN UPT.KPH BALI TIMUR 2013-2022

UPT. KPHL BALI TENGAH Denpasar, Januari 2014

Jl. Ratna No.1 Singaraja Phone / Fax : 0362-216-41

UPT. KPHL BALI TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG TAHUN 2013-2022 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) BALI

UPT. KPHL BALI TENGAH Denpasar, Januari 2014

Jl. Ratna No.1 Singaraja Phone / Fax : 0362-216-41

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN (RPH) JANGKA PANJANG KPHL BALI TENGAH TAHUN 2013-2022

UPT KPHL BALI TENGAH DESEMBER 2012 ii

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TENGAH

Dinilai di

Disusun di

Tanggal :

Tanggal :

GUBERNUR

KEPALA

PROVINSI BALI,

DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI

Disahkan di Jakarta Tanggal : a/n MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan II

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kepastian hukum dan keamanan kawasan hutan disadari merupakan prakondisi yang mutlak diperlukan dalam rencana pengelolaan hutan lestari, terutama pada penetapan status kawasan, pembagian blok, baik pada blok inti, blok pemanfaatan dan blok khusus, sehingga rencana kegiatan dalam pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan dengan lancar ada kepastian hukum dan bebas dari konflik pemanfaatan hutan di lapangan. Penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Tengah bertujuan untuk menyusun rencana strategis pengelolaan hutan sebagai bahan acuan atau pedoman pelaksanaan dan standar evaluasi proses pembangunan guna memberikan arah dan bentuk yang jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang komprehensif dengan tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran penyusunan RPH Bali Tengah adalah terwujudnya rencana pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan lindung yang terdapat dalam wilayah UPT KPH Bali Tengah. Ruang lingkup rencana pengelolaan hutan ini mencakup area yang telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Tengah Provinsi Bali dengan kawasan hutannya berupa hutan lindung seluas 14.651,32 ha yang terbagi kedalam 5 Register Tanah Kehutanan (RTK) yaitu: kelompok hutan Puncak Landep (RTK 1), kelompok hutan Gunung Mungsu (RTK 2), kelompok hutan Gunung Silangjana (RTK 3), kelompok hutan Gunung Batukaru (RTK 4) dan kelompok hutan Munduk Pangajaran (RTK 5). KPH Bali Tengah terdiri dari 7 RPH (RPH Penebel, RPH Pupuan, RPH Petang, RPH Kubutambahan, RPH Banjar, RPH Sukasada, RPH Candikuning) dan 1 Pos Pemantau Hasil Hutan. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan ini berdasarkan: (a) studi pustaka/literatur, (b) observasi, dan (c) wawancara dan focus grup discussion (FGD). Penyajian Analisis dan proyeksi dalam penyusunan Rencana Pengelolaan ini mencakup : Managemen Pengelolaan Hutan, Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi hutan, serta Perlindungan dan Konservasi alam.

(1) Pada Managemen pengelolaan hutan ini dilakukan pembahasan menyangkut tentang organisasi ditingkat lapangan ( Resort Pengelolaan Hutan ) dan bentuk kelembagaan KPH yang belum mengacu pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa organisasi KPH dalam bentuk SKPD tersendiri (2) Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Dalam Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan ini, menyangkut pembahasan tentang pembagian blok dan petak. Pembagian blok dapat dibagi menjadi 3 yaitu : (a) Blok Inti, (b) Blok Pemanfaatan dan (c) Blok Khusus. Disamping itu diusulkan pula diadakannya rasionalisasi wilayah RPH di KPH Bali Tengah (3) Pemanfaatan Hutan Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan dapat dikelompokkan menjadi : (1) wilayah kelola (kawasan hutan yang pengelolaannya dapat melibatkan orang ke tiga) dan (2) wilayah tertentu yang dikelola oleh KPH. Pemanfaatan kawasan hutan ini menitik beratkan pada penggalian potensi, yang nantinya dapat dikembangkan untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku ( Core Business ).

Saat ini salah satu

pemanfaatan kawasan hutan yg direncanakan adalah berupa hutan desa. (4) Penggunaan Kawasan Hutan Penggunaan

kawasan

hutan

merupakan

penggunaan

untuk

kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung,(sesuai dengan PP No. 24 tahun 2010). Pada kawasan KPH Bali Tengah, terdapat beberapa ijin penggunaan kawasan yang digunakan oleh: PT Telkom, PT PLN Persero, Dinas PU Kabupaten Buleleng. . (5). Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (UU RI No. 41 tahun 1999). Selanjutnya dijelaskan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan ini diselenggarakan melalui kegiatan : reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan

tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional serta dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. Dalam pelaksanaannya rehabilitasi hutan dan lahan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan ini meliputi : inventarisasi lokasi, penetapan lokasi perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi. (6) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam pelaksanaannya untuk menjamin supaya perlindungan hutan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka masyarakat harus dilibatkan. Beberapa permasalahan kerawanan hutan di KPH Bali Tengah adalah berupa kebakaran hutan, Persertifikatan kawasan hutan, Perambahan hutan, dan pencurian kayu.

Di dalam lampiran disajikan matrik kegiatan yang dirancang untuk pengembangan jasa lingkungan pada wilayah KPH Bali Tengah selama 10 tahun.

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KEHUTANAN UPT KPH B A L I TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TENGAH

TAHUN 2014 – 2023

Disusun Oleh, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TENGAH

Ir. I GST. AG. NGR. KUSUMANEGARA, M.MA NIP. 19610327 198903 1 009

Diketahui Oleh, KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI

Ir. I G N WIRANATHA, MM NIP. 19580125 198503 1 012

Disahkan oleh, A.N MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN II

Dr. Ir. JOKO PRIHATNO, MM NIP. 19600525 198903 1 005

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 -2023 – UPT KPH BALI TENGAH

i


RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Tengah bertujuan untuk menyusun rencana strategis pengelolaan hutan sebagai bahan acuan atau pedoman pelaksanaan dan standar evaluasi proses pembangunan guna memberikan arah dan bentuk yang jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang komprehensif dengan tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sasaran penyusunan RPH Bali Tengah adalah terwujudnya rencana pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan lindung yang terdapat dalam wilayah UPT KPH Bali Tengah. Ruang lingkup rencana pengelolaan hutan ini mencakup area yang telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Tengah Provinsi Bali dengan kawasan hutannya berupa hutan lindung seluas 14.651,32 ha. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan ini berdasarkan: (a) studi pustaka/literatur, (b) observasi, dan (c) wawancara dan focus grup discussion (FGD). Penyajian Analisis dan proyeksi dalam penyusunan Rencana Pengelolaan ini mencakup : Managemen Pengelolaan Hutan, Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi hutan, serta Perlindungan dan Konservasi alam. (1) Managemen Pengelolaan Pada Managemen pengelolaan hutan ini dilakukan pembahasan menyangkut tentang organisasi ditingkat lapangan ( Resort Pengelolaan Hutan ) dan bentuk kelembagaan KPH yang belum mengacu pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa organisasi KPH dalam bentuk SKPD tersendiri (2) Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan ini, dibahas tentang pembagian blok dan petak. Pembagian blok dapat dibagi menjadi 3 yaitu : (a) Blok Inti, (b) Blok Pemanfaatan dan (c) Blok Khusus.


ii


3) Pemanfaatan Hutan Pemanfaatan hutan dapat dikelompokkan menjadi : (1) wilayah kelola (kawasan hutan yang pengelolaannya dapat melibatkan orang ke tiga) dan (2) wilayah tertentu yang dikelola oleh KPH. Pemanfaatan kawasan hutan ini menitik beratkan pada penggalian potensi, yang nantinya dapat dikembangkan untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku ( Core Business ). (4) Penggunaan Kawasan Hutan Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung,(sesuai dengan PP No. 24 tahun 2010). (5). Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Rehabilitasi hutan dan lahan ini diselenggarakan melalui kegiatan : reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (6) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam pelaksanaannya untuk menjamin supaya perlindungan hutan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka masyarakat harus dilibatkan. Beberapa permasalahan kerawanan hutan di KPH Bali Tengah adalah berupa kebakaran hutan, Persertifikatan kawasan hutan, Perambahan hutan, dan pencurian kayu. Di dalam lampiran disajikan matrik kegiatan yang dirancang untuk pengembangan jasa lingkungan pada wilayah KPH Bali Tengah selama 10 tahun.


iii


KATA PENGANTAR Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pembentukan wilayah pada tingkat unit pengelolaan yang sering dikenal dengan Tingkat Tapak. Untuk itu maka perlu diatur kembali pengelolaan kawasan hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, melalui Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH Bali Tengah merupakan salah satu KPH Model, yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.620/Menhut-II/2011, tanggal 1 Nopember 2011. Untuk dapat memberikan acuan bagi pengelola KPH, maka disusunlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH Bali Tengah. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Tengah ini disusun berdasarkan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012, tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (KPH) Bali Tengah ini memuat bagian – bagian Pendahuluan, Deskripsi Kawasan, Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, Analisa dan Proyeksi, Rencana Kegiatan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan serta Penutup. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi, analisis data, penulisan serta pembahasan draft dokumen sehingga menjadi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (KPH) Bali Tengah, yang nantinya dapat menjadi pedoman dan acuan di dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di wilayahnya. Semoga dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya.

Denpasar,

Januari 2014.

KEPALA UPT KPH BALI TENGAH

Ir. I GST. AG. NGR. KUSUMANEGARA, M.MA. Pembina Tingkat I. NIP. 19610327 198903 1 009.


iv


DAFTAR ISI

Halaman Halaman Judul Lembar Pengesahan .....................................................................................

i

Peta Situasi ................................................................................................... Ringkasan Eksekutif

I.

..................................................................................

ii

Kata Pengantar .............................................................................................

iv

DAFTAR ISI ...................................................................................................

v

DAFTAR TABEL ............................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................

ix

DAFTAR LAMPIRAN PETA ...........................................................................

x

PENDAHULUAN ............................................................................................

I-1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................

I-1

1.2 Maksud , Tujuan dan sasaran .................................................................

I-4

1.3 Ruang Lingkup .........................................................................................

I-5

1.4 Batas Pengertian ......................................................................................

I-6

II. DESKRIPSI KAWASAN WILAYAH KPH BALI TENGAH ............................. I-12 2.1 Risalah Wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) .............. II-12 2.1.1 Letak dan Luas ................................................................................ II-12 2.1.2 Aksesibilitas Kawasan ..................................................................... II-22 2.1.3 Batas-batas Wilayah KPHL Bali Tengah ......................................... II-22 2.1.4 Sejarah Wilayah KPHL .................................................................... II-25 2.1.5 Pembagian Blok .............................................................................. II-31 2.2 Potensi Wilayah KPHL ............................................................................. II-39 2.2.1 Penutupan Vegetasi ........................................................................ II-39 2.2.2 Potensi Kayu/Non Kayu .................................................................. II-40 2.2.3 Keberadaan Flora dan Fauna Langka ............................................. II-41 RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 -2023 – UPT KPH BALI TENGAH

v


2.2.4 Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam .................................... II-43 2.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan ............. II-50 2.4 Data Informasi Ijin-ijin Pemanfataan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Dalam Wilayah Kelola ............................................................................. II-55 2.5 Kondisi Posisi KPHL dalam Persepektif Tata Ruang Wilayah Dan Pembangunan Daerah ..................................................................... II-71 2.6 Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan .............................................. II-72 III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN ...................................................... III-75 3.1 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Bali................................................. III-75 3.2 Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan Provinsi Bali .............................. III-76 3.3 Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Bali ............................................ III-76 3.4 Visi dan Misi Pengelolaan KPH Bali Timur .............................................. III-77 IV. ANALISIS DAN PROYEKSI ........................................................................... IV-79 4.1 Managemen Pengelolaan Hutan .............................................................. II-79 4.2 Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan ....................... II-80 4.2.1 Tata Hutan ...................................................................................... II-80 4.2.2 Rencana Pengelolaan Hutan .......................................................... II-84 4.3 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan ...................................... IV-84 4.3.1 Pemanfaatan Hutan ........................................................................ IV-84 4.3.2 Penggunaan Kawasan Hutan ......................................................... IV-94 4.4 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ............................................................ IV-97 4.5 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ............................................... IV-102 V. RENCANA KEGIATAN .................................................................................. V-106 VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ................................ VI-114 VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .......................................... VII-116 DAFTAR PUSTAKA RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 -2023 – UPT KPH BALI TENGAH

vi


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1.

Letak dan luasan kawasan hutan per RTK pada KPH Bali Tengah berdasarkan Kabupaten dan RTK ……………..

II-13

Tabel 2.2.

Rekapitulasi bengelolaan KPH Bali Tengah …………………

II-14

Tabel 2.3.

Proporsi Pengelolaan KPH oleh masing-masing RPH ……..

II-15

Tabel 2.4.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di KPH Bali Tengah ……………

II-16

Tabel 2.5.

Keadaan Biofisik Desa Terpilih ………………………………..

II-20

Tabel 2.6.

Distribusi luasan lahan kritis berdasarkan tingkat kekritisannya pada KPH Bali Tengah ………………………….

Tabel 2.7.

II-21

Tata Batas dan pengukuhan Kawasan Hutan KPH Bali Tengah…………………………………………………………….

II-22

Tabel 2.8.

Batas-batas Wilayah Desa Terpilih …………………………...

II-25

Tabel 2.9.

Pola pembagian kawasan Hutan ke dalam RPH dan RTK di KPH Bali Tengah ……………………………………….

Tabel 2.10a.

Jumlah Desa Enclave di Kawasan HutanKPH Bali Tengah ...................................................................................

Tabel 2.10b.

II-42

Pengguna Pinjam Pakai kelompok hutan Gunung Mungsu (RTK ) …………………………………………………

Tabel 2.12.

II-38

Perkiraan Jumlah Satwa Liar di Kawasan Hutan KPH Bali Tengah ...........................................................................

Tabel 2.11.

II-36

II-55

Pengguna pinjam pakai kawasan hutan Gunung Batukaru .................................................................................

II-57

Tabel 4.1.

Usulan rasionalisasi Wilayah RPH di KPH Bali Tengah ........

IV-84

Tabel 4.2.

Penyebaran keberadaan hutan desa pada KPH Bali Tengah ……………………………………………………...

IV-89

Tabel 4.3.

Jasa lingkungan di KPH Bali Tengah .....................................

IV-92

Tabel 4.4.

RencanaPemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Potensi Pengembangan Jasa Lingkungan di Wilayah KPH Bali Tengah ................................................


IV-96

vii

IV

IV-


Tabel 4.5.

Distribusi luasan lahan kritis berdasarkan tingkat kekritisan ………………………………………………………….

IV-98

Tabel 4.6.

Analisis dan Proyeksi Pengelolaan hutan ……………………

IV- 100

Tabel 4.7.

Penyelarasan antara rancangan blok pada wilayah KPHL dengan Arahan Pemanfaatan pada RKTN / RKTP / RKTK ……………………………………………………

Tabel 5.1.

IV-105

Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHL pada KPH Bali Tengah...................................................................................

V- 106

. .


viii


DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 2.1 Sebaran Fungsi Hutan KPH Bali Tengah ………………………..

II-14

Gambar 2.2 Prosentase Luas DAS di KPH Bali Tengah ………………………

II-16

Gambar 2.3 DAS di KPH Bali Tengah …………………………………………...

II-17

Gambar 2.4 Jenis Tanah di Prov. Bali …………………………………………..

II-18

Gambar 2.5 Keadaan Topografi KPH Bali Tengah …………………………….

II-19


ix


DAFTAR LAMPIRAN PETA

1. Peta Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 2. Peta Penutupan Lahan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 3. Peta Pembagian DAS Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 4. Peta Sebaran Potensi Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 5. Peta Aksesibilitas Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 6. Peta Blok / Petak Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 7. Peta Penggunaan Lahan Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 8. Peta Keberadaan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 9. Peta Jenis Tanah Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 10. Peta Iklim Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ; 11. Peta Geologi Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 50.000 ;


x


DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang Nomor 41, Tahun 1999, Tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 62, Tahun 1998, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. : 24 Tahun 2010. Tentang Penggunaan Kawasan

Hutan.

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Planologi

Kehutanan.

Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.49/Menhut-II/2008. Tentang Hutan Desa. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2010 Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.55/Menhut-II /2011. Tentang Tata Cara Permohonan Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.59/Menhut-II/2011. Tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 129, Tahun 1996, Tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung. Jakarta. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 180/03-N/HK/2004, Tentang Penetapan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 2 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. Bali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2007. Data Bali Membangun 2007. Pemerintah Provinsi Bali.


xi


Badan Pusat Statisik Provinsi Bali. 2008. Bali Dalam Angka. Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2002. Hutan dan Kehutanan Provinsi Bali. Denpasar, Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Bali. Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Bali. Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan) Provinsi Bali. Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2008. Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Tengah Denpasar. Dinas Kehutanan provinsi Bali. 2010. Laporan Hasil monitoring dan evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di provinsi Bali. Denpasar. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2011. Hasil Identifikasi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Linkungan pada Hutan Lindung Tahun 2010. Bidang Bina Produksi dan Pemanfaatan Hutan. Denpasar. KPH Bali Tengah. 2006. Rancangan Pembangunan KPH Bali Tengah Dinas KehutanProvinsi Bali. Bali.


xii


1. Peta Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 2. Peta Penutupan Lahan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 3. Peta Pembagian DAS Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 4. Peta Sebaran Potensi Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 5. Peta Aksesibilitas Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 6. Peta Blok / Petak Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 7. Peta Penggunaan Lahan Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 8. Peta Keberadaan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 9. Peta Jenis Tanah Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 10. Peta Iklim Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 11. Peta Geologi Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000

xx

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya mewujudkan pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan yang lestari dalam pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan adalah dengan adanya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPHL Bali Tengah merupakan salah satu KPH yang telah ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.620/Menhut-II/2011 tanggal 1 Nopember 2011. Untuk dapat memberikan acuan bagi pengelola KPH agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik maka disusunlah dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Bali Tengah. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Tengah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) bekerjasama dengan Universitas Udayana dan dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Tahun Anggaran 2012. Dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Bali Tengah ini memuat bagian-bagian pendahuluan, deskripsi kawasan, visi dan misi pengelolaan hutan, analisis dan proyeksi, rencana kegiatan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan dan penutup. Hal ini dimaksudkan agar KPHL Bali Tengah dapat menjalankan dan mengaplikasikan sesuai dengan rencana pengelolaan yang telah disusun dan menjadi pedoman dalam kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana derivatifnya dan pelaksanaannya. Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penyediaan data dan informasi, analisis data, penulisan serta pembahasan draft dokumen sehingga menjadi Dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Bali Tengah. Semoga bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Denpasar,

Desember 2012

Kepala Balai,

Ir. S y a f r i, MM NIP. 19631231 198903 1 014

xxv

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TENGAH

TAHUN 2014 – 2023

Disusun Oleh, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TENGAH

Ir. I GST. AG. NGR. KUSUMANEGARA, M.MA NIP. 19610327 198903 1 009

Diketahui Oleh, KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI

Ir. I G N WIRANATHA, MM NIP. 19580125 198503 1 012

Disahkan oleh, A.N MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN II

Dr. Ir. JOKO PRIHATNO, MM NIP. 19600525 198903 1 005


i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Tengah bertujuan untuk menyusun rencana strategis pengelolaan hutan sebagai bahan acuan atau pedoman pelaksanaan dan standar evaluasi proses pembangunan guna memberikan arah dan bentuk yang jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang komprehensif dengan tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sasaran penyusunan RPH Bali Tengah adalah terwujudnya rencana pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan lindung yang terdapat dalam wilayah UPT KPH Bali Tengah. Ruang lingkup rencana pengelolaan hutan ini mencakup area yang telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Tengah Provinsi Bali dengan kawasan hutannya berupa hutan lindung seluas 14.651,32 ha. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan ini berdasarkan: (a) studi pustaka/literatur, (b) observasi, dan (c) wawancara dan focus grup discussion (FGD). Penyajian Analisis dan proyeksi dalam penyusunan Rencana Pengelolaan ini mencakup : Managemen Pengelolaan Hutan, Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi hutan, serta Perlindungan dan Konservasi alam. (1) Managemen Pengelolaan Pada Managemen pengelolaan hutan ini dilakukan pembahasan menyangkut tentang organisasi ditingkat lapangan ( Resort Pengelolaan Hutan ) dan bentuk kelembagaan KPH yang belum mengacu pada Permendagri Nomor 61 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa organisasi KPH dalam bentuk SKPD tersendiri (2) Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan ini, dibahas tentang pembagian blok dan petak. Pembagian blok dapat dibagi menjadi 3 yaitu : (a) Blok Inti, (b) Blok Pemanfaatan dan (c) Blok Khusus.


ii

3) Pemanfaatan Hutan Pemanfaatan hutan dapat dikelompokkan menjadi : (1) wilayah kelola (kawasan hutan yang pengelolaannya dapat melibatkan orang ke tiga) dan (2) wilayah tertentu yang dikelola oleh KPH. Pemanfaatan kawasan hutan ini menitik beratkan pada penggalian potensi, yang nantinya dapat dikembangkan untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku ( Core Business ). (4) Penggunaan Kawasan Hutan Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung,(sesuai dengan PP No. 24 tahun 2010). (5). Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Rehabilitasi hutan dan lahan ini diselenggarakan melalui kegiatan : reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. (6) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam pelaksanaannya untuk menjamin supaya perlindungan hutan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka masyarakat harus dilibatkan. Beberapa permasalahan kerawanan hutan di KPH Bali Tengah adalah berupa kebakaran hutan, Persertifikatan kawasan hutan, Perambahan hutan, dan pencurian kayu. Di dalam lampiran disajikan matrik kegiatan yang dirancang untuk pengembangan jasa lingkungan pada wilayah KPH Bali Tengah selama 10 tahun.


iii

KATA PENGANTAR Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pembentukan wilayah pada tingkat unit pengelolaan yang sering dikenal dengan Tingkat Tapak. Untuk itu maka perlu diatur kembali pengelolaan kawasan hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, melalui Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH Bali Tengah merupakan salah satu KPH Model, yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.620/Menhut-II/2011, tanggal 1 Nopember 2011. Untuk dapat memberikan acuan bagi pengelola KPH, maka disusunlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH Bali Tengah. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Tengah ini disusun berdasarkan Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012, tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (KPH) Bali Tengah ini memuat bagian – bagian Pendahuluan, Deskripsi Kawasan, Visi dan Misi Pengelolaan Hutan, Analisa dan Proyeksi, Rencana Kegiatan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan serta Penutup. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi, analisis data, penulisan serta pembahasan draft dokumen sehingga menjadi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (KPH) Bali Tengah, yang nantinya dapat menjadi pedoman dan acuan di dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di wilayahnya. Semoga dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuannya.

Denpasar,

Januari 2014.

KEPALA UPT KPH BALI TENGAH

IR. I GST. AG. NGR. KUSUMANEGARA, M.MA. Pembina Tingkat I. NIP. 19610327 198903 1 009.


iv

DAFTAR ISI

Halaman Halaman Judul ..............................................................................................

i

Lembar Pengesahan .....................................................................................

ii

Peta Situasi ...................................................................................................

iii

Ringkasan Eksekutif .................................................................................. iv-vi Kata Pengantar .............................................................................................

vii

DAFTAR ISI ................................................................................................... viii-ix DAFTAR TABEL ...........................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................

xi

DAFTAR LAMPIRAN PETA ...........................................................................

xii

PENDAHULUAN ...........................................................................................

I-1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................

I-1

1.2 Tujuan ......................................................................................................

I-4

1.3 Sasaran....................................................................................................

I-5

1.4 Ruang Lingkup .........................................................................................

I-5

1.5 Batas Pengertian .....................................................................................

I-5

II. DESKRIPSI KAWASAN WILAYAH KPH BALI TENGAH .............................

I-1

2.1 Risalah Wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) .............

II-1

2.1.1 Letak dan Luas ...............................................................................

II-1

2.1.2 Aksesibilitas Kawasan ....................................................................

II-1

2.1.3 Batas-batas Wilayah KPHL Bali Tengah ........................................

II-1

2.1.4 Sejarah Wilayah KPHL ...................................................................

II-1

2.1.5 Pembagian Blok..............................................................................

II-1

2.2 Potensi Wilayah KPHL .............................................................................

II-1

2.2.1 Penutupan Vegetasi .......................................................................

II-1

2.2.2 Potensi Kayu/Non Kayu ..................................................................

II-1

2.2.3 Keberadaan Flora dan Fauna Langka ............................................

II-1

I.


v

2.2.4 Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam ....................................

II-1

2.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan ............

II-6

2.4 Data Informasi Ijin-ijin Pemanfataan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Dalam Wilayah Kelola ............................................................................. II-12 2.5 Kondisi Posisi KPHL dalam Persepektif Tata Ruang Wilayah Dan Pembangunan Daerah .................................................................... II-22 2.6 Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan .............................................. II-29 III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN ...................................................... III-1 3.1 Visi dan Misi Kementerian Kehutanan ..................................................... III-1 3.2 Visi dan Misi Daerah Provinsi Bali ........................................................... III-2 3.3 Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Bali ............................................ III-2 3.4 Visi dan Misi Pengelolaan KPH Bali Timur .............................................. III-3 IV. ANALISIS DAN PROYEKSI .......................................................................... IV-1 4.1 Managemen Pengelolaan Hutan ..............................................................

II-1

4.2 Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan ......................

II-1

4.2.1 Tata Hutan ......................................................................................

II-1

4.2.2 Rencana Pengelolaan Hutan ..........................................................

II-1

4.3 Pemanfaatan Hutan ................................................................................. IV-8 4.3.1 Wilayah Kelola ................................................................................

II-1

4.3.2 Pemberdayaan Masyarakat ............................................................

II-1

4.4 Penggunaan Kawasan ............................................................................ IV-11 4.5 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan .......................................................... IV-12 4.6 Perlindungan dan Konservasi Alam ........................................................ IV-12 V. RENCANA KEGIATAN .................................................................................

V-1

VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ................................ VI-1 6.1 Pembinaan ............................................................................................... VI-1 6.2 Pengawasan ........................................................................................... VI-1 6.3 Pengendalian .......................................................................................... VI-2 RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 -2023 – UPT KPH BALI TENGAH

vi

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ......................................... VII-1 7.1 Pemantauan ............................................................................................. VII-1 7.2 Evaluasi .................................................................................................. VII-1 7.3 Pelaporan................................................................................................. VII-2 VIII. PENUTUP ..................................................................................................... VIII-1 8.1 Kesimpulan ............................................................................................. VIII-1 8.2 Saran ...................................................................................................... VIII-2 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... VIII-1


vii

DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang Nomor 41, Tahun 1999, Tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 62, Tahun 1998, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. : 24 Tahun 2010. Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.49/Menhut-II/2008. Tentang Hutan Desa. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2010 Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.55/Menhut-II /2011. Tentang Tata Cara Permohonan Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.59/Menhut-II/2011. Tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 129, Tahun 1996, Tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung. Jakarta. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 180/03-N/HK/2004, Tentang Penetapan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 2 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. Bali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2007. Data Bali Membangun 2007. Pemerintah Provinsi Bali. Badan Pusat Statisik Provinsi Bali. 2008. Bali Dalam Angka. Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2002. Hutan dan Kehutanan Provinsi Bali. Denpasar, Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Bali. Bali.


viii

Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Bali. Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan) Provinsi Bali. Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2008. Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Tengah Denpasar. Dinas Kehutanan provinsi Bali. 2010. Laporan Hasil monitoring dan evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di provinsi Bali. Denpasar. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2011. Hasil Identifikasi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Linkungan pada Hutan Lindung Tahun 2010. Bidang Bina Produksi dan Pemanfaatan Hutan. Denpasar. KPH Bali Tengah. 2006. Rancangan Pembangunan KPH Bali Tengah Dinas KehutanProvinsi Bali. Bali.


ix

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Letak dan luasan kawasan hutan per RTK pada KPH Bali Tengah berdasarkan Kabupaten dan RTK …………………………………………. II-2 Tabel 2.2. Rekapitulasi bengelolaan KPH Bali Tengah

II-3

Tabel 2.3. Proporsi Pengelolaan KPH oleh masing-masing RPH

II-4

Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di KPH Bali Tengah

II-5

Tabel 2.5. Keadaan Biofisik Desa Terpilih

II-10

Tabel 2.6. Distribusi luasan lahan kritis berdasarkan tingkat kekritisannya pada KPH Bali Tengah .................................................................................. II-11 Tabel 2.7. Tata Batas dan pengukuhan Kawasan Hutan KPH Bali Tengah

II-12

Tabel 2.8. Batas-batas Wilayah Desa Terpilih

II-14

Tabel 2.9. Pola pembagian kawasan Hutan ke dalam RPH dan RTK di KPH Bali Tengah

II-23

Tabel 2.10a. Jumlah Desa Enclave di Kawasan HutanKPH Bali Tengah

II-24

Tabel 2.10b. Perkiraan Jumlah Satwa Liar di Kawasan HutanKPH Bali Tengah II-28 Tabel 2.11. Pengguna Pinjam Pakai kelompok hutan Gunung Mungsu (RTK )…..II-41 Tabel 2.12. Pengguna pinjam pakai kawasan hutan Gunung Batukaru

II-42

Tabel 4.1. Usulan rasionalisasi Wilayah RPH di KPH Bali Tengah...................... IV-5 Tabel 4.2. Penyebaran keberadaan hutan desa pada KPH Bali Tengah ……... IV-10 Tabel 4.3. Jasa lingkungan di KPH Bali Tengah.................................................. IV-13 Tabel 4.4. RencanaPemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Potensi Pengembangan Jasa Lingkungan di Wilayah KPH Bali Tengah ............................................................................................... IV-17 Tabel 4.5. Distribusi luasan lahan kritis berdasarkan tingkat kekritisan ............. IV-20 Tabel 4.6. Analisis dan Proyeksi Pengelolaan hutan…………………………… .. IV- 22 Tabel 4.7. Penyelarasan antara rancangan blok pada wilayah KPHL dg arahan Pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK ........................................... IV- 25 Tabel 5.1. Rencana Kegiatan Pengelolaan KPHL pada KPH Bali Tengah ........ V- 1


x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sebaran Fungsi Hutan KPH Bali Tengah

…………………………..

II-4

Gambar 2.2 Prosentase Luas DAS di KPH Bali Tengah

……………………………

II-6

Gambar 2.3 DAS di KPH Bali Tengah

……………………………

II-6

Gambar 2.4 Jenis Tanah di Prov. Bali

……………………………

II-8

Gambar 2.5 Keadaan Topografi KPH Bali Tengah

……………………………

II-9


xi


1. Peta Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 2. Peta Penutupan Lahan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 3. Peta Pembagian DAS Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 4. Peta Sebaran Potensi Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 5. Peta Aksesibilitas Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 6. Peta Blok / Petak Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 7. Peta Penggunaan Lahan Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 8. Peta Keberadaan Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 9. Peta Jenis Tanah Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 10. Peta Iklim Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ; 11. Peta Geologi Wilayah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bali Tengah Provinsi Bali Skala 1 : 100.000 ;


xii

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Bali merupakan satu kesatuan ekosistem pulau dalam suatu kesatuan wilayah, ekologi, sosial dan budaya, serta ekonomi,

sehingga pembentukan Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) pada keseluruhan kawasan hutan di Provinsi Bali merupakan langkah penting dan bersifat strategis. Berdasarkan

atas

kewenangan

Pemerintah

Provinsi

Bali

dengan

memperhatikan aspirasi dan mengingat tipologi karakteristik Bali, telah terbit Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 2 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. Dalam Perda ini telah ditetapkan antara lain pembentukan institusi pengelola hutan pada 4 (empat) wilayah kelola hutan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu: 1. UPT KPH Bali Barat. 2. UPT KPH Bali Tengah. 3. UPT KPH Bali Timur. 4. UPT Tahura Ngurah Rai. Arah pengelolaan organisasi dari keempat wilayah kelola hutan di atas pada prinsipnya sama, yakni diarahkan menjadi organisasi yang mampu memperoleh pendapatan dan membiayai dirinya sendiri dan mampu meminimumkan anggaran pemerintah melalui pengelolaan potensi sumber daya hutan yang ada dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan. Khusus untuk UPT KPH Bali Tengah kawasan hutannya berupa hutan lindung seluas 14.651,32 ha (100%) yang terbagi ke dalam 5 Register Tanah Kehutanan (RTK) yang luasnya sangat bervariasi, terkecil RTK 3/Gunung Silangjana seluas 415,0 ha dan yang terluas adalah RTK 4 /Gunung Batukaru, seluas 11.899,32 ha. Kelima RTK tersebut kondisinya tersebar di 4 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Leh

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB I -

1


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Balian (650,04 ha), Oten Sungi (5.737,20 ha), Pangi Ayung (1.423,79 ha) dan Sabah Daya (6.840,29 ha). Ditinjau dari segi pengelolaan kawasan hutannya, di UPT KPH Bali Tengah ada 7 Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yang luasnya sangat bervariasi, mulai dari yang terkecil yaitu RPH Petang 1.126,90

Ha dan terluas

RPH Penebel seluas

3,124,32 Ha, serta 1 Pos Pemantau Hasil Hutan (PHH) Payangan. Adanya luasan RPH tidak berimbang menyebabkan beban kerja untuk tiap-tiap RPH menjadi tidak sama. Sejak semula, pembangunan kehutanan menganut asas manfaat dan kelestarian secara seimbang, dan kebijaksanaan ini diarahkan untuk menciptakan kegiatan pengelolaan hutan yang kuat, didukung oleh kehutanan yang tangguh dengan tetap memperhatikan sumberdaya alam beserta lingkungan hidup sekitarnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan didukung dengan data laporan dari para Kepala Resort Pengelolaan Hutan (Ka RPH), kawasan hutan di UPT KPH Bali Tengah yang kesemuanya berupa hutan lindung kondisinya masih relatif baik walaupun sebagian kawasan telah dikerjakan oleh masyarakat menjadi kawasan budidaya pertanian lahan kering dan sisanya masih berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata alam bila dilihat dari konfigurasi (landscaping) lahannya yang indah. Untuk itu dengan terbentuknya unit pengelolaan hutan KPH Bali Tengah diharapkan dapat mempercepat terciptanya pengelolaan hutan yang lestari. Dalam rangka mewujudkannya secara nyata di lapangan, perlu mobilisasi sumber daya pembangunan yang ada, penganggarannya dapat didukung melalui dana APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan KPH di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, yang mencakup beberapa aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan, melelui pengelolaan hutan lestari dengan prinsip efosien dan efektif.


BAB I -

2


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Makna pengelolaan hutan lestari adalah mewujudkan standing stock tegakan hutan yang baik, sedangkan prinsip efisien adalah dengan memperhatikan unsurunsur penyelenggaraan pengelolaan hutan yang merupakan tugas pokok dan fungsi KPH dalam melakukan 5 (lima) kegiatan, yakni: managemen pengelolaan, tata hutan dan

rencana

pengelolaan,

pemanfaatan

dan

penggunaan

kawasan

hutan,

rehabilitasi/reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPH berkewajiban pula untuk menjabarkan kebijakan kehutanan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara utuh, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta membuka peluang investasi. Dalam konteks penyelenggaraan pengelolaan hutan di wilayah UPT KPH Bali Tengah, pada tahap awal perlu dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang di awali dengan penyusunan dan penetapan tata hutan yaitu kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan, yang berguna sebagai pedoman pelaksanaan dan standar evaluasi kinerja, sehingga terbangun wujud nyata KPH sesuai target yang ditetapkan dengan kejelasan posisi wilayah pengelolaan, organisasi, hak, tugas pokok dan fungsi, jenis aktivitas pembangunan,

struktur

implementasi

pelimpahan

kewenangan

pengelolaan,

pembinaan dan pengendalian. Untuk menjamin penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Tengah agar penataan hutannya selaras dengan kepentingan pengelolaan dan pemanfaatannya, maka diperlukan pengaturan peruntukan kawasan hutan berupa pembagian ke dalam blok/petak yang diikuti dengan kegiatan-kegiatan pada masing-masing petak

serta penetapannya didasarkan pada aspek potensi

sumber daya alam, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat serta rencana pembangunan wilayah. Penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Tengah ini, merupakan perwujudan komitmen dari para pihak, sehingga di dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan internalisasi rencana pengelolaan yang berwawasan lingkungan ke

dalam

konteks

perencanaan

pembangunan

dan

pengembangan

wilayah

Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini mengandung maksud, bahwa Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Tengah berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja pemerintah


BAB I -

3


DINAS

daerah,

yang

penyusunannya

mengacu

pada

KEHUTANAN

UPT

KPH B A L I

tata

ruang

TENGAH

wilayah

dengan

mengakomodasikan berbagai kepentingan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian . Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali tengah ini disusun dalam jangka panjang yaitu berjangka waktu 10 tahun sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

1.2. Tujuan Pada hakekatnya tujuan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Tengah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kehutanan dalam wadah UPT KPH Bali Tengah, agar proses pembangunan kehutanan dapat berjalan secara sistematis, terarah melalui pengelolaan hutan lindung (HL) yang telah tersusun, berdasarkan asas kelestarian hutan untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan hutan yang optimal berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Disamping itu, tujuan pokoknya adalah dalam kerangka menggali potensi kawasan hutan di wilayah UPT KPH Bali Tengah untuk bisa dikembangkan guna mendapatkan ” core bussines”. (pengembangan potensi untuk mendapatkan nilai tambah)

1.3. Sasaran Sasaran penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Tengah adalah terwujudnya rencana pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan lindung yang terdapat dalam wilayah UPT KPH Bali Tengah. Pengelolaan pada tiap-tiap kawasan hutan tersebut, berdasarkan tipologi wilayah, ekologi, kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sasaran ini secara keseluruhan akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan skala prioritas dalam pemanfaatan setiap ruang atau unit struktur hutan dalam kewenangan pengelolaan hutan KPH Bali Tengah.


BAB I -

4


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup rencana pengelolaan hutan ini mencakup area yang telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Tengah Provinsi Bali dengan kawasan hutannya berupa hutan lindung seluas 14.651,32 ha yang terbagi kedalam 5 Register Tanah Kehutanan (RTK) yaitu: kelompok hutan Puncak Landep (RTK 1), kelompok hutan Gunung Mungsu (RTK 2), kelompok hutan Gunung Silangjana (RTK 3), kelompok hutan Gunung Batukaru (RTK 4) dan kelompok hutan Munduk Pangajaran (RTK 5). Uraian serta analisis dan arahan pengelolaan yang mencakup deskripsi lingkungan biofisik, sosial ekonomi, dan budaya serta potensi pariwisata, identifikasi dan analisis masalah yang sudah ada dan akan timbul, penyusunan strategi dan rencana kegiatan pengelolaan teknis, termasuk analisis SWOT situasi pengelolaan hutan KPH Bali Tengah.

1.5. Batasan Pengertian Batasan pengertian dari beberapa istilah/terminologi yang terangkum dalam naskah rencana pengelolaan ini, sebagai berikut: 1.

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem hamparan lahan berupa sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (pasal 1, ayat 2, UU No. 41 Tahun 1999).

2.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (pasal 1, ayat 3, UU No. 41 Tahun 1999).

3.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1, ayat 4, UU No. 41 Tahun 1999).

4.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (pasal 1, ayat 7, UU No. 41 Tahun 1999).

5.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah


BAB I -

5


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (pasal 1, ayat 8, UU No. 41 Tahun 1999). 6.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (pasal 1, ayat 9, UU No. 41 Tahun 1999).

7.

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

8.

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

9.

Hutan tanaman industri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan (pasal 1, ayat 18, PP No.6 Tahun 2007).

10. Hutan tanaman rakyat adalah tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (pasal 1, ayat 19, PP No. 6 Tahun 2007). 11. Hutan tanaman hasil rehabilitasi adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktifitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan (pasal 1, ayat 20, PP No.6 Tahun 2007). 12. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditunjukan untuk memberdayakan masyarakat (pasal 1, ayat, PP No. 6 Tahun 2007).


BAB I -

6


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

13. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. 14. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH adalah unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (pasal 1, ayat 1, PP. No. 6 Tahun 2007). 15. KPH dapat terdiri dari satu fungsi hutan dan penetapan KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan (pasal 6, ayat 2, PP No. 6 Tahun 2007). 16. KPH model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari (pasal 1, ayat 2, Peraturan Kepala Badan Planalogi Kehutanan, No. SK. 80/VII-PW/2006). 17. Rancangan

pembangunan

KPH

model

adalah

suatu

bentuk

dokumen

perencanaan yang tersusun atas dasar kondisi spesifik tipologi wilayah dan telah didiskusi publikan serta didukung oleh pemerintah kabupaten dan provinsi yang memuat visi, misi, tujuan, model, analisis, strategi, program dan kegiatan sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan berupa action plan (rencana tindak/rencana aksi). 18. Satuan Lahan (SL) pada unit KPH model adalah merupakan pengelompokan lahan kawasan hutan yang didasarkan atas kesamaan lereng, penutupan lahan dan kekompakan luasan. 19. Visi dan misi merupakan proyeksi atau gambaran sosok KPH lestari di masa depan yang diharapkan dan capaian-capaian utama yang ditetapkan untuk mewujudkan proyeksi atau gambaran tersebut. 20. Tujuan dan sasaran merupakan pernyataan realistik-terukur sebagai penjabaran visi-misi selama jangka perencanaan dan obyek atau komponen yang terlibat pada usaha untuk mewujudkan pernyataan tersebut.


BAB I -

7


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

21. Rencana pengelolaan hutan adalah konfigurasi peta situasi, visi-misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam resep atau arah manajemen strategi terpadu yang menyangkut kelola kawasan, kelola pemanfaatan hutan, kelola pasar, kelola konservasi dan kelola rehabilitasi-restorasi dalam kerangka pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial yang optimal. 22. Rencana pengelolaan jangka panjang adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu atau selama jangka benah pembangunan KPH. 23. Rencana pengelolaan jangka pendek adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu 1 (satu) tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/atau zona dan/atau blok. 24. Bagian hutan adalah bagian dari areal kerja KPH yang secara geografis bersifat permanen, yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, terutama dalam kelola produksi yang menjadikannya sebagai kesatuan areal produksi lestari. 25. Resort hutan merupakan bagian dari hutan yang secara geografis bersifat permanen, yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan pengendalian pengawasan teritorial (pada waktu yang lalu disebut Blok RKL dan Blok RKT). 26. Zona merupakan bagian dari KPH yang secara geografis bersifat permanen yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, terutama dalam fungsi konservasi, yang menjadikannya sebagai kesatuan pengelolaan konservasi lestari. 27. Blok pada unit KPH model adalah bagian areal yang secara geografis bersifat permanen, yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, terutama dalam fungsi perlindungan hidro-orologi yang menjadikannya sebagai kesatuan pengelolaan perlindungan hidro-orologi lestari. 28. Petak adalah unit lahan hutan yang lokasi geografisnya bersifat permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan dan menjadi satuan administrasi dari setiap kegiatan pengelolaan (silvikultur) yang sama untuk diterapkan atasnya.


BAB I -

8


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

29. Anak petak adalah bagian dari petak yang bersifat temporer, yang oleh sebab tertentu memperoleh perlakuan silvikultur atau kegiatan pengelolaan yang khusus dan selanjutnya akan ditetapkan oleh pengelola KPH. 30. Jangka benah (bera) adalah rentang waktu perencanaan yang diperlukan untuk merubah kondisi pengelolaan yang ada saat ini menjadi kondisi yang terstruktur bagi kegiatan pengelolaan hutan lestari. 31. Perlakuan manajemen adalah merupakan kegiatan silvikultur, bisnis dan/atau teknis perlindungan dan konservasi yang secara operasional diterapkan pada anak petak/petak blok. 32. Monitoring adalah mekanisme pemantauan KPH untuk mendapatkan bahan makanan dari tingkat lapangan. 33. Evaluasi adalah mekanisme umpan balik positif, yang mengharuskan manajemen KPH melakukan penyesuaian rencana secara periodik ketika ditemukan kesalahan sistematik pada rencana yang telah disusun. 34. Sistem informasi manajemen merupakan konfigurasi kelembagaan, data dan informasi, perangkat penerima – pengolah – pembangkit - komunitas yang ditujukan untuk pengambilan kesimpulan dan keputusan menajerial KPH. 35. Sistem informasi geografis merupakan kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk yang bereferensi geografi. 36. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi hutan (Pasal 1 ayat 3, Permendagri No. 61 Tahun 2010). 37. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk


BAB I -

9


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (Pasal 1 ayat 4, Permendagri No. 61 Tahun 2010). 38. Penggunaan kawasan hutan adalah merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan (Pasal 1 ayat 5, Permendagri No. 61 Tahun 2010). 39. Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disebut KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Pasal 1 ayat 6, Permendagri No. 61 Tahun 2010). 40. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL, adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat 7, Permendagri No. 61 Tahun 2010). 41. Organisasi Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP, adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat 8, Permendagri No. 61 Tahun 2010). 42. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (Pasal 1 ayat 9, Permendagri No. 61 Tahun 2010). 43. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Pasal 1 ayat 10, Permendagri No. 61 Tahun 2010). 44. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 ayat 11, Permendagri No. 61 Tahun 2010).


BAB I -

10


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

45. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (Pasal 1 ayat 12, Permendagri No. 61 Tahun 2010).


BAB I -

11


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

BAB II. DESKRIPSI KAWASAN WILAYAH KPH BALI TENGAH

2.1 Risalah Wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) 2.1.1 Letak dan Luas (a) Letak Wilayah KPH Bali Tengah Wilayah KPH ( Kesatuan Pengelolaan Hutan) Bali Tengah Provinsi Bali merupakan bentang alam dataran tinggi, dataran perbukitan dan pegunungan dan daerah kerucut gunung api. Dataran rendah merupakan bentuk lapangan berombak sampai bergelombang dengan ketinggian 50-300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah perbukitan berbentuk lapangan berbukit kecil sampai berbukit dengan ketinggian 100 - 1.000 m di atas permukaan laut (dpl), antara lain di perbukitan Kintamani

sebelah

Tengah

sampai

Kubutambahan,

daerah

perbukitan

dan

pegunungan berbentuk lapangan berbukit kecil sampai berbukit dengan ketinggian 500-1000 m dpl, sedangkan daerah kerucut gunung api adalah bentuk lapangan bergunung dengan ketinggian 800 - 3.142 m dpl, pada kaki tubuh dan puncak Gunung Batukaru. Secara umum pegunungan yang ada di provinsi Bali merupakan pegunungan berelief halus sampai kasar, batuannya terdiri dari endapan vulkanik dari Gunung Buyan-Beratan dan Gunung Batur berupa lahar yang bersifat agak kompak dan batuan vulkanik dari Gunung Agung berupa tufa dan lahar yang bersifat agak lepas. Struktur geologi KPH Bali Tengah adalah batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batu gamping. (b) Luas Wilayah KPH Bali Tengah Luas Kawasan Hutan Provinsi Bali berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.433/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Bali adalah 130.686,01ha, dengan rincian luas

yaitu:

Kawasan

Suaka

Alam

/

Kawasan

Pelestarian

Alam

seluas

± 26.046,10 ha, Hutan Lindung seluas ± 95.766,06 ha, Hutan Produksi Terbatas ± 6.719,26 ha, Hutan Produksi Tetap ± 1.907,10 ha. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

12


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Penetapan KPH di Provinsi Bali berdasarkan SK.800/Menhut-VII/2009, tanggal 7 Desember 2009 adalah : KPHL sebanyak 3 unit dengan luas

=

104.392,42 ha

KPHK sebanyak 1 unit dengan luas

=

Total Luas

= 105.765,92 ha

1.373,50 ha +

UPT KPH Bali Tengah yang memiliki luas wilayah 14.651,32 ha, merupakan gabungan kelompok kawasan hutan yang meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng dan Tabanan. KPH Bali Tengah mempunyai kawasan hutan yang tersebar dalam 5 RTK, sebagian besar berada di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Buleleng dan Tabanan. Distribusi sebaran keberadaan luasan kawasan hutan per RTK dalam Kabupaten pada KPH Bali Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Letak dan Luasan Kawasan Hutan per RTK berdasarkan Kabupaten dan RTK KABUPATEN No

1

KELOMPOK HUTAN

2

RTK

BADUNG

3

BANGLI BULELENG

TABANAN

TOTAL

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

1

Puncak Landep

1

-

-

590,00

-

590,00

2

Gunung Mungsu

2

-

-

1.134,00

-

1.134,00

3

Gunung Silangjana

3

-

-

415.00

-

415,00

4

Gunung Batukaru

4

1.126.90

-

3.964,21

6.808,21

11.899,12

5

Munduk Pengajaran

5

0.00

613.00

-

-

613,00

1.126,90

613,00

6.103,21

6.808,21

14.651,32

TOTAL Sumber: Dinas Kehutanan Prov Bali, 2009


BAB II -

13


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Wilayah pengelolaan kawasan hutan KPH Bali Tengah disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2

1.

Rekapitulasi Pengelolaan KPH Bali Tengah a. Puncak Landep (RTK 1) Panjang batas kawasan hutan 26,60 km (batas alam : 2,50 / km dan batas buatan : 24,10 km), jumlah pal batas 331 buah.

Kawasan Hutan

b. Gunung Mungsu (RTK 2) Panjang batas kawasan hutan 38,96 km (batas alam : 7,66 km dan batas buatan : 31,30 km), jumlah pal batas 422 buah. c. Gunung Silangjana (RTK 3) Panjang batas kawasan hutan 19,50 km (batas alam : 4,60 km dan batas buatan : 14,90 km), jumlah pal batas 210 buah. d. Gunung Batukaru (RTK 4) Panjang batas kawasan hutan 188,60 km (batas alam : 32,95 km dan batas buatan ; 155,65 km), jumlah pal batas 1.816 buah. e. Munduk Pengajaran (RTK 5) Panjang batas kawasan hutan 44,05 km (batas alam : 9,60 km dan batas buatan : 34,45 km), jumlah pal batas 556 buah. 2.

Fungsi Hutan

Sumber:

Lindung (14.651,32 Ha)

Dinas Kehutanan Prov Bali, 2009 Data sebelum keluarnya SK 800/Menhut-II/200

Sebaran fungsi kawasan KPH Bali Tengah yang tersebar pada RTK disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Sebaran Fungsi Kawasan KPH Bali Tengah

Luas kawasan hutan di RPH bervariasi dari yang terendah di RPH Petang seluas 1.126,90 Ha dan terluas di RPH Kubutambahan seluas 3.606,87 ha. Pada


BAB II -

14


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Tabel 2.3 menunjukkan sebaran pengelolaan kawasan hutan oleh masing-masing RPH di KPH Bali Tengah. Tabel 2.3. Proporsi Pengelolaan KPH oleh masing-masing RPH.

LOKASI

1

2

Singaraja Banjar Candikuning Kubutambahan Penebel Petang Pupuan Sukasada Payangan

KPH / RPH / PPHH

LUAS

PERSONIL NON POLHUT POLHUT

JUMLAH

(Ha)

(org)

(org)

(org)

3

4

5

6

7

KPH

-

3

22

25

RPH RPH RPH RPH RPH RPH RPH Pos PHH

1.212,24 1.157,49 3.606,87 3.124,32 1.126,90 2.526,40 1.897,10 -

3 1 6 4 2 2 2 2

2 1 1 1

3 3 6 5 3 2 2 3

14.651,32

25

27

52

Total Sumber : Dinas Kehutanan Prov Bali, 2009.

Kondisi Biofisik KPH Bali Tengah Kondisi biofisik Bali Tengah meliputi: (a) DAS (Daerah Aliran Sungai), (b) morfologi dan geologi, (c) tanah, (d) topografi, dan (e) iklim dan curah hujan, dan (f) lahan kritis. a. Daerah Aliran Sungai (DAS) KPH Bali Tengah berada pada Sub DAS Sabah Daya, Leh Balian, Oten Sungi dan Pangi Ayung. Sungai-sungai yang melintas di KPH Bali Tengah sangat banyak karena posisi KPH Bali Tengah yang berada di daerah pegunungan dan menjadi hulu bagi sungai-sungai tersebut. Sungai yang berhulu di Kelompok Hutan Puncak Landep (RTK 1) adalah Tukad Mungga, dan anak sungai Tukad (T) Tuludmadu, T. Juuk, T. Basak dan T. Tiingtali. Kelompok Hutan Gunung Mungsu (RTK 2)

hulu DAS Tukad Banyumala, T. Tiingtali, T. Apit dan T. Bangka.

Kelompok Hutan Gunung Silangjana (RTK 3) merupakan DAS T. Panarukan, yang mengairi

sawah di Sudaji, Kaloncing dan Penarukan, sedangkan di Kelompok


BAB II -

15


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Hutan Gunung Batukaru (RTK 4) yang mendominasi wilayah KPH Bali Tengah, sungai yang mengalir ke arah Selatan adalah Tukad Bangka, T. Kaliasam, T. Lengis, Yeh (Y) Ho, Yeh Otan, T. Made, T, Balian dan Y. Saba, Y. Empas, Y.Sungi, T. Pangi, dan T. Ayung. Kelompok Hutan Munduk Pangejaran (RTK 5) menjadi hulu DAS Tukad Daya yang mengalir ke Desa Bungkulan dan Kubutambahan. Sebaran wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam setiap RTK dapat disajikan pada Tabel 2.4 dan prosentase luas DAS di KPH Bali Tengah. Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di KPH Bali Tengah DAERAH ALIRAN SUNGAI DALAM HA No

KELOMPOK HUTAN

RTK

1

2

3

LEH BALIAN (Ha) 4

OTEN SUNGI (Ha) 5

PANGI AYUNG (Ha) 6

SABAH DAYA (Ha) 7

TOTAL (Ha) 8

1

Puncak Landep

1

-

-

-

590,00

590,00

2 3 4 5

Gunung Mungsu Gunung Silangjana Gunung Batukaru Munduk Pengajaran

2 3 4 5

6.808,21 -

613,00

1.126,90 -

1.134,00 415,00 3.964,21 -

1.134,00 415,00 1.1899,32 613.00

6.308,21

613,00

1.126,90

5.103,21

14.651,32

TOTAL

Sumber: Dinas Kehutanan Prov Bali, 2009

Gambar 2.2 Prosentase Luas DAS di KPH Bali Tengah

Posisi DAS yang ada di Provinsi Bali dengan posisi KPH Bali Tengah terdapat dalam Gambar 2.3. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

16


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Gambar 2.3. DAS di KPH Bali Tengah

b. Morfologi dan Geologi Morfologi pada wilayah KPH Bali Tengah Provinsi Bali tersusun dari bentang alam seperti dataran tinggi, daerah perbukitan, pegunungan dan daerah kerucut gunung api. Dataran tinggi (bentuk lapangan berombak sampai bergelombang dengan ketinggian 50-300 m dpl. Daerah perbukitan berbentuk lapangan berbukit kecil sampai berbukit dengan ketinggian 100 - 1.000 m dpl, antara lain di perbukitan Kintamani sebelah Tengah sampai Kubutambahan. Daerah perbukitan dan pegunungan (bentuk lapangan berbukit kecil sampai berbukit dengan ketinggian 500-1000 m dpl). Daerah kerucut gunung api (bentuk lapangan bergunung dengan ketinggian 800-3.142 m dpl) pada Batukaru. Struktur geologi KPH Bali Tengah dilihat dari struktur regional Bali, dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala Miosen bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batu gamping. Kegiatan Gunung


BAB II -

17


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

api lebih banyak terjadi di dataran, yang menghasilkan gunung api dari Barat ke Timur. Seiring

dengan terjadinya dua kaldera yaitu mula - mula kaldera

Buyan-Beratan dan kemudian kaldera Batur, P. Bali masih mengalami gerakan yang menyebabkan pengangkatan di bagian Utara, akibatnya formasi palasari terangkat ke permukaan laut dan P. Bali pada umumnya mempunyai penampang Utara-Selatan yang tidak simetris dan bagian Selatan lebih landai dari bagian Utara. c. Tanah KPH Bali Tengah memiliki jenis tanah antara lain: RTK 1, 2 dan 3 memiliki jenis tanah Latosol dan dan Regosol yang sangat peka terhadap erosi, sedangkan RTK 4 jenis tanahnya terdiri dari Regosol, Latosol, dan Andosol, sedangkan RTK 5 jenis tanahnya Regosol yang sangat peka terhadap erosi. Sebaran lokasi jenis tanah di Provinsi Bali disajikan pada Gambar 2.4. yang bersumber dari Dinas Kehutanan Prov. Bali dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Bali dan Nusa Tenggara.

Gambar 2.4. Jenis Tanah di Provinsi Bali

d. Topografi Secara umum keadaan topografi wilayah Provinsi Bali cukup komplek, dengan kelas lereng mulai datar (35,08 %), landai (10,93 %), agak curam (18,96 %), RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

18


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

curam (15,17 %) sampai sangat curam (19,86 %) dan secara topografi terletak pada ketinggian antara 1 - 3,142 m di atas permukaan laut.

Bentuk wilayah

Provinsi Bali yang mendominasi adalah berbukit dan bergunung dengan dataran memanjang dari Barat ke arah Timur dan puncak tertinggi adalah Gunung Agung (3.142 m). Pada bagian Selatan berupa dataran yang landai sampai datar dan pada bagian utara yang sejajar garis pantai terdapat dataran rendah pantai dengan luasan sempit. Citra SRTM (Shuttle Radar for Topographic Mission) memberikan kenampakan tiga dimensi dari wilayah KPH Bali Tengah. Kelas kelerengan di KPH Bali Tengah yang diturunkan dari citra SRTM nampak kelas lereng yang beragam mulai dari landai dengan kelas lereng landai (0-8%) sampai dengan kelas lereng amat curam/terjal (> 40%) seperti pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Keadaan Topografi (kelas lereng) KPH Bali Tengah

Kelas kelerengan di KPH Bali Tengah yang diturunkan dari citra SRTM memberikan kelas lereng yang beragam mulai dari landai dengan kelas lereng landai (0-8 %) sampai dengan kelas lereng terjal (>40%). Wilayah KPH Bali Tengah secara umum mempunyai topografi dataran tinggi, berbukit sampai bergunung. RTK 1 memiliki topografi sangat curam ketinggiannya dari 300 m – 1244 m dpl. Lerengnya berkisar antara 15 – 25 % dan lebih besar dari 45 %. Pada hutan ini


BAB II -

19


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

terdapat bukit pengalusa (799 m) dan munduk gintungan (1.244 m). Topografi di RTK 2 hampir sama dengan kelompok hutan RTK 1, ketinggiaannya dari 290 m – 1024 m dpl. Bukit yang terdapat dalam hutan ini adalah Bukit Mungsu dan Bataran. Topografi RTK 3 juga sangat curam, lereng bagian Selatan sangat curam dan mudah longsor dan ketinggiaannya 425 m dpl dan tertinggi 1219 m dpl. RTK 4 topografinya bergunung-gunung, kelerengan landai sampai sangat curam, kelas lereng antara 15 >45 % berada pada ketinggian 767 m sampai puncak tertinggi Batukaru (2276 m dpl). Topografi di RTK 5 bergelombang sampai curam dengan kelerengan lebih dari 45%, ketinggian dari 1161 m sampai puncak bukit Pengajaran (1206 m dpl). Keadaan biofisik desa terpilih dapat disajikan pada Tabel 2.5 Tabel 2.5. Keadaan Biofisik Desa Terpilih URAIAN

No

DESA

LUAS

km2

KETINGGIAN (M DPL)

JENIS TANAH

BENTANG ALAM

3

4

5

6

1

2

1.

Sambangan

7,67

± 500

2.

Galungan

14,6

550-900

-

Dataran tinggi/pegunungan

3.

Bangli

1,199

700-850

-

Landai dan beberapa

Lampungan/ pasiran / debuan

Dataran tinggi berbukit

Sumber: Monografi masing-masing Desa

e. Iklim Curah hujan setahun rata-rata di Provinsi Bali antara 1.000 - 3.200 mm/tahun, dengan curah hujan tertinggi berada di Baturiti Kabupaten Tabanan dan terendah berada di Grokgak Kabupaten Buleleng, Kubu dan Seraya Kabupaten Karangasem. Musim hujan terjadi antara Nopember sampai Maret dan bulan kering berkisar 5-9 bulan. Provinsi Bali mempunyai jumlah nilai curah hujan kurang 85 %, 85-115 % dan lebih 115 %, maka secara rata-rata termasuk dalam kategori di bawah normal – normal – lebih dari normal, dengan besaran rendah-sedang (kurang 1.500 lebih 2.500 mm/tahun) dan tipe iklim B-F (Schmidt dan Ferguson)


BAB II -

20


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Tipe iklim di Kelompok Hutan Puncak Landep (RTK 1) menurut Schmidt dan Ferguson adalah di bagian atas (Selatan) D dan dibagian bawah (Utara) E, namun curah hujan harian tiba-tiba sangat tinggi, sehingga dapat mengakibatkan bahaya banjir dan longsor. Tipe iklim di Kelompok Hutan Gunung Mungsu (RTK 2) tipe iklimnya tipe D dan E, meskipun musim kering lama, akan tetapi curah hujan harian tinggi, apabila hutan ini gundul, akan terjadi banjir bandang disekitar desa Panji sampai merembet ke Kota Singaraja muara Tukad Banyumala. Tipe iklim dominan di Kelompok Hutan Gunung Silangjana (RTK 3) dan Kelompok Hutan Munduk Pangajaran (RTK 5) adalah tipe D, dan sebagian kecil E, dan bila bukit ini longsor dapat mengakibatkan banjir di desa Sudaji dan Panarukan. f. Lahan Kritis Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan/degradasi sampai pada titik kritis sehingga menyebabkan kehilangan atau berkurangnya fungsi lahan sampai pada batas yang diharapkan. Penentuan areal lahan kritis ditetapkan dengan melakukan analisis terhadap parameter biofisik lahan yang diduga/diestimasi menyebabkan/mempengaruhi kekritisan lahan. Parameter yang digunakan untuk menilai kekeritisan lahan (BPDAS Unda Anyar (1998) antara lain: tutupan vegetasi, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, singkapan lereng, kedalaman tanah, serta kondisi pengelolaan (manajemen). Metode penetapan lahan kritis dilakukan dengan metode skoring pada beberapa parameter penyebab lahan kritis seperti tersebut di atas. Hasil analisis penentuan lahan kritis pada KPH Bali Tengah disajikan pada Tabel 2.6 Tabel 2.6. Distribusi luasan lahan kritis berdasarkan tingkat kekritisannya TINGKAT KEKRITISAN LAHAN AGAK POTENSIAL KRITIS KRITIS KRITIS (Ha) (Ha) (Ha) 5 6 7

JUMLAH

No

RPH

RTK

1

2

3

SANGAT KRITIS (Ha) 4

1 2 3 4 2

-

50 11 -

540 745 150 68

320 375 -

590 1.065 11 525 68

4

-

-

860

1.730

2.590

3 4

-

403 -

-

1986

403 1.986

1.

Sukasada

2.

Banjar Kubu Tambahan

3. 4

Pupuan


(Ha) 8

BAB II -

21


DINAS UPT

No

RPH

1 5. 6.

2 Penebel Baturiti

RTK 3 4 4

SANGAT KRITIS (Ha) 4 -

Total

-

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

TINGKAT KEKRITISAN LAHAN AGAK POTENSIAL KRITIS KRITIS KRITIS (Ha) (Ha) (Ha) 5 6 7 3270 250 1.842 714

2.363

9.523

5.66

18.75

75.57

JUMLAH (Ha) 8 3270 2.092 12.600

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Bali Tahun 2004

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, menunjukkan bahwa wilayah KPH Bali Tengah tergolong potensial kritis sebesar 75,57 %; agak kritis 18,75 % dan kritis seluas 5,66 %. Beberapa penyebab terjadinya lahan kritis adalah kesalahan dalam pengelolaan lahan (penggunaan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya serta tidak memenuhi kaidah konservasi tanah dan air), rendahnya penutupan vegetasi, dan besarnya erosi. 2.1.2 Aksesibilitas Kawasan Sarana dan prasarana pada KPH Bali Tengah menuju ke masing-masing lokasi RPH bervariasi dari jalan setapak sampai jalan aspal. Jalan menuju RPH Pupuan melewati jalan aspal dengan lebar jalan 3 - 4 meter kondisi baik yang sifatnya open akses dan jalan lainnya adalah jalan setapak. Pada RPH Penebel jalan menuju lokasi jalan aspal dengan lebar 4 meter dalam kondisi baik yang sifatnya terbuka untuk umum. Untuk RPH Candikuning jalan menuju lokasi aspal dengan lebar 6 meter kondisi baik dan sifatnya terbuka, dan untuk ke Desa Bangli menuju Munduk Andong jalannya rusak. Jalan menuju RPH Petang melalui jalan aspal dengan lebar 4 meter, kondisi sedang dan sifatnya terbuka. RPH Banjar menuju lokasi melewati jalan aspal dengan lebar 4 meter kondisi sedang dan sifatnya terbuka. Pada RPH Kubutambahan bisa dilalui jalan aspal dengan lebar 6 metr dalam kondisi baik dan sifatnya terbuka, sedangkan pada RPH Sukasada dilalui jalan aspal dengan lebar 6-7 meter dalam kondisi baik dan sifatnya terbuka untuk umum.


BAB II -

22


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

2.1.3 Batas-batas Wilayah KPHL Bali Tengah Seluruh kawasan hutan di Wilayah KPH Bali Tengah telah di tata batas dan dikukuhkan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7. Tabel 2.7. Tata Batas dan Pengukuhan Kawasan Hutan RINCIAN TATA NO BATAS DAN PENGUKUHAN 1

2

KELOMPOK KAWASAN HUTAN / RTK PUNCAK LANDEP

GUNUNG MUNGSU

GUNUNG SILANGJANA

GUNUNG BATUKARU

MUNDUK PENGAJARAN

3

4

5

6

7

1

Kabupaten

Buleleng

Buleleng

Buleleng

Buleleng, Tabanan dan Badung

2

Fungsi Hutan

 Hutan lindung

 Hutan lindung

 Hutan lindung

 Hutan lindung  Hutan lindung  Cagar alam  TWA

3

Luas (Ha)

590,0

1.134,0

415,0

9.089,32 1.762,80 1.491,1

613,0

4

Panjang Batas Luas Kawasan Hutan (Km)

26,60

38,96

19,50

188,60

44,05

5

Jumlah Pal Batas (Buah)

331

422

210

1.816

556

6

Batas Fungsi (Km)

-

-

-

37,96

-

7

Tahun a. 1933 a. Pm Anggaran Batas  Lks : Pm  Luas : 26,60  BL : 26,60 km  BF : Pm

a. Pm

a.1989/1990  Lks : Pm Perluasan  Luas : 0,32 Ha  BL : Pm  BF : Pm b.1992/1993  Lks : Pm Perluasan  Luas : 51,00 Ha  BL : 5,10 Km  BF : Pm c.1978/1979  Lks : Pm  Luas : 1.762.80 Ha  BL : 38,03


Bangli

a. 1937  Lks : Pm  Luas : 44,05 Ha.  BL : 44,05 km  BF : Pm

BAB II -

23


DINAS UPT

RINCIAN TATA NO BATAS DAN PENGUKUHAN 1

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

KELOMPOK KAWASAN HUTAN / RTK PUNCAK LANDEP

GUNUNG MUNGSU

GUNUNG SILANGJANA

GUNUNG BATUKARU

MUNDUK PENGAJARAN

3

4

5

6

7

2

 BF : Pm 8

Tanggal Berita Acara Tata

a. 20-01-33

a. Pm

a. Pm

a. Pm b. 13-03-1993 c. 31-07-79

 15-7-37

9

Tanggal Pengesahan Tata Batas

a. Pm

a. Pm

a. Pm

a. Pm b. 22-08-93 c. 03-12-79

a. Pm

a.821/Kpts/U m/II/82

a. Pm

a. Pm

a. Pm b. 355/KptsII/94 c. Pm

a.821/Kpts/U m/II/82

11 Tgl. Penetapan a. 10-11-82 tata Batas

a. Pm

a. Pm

a. Pm b. 24-08-94 c. Pm

a. 10-11-82

12 Jumlah Buku Tata Batas (Buah)

a. Pm

a. Pm

a. Pm

a. – b. 1 c.6

a. Pm

13 Jumlah Peta Tata Batas (Lembar)

a. Pm

a. Pm

a. Pm

a.b. 7

a. Pm

14 File Tata Batas a. Pm

a. Pm

a. Pm

a. – b. 142.021 c. 142.026

a. Pm

10 No. Penetapan Tata Batas

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2009

Keberadaan pura dan perkiraan luasan dalam kawasan hutan di wilayah KPH Bali Tengah sebagai berikut : a).

RPH Sukasada sebanyak 6 unit seluas

:

2.190 ha

b).

RPH Kubutambahan sebanyak 5 unit seluas

:

0,6050 ha

c).

RPH Banjar sebanyak 10 unit seluas

:

0.420 ha

d).

RPH Petang sebanyak 1 unit seluas

:

0.040 ha

e).

RPH Pupuan sebanyak 10 unit seluas

:

2.526,40 ha

f).

RPH Candikuning sebanyak 9 unit seluas

:

0,764 ha

g)

RPH Penebel sebanyak 3 unit seluas

:

1,04 ha


BAB II -

24


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Batas-batas wilayah terpilih disajikan pada Tabel 2.8 Tabel 2.8 Batas-batas Wilayah Desa Terpilih URAIAN BATAS NO

DESA UTARA

1

2

TIMUR

3 Desa Bhaktisegara

4 Kelurahan Sukasada

SELATAN 5 Desa Wanagiri Desa Tambakan

BARAT 6

1.

Sambangan

Desa Panji

2.

Galungan

Desa Sekumpul

Desa Pakisan

3.

Bangli

Desa Candi Kuning

Desa Baturiti

Desa Apuan

Desa Angseri

4.

Wongaya Gede

Hutan Andong

Sungai Pusut

Desa Tengkudak

Sungai Tetengis

Desa Lemukih

Sumber: Monografi masing-masing desa

2.1.4 Sejarah Wilayah KPHL Pada Tahun 1900 berdasarkan laporan ekspedisi Leifrienk dan Kern menggambarkan bahwa punggung pegunungan antara Jembrana dan Buleleng masih dipenuhi hutan yang sangat lebat. Pada Tahun 1906 setelah hampir seluruh kerajaan di Bali jatuh ketangan Kolonial Belanda, terdapat perubahan aspek kehidupan, saat itu mulai berlangsung perambahan hutan untuk dikonversi menjadi kebun kopi, tegalan (perkebunan) dan lahan pertanian. Pada Tahun 1916 Ir. Hoppe kepala Waterstaatdienst di Bali, sangat prihatin dengan terjadinya konversi hutan alam dijadikan kebun kopi,

selanjutnya segera

dilakukan pengamatan terhadap daerah aliran sungai (DAS). Menyadari perubahan yang mengkhawatirkan lingkungan di Bali, kemudian pada tahun 1924 Cokorda Gede Raka Sukawati sangat peduli terhadap keamanan dan perlindungan hutan di Bali dan selanjutnya meminta kepada Pemerintah Belanda untuk segera dilakukan penetapan hutan tutupan. Pemerintah kolonial Belanda lima tahun sebelumnya yaitu tepatnya tanggal 21 Pebruari 1919 untuk pertama kalinya menunjuk kelompok hutan yang luasnya 9,8 ha yaitu kelompok hutan Sangeh sebagai Natuur monument (Cagar Alam). Dalam Cagar Alam Sangeh ini yang dilindungi adalah vegetasi pohon pala (Dipterocarpus trinervis)


BAB II -

25


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

dan di dalam hutan Sangeh terdapat tempat suci (Pura), dan dihuni banyak kera (monyet) abu-abu ekor panjang. Berdasarkan kondisi hutan di Bali saat itu dan adanya usulan dari Cokorda Gede Raka Sukawati yang mendesak Pemerintah Kolonial Belanda untuk segera menetapkan kawasan hutan, maka tahun 1926 ditunjuk 14 lokasi kelompok hutan yang diusulkan dan kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan/hutan negara pada tanggal 29 Mei 19271 yaitu sebagai berikut (disini akan diuraikan sejarah kehutanan untuk KPH Bali Tengah ): 1. Kelompok Hutan Puncak Landep (RTK 1) Penunjukkan dan penetapan status kelompok hutan ini didahului dengan usul penunjukan

oleh

pemerintah kolonial Belanda Nomor 19/90/VaInsp/Bw 6a.Afd,

tanggal 6 Januari 1926, dengan penetapan penunjukan G.B. tanggal 29 Mei 1927, nomor 28 Sub A.a,4, pengumuman pemancangan sementara tanggal 6 Desember 1932 dan pengesahan penetapan batas hutan pada tanggal 6 Mei 1933. Kemudian ditetapkan

penunjukannya

dengan

Keputusan

Menteri

Pertanian

nomor

821/Kpts/Um/11/82 tanggal 10 November 1982, dengan panjang batas luar 26,6 Km, luas 590 ha dengan fungsi pokok adalah sebagai hutan lindung. Kelompok hutan Kecamatan

Banjar,

Puncak Landep (RTK 1) secara administratif terletak di

Kabupaten

Buleleng,

secara

dministratif

pengelolaan

hutan/pemangkuan hutan terletak di Resort Polisi Hutan (RPH) Sukasada. Kelompok Hutan

(RTK 1) ini tidak melintas wilayah administratrif antar kabupaten maupun

Daerah Aliran Sungai (DAS)-nya. Sungai yang berhulu di hutan ini adalah Tukad Mungga, dan anak sungai Tukad Tulud madu, Tukad Juuk, Tukad Basak dan Tukad Tiingtali. Topografi hutan ini sangat berat/curam, dengan ketinggian 300 m sampai dengan 1.244 m dari permukaan laut (DPL), nilai kelerengan 15 – 25 %, namun ada yang lebih dari 45 %. Didalam hutan ini terdapat Bukit Pengalusan dengan tinggi 799 m dan Munduk Gintungan tinggi 1.244 m. Jenis tanahnya Lithosol dan Regosol yang sangat peka terhadap erosi. Tipe iklimnya menurut klasfikasi Schmindt dan Ferguson 1

Made Sulendra, 2002, Hutan dan Kehutann Provinsi Bali, Dinas Kehutanan Provinsi Bali


BAB II -

26


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

(S dan F) adalah di bagian atas (selatan) D dan dibagian bawah (Utara) E, namun curah hujan tiba-tiba sangat tinggi, sehingga dapat mengakibatkan bahaya banjir dan longsor. Vegetasi Kelompok Hutan Puncak Landep (RTK 1) terdiri dari hutan tropis yang selalu hijau sepanjang tahun. Hutan ini ditumbuhi dengan jenis tanaman Bayur (Pterospermum javanicum), Seming (Pometia spec), dan Terep (Arthocarpus elasticus) , tetapi keadaannya sudah jarang. Dibagian puncak kelompok hutan ini ditumbuhi oleh Cemara Geseng (Casuarina junghuhniana) dan semak-semak. Satwa yang ada adalah Babi hutan (sus vitatus), Ayam hutan (Gallusgallius varus), Kera (Macaca irus) dan Landak (Hystrix brachiurum). 2. Kelompok Hutan Gunung Mungsu (RTK 2) Penunjukan dan penetapan kelompok hutan ini bersamaan dengan RTK 1, sedangkan pengumuman pemancangan sementara tanggal 31 Januari 1933, kemudian dilkukan lagi penetapan bersamaan dengan RTK 1, dengan panjang batas luar temu gelang 38,96 Km, luas 1.134 Ha dengan fungsi pokok adalah hutan lindung. Kelompok hutan RTK 2 ini secara administratrif terletak di Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

Buleleng, secara pembagian administrasi

pengelolaan hutan/pemangkuan hutan terletak di RPH Sukasada. Aksebilitas hutan ini cukup tinggi, bisa dicapai dari Desa Panji naik ke Selatan sekitar 500 meter, atau turun dari Desa Wanasari, turun ke utara sekitar 1 Km. RTK 2 ini tidak melintas wilayah administrasi antar kabupaten maupun Daerah Aliran Sungai (DAS)-nya. Hutan ini merupakan

hulu DAS Tukad Banyumala, Tukad Tiingtali, Tukad Apit dan Tukad

Bangke., bersekutuan dengan

kawasan hutan disebelah utara terhampar sawah,

dimulai dari ketinggian 600 m dari permukaan laut (DPL) Topografinya hampir sama dengan kelompok hutan Puncak Landep ketinggian dari 290 m sampai 1.024 m DPL. Bukit yang terdapat dalam hutan ini adalah Bukit Mungsu dan Bantaran. Jenis tanahnya Lithosol dan Regosol.

Tipe

iklimnya D dan E walaupun musim kering lama, akan tetapi curah hujan harian tinggi, apabila hutan ini gundul maka akan terjadi banjir bandang desa di bawahnya, seperti Desa Panji, sampai merambat ke Kota Singaraja muara Tukad Banyumala


BAB II -

27


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Jenis vegetasi di kelompok hutan inii ditumbuhi dengan berbagai jenis pohon seperti

Bayur

(Pterospermum javanicum), Dadap (Ehritrina indica),

Gintungan (Bischoffia javanica) dan putat (Planconia valida). Jenis aatwa yang ada adalah Ayam hutan (Gallusgallius varus), Kera (Macaca irus),Landak (Hystrix brachiurum), Trenggiling (Manis javanica), Tekukur (Geopelia ariata), Puyuh (Cantropus lengkusis) dan Elang (Elyaster indusletemidus).

3. Kelompok Hutan Gunung Silangjana (RTK 3) Penunjukan kelompok hutan ini bersamaan dengan RTK 1 yaitu tanggal 6 Januari 1926, tetapi pengumuman pemancangan sementara tanggal 1 Agustus 1933 dan pengesahan penetapan batas hutan pada tanggal 23 Pebruari 1934, kemudian dilakukan lagi penetapan penunjukan kembali bersamaan dengan RTK 1 dan RTK 2, panjang batas luas keliling temu gelang 19,50 Km, luas 415, 00 Ha dan fugsi pokok hutan lindung. Kelompok hutan ini, secara administratif terletak di Kecamatan Sukasada dan sebagian

di

Kecamatan

Sawan

Kabupaten

Buleleng,

secara

dministrasi

kepemangkuan huan terletak di RPH Sukasada dan Kubutambahan. Lokasi di Kecamatan Sukasada dapat dicapai dari Singaraja ke Desa Silangjana, RTK ini tidak melintasi wilayah administrasi antar Kabupaten maupun Daerah Aliran Sungai (DAS)nya. Hutan ni merupakan DAS sungai Penarukan, yang mengairi sawah di Sudaji, Keloncing dan Penarukan. Topografinya juga sangat berat, lereng bagian Selatan sangat curam dan mudah longsong. Ketinggiannya 425 m DPL dan tertinggi 1.219 m DPL. Jenis tanahnya Lithosol dan Regosol. Tipe iklim dominan D, dan sebagian kecil E. Bila bukit ini longsor dapat mengakibatkan banjir di desa Sudaji sasmpai ke Penarukan Kecamatan Sawan. Jenis vegetasi adalah Cemara geseng, Juwet (Eugenia spp), Udu (plata latipolia), Paradah (Garcinia celebica), dan Seming. Di bagian timur ditumbuhi temblekan (Lantana camara) dan rumput bagas (Tymeda spp). Kondisi umum vegetasi hutan RTK 3 lebih kritis dari Puncak Landep dan Gunung Mungsu. Satwanya terdiri RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

28


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

dari jenis Kera , Kijang (Muntiacus muncak), Landak, Babi hutan, Ayam hutan, Trenggiling, dan Tekukur.

4. Kelompok Hutan Gunung Batukaru (RTK 4) Penunjukan RTK 4 ini bersamaan dengan RTK 1 tahun 1927, tetapi pengumuman pemancangan sementara tanggal 15 Agustus 1933 dan pengesahan penetapan batas hutan pada tanggal 23 Pebruari 1934. Kemudian ditetapkan bersamaan dengan RTK 1, dengan panjang batas keliling temu gelang 188, 60 km, luas 15.153,28 Ha dan terdiri dari tiga fungsi pokok hutan yaitu Cagar Alam Batukaru seluas 1.762,80 Ha), Taman Wisata Alam Danau Beratan, Danau Tamblingan dan Danau Buyan seluas 1.491,16 Ha dan sisanya sebagai hutan lindung Batukau seluas 11.899,32 Ha. Kelompok hutan Batukau (RTK 4) terletak

dilintas Kabupaten Buleleng,

Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Untuk Kabupaten Buleleng melintas di Kecamatan Banjar, Sukasada, Sawan dan Kubutambahan. Untuk di Kabupaten Tabanan melintas di wilayah Kecamatan Baturiti, Penebel dan Pupuan dan Kabupaten Badung di Kecamatan Petang. Pembagian administrasi kepemangkuan hutan terletak di RPH Banjar, Kubutambahan, Sukasada, Petang, Candikuning, Penebel dan Pupuan. Aksebelitas kelompok hutan ini sangat tinggi, hampir dari segala penjuru bisa dimasuki/dilalui dan atau berbatasan dengan jalan raya, yakni jalan raya DenpasarSingaraja,

Jalan

Singaraja

ke

Gesing,

jalan

dari

Tabanan

ke

Munduk

lumbang/Senganan, Tabanan ke Pura Batukaru, dari Buleleng ke Munduk, dari Candikuning ke Batusesa, dari Baturiti ke Munduk Andong. RTK 4 ini keberadaannya melintas antar kabupaten maupun DAS-nya. Sungai yang mengalir kearah

Selatan

adalah Tukad Bangke, Tukad

Kaliasem, Tukad Lengis, Tukad Yeh He, Tukad Made, Tukad Balian, Tukad Yeh Saba, Tukad Yeh Empas, Tukad Yeh Sungi, Tukad Pangi dan Tukad Ayung. Sedangkan yang bermuara ke Utara dan arah Timur, merupakan daerah resapan danau Buyan,


BAB II -

29


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Tamblingan dan Beratan. Sungai yang mengalir ke Utara adalah sungai Yeh Panes sampai ke Tukad Saba. Topografinya bergunung-gunung, dengan kelerangan landau sampai sangat curam, kelas lereng antara 15 % sampai diatas 45 % berada pada ketinggian 767 m sampai puncak tertinggi gunung Batukau 2.276 m DPL. Dalam kawasan hutan ini terdapat banyak gunung, seperti Gunung Pohen, Gunung Tapak dan Gunung Lesung (ketiganya adalah berstatus sebagai

Cagar

Alam), Gunung Sengayang, Gunung

Puncak Adeng, Gunung Puncak Manggu, Gunung Pengelengan, Gunung Puncak Bon dan Gunung Catur. Jenis tanahnya terdiri jenis Regosol, Latosol dan Andosol. Tipe iklimnya sebagian besar tipe B, sebagian lagi C dan D. Didalam kelompok hutan ini terdapat 3 (tiga) danau yaitu Beatan luas permukaan 385 ha, kedalaman 20 meter dan volume air tersimpan 49,22 juta m3, Danau Buyan luas permukaan 367 ha, kedalaman 69 meter dan menyimpan air 116,25 juta m3 dan danau Tamblingan luas permukaan 115 ha, kedalaman 40,5 meter dan volume airnya 27,05 juta m3. Satwa yang dijumpai adalah kera, babi hutan, ayam hutan, terenggiling dan kijang, sedangkan tumbuhan di lereng utara adalah Salam (Eugenia polyantha), Bayur, Kepelan (Manglietia glauca), Seming, dibagian Selatan pada beberapa pouncak adalah terdiri dari hutan hujan basah vegetasinya Cemara pandak (podocarpus imrbicata), Cemara Geseng , Seming, Tahlan (Dysoxylum spec), Peradah (Garcinia spec),

Belantih (Homalantus gigantius), bangsa bunut dan

beringin (Ficus) dan jenis-jenis Lateng (Laportaceae), Pandan, berjenis-jenis Pakis (Filices),

temu-temuan

(Zingeberaceae),

liana

dan

banyak

jenis

anggrek

(Orchidecae). Tahun 1933 dalam kawasan ini dibuka pertanaman seluas 811,94 ha terdiri dari tanaman Rasamala (Altingia exelsa), Kepelan, Cempaka, Gintungan (Bischoffia

javanica),

Juet

manting

(Crypteronia

paniculata),

Damar

(Agatis

lorantifolia), dan Tusam (pinus merkusii). Tahun 1969 kawasan hutan ini dikukuhkan sebagai Cagar Alam Batukaru seluas 1.569 ha berdasarkan pertimbangan

keberadaan pohon asli Cemara Pandak

meruakan jenis kayu industri yang baik akan tetapi

pada saat itu keberadannya


BAB II -

30


DINAS UPT

termasuk langka, dan kemudian ditetapkan

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

dengan Surat Keputusan menteri

Kehutanan No. 716/Kpts/Um/II/1974 tanggal 15 Juli 1959, serta didalam keompok hutan yang berfungsi lindung digunakan untuk kawasan dengan tujuan khusus yaitu Kebun Raya Ekakarya Bedugul seluas 154,50 ha. Koleksi pohon sebanyak 14.686 spesimen, 2.090 spesies, 955 genera dan 262 Famili.

5. Kelompok Hutan Munduk Pengejaran (RTK 5) Penunjukan dan penetapam kelompok hutan ini oleh Pemerintah Kolonial belanda bersamaan dengan RTK 1 tahun 1927, tetapi pengumuman pemancangan sementara tanggal 31 Januari 1930 dan pengesahan penetapan batas hutan pada tanggal 29 Oktober 1937, kemudian ditetapkan bersamaan dengan RTK 1, dengan panjang batas luar temu gelang 44,05 Km, luas 613,00 ha dan fungsi pokok hutan lindung. Kelompok hutan RTK 5 ini secara administratif terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan tidak melintas antar Kabupaten, akan tetapi Daerah Aliran Sungai (DAS)-nya sebagai hulu DAS kabupaten Buleleng. 2.1.5 Pembagian Blok Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor : P.5/VIIWP3H/2012, bahwa pembagian blok perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam, dan keberadaan hak-hak atau ijin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan

kawasan

hutan.

Disamping

itu

pembagian

blok

juga

harus

mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh Rencana Kehutanan

Tingkat

Nasional

(RKTN)/Rencana

Kehutanan

Tingkat

Provinsi

(RKTP)/Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/ Kota (RKTK), dan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan. Pembagian blok dilakukan pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasannya berfungsi hutan lindung maupun hutan produksi. Pada kawasan yang hutannya berfungsi hutan lindung pembagian blok terdiri atas satu blok atau lebih, yaitu : (a) blok inti, (b) blok pemanfaatan, dan (c) blok RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

31


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

khusus. Sedangkan pada kawasan yang kawasan hutannya berfungsi hutan produksi terdiri dari satu blok atau lebih, yaitu : (a) blok perlindungan; (b) blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, HHBK; (c) blok pemanfaatan HHK-HA; (d) blok pemanfaatan HHK-HT; (e) blok pemberdayaan masyarakat; dan (f) blok khusus. Arahan pemanfaatan RKTN/RKTP/RKTK menjadi acuan awal dalam proses merancang

blok.

keterkaitannya

Dalam

dengan

memperhatikan arahan

rancangan

pemanfaatan

pembagian

kawasan

hutan

blok

dan

menurut

RKTN/RKTP/RKTK, maka deskripsi masing-masing blok diuraikan sebagai berikut: 1. Blok pada wilayah KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi sebagai Hutan Lindung (HL) : a. BLOK INTI merupakan blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan. Kriteria blok ini antara lain: -

Kurang memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hutan non kayu;

-

Dalam RKTN/RKTP/RKTK

termasuk dalam kawasan untuk perlindungan

hutan alam dan lahan gambut untuk kawasan rehabilitasi. b. BLOK PEMANFAATAN merupakan blok yang difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi HL. Kriteria blok ini antara lain: - Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu; - Terdapat ijin pemanfaatan kawasan jasa lingkungan, hasil hutan non kayu; - Arealnya dekat masyarakat sekitar atau dalam kawsan hutan; - Mempunyai aksesibilitas yng tinggi; - Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk pelindungan hutan alam dan lahan gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.


BAB II -

32


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

c. BLOK KHUSUS merupakan blok yang difungsikan sebagai areal untuk menampung kepentingan-kepentingan khusus yang ada di wilayah KPHL dan KPHP yang bersangkutan. Kriteria blok ini antara lain : - Terdapat pemakaian wilayah kawasan hutan untuk kepentingan antara lain: religi, kebun raya, kawasan dengan tujuan khusus (KHDTK), wilayah adat/ulayat; - Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut atau untuk kawasan rehabilitasi. 2. Pada setiap blok sebagaimana telah diuraikan di atas tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa kondisi sebagai berikut: a. Kawasan atau areal yang memerlukan reboisasi dan rehabilitasi kawasan ; b. Areal yang telah ada penggunaan kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan dalam bentuk ijin pinjam pakai. 3. Pada setiap blok pemanfaatan baik di wilayah KPHL dan KPHP yang berfungsi HL atau HP agar dirancang areal-areal yang direncanakan akan dikelola sendiri oleh KPH dalam bentuk “wilayah tertentu” dimana pemanfaatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 4. Blok-blok tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi “kelas-kelas hutan” sesuai dengan arahan pengelolaan ke depan ; 5. Jabaran “kelas hutan” tersebut akan dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan “kelas perusahaan” dari suatu KPHL dan KPHP pada saat penyusunan rencana pengelolaan hutan. Untuk memudahkan manajemen pengelolaan kawasan hutan, maka blok-blok dibagi ke dalam petak-petak. Dalam pembuatan petak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (a) produktivitas dan potensi areal/lahan; (b) keberadaan kawasan lindung, yang meliputi kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan perlindungan plasma nutfah, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

33


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

kawasan pengungsian satwa, dan kawasan pantai berhutan bakau; dan (c) rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan hutan, kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan,

penggunaan

dan

pemberdayaan masyarakat. Pembuatan petak pada blok yang sudah ada ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan dilakukan oleh pemegang ijin, sedangkan pada kawasan yang tidak ada ijin, terlebih dulu harus dilakukan identifikasi sebagai berikut : (1) areal dalam blok yang telah ada pemukiman masyarakat, maka tidak perlu dilakukan pembagian ke dalam petak, namun perlu mendapatkan identifikasi khusus untuk memperoleh arahan penanganan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) selain butir (1) tersebut, pembagian petak sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada serta dengan memperhatikan arahan pengelolaan hutan jangka panjang yang telah disusun. Berdasarkan uraian di atas dengan melihat kondisi kawasan hutan saat ini, maka pembagian blok pada wilayah KPH Bali Tengah dibagi menjadi 3 bagian : 1. Blok inti pada wilayah KPHL yang kawasan hutannya berfungsi HL (Kelompok Hutan Puncak Landep, Kelompok Hutan Gunung Mungsu, ,Kelompok Hutan Gunung Batukaru, dan Kelompok Munduk Pangejaran). Pembagian blok dapat dilakukan menjadi blok inti mempunyai luas 7148,719127 ha., blok pemanfaatan luasnya 4493,578917 ha, dan blok pemanfaatan kawasan (wilayah tertentu) luasnya 2655, 418161 ha. 2. Pembagian blok pada wilayah KPHL yang kawasan hutannya berfungsi HL, blok perlindungan dialokasikan pada kawasan yang memiliki kelerengan > 40%.; sedangkan untuk blok pemanfaatan kawasan yang diperuntukan sebagai jasa lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat (wilayah tertentu) dialokasikan pada kawasan dengan kelerengan di bawah 40% (sebarannya disesuaikan dengan potensi

yang

teridentifikasi

pada

masing-masing

kawasan).

Pada

blok

pemanfaatan ini juga dialokasikan untuk wilayah tertentu. Blok khusus dialokasikan pada kawasan-kawasan suci (Pura) dan kawasan yang mempunyai ijin.


BAB II -

34


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Fungsi hutan yang sebagian besar didominasi fungsi lindung, maka selama ini pengelolaan hutan di KPH Bali Tengah tidak dilakukan secara intensif sebagaimana pengelolaan hutan produksi, termasuk pembagian ke dalam blok atau zona pemanfaatan dan perlindungan pada hutan lindung. Pembagian hutan yang telah dilakukan selama ini baru berupa pembagian berdasarkan Register Tanah Kehutanan (RTK) dan Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Pembagian dalam unit-unit RTK didasarkan pada kekompakan kawasan hutan dan kemungkinan diregister berdasarkan sisa hutan yang belum dikonversi menjadi pemukiman dan kepentingan non-kehutanan lainnya pada waktu pertama kali penataan dilakukan. Jika dilihat dari fungsinya saat ini, RTK menjadi identitas penamaan suatu kelompok hutan, namun untuk kepentingan apa identitas tersebut digunakan dalam pengelolaan hutan masih belum diketahui secara pasti. Di satu sisi, RTK ini mempunyai kemiripan dengan konsep bagian hutan (boschafdeling) di Jawa, namun disisi lain belum menunjukkan pola yang jelas sebagai unit perencanaan hutan yang berfungsi untuk memonitor tingkat kelestarian ekosistem dan sumber daya hutan. Wilayah suatu RTK biasanya terpisah dari RTK yang lain oleh peruntukkan bukan kawasan hutan (misalnya karena pemukiman dan areal penggunaan lain), kecuali pada RTK yang berada di puncak gunung. Selain itu, pembagian ke dalam RTK ini tidak terlalu memperhatikan perimbangan luasan, sehingga perbedaan luas pada setiap RTK sangat besar dan tidak mempunyai pola yang jelas. Wilayah hutan KPH Bali Tengah didominasi oleh RTK 4 Gunung Batukaru yang mempunyai luas sangat besar (11.899,32 ha atau 51,22 %) dan sisanya terbagi ke dalam empat RTK, yaitu RTK 1/Puncak Landep 590 ha (4.03 % ), RTK 2/Gunung Mungsu 1.134 ha (7,74 %). RTK 3/Silangjana 415 ha (2,83 %) dan RTK 5/Munduk Pengajaran 613,0 ha (4,18 %)). Jika dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan batas DAS/Sub DAS dan wilayah administrasi posisi RTK juga masih belum jelas sistem pengelompokannya. Namun, nampaknya 4 RTK pertama (RTK 1,2,3 ) berada dalam satu DAS, hanya RTK 4 yang terbagi dalam 4 DAS. Ke depan diharapkan ada kepastian status fungsi RTK dalam pengelolaan KPH dengan cara mengarahkan RTK atau kelompok RTK yang berdekatan sebagai satu unit perencanaan hutan yang permanen dan kompak.


BAB II -

35


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Selain adanya pembagian kawasan hutan menurut RTK, KPH Bali Tengah juga dibagi-bagi menjadi wilayah Resort Pengelolaan Hutan (RPH). RPH berfungsi sebagai organisasi perlindungan dan pengamanan hutan dengan luas wilayah tertentu. Wilayah RPH ini juga membagi habis seluruh pulau Bali dan sekitarnya ke dalam wilayah RPH-RPH yang mengidetifikasikan bahwa pertimbangan aspek sosial ekonomi dan tata ruang wilayah telah diakomodir dalam konsep organisasi RPH, dengan demikian fungsi RPH merupakan bagian dari kesatuan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mengendalikan dan memonitor sumber daya hutan. Pola pembagian kawasan hutan ke dalam RPH dan RTK di KPH Bali Tengah dapat disajikan pada Tabel 2.9. Tabel 2.9 Pola Pembagian Kawasan Hutan ke dalam RPH dan RTK LUAS No.

RPH

RTK

KABUPATEN (Ha)

(%)

4

5

1

2

3

1

Sukasada

1 2 3 4

59,00 1.065,66 11,28 230,16

4,03 7,27 0,08 1,57

Jumlah 2 4 Jumlah

1.897,10 68,34 1.143,90 1.212,24 403,72 2.590,15 2.993,87 2.526,40 3.270,32 1.157,49 1.126,90

0,47 7,81 2,76 17,68

14.651,32

100,00

2

Banjar

3

Kubutambahan

4 5 6 7

Pupuan Penebel Candikuning Petang Jumlah

Jumlah 4 4 4 4

17,24 21,32 7,90 7,69

6

Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Buleleng Tabanan Tabanan Tabanan Badung

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Tahun 2009

KPH Bali Tengah mempunyai 8 wilayah RPH, terdiri dari 1 Pos PHH, yaitu Payangan tidak mempunyai wilayah hutan dan 7 RPH yang membagi wilayah hutan menjadi 5 RTK. Selain itu, penetapan batas wilayah RPH berupa sungai, sebenarnya kurang tepat apabila dikaitkan dengan konsep wilayah pengelolaan berbasis DAS, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

36


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

seharusnya mengacu pada batas punggung bukit sehingga wilayah RPH akan mencerminkan daerah tangkapan air yang sangat berguna untuk mewujudkan konsep kelestarian hutan lindung, selain itu juga perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan operasional pengelolaan hutan dari petugas RPH. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tapal batas antara RPH yang satu dengan yang lainnya sudah dipasang. Pembagian kawasan hutan ke dalam RPH, lebih banyak berfungsi sebagai unit manajemen, walaupun nampak belum ada keterkaitan dengan kondisi RTK-nya. Satu RPH dapat mempunyai beberapa wilajah RTK yang berbeda, namun ada juga beberapa RTK berada pada dua atau lebih wilayah RPH, contoh, RPH Sukasada mempunyai 4 wilayah RTK (RTK 1 - 4), RPH Banjar berada di 2 RTK ( RTK 2 dan 4), dan seterusnya. Namun di sisi lain, RTK 4 yang masuk wilayah RPH Sukasada juga masuk

wilayah

RPH

Banjar,

Pupuan,

Penebel,

Candikuning,

Petang,

dan

Kubutambahan. Jumlah wilayah RTK 4 yang masuk ke wilayah RPH yang berbedabeda tersebut juga sangat bervariasi, dari belasan hektar sampai ribuan hektar. Berdasarkan penjelasan tersebut, nampak adanya pola tertentu, yaitu bahwa beberapa RTK dikelola oleh satu RPH, demikian juga sebaliknya beberapa RPH berada dalam satu RTK. Tentu saja pola ini agak membingungkan dalam pengelolaan hutan, apalagi jika bagian RTK yang masuk suatu RPH luasnya sangat kecil, seperti misalnya RTK 3 di RPH Sukasada yang hanya sebesar 11,28 ha dan RTK 2 di RPH Banjar seluas 68,34 ha. Dilihat dari interaksinya dengan hutan, kondisi desa hutan dapat dikelompokkan menjadi desa enklave dan desa bukan enklave tetapi berbatasan langsung dengan hutan Negara. Jumlah desa enclave di KPH Bali Tengah ada 13 buah dengan luas desa total adalah 141,69 ha. Desa enklave tersebut terletak di tengah-tengah kawasan hutan dan berbatasan langsung dengan hutan terutama di Kabupaten Buleleng (di RPH Sukasada, Banjar, dan Kubutambahan), Kabupaten Tabanan (di RPH Penebel dan Candikuning). Jumlah Desa enklave di KPH Bali Tengah disajikan pada Tabel 2.10.


BAB II -

37


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Tabel 2.10. Jumlah Desa enklave di KPH Bali Tengah disajikan pada. NO

RPH

KABUPATEN

KECAMATAN

JUMLAH

LUAS (Ha)

1

2

3

4

5

6

1

Sukasada

Buleleng

Sukasada

3

33,58

2

Banjar

Buleleng

Banjar

4

22,30

3

Kubutambahan

Buleleng

Sawan

4

80,20

4

Penebel

Tabanan

Penebel

1

2,11

5

Candikuning

Tabanan

Baturiti

1

3,50

13

141,69

JUMLAH Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2010.

2. Analisis situasi pembagian ke dalam Petak Berdasarkan peta kerja yang ada, sekarang sudah disusun pembagian kawasan hutan ke dalam petak/anak petak, dan setiap petak mempunyai

ukuran-ukuran yang

berbeda, mencerminkan suatu kesatuan manajemen dan kesatuan administrasi terkecil yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi potensi sumber daya dan ekosistem hutan secara intensif dan berkelanjutan. Pencatatan petugas lapangan dalam rangka update kondisi lapangan, hanya dibedakan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, baik pemerintahan Desa maupun Banjar (Dusun). Formulasi pembagian kawasan hutan yang fungsi utamanya untuk perlindungan dan konservasi memang sangat berbeda dengan petak pada fungsi hutan produksi. Formula ini sangat penting dirumuskan mengingat peran hutan lindung dan konservasi sumber daya alam akan memegang peran penting di masa depan, terutama dalam negosiasi skema pemanfaatan karbon hutan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Sistem monitoring perubahan potensi karbon tersebut memerlukan instrumen pembagian wilayah yang dapat dikelola (well-managed) oleh organisasi kehutanan secara efektif dan efisien, baik berupa petak (comparteinent), zona/blok, atau kesatuan perencanaan dan pengelolaan hutan lainnya.


BAB II -

38


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

3. Sistem informasi spasial dan perpetaan Hasil tata batas dan pembagian ke dalam RTK dan RPH, telah dipetakan pada peta skala 1 : 250.000, sedangkan peta kerja sebagai pegangan petugas lapangan, dibuat dengan skala 1 : 50.000 (skala belum standar) dan ditempel di kantor RPH. Peta tersebut memuat perkembangan keadaan lapangan, antara lain informasi kerawanan terhadap gangguan terutama perambahan kawasan hutan. Dari hasil pengamatan di lapangan, peta terbaru yang dibagikan kepada kantor RPH di KPH Bali Tengah adalah Tahun 2007. Peta kerja skala 1 : 10.000 yang dapat digunakan sebagai pegangan petugas lapangan (KRPH, Polhut maupun Mandor) belum ada. Peta kerja ini seharusnya menggambarkan keadaan lapangan yang memuat alur batas petak/blok/zona/petak beserta nomor pal batas, sungai / anak sungai, jenis tanaman dan tahun tanam serta informasi lain berdasarkan hasil inventarisasi terbaru yang disajikan per RPH. Secara umum, sistem informasi spasial dan perpetaan belum terbangun secara sistematis dan tingkat kebaruannya masih belum dibangun secara reguler.

2.2 Potensi Wilayah KPHL 2.2.1 Penutupan Vegetasi Kawasan hutan lindung di wilayah KPH Bali Tengah, sebagian berupa lahan kritis akibat dari berbagai sebab, antara lain perencekan, pencurian kayu, perambahan untuk penanaman tanaman kopi, pisang, tanaman semusim dan lainnya. Keadaan lahan kritis dalam kawasan hutan dapat dilihat di RPH Banjar. Potensi vegetasi Kelompok Pucak Landep (RTK.1), Gunung Mungsu (RTK.2) dan Gunung Silangjana (RTK. 3) hampir sama, letaknya berjejer dari Barat ke Timur di atas kota Singaraja dan sangat penting artinya bagi persawahan. Vegetasinya terdiri dari hutan hujan tropis yang selalu hijau sepanjang tahun. Hutan ini ditumbuhi dengan bayur (Pterospermum javanicum), seming (Pometia spec) dan terep (Arthocarpus elasticus), tetapi keadaannya sudah jarang. Di bagian puncak kelompok hutan ini


BAB II -

39


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

ditumbuhi oleh cemara geseng (Casuarina junghuhniana) dan semak-semak. Dibagian utara terdapat tanah kosong dengan semak belukar. Diadakan reboisasi dengan jenis sonokeling, (Dalbergia latifolia), cempaka (Michelia champaka), johar (Cassia siamea), kemiri (Aleurites meluccana) dan sagawe (Adenanthera microsperma). Vegetasi kelompok hutan Gunung Batukaru masih cukup bagus. Kelompok hutan ini terdiri dari dua bagian sebagian dilereng Utara terdiri dari hutan hujan tropis dan vegetasinya seperti salam (Eugenia polyantha), bayur, kapalan (Manglietia glauca) dan seming. Di bagian selatan pada puncak-puncak terdiri dari hutan basah, vegetasinya cemara pandak (Podocarpus imbricate), cemara geseng, seming, tahlan (Dysoxylum spec), paradah (Garcinia spec), belantih (Homolantus gigantius), bangsa bunut dan beringin (Ficus) dan jenis-jenis lateng (Laportaceae), pandan berjenis-jenis pakis (Filleces), temu-temu (Zingeberaceae), liana dan banyak jenis anggrek (Orchidaceae). Di kawasan ini telah dibuka pertanaman sejak tahun 1933 seluas 811,94 ha terdiri dari rasamala (Altingia exelsa) murni maupun campuran, tanaman kepelan (Manglitia glauca), cempaka (Michelia champaka), gintungan, juwet manting (Crypterenia paniculata), dammar (Aghatis lorantifolia), dan tusan (Pinus mercusii). Pohon cemara pandak (Podocarpus imbricate) merupakan jenis pohon asli, khas dan mewakili Bali serta kayunya baik tetapi sudah termasuk langka yang tumbuh didaerah resapan air di gunung Batukaru yang disucikan, dengan alasan ini maka pada tahun 1969 telah dikukuhkan cagar Alam Batukaru seluas 1.569 ha dan kemudian ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian No. 716/Kpts/Um/II/1974. Di dalam kelompok hutan ini pada fungsi lindung dibangun kebun Raya Ekakarya dan bedugul pada tanggal 24 Juli 1959, seluas 129,20 ha dengan jumlah koleksi pohon lebih dari 500 spesies.

2.2.2 Potensi Kayu/Non Kayu Pemungutan hasil kayu dan non kayu pada hutan lindung. (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, antara lain : rotan, madu, getah, buah, sarang burung walet dan jamur. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

40


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

(2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan: a. Hasil hutan bukan kayu yang dipungut merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami, b. Tidak merusak lingkungan , c. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.

2.2.3 Keberadaan Flora dan Fauna Langka (a) Keberadaan Flora : (1) Potensi jasa lingkungan dan wisata alam terhadap hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan lindung tahun 2011 dilakukan pada 4 (empat) kabupaten yaitu : Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng (Dinas Kehutanan, 2012). (2) Kondisi hutan lindung di Kabupaten Tabanan terdiri dari jenis tanaman : salam (Eugenia polyantha), bayur (Pterspermum javanicum), kepelan (Manglietia glauca), seming (Pometia spec), cemara pandak (Podocarpus imbricate), cemara geseng (Eugenia spp.), Tahlan (Dysoxylum Spec), kejimas (Piscus spp.), teep (piscus), bunut (Calphyllum L), tangi (Lager stromia speciosa), duren-duren, kemiri (Aleurites moluccana Wild), dan balang. (3) Potensi pemanfaatan hutan adalah tanaman hias (seperti anggrek, pakis, bambu kuning, simbar), jamur, umbi-umbian (seperti bentul, suweg dan talas). (4) Potensi jasa lingkungan antara lain jasa karbon, air terjun di Desa Sekumpul (RTK 3), wisata alam (jogging track), wisata spiritual (Pura Muncaksari, Pura Tambawaras, Pura Batukaru, Pura Pucak Padangdawa, Pura Pucak Adeng, Pura Pucak Sarinadi, Pura Besi Kalung, Pura Pura Taksu Agung) RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

41


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

(b) Keberadaan Satwa/ Fauna Langka Salah satu upaya konservasi yang juga penting dilakukan adalah mengidentifikasi keberadaan satwa langka, tetapi tidak ada satwa langka pada KPH Bali Tengah. Sedangkan satwa yang ada adalah di kawasan hutan KPH Bali Tengah adalah satwa liar. Berdasarkan identifikasi dan konfirmasi yang didapatkan dari petugas lapangan, dan jenis satwa yang sering ditemukan adalah kijang, kera abu-abu, ayam hutan, kera hitam, burung becicit, elang bondol, babi hutan, landak, burung tekukur, dan burung madu. Jumlah dan jenis serta persebaran satwa liar di KPH Bali Tengah disajikan dalam Tabel 2.10. Beberapa jenis satwa diperkirakan terus menurun populasinya, terutama karena disebabkan perburuan dan di satu sisi, beberapa jenis satwa juga merusak lahan masyarakat yang ditanami tanaman pertanian. Untuk penangkaran satwanya adalah ayam hutan, burung oslo.

Tabel 2.10. Perkiraan jumlah satwa liar di kawasan hutan PERKIRAAN No

RPH

JENIS SATWA

TEMPAT HABITAT (ekor)

1

Kubutambahan

Kijang Kera abu-abu Ayam hutan Kera hitam

20 20 6 40

Hutan lindung

2

Banjar Sukasada

10 11 75 6 6

Hutan lindung

3

Burung becicit Elang bondol Kera abu-abu Ayam hutan Kera hitam

4

Pupuan

Kijang Ayam hutan Kijang Kera abu-abu

4 2 2

Hutan lindung

5

Petang

Ayam hutan Burung tekukur Kera abu-abu Burung madu

4 6 10 6

Hutan lindung

Hutan lindung

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali, 2009


BAB II -

42


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

2.2.4 Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Dalam pengelolaannya agar tidak terjadi pelanggaran dalam kawasan suci, diarahkan sebagai obyek wisata tanpa daerah terbangun yaitu untuk wisata alam hutan (hiking, pendidikan, berkemah, rekreasi dan sejenisnya). Wisata alam danau yaitu: memancing, berperahu tanpa mesin dan wisata riset (penelitian hutan tropika, penelitian ekologi dan lingkungan). Dalam wilayah KPH Bali Tengah terdapat 3 buah danau yaitu Danau Buyan, Danau Beratan dan Danau Tamblingan yang oleh masyarakat Hindu di Bali ditetapkan sebagai kawasan suci. Dalam pengelolaannya agar tidak terjadi pelanggaran dalam kawasan suci, di arahkan sebagai obyek wisata tanpa daerah terbangun yaitu untuk wisata alam hutan (hiking, pendidikan, berkemah, rekreasi dan sejenisnya), wisata alam danau (memancing, berperahu tanpa mesin) dan wisata riset (penelitian hutan tropika, penelitian ekologi dan lingkungan). Potensi yang dikembangkan di wilayah KPH Bali Tengah meliputi :

A. RPH Sukasada RPH Sukasada merupakan bagian operasional pengelolaan KPH Bali Tengah. Secara administratif terletak di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Potensi Pemanfaatan : (a) Kawasan. Potensi yang bisa dikembangkan melalui kegiatan usaha : budidaya lebah, jamur, dan tanaman obat dengan ketentuan : -

Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya.

-

Pengolahan tanah terbatas

-

Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.

-

Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.

-

Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.


BAB II -

43


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

(b) Jasa Lingkungan : -

Pemanfaatan air

-

Wisata alam, jogging track, panorama hutan lindung yang indah, air terjun bertingkat 3 tingkatan: 1 buah di desa Selat,air terjun biasa satu buah di Desa Batu Kasur, klebutan air panas/hangat di Desa Wanagiri, Dusun Asah. Air terjun Tiying Tali Muara di Desa Sambangan, Air Terjun Tukad Api dan Air / Tirta Kuning di Desa Wanagiri, Air Terjun Dusun Wita Jati di Desa Selat, Air Terjun Ambengan di Desa Ambengan.

-

Wisata spiritual : Pura Tirta Kuning dengan 3 warna, putih, kuning dan merah di Desa Wanagiri

-

Penyerapan dan penyimpanan karbon.

B. RPH Banjar RPH Banjar merupakan bagian operasional pengelolaan KPH Bali Tengah. Secara administratif terletak di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Potensi Pemanfaatan : (a) Kawasan. Potensi yang bisa dikembangkan melalui kegiatan usaha : budidaya lebah, jamur, dan tanaman obat dengan ketentuan : -


-


-


-


-



Pemanfaatan jasa aliran air

-

Pemanfaatan air


BAB II -

44


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

-

Wisata alam, jogging track, panorama hutan lindung yang indah

-

Penyerapan dan/penyimpanan karbon

-

Wisata spiritual : Pura

C. RPH Kubutambahan RPH Kubutambahan merupakan bagian operasional pengelolaan KPH Bali Tengah. Secara administratif terletak di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Potensi Pemanfaatan : (a) Kawasan. Potensi yang bisa dikembangkan melalui kegiatan usaha : budidaya lebah dan jamur, dengan ketentuan : -


-


-


-


-



Pemanfaatan jasa aliran air

-

Pemanfaatan air

-

Wisata alam, jogging track, panorama hutan lindung yang indah, air terjun 3 buah dengan warna pelangi ditengahnya di Desa Lemukih, dimanfaatkan panoramanya oleh Desa Tambakan.

-


-

Wisata spiritual : Pura Jungut Batu


BAB II -

45


DINAS UPT

-

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Lain-lain : terdapat tanaman spesifik yaitu tanaman Purnajiwa yang berkasiat untuk mengobati penyakit dalam dan tanaman Peradah untuk penolak bala.

D. RPH Pupuan RPH Pupuan merupakan bagian operasional pengelolaan KPH Bali Tengah. Secara administratif terletak di Kecamatan Pupuan

Kabupaten Tabanan. Desa yang

berdekatan yang dilalui menuju kawasan hutan adalah Desa/Kelurahan Wanagiri, Dusun Sari Buana, Desa/Kelurahan Penatahan, Dusun Pucak Sari dan Desa Belimbing. Selain itu bisa juga melalui Desa/Kelurahan Mundeh/Kebon Jero yang terdiri dari Dusun Pancoran, Dusun Nyuh Gading, Dusun Bangal, Dusun Pengedan, Dusun Naga Sari, dan Desa/Kelurahan Mundeh Kangin terdiri dari Dusun Pasut, Dusun Mundeh Kangin, Dusun Cantel dan Dusun Gelunggang. Juga dapat melalui Desa/Kelurahan Langlang Linggah terdiri dari Dusun Selabih Pangkung Kuning, Dusun Selabih Wanasari, Dusun Bukit Tumpeng, Dusun Bangkiyang Jaran, dan Desa/Kelurahan Mundeng Kawuh yang terdiri dari Dusun Dukuh, Dusun Pucaksari, dan Dusun Kedewatan. Potensi Pemanfaatan : (a) Kawasan. Potensi yang bisa dikembangkan melalui kegiatan usaha : tanaman hias (tanaman perdu daun dolaran, anggrek, pakis dan bambu kuning), jamur, lebah, penangkaran satwa, rehabilitasi satwa dan rumah semut, dengan ketentuan : - Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. - Pengolahan tanah terbatas - Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi. - Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat. - Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.


BAB II -

46


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

(b) Jasa Lingkungan : - Panorama yang indah - Air Terjun satu buah di dekat Desa Belimbing - Wisata spiritual dengan berjalan kaki menuju Pura Pucaksari - Jogging track - Areal semedi - Jasa karbon yaitu penyerapan dan penyimpanan karbon. (c) Pemungutan HHBK : Hasil buah coklat, kopi dari perambahan (d) Lain-lain : Spesifik tanaman tegakan hutan di kawasan hutan lindung adalah pohon kesua dan pohon perada, yang bermanfaat untuk membuat tongkat yang bermanfaat untuk menolak bala.

E. RPH Penebel RPH Penebel merupakan bagian operasional pengelolaan KPH Bali Tengah. Secara administratif terletak di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Desa yang berdekatan yang dilalui menuju kawasan hutan adalah Desa Wangaya, Desa Jatiluwih, dan Dusun Soka di Desa Senganan. Potensi Pemanfaatan : (a) Kawasan. Potensi yang bisa dikembangkan melalui kegiatan usaha : tanaman hias (tanaman perdu, anggrek, dau dolaran, pakis, dan bambu kuning), lebah, jamur, penangkaran satwa, dan rehabilitasi satwa dan rumah semut dengan ketentuan : -



BAB II -

47


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

-


-


-


-



Panorama yang indah

-

Wisata spiritual di perbatasan kawasan Pura Taksu Agung

-


F. RPH Candikuning RPH Candikuning merupakan bagian operasional pengelolaan KPH Bali Tengah. Secara administratif terletak di Kecamatan Baturiti di Kabupaten Tabanan. Desa yang berdekatan yang dilalui menuju kawasan hutan,

Kawasan Batukaru

adalah Desa/Kelurahan Angsri, dan Dusun Munduk Lumbang. Selain itu Desa yang berdekatan dengan kawasan hutan Kawasan Batukaru adalah Desa/Kelurahan Candikuning, Dusun Batusesa, Desa/Kelurahan Baturiti, Dusun Abang, Dusun Pekarangan, Desa Bangli, Dusun Andong dan Dusun Sandan. Potensi Pemanfaatan : (a) Kawasan. Potensi yang bisa dikembangkan melalui kegiatan usaha : tanaman hias (anggrek, dan pakis), simbar, penangkaran satwa, rehabilitasi satwa, rumah semut, umbi-umbian/bentul/talas, dengan ketentuan : - Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. - Pengolahan tanah terbatas - Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi. - Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.


BAB II -

48


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

- Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. (b) Jasa Lingkungan : - Panorama yang indah di luar kawasan. - Penyerapan dan/penyimpanan karbon - Wisata spiritual : Pura Ulundanu - Ada pemanfaatan kawasan untuk tracking (tahun 2011) ada ijin tracking di kawasan hutan lindung di dekat Desa Batusesa, Desa Desa Pekarangan untuk lomba tracking, dan selesai lomba dimanfaatkan oleh club-club tracking. (c) Pemungutan HHBK : Daun tanaman Rasamala berbau segar (ekstrak daun rasa mala) (d) Lain-lain : -

Jenis pekerjaan pembuatan hutan rakyat lokasi Banjar Bangli, Dusun Bangli Kecamatan Baturiti dengan luas 25 hektar, jenis tanamannya adalah mahoni, gmelina, kejimas, durian dan mejegau (areal di dalam kontrak kopi)

-

Dekat jalan menuju Banjar Munduk Andong terdapat longsor pada wilayah kemiringan hutan lindung.

G. RPH Petang RPH Petang merupakan bagian operasional pengelolaan KPH Bali Tengah. Secara administratif terletak di Kecamatan Petang

Kabupaten Badung. Desa yang

berdekatan yang dilalui menuju kawasan hutan, adalah Desa/Plaga yang terdiri dari Dusun Tryingan, Dusun Semanik, Dusun Tinggan, dan Desa Belok Sidan. Selain itu Desa yang berdekatan dengan kawasan hutan adalah Desa Belok Sidan, Dusun Bon dan Dusun Jempana. Potensi Pemanfaatan : (a) Kawasan.


BAB II -

49


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Potensi yang bisa dikembangkan melalui kegiatan usaha : budidaya tanaman hias, anggrek, jamur, dan lebah dengan ketentuan : - Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. - Pengolahan tanah terbatas - Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi. - Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat. - Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam. (b) Jasa Lingkungan : - Wisata spiritual dengan jogging track, menuju Pura Pucak Mangu - Panorama kawasan hutan lindung yang indah - Penyerapan dan/penyimpanan karbon (c) Lain-lain : Desa Pelaga termasuk daerah pengembangan pariwisata, hutannya berfungsi lindung dan bersifat primer, keutuhan hutan disebabkan karena keaktifan Desa Adat untuk melindunginya dan dituangkan dalam awig-awig.

1.3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Tabanan Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Buleleng 1. Penduduk Berdasarkan Kabupaten Buleleng Dalam Angka tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng tercatat 675.513 jiwa terdiri dari 337.061 jiwa lakilaki dan 338.452 jiwa perempuan yang berarti penduduk Laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan dengan sex ratio 99,6. Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.365,88 km2 maka setiap km2 dihuni oleh 495 jiwa ini memperlihatkan penduduk Kabupaten Buleleng cukup padat. Dilihat keadaan masing-masing Kecamatan, maka Kecamatan Buleleng merupakan yang terpadat yaitu dengan kepadatan sebesar 2.573 jiwa per km 2 diikuti RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

50


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Kecamatan Sawan yakni sebesar 749 per km 2, sedangkan yang terendah adalah kecamatan Kecamatan Busungbiu yang memiliki kepadatan penduduk 235 jiwa per km2 dan disusul Kecamatan Gerokgak dengan kepadatan penduduk 241 jiwa per km2. Penduduk paling tinggi juga terdapat di Kecamatan Buleleng 120.774 jiwa atau 17,88 % dan terendah adalah di Kecamatan Busungbiu sebanyak 46.209 jiwa atau 6,84 %. Untuk lebih jelasnya mengenai data keadaan penduduk Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2.

Keadaan

penduduk

Kabupaten Buleleng, dirinci per kecamatan,

menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk/km2 dan sex ratio tahun 2011

LakiLaki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

Kepadata n Pendudu k Per KM2

(km2)

(jiwa)

(jiwa)

(jiwa)

(%)

(jiwa)

3

4

5

6

7

8

Penduduk Luas Wilayah No

Kecamatan

1

2

1

Gerokgak

356,57

43.259

42.692

85.951

101,3

241

2

Seririt

111.78

40.347

41.074

81.421

98,2

728

3

Busungbiu

196,62

23.109

23.100

46.209

100,0

235

4

Banjar

172,60

33.706

34.322

68.028

98,2

394

5

Sukasada

172,93

35.573

37.724

73.297

94,3

424

6

Buleleng

46,94

60.281

60.493

120.774

99.7

2.573

7

Sawan

92,52

34.854

34.404

69.258

101,3

749

8

Kubutambahan

118,24

30.325

30.627

60.952

99,0

516

9

Tejakula

97,68

35.607

34.016

69.623

104,7

713

Tahun 2011

1.365,88

337.061

338.452

675.513

99,6

495

Tahun 2010

1.365,88

272.239

326.791

662.920

82,3

485

Sumber : Buleleng Dalam Angka tahun 2012

a. Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk berdasarkan Buleleng Dalam Angka tahun 2012 sebagian besar bertani dan berkebun, sebagian kecil lainnya pedagang, buruh, pegawai dan wiraswasta.


BAB II -

51


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Suku asli penduduk Kabupaten Buleleng sebagian besar suku Bali, sedangkan suku lainnya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku sasak, dan suku lain yang jumlahnya relatif sedikit, dan sebagian besar menganut agama Hindu menyusul agama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan yang paling sedikit menganut agama Budha (Buleleng Dalam Angka tahun 2012).

b. Pendidikan Penyebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Buleleng Dalam Angka tahun 2012 sudah cukup merata, hal ini terbukti dari jumlah sarana pendidikan yang telah terdapat di tiap-tiap desa dan kecamatan. Di Kabupaten Buleleng jumlah Sekolah Dasar (SD) tercatat sebanyak 494 buah tersebar pada setiap desa pada 9 kecamatan, Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) sebanyak 81 buah dan Sekolah Menengah Tingkat Atas sebanyak 53 buah. Pada setiap Desa terdapat 1 (satu) atau lebih Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdapat di setiap kecamatan, demikian halnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sudah merata pada 9 kecamatan. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta telah tersedia di Kabupaten Buleleng dan saat ini terdapat di kota Singaraja sebanyak 6 buah, dan yang paling faporit adalah perguruan tinggi negeri diantaranya adalah Universitas Ganesa dan Institut Hindu Darma, sedangkan 4 buah perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Panji Sakti dan lainnya merupakan perguruan tinggi swasta. c. Kesehatan Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Buleleng berdasarkan Buleleng Dalam Angka tahun 2012, dengan jumlah puskesmas sebanyak 20 buah menyebar di

10 kecamatan, puskesmas pembantu sebanyak 75 buah, tersebar

pada setiap desa, dan posyandu dengan tenaga dokter dan para medis lainnya walaupun masih dirasakan kurang dari kebutuhan minimal namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat secara umum dapat berjalan dengan baik, sedangkan rumah sakit terdapat 6 buah dan terdapat di Ibukota Kabupaten Buleleng yaitu di Singaraja.


BAB II -

52


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di kabupaten Tabanan a.

Penduduk Berdasarkan Kabupaten Tabanan dalam angka tahun 2012 jumlah penduduk di

Kabupaten Tabanan tercatat 437.679 jiwa terdiri dari

217.779 jiwa laki-laki dan

205.602 jiwa perempuan yang berarti penduduk Laki-laki lebih banyak

dari pada

perempuan dengan sex ratio 99. Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah seluas 839,99 km2 maka setiap km2 dihuni oleh 521 jiwa ini memperlihatkan penduduk Kabupaten Buleleng cukup padat. Dilihat

keadaan

masing-masing

Kecamatan,

maka

Kecamatan

Kediri

merupakan yang terpadat yaitu dengan kepadatan sebesar 1.431 jiwa per km2 diikuti Kecamatan Tabanan yakni sebesar 1.292 jiwa per km2, sedangkan yang terendah adalah kecamatan Selemadeg Barat yang memiliki kepadatan penduduk 185 jiwa per km2 . Untuk lebih jelasnya mengenai data keadaan penduduk Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Keadaan penduduk Kabupaten Tabanan dirinci per kecamatan, menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk/km2 dan sex ratio tahun 2011 Luas Wilayah No

2

Kepadatan Penduduk Per KM2

LakiLaki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

(km2)

(jiwa)

(jiwa)

(jiwa)

(%)

(jiwa)

3

4

5

6

7

8

Kecamatan

1

Penduduk

1

Selemadeg

52,05

10.799

11.118

21.917

97

421

2

Kerambitan

42,39

19.730

20.243

39.973

97

943

3

Tabanan

51,40

33.163

33.239

66.402

98

1.292

4

Kediri

53,60

38.669

38.019

76.688

102

1.431

5

Marga

44,79

21.579

22.300

43.879

97

980

6

Baturiti

99,17

26.037

25.594

51.631

102

521

7

Penebel

141,98

24.502

25.922

50.424

95

355

8

Pupuan

179,02

20.310

20.229

40.539

100

226

9

Slemadeg Barat

120,15

11.065

11.197

22.262

99

185


BAB II -

53


DINAS UPT

Luas Wilayah No

KEHUTANAN

KPH B A L I

Penduduk

TENGAH

Kepadatan Penduduk Per KM2

LakiLaki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

(km2)

(jiwa)

(jiwa)

(jiwa)

(%)

(jiwa)

3

4

5

6

7

8

Kecamatan

1

2

10

Selemadeg Timur

54,78

11.925

12.039

23.964

99

437

Tahun 2011

839,33

217.779

205.602

437.679

99

521

Tahun 2010

839,33

214.264

203.604

431.162

99

514

Sumber : Tabanan Dalam Angka tahun 2012

b.

Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk berdasarkan Tabanan Dalam Angka tahun 2012

sebagian besar bertani dan berkebun, sebagian kecil lainnya pedagang, buruh, pegawai dan wiraswasta. Suku asli penduduk Kabupaten Tabanan sebagian besar suku Bali, sedangkan suku lainnya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku sasak, dan suku lain yang jumlahnya relatif sedikit, dan sebagian besar menganut agama Hindu menyusul agama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan yang paling sedikit menganut agama Budha (Tabanan Dalam Angka tahun 2012). c.

Pendidikan Penyebaran fasilitas pendidikan di Kabupaten Tabanan berdasarkan Tabanan

Dalam Angka tahun 2012 sudah cukup merata, hal ini terbukti dari jumlah sarana pendidikan yang telah terdapat di tiap-tiap desa dan kecamatan. Di Kabupaten Tabanan jumlah Sekolah Dasar (SD) tercatat sebanyak 331 buah tersebar pada setiap desa pada 10 kecamatan, Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) sebanyak 42 buah dan Sekolah Menengah Tingkat Atas sebanyak 34 buah. Pada setiap Desa terdapat 1 (satu) atau lebih Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdapat di setiap kecamatan, demikian halnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) baru terdapat pada 9 kecamatan, dari 10 kecamatan yg ada di Kabupaten

Tabanan,

yang belum ada di kecamatan Selemadeg Barat, karena merupakan kecamatan pemekaran. Perguruan Tinggi Swasta telah tersedia di Kabupaten Tabanan sebanyak


BAB II -

54


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

4 buah, diantaranya adalah : Universitas Tabanan, IKIP Saraswati Tabanan , STISIP Margarana Tabanan, dan PPLP Mapindo Tabanan. d.

Kesehatan Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tabanan berdasarkan Tabanan

Dalam Angka tahun 2012, dengan jumlah puskesmas sebanyak 20 buah menyebar di 10 kecamatan, puskesmas pembantu sebanyak 78 buah, tersebar pada setiap desa, dan 30 buah

puskesmas keliling

dengan tenaga dokter dan para medis lainnya

walaupun masih dirasakan kurang dari kebutuhan minimal namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat secara umum dapat berjalan dengan baik, sedangkan rumah sakit terdapat 1 buah dan terdapat di Ibukota Kabupaten Tabanan yaitu Tabanan. 2.4 Data Informasi Ijin-Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Dalam Wilayah Kelola Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pinjam pakai kawasan hutan di Provinsi Bali Tahun 2010, khususnya di kawasan hutan lindung Bali Tengah terdapat 5 pengguna pinjam pakai kawasan hutan dengan rincian antara lain : 1. Kelompok hutan Gunung Mungsu (RTK 2), terdiri 1 pengguna, disajikan pada Tabel 2.11. Tabel 2.11. Pengguna pinjam pakai kelompok hutan Gunung Mungsu (RTK 2). NO.

IDENTIFIKASI

URAIAN

1

2

3

1.a

Pengguna

PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Timur, Sub Region Bali/PLN Proyek Induk Jaringan Jawa Timur dan Bali (PIJTB)

b.

Peruntukan

Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV, Kapal - Pemaron

c.

Fungsi hutan, lokasi dan luas

Hutan lindung, Kabupaten Buleleng dan Kelompok Hutan Batukaru/RTK 4, Kabupaten Tabanan, seluas 19,24 Ha (disatukan)

d.

Dokumen yang ada

Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan No. 576/Menhut-II/1985, tanggal 18 Desember 1985. Perjanjian pinjam pakai No. 342I/Kwl-5/1993 dan No. 001.BA/1033/1993/PIJTB, berlaku dari tgl. 233-1993 s/d 23-3-1998.


BAB II -

55


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

NO.

IDENTIFIKASI

URAIAN

1

2

3

TENGAH

e.

Kewajiban

Menjaga dan memelihara tanda batas di sekitar lahan pinjam pakai. Membina kelestarian lingkungan dan mencegah kelongsoran dan erosi tanah di sekitar lahan pinjam pakai. Wajib memberikan ganti rugi nilai tegakan hutan dari lokasi pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dibebani biaya pengukuran/pemetaan dan biaya lainnya sehubungan proses pinjam pakai kawasan hutan. Memberikan kompensasi dengan menyediakan areal/lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dan luasnya minimal sama dengan luas kawasan hutan yang dipinjam pakai.

f.

Kondisi lahan pinjam pakai

Tetap, tanpa ada perubahan. Beberapa tanda batas fisik tidak jelas, karena tidak ada tanda batas pinjam pakai.

g.

Masalah

Ijin pinjam pakai telah berakhir tahun 1998. Pemohon belum mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjam pakai, bahwa 3 bulan sebelum masa perjanjian pinjam pakai berakhir, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan.

h.

Upaya tindak lanjut

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tahun 2008 oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali No. 188.46/09/11/2007. Telah dikoordinasikan dengan pimpinan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali region Jawa Timur, Sub Region Bali untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan.

i.

Letak lahan kompensasi dan luas

Kelompok hutan Sangeh/RTK 21 seluas 3,0 Ha. Kelompok hutan Penulisan Kintamani/RTK 20 seluas 26,60 Ha. Kelompok hutan Gunung Abang Agung/RTK 8 seluas 176,0 Ha.

j.

Kondisi lahan kompensasi

Telah direboisasi dan bervegetasi lebat dengan tanaman perdu.

k.

Proses Pengukuhan

Telah ditetapkan.

Sumber : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Bali, Tahun 2010.


BAB II -

56


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

2. Kelompok Hutan Gunung Batukaru (RTK 4), terdiri atas 5 pengguna, disajikan pada Tabel 2.12. Tabel 2.12. Pengguna pinjam pakai kawasan hutan Gunung Batukau (RTK 4). NO.

IDENTIFIKASI

1

URAIAN

2

1.a

Pengguna

b.

Peruntukan

c.


d.

Dokumen yang ada

e.

Kewajiban

f.


g.

Masalah

3

PT. PLN (Persero)P3B Jawa Bali Region Jawa Timur, Sub Region Bali/PLN Proyek Induk Jaringan Jawa Timur dan Bali (PIJTB) Tapak Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV, Kapal – Pemaron

Hutan lindung, Kabupaten Tabanan dan disatukan dengan Kelompok Hutan Gunung Mungsu/RTK 2, seluas 19,24 Ha (disatukan). Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan No. 576/Menhut-II/1985, tanggal 18 Desember 1985. Perjanjian pinjam pakai No. 342.I/Kwl-5/1993 dan No. 001.BA/1033/1993/PIJTB, berlaku dari tgl. 233-1993 s/d 23-3-1998. Menjaga dan memelihara tanda batas di sekitar lahan pinjam pakai. Membina kelestarian lingkungan dan mencegah kelongsoran dan erosi tanah di sekitar lahan pinjam pakai. Wajib memberikan ganti rugi nilai tegakan hutan dari lokasi pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dibebani biaya pengukuran/pemetaan dan biaya lainnya sehubungan proses pinjam pakai kawasan hutan. Memberikan kompensasi dengan menyediakan areal/lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dan luasnya minimal sama dengan luas kawasan hutan yang dipinjam pakai. Tetap, tanpa ada perubahan. Beberapa tanda batas di sekitar lahan pinjam pakai hilang. Tanda batas fisik tidak jelas, karena tidak ada tanda batas pinjam pakai. Ijin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir tahun 1998. Pemohon belum mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjam pakai, bahwa 3 bulan sebelum masa perjanjian


BAB II -

57


DINAS UPT

NO.

IDENTIFIKASI

1

2

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

URAIAN 3

pinjam pakai berakhir, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan. h.

Upaya tindak lanjut

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tahun 2008 oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali No. 188.46/09/11/2007. Telah dikoordinasikan dengan pimpinan PT. PLN (Persero) P3B Jawa Bali region Jawa Timur, Sub Region Bali untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan.

i.

Letak lahan kompensasi dan Disatukan dengan kompensasi untuk Kelompok luas hutan Gunung Mungsu di atas

j.

Kondisi lahan kompensasi

Telah direboisasi dan bervegetasi lebat dengan tanaman perdu.

k.

Proses Pengukuhan

Telah ditetapkan.

2.a

Pengguna

PT. PLN Wilayah XI di Denpasar

b.

Peruntukan

Saluran kabel Tegangan Menengah (SKTM) 20 KV.

c.


Hutan Taman Wisata Alam, Kabupaten Tabanan, seluas 0,337 Ha.

d.

Dokumen yang ada

e.

Kewajiban

f.


g.

Masalah

Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan No. 382/Menhut-VI/1991, tanggal 14 Maret 1991. Perjanjian pinjam pakai No. 702/Kwl-5/1992 dan No. 091.PJ/449/1992/M, dan berlaku dari tgl. 19-31993 s/d 19-3-2003. Dokumen perjanjian pinjam pakai tidak ditemukan. Menjaga dan memelihara tanda batas di sekitar lahan pinjam pakai. Membina kelestarian lingkungan dan mencegah kelongsoran dan erosi tanah di sekitar lahan pinjam pakai. Wajib memberikan ganti rugi nilai tegakan hutan dari lokasi pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dibebani biaya pengukuran/pemetaan dan biaya lainnya sehubungan proses pinjam pakai kawasan hutan. Tetap, tanpa ada perubahan. Tanda batas fisik tidak jelas, karena tidak ada tanda batas pinjam pakai. Ijin pinjam pakai telah berakhir tahun 2003. Pemohon belum mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan


BAB II -

58


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

NO.

IDENTIFIKASI

URAIAN

1

2

3

h.

i. j. k. 3.a b. c. d.

e.

f.

TENGAH

sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjam pakai, bahwa 3 bulan sebelum masa perjanjian pinjam pakai berakhir, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Upaya tindak lanjut Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tahun 2008 oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali No. 188.46/09/11/2007. Telah dikoordinasikan dengan pimpinan PT. PLN Wilayah XI di Denpasar untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan. Letak lahan kompensasi dan Tidak diperjanjikan luas Kondisi lahan kompensasi Proses Pengukuhan Pengguna PT. Telkom (Kantor Telekomonikasi Bali di Denpasar) Peruntukan Rurel Areal Phase Bedugul Fungsi hutan, lokasi dan luas Hutan Taman Wisata Alam Bedugul, Kabupaten Tabanan, seluas 0,030 Ha. Dokumen yang ada Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan No. 587/Menhut-II/1989, tanggal 3 Mei 1989. Perjanjian pinjam pakai No. 260/II/Kwl.Bl-5/1990 dan No. 58/06/HK010/N.08-430/1990, dan berlaku dari tgl. 1-3-1990 s/d 1-3-2000. Dokumen perjanjian pinjam pakai tidak ditemukan. Kewajiban Menjaga dan memelihara tanda batas di sekitar lahan pinjam pakai. Membina kelestarian lingkungan dan mencegah kelongsoran dan erosi tanah di sekitar lahan pinjam pakai. Wajib memberikan ganti rugi nilai tegakan hutan dari lokasi pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dibebani biaya pengukuran/pemetaan dan biaya lainnya sehubungan proses pinjam pakai kawasan hutan. Diwajibkan melakukan reboisasi terhadap lahan pinjam pakai setelah keadaan fisik lokasi memungkinkan untuk ditanami kembali. Kondisi lahan pinjam pakai Tetap, tanpa ada perubahan. Telah dipasang pagar permanen. Berdasarkan tanda batas di peta, tanda batas di lapangan hilang dan masih tersisa 1 buah.


BAB II -

59


DINAS UPT

NO. 1

g.

h.

i. j. k. 4.a b. c. d.

e.

KEHUTANAN

KPH B A L I

IDENTIFIKASI

URAIAN

2

3

TENGAH

Masalah

Ijin pinjam pakai telah berakhir tahun 2000. Pemohon terlambat dalam mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjam pakai, bahwa 3 bulan sebelum masa perjanjian pinjam pakai berakhir, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Upaya tindak lanjut Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tahun 2008 oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali No. 188.46/09/11/2007. Telah dikoordinasikan dengan pimpinan PT. PLN Wilayah XI di Denpasar untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan. Pengajuan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan, dengan surat No. 46/LG.000/RE.7-BAL-90/2005, tanggal 25 Juli 2005 dan surat No.46 /LG.000/RE.7-BAL-90/2005, tanggal 6 September 2005. Tidak ditemukan surat persetujuan dari instansi Kehutanan sebagai tindak lanjut surat dari PT. Telkom (Kantor Daerah Telekomonikasi Bali di Denpasar) Letak lahan kompensasi dan Tidak diperjanjikan luas Kondisi lahan kompensasi Proses Pengukuhan Pengguna Bupati Buleleng Peruntukan Jalan dari Desa Sekumpul ke Banjar Bingin Fungsi hutan, lokasi dan luas Hutan Lindung, Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng seluas 0,910 Ha. Dokumen yang ada Permohonan Kepala Desa Galungan No. Pemb87/GI/6/1987, tanggal 17 Juni 1987. Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan No. 079/Menhut-II/1988, tanggal 15 Pebruari 1988. Perjanjian pinjam pakai No. 375/Kw.Bl-5/1988 dan No. 590/684/Pem/1988, dan berlaku dari tgl. 1-31988 s/d 1-3-2008. Kewajiban Menjaga dan memelihara tanda batas di sekitar lahan pinjam pakai. Membina kelestarian lingkungan dan mencegah kelongsoran dan erosi tanah di sekitar lahan pinjam pakai. Wajib memberikan ganti rugi nilai tegakan hutan dari lokasi pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali.


BAB II -

60


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

NO.

IDENTIFIKASI

URAIAN

1

2

3

TENGAH

j. k. 5.a

Dibebani biaya pengukuran/pemetaan dan biaya lainnya sehubungan proses pinjam pakai kawasan hutan. Kondisi lahan pinjam pakai Tetap, tanpa ada perubahan. Semakin intensif. Masalah Ijin pinjam pakai kawasan hutan telah berakhir tahun 2008. Pemohon belum mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjam pakai, bahwa 3 bulan sebelum masa perjanjian pinjam pakai berakhir, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan. Upaya tindak lanjut Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tahun 2008 oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali No. 188.46/09/11/2007. Telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan Kepala Desa Galungan untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan. Letak lahan kompensasi dan Tidak diperjanjikan luas Kondisi lahan kompensasi Proses Pengukuhan Pengguna LIPI

b.

Peruntukan

Kebun Eka Karya Bedugul

c.


Hutan Taman Wisata Alam, Candikuning Bedugul, Kabupaten Tabanan dan Buleleng, seluas 157,49 Ha (disatukan).

d.

Dokumen yang ada

Surat Keputusan Gubernur Bali No. 19/53/2/4, tanggal 5 juli 1959, tentang penggunaan kawasan hutan di Bedugul oleh LIPI seluas 45,0 Ha. Keputusan Menteri Pertanian No. 145/Kpts/DJ/I/1975, tanggal 21 Agustus 1975, tentang pemberian ijin untuk menggunakan kawasan hutan Pertanaman Candi Kuning, seluas ± 129,20 Ha, terletak di Bedugul, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali untuk perluasan Kebun raya Cabang “Eka Karya”Bali Keputusan Menteri Kehutanan No. 411KptsII/1995, tanggal 8 Agustus 1995, tentang penggunaan kawasan hutan seluas 179,20 Ha, di Desa Candi Kuning untuk Kebun Eka Karya oleh LIPI, dengan cara pinjam pakai selama 20 tahun.

f. g.

h.

i.


BAB II -

61


DINAS UPT

NO.

IDENTIFIKASI

1

2

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

URAIAN 3

Surat Menteri Kehutanan No. 251/Menhut-VII/2001, tentang pemberian ijin dengan KDTK. e.

Kewajiban

Menjaga dan memelihara tanda batas di sekitar lahan pinjam pakai. Membina kelestarian lingkungan dan mencegah kelongsoran dan erosi tanah di sekitar lahan pinjam pakai. Wajib memberikan ganti rugi nilai tegakan hutan dari lokasi pinjam pakai kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Dibebani biaya pengukuran/pemetaan dan biaya lainnya sehubungan proses pinjam pakai kawasan hutan.

f.


Tetap, tanpa ada perubahan. Tanda batas jelas. Telah dipasang pagar permanen.

g.

Masalah

h.

i. j. k.

Belum membuat kesepakatan/perjanjian pinjam pakai. Upaya tindak lanjut Telah dilakukan monitoring dan evaluasi tahun 2008 oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali No. 188.46/09/11/2007. Telah dikoordinasikan dengan Pimpinan Kebun Raya Eka Karya Bedugul untuk segera membuat kesepakatan/perjanjian pinjam pakai kawasan hutan. Letak lahan kompensasi dan luas Kondisi lahan kompensasi Proses Pengukuhan -

Sumber : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Bali, Tahun 2010.

3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Bedugul Proses panjang birokrasi sampai keluarnya SKB (surat Keputusan Bersama) tiga menteri yaitu Pertambangan, Pertanian dan kehutanan No. 986/Kps/M.PE/1989 yang prematur cacat proses. Selanjutnya SK Direktur Geologi dan Sumberdaya Mineral No. 068/1011/DDJG/1996

jelas-jelas

menyebutkan

hanya

untuk

pemberian

ijin

pengeboran air bawah tanah dengan batas kedalaman 250 meter dengan penyadapan aquifer mulai kedalaman 160-240 meter dengan ukuran jamban sumur 9 5/8 inci. Jadi RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

62


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

jelas bukan untuk pengeboran air bawah tanah dengan diameter dan kedalaman yang jauh melampaui dan membabat hutan lindung yang disakralkan. Tanpa melalui Dinas Kehutanan Bali, telah dikeluarkannya Rekomendasi Dirjen Kehutanan No. 892/A/VII4/1996 tanggal 30 September 1996 dan rekomendasi inipun hanya sebatas eksplorasi geothermal sebagaimana yang telah dilakukan. Konsekuensinya muncullah Keppres No. 39/1997 status proyek dan kontrak kerjasama JOC (Joint Operation Contract) dan ESC (Energy Sales Contract) ditunda. Total proyek tertanggal 17/11/1995 dibekukan karena terjadi pelanggaran. Tiba-tiba muncul Keppres No. 15/2002 perihal pencabutan Keppres No. 39/1997, maka mulailah babak baru pembabatan hutan lindung yang disakralkan sebagai kawasan suci cagar alam Watukaru, kawasan hulu sumber air, kesuburan, kesegaran udara paru-paru Bali yang seharusnya tidak terjual semahal berapa pun. Proses panjang birokrasi sampai keluarnya SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri: Pertambangan, Pertanian dan Kehutanan No. 986/K/05/M.PE/1989 yang prematur cacat proses. Selanjutnya SK Direktur Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 068/1011/DDJG/1996 jelas-jelas menyebutkan Pemberian Izin Pengeboran Air Bawah Tanah. Batas kedalaman 250 meter dengan penyadapan aquifer mulai kedalaman 160-240 meter, jambang sumur 9 5/8 inci. Jelas bukan untuk pengeboran geothermal dengan diameter dan kedalaman yang jauh melampaui dan membabat hutan lindung yang disakralkan. Tanpa melalui Dinas Kehutanan Bali, dikeluarkan Rekomendasi Dirjen Kehutanan No. 892/A/VII4/1996

tanggal

30

September

1996

hanya

sebatas

eksplorasi

geothermal

sebagaimana yang telah dilakukan. Konsekuensinya telah dikeluarkan Keppres No. 39/1997 Status Proyek Ditunda dan Kontrak Kerja Sama JOC/ESC. Total proyek 17/11/1995 dibekukan karena terjadi pelanggaran. Tiba-tiba muncul apa yang disebut sebagai Keppres No. 15/2002 perihal Pencabutan Keppres No. 39/1997, namun perlu disadari, bukan berarti pelanggaran bisa dilanjutkan. Mulailah babak baru pembabatan hutan lindung yang disakralkan kawasan suci CA Batukaru, kawasan hulu sumber air, kesuburan, kesegaran udara paru-paru Bali yang seharusnya tidak di jual semahal berapa pun.


BAB II -

63


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Seluruh perizinan survai dan eksplorasi geothermal di Bedugul, mulai tahun 1982 sampai tahun 1998, sudah habis masa berlakunya pada tanggal 24 November 1998. setelah terbengkalai hampir enam tahun (1999-2004), Kepala Badan Planologi Kehutanan, Agustus 2004 memberikan izin kegiatan pengeboran eksplorasi panas bumi dan sarana penunjangnya seluas 53,88 ha, yang terdiri atas perpanjangan izin seluas 25,28 ha, dan tambahan izin baru 28,60 ha. Izin eksplorasi panas bumi di hutan lindung oleh Ka. Badan Planologi perlu di uji keabsahannya dan dampak teknisnya, karena menurut pasal 39 ayat (3) Undangundang No. 41/1999 tentang Kehutanan seharusnya izin untuk pertambangan yang diberikan adalah izin pinjam pakai oleh Menteri

Kehutanan.

Pada

ayat

(5)

disebutkan pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR. Sesuai ketentuan dalam proses izin pinjam pakai oleh menteri seharusnya berdasarkan rekomendasi Gubernur. Sesuai Undang-undang 27/2003 tentang Panas Bumi, pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi diwilayah lintas kabupaten/kota adalah kewenangan Gubernur. Namun, seakan kebijakan di era otda dikesampingkan, investor mengacu pasal 41 Undang-undang 27/2003 yang menyebutkan “Pada saat Undang-undang ini berlaku, semua kontrak kerja sama pengusahaan sumber panas bumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak”. Menurut investor mereka telah melakukan kontrak kerja sama, sebelum Undang-undang 27/2003 ditetapkan. Apakah Joint Operation Contract (JOC) Pertamina dan Bali Energy Ltd. serta Energy Sales Contract (ESC) dengan PLN ini dimaksudkan sebagai kontrak pengusahaan panas bumi ? Bila dikaji kronologinya Pertamina selalu melakukan kontrak kerja (JOC dan ESC) sebelum ada kepastian izin pertambangan dalam kawasan hutan. Menteri Kehutanan dan atau pemda Bali belum pernah memberikan izin pengusahaan panas bumi (eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi) di dalam kawasan hutan. Selama ini hanyalah izin penggunaan hutan untuk kegiatan eksplorasi oleh Ka. Badan Palnologi Kehutanan yang dasar hukumnya lemah dan tidak RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

64


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

memperhatikan dampak ekologi dan sosialnya. Izin eksplorasi tidak menjamin adanya keberlanjutan

eksploitasi.

Bila

izin

eksplorasi

diberikan

untuk

pengusahaan

pertambangan panas bumi, kegiatannya akan membabat hutan untuk koridor jalan, tapak bor dan sarana penunjang lainnya. Seandainya setelah eksplorasi dilakukan studi kelayakan dan ternyata tak layak untuk dieksploitasi (membangun PLTP), lalu siapa yang bertanggung jawab mereklamasi atas hutan-hutan yang dibabat dan sudah diaspal tersebut ? Kondisi izin seluas 25,28 ha yang sudah dieksplorasi tahun 1997/1998, hutannya sudah ditebang, sekarang berupa jalan aspal, tampak sumur bor dan tanah lapang yang direncanakan untuk sarana penunjang. Sedangkan tambahan izin baru seluas 28,60 ha kondisi sampai saat ini di lapangan masih merupakan hutan alam yang sangat lebat (virgin forest), belum ada kegiatan apa-apa, namun bila izin kepala Planologi dianggap sah, maka akan terjadi penebangan hutan seluas 28,60 ha untuk sarana jalan masuk, tampak bor, dan untuk pembangunan tiga unit turbin PLTP di dalam hutan lindung yang merupakan perekat/pemersatu dan sekaligus buffer zone tiga Cagar Alam (CA) Batukaru, Yaitu CA Gunung Tapak, CA Gunung Pohen dan CA Gunung Lesung. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai surat Gubernur kepada Menteri Kehutanan 1 September 2004 meminta mencabut/membatalkan izin tambahan (perluasan 28,60 ha) atas surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Agustus 2004. pernyataan Bupati/Wali kota se Bali pada tanggal 22 November 2004 bahwa Proyek Panas Bumi, dengan catatan tidak ada penebangan pohon. Hal ini sebenarnya sesuai dan searah dengan maksud surat Gubernur September 2004 yang pada intinya yang hanya mempermasalahkan adanya izin perluasan eksplorasi. (Bali Post, Sabtu, 30 Juli 2005). 4. Kebun Raya Ekakarya-Bedugul Kebun Raya yang tidak ada duanya di Provinsi Bali ini, pada awal mulanya adalah merupakan hasil karya para rimbawan dalam kegiatan reboisasi dengan sistem tumpangsari. Sebagai tanaman pokok kehutanan, ditanam beberapa jenis, antara lain; Kepelan (Manglitia lauca), Gintungan (Bishcoffa-javanica), Salam (Eugenia polyanta),


BAB II -

65


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Puspa (Schima noronhae), Rasamala (Altingia exelsa), Damar (Agathis sp.), dan lainlain dengan lus mencapai 45 ha. Dalam perjalanan selanjutnya, sekitar tahun 1969/1970, areal tanaman yang tumbuh bagus ini, hak pengelolaannya dilimpahkan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Hak Pinjam Pakai. Pengayaan jenis tanaman dilakukan dengan mengisi beberapa jenis tanaman koleksi dari seluruh wilayah Nusantara, serta upaya-upaya pengembangan hingga mencapai luas keseluruhan saat ini  126 ha. Rasa, cipta, karsa dan karya manusia-manusia terampil dan professional dibidangnya, telah mampu mempaduserasikan karya arsitektur dengan alam sekitarnya, seperti “Gapura” yang berdiri megah, demikian pula dengan prasarana dan sarana penunjang lainnya dengan tidak mengurangi pesona alam yang artistic, sehingga sulit memberi batasan terhadap pengertian antara wisata alam dan wisata budaya, karena sifatnya yang menyatu dengan alam. Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola Kebun Raya Eka Karya Bedugul, diperoleh gambaran bahwa kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara. Dari data kunjungan wisatawan tersebut di atas, mencerminkan bahwa setiap insani mendambakan suasana lingkungan yang bersih, asri, lestari, indah, tenang, nyaman (Bali teman) dan memberikan kedamaian sebagai wahana penyegaran jasmani dan penyadaran rohani, setelah berhari-hari berkutat dengan kompetisi kehidupan yang semakin kompetitif. 5. Kawasan Hutan Munduk Andong Kawasan hutan Munduk Andong merupakan kawasan Pemukiman yang terletak di kawasan hutan lindung KPH Bali Tengah. Kawasan ini secara faktual memendam permasalahan dengan bermukimnya sejumlah 75 KK pada awalnya sebagai penghuni dan penggarap lahan secara turun-temurun, sejak awal ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tangal 27 Mei 1927 hingga saat ini tanpa pernah ada penyelesaian secara tuntas.


BAB II -

66


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

a. Latar Belakang 1) Masyarakat yang bermukin di kawasan hutan Munduk Andong adalah warga penduduk Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sejak zaman penjajahan Hindia Belanda bermukin dan bercocok tanam dilereng gunung sekitar Bukit Adeng dan Bukit Pohen. 2) Pada tahun 1927, pemerintah Hindia Belanda menujuk dan menetapkan kawasan tempat mereka bermukin dan bercocok tanam, dan daerah-daerah di sekitarnya, sebagai kawasan hutan tetap berdasarkan Gouverment Besluit tanggal 27 Mei 1927, Nomor 28, nomor Regester Tanah Kehutanan (RTK) No. 4, dengan nama Komplek Gunung Batukaru. 3) Berdasarkan penetapan tersebut, dibentuklah Komisi Penetapan Batas yang bertugas mengukur dan memancangkan pal batas hutan berupa Gegumuk dan telah dibuat proses verbaal Pemancangan Tata Batas tanggal 15 Mei 1933. 4) Hasil kerja dari Komisi Penetapan Batas, dikukuhkan oleh Komisi Pengaturan Tata Batas pada tanggal 15 Desember 1933. 5) Atas dasar hasil kerja Komisi Penetapan Batas yang telah mendapat pengukuhan dari Komisi Pengaturan Tata Batas, maka dimintakan persetujuan kepada De Hoofdinspecteur, Hoofd van de Dients van het Boswezen dan telah mendapat persetujuan oleh de Opperhoutvester atas nama Hoofd van de Dients van het Boswezen dan telah mendapat persetujuan oleh De Opperhoutvester atas nama Hoofd van de Dients van het Boswezen, tanggal 23 Pebruari 1934, Nomor 6, regester H.dB.J. 1934. 6) Dengan ditetapkannya Kawasan Hutan Komplek Gunung Batukaru, areal kawasan Munduk Andong seluas 118,10 ha termasuk didalamnya, maka masyarakat yang bermukin dan bercocok-tanam disana mengajukan keberatan dan bersikukuh tidak mau keluar sekalipun mereka sempat diadili dan dipenjarakan. 7) Karena masyarakat tetap bertahan dan bersikukuh tidak mau keluar dari dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut, maka De Opperhoutvester yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kehutanan Bali dan Lombok, membuat “Surat RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

67


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Perjanjian Pinjam Pakai” Kawasan hutan tersebut kepada para “pengontrak”, masing-masing: a. Kontrak Banjar Munduk Andong, sejumlah 19 orang, pada tanggal 18 Agustus 1934 b. Kontrak Banjar Bangli, sejumlah 21 orang, pada tanggal 1 Nopember 1934 c. Kontrak Banjar Gunung kangin, sejumlah 21 orang, pada tanggal 20 Nopember 1934. Jumlah keseluruhannya 61 orang. 8) Tahun 1955, tepatnya pada tanggal 28 Jauari 1955, diadakan peninjauan ke lokasi oleh Kepala Dinas Kehutanan Bali, untuk melihat pelaksanaan perjanjian tersebut, ternyata dijumpai adanya pertambahan jumlah penggarap sebanyak 5 orang, masing-masing di Banjar Munduk Andong 3 orang, Banjar Bangli sebanyak 1 orang, dan Banjar Gunung Kangin sebanyak 1 orang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 66 orang. 9)

Tahun 1958 dan tahun 1960, pada saat diadakan evaluasi pelaksanaan perjanjian oleh Dewan Perancang Tata Bumi, dijumpai adanya pelanggaran berupa penggantian tanaman Kopi dengan jenis tanaman semusim, seperti jagung, padi gogo, dan sayur-sayuran, serta terdapat pula adanya tambahan penduduk di masing-masing kontrakkan sehingga keseluruhannya berjumlah 75 orang, namun tidak dijelaskan pertambahan penggarap di masing-masing kontrakkan, akan tetapi tidak diketemukan adanya pertambahan luas lahan garapan.

10)

Surat Perjanjian Pinjam Pakai kawasan hutan dimaksud mengandung kelemahan yang sangat fatal karena tidak mencantumkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan tidak pula dicantumkan batas waktu berakhirnya perjanjian, bahkan dicantumkan sampai kepada keturunannya.

11)

Dengan adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai kawasan hutan tersebut, sejak dikeluarkannya hingga saat ini, dari pihak Dinas Kehutanan tidak dapat berbuat banyak bahkan usaha untuk mentransmigrasikan mereka pada tahun


BAB II -

68


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

1985/1986 mengalami kegagalan, karena mereka tetap bertahan tidak mau ditransmigrasikan. 12)

Hingga saat ini, jumlah penggarap atau lazim disebut “pengontrak” di masingmasing kontrakkan adalah sebagai berikut: a. Kontrakkan Banjar Munduk Andong sejumlah 22 orang b. Kontrakkan Banjar Bangli sejumlah 22 orang c. Kontrakkan Banjar Gunung Kangin berjumlah 31 orang Jadi jumlah keseluruhannya menjadi 75 orang.

b. Kebijaksanaan Dinas Kehutanan 1) Mempertahankan Kawasan Hutan Munduk Andong berfungsi sebagai Kawasan Hutan Lindung, dengan meninjau kembali Surat Perjanjian yang telah ada serta menetapkan dan menerapkan sanksi hukum secara tegas kepada pelaku pelanggaran. 2) Mengukur dan menata kembali tempat pemukiman penduduk maupun batas lahan garapan masing-masing serta pengaturan pola tanam sesuai dengan kondisi geomorphologi wilayah. 3) Memberdayakan masyarakat sebagai mitra kerja melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung sebagai upaya pelestarian hutan dan ekosistemnya. 4) Melakukan kajian terhadap pengembangan potensi dan manfaat kawasan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bentuk produk-produk non kayu dan jasa obyek wisata alam. 5) Mengadakan koordinasi serta melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam rangka upaya Pengelolaan Kawasan Terpadu yang ramah lingkungan sebagai antisipasi dampak negatif akibat semakin pesatnya pembangunan dimasamasa yang akan datang.


BAB II -

69


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

c. Langkah-langkah 1) Membentuk Tim Khusus guna mengkaji ulang materi perjanjian yang telah ada ditinjau dari aspek hukum maupun aspek teknis dan sosial. 2) Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Provinsi Bali, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, serta pihak-pihak yang terkait dalam rangka menetapkan Pola Pengelolaan Kawasan Terpadu. 3) Mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung bagi kelestarian tata air, flora dan fauna, keunikan alamnya, kesuburan tanah dan iklim mikro. 4) Melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap pemanfaatan kawasan serta menerapkan sanksi hokum bagi pelaku pelanggaran. 5) Memberdayakan masyarakay pengontrak sebagai mitra kerja dan pelaku pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat desa hutan (PMDH), pemberian bimbingan teknis, pelatihan pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan obyek-obyek wisata alam serta penerapan teknologi tepat guna. Dari beberapa kebijaksanaan dan langkah-langkah yang diprogramkan oleh pimpinan Dinas Kehutanan Provinsi Bali, mencerminkan adanya itikad baik Pemerintah Daerah untuk melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam upaya memberdayakannya sebagai mitra kerja. Namun sejauh mana efektivitas dan implementasinya di lapangan, sama sekali belum menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan, bahkan belum pernah tersentuh pembangunan dibidang kehutanan. 2.5 Kondisi Posisi KPHL dalam Persepektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Kedudukan kawasan hutan di Provinsi Bali dalam tinjauan RTRWP Bali berdasarkan Perda No. 3/2005 tentang RTRWP Bali, Bab V, pasal 17-22, bahwa hutan lindung dibagi empat fungsi utama yaitu: (1) Kawasan yang memberikan

perlindungan kawasan bawahannya, meliputi :

kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

70


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

(2) Kawasan perlindungan setempat, meliputi : kawasan suci (pegunungan ,laut, danau, campuhan, pantai, dan mata air), kawasan tempat suci, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai,kawasan sempadan jurang, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air. (3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam, meliputi : kawasan suaka alam, kawasan pantai hutan bakau, kawasan taman nasional, kawasan konservasi laut daerah, kawasan taman hutan raya, kawasan taman wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. (4) Kawasan rawan bencana, meliputi : gunung berapi, erosi pantai, tanah longsor, intrusi air laut dan kawasan banjir. Dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, secara tegas disebutkan bahwa: a. Pasal 5 ayat (2) UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, mengatur berdasarkan fungsi utama kawasan lindung dan kawasan budidaya. b. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. c. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Dalam RTRWP Provinsi Bali tahun 2009-2029 khusus pada penjelasan kedudukan hutan di Provinsi Bali untuk isu lingkungan, disebutkan bahwa proporsi luas hutan tahun 2008 hanya 23% (kurang dari target keseimbangan 30% dari luas wilayah), sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan iklim mikro dan ketersediaan sumberdaya air yang berkelanjutan. Dalam pasal 17 UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa dalam pelestarian lingkungan dalam perencanaan tata ruang ditetapkan proporsi luas hutan paling sedikit 30% dari luas wilayah. Demikian pula pentingnya fungsi dan keberadaan hutan dalam kajian daya dukung lahan di Provinsi Bali, merekomendasikan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya yaitu secara fungsi hidrologi. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB II -

71


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan (a) Isu-isu Strategis Isu – isu strategis di UPT KPH Bali Tengah khususnya yang terkait dengan permasalahan pembangunan wilayah KPH, berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan isu isu yang terjadi di Dinas Kehutanan Provinsi Bali, menguraikan analisis faktor lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari

peluang dan

tantangan. Pendudukan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Tengah terjadi pada kawasan hutan lindung di Munduk Andong, wilayah RPH Candikuning, pada Kelompok Kawasan Hutan Gunung Batukaru (RTK. 4), terjadi sejak lama dan berlangsung sampai saat ini seluas lebih dari ± 200 ha, untuk penanaman tanaman buah - buahan, kopi, dapdap dan tanaman lain.

Selain itu secara sporadis masih

terjadi perencekan, pencurian kayu, perambahan untuk penanaman tanaman kopi, pisang, tanaman semusim, rumput gajah, galian C dan lainnya di RPH Banjar. Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka perlindungan hutan lebih difokuskan terhadap pengamanan hutan berupa patroli. penyuluhan, sosialisasi peraturan perundang - undangan di bidang kehutanan. penegakan hukum terhadap pencuri kayu hutan dan perambah hutan serta upaya percepatan penyelesaian masalah pensertifikatan tanah dan pendudukan kawasan hutan. (b) Kendala Adapun kendala-kendala yang terdapat di wilayah KPH Bali Tengah adalah : a. Rendahnya pendidikan, luas pemilikan lahan dan kesejahteraan masyarakjat sekitar hutan. b. Besarnya ketergantungan masyarakat terhadap hutan.


BAB II -

72


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

Ketergantungan penduduk di sekitar kawasan hutan terhadap hutan cukup tinggi, termasuk keperluan pembangunan untuk sektor di luar kehutanan. c. Tingginya kebutuhan akan bahan baku kayu. Kebutuhan bahan baku kayu / bukan kayu dan hasil hutan lainnya terus meningkat, di sisi lain pemenuhan bahan baku terbatas. d. Tingginya degradasi dan alih fungsi kawasan hutan. e. Lemahnya

pemahaman

masyarakat

dan aparat tentang arti penting fungsi

hidroorologis hutan. f. Tingginya tingkat kerawanan / gangguan terhadap hutan. g. Penyerapan tenaga kerja belum maksimalnya h. Kontribusi yang diberikan

belum maksimal atas keberadaan kawasan hutan

terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat

(5) Permasalahan Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan kajian beberapa data sekunder, berkembang beberapa permasalahan dan isu-isu strategis pada kawasan KPH Bali Tengah, yaitu : 1. Pensertifikatan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Tengah, sebagai berikut: a) RPH

Candikuning

sebanyak

3

pelanggaran

seluas

202,0 ha,

untuk

pensertifikatan tanah seluas 0,50 ha. b) RPH Sukasada sebanyak 7 pelanggaran seluas

118,80 ha , untuk

pensertifikatan tanah seluas 7,90 ha. c)

Perambahan hutan dan pendudukan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Tengah terjadi pada kawasan hutan lindung di Munduk Andong, wilayah RPH Candikuning, pada Kelompok Kawasan Hutan Gunung Batukaru (RTK. 4), terjadi sejak lama dan berlangsung sampai saat ini seluas lebih dari ± 200 ha, untuk penanaman tanaman buah - buahan, kopi, dapdap dan tanaman lain.


BAB II -

73


DINAS UPT

KEHUTANAN

KPH B A L I

TENGAH

d) Selain itu secara sporadis masih terjadi perencekan, pencurian kayu, perambahan untuk penanaman tanaman kopi, pisang, tanaman semusim, rumput gajah, dan lainnya di RPH Banjar. Berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka perlindungan hutan lebih difokuskan terhadap pengamanan hutan berupa patroli. penyuluhan, sosialisasi peraturan perundang - undangan di bidang kehutanan. penegakan hukum terhadap pencuri kayu hutan dan perambah hutan serta upaya percepatan penyelesaian masalah pensertifikatan tanah dan pendudukan kawasan hutan.


BAB II -

74


BAB III. VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN

VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN KPH BALI TENGAH 1. Visi dan Misi Pembanguan Provinsi Bali Visi yang akan

dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bali adalah Bali Mandara yaitu “ Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera” Agar Bali tetap eksis di mata masyarakat dan di masa yang akan datang, maka visi dan perubahan paradigma perlu mendapat perhatian sehubungan dengan menghadapi pengaruh global sebagai akibat dari perkembangan pariwisata di Bali. Di samping itu falsafah hidup masyarakat Bali tidak terlepas dari ajaran Tri Hita Karana. Tri Hita Karana adalah konsepsi filsafat masyarakat di Bali yang merupakan filosofi tiga unsur penyebab adanya kebahagian, yaitu keharmonisan antara manusia dengan Tuhannya (Parhyangan), hubungan antara manusia dengan sesamanya (Pawongan) dan antara manusia dengan lingkungannya (Palemahan).

Berdasarkan

visi

tersebut,

diharapkan

dapat

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat Bali dan kejayaan Pulau Bali. Salah satu cara untuk mewujudkan visi Bali Mandara adalah melalui Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merumuskan program utama yaitu : a. Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam, pengembangan sistem

budaya

yang

berorientasi

kepada

tatanan

lingkungan

hidup,

pengendalian pemanfaatan pantai dan laut. b. Kehutanan Meningkatkan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis, pengelolaan hutan

bersama

masyarakat, pengembangan

produksi

hasil

hutan,

perlindungan dan pengamanan serta pengendalian peredaran hasil hutan.


BAB III -

75


2. Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan Provinsi Bali Arah pembangunan Kehutanan Provinsi Bali masa mendatang sebagai berikut: 1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional 2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan/ekologi,social budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari/berkelanjutan. 3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) 4. Meningkatkan

kemampuan

untuk

mengembangkan

kapasitas

dan

pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan/ekologi, sosial budaya, dan ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal. 5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

3. Visi Dinas Kehutanan Provinsi Bali : “Terwujudnya Luas dan Fungsi Hutan yang Optimal, Aman dan Lestari, Didukung oleh Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Professional dalam Pembangunan Bali Berkelanjutan”.

4. Misi Pembangunan Kehutanan di Provinsi Bali adalah : 1. Meningkatkan efektivitas tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat ; 2. Mengembangkan aneka produksi dan hasil hutan bersama masyarakat ; 3. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan.


BAB III -

76


5. Visi dan Misi Pengelolaan KPH Bali Tengah Pemantapan kawasan hutan secara permanen dapat dilaksanakan dengan baik dan mengacu pada visi pembangunan daerah Bali dan visi Pemerintah Provinsi Bali yang diterjemahkan dalam program lingkungan hidup dan kehutanan tersebut, maka visi KPH Bali Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut : “Menjadi Pengelola hutan di KPH Bali Tengah yang

profesional,

sehingga terwujud kawasan hutan yang optimal, aman, dan lestari mendukung wisata alam dan spiritual, serta konservasi sumberdaya hutan, melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan”. Visi tersebut didasarkan pada rasionalitas bahwa kawasan hutan di KPH Bali Tengah seluruhnya berfungsi

sebagai hutan lindung, dan dikelilingi oleh

hutan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA Bali). Disamping itu, hutan di KPH Bali Tengah juga dikelilingi oleh Desa di sekitar hutan, baik desa dinas maupun desa pekraman yang merupakan khas budaya Bali. Visi tersebut juga mengandung pengejewantahan dari filsafat masyarakat Bali, yaitu Tri Hita Karana. Untuk mencapai visi tersebut, KPH Bali Tengah perlu merumuskan misi yang tidak sederhana tetapi dapat dilaksanakan dalam oprasional di lapangan. Misi yang dikembangkan untuk mewujudkan visi pengelolaan KPH Bali Tengah dirumuskan sebagai berikut : 1. Memantapkan penataan kawasan hutan KPH Bali Tengah menjadi wilayah hutan yang dapat dikelola secara rasional, efektif dan efisien. 2. Menyusun Perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya hutan dengan paradigma kehutanan sosial (social Forestry). 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang mencakup pemanfaatan,

perlindungan

dan

konservasi

sumberdaya

hutan,

dan

pengamanan hutan berdasarkan peraturan yang berlaku, keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. 4. Melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan secara kolaboratif dengan tujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat setempat. RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2013 - 2022 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB III -

77


Tujuan dari Pengelolaan hutan di KPH Bali Tengah dengan visi dan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan rasionalitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan hutan di KPH Bali Tengah. 2. Mengendalikan kelestarian pengelolaan hutan dari aspek ekologi, sosial dan ekonomi. 3. Meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik untuk pengelolaan hutan. 4. Memaksimalkan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terutama jasa wisata, spirirual,dan konsevasi sumberdaya hutan 5. Meningkatkan kondisi hutan melalui pengkayaan tanaman menjadi fullstock (terisi penuh) 6. Meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM) masyarakat desa hutan 7. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung.


BAB III -

78


BAB IV. ANALISIS DAN PROYEKSI

Analisis dan proyeksi yang dimaksud dalam bab ini adalah penjelasan hasil analisis situasi pengelolaan hutan di wilayah KPH Bali Tengah yang mencakup aspek organisasi KPH Bali Tengah, penataan kawasan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, pengamanan dan konservasi SDH, sosial ekonomi dan budaya, anggaran biaya pengelolaan KPH, serta sarana dan prasarana. Pada setiap aspek disajikan penjabaran informasi terkini tentang pengelolaan hutan dan ulasan rasionalitas kondisi pengelolaan KPH Bali Tengah tersebut.

Pada akhir bab ini

disajikan agregasi analisis SWOT sehingga dapat dirumuskan masalah-masalah utama dan langkah-langkah strategi yang dapat diusulkan untuk perencanaan pengelolaan hutan yang akan datang. Metode yang digunakan dalam pembuatan laporan ini berdasarkan: (a) studi pustaka/literatur, (b) observasi, dan (c) wawancara dan focus grup discussion (FGD). Studi literatur dilakukan untuk menunjang dan memperluas wawasan dalam membuat analisis data lapangan, sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi biofisik, pemanfaatan sumberdaya hutan, kodisi sosial ekonomi masyarakat, dan kondisi infrastruktur yang ada di lapangan. Untuk mendukung metode observasi, dilengkapi dengan dokumentasi melalui kegiatan pengambilan gambar di lapangan. Metode wawancara dilakukan baik di kantor KPH, masing-masing kepala RPH dan tokoh-tokoh masyarakat/petani di sekitar kawasan untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dan kegiatan yang sudah dilakukan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan fokus grup discussion dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah yang ada dilapangan untuk melengkapi laporan rencana penyusunan pengelolaan KPH Bali Tengah. 4.1 Managemen Pengelolaan Hutan KPH merupakan institusi pengelola hutan yang terorganisir dengan kejelasan tujuan dan wilayah kelola untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB IV - 79


peruntukan

hutan.

Pembentukan

KPH

ini

diharapkan

dapat

mewujudkan

penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat berjalan secara efisien dan lestari/berkelanjutan. Kawasan hutan yang menjadi kewenangan pengelolaan UPT KPH Bali Tengah adalah berupa kawasan Hutan Lindung, yang tersebar mulai dari RTK 1 sampai dengan RTK 5, dengan wilayah administrasi kabupaten seperti Kab. Buleleng, Tabanan, Badung dan Bangli. Mengacu pada Permendagri Nomor 61 tahun 2010, KPH diarahkan untuk menjadi organisasi di tingkat tapak yang mengelola kawasan hutan dalam bentuk SKPD. Namun saat ini masih berada di bawah Dinas Kehutanan Propinsi Bali dalam bentuk UPT. Kondisi ini mencerminkan belum adanya pemisahan antara pengurusan dan pengelolaan, sebab di Dinas Kehutanan melekat fungsi pengurusan. Saat ini di UPT KPH Bali Tengah, sumberdaya manusia sebagai pengelola kawasan hutan, sangat kekurangan tenaga teknis di bidang kehutanan. Oleh karena itu ke depan sangat diperlukan adanya diklat-diklat teknis. Demikian halnya tentang sarana dan prasarananya masih sangat minim. KPH Bali Tengah (sebagai KPH Model), terbentuk 1 November 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI

Nomor

SK.620/Menhut-II/2011. Proyeksi ke depan apabila pemanfaatan kawasan hutan sudah berjalan secara optimal, maka perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 61 tahun 2010, bahwa KPH berada di bawah Gubernur, tetapi pada saat ini akan berbenturan dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan jumlah SKPD di Provinsi, oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengkajian. 4.2 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 4.2.1 Tata Hutan Penataan batasan kawasan hutan merupakan hal utama dalam pengelolaan hutan, pada kegiatan ini perlu ditetapkan kawasan hutan yang relatif tetap/permanen dan tidak mudah berubah selama masa pengelolaan hutan, sehingga kawasan hutan negara yang telah ditetapkan sebagai areal KPH perlu ditetapkan misalnya dalam


BAB IV - 80


RTRW (Kementerian Kehutanan, 2011). Kawasan hutan di KPH Bali Tengah sesuai dengan fungsi pokok hutan, merupakan

hutan lindung. Kawasan ini sudah

mempunyai batas yang jelas dan sudah ditetapkan tapal batasnya sesuai dengan pal – pal batas yang sudah dipasang di lapangan. Kawasan hutan KPH Bali Tengah dibagi menjadi 7 RPH (Resort Pengelolaan Hutan), yaitu RPH Sukasada, RPH Banjar, RPH Kubutambahan, RPH Pupuan, RPH Penebel, RPH Candikuning, RPH Petang), dan Pos Pemeriksaan hasil hutan (PHH) di Payangan. Pembagian kawasan hutan dari segi pengelolaan pada KPH Bali Tengah, dilakukan berdasarkan RTK (Register Tanah Kehutanan) yang terdiri dari 5 RTK yaitu : RTK 1 Kelompok hutan Puncak Landep, RTK 2 kelompok hutan Gunung Mungsu, RTK 3 kelompok hutan Silangjana, RTK 4 kelompok hutan Gunung Batukaru dan RTK 5 kelompok hutan Munduk Pengejaran. Pengembangan/proyeksi ke depannya perlu dibuat pembagian ke dalam blok dan/atau petak, agar lebih memudahkan dalam manajemen/pengelolaannya. Blok merupakan bagian dari wilayah KPH yang dibuat permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Pengertian tersebut dekat dengan istilah Bos Afdeling ketika Belanda melakukan penataan hutan di Pulau Jawa setelah menetapkan hutan tetap yang merupakan upaya untuk pengorganisasian kawasan hutan (Warsito, 2010 dalam Anon, 2011). Blok atau bagian wilayah KPH dapat dijadikan dasar untuk pengaturan unit kelestarian, artinya dalam satu blok/bagian hutan akan terdapat satu unit kelestarian. Dalam satu unit KPH dapat terdiri dari satu atau lebih unit kelestarian sesuai dengan karakteristik biofisik, aksesibilitas lokasi, arah transportasi produk/komoditas dan kelas perusahaan yang dikembangkan. Pembagian blok perlu memperhatikan: (1) karakteristik biofisik lapangan, (2) kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, (3) potensi sumberdaya alam, dan (4) keberadaan hak-hak atau ijin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Tengah. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No : P.5/VIIWP3H/2012, pembagian ke dalam blok/petak pada wilayah KPH Bali Tengah dapat dilakukan: Pembagian blok pada wilayah KPH yang kawasan hutannya berfungsi hutan lindung adalah : RPH Sukasada, RPH Banjar, RPH Kubutambahan, RPH Pupuan, RPH RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB IV - 81


Penebel, RPH Candikuning, RPH Petang,

Pembagian blok hutan lindung dapat

dibagi menjadi 3 yaitu: (a) blok inti , (b) blok pemanfaatan , (c) dan blok khusus. Blok inti meliputi kawasan dengan kelas lereng 40-65 % (sangat curam); blok pemanfaatan meliputi kawasan dengan kelas lereng 0-8% (datar), 8-15% (landai), 15-25% (agak curam), dan kelas lereng 25-40% (curam); blok khusus meliputi kawasan-kawasan suci (Pura), Kebun Raya Eka Karya Bedugul dan kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai blok khusus. Pada blok inti hanya dimanfaatkan sebagai hutan lindung atau hutan virgin dan tidak diperkenankan terdapat kegiatan dalam bentuk apapun, kecuali hanya merupakan kawasan rehabilitasi dan perlindungan tata air. Sedangkan untuk blok pemanfaatan

pada

hutan

lindung

tetap

bersifat

terbatas,

yaitu

sebagai

pengembangan jasa lingkungan, wisata alam, dan potensi hasil hutan non kayu (budidaya lebah madu, tanaman obat/biofarmaca), pemungutan hasil hutan non kayu (madu, buah, jamur dan tanaman obat-obatan). Dalam pengelolaan/manajemen kawasan hutan, maka blok lebih lanjut dibagi ke dalam petak-petak yang lebih kecil (unit pengelolaan). Petak merupakan bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang memiliki karakteristik/sifat-sifat yang sama dan memerlukan pengelolaan atau silvikultur yang sama. Ukuran petak dapat berkisar antara 25-30 Ha. Adapun dasar pembuatan petak adalah berdasarkan kesamaan/kelompok lereng, jenis tanah (kedalaman dan kepekaan terhadap erosi), penutupan lahan/jenis vegetasi, dan iklim (terutama suhu dan curah hujan). Petak-petak yang memiliki karakteristik dan faktor pembatas yang sama akan memerlukan pengelolaan yang sama, dikelompokkan dalam unit pengelolaan yang sama. Jumlah petak yang terdapat di KPH Bali Tengah ada 60 petak,(seperti dalam peta terlampir), dan masing-masing petak mempunyai luasan tertentu dengan fungsi yang berbeda. Pembagian petak seperti ini akan sangat memudahkan dalam alih teknologi. Peta sebaran pembagian blok/petak agar bersifat lebih aplikatif dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai peta kerja di lapangan maka peta sebaran


BAB IV - 82


blok/petak sebaiknya dibuat pada skala yang lebih besar yaitu pada skala semi detil (1: 25.000 – 1: 50.000) atau bila memungkinkan dibuat pada skala detil (1: 5.000 – 1: 10.000). Dalam pembagian petak perlu memperhatikan : (1) produktivitas dan potensi areal/lahan; (2) keberadaan kawasan lindung yang meliputi kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan perlindungan plasma nuftah, kawasan pengungsian satwa, dan kawasan pantai berhutan bakau; (3) rancangan areal yang akan direncanakan antara lain untuk pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal wilayah

yang

bersangkutan telah ada ijin atau hak, pembagian petak menyesuaikan dengan petak yang telah dibuat oleh pemegang ijin atau hak. Selain itu pembagian petak diarahkan sesuai dengan peruntukan berdasarkan identifikasi lokasi dan potensi wilayah tertentu, seperti wilayah yang akan diberikan ijin, dan wilayah untuk pemberdayaan masyarakat. Pengeloaan hutan lestari menegaskan perlunya organisasi unit pengelolaan hutan yang rasional, efektif dan efesien. Arah dari rasioanalisasi organisasi KPH dan RPH ini dalam kerangka memenuhi kriteria unit manajemen hutan yg berfungsi untuk mengendalikan

kelestarian

finansial,

sehingga

KPH

dapat

dikelola

menuju

kemandirian. Disamping itu, organisasi KPH dan RPH ini bersifat teritarial yang pembentukannya didasarkan pad pertimbangan : a.

Jenjang pengawasan atasan dan bawahan

b.

Wilayah administrasi pemerintahan (kabupaten, kecamatan, dan desa)

c.

Daerah aliran sungai (DAS/Sub das)

d.

Kekompakan kawasan hutan. Tabel berikut merupakan usulan rasionalisasi RPH di KPH Bali Tengah


BAB IV - 83


Tabel 4.1. Usulan Rasionalisasi wilayah RPH di KPH Bali Tengah LUAS BARU

LUAS LAMA

No

BH

RPH

RTK

1

2

3

4 1 2 3 Jumlah 4a –1 5 Jumlah 4a –2

(Ha) 5 590,00 1.134,00 415,00 2.139,00 2.487,67 613,00 3.100,66 1.600,62

4b 4c –1 Jumlah 4c -2

1.423,79 172,00 1.595,79 1.527,84

4c- 3 4c- 4 4d Jumlah

3.135,13 902,24 650,04 1.552,28

3.124,32

14.651,32

14.651,32

Sukasada 1

BH Sabah Daya Kubutambahan Banjar Petang

2

BH Oten Sungi

Candikuning Penebel Pupuan Jumlah Total

(Ha) 6

1.897,10

2.993,87 1.212,24

1.126,90 1.157,49

2.526,40

Sumber : Hasil pengolahan peta DAS dan sumber lain.

4.2.2 Rencana Pengelolaan Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di wilayah ini masih bersifat umum, sehingga untuk proyeksi ke depan, perlu disusun suatu rencana pengelolaan secara lebih rinci/detail berdasarkan hasil tata hutan dan mengacu kepada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota (RKTN/RKTP/RKTK), serta memperhatikan aspirasi budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan terutama mengenai pemanfaatan kawasan. Untuk itu dalam penyusunan buku ini lebih dititik beratkan pada pemanfaatan kawasan atau core business yang dapat dikembangkan.

4.3 Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan 4.3.1 Pemanfaatan Hutan Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan tersebut dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan yaitu : (a) pada kawasan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB IV - 84


konservasi, kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona inti dalam taman nasional, (b) pada hutan lindung, dan (c) pada hutan produksi. Secara umum pemanfaatan hutan dapat diselenggarakan melalui kegiatan: (1) pemanfaatan kawasan; (2) pemanfaatan jasa lingkungan; (3) pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau (4) pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pada hutan lindung, pemanfaatan tersebut dibatasi pada jenis (1) pemanfaatan kawasan, (2) pemanfaatan jasa lingkungan, dan (3) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Untuk itu perlu ditegaskan bahwa, kegiatan pemanfaatan hutan tersebut memiliki keabsahan legalitas ijin pemanfaatan hutan. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha : (a) budidaya tanaman obat, (b) budidaya tanaman hias, (c) budidaya jamur, (d) budidaya lebah madu, (e) penangkaran satwa liar, dan (f) rehabilitasi satwa. Adapun ketentuan dalam usaha pemanfaatan tersebut adalah: (a) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, (b) pengolahan tanah terbatas, (c) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, (d) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan/atau (e) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang lahan. Di samping kegiatan seperti tersebut di atas, pada hutan lindung juga dapat dilakukan pemungutan hasil bukan kayu antara lain berupa : rotan, madu, getah, buah, jamur atau sarang burung wallet dengan ketentuan : (a) hasil hutan bukan kayu yang dipungut merupakan hasil reboisasi dan/ atau tersedia secara alami, (b) tidak merusak lingkungan, dan (c) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung yang ada di KPH Bali Tengah berupa budidaya lebah madu. Budidaya lebah madu telah dikembangkan di RPH Kubutambahan, Pupuan

dan Sukasada. Untuk kedepan usaha lebah madu juga

sangat memungkinkan untuk dikembangkan di kawasan lain yang mempunyai potensi sumber pakan yang cukup banyak, seperti RPH Candikuning, dan RPH Penebel. Selain lebah madu di kawasan hutan lindung juga berpotensi untuk dikembangkan tanaman obat/empon-empon, dan budidaya jamur. Budidaya tanaman obat-obatan untuk kedepannya sangat memungkinkan dikembangkan pada RPH Candikuning,


BAB IV - 85


RPH Penebel, dan RPH Pupuan, RPH Kubutambahan, Sukasada dan Petang, karena RPH ini mempunyai potensi biofisik dan iklim sangat memungkinkan. Khusus untuk hutan lindung di Desa Bangli dibawah RPH Candikuning, yang ditanami bambu seluas 65 ha, sangat dikwatirkan akan terjadinya pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukannya, yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan hutan seperti longsor dan erosi. Penanaman bambu di hutan lindung ini akan menjadi kendala oleh karena tak akan bisa ditebang. Namun demikian, rebungnya yang dipanen. Hal ini sangat perlu dilakukan kajian yang bersifat win – win agar tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan/pemungutan hasil hutan pada hutan lindung. Pemanfaatan

hutan dapat dikelompokkan menjadi : (1) wilayah kelola

(kawasan hutan yang sudah dibebani ijin pemanfaatan) dan (2) wilayah tertentu yang dikelola oleh KPH yang merupakan wilayah hutan yang belum dibebani ijin baik pemanfaatan maupun penggunaan. Wilayah kelola terdiri dari pemanfaatan hutan pada hutan lindung, pemanfaatan hutan pada hutan produksi, dan pemberdayaan masyarakat. Proyeksi ke depannya perlu dilakukan penataan

pemanfaatan

kawasan hutan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut : Wilayah Kelola Wilayah kelola adalah wilayah hutan yang sudah dibebani ijin pemanfaatan. Di wilayah KPH Bali Tengah sampai saat ini belum ada pemanfaatan kawasan hutan yang

berijin

namun

demikian,

ada

pemanfaatan

wilayah

kelola

yang

ijin

pengelolaannya masih dalam proses seperti : Hutan desa (pemberdayaan masyarakat setempat) pada hutan lindung. (1) Hutan Desa (Pemberdayaan Masyarakat) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan pada wilayah KPH Bali Tengah dilakukan melalui Hutan Desa. Berdasarkan PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008, bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan adalah untuk mendapatkan

manfaat

sumberdaya

hutan

secara

optimal


dan

adil

melalui

BAB IV - 86


pengembangan

kapasitas

dan

pemberian

akses

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani ijin/hak. Pemanfaatan hutan desa dapat dilakukan baik pada hutan lindung maupun hutan produksi. Pada hutan lindung dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan

jasa

lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal hutan desa adalah kawasan yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota,

meneruskan permohonan Kepala desa yang ditembuskan

kepada Gubernur setempat, dengan dilampiri : peta dengan skala minimal

1 :

50.000 dan kondisi kawasan hutan antara lain fungsi hutan, topografi, dan potensi yang ada. Sedangkan permohonan hak pengelolaan hutan desa diajukan oleh lembaga desa kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan melampirkan : (a) peraturan desa tentang penetapan lembaga desa, (b) surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat, (c) luas areal kerja yang dimohon, dan (d) rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa. Dalam pengusulannya Bupati/Walikota meneruskan kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa lembaga desa telah mendapatkan fasilitasi, siap mengelola hutan desa, dan ditetapkan areal kerja oleh Menteri. Fasilitas yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan, yang meliputi : pendidikan dan latihan, pengembangan kelembagaan, bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa, bimbingan teknologi, pemberian informasi pasar dan modal, dan pengembangan usaha. Fasilitasi tersebut dapat diberikan melalui bantuan : pergurun tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keuangan, koperasi, atau BUMN/BUMD/BUMS. Dalam Permenhut No: P.49/Menhut-II/2008 dijelaskan bahwa hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan atau sebagai jaminan, serta mengubah


BAB IV - 87


status dan fungsi kawasan hutan. Selain itu juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari. Jangka waktu hak pengelolaan hutan desa diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun sekali oleh pemberi hak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang hak adalah : (a) melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa, (b) menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa, (c) melakukan perlindungan hutan, (d) melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa, dan (e) melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan desa, pemegang hak membuat suatu rencana kerja hutan desa (RKHD) yang meliputi aspek-aspek kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usaha, dan kelola sumberdaya manusia. Pembentukan hutan desa pada blok pemanfaatan di KPH Bali Tengah seluas 3.200 ha tersebar

pada: (1) RPH Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan,

Kabupaten Buleleng meliputi : Desa Galungan seluas 712 ha (tahun 2010) pada petak HL 5, Desa Lemukih seluas 988 ha (tahun 2010) pada petak HL 39, Desa Sudaji seluas 90 ha (tahun 2010) pada petak HL 29, (2). Pada RPH Sukasada Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng meliputi Desa Selat seluas 552 ha (tahun 2010) pada petak HL 14, Desa Ambengan seluas 100 ha (tahun 2011) pada petak HL 21, Desa Sambangan seluas 120 ha (tahun 2011) pada petak HL 18, Desa Silangjana seluas 115 ha (tahun 2011) pada petak HL 29 dan Desa Wanagiri seluas 150 ha (tahun 2010) pada petak HL 20. Selain di wilayah KPH Bali Tengah, hutan desa juga terdapat di Kabupaten Bangli pada RPH Kubutambahan, Kecamatan Kintamani, Desa Pengejaran seluas 353 ha (tahun2012) pada petak HL 42. Penyebaran keberadaan Hutan Desa secara lengkap disajikan pada Tabel 4.2. Khusus Hutan Desa di Desa Selat, Desa Galungan, Desa Lemukih dan Desa Sudaji

sudah mendapat ijin dengan SK Menteri Kehutanan (Menhut) RI No.

629/Menhut-II/2010, tetapi sampai saat ini ijin pengelolaan hutan desa dari Gubernur Provinsi Bali masih dalam proses.


BAB IV - 88


Tabel 4.2. Penyebaran keberadaan Hutan Desa pada KPH Bali Tengah. RENCANA TAHUN KAB.

KEC.

1

2 Sawan

Buleleng

Bangli

Sukasada

Kintamani

DESA

3 Galungan Lemukih Sudaji Selat Ambengan Sambangan Silangjana Wanagiri Pengejaran

RPH

4 Kubutambahan

Sukasada

Kubutambahan

JUMLAH

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

6

7

5 712 988 90 552 250

8

9

10

100 120 115 -

-

-

-

712 988 90 552 100 120 115 250

-

-

353

-

-

353

2.592

335

353

-

-

3.200

Sumber : Laporan KPH Bali Tengah, 2011

Memperhatikan kondisi biofisik di wilayah KPH Bali Tengah dengan kondisi setempat didominasi oleh lereng curam-sangat curam, iklim basah -

kering dan

besarnya tekanan masyarakat berupa perambahan, illegall logging, pengambilan kayu bakar dan kebakaran hutan, maka dalam pengelolaan hutan desa pada kawasan hutan lindung, selalu memperhatikan konservasi/pelestarian. Oleh karena itu kegiatan pemanfaatan hanya diperkenankan pada blok pemanfaatan, kecuali ada tujuan khusus. Untuk lebih memudahkan dalam pengelolaannya perlu dibuat unit-unit yang lebih detil berdasarkan kelas lereng, kedalaman tanah, dan tutupan vegetasi. Kegiatan detilnya menyelaraskan dengan karakteristik biofisik masing-masing petak, misalnya pada petak-petak yang relatif miring (25 - 40 %), jenis tanah Regosol yang peka terhadap erosi, iklim basah - kering, dan tutupan lahan yang rendah, diarahkan untuk areal ini

rehabilitasi, seperti pada sebagian wilayah RPH Kubutambahan. Pada wilayah

pemanfaatan yang mungkin dapat

dilakukan adalah pemanfaatan hasil hutan

bukan kayu yang berupa budidaya lebah madu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang berupa pemungutan madu, jamur, dan tanaman obat-obatan. Rehabilitasi dilakukan dengan pengkayaan tanaman dan diutamakan dengan tanaman pioner seperti mahoni, intaran, bunut, beringin (tanaman yang memiliki akar hawa), dan sebagainya. Pengembangan hutan desa di RPH Kubutambahan dan Sukasada karena masyarakat di sekitar hutan merambah ke dalam hutan dengan menanam tanaman RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB IV - 89


bunga-bungaan (pecah seribu), kopi, cengkeh, pisang, jeruk, dan sebagainya, maka dalam pengelolaannya dilakukan rehabilitasi dengan tanaman kehutanan (mahoni, intaran, bunut, beringin,dll). Pemberdayaan masyarakat dapat

dilakukan dengan

pemanfaatan kawasan, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan dengan memanfaatkan ruang di bawah tegakan dengan tanaman obat-obatan dan budidaya lebah madu, sedangkan pemungutan hasil bukan kayu berupa pemungutan buah, jamur, dan pemungutan madu. Guna dapat memberikan hasil tambahan kepada masyarakat maka dapat dilakukan penanaman tanaman MPTS yang berupa pohon secara terbatas. Di beberapa wilayah KPH Bali Tengah masih terdapat penggunaan kawasan untuk ditanami dengan tanaman semusim seperti bunga-bungaan, tanaman jeruk, wortel, dll. Wilayah tersebut antara lain, Kelompok Hutan Puncak Landep (RTK 1), Kelompok Hutan Gunung Batukaru (RTK 4). Untuk mengatasi permasalahan pada petak ini perlu dilakukan konservasi tanah, rehabilitasi dengan tanaman kayu - kayuan sebagai pionir antara lain tanaman intaran, bunut, mahoni, dan beringin, dll. Proyeksi ke depan perlu dilakukan penataan dan dengan cara pembinaan dan pendampingan serta dilakukan evaluasi, untuk mengembalikan fungsinya hutan

lindung.

Salah

satu

kebijakan

dalam

rangka

mengelola

menjadi terjadinya

perambahan/pengerjaan kawasan hutan oleh masyarakat adalah melalui hutan desa. Penyelenggaraan pembentukan hutan desa pada daerah yang sudah terlanjur dirambah masyarakat, dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan hutan secara lestari dan bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

berkelanjutan (Permenhut No: P.49/Menhut-II/2008).

setempat

secara

Pemberdayaan masyarakat

melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa yang meliputi kegiatan tata areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui hutan desa ini sangat diharapkan agar seluruh kawasan hutan yang telah dirambah oleh masyarakat dapat dikembalikan fungsinya sebagai hutan lindung, termasuk pula kawasan hutan yang masih utuh ( tidak dirambah ), agar mendapat prioritas untuk dipertahankan fungsinya sebagai hutan lindung.


BAB IV - 90


(2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Potensi pengembangan jasa lingkungan pada hutan lindung di wilayah KPH Bali Tengah untuk waktu yang akan datang cukup strategis. Pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan antara lain adalah wisata alam, wisata religi, dan wisata pendidikan. Selain itu secara umum hutan juga berfungsi sebagai enhancement of carbon stock (penyerap karbon). Pemanfaatan air digunakan sebagai sumber air minum dan untuk pengairan/irigasi. Wisata alam yang dapat dikembangkan di wilayah KPH Bali Tengah berupa : air terjun (1 buah air terjun di Desa Selat, 1 buah air terjun di Desa Batukasur, di RPHSukasada), air terjun 3 buah dengan warna pelangi di tengahnya terdapat di Desa Sekumpul (RPH Kubutambahan), air tejun 1 buah terdapat di Desa Belimbing (RPH Pupuan), air kelebutan panas di Dusun Asah, Desa Wanagiri di RPH Sukasada, panorama indah dari tempat ketinggian (di RPH Sukasada, Petang, Penebel, Candikuning, Kubutambahan, dan Pupuan). Selain wisata

tersebut di atas hampir disetiap

RPH mempunyai Jogging Track.

Pengembangan jasa lingkungan yang berupa wisata religi dapat dilakukan karena di wilayah ini terdapat banyak kawasan suci yang berupa Pura, yaitu : Pura Tambawaras, Pura Muncaksari, Pura Kedaton, Pura Batukaru, Pura Pujangga, Pura Taksu Agung (RPH Penebel), Pura Pucak Adeng, Pura Pucak Padangdawa, Pura Ulundanu Beratan, Ulundanu Tamblingan, Ulundanu Buyan, Pura Tamblingan (RPH Candikuning), pura Tirta Kuning dengan 3 warna putih kuning merah (RPH Sukasada), dan Pura Puncak Mangu (RPH Petang), Saat ini sudah terbit Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 22/Menhut – II/ 2012 tentang Penyediaan jasa lingkungan sarana wisata alam pada Hutan Lindung. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang pemanfaatan areal dan jasa lingkungan. Proyeksi ke depannya perlu dibuatkan aturan yang mengatur secara detail berupa Peraturan Menteri Kehutanan, yang bersifat khusus untuk pengaturan pembagian pendapatan serta pengenaan iurannya.

Pengembangan jasa lingkungan

secara rinci disajikan pada Tabel 4.3.


BAB IV - 91


Tabel 4.3 Jasa lingkungan di KPH Bali Tengah RPH (RESORT POLISI HUTAN) 1 Sukasada

Banjar

WISATA AIR 2 Air terjun bertingkat 3 (1Dusun Wita Jati di Desa Selat, 1 di Desa Batu Kasur) 1 air terjun Tiying Tali muara di Desa Sambangan), air terjun Tukad Api di Desa Wanagiri

JASA LINGKUNGAN WISATA KESEHATAN/ WISATA ALAM USADA 3 4 Kelebutan air Jogging track, panas (Dusun panorama hutan Asah, Desa lindung yg indah Wanagiri)

-

-

Jogging track, panorama hutan lindung yg indah

WISATA SPIRITUAL 5 Pura Tirta Kuning dg 3 warna : putih, kuning dan merah di Desa Wanagiri

-

Kubutambahan

Air terjun 3 buah dg warna pelangi di tengahnya di Desa Lemukih

- Tanaman purnajiwa yg berkasiat mengobati penyakit dalam - Tanaman paradah penolak bala


Pupuan

Air terjun di dekat Desa Balimbing

Tanaman Kesua dan pohon perada untuk menolak bala


Areal semedi, berjalan kaki menuju Puncak Sari

- Jogging track, panorama hutan lindung yg indah - Wisata pendakian gunung Batukaru Panorama indah di luar kawasan, jogging track dekat Desa Wisesa, dan Desa Pekarangan Panorama kawasan hutan lindung yang indah

Pura Tambawaras, Pura Muncak Sari, Pura Alas Kedaton, Pura Batukaru, Pura Taksu Agung, Pura Pucak Adeng dll

Penebel

Candikuning

Petang

Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan

-

-

-

-

Pura Ulundanu Beratan dan Pura Ulundanu Tamblingan

Jogging track menuju Puncak Mangu

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Bali. 2012. Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung Tahun 2011

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dapat dilakukan di KPH Bali Tengah adalah madu, jamur, buah-buahan, tanaman obat- obatan (brotowali, purnajiwa, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB IV - 92


samiroto), rebung bambu, rasamala dan sebagainya. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada hutan lindung ini tertuang secara rinci pada pasal 26 ayat (1), s/d (5) dari Peraturan Pemerintah R I Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya.

(3). Pemanfaatan Wilayah Tertentu Pemanfaatan (wilayah tertentu) adalah suatu wilayah belum mempunyai ijin yang pengelolaannya diberikan kepada KPH. Berdasarkan Peta Blok Petak Wilayah KPH Bali Tengah Provinsi Bali (2012), penyebaran pemanfaatan wilayah tertentu terdapat pada petak HL 19 (Kelompok Hutan Gunung Mungsu), HL 10 dan HL 37 pada Kelompok Hutan Gunung Silangjana, HL 27, HL 28, HL 49, HL 56, HL 33, HL 59, dan HL 58 pada Kelompok Hutan Gunung Batukaru Program pemanfaatan (wilayah tertentu) dapat dikembangkan jasa lingkungan karena mempunyai wilayah dekat dengan pura (blok khusus), dan topografinya terjal serta pemandangan alam indah, seperti wisata tracking, wisata spiritual. Kondisi seperti ini cocok dikembangkan pada petak HL 19, 10, 37, 27, 28, 49, 56, 33, 59. Selain itu juga dikembangkan jasa lingkungan pada Kelompok Gunung Batukaru pada petak HL 56, 58, 59 dan 33, yang mempunyai panorama indah, jasa pendakian gunung, terdapat juga pura Batukaru, Pucak Kedaton, Pura Tambawaras,

Taksu

Agung dll. Sedangkan pada pemanfaatan (wilayah tertentu) pada petak HL 27, 28, 44, dan 49, dapat dikembangkan jasa lingkungan wisata tracking, wisata air (Danau Beratan). Pada petak Hl 37 dan 10, jasa lingkungan yang dapat dikembangkan adalah wisata alam dan wisata tracking karena memiliki panorama indah. Pada Petak HL 19, pemanfaatan (wilayah tertentu) untuk jasa lingkungan yang dapat dikembangkan adalah wisata spiritual karena disekitar wilayah ini memiliki banyak pura. Pada wilayah kelola juga dikembangkan pembibitan pada RPH Kubutambahan yaitu pembibitan mahoni dan di wilayah Bedugul yang termasuk RPH Candikuning dikembangkan pembibitan rasamala.


BAB IV - 93


4.3.2 Penggunaan Kawasan Hutan Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Sesuai dengan PP No. 24 tahun 2010 penggunaan kawasan hutan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, yang meliputi kegiatan: (a) religi, (b) pertambangan, (c) instalasi pembangkit transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, (d) pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi, (e) jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, (f) sarana transportasi yang tidak dikatagorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, (g) sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, (h) fasilitas umum, (i) industri terkait kehutanan, (j) pertahanan dan keamanan, (k) prasarana penunjang keselamatan umum, atau (l) penampungan sementara korban bencana alam. Dalam

Peraturan

Direktur

Jenderal

Planologi

Kehutanan

No.

P.5/VII-

WP3H/2012, ini dijelaskan bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan dan dapat dilakukan dengan : (a) izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya < 30% dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan dengan rasio minimal 1 : 1 untuk non komersial dan 1 : 2 untuk komersial; (b) izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar penerimaan negara bukan pajak, penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai,. Untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari dari luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan : penggunaan untuk non komersial dikenakan kompensasi membayar penerimaan negara bukan pajak, penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabiltasi DAS dengan rasio 1 : 1, sedangkan

penggunaan

untuk

komersial

dikenakan

kompensasi

membayar

penerimaan negara bukan pajak(PNBP) penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS paling sedikit dengan


BAB IV - 94


ratio 1 : 1; (c) izin pinjam pakai tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi dalam DAS dengan ketentuan hanya untuk : kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, checkdam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; kegiatan survey dan eksplorasi Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan. Untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum yang bersifat

non

komersial menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada Gubernur. Selanjutnya tata cara dan persyaratan permohonan penggunaan kawasan hutan tercantum dalam PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Pada kawasan KPH Bali Tengah, terdapat beberapa ijin penggunaan kawasan yang digunakan oleh: PT Telkom, PT PLN Persero, Dinas PU Kabupaten Buleleng dan LIPI. Untuk mengantisipasi berkembangnya penggunaan kawasan oleh pihak-pihak di luar kehutanan maka proyeksi ke depan perlu dilakukan : (a) penggunaan kawasan yang sudah disertai dengan ijin penggunaan kawasan harus dilakukan pengawasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, (b) penggunaan kawasan yang belum mempunyai ijin penggunaan, harus melengkapi ijin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain

itu sedapat mungkin perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan lain (perlu kajian yang mendalam dengan melampirkan dokumen Amdal, sehingga luasan hutan tidak terus mengalami penurunan. Rencana Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan hutan serta potensi pengembangan jasa lingkungan di Wilayah KPH Bali Tengah disajikan pada Tabel 4.4.


BAB IV - 95


Tabel 4.4 Rencana Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan serta Potensi Pengembangan Jasa Lingkungan di Wilayah KPH Bali Tengah. NO.

PEMANFAATAN/ CORE BISNIS/ PENGGUNAAN

1

2

KABUPATEN/ RPH

LUAS (HA)/LETAK

3

4

A

Pemanfaatan/core bisnis

1

Hutan Desa (wilayah kelola dengan pemberdayaan masyarakat setempat) Kabupaten Buleleng RPH Kubutambahan,

-

RPH Sukasada

1790 ha (Ds. Galungan 712 ha, Ds Lemukih 988 ha, Desa Sudaji 90 ha) 1.237 ha (Ds. Selat 522 ha, Ds. Ambengan 100 ha, Ds. Sambangan 120 ha, Ds. Silangjana 115 ha, Ds. Wanagiri 250 ha,)

Kabupaten Bangli

2

RPH Kubutambahan, Jasa Lingkungan (wilayah kelola/wilayah tertentu)

353 ha (Desa Pengejaran )

Kabupaten Buleleng Kubutambahan

Banjar

Sukasada

a. Air terjun 3 buah dg warna pelangi di tengahnya di Desa Lemukih b. Wisata alam : jogging track dan panorama hutan lindung yang indah. Wisata alam : jogging track dan panorama hutan lindung yang indah a. Wisata air : Air terjun bertingkat 3 (1Dusun Wita Jati di Desa Selat, 1 di Desa Batu Kasur) 1 air terjun Tiying Tali muara di Desa Sambangan), air terjun Tukad Api di Desa Wanagiri b. Wisata alam : Jogging track, panorama hutan lindung yg indah Jogging track, panorama hutan lindung yg indah c. Wisata spiritual : Pura Tirta Kuning dg 3 warna : putih, kuning dan merah di Desa Wanagiri. Pura Tambawaras, Pura Muncak Sari, Pura Alas Kedaton, Pura Batukaru, Pura Taksu Agung, Pura Pucak Adeng dll

Kabupaten Tabanan Pupuan

Penebel

a. Wisata air : Air terjun di dekat Desa Balimbing b. Wisata kesehatan : Tanaman Kesua dan pohon perada untuk menolak bala c. Wisata alam : jogging track dan panorama hutan lindung yang indah d. Wisata spiritual : Areal semedi, berjalan kaki menuju Puncak Sari a. Wisata alam : Jogging track, panorama hutan lindung yg indah, Wisata pendakian gunung Batukaru, Pura Alas Kedaton, Pura Batukaru, Pura Taksu Agung dan Pura Pucak Adeng. b. Wisata alam: Jogging track, panorama hutan lindung yg indah, Wisata pendakian gunung Batukaru


BAB IV - 96


NO.

PEMANFAATAN/ CORE BISNIS/ PENGGUNAAN

1

2

KABUPATEN/ RPH

LUAS (HA)/LETAK

3

4

Candikuning

a. Pemanfaatan air (Danau Buyan, Tamblingan dan Beratan) b. Wisata alam, jogging track dekat Desa Wisesa dan Desa Pekarangan c. Wisata Spiritual (Pura Ulun Danu Beratan, Pura Ulun Danu Tamblingan, dll).

Kabupaten Badung Petang

3

a. Wisata alam, jogging track menuju Pura Pucak Mangu b. Wisata Spiritual (Pura Pucak Mangu)

Wilayah Tertentu (Kebun Benih) Kabupaten Buleleng Kubutambahan

Areal kebun benih mahoni

Kabupaten Tabanan Bedugul (RPH Candikuning) B

Penggunaan Kawasan

Areal kebun benih rasamala

Kabupaten Buleleng dan Tabanan

Kubutambahan

Penebel

a. Yang berijin : - PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Timur, Sub Region Bali/PLN Proyek Induk Jaringan Jawa Timur dan Bali (PIJTB), seluas 19,24 ha. - Jalan dari Desa Sekumpul ke Banjar Bingin, seluas 0,910 ha - PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Timur, Sub Region Bali/PLN Proyek Induk Jaringan Jawa Timur dan Bali (PIJTB), seluas 19,24 ha. -

Candikuning

-

PT PLN Wilayah XI di Denpasar, seluas 0,337 ha PT. Telkom (Kantor Telekomonikasi Bali di Denpasar, seluas 0,030 ha Kebun Eka Karya Bedugul, seluas 157,49 ha.

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Bali (2011), analisis data, dan pengamatan lapang

4.4. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Rehabilitasi

hutan

dan

lahan

dimaksudkan

untuk

memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (UU RI No. 41 tahun 1999). Selanjutnya dijelaskan bahwa rehabilitasi hutan dan

lahan

ini

diselenggarakan

melalui

kegiatan

:

reboisasi,

penghijauan,

pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB IV - 97


vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional serta dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. Dalam pelaksanaannya rehabilitasi hutan dan lahan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan pemberdayaan masyarakat. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan ini meliputi : inventarisasi lokasi, penetapan lokasi perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi. Dalam pemanfaatan kawasan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penanaman (dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi), sangat perlu dipertimbangkan kondisi biofisik wilayah terutama iklim (curah hujan), kelerengan, jenis tanah (kepekaan tanah terhadap erosi, dan kedalaman tanahnya), dan pemilihan jenis tanaman

yang

tepat

sesuai

spesifik

biofisiknya,

sehingga

tanaman

yang

dikembangkan tidak hanya sekedar tumbuh, tapi tumbuh subur dan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Distribusi luasan lahan kritis berdasarkan tingkat kekritisan pada KPH Bali Tengah disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Distribusi luasan lahan kritis berdasarkan tingkat kekritisan pada KPH Bali Tengah TINGKAT KEKRITISAN LAHAN No

RPH

NO. RTK

1

2

3

1 2 3 4 2 4 3 4

-

1.

Sukasada

2. 3.

Banjar Kubutambahan

4.

Pupuan

SANGAT KRITIS

KRITIS

AGAK KRITIS

POTENSIAL KRITIS

JUMLAH

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

50 11 403 -

540 745 150 68 860 -


320 375 1.730 1986

590 1.065 11 525 68 2.590 403 1.986

BAB IV - 98


TINGKAT KEKRITISAN LAHAN No

RPH

NO. RTK

1

2

3

4 4

-

5. 6.

Penebel Candikuning

SANGAT KRITIS

KRITIS

AGAK KRITIS

POTENSIAL KRITIS

JUMLAH

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

4

5

6

7

8

Total

250 714

2.363

3270 1.842 9.523

5.66

18.75

75.57

3270 2.092 12.600

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Bali Tahun 2004

Berdasarkan data pada Tabel 4.5, menunjukkan bahwa wilayah KPH Bali Tengah tergolong potensial kritis sebesar 75,57 %; agak kritis 18,75 % dan kritis seluas 5,66 %. Beberapa penyebab terjadinya lahan kritis adalah kesalahan dalam pengelolaan lahan (penggunaan lahan tidak sesuai dengan kemampuannya serta tidak memenuhi kaidah konservasi tanah dan air), rendahnya penutupan vegetasi, dan besarnya erosi. Proyeksi kedepan rehabilitasi dan reklamasi lahan khususnya melalui reboisasi dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya pada lahan kritis saja, tetapi juga pada lahan potensial kritis maupun setengah kritis, sehingga berkembangnya lahan kritis dapat ditekan. Agar penanganan lahan kritis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran, data tentang luas dan sebaran lahan lahan kritis di wilayah KPH Bali Tengah perlu diperbaharui dengan kondisi yang terkini, karena berdasarkan laporan, pendataan terakhir tentang lahan kritis ini dilakukan pada tahun 2004, namun masih termuat dalam laporan 2008. Berdasarkan uraian di atas, maka secara ringkas analisis dan proyeksi pengelolaan hutan di wilayah KPH Bali Tengah disajikan pada Tabel 4.6.


BAB IV - 99


Tabel 4.6 Analisis dan Proyeksi Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH Bali Tengah NO 1

1

2

3

URAIAN

ANALISIS PERMASALAHAN

PROYEKSI

2

3

4

Managemen Pengelolaan Hutan

a. Belum mengikuti Penataan pemanfaatan kawasan, Permendagri No 61 maka tugas KPH menjadi lebih Tahun 2010 kompleks, sehingga perlu b. Masih berada di Dinas dilakukan kajian untuk lebih Kehutanan Propinsi Bali memberikan ruang gerak sesuai Peraturan Daerah pengembangan KPH ke depan No. 2 tahun 2008 dan Peraturan Gubernur No. 102 tahun 2011 Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan a. Tata Hutan a.Tata hutan sesuai a. Perlu dilakukan pengawasan fungsinya (hutan lindung) secara terus menerus sudah mempunyai batas mengenai tapal batas yang tegas (sudah b. Pembagian kawasan ke dalam ditetapkan batasnya) blok/petak yang lebih rinci b. Pembagian kawasan sesuai dengan fungsi kawasan. baru berdasarkan RTK c. Perlu adanya penyelarasan dan RPH serta Blok antara arahan pemanfaatan (Blok inti, pemanfaatan, dengan rancangan pembagian blok khusus) perlu lebih blok dirinci sehingga memudahkan untuk mengatur kesatuan managemen dan kesatuan administrasi. b. Rencana Rencana yang dibuat masih Perlu dibuat rencana tentang Pengelolaan bersifat umum, dengan pemanfaatan kawasan secara hutan prioritas pada peruntukan lebih detil sesuai dengan potensi kawasan (core business) wilayah. Pemanfaatan Hutan: a. Pemanfaatan a. Belum dilakukan a. Penataan perlu dilakukan Hutan penataan tentang b. Pemanfaatan hutan dengan pemanfaatan hutan memberdayakan masyarakat b. Di lapangan masih sekitar hutan (pembentukan terjadi perambahan oleh hutan desa). masyarakat. c. Perlu dikembangkan c. Masih ada potensi jasa pemanfaatan jasa lingkungan. lingkungan yang belum termanfaatkan.


BAB IV - 100


NO 1

URAIAN


PROYEKSI

2

3

4

b. Pemberdayaan a. Pemberdayaan a. Pemberdayaan masyarakat Masyarakat masyarakat sekitar hutan melalui pembinaan, melalui hutan desa. pendampingan, meningkatkan b. Perlu dikembalikan pendapatan masyarakat fungsi hutan sebagai dengan memanfaatkan hutan lindung. sumberdaya lokal (kearifan c. Mensejahterakan lokal) dan teknologi tepat guna masyarakat disekitar serta ramah lingkungan. hutan b. Dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan perlu bekerja sama dengan instasi terkait/stake holder/kemitraan. c. Pemanfaatan (wilayah tertentu)

4

a. Pengelolaan hutan a.Penataan pemanfaatan dilakukan oleh KPH kawasan, maka tugas KPH karena belum menjadi lebih kompleks. mempunyai ijin b. Mensejahterakan masyarakat disekitar hutan melalui jasa lingkungan seperti wisata alam, tracking, wisata air dan wisata spiritual.

Rehabilitasi dan a. Keberhasilan Rehabilitasi a. Inventarisasi galian C dan dan Reklamasi belum lahan kritis (pemutakhiran Reklamasi Hutan maksimal data) dan inventarisasi lokasi b. Masih adanya siasa penanaman lahan kritis yang perlu b. Melakukan reboisasi terus untuk di rehabilitasi menerus terutama pada c. Guna menunjang kawasan-kawasan yang keberhasilan perlu tergolong kritis maupun semi dilakukan pilot proyek kritis dengan luasan tertentu. c. Menggalakkan kebun bibit rakyat (KBR) di sekitar hutan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas bibit d. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dan bekerja sama dengan stake holder


BAB IV - 101


NO 1

5

URAIAN


PROYEKSI

2

3

4

Perlindungan a. Perlindungan dan a. Perlindungan hutan dan konservasi alam belum kawasan hutan perlu Hutan dan berjalan dengan optimal ditingkatkan Konservasi Alam b. Masih ada pelanggaran, b. Meningkatkan kualitas dan seperti perambahan, kuantitas personil polisi hutan pencurian kayu, c. Memberdayakan masyarakat kebakaran, dan dengan membentuk pecalangpersertifikatan tanah pecalang swakarsa untuk hutan pengamanan hutan dan kawasan hutan, membentuk kelompok-kelompok pemerhati kelestarian hutan di sekitar hutan. d. Memasukkan pelestarian hutan dalam awig-awig desa adat sekitar hutan e. Memasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai muatan lokal.

4.5 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : (a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan (b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam pelaksanaannya untuk menjamin supaya perlindungan hutan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka masyarakat harus dilibatkan. Keamanan hutan dan kawasan hutan perlu dijaga, maka setiap orang dilarang untuk : (a) menduduki dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah; (b) merambah kawasan hutan; (c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak : 500 m dari tepi waduk atau danau, 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 m dari kiri kanan tepi sungai, 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 kali selisih


BAB IV - 102


pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; (d) membakar hutan; (e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau

dipungut secara tidak sah; (g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri; (h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; (i) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; (j) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; (k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; (l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan dan kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan (m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Di lapangan petugas yang berwenang untuk melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan adalah polisi khusus yang dalam hal ini adalah polisi hutan (Polhut). Wilayah KPH Bali Tengah khususnya di wilayah RPH Sukasada (RTK 4, Kelompok Gunung Batukaru), merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap bahaya kebakaran, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat masih rendah dan dekat jalan besar (pembuangan puntung rokok secara sengaja/tidak disengaja), serta kecerobohan masyarakat dalam mencari madu di hutan. Persertifikatan kawasan hutan di wilayah KPH Bali Tengah juga merupakan masalah yang cukup rawan. Berdasarkan data persertifikatan kawasan hutan di Provinsi Bali, bahwa di wilayah KPH Bali Tengah persertifikatan tersebut terjadi pada 2 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan (Gunung


BAB IV - 103


Silangjana/RTK 3 sebanyak 6 unit seluas 2,6610 ha, Gunung Batukaru/RTK 4 sebanyak 12 unit seluas 1,51180 ha, RPH Candikuning sebanyak 3 pelanggaran seluas 202,0 ha, dan RPH Sukasada terjadi 7 pelanggaran seluas 118,80 ha untuk pensertifikatan tanah seluas

7,90 ha.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi antara lain disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan yang masih rendah meskipun pengetahuan tentang pentingnya kelestarian hutan telah disampaikan melalui berbagai penyuluhan. Penyebab lain terjadinya pelanggaran juga disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam perlindungan hutan dan kawasan hutan. Selain itu juga disebabkan oleh penegakan hukum tidak tegas dan minimnya personil polisi hutan. Proyeksi ke depannya usaha perlindungan hutan harus terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui: pembentukan kelompokkelompok pemerhati kelestarian hutan, dan

perlu mengakomodir aturan tentang

kelestarian hutan ke dalam awig-awig desa adat/Pekraman yang berbatasan dengan hutan, meningkatkan jumlah dan kualitas polisi hutan sesuai dengan luas dan kerawanan kawasan (meningkatkan rasionalisasi antara polisi hutan dengan luas dan kerawanan hutan). Perlindungan hutan juga perlu dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, seperti polisi dan TNI. Penyelarasan antara rancangan Blok pada wilayah KPHL dengan arahan pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK. Penyelarasan antara rancangan Blok pada wilayah KPHL dengan Arahan Pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK disajikan pada Tabel 4.7.


BAB IV - 104


Tabel 4.7 Penyelarasan antara rancangan Blok pada wilayah KPHL dengan Arahan Pemanfaatan pada RKTN/RKTP/RKTK ARAHAN PEMANFAATAN PADA KAWASAN HUTAN MENURUT RKTN/RKTP / RKTK

PEMBAGIAN BLOK PADA WILAYAH KPHL

KETERANGAN

1

2

3

BLOK PADA WILAYAH KPHL YANG BERFUNGSI HUTAN LINDUNG

Kawasan untuk Rehabilitasi

BLOK INTI :

Pada blok inti hanya dimanfaatkan sebagai hutan lindung atau hutan virgin dan tidak diperkenankan terdapat kegiatan dalam bentuk apapun, kecuali hanya merupakan kawasan rehabilitasi dan Kawasan Rehabilitasi (dalam RKTN/RKTP/RKTK)menjadi perlindungan tata air. acuan awal dalam merancang blok yang dapat berupa blok BLOK PEMANFAATAN : inti, blok Pemanfaatan dan Untuk blok pemanfaatan blok khusus pada hutan pada hutan lindung tetap lindung sesuai dengan potensi bersifat terbatas, yaitu yang ada. sebagai pengembangan jasa lingkungan, wisata alam, dan potensi hasil hutan non kayu (budidaya lebah madu, tanaman obat/biofarmaca, pemungutan hasil hutan non kayu (madu, buah). BLOK KHUSUS :

Blok khusus meliputi kawasan-kawasan suci (Pura), Kebun Raya Eka Karya Bedugul dan kawasan lainnya yang ditetapkan sebagai blok khusus.


BAB IV - 105


BAB V. RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan ini disusun dalam rencana pengelolaan jangka panjang (10 tahun yaitu dari tahun 2014 -2023). Rencana kegiatan yang disusun adalah dalam kerangka untuk dapat mencari/ dapat digunakan untuk menentukan core bussines, terutama dalam pengembangan pemanfaatan kawasan hutan, dan jasa lingkungan. Di wilayah KPH Bali Tengah

pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung, dapat

dilakukan melalui kegiatan : dikembangkan adalah : (a) pemanfaatan wilayah kelola, yang meliputi : (a) pemanfaatan kawasan, (b) pemanfaatan jasa lingkungan atau, (c) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan deskripsi wilayah baik bio fisik dan social ekonomi dan budaya yang mengacu pada analisis maka disusunlah Rencana Pengelolaan Hutan ini. Rencana kegiatan ini merupakan rencana strategis pengelolaan hutan yang antara lain memuat : inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya, pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, pemberdayan masyarakat, pembinaan dan pemantauan,

penyelenggaraan

rehabilitasi

dan

reklamasi,

penyelenggaraan

perlindungan hutan, penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin, koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stake holder terkait, penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan pendanaan, pengembangan data base, rasionalisasi wilayah kelola, review rencana pengelolaan, dan pengembangan investasi. Terinci, rencana kegiatan Strategis selama jangka waktu Rencana Pengelolaan Hutan

1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya. Inventarisasi sangat penting dilakukan untuk dapat mengetahui potensi kawasan hutannya, yang meliputi jenis flora dan fauna, inventarisasi tegakan, jenis dan jumlah pohon per hektar, dsb yang akan sangat menunjang pengembangan KPH ke depan. Sedangkan penataan kawasan hutan adalah merupakan salah satu factor penting dalam hal kepastian kawasan dari sisi hukum.


BAB V - 106


Rencana kegiatan strategisnya meliputi: a.

Inventarisasi kawasan hutan dan potensi pengenbangannya.

b.

Pengurusan ijin ( SK kerjasama )

c.

Pendampingan (Penyuluhan dan unit percontohan/demplot)

d.

Rekonstruksi batas kawasan hutan

e.

Pemeliharaan batas kawasan hutan

f.

Pembagian Blok dan Petak

g.

Penataan batas pada wilayah pemanfaatan ( hutan Desa )

2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga, untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Oleh karena belum menarik bagi pihak ketiga, maka wilayah tertentu ini menjadi kewenangan bagi KPH untuk mengelolanya. Adapun jenis kegiatan strategis yang dapat dikembangkan pada wilayah kelola ini adalah : a. Pengembangan budi daya tanaman obat b. Pengembangan tanaman di bawah tegakan c. Pengembangan lebah madu d. Penangkaran satwa e. Pengembangan wisata relegi f. Pengembangan wisata air g. Pengembangan wisata Pendakian / traking h. Pemungutan hasil hutan bukan kayu

3. Pemberdayaan masyarakat Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan msyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Kegiatan strategis dalam pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui : a. Hutan Desa b. Pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan (bawah tegakan) c. Pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB V - 107


d. Pembentukan pengamanan hutan swadaya masyarakat (pecalang wana) e. Membentu kelompok – kelompok konservasi dan pelestarian hutan f. Mencantumkan aturan-aturan pelestarian alam dan lingkungan khususnya kawasan hutan dalam aturan adat dalam bentuk perarem atau awig – awig, pada desa-desa yang berbatasan dg kawasan hutan.

4. Pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pada areal yang berijin ; dan Rencana pembinaan dan pemnatauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada areal KPH. Pembinaan dan pemantauan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk itu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pemantauan tersebut adalah : a. Melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkesinambungan tentang rehabilitasi b. Memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan , arahan, dalam pemanfaatan kawasan hutan c. Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Rehabilitasi d. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun LSM terkait e. Melakukan monitoring secara berkala untuk memperoleh data dan informasi tentang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. f. Melakukan

evaluasi

secara

periodic,

berdasarkan

hasil

pe,binaan

dan

pemantauan.

5. Rehabilitasi pada areal kerja di luar izin. Untuk wilayah kawasan hutan di KPH Bali Tengah, belum ada dikeluarkan izin yang resmi / legal. Pada saat ini yang masih dalam proses menunggu keluarnya izin adalah pengelolaan hutan desa dalam bentuk HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa). Oleh karena itu maka pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan oleh KPH pada seluruh wilayah Hutan Lindung yang dimiliki. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait dengan Rehabilitasi ini adalah berupa : a. Reboisasi b. Penghijauan (dalam penyediaan bibit bagi masyarakat) RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB V - 108


c. Pengkayaan Tanaman.

6. Pembinaan dan pemantauan Rehabilitasi dan reklamasi di dalam areal yang berijin. Sampai saat ini belum ada wilayah di KPH Bali Tengah yang telah mengantongi izin secara resmi. Oleh karena itu kegiatan ini belum dapat dilakukan secara penuh. Namun demikian jika sudah ada yang memiliki ijin, maka kegiatan yang dilakukan : a. Melakukan koordinasi dengan pemegang ijin b. Memberikan pedoman, bimbingan, arahan dalam rehabilitasi c. Melakukan monitoring secara berkala baik terhadap administrasi maupun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di lapangan d. Melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkesinambungan tentang rehabilitasi e. Melakukan evaluasi secara periodic berdasarkan monitoring dan pemantauan yang dilakukan.

7. Rencana Penyelenggaraan Perlindungan hutan dan konservasi alam Perlindungan hutan adalah upaya untuk membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusi, hewan, ternak, hama dan penyakit serta daya- daya alam lainnya. Dalam kerangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan ini, ada beberapa kegiatan strategis yang dapat dilakukan antara lain : a. Melakukan tindakan pencegahan melalui penyuluhan, koordinasi maupun patrol. b. Membentuk pengamanan hutan swakarsa dg pelibatan masyarakat adat (pecalang wana) c. Membentuk pos-pos pemantau d. Melakukan patrol secara berkelanjutan e. Membuat bak-bak penampungan air, guna mengantisipasi kebakaran hutan f. Melengkapi sarana dan prasarana pengamanan hutan g. Melindungi flora dan fauna langka yang ada dalam kawasan hutan h. Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber air, kawasan suci / pura i.

Bantuan dana pengamanan hutan bagi Desa Adat / Pakraman yang berbatasan dengan kawasan hutan.


BAB V - 109


j.

Memasukkan aturan pengamanan hutan dalam awig-awig / perarem di Desa Adat/Pakraman yang berbatasan dengan kawasan hutan.

k. Bekerjasama dengan masyarakat adat guna melindungi kawasan hutan yang masih lestari untuk memperoleh hasil non kayu berupa Oksigen dan air, dalam rangka meningkatkan nilai tambah kawasan hutan.

8. Rencana Penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin Koordinasi dan sinkronisasi sangat penting dilakukan guna menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam sebuah wilayah.

Koordinasi dan sinkronisasi ini dapat

dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti : a. Mengadakan pertemuan – pertemuan baik formal maupun informal b. Melakukan kerjasama di berbagai hal yang dibutuhkan c. Melakukan koordinasi dan sinkrtonisasi terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan. d. Melakukan koordnasi dan sinkronisasi untuk mengindari terjadinya tumpang tindih batas kawasan

9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait. Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang aktivitas ini adalah berupa : a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi / KPH Bali Tengah tentang program-program yang dilakukan ( selalu mengikuti program kehutanan ) b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, misalnya dengan Perguruan Tinggi dan LSM dalam rangka pendampingan c. Melakukan kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat maupun LSM d. Memberikan bantuan bibit tanaman untuk mencegah terjadinya erosi dan memperluas daerah tutupan tanah e. Melakukan pertemuan formal maupun informal untuk menyamakan persepsi

10. Rencana Penyediaan dan Peningkatan kapasitas SDM Sumber daya manusia adalah salah satu factor penting dalam sebuah organisasi. Namun demikian jika dilihat organisasi KPH Bali Tengah sampai saat ini tidak memiliki RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB V - 110


satu pun sarjana Kehutanan yang dapat menjadi andalan dalam hal teknis. Tenaga yang ada adalah dari disiplin ilmu lain yang menimba pengalaman bekerja di kehutanan.

Namun saat ini, sudah dibantu oleh Kementrian Kehutanan dengan

menempatkan tenaga dari tamatan SMK Kehutanan sebanyak 4 (empat) orang dan tenaga Basarhut sebanyak 3 (tiga ) orang.

Hal ini merupakan tenaga andalan

terutama menyangkut teknis Kehutanan. Namun demikian kesiapan tenaga pegawai di KPH Bali Tengah memang terus dipacu melalui kegiatan : a. In house training, melalui diskusi dan pemberian tugas-tugas lapangan b. Kursus-kursus / pelatihan formal melaui Diklat c. Diskusi-diskusi melalui rapat-rapat d. Mencari dan mengunduh pedoman-pedoman / peraturan perundangan e. Melakukan studi banding f. Melakukan koordinasi dengan kementrian guna bias menambah tenaga fungsional tertentu yang saat ini sudah semakin berkurang, seperti tenaga Polhut dan Penyuluh Kehutanan.

11. Penyediaan Pendanaan. Sumber pendanaan bagi KPH Bali Tengah adalah murni dari APBD Propinsi Bali, yang sudah digulirkan sejak tahun 2008 sampai saat ini. Bahkan Kepala UPT KPH Bali Tengah sudah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ). Sejak 2014 ini dana APBD (dari Dana Alokasi Khusus) sdh langsung dikelola oleh KPH di Bali. Selengkapnya jumlah pendanaan yang dikelola KPH Bali Tengah dari tahun 2008 – 2014 adalah Sbb ; a. Tahun 2008 jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp.

193.008.000,-

b. Tahun 2009 jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp

204 333.000,-

c. Tahun 2010 jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp

243.284.000,-

d. Tahun 2011 jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp.

254 148,750,-

e. Tahun 2012 jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp

488 169.000,-

f. Tahun 2013 jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp

576 327.000,-

g. Tahun 2014 jumlah anggaran yang dikelola sebesar Rp. 1.412 547.000,Pendanaan dana itu adalah murni dari APBD, padahal menurut pasal 10 PP Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB V - 111


Pemanfaatan hutan, dinyatakan bahwa dana bagi pembangunan KPH bersumber dari : APBN , APBD, dan /atau Dana-dana lain yg tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengembangan data base Kegiatan yang strategis untuk mendukung pengembangan database ini dapat berupa : a. Perlu pengembangan data inventarisasi pemanfaatan jasa lingkungan, untuk memudahkan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang meliputi lokasi pengembangan, jenis jasa lingkungan, stakesholder yang mengelola dan sistem pembagian hasilnya. b. Dalam rangka menggali potensi untuk mendapatkan core business, sangat perlu dilakukan langkah lebih lanjut untuk bias menentukan jenis usaha dan kelayakan usaha yang dilakukan dengan menyusun FS( Feasibility Study).

13. Rencana Rasionalisasi Wilayah Kelola Konsep pengelolaan hutan lestari menegaskan perlunya organisasi unit pengelolaan hutan yang rasional, efektif dan efisien.

Pada saat ini organisasi KPH mengikuti

struktur seorang KKPH menbawahi seorang Tata Usaha dan dua orang Kepala Seksi , yang ketiganya tidak mempunyai hubungan heirarkhi organisasi territorial tetapi hanya bertugas secara fungsional. Sifat pembantuan ini tetap dapat dipertahankan dalam tupoksi yang baru. Dalam rasionalisasi organisasi dan wilayah KPH, seorang kepala seksi dapat membantu tugas Kepala KPH dalam mengawasi pekerjaan para kepala RPH.

Saat ini jenjang pengawasan seorang kepala KPH terhadap RPH adalah

1 : 8 orang, yang dari kaidah organisasi terlalu berat. Dengan menggunakan jenjang pengawasan atasan kepada bawahan 1 : 4 – 6 orang, maka seorang kepala seksi di KPH Bali Tengah dapat berfungsi sebagai koordinator di 4 RPH..

14. Review Rencana Pengelolaan Melakukan review rencana pengelolaan yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap rencana pengelolaan hutan.


BAB V - 112


15. Pengembangan investasi Pengembangan investasi dapat dilakukan pada daerah –daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Namun demikian dalam pengembangan investasi ini sangat diperlukan adanya kajian dari sisi ekonomis apakah layak melakukan usaha di tempat tersebu maupun jenis usahanya. Penyajian potensi disini hanyalah melihat dari struktur fisik wilayah yang dikaitkan dengan pengalaman di tempat lain. Adapun jenis usaha yang dipandang cocok untuk dikembangkan adalah : a. Pemanfaatan kawasan ( HL ) berupa pengembangan budi daya tanaman obat, pengembangan tanaman di bawah tegakan, dapat dikembangkan di wilayah RPH Petang, Kubutambahan, Sukasada, Pupuan , Candikuning b. Pemanfaatan

jasa Lingkungan, berupa wisata air, wisata relegi, Pendakian

gunung/trecking, Penangkaran satwa, dapat dikembangkan di wilayah RPH Sukasada, Kubutambahan, Penebel, Petang, Pupuan c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu, berupa pengembangan budidaya lebah madu, bambu, d. Pengembangan Hutan Pendidikan, bekerja sama dengan Universitas dalam rangka membantu proses pembelajaran tentang hutan dan kehutanan di Bali, dapat dilakukan di wilayah RPH Candikuning, Sukasada e. Pembuatan kebun benih, dapat dilakukan di wilayah RPH Candikuning f. Pengembangan hutan Desa, dapat dikembangkan di wilayah RPH Sukasada, Kubutambahan.


BAB V - 113


BAB VI. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang efektif sesuai tujuan yang ditetapkan dan sesuai PP No. 6 Tahun 2007, dan sistem pengelolaan hutan yang sudah baik hendaknya terus dibina sehingga hutan lestari dan masyarakat sejahtera tercapai. Adapun isi PP No. 6 tahun 2007 bahwa : 1. Untuk tertibnya tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan : a. Menteri berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota b. Gubernur berwenang membina dan mengendalikan/mengawasi kebijakan hutan desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. 2. Menteri,

Gubernur,

Bupati/Walikota

sesuai

kewenangannya

melakukan

pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemanfaatan hutan, dan/atau pengelolaan hasil hutan 3. Pembinaan yang dilakukan meliputi : (a) pedoman, (b) bimbingan, (c) pelatihan, (d) arahan, dan/atau (e) supervisi. 4. Pedoman ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. 5. Bimbingan ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja. 6. Pelatihan ditujukan terhadap sumberdaya manusia dan aparatur. 7. Arahan mencakup kegiatan penyusunan rencana dan program. 8. Supervisi ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Pembinaan yang sudah baik perlu juga pengawasan agar tetap terjaga kelestarian hutan diwilayah KPH tersebut. Pengawasan dapat dilakukan berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi hierarki keorganisasian yang sudah ada.


BAB VI - 114


Pengendalian perlu dilakukan dan dicarikan solusi, dengan mengetahui akar permasalahan. Pengendalian yang diberikan meliputi kegiatan : monitoring dan/atau evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari, yaitu: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perijinannya. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dokumen rencana pengelolaan UPT KPH Bali Tengah, maka diperlukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara berjenjang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan hutan KPH, sebagai berikut : 1. Menteri Kehutanan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). 2. Menteri

dapat

menugaskan

Gubernur

untuk

melakukan

pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan teknis. 3. Gubernur menugaskan Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan baik teknis maupun operasional.


BAB VI - 115


BAB VII. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan

adalah

proses

pengamatan

data

dan

fakta

yang

pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap berbagai masalah yang ada, baik faktor luar dan kendala yang dihadapi. Pemantauan adalah bagian dari pengendalian/pengawasan, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap keberhasilan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan bertujuan untuk memantapkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Evaluasi adalah proses pengamatan dan analisis data dan fakta yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya dalam proses pengelolaan mulai

dari

penyusunan

rencana

program,

pelaksanaan

program

dan

pengembangan program pengelolaan. Evaluasi bertujuan untuk memperbaiki sistem perangkat pengelolaan yang belum baik yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari, yaitu tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan secara periodik disesuaikan dengan jenis perijinannya. Pelaporan untuk melaporkan segala kegiatan yang terkait dengan rencana pengelolaan hutan, dengan tujuan segala permasalahan atau kendala yang ada dapat diketahui oleh yang berwenang. Adapun jenjang pelaporan adalah: 1. Menteri Kehutanan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ; 2. Menteri dapat menugaskan Gubernur untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 3. Gubernur menugaskan Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.


BAB VII - 116


4. Pelaporan dibuat oleh KPH dan disampaikan kepada Kepala Dinas,

yang

selanjutnya kepala Dinas melaporkan kepada Gubernur dan Menteri, terhadap hal-hal yang memang dipandang perlu untuk dilaporkan.


BAB VII - 117


BAB VIII. PENUTUP

8.1. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian maka, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah : 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di KPH Bali Tengah memuat tentang pemanfaatan hutan yaitu : pemanfaatan wilayah kelola dan pemanfaatan wilayah tertentu. 2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa pemanfaatan wilayah kelola terdiri dari hutan desa, pengembangan jasa lingkungan. 3. Hutan Desa yang akan dikembangkan di KPH Bali Tengah adalah seluas 2.592 ha, yang tersebar di 2 RPH, yaitu RPH Kubutambahan seluas 1.790 ha, RPH Sukasada seluas 802 ha. 4. Pemanfaatan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan adalah adanya panorama yang indah di RPH Penebel, RPH Banjar, RPH Kubutambahan, RPH Candikuning, RPH Pupuan, dan RPH Sukasada. Wisata alam, jogging track, wisata spiritual antara lain : Pura Tambawaras, Muncaksari, Pucak Kedaton, Pura Batukaru, Pura Taksu Agung (RPH Penebel), Pura Pucak Adeng, Pura Pucak Padangdawa, Pura Ulundanu Beratan, Pura Ulundanu Tamblingan, Pura Ulundanu Buyan (RPH Candikuning), Pura Pucak Mangu (RPH Petang), Pura Tirta Kuning di RPH Sukasada, dan Pura Pucaksari di RPH Pupuan. 5. Penggunaan kawasan di wilayah KPH Bali Tengah terdiri dari : PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Region Jawa Timur, Sub Region Bali/PLN Proyek Induk Jaringan Jawa Timur dan Bali (PIJTB)

seluas 19,24 ha pada hutan

lindung kelompok hutan Gunung Mungsu (RTK 2) dan kelompok Gunung Batukaru (RTK4),

PT PLN Wilayah XI Denpasar seluas 0,337 ha pada

kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Kabupaten Tabanan, PT Telkom (Kantor Telekomunikasi Bali di Denpasar) seluas 0,030 ha pada hutan Taman Wisata Alam Bedugul, Kabupaten Tabanan, pembuatan jalan dari Desa Sekumpul ke Br. Bingin seluas 0,910 ha pada hutan lindung Desa Galungan RENCANA PENGELOLAAN HUTAN_TAHUN 2014 - 2023 – UPT KPH BALI TENGAH

BAB VIII - 118


Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Selain itu digunakan juga sebagai Kebun Raya Eka Karya Bedugul seluas 157,49 ha pada hutan Taman Wisata Alam, Candikuning Bedugul Kabupaten Tabanan dan Buleleng, penggunaan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) Bedugul seluas 28,60 ha pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi

yaitu: Cagar Alam Batukaru,

Cagar Alam Gunung Tapak, Cagar Alam Gunung Pohen dan Cagar Alam Gunung Lesung. 6. Pembentukan hutan desa pada blok pemanfaatan di KPH Bali Tengah seluas 3.200 ha tersebar pada: (1) RPH Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng meliputi : Desa Galungan seluas 712 ha (tahun 2010) pada petak HL 5, Desa Lemukih seluas 988 ha (tahun 2010) pada petak HL 39, Desa Sudaji seluas 90 ha (tahun 2010) pada petak HL 29, (2). Pada RPH Sukasada Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng meliputi Desa Selat seluas 552 ha (tahun 2010) pada petak HL 14, Desa Ambengan seluas 100 ha (tahun 2011) pada petak HL 21, Desa Sambangan seluas 120 ha (tahun 2011) pada petak HL 18, Desa Silangjana seluas 115 ha (tahun 2011) pada petak HL 29 dan Desa Wanagiri seluas 150 ha (tahun 2010) pada petak HL 20. Di Kabupaten Bangli juga terdapat hutan desa pada RPH Kubutambahan, Kecamatan Kintamani, Desa Pengejaran seluas 353 ha (tahun2012) pada petak HL 42.

8.2. Saran-Saran : 1. Untuk wilayah RTK 1 ( Puncak Landep ) perlu dilakukan reboisasi secara intensip sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai kawasan hutan lindung.. 2. Hutan bambu yang berada di kawasan Hutan Lindung KPH Bali Tengah seluas 65 hektar perlu dipertahankan status fungsinya sebagai kesatuan ekosistem Hutan Lindung agar fungsi pokoknya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dapat dipertahankan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan cara memperkaya tanaman yang berfungsi konservasi. 3. Untuk daerah pemukiman yang berada disekitar kawasan hutan lindung terutama di kawasan hutan Munduk Andong perlu penguatan/revitalisasi aturan


BAB VIII - 119


perundang-undangan yang berlaku dan mempertegas batas hutan lindung dengan membuat pal batas permanent sebagai blok penyangga. Disarankan

agar dalam blok penyangga dikelola oleh Universitas Udayana

bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi/ UPT KPH Bali Tengah, (dalam bentuk Hutan Pendidikan), agar kawasan hutan lindung tetap lestari dan masyarakat sejahtera. Masyarakat pemukiman dapat diberdayakan agar mereka lebih sejahtera sesuai dengan himbauan Kemenhut Ajak Perguruan Tinggi Kembangkan Hutan Pendidikan (Bali Post Selasa Paing, 8 Pebruari 2011). 4. Untuk rencana kegiatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan panas bumi (PLTP Geothermal) di kawasan hutan lindung harus memiliki komitmen bersama untuk menolak karena sangat menyengsarakan masyarakat yang bermukim di Bali dikemudian hari. 5. Untuk kawasan Kebun Raya Raya Ekakarya Candikuning masih tetap didukung karena merupakan UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Ekakarya Bali-LIPI. 6. Untuk pengembangan obyek wisata TWA Bedugul yang meliputi kawasan danau Beratan, Buyan dan Tamblingan perlu didukung dibawah pengawasan BKSDA untuk memfasilitasi kegiatan pariwisata sebagai wisata alam asalkan tidak merusak bentang alam disekitar kegiatan TWA sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. 7. Untuk wisata alam yang berada di kawasan Batukaru (RTK 4) seperti tracking, hiking,

air

terjun

perlu

dikembangkan

dengan

memperhatikan

dan

mempertahankan kawasan-kawasan suci seperti kawasan hutan lindung sendiri, sumber-sumber air (Beji) danau, pura, dan perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi dan pengamanan DAS bagian hulu agar potensi air masih tetap dapat dilestarikan. 8. Untuk menunjang kegiatan pariwisata perlu dikembangkan Desa Wisata dengan aturan desa adat atau awig-awig desa yang telah disusun secara akurat agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.


BAB VIII - 120


9. Masalah pemberian ijin seperti ijin-ijin pemanfaatan kawasan hutan lindung baik yang berada di wilayah kelola, wilayah tertentu dan wilayah lainnya perlu mempertimbangkan kelestarian sumberdaya hutan dan sumber daya alamnya (tanah, air dan udara) seperti yang termuat dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungannya.


BAB VIII - 121

MATRIKS RENCANA KEGIATAN UPT.KPH BALI TENGAH 2014-2023 NO

PROGRAM

LOKASI

KEGIATAN RPH

1 2 I MANAJEMEN PENGELOLAAN HUTAN

II

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

3 1 RASIONALISASI ORGANISASI KPH Rasionalisasi luas dan Organisasi Seluruh RPH RPH Rasionalisasi Personil RPH Seluruh RPH Peningkatan prasarana dan sarana Seluruh RPH/KPH Peningkatan Kualitas SDM 1 REKONTRUKSI BATAS Rekontruksi batas luar (Tata batas blok dan petak) serta Pemeliharaan batas

III

PEMANFAATAN

SATUAN

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

KETERANGAN

5

6

7

8

9

7

RPH

2015-2020

APBD

8 9

RPH unit

2014-2016 2014 - 2023

APBD APBD dan APBN

9

paket

2014 - 2023

APBD dan APBN

Seluruh Blok

11.37

Km

2015

APBD dan APBN

Seluruh Blok

96.89

Km

2015

APBD dan APBN

Seluruh Blok

79.54

Km

2017-2018

APBD dan APBN

Seluruh Blok Seluruh Blok

54.36 48.94

Km Km

2016-2019 2016-2018

APBD dan APBN APBD dan APBN

10

JUDUL

2014-2023

APBD dan APBN

30 20 50 10 50 100 30 50 20 30

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

2015-2023 2015-2023 2015-2023 2015-2023 2015-2023 2015-2023 2015-2023 2015-2023 2015-2023 2015-2023

APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata KHDTK Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata Obyek Wisata

2015 2015 2016 2018 2017 2017 2016 2016 2017 2017 2015 2015 2015

APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain APBD dan sumber lain

BLOK 4

Seluruh RPH/KPH RPH. Banjar RPH Kubutambahan

RPH. Sukasada

2 PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN 1 PEMANFAATAN KAWASAN (HL) Pengembangan Budidaya Tanaman Obat

VOL

RTK

RPH. Candikuning RPH. Petang RPH Penebel RPH Pupuan KPH Bali Tengah

RPH Petang RPH Kubutambahan RPH Sukasada RPH Pupuan Pengembangan Tanaman bawah RPH Candikuning tegakan RPH Sukasada RPH Banjar RPH Kubutambahan RPH Petang RPH Pupuan 2 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN (HL) Wisata Air RPH Sukasada RPH Kubutambahan Wisata Religi RPH Sukasada RPH Penebel Pendakian/ Tracking RPH Sukasada RPH Banjar RPH Pupuan RPH Kubutambahan RPH Penebel RPH Candi kuning RPH Petang Pengobatan/Usada RPH Sukasada RPH Kubutambahan

RTK 2 Gn Mungsu, RTK 4 Gn Batukaru RTK. 3 Gn Silangjana, RTK 4 Gn Batukaru dan,RTK 5 Mdk Pengejaran RTK. 1 Puncak Landep, RTK 2 Gn Mungsu, RTK 3 Gn Silangjana dan RTK 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru

RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola n tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu)

RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK 4 Gn Batukaru RTK.4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu)

NO

PROGRAM

LOKASI

KEGIATAN RPH

1

2

3 3 PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HL) Pemungutan Hasil Hutan Bukan RPH Candi kuning Kayu (HL) berupa tanaman bambu

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

KETERANGAN

4

5

6

7

8

9 tan bambu ± 40 ha

1

Unit

2016

APBD dan sumber lain

RPH Kubutambahan RPH Pupuan RPH Sukasada

RTK.4 Gn Batukaru RTK.4 Gn Batukaru RTK.4 Gn Batukaru

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu)

10 5 10

Unit Unit Unit

2015-2023 2015-2023 2015-2023

APBD APBD APBD

RPH Sukasada RPH Kubutambahan RPH Penebel RPH Pupuan 1 PENGEMBANGAN HUTAN PENDIDIKAN Pengembangan Hutan utk RPH Candikuning Pendidikan 1 PEMBUATAN KEBUN BENIH DAN PERSEMAIAN Pembuatan Kebun Benih RPH Candikuning

RTK.4 Gn Batukaru Rtk 4. Gn Batukaru RTK.4 Gn Batukaru RTK.4 Gn Batukaru

Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu) Pemanfaatan (wil tertentu)

250 200 100 100

Ha Ha Ha Ha

2016-2023 2016-2023 2016-2023 2016-2023

APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

RTK 4 Gn Batukaru

Pemanfaatan (wil tertentu)

150

Ha

2016

APBD

RTK. 4 Gn Batukaru

Pemanfaatan (wil kelola & tertentu)

1

KB

2016-2023

APBD dan APBN

Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok

59 1,065.66 11.38 230.16 68.34 1,143.90 3,606.87

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023

APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN APBD dan APBN

Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok Seluruh Blok

2,526.40 3,270.32 1,157.49 1,126.90

Ha Ha Ha Ha

2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023


2 REBOISASI DAN REHABILITASI HUTAN Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan RPH Sukasada

RPH Banjar RPH Kubutambahan

VI

SATUAN

Pemanfaatan (wil tertentu)

4 PEMANFAATAN KAWASAN (HPT) Budidaya Tanaman Obat, Budidaya Lebah, dan Penangkaran Satwa

V REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

VOL BLOK

RTK 4 Gn Batukaru

Pengembangan Budidaya Lebah

IV PENGGUNAAN KAWASAN

RTK

RPH Pupuan RPH Penebel RPH Candikuning RPH Petang PERLINDUNGAN DAN 1 PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KONSERVASI ALAM Operasi Pamhut (Penanggulangan Setiap RPH Pencurian kayu, Penyerobotan Lahan, perladangan Liar/pembibirikan dan Pengembalaan Liar) Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Peningkatan Sarana dan prasarana Pamhut ( termasuk pakaian dan sarana mobilitas )

Bantuan Dana Pamhut ke Desa Pakraman Penyuluhan kehutanan

Setiap RPH Setiap RPH

Setiap RPH Setiap RPH

RTK. 1 Puncak Landep RTK. 2 Gn Mungsu Rtk. 3 Gn Silangjana RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 2 Gn Mungsu, RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru, Rtk 5 Mdk Pengejaran RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK.4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK 1 Puncak Landep, Seluruh Blok RTK 2 Gn Mungsu, RTK 3 Gn Silangjana, RTK 4 Gn Batukaru dan RTK 5 Mdk Pengejaran RTK 1 s/d 5

10 paket

Seluruh Blok

2014-2023

Kerjasama Kebun Raya Eka Karya

APBD dan APBN

5

paket

2014-2023

APBD dan APBN

7

Unit

2014 - 2023

APBD dan APBN

Peta kerja

50

unit

2014-2023

APBD dan APBN

HT 10 unit/Thn

1

unit

2014 - 2023

APBD dan APBN

Mobil Patroli

44

unit

2014-2003

APBD dan APBN

9 14 40 40

paket unit Desa Desa/dusun

2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023


Spd Mtr Patroli 4 unit/Thn Alat2 Karhut GPS 5 desa/RPH/th

NO

PROGRAM

LOKASI

VOL

SATUAN

WAKTU PELAKSANAAN

SUMBER DANA

KETERANGAN

RTK 4 Gn Batukaru RTK 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru Rtk. 3 Gn Silangjana

5 1500 712 988 90 1137 552 100 120 115

6 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha ha

7 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014-2023 2014 - 2023

8 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

9

Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola &tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola & tertentu) Pemanfaatan (wil kelola& tertentu) Pemanfaatan (wilkelola & tertentu) Pemanfaatan (wilKelola & tertentu) Pemanfaatan (Wil kelola &Tertentu)

Desa Wanagiri

Rtk 4. Gn Batukaru

Pemanfaatan (wil kelola &tertentu)

250

ha

2014 - 2023

APBD

RPH. Kubutambahan

RTK. 4 Gn Batukaru

Pemanfaatan (wil kelola &tertentu)

353

ha

2014 - 2023

APBD

KEGIATAN RPH

1 VII

2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3 1 Pembangunan Hutan Desa

RTK

BLOK 4

RPH. Kubutambahan Desa Galungan Desa Lemukih Desa Sudaji RPH. Sukasada Desa Selat Desa Ambengan Desa Sambangan Desa Silangjana

RTK 4 Gn. Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru RTK. 4 Gn Batukaru

Denpasar, Januari 2014. Kepala UPT KPH Bali Tengah,

Ir. I GST. AG. NGR. KUSUMANEGARA, M.MA Pembina Tk. I NIP. 19610327 198903 1 009

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44.20

223.73

64.01 322.42

2013

2014

2015

1

100 80 30 130 250 220

2016

2017

2018

1

100 80 30 130 250 220

100 80 30 130 250 220

100 80 30 130 250 220

2019

1

100 80 30 130 250 220

100 80 30 130 250 220

100 80 30 130 250 220

80

80

80

80

80

80

80

100 90

100 90

100 90

100 90

100 90

100 90

100 90

50

50

50

50

50

50

50

+

+

+

+

+

+

+

+ 11

11 +

4 3 10

4

4

4

4

4

4

4 3 10

3 3 10

3 3 10

3 10

3 10

3 10

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

112.74

2022

2020

2021

2022

1

100 80 30 130 250 220

100 80 30 130 250 220

100 80 30 130 250 220

80

80

80

100 90

100 90

100 90

50

50

50

+

+

+

3 10

3 10

3 10

2020

2021

2022

DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang Nomor 41, Tahun 1999, Tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999. Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 62, Tahun 1998, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. : 24 Tahun 2010. Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.49/Menhut-II/2008. Tentang Hutan Desa. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2010 Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.55/Menhut-II /2011. Tentang Tata Cara Permohonan Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman. Peraturan Menteri Kehutanan No. : P.59/Menhut-II/2011. Tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 129, Tahun 1996, Tentang Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung. Jakarta. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 180/03-N/HK/2004, Tentang Penetapan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor : 2 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. Bali Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2007. Data Bali Membangun 2007. Pemerintah Provinsi Bali. Badan Pusat Statisik Provinsi Bali. 2008. Bali Dalam Angka. Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2002. Hutan dan Kehutanan Provinsi Bali. Denpasar, Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Bali. Bali. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Bali. Bali.

Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2004. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan) Provinsi Bali. Kerjasama Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2008. Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Tengah Denpasar. Dinas Kehutanan provinsi Bali. 2010. Laporan Hasil monitoring dan evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan di provinsi Bali. Denpasar. Dinas Kehutanan Provinsi Bali. 2011. Hasil Identifikasi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Linkungan pada Hutan Lindung Tahun 2010. Bidang Bina Produksi dan Pemanfaatan Hutan. Denpasar. KPH Bali Tengah. 2006. Rancangan Pembangunan KPH Bali Tengah Dinas KehutanProvinsi Bali. Bali.

U PT . K PH L B A L I T E N G AH RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG TAHUN 2013-2022

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG TAHUN

Recommend Documents