RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL POHUWATO (UNIT III)

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)

MODEL POHUWATO (UNIT III) Jl. Kompleks Blok Plan Marisa Telp (0443) 210864

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL POHUWATO (UNIT III) DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

DISUSUN OLEH : KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL POHUWATO (UNIT III) MARISA, OKTOBER 2014

BUKU RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL POHUWATO (UNIT III) Digandakan dan dijilid oleh : Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV Tahun 2015

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL UNIT III KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

DISUSUN OLEH : KEPALA KPHP MODEL UNIT III KABUPATEN POHUWATO,

( JUMADI GIONO, SP ) Nip. 19760123 200501 1007 DIKETAHUI OLEH : KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI GORONTALO,

KEPALA DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN POHUWATO,

( Dr. Ir. HUSEN HASNI, M.Si) Nip. 19600601 198803 1 001

( ISKANDAR DATAU, S.Sos, M.Si ) Nip. 19681211 198902 1001

DISAHKAN PADA TANGGAL : OLEH : An. MENTERI KEHUTANAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN REGIONAL IV,

Dr. Ir. MUHAMMAD FIRMAN, M.For.Sc NIP. 19590225 198603 1 002

HALAMAN JUDUL

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG

KPHL MODEL POHUWATO (UNIT III) DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK. 6523/Menhut-II/Reg.4-1/2014 Tanggal : 24 Oktober 2014

i

RINGKASAN EXECUTIVE Kabupaten Pohuwato memiliki kawasan hutan yang relative cukup luas dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Propinsi Gorontalo. Memperhatikan kondisi dan potensi hutan yang dimiliki, sejak tahun 2008 pemerintah Kabupaten Pohuwato telah berinisiatif untuk membangun kesatuan pengelolaan hutan sebagai wujud implementasi pengelolaan hutan ditingkat tapak. Hingga pada akhirnya secara legal formal pada tahun 2010 Kementerian Kehutanan RI menetapkan KPHL unit III Pohuwato sebagai KPH model. Penetapan KPHL unit III Pohuwato sebagai KPH model dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan nomor 334/Menhut-II/2010 tentang pembentukan KPHL Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo seluas 116.625 ha yang terdiri dari hutan lindung 59.301 ha, hutan produksi terbatas 43.369 ha dan hutan produksi tetap seluas 13.605 ha. KPHL Unit III Pohuwato merupakan KPH model pertama yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan di Pemerintah Provinsi Gorontalo. Secara administrasi KPHL model unit III Pohuwato terletak di Kecamatan Paguat, Kecamatan Dengilo, Kecamatan Buntulia, Kecamatan Patilanggio, Kecamatan Taluditi dan Kecamatan Wanggarasi Ketinggian lokasi KPHL model unit III Pohuwato berkisar antara 0 – 2064 mdpl dengan tingkat kelerengan bervariasi mulai dari datar sampai dengan curam. Tingkat kelerengan yang dominan adalah curam dimana luasnya mencapai 65915,67 ha. Wilayah yang curam umumnya terdapat di wilayah bagian utara. Tipe Iklim menurut kriteria Schmidt and Ferguson di wilayah KPHL model unit III Pohuwato adalah iklim B atau iklim basah dimana curah hujan mencapai 1250-2750/tahun. Meskipun memiliki curah hujan tinggi, tingkat kesuburan tanah tergolong rendah-sampai sedang. Salah satu rendahnya tingkat kesuburan tanah bisa dilihat dari tipe jenis tanah yang terdapat di wilayah KPHL model unit III Pohuwato. Berdasarkan peta jenis tanah di KPHL Model Unit III Pohuwato terdapat beberapa jenis tanah yaitu, aluvial, latosol, grumosol, litosol dan podzolik merah kuning. Berdasarkan hasil analisis spatial tutupan lahan tahun 2012, tipe tutupan lahan yang dominan di KPHL model unit III Pohuwato adalah hutan lahan kering primer seluas 45.885,02 ha dan hutan lahan kering sekunder seluas 63.126,05 ha, jika melihat situasi ini maka sebagian besar wilayah KPHL model unit III Pohuwato masih merupakan kawasan hutan. Hal ini bisa dibuktikan masih ditemukan beberapa flora fauna endemik dan dilindungi di kawasan KPHL model unit III Pohuwato. Hasil survei yang pernah di lakukan oleh LIPI dan tim peneliti Universitas Gorontalo menemukan 33 jenis tumbuhan yang tergolong dalam 23 famili. Sedangkan hasil survey yang dilakukan oleh LIPI di empat titik sampel ditemukan 218 jenis pohon dan tiang (diameter >10 cm) dan 141 Family. Adapun jenis jenis pohon yang kedapatan melimpah adalah Pterospermum celebicum, Pterospermum diversifolium, Castanopsis acuminatissima, Celthis philippensis dan Gonocarium littorale. Beberapa suku yang umum dijumpai adalahEuphorbiaceae (30 jenis), Meliaceae (12 jenis), Moraceae (12 jenis), Lauraceae (9 jenis), Myristicaceae (9 jenis), Myrtaceae (9 jenis), Sapotaceae (8 jenis) dan Sterculiaceae (7 jenis). Jumlah ini akan semakin besar jika wilayah survey diperluas dan hasil penelitian sebelumnya dari LIPI yang menginventarisir jenis pohon dimasukkan. Pada umumnya kondisi vegetasi di lokasi survey relatif masih baik. Hasil analisis terhadap status konservasi, hanya terdapat beberapa jenis tumbuhan bawah yang dilindungi seperti Vitex parviflor (IUCN; VU), Madhuca betis (IUCN; VU) dan tumbuhan Arenga Pinata (SK Mentan No 52 Tahun 1972). Di lokasi survey juga ditemukan beberapa tumbuhan endemic pulau Sulawesi seperti Pterospermum celebicum, Livistonia rotundifolia. Selain kekayaan flora/tumbuhan,

ii

wilayah KPHL model unit III Pohuwato juga memiliki potensi satwa. Hasil survey menemukan 87 jenis burung dari 34 famili,dimana spesies kunci dari hutan di wilayah KPHL Model Unit III Pohuwatoadalah babirusa. Satwa lain yang tidak kalah menariknya adalah Tarsius dan Macaca hecki yang bisa dijumpai secara langsung. Kedua satwa ini merupakan satwa endemic Sulawesi dan endemic Gorontalo. Hasil penelusuran studi pustaka menunjukkan terdapat 9 jenis satwa yang termasuk dilindungi berdasarkan kategori IUCN. Kategori IUCN pada umumnya berada pada level vulnerable atau rentan terhadap kepunahan seperti Tarsius, Macaca hecki, babirusa Melihat potensi yang dimiliki maka pihak pengelola membuat sebuah dokumen perencanaan pengelolaanyang sifatnya jangka panjang yaitu rencana pengelolaan jangka panjang 10 tahun dimana tujuan adalah memberikan kerangkakerja yang terpadu dan komprehensif bagi pengelola KPHL model unit III Pohuwato didalam mewujudkan pengelolaanyang lebih efektif, efisien dan bermanfaat menuju kelestarian pemanfaatan hutan. Untuk menuju kearah tersebut maka visi dan misi yang dibangun oleh pengelola KPHL model unit III Pohuwato adalah “KPHL Model Unit III Pohuwato yang mantap secara legal formal, profesional dan lestari pengelolaannya serta bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah”. Visi ini didasarkan pada visi pemerintah Kabupaten Pohuwato yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pohuwato Diatas Nilai Spritual Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Untuk mendukung visi pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato di Kabupaten Pohuwato maka perlu dibuatkan misi konsep pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato yaitu: 1) Penataan Blok dan Petak dalam rangka mengoptimalkan fungsi hutan KPHL Model Unit III Pohuwato yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang diimplementasikan dalam sistem blok pengelolaan, 2) Menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi kelangsungan fungsi hutanMenciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan bagi kesinambungan pembangunan, 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan rekayasa teknologi bagi peningkatan daya dukung kehutanan untuk kemaslahatan masyarakat disekitar kawasan hutan, 4) Mengoptimalkan perlindungan hutan, pengamanan dan penegakan hukum di KPHL Model Unit III Pohuwato, 5) Memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam hutan di seluruh blok KPHL secara lestari dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan pengelolaan KPHL model unit III Pohuwato yaitu: 1) Mengupayakan terwujudnya tujuan dan embanan upaya pengelolaan hutan yang lestari, 2) meningkatkan pendayagunaan potensi sumberdaya hutan untuk kegiatan yang menunjang budidaya, 3) memberdayakan peranserta masyarakat sekitar KPHL Model Unit III Pohuwato, 4) integrasi dan koodinasi, 5) evaluasi fungsi kawasan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato mempunyai tujuan dalam pencapaian visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pemantapan aspek kelembagaan, 2) Penataan kawasan, 3) Pemantapan kerjasama dan kolaborasi antara KPHL Model Unit III Pohuwato dengan para pihak, 4) pemantapan perlindungan dan pengamanan, 5) pemanfaatan sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya Dalam mengimplementasikan visi dan misi KPHL model unit III Pohuwato maka dibuatlah serangkaian kegiatan yang meliputi : 1) inventarisasi berkala pada semua blok pengelolaan. Kegiatan inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan informasi

iii

berupa data mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya untuk tujuan tertentu. Berdasarkan hasil analisis spatial jumlah plot inventarisasi di KPHL Model Unit III Pohuwato berjumlah 1220 titik, dengan jumlah plot inventarisasi terbanyak terdapat di blok inti dengan jumlah 615 plot. 2) pemanfaatan wilayah tertentu. wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Karena kondisinya yang belum menarik investor, maka di harapkan pihak pengelola KPHL Model unit III Pohuwato bisa mempromosikan kawasan ini kepada pihak investor. Pengembangan usaha pada wilayah tertentu bisa diarahkan kepada usaha di luar sektor kehutanan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan skala ekonomis. Berdasarkan arahan strategis dan kondisi lapangan maka pemanfaatan wilayah tertentu dapat dilakukan pada blok pemanfaatan seluas total 6319,65 ha, blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan , HHBK seluas 2122,26 ha. Sehingga total arahan untuk pemanfaatan hutan wilayah tertentu adalah 8441,91 ha. Saat ini beberapa investor telah memanfaatkan kawasan yang berdekatan dengan wilayah tertentu terutama investor kelapa sawit. Sedangkan investor lain yang berkeinginan untuk memanfaatkan kawasan hutan adalah investor restorasi ekosistem hutan alam. Disamping pemanfaatan wilayah tertentu, di KPHL model unit III Pohuwato juga dikembangkan untuk pemanfaatan kayu skala besar dihutan alam seluas 35.517,61 dengan 421 petak tebangan. Potensi tegakan rata-rata untuk pohon niagawi/komersil pada kelas diameter 20-49 cm sebanyak 14,94 batang/Ha dan kelas diameter lebih dari 50 cm sebanyak 6,56 batang/Ha. Hasil survey juga menunjukkan KPHL model unit III Pohuwato memiliki potensi KEHATI yang tinggi sehingga sangat cocok untuk wilayah penelitian dan ekowisata. Pengelolaan KPHL model unit III Pohuwato harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga pengelola KPHL model unit III Pohuwato menetapkan wilayah pemberdayaan masyarakat seluas 11.249,43. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di blok pemberdayaan adalah pembangunan hutan tanaman rakyat. Besarnya potensi yang dimiliki oleh KPHL model unit III Pohuwato membutuhkan pengawasan. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan membangun pos dan jalan patroli. Jumlah pos yang ideal adalah 14 pos dan panjang jalang patroli adalah 181,23 km. Seperti halnya kawasan hutan lain di Indonesia, kawasan hutan di KPHL model unit III Pohuwato juga mengalami tekanan berupa kerusakan hutan, sehingga perlu dipulihkan. Berdasarkan hasil identifikasi citra landsat, luas wilayah yang akan direhabilitasi mencapai 5455,72 ha. Fungsi hutan produksi merupakan lokasi RHL yang paling luas untuk direhabilitasi yaitu 3577,88 ha. Luasnya wilayah kelola KPHL model unit III Pohuwato membutuhkan sentuhan SDM yang profesional, pendanaan yang cukup melalui APBD dan APBN serta peningkatan sapras pendukung kegiatan pengelolaan KPHL model unit III Pohuwato. Beberapa kegiatan jangka panjang dalam program peningkatan kapasitas personil antara lain : 1) Perbaikan jenjang pendidikan, 2) Pemetaan kompetensi, 3) Diklat SDM Pengelola KPH, 4) Pertukaran kunjungan staf pengelola, 5) Studi banding, 6) Magang pegawai. Pengelolaan wilayah KPHL untuk jangka

iv

panjang membutuhkan sebuah rasionalisasi kawasan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHL model unit III Pohuwato. Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 aspek yaitu: 1) aspek fisik (kawasan) yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi dan lainnya dan 2) aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi kelembagaan wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak (organisasi, kewenangan dan personil). Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang mengalami perubahan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu pada hutan alam sudah tidak memiliki potensi yang signifikant maka perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain misalnya diarahkan ke pemanfaatan kayu hutan tanaman. Rasionalisasi kawasan memberikan peluang terhadap investor untuk mengembangkan usahanya agar tetap berkelanjutan. Bentuk pengembangan investasi di KPHL model unit III Pohuwato adalah pengembangan ekowisata hutan tropis sulawesi, pemanfaatan kawasan untuk pengembangan jasa lingkungan, pengembangan restorasi ekosistem, pengembangan hutan tanaman dan pengembangan kayu di hutan alam. Sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan KHPL model unit III Pohuwato maka dibutuhkan serangkaian kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengelola KPHL model unit III Pohuwato. Pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja KPHL model unit III Pohuwato bisa dilakukan oleh stakeholder yang mempunyai kepentingan dengan KPHL model unit III Pohuwato

v

KATA PENGANTAR Sasaran utama penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang10 tahun KPHL Model Unit III Pohuwato adalah mewujudkan rencanapengelolaan periode tahun 2013-2022, yang pencapaiannya dilaksanakanoleh KPHL Model Unit III Pohuwato sebagai pemegangkewenangan pengelolaan, bersama para pihak pemangku kepentinganyang terkait dan bersinergi didalam pengelolaan.Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memberikanarah yang tepat didalam pelaksanaan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato dalam kurun waktu 10 (sepuluh puluh) tahun. Sehingga dengan rencana pengelolaantersebut KPHL Model Unit III Pohuwato memiliki kerangkakerja yang terpadu dan komprehensif didalam pelaksanaan pengelolaanyang lebih efektif, efisien dan bermanfaat menuju kelestarian pemanfaatan hutan Kelestarian

hutan hanya

akan tercapai

apabila penyusunan rencana

pengelolaan jangka panjangdilakukan secara benar. Pengurusan hutan menurut UU Nomor 41 Tahun1999, pasal 10 ayat 2 terdiri dari : a) perencanaan kehutanan; b) pengelolaanhutan; c) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, sertapenyuluhan kehutanan, dan d) pengawasan. Untuk mewujudkanpengelolaan hutan lestari (PHL) maka Pemerintah membuat suatu kebijakanyaitu membagi habis seluruh kawasan hutan di Indonesia ke dalam sejumlahKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kami sangat menyadari dokumen rencana pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato masih memerlukan beberapa masukan kongkrit dari semua pihak untuk lebih menyempurnakan dokumen rencana pengelolaan ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Gorontalo, April 2014 Kepala KPHL Pohuwato

JUMADI GIONO, SP NIP. 19760123 200501 1 007

vi

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

i v vi ix xi xii xiii

I. PENDAHULUAN........................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 1 1.2. Tujuan .................................................................................................. 5 1.3. Maksud ................................................................................................. 5 1.4. Sasaran ................................................................................................ 5 1.5. Ruang lingkup ...................................................................................... 6 1.6. Pengertian ............................................................................................ 6 II. DESKRIPSI KAWASAN .............................................................................. 10 2.1. Letak dan Luas KPHL Model Unit III Pohuwato ................................. 10 2.2. Karakteristik Kabupaten Pohuwato .................................................... 11 2.3. Kondisi Bioekologi .............................................................................. 13 2.4. Iklim .................................................................................................... 21 2.5. Kualitas air di KPHL Model Unit III Pohuwato .................................... 25 2.6. Kesuburan Tanah ............................................................................... 27 2.7. Fungsi Kawasan KPHLModel Unit III Pohuwato ................................ 30 2.8. Ketinggian tempat .............................................................................. 32 2.9. Kelerengan ......................................................................................... 34 2.10. Jenis Tanah ........................................................................................ 35 2.11. Tutupan Lahan ................................................................................... 38 2.12. Daerah Aliran Sungai ......................................................................... 41 2.13. Hidrologi ............................................................................................. 42 2.14. Rawan Longsor .................................................................................. 44 2.15. Aksesibilitas ....................................................................................... 44 2.16. Posisi KPHL Model Unit III Pohuwato dalam Tata Ruang .................. 45 2.17. Aspek Sosial Ekonomi........................................................................ 48

vii

2.18. Ijin Pemanfaatan Kawasan di KPHL Model Unit III Pohuwato ............ 60 2.19. Permasalahan KPHL Model Unit III Pohuwato ................................... 67 III. KEBIJAKAN ................................................................................................ 71 3.1. Kebijakan Pengelolaan KPH .............................................................. 71 3.2. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pohuwato ................................ 80 IV. VISI DAN MISI ............................................................................................ 88 4.1. Visi ..................................................................................................... 88 4.2. Misi ..................................................................................................... 90 4.3. Tujuan Pengelolaan ........................................................................... 91 V. ANALISIS DAN PROYEKSI ........................................................................ 95 5.1. Analisis ............................................................................................... 95 5.2. Proyeksi ........................................................................................... 139 5.3. Proyeksi Perencanaan Sosial Ekonomi KPHL Pohuwato ................ 144 VI. RENCANA KEGIATAN ............................................................................. 154 6.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola dan Penataan Hutan.............. 154 6.2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu ....................................... 156 6.3. Kelas – Kelas Perusahaan pada Wilayah Tertentu .......................... 158 6.4. Pemberdayaan Masyarakat ............................................................. 166 6.5. Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPHL........... 171 6.6. Penyelenggaraan Rehabilitasi di KPHL............................................ 174 6.7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rehabilitasi ................. 176 6.8. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam .... 178 6.9. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin . 179 6.10. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholders................ 181 6.11. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM .................................. 182 6.12. Penyediaan Pendanaan ................................................................... 183 6.13. Penyediaan Sarana dan Pra Sarana ................................................ 186 6.14. Pengembangan Data Base .............................................................. 188 6.15. Rasionalisasi Kawasan .................................................................... 189 6.16. Review Rencana Pengelolaan ......................................................... 189 6.17. Pengembangan Investasi ................................................................. 190 6.18. Kegiatan Lain Yang Relevan ............................................................ 197 VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ......................... 200

viii

7.1. Pembinaan ....................................................................................... 200 7.2. Pengawasan .................................................................................... 201 7.3. Pengendalian ................................................................................... 202 7.4. Organisasi Pembina, Pengawas dan Pengendalian KPHL .............. 203 VIII.

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ................................ 207

IX.

PENUTUP ........................................................................................... 210

ix

DAFTAR TABEL 1.

Luas kecamatan dan Desa di KPHL Model Unit III Pohuwato .................. 12

2.

Jenis tumbuhan bawah yang ditemukan di lokasi survey ......................... 18

3.

Jenis satwa yang ditemukan di lokasi survey ........................................... 21

4.

Rataan temperature di lokasi KPHL Model Unit IIIPohuwato ................... 22

5.

Rataan kelembaban di lokasi KPHL Model Unit IIIPohuwato ................... 23

6.

Rataan Kecepatan Angin di Lokasi KPHL Model Unit IIIPohuwato .......... 24

7.

Rataan Lamanya Penyinaran di Sekitar Lokasi KPHL Pohuwato ............. 26

8.

Hasil Uji Kimia Air di beberapa Lokasi KPHL Model Unit IIIPohuwato...... 27

9.

Fungsi Kawasan Hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato ....................... 31

10. Ketinggian tempat Kawasan Hutan KPHL Model Unit III Pohuwato ......... 33 11. Kelerengan Kawasan Hutan KPHL Model Unit III Pohuwato .................... 34 12. Jenis tanah di KPHL Model Unit III Pohuwato .......................................... 38 13. Tutupan lahan berdasarkan fungsi kawasan di KPHL Pohuwato ............. 40 14. Nama dan Panjang Sungai-Sungai di Kabupaten Pohuwato ................... 43 15. Lokasi Inventarisasi Sosbud dan Ekonomi ............................................... 50 16. Sejarah, Biofisik dan Demografi Desa Lokasi Inventarisasi ...................... 50 17. Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat tentang Hutan ........................... 52 18. Pola Penguasaan Lahan di Sekitar Lokasi KPHL Model Unit III ............... 53 19. Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Desa Lokasi Inventarisasi.................... 54 20. Potensi Rata-rata Tegakan di dalam Kelompok Hutan Popayato-Paguat Provinsi Gorontalo .................................................................................... 62 21. Identifikasi faktor internal dan eksternal KPHL Model Unit IIIPohuwato ... 97 22. Kombinasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal ............................ 120 23. Strategi Kombinasi Strength dan Opportunity Dalam Analisis SWOT .... 121 24. StrategiKombinasi Weakness dan OpportunityDalam Analisis SWOT ... 125 25. Strategi Kombinasi Strengh dan Threat Dalam Analisis SWOT ............. 130 26. Strategi Kombinasi Weakness dan Threat Dalam Analisis SWOT ........ 134 27. Koherensi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Program Indikatif .... 140 28. Proyeksi Perencanaan Sosial Ekonomi 10 Tahun Blok Perlindungan ... 144 29. Proyeksi Perencanaan Sosial Ekonomi 10 Tahun Blok Jasling dan HHBK .................................................................................................... 146

x

30. Proyeksi Perencanaan Sosial Ekonomi 10 Tahun Blok HHK-HA .......... 147 31. Proyeksi Perencanaan Sosial Ekonomi 10 Tahun Blok HHK-HT .......... 149 32. Proyeksi Perencanaan Sosial Ekonomi 10 Tahun Blok Pemberdayaan Masyarakat ............................................................ 150 33. Proyeksi Pendapatan Per Kapita Masyarakat di KPHL Pohuwato ......... 151 34. Jumlah Plot Inventarisasi di KPHL Model Unit III Pohuwato ................... 154 35. Pembagian blok untuk pemanfaatan hutan wilayah tertentu .................. 157 36. Jenis tanaman yang ditanaman dilokasi HTR......................................... 169 37. Luas lahan yang akan direhabilitasi disetiap blok ................................... 175 38. Peranan Stakeholder dalam pembinaan, pengawasan dan Pengendalian kinerja KPHL Model Unit IIIPohuwato .............................. 204 39. Bentuk interaksi stakeholder dalam proses pembinaan, pengawasan

dan pengendalian kinerja KPHL Model Unit IIIPohuwato ................205 40. Rencana program dan kegiatan selama 10 Tahun di Blok Inti.......212 41. Rencana

program

dan

kegiatan

selama

10

Tahun

di

Blok

Perlindungan ..................................................................................214 42. Rencana program dan kegiatan selama 10 Tahun di Blok Pemanfatan

Kawasan, Jasa Lingkungan dan Wilayah Tertentu ........................217 43. Rencana

program

dan

kegiatan

selama

10

Tahun

di

Blok

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .....................................................220 44. Rencana

program

dan

kegiatan

selama

10

Tahun

di

Blok

Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman ..............................................222 45. Rencana

program

dan

kegiatan

selama

10

Tahun

di

Blok

Pemberdayaan Masyarakat............................................................224

xi

DAFTAR GAMBAR 1.

Lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato ...................................................... 11

2.

Jumlah species dan family tumbuhan ....................................................... 15

3.

Jumlah species semak, paku, palem, kayu dan buah .............................. 16

4.

Status konservasi tumbuhan .................................................................... 17

5.

Jumlah Satwa Jenis Amphibia, Reptilia dan Mamalia .............................. 19

6.

Status Konservasi Satwa .......................................................................... 20

7.

Babi hutan (Sus celebenisis) dan ular berbisa Trimeresorus albolabris ... 21

8.

Sebaran Curah Hujan di KPHL Model Unit IIIPohuwato ........................... 25

9.

Fungsi hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato ........................................ 31

10. Sebaran ketinggian tempat di KPHL Model Unit III Pohuwato .................. 33 11. Peta Kelas Lereng di KPHL Model Unit III Pohuwato ............................... 35 12. Sebaran jenis tanah di KPHL Model Unit III Pohuwato ............................. 38 13. Tutupan Lahan di KPHL Model Unit IIIPohuwato ..................................... 40 14. Sebaran DAS di KPHL Model Unit IIIPohuwato........................................ 42 15. Aksesibilitas di KPHL Model Unit IIIPohuwato .......................................... 45 16. Sarana dan Pra Sarana Pendidikan ......................................................... 57 17. Jumlah Sarana Rumah Ibadah.......................................................................58 18. Jumlah Sarana dan Pra Sarana Ekonomi...........................................................59 19. Calon lokasi ijin HTR dan HKM di KPHL Model Unit IIIPohuwato ............ 60 20. Lokasi Rencana Pemanfaatan Kayu Hutan Alam ..................................... 64 21. Rencana Plot Inventarisasi di KPHL Model Unit III Pohuwato ................ 155 22. Peta Pembagian Blok dan Petak Untuk Pemanfaatan Hutan Wilayah Tertentu .................................................................................................. 157 23. Lokasi pengembangan ekowisata di KPHL Model Unit III Pohuwato ..... 159 24. Potensi Ekowisata dan PLTMH di KPHL POHUWATO .......................... 160 25. Lokasi Rencana blok Penelitian dan Pendidikan .................................... 164 26. Lokasi HTR di Blok Pemberdayaan Masyarakat ....................................... 167 27. Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Pemeriksaan .............................. 172 28. Lokasi Rencana Pembangunan Pos Pemeriksaan................................. 172 29. Lokasi Rencana RHL di KPHL Pohuwato ............................................... 176 30. Rencana Lokasi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam .................. 180 31. Bentuk koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan KPHL ....................... 182

xii

+DAFTAR LAMPIRAN

1.

Rencana Program dan Kegiatan Tahunan selama 10 Tahun di Blok Inti .............................................................................................. 213

2.

Rencana Program dan Kegiatan Tahunan selama 10 Tahun di Blok Perlindungan ............................................................................... 215

3.

Rencana Program dan Kegiatan Tahunan selama 10 Tahun di Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Wisata Tertentu. 218

4.

Rencana Program dan Kegiatan Tahunan selama 10 Tahun di Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam . ........................... 221

5.

Rencana Program dan Kegiatan Tahunan selama 10 Tahun di Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman ....................... 223

6.

Rencana Program dan Kegiatan Tahunan selama 10 Tahun di Blok Pemberdayaan Masyarakat ........................................................ 225

xiii

DAFTAR LAMPIRAN PETA

1.

Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHL) Unit III Pohuwato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo ........................... 227

2.

Peta Penutupan Lahan KPHL Unit IIIPohuwato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo ............................................... 228

3.

Peta Daerah Aliran Sungai KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo ............................................... 229

4.

Peta Sebaran Potensi KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo . ............................................. 230

5.

Peta Aksesibilitas KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo . ............................................. 231

6.

Peta Tata Hutan KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten PohuwatoProvinsi Gorontalo . .............................................. 232

7.

Peta Penggunaan Lahan KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo . ............................................. 233

8.

Peta Lokasi Pemanfaatan dan Pengunaan Kawasana Hutan KPHL Unit III PohuwatoKabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo . ....... 234

9.

Peta Jenis Tanah KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten PohuwatoProvinsi Gorontalo . .............................................. 235

10. Peta Curah Hujan KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten PohuwatoProvinsi Gorontalo . .............................................. 236 11. Peta Geologi KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten PohuwatoProvinsi Gorontalo . .............................................. 237 12. Peta Wilayah Tertentu KPHL Unit III Pohuwato Kabupaten PohuwatoProvinsi Gorontalo . .............................................. 238

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laju kerusakan hutan di Indonesia yang saat ini sangat memprihatinkan dan telah menyita banyak perhatian, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, dunia usaha, akademisi, LSM dan sebagainya, baik dari dalam maupun luar negeri. Masing-masing pihak telah memberikan respon yang diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan posisi dan peran masing-masing. Sinergi dari berbagai bentuk upaya tersebut diharapkan

dapat

memberikan

percepatan

dalam

upaya

mencapai

pengelolaan hutan lestari. Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya telah mengeluarkan berbagai regulasi (kebijakan) dalam bentuk peraturan perundangan, yang diharapkan dapat menekan laju kerusakan hutan dan mengarahkan upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari. Untuk lebih mendorong pemanfaatan hutan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah mencanangkan program pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan di Setiap Provinsi. Dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan terdapat 3 bentuk KPH yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yaitu KPH pada kawasan hutan konservasi, Kesatuan

Pembangunan

Hutan

Lindung

(KPHL)

yaitu

KPH

pada

kawasan hutan lindung dan Kesatuan Pembangunan Hutan Produksi (KPHP) yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan yang arahan pengelolaannya untuk produksi hasil hutan kayu maupun non kayu. Yang dimaksud dengan unitpengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutanterkecil sesuai fungsi 1


pokok dan peruntukannya,yang dapat dikelola secara efesien dan lestari, yangkemudian disebut KPH, antara lain dapat berupakesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL),kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP), dankesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagihabis dalam wilayah KPH. Dalam satu wilayahKPH dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokokhutan yang penamaannya ditentukan oleh fungsihutan yang luasnya dominan. KPH dikelola

olehorganisasi

pemerintah

yang

menyelenggarakanfungsi

pengelolaan hutan.KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaanhutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harusmenjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukansecara lestari sesuai dengan fungsinya. KeberadaanKPH menjadi kebutuhan Pemerintah danPemerintah Daerah sebagai “pemilik” sumberdayahutan sesuai mandat Undang-undang, dimanahutan dikuasai negara

dan

harus

dikelola

secaralestari.

Dalam

prakteknya,

penyelenggaraanpengelolaan hutan pada tingkat tapak olehKPH bukan memberi ijin pemanfaatan hutanmelainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaanhutan yang dilakukan oleh pemegang ijin. Sebagai implementasi keinginan yang kuat tersebut maka pemerintah Kabupaten Pohuwato membentuk KPH sebagai bagian dari pengelolaan hutan di tingkat tapak. Berdasarkan keterangan di atas pemerintah pusat dalam hal Menteri Kehutanan RI telah menetapkan KPHL Model Unit III Pohuwato sesuai SK Menhut

334/Menhut-II/2010

tentang

pembentukan

KPHL

Kabupaten

Pohuwato Propinsi Gorontalo seluas 116.625 ha yang terdiri dari hutan lindung 59.301 ha, hutan produksi terbatas 43.369 ha dan hutan produksi 2


tetap seluas 13.605 ha. KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan KPH pertama yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan di Pemerintah Provinsi Gorontalo Dengan demikian, KPH menjadi pusat informasimengenai kekayaan sumberdaya hutan dan menatakawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat

dimanfaatkan

oleh

berbagai

ijin

dan/atau

dikelolasendiri

pemanfaatannya, melalui kegiatan yangdirencanakan dan dijalankan sendiri. Apabilaperan KPH dapat dilakukan dengan baik, makaKPH menjadi garis depan

untuk

mewujudkanharmonisasi

pemanfaatan

hutan

oleh

berbagaipihak dalam kerangka pengelolaan hutan lestari. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 jo. Peraturan

Pemerintah

No.

3Tahun

2008,

yang

dijabarkan

dalam

PeraturanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.6/Menhut-II/2010 Tentang

Norma,

padaKPHL

dan

Standar,Prosedur KPHP,

secara

dan

Kriteria

eksplisit

fungsi

Pengelolaan

Hutan

kerjaKPH

dalam

penyelenggaraan pengelolaan hutan ditingkat tapak dapat dijabarkan secara operasionalsebagai berikut: 1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batasdi dalam wilayah KPH. 2. Menyusun rencana pengelolaan hutan ditingkat wilayah KPH, termasuk rencanapengembangan organisasi KPH. 3. Melaksanakan pembinaan, monitoring danevaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang ijin pemanfaatanhutan dan penggunaan

kawasan

hutan,termasuk

dalam

bidang

rehabilitasi

danreklamasi hutan, serta perlindungan hutandan konservasi alam 4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasihutan 3


5. Melaksanakan perlindungan hutan dankonservasi alam 6. Melaksanakan pengelolaan hutan di kawasantertentu bagi KPH yang telah menerapkanpola pengelolaan keuangan Badan LayananUmum (BLU) atau Badan Layanan UmumDaerah (BLUD). 7. Menjabarkan

kebijakan

kehutanan

menjadiinovasi

dan

operasi

pengelolaan hutan. 8. Menegakkan hukum kehutanan, termasukperlindungan dan pengamanan kawasan 9. Mengembangkan

investasi

guna

mendukungtercapainya

tujuan

pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan fungsi kerja di atas, dalam konteksregulasi kehutanan dan pembagian urusanpemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah, kebijakan KPH telah menimbulkan tafsiryang beragam. Beberapa aspek penting yangdisajikan pada sub bab berikut diharapkan dapatmengklarifikasi keragamanan tafsir tentang KPH,sekaligus memberikan gambaran mengenai ruanglingkup KPH.Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwakeberadaan KPH akan lebih memastikandiketahuinya potensi hutan, perubahanperubahanyang terjadi maupun kondisi masyarakat yangtergantung pada manfaat sumberdaya hutan. Selain itu, sangat dipahami bahwa berbagairagam fungsi hutan pada faktanya

terletak

dalamhamparan

bentang

alam

yang

secara

manajemenlebih memungkinkan efisiensi dan efektivitaspengelolaan hutan lestari.

Dalam

hal

ini

KPHdapat

dimaknai

sebagai

pihak

yang

menghimpuninformasi sumberdaya hutan untuk melakukanpengelolaan

4


hutan yang saat ini tidak dijalankansecara langsung oleh Kementerian Kehutanan atauDinas Kehutanan. 1.2. Tujuan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan KPHL UnitIIIPohuwato bertujuan untuk menata dan mengatur wilayah KPH Model Unit III sesuai dengan kaidah – kaidah kelesestarian lingkungan dengan pemberdayaan masyrakat disekitar wilayah KPHLdalam rangka peningkatan kesejahteraan sehingga diharapkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahunpelaksanaan pengelolaan hutan lebih efektif, efisien dan bermanfaat 1.3. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato adalah mewujudkan rencana pengelolaan 10 (sepuluh) tahun, yang pencapaiannya dilaksanakan oleh kepalaKPHL Model Unit III Pohuwato sebagai pemegang kewenangan pengelolaan, bersama para pihak pemangku kepentingan yang terkait dan bersinergi didalam pengelolaan. 1.4. Sasaran Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan Rencana Pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato adalah tersusunnya suatu kerangka formal pengelolaan untuk sepuluh tahun ke depan yang menjadi acuan bagi rencana pengelolaan jangka pendek (1 tahun) dalam mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat dari kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato, serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam guna pengembangan 5


ekonomi pembangunan.

Diharapkan 10 tahun mendatang wilayah KPHL

telah dikelola sesuai peruntakannya dalam artian bahwa pengelolaan telah sesuai dengan blok – blok pengelolaan sehingga memberikan dampak signifikan

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten

Pohuwato

khususnya bagi masyarakat di sekitar KPHL Model Pohuwato serta perbaikan kondisi lingkungan yang llebih baik dari kondisi saat ini. 1.5. Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato ditetapkan untuk jangka sepuluh tahun berdasarkan kajian aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat dan rencana pembangunan daerah/wilayah. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek yang selanjutnya akan diwujudkan kembali dalam bentuk strategi pengelolaan yang memuat program-program dan usulan kegiatan operasional 1.6. Pengertian Beberapa istilah yang perlu dipahami dan disepakati bersama dalam hal berkaitan dengan rencana pengelolaan 10 tahun untuk pengelolaan KPH antara lain : 1.

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

(KPH)

adalah

adalah

wilayah

pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 2.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model adalah Model atau contoh pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat

6


dikelola secara efisien dan lestari yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 3.

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) KPH adalah rencana atau target

pengelolaan hutan diwilayah KPH dalam kurun waktu

10 tahun. 4.

Wilayah tertentu adalah suatu wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

5.

Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.

6.

Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

7.

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

8.

Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga 7


kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 9.

Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

10. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. 11. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan. 12. Tata Guna Hutan Kesepakatan yang selanjutnya disebut TGHK adalah kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta. 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah strategi operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi. 14. Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain yang disepakati bersama. 15. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan oleh Menteri. 8


16. Persetujuan prinsip pencadangan adalah persetujuan pencadangan pelepasan

kawasan

hutan

untuk

pengembangan

transmigrasi,

permukiman, pertanian, dan perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. 17.

Surat keputusan pelepasan kawasan hutan adalah surat keputusan penetapan

pelepasan

kawasan

hutan

untuk

digunakan

bagi

pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. 18. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan tanah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan oleh Menteri. 19. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan. 20. Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin kegiatan dalam kawasan hutan yang diberikan oleh Menteri untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa merubah status dan fungsi kawasan hutan.

9


BAB II. DESKRIPSI KAWASAN 2.1. Letak dan Luas KPHL Model Unit III Pohuwato Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 65/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Gorontalo dimana Kabupaten Pohuwato dibagi menjadi 3 Unit KPH yaitu : 1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit I (KPHP Unit I) Kabupaten Pohuwato dengan luas 53.058 Ha, terdiri dari hutan lindung 18.104 Ha, hutan produksi terbatas 18.870 Ha dan hutan produksi 16.084 Ha. 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II (KPHL Unit II) Kabupaten Pohuwato dengan luas 90.885 Ha, terdiri dari hutan lindung 58.624 Ha, hutan produksi terbatas 20.380 Ha dan hutan produksi 11.881 Ha. 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit III (KPHL Unit III) Kabupaten Pohuwato dengan luas 116.275 Ha, terdiri dari hutan lindung 59.301 Ha, hutan produksi terbatas 43.369 Ha dan hutan produksi 13.605 Ha. Pada Tahun 2010 Menteri Kehutanan RI telah menetapkan KPHL unit III Pohuwato sebagai KPH Model sesuai SK Menhut 334/Menhut-II/2010 tentang pembentukan KPHL Model unit III Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo seluas 116.625 ha yang terdiri dari hutan lindung 59.301 ha, hutan produksi terbatas 43.369 ha dan hutan produksi tetap seluas 13.605 ha

10


Gambar 1. Lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato 2.2.

Karakteristik Kabupaten Pohuwato Pada awalnya, Kabupaten Pohuwato merupakan bagian administratif

pemerintahan Kabupaten Pohuwato dimana hal ini berlangsung dari tahun 1999 – Mei 2003. Sejak tahun 2002 terdapat keinginan kuat dari masyarakatMarisa, Lemito, Randangan, dan Popayato untuk mendirikan satu kabupaten definitif. Berbagai upaya dilakukan oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan komponen lainnya hingga akhir terbitlah Undang-Undang No. 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango yang disahkan melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2003. Keluarnya undang-undang ini merupakan titik klimaks dari rangkaian perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk membentuk satu kabupaten tersendiri, sehingga hal ini perlu disyukuri oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pohuwato dengan 11


cara berpartisipasi dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten PohuwatoBerdasarkan perjalanan sejarah ini, akhirnya setiap tanggal 6 Mei ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato dimana setiap tahunnya pemerintah daerah dan masyarakat merayakannya sebagai rasa terima kasih dan rasa syukur atas terbentuknya daerah ini menjadi satu daerah otonom baru di wilayah Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung Barat Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan dengan Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah) disebelah utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah) dan sebelah timur

berbatasan dengan Kabupaten

Pohuwato.Luas wilayah adalah 4.244,31 Km2 atau 36,77% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo dengan wilayah administrasi mencakup 13 kecamatan, 100 desa, 2 UPT dan 3 Kelurahan. Nama kecamatan, jumlah desa dan Luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 No

NAMA KECAMATAN

LUAS (Km2)

JML Desa/Kel.

KETERANGAN

1

Paguat

560,93

11

Induk

2

Dengilo

242,39

5

Pemekaran 2008

3

Marisa

34,65

8

Induk

4

Buntulia

375,64

7

Pemekaran 2008

5

Duhiadaa

39,53

8

Pemekaran 2008

6

Taluditi

159,97

6

Pemekaran 2003

7

Lemito

619,5

8

Induk

8

Wanggarasi

188,08

7

Pemekaran 2008

9

Popayato

90,92

10

Induk 12


10

Popayato Barat

578,24

7

Pemekaran 2008

11

Popayato Timur

723,74

7

Pemekaran 2008

12

Randangan

331,9

13

Pemekaran 2003

13

Patilanggio Jumlah

298,82 4.244,31

6 103

Pemekaran 2003

Sumber : RPJMD Kabupaten Pohuwato, 2012

Wilayah Kabupaten Pohuwato berada pada ketinggian antara 0 sampai sedikit di atas 2.000 m dari permukaan laut. Meskipun demikian, relevansi di atas 2.000 m dpl hanya ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah (bagian buol dan Toli-toli). Dengan perbedaan ketinggian seperti itu, wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki suhu udara yang bervariasi cukup besar. Implikasinya adalah wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki potensi (keragaman kesesuaian) usaha budidaya (usaha tani) yang besar pula. Bila dimanfaatkan dan dikelola secara tepat, kondisi ini merupakan faktor kekuatan (strength) dari pengembangan kabupaten. Walaupun demikian, aspek penentu lain, seperti topografi, iklim dan tanah juga turut menentukan dan perlu dievaluasi. 2.3.

Kondisi Bioekologi

a.

Tipe Ekosistem Berdasarkan tipe ekosistem hutan yang adakawasan KPHL Model

Unit III Pohuwatodibagi ke dalam tiga tipe ekosistem utama, yaituekosistem hutan dataran rendah danekosistem hutan pegunungan bawah dan ekosistem pantai. Batas ketiga tipe ekosistem inisangat jelas,hutan dataran rendah memiliki topografi datar sampai berbukit, sertakondisi ekosistem hutan pegunungan yang ditandai oleh bentuk relief yangterjal atau terkadang bergelombang. Sedangkan ekosistem pantai didominasi oleh wilayah yang datar 13


Pada kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato disebelah utara didominasi oleh hutan pegunungan bawah, sedangkan disebelah selatan didominasi oleh hutan dataran rendah b.

Kondisi Flora Hasil survei yang pernah di lakukan oleh LIPI dan tim peneliti

Universitas Gorontalo menemukan 33 jenis tumbuhan yang tergolong dalam 23 familihanya diblok eks HPHsaja yang masuk dalam blok pemanfaatan jasa lingkungan dan blok inti/perlindungan KPHL Model Unit III Pohuwato. . Sedangkan hasil survey yang dilakukan oleh LIPI di empat titik sampel ditemukan 218 jenis pohon dan tiang (diameter >10 cm) dan 141 Family. Adapun jenis jenis pohon yang kedapatan melimpah adalah Pterospermum celebicum,

Pterospermum

diversifolium,

Castanopsis

acuminatissima,

Celthis philippensis dan Gonocarium littorale. Beberapa suku yang umum dijumpai adalahEuphorbiaceae (30 jenis), Meliaceae (12 jenis), Moraceae (12 jenis), Lauraceae (9 jenis), Myristicaceae (9 jenis), Myrtaceae (9 jenis), Sapotaceae (8 jenis) dan Sterculiaceae (7 jenis). Jumlah ini akan semakin besar jika wilayah survey diperluas dan hasil penelitian sebelumnya dari LIPI yang menginventarisir jenis pohon dimasukkan. Pada umumnya kondisi vegetasi di lokasi survey relatif masih baik. Tipe vegetasi merupakan perpaduan dari hutan sekunder tua terutama diblok tarsius dan blok pakel (blok tarsius dan blok pakel mengikuti penamaan yang sering digunakan masyarakat setempat). Adapun di blok Kuala ular dan lembah Taiwi (mengikuti penamaan yang sering digunakan masyarakat setempat) didominasi oleh hutan sekunder muda dimana vegetasinya didominasi oleh campuran pohon-pohon yang berdiameter sedang dan kelompok semak 14


belukar. Hal ini karena lokasi ini merupakan bekas konsesi HPH yang sudah tidak beroperasi lagi. Jumlah jenis dan family tumbuhan bawah di sajikan dalam grafik dibawah ini 35

33

30 25

23

20 15 10 5 0 SPECIES

FAMILY

Gambar 2.. Jumlah species dan family tumbuhan (data (data primer setelah diolah) Jenis jenis tumbuhan bawah yang ditemukan pada umumnya dari jenis semak, paku pakuan dan palem antara lain Asplenium nidus, nidus Dicranopteris linealis Calamus

zollingeri, Calamus innops, sedangkan

tumbuhan bawah berkayu antara lain terdiri dari Elmerillia ovalis, Pangium edule, Drypetes globosa, Jenis tumbuhan lain yang ditemukan adalah dari jenis tumbuhan yang menghasilkan buah antara lain: Pangium edule, Ananas comosus, Areca catechu, Aglaia argantea. Tumbuhan berbuah ini pada umumnya dikonsumsi oleh satwa sat seperti Macaca hecki, Babi rusa dan lain lain. Adapun jumlah jenis tumbuhan bawah yang dtemukan di 4 lokasi survey disajikan dalam gambar grafik di bawah ini

15


18

17

16 14 14 12 10 8 6 6 4 2 0 SEMAK, PAKU & PALEM

KAYU

BUAH

Gambar 3.. Jumlah species semak, paku, palem, kayu dan buah ((sumber: data primer setelah diolah) diola . Hasil analisis terhadap status konservasi, hanya terdapat beberapa

jenis tumbuhan bawah yang dilindungi seperti Vitex parviflor (IUCN; VU), Madhuca betis (IUCN; VU) dan tumbuhan Arenga Pinata (SK Mentan No 52 Tahun 1972). Di lokasi survey juga ditemukan beberapa tumbuhan endemic pulau Sulawesi seperti Pterospermum celebicum, Livistonia rotundifolia. Untuk diketahui daun Livistonia rotundufolia sering digunakan oleh masyarakat sebagai pembungkus makanan pengganti daun pisang. Untuk melihat lebih jelas jumlah jenis tumbuhan bawah berdasarkan status konservasinya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini

16


6 5 5 4 4

3

2 1

1

CITES

KEPMEN 54/1972

1 0 0 PP NO 7/1999

IUCN

ENDEMIK

Gambar 4.. Status konservasi tumbuhan (sumber: ( Tim Universitas Gorontalo Gorontalo) Sedangkan status konservasi untuk jenis pohon, terdapat beberapa jenis endemic dan dilindungi seperti Astronea gracilis, Dilenia serrata, Horsfieldia lancifolia, Pigaffeta filaris, Arenga pinnata dan jenis yang termasuk Appendix II CITES adalah

Aqularia filarial, ilarial, Cyathea sp dan

Gonystylus macrophyllus. Disebutkan dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh LIPI bahwa diperkirakan bahwa sebagian besar jenis pohon di daerah rencana pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwatomenghasilkan menghasilkan buah dan biji sebagaii pakan burung. Secara keseluruhan kawasan hutan di wilayah KPHL Model Unit III Pohuwato mempunyai nilai diversitas sedang sampai tinggi dengan indeks berkisar 1,30 - 1,87.Meskipun demikian jika dibandingkan dengan diversitas SM Nantu yang mencapai 2,1 mak maka diversitas KPHL Model Unit III Pohuwato masih rendah

17


Tabel 2. Jenis tumbuhan bawah yang ditemukan di lokasi survey No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama Lokal Rotan batang Rotan ronti Rotan tohiti Bintangur Pangi Anggrek hutan Sirih hutan Nenas hutan Pinang Bambu hijau Paku sarang burung Pandan Pakis kawat

14 15 16

Talas Rumput teki Rumpu gajah

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 33

Boyuhu Kenanga Walongo Tohupo Butungale Namu-namu Mataputih Tolotio Pongoli Wolato Hulupahu Langsat hutan Seho Palem kipas Woka Sarai Lamumu

Nama Ilmiah Calamus zollingeri Korthalsia celebica Calamus innops Calophyllum sp Pangium edule Dendrobium spp Piper aduncum Ananas comosus Areca catechu Bambusa spinosa Asplenium nidus sp Pandanus spp Dicranopteris linealis Colocasia esculenta Killinga brevifolia Panicum maximum Pterospermum celebicum Cananga odorata Elmerillia ovalis Artocarpus elasticus Pometia pinata Planchonia valida Mallotus floribundus Drypetes globosa Ailantus integrifolia Vitex parviflora Aglaia argantea Arenga spp Licualla flabelum Livistonia rotundifolia Caryota mitis Madhuca betis

FAMILI

CITES

Status Konservasi IUCN PP NO 7/1999 -

Palmae

-

Palmae

-

-

-

Palmae Guttiferae Salicaceae Orchidaceae Piperaceae Agavaceae Palmae Bambusaceae Aspleniaceae

App I -

LC E -

-

Pandanaceae Pteridaceae

-

-

-

Euphorbiaceae

-

-

-

Cyperaceae Poaceae

-

-

-

Sterculiaceae

-

-

-

Annonaceae Magnoliaceae Moraceae

-

-

-

Sapindaceae Lecythidaceae Euphorbiaceae

-

-

-

Euphorbiaceae Simaroubaceae

-

-

-

Verbenaceae Meliaceae Palmae Palmae Palmae

-

VU -

-

Palmae Sapotaceae

-

Vu

-

Sumber: Tim Peneliti Universitas Gorontalo (2010)

c.

Kondisi Fauna Hasil pengamatan terhadap keberadaan satwa menunjukkan terdapat

17 jenis mamalia, 6 jenis reptilia dan 3 jenis ampibia yang bisa ditemukan di 18


empat lokasi survey di KPHL Model Unit III Pohuwato.. Tujuh belas jenis mamalia yang tersebar di wilayah tersebut merupakan hasil kompilasi beberapa survey yang telah dilakukan oleh berbagai.. Hasil survey dari Tim LIPI juga menemukan 87 jenis burung dari 34 famili. Adapun spesies kunci dari hutan di wilayah KPHL Model Unit III Pohuwatoadalah adalah babir babirusa. Satwa lain yang tidak kalah menariknya adalah Tarsius dan Macaca hecki yang bisa dijumpai secara langsung. Kedua satwa ini merupakan satwa endemic Sulawesi dan endemic Gorontalo 100 87

90 80 70 60 50 40 30 17

20 10

3

6

0 AMPHIBIA

REPTILIA

MAMALIA

BURUNG

Gambar 5.. Jumlah Satwa Jenis Amphibia, Amphibia, Reptilia dan Mamalia ((sumber: data primer setelah diolah) Dibandingkan dengan status konservasi tumbuhan bawah, status konservasi fauna jumlahnya relatif banyak. Hasil penelusuran st studi pustaka menunjukkan terdapat 9 jenis satwa yang termasuk dilindungi berdasarkan kategori IUCN. Kategori IUCN pada umumnya berada pada level vulnerable atau rentan terhadap kepunahan seperti Tarsius, Macaca hecki, babirusa dan rusa timor. Meskipun rusa timor timor bukan merupakan hewan ende endemik Sulawesi tetapi satwa ini bisa ditemukan diwilayah KPHL Model Unit III 19


Pohuwato.. Hasil penelitian yang pernah dilakukan an oleh peneliti dari Universitas Gorontalo,rusa timor timor juga bisa ditemukan di kawasan Suaka Margasatwa Nantu yang berjarak puluhan kilometer kilometer dari wilayah KPHL Model Unit III Pohuwato. Pohuwato Rusa timor merupakan satwa yang umum dijumpai hampir diseluruh kawasan hutan Sulawesi. Sedangkan jenis Bubalus depressicornis atau anoa dataran rendah berada pada kategori endangered atau kritis, artinya jika habitatnya tidak segera diperbaiki maka diperkirakan anoa yang juga merupakan satwa endemic Sulawesi akan mengalami kepunahan. Disamping kategori IUCN, status konservasi konservasi satwa dilokasi survey juga mengacu pada CITES dan peraturan pemerintah RI yaitu PP No 7 tahun 1999. Berdasarkan hasil studi pustaka ditemukan 6 satwa yang termasuk dalam status dilindungi berdasarkan CITES terutama appendix I dan II serta dilindung ng berdasarkan peraturan pemerintah. Appendix 1 artinya bahwa jenis satwa ini tidak boleh diperdagangkan. Adapun jumlah jenis satwa dilindungi tersebut bisa dilihat pada gambar grafik di bawah ini 10 9 9 8 7 6

6

PP NO 7/1999

CITES

6 5 4 4 3 2 1 0 ENDEMIK

IUCN

Gambar 6.. Status Konservasi Satwa (sumber: ( Tim Universitas Gorontalo Gorontalo)

20


Gambar 7. Babi hutan atau Sus celebenisis (kiri) dan sejenis ular hijau berbisa Trimeresorus albolabris (kanan) (Foto: Tim PSL-UG)

Tabel 3. Jenis satwa yang ditemukan di lokasi survey No

Nama Lokal

1 2

Babi Rusa Monyet Hitam Sulawesi Rusa Babi Hutan Kelelawar Anoa Tarsius Kadal Biawak Tikus Tupai Bajing Kura-Kura Katak Kodok Ular hitam Ular hijau Ular piton Ular air

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nama Ilmiah Babyrousa babyrussa Macaca heckii Carvus timorensis Sus celebensis Cynepterus sp. Bubalus depressicornis Tarsius spectrum Mabuya multifasciata Varanus indicus Rattus spp Tupaia spp Petinomys leucomus Geomyda yuwonoi Rana spp Bufo melanostictus Boiga dendrophila Trimeresorus albolabris Pyton reticultus Enhydris enhydris

CITES (2010) App I App II App I App II App II App II -

Status Konservasi IUCN (2010) PP NO 7/1999 VU D VU D VU NT E VU LC LC LC

D D D D -

Sumber: Tim Universitas Gorontalo 2010

2.4.

Iklim

1.

Iklim

Parameter iklim seperti suhu udara, kelembaban udara, penyinaran matahari dan kecepatan angin di lokasi studi dan sekitarnya diperoleh dari data yang tersedia Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika Bandara

21


Jalaludin. Data ini merupakan data rata rata selama 10 tahun terakhir mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2010. Data rataan selama 10 tahun sangat penting untuk menentukan trend iklim dilokasi restorasi ekosistem dan sangat menentukan dalam pengelolaan pola tanam. Berdasarkan klasifikasi Schmidht and Ferguson, KPHL Model Unit III Pohuwatomemilikitipe iklim D. a.

Suhu Udara Keadaan suhu udara tahunan di lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato

berada pada kisaran 27,1 – 32,2 0C, dan termasuk pada kategori temperatur sedang. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 33,1

0

C

sedangkan terendah terjadi pada bulan September 22,3 0C Tabel 4. Rataan temperature di lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato BULAN

TEMPERATUR Max 31,6 31,1 32,3 32,6 32,4 32,0 31,2 31,9 32,8

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

Rataan 26,9 28,6 27,0 27,2 22,2 26,8 26,4 26,7 26,9

Min 23,7 23,6 23.7 23,9 25,3 23,4 22,7 22,5 22,3

Oktober Nopember

28,0 27,3

33,6 33,1

23,3 23,6

Desember

27,0

32,2

23,8

RATA-RATA

27,1

32,2

23,5

Sumber: Badan Meteorologi dan Geofisika Bandara Jalaluddin 2011

b.

Kelembaban Udara Kelembaban udara tidak terlalu penting bagi pertumbuhan tanaman,

namun perlu mendapatkan perhatian utama dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan hama penyakit. Kelembaban yang terlalu

22


tinggi bisa menyebabkan virus dan jamur tertentu dapat berkembang dengan baik. Kelembaban udara di lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato dan sekitarnya sebesar 70,7-83,7 % dengan rata-rata 79,7%. Kelembaban udara tertinggi tercatat bulan Desember sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan September. Kelembaban udara ini berkaitan dengan curah hujan, angin dan suhu udara yang berpengaruh terhadap evapotranspirasi Tabel 5. Rataan kelembaban di lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

BULAN

Kelembaban Rata-Rata 82,4 82,3 81,1 82,9 81,6 81,2 80,1 74,8 70,7

Oktober Nopember

74,8 80,8

Desember

83,7

RATA-RATA

79,7


c.

Kecepatan Angin Kecepatan angin pada wilayah KPHL Model Unit III Pohuwato

tergolong rendah karena masih berada dikisaran 13.2 – 17.6 km/jam dengan rata-rata bulanan 15.5 km/jam. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan Maret, meskipun demikian kecepatan angin ini masih tergolong sangat rendah, sedangkan terendah berada pada bulan Mei.Adapun data kecepatan angin di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dlihat pada tabel di bawah ini:

23


Tabel 6. Rataan Kecepatan Angin di Lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

BULAN

Kecepatan Angin 14,4 17,2 17,6 14,4 13.2 14,8 16,2 17,6 16,2

Oktober Nopember

16,0 13,6

Desember

14,4

RATA-RATA

15,5


d.

Curah Hujan Berdasarkan data rata-rata curah hujan tahunan dari BMKG Bandara

Jalaludin, curah hujandi KPHL Model Unit III Pohuwatoberkisar antara 12502750/tahun. Rata rata curah hujan bulanan sebesar 166,9 mm dengan rata rata hari hujan 16 hari. Curah hujan maksimum terjadi pada bulan Mei sebesar 252 mm dengan 21 hari hujan, sedangkan curah hujan minimum 83,6 mm terjadi pada bulan agustus. Menurut criteria Schmidt and Ferguson distribusi curah hujan ini termasuk pada tipe B, yaitu dengan karakteristik terdapat 11 bulan basah (CH > 100 mm. Berdasarkan tipe Koppen (Klasifikasi untuk perkebunan dan kehutanan) areal survey termasuk dalam tipe Ef yaitu tidak memiliki bulan kering

dan rata-rata curah hujan tahunan < 2500 mm/tahun. Menurut

Klasfikasi Oldeman, areal rencana restorasi ekosistem termasuk dalam zone Agroklimat E1 yaitu memiliki 1 bulan kering pada bulan Agustus dan 3 bulan basah tidak berturut turut yaitu pada bulan Maret, Mei, dan Nopember. 24


Sistem klasfikasi Oldeman digunakan untuk melihat hubungan antara iklim dengan pertanian, dimana pertumbuhan dan produksi tanaman merupakan sasaran utama dari kepentingan klasfikasi ini.

Gambar 8. Sebaran Curah Hujan di KPHL Model Unit III Pohuwato e.

Lamanya Penyinaran Matahari Radiasi matahari merupakan unsur iklim yang sangat menentukan laju

fotosintesis pada tanaman. Rata rata lama penyinaran yang dibutuhkan tanaman berkisar antara 4 – 7 jam/hari. Di lokasi rencana KPHL Model Unit III Pohuwato penyinaran matahari rata rata 75,6 jam per bulan dengan intensitas penyinaran rata rata per hari per tahun adalah 65,2% atau 6,3 jam per hari. Penyinaran tertinggi umumnya terjadi pada bulan Oktober yaitu 238,7 jam dengan intensitas rata rata per hari adalah 74,5% sedangkan terendah terjadi pada bulan Desember yakni 161,2 jam dengan intensitas 54,9%. Intensitas penyinaran matahari ini sangat berguna untuk membantu

25


pertumbuhan vegetasi terutama pada kawasan-kawasan yang akan direhabilitasi atau ditanami, karena kebutuhan sinar matahari untuk pertumbuhan optimalnya 6 jam per hari Tabel 7. Rataan Lamanya Penyinaran diKPHL Model Unit III Pohuwato Rata-rata Penyinaran Matahari

BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

% 62,2 58,3 64,8 63,1 66,2 63,1 61,1 74,6 76,6

Jam 5,9 5,8 6,6 6.1 6,3 6,3 6,3 6,3 7,7

Oktober Nopember

74,5 62,3

7,7 5,4

Desember

54,9

5,2

JUMLAH

75,6

RATA-RATA

65,2

6,3


2.5.

Kualitas Air di KPHL Model Unit III Pohuwato Ketergantungan makhluk hidup akan air, merupakan alasan bahwa

sumberdaya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Selain kuantitas, kualitas air juga sangat penting, yang mencakup aspek fisik, kimia dan biologi.

Kualitas mempengaruhi ketersediaan air, baik untuk

pemenuhan kebutuhan hidup manusia, rekreasi, pertanian, industri, dan pemanfaatan lainnya. Hasil analisis sampel air terhadap parameter yang diamati dalam penelitian

ini,

dapat

dilihat

pada

hasil

pemeriksaan

Nomor:

26


PS.02.02/XI.9/005/2011 tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini Tabel 8. Hasil Uji Kimia Air di beberapa Lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato LOKASI

UJI KIMIA

M IA (SUNGAI MAKARTI JAYA PJ IA (SUNGAI PJ IB (SUNGAI SUMUR DALAM TALUDITI 1 TALUDITI 2 PUNCAK SUMUR PUNCAK JAYA) PUNCAK JAYA) JAYA MAKARTI HUTAN)

MK IA (ANAK SUNGAI MAKARTI)

a. pH

7.14

6.9

5.17*

5.6*

6.62

7.22

b. NH3

0.16

0.33

0.26

0.56

0.13

0.24

c. Chlorida

2.95

2.95

6.89

8.06

2.95

2.95

d. Sulfat

0.3131

0.5413

0.0788

0.0954

0.05

0.2260

e. Merkuri

0.0015

0.0008

0.0010

0.0015

0.0012

0.0014

f. BOD5

3.9*

10.9*

0.1

0.7

0.4

0.4

g. COD

8.3

23.3

2.4

1.4

2.2

1

Sumber: data hasil uji sampel di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Kelas I Manado(Sumber: PSL Universitas Gorontalo) Tanda (*) menunjukkan kondisi kualitas air berada di bawah baku mutu

2.6.

Kesuburan Tanah Secara umum hasil analisis contoh tanah menunjukkan kelima contoh

tanah

tersebut

mempunyai

tingkat

kesuburan

tanah

rendah-sedang

(berdasarkan kriteria yang digunakan Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai pH tanah (ekstrak 1:2,5 H2O,

kandungan bahan organic (%) (Walkley & Black), nilai kapasitas tukar kation (KTK), basa-basa dapat tukar, kandungan N (Kjeldahl) dan P tanah (Olsen). Contoh tanah disekitar camp pakel menunjukkan pH 4,70 yang berarti tanah tersebut tergolong masam. Hal ini terjadi karena proses pelapukan di hutan alam berjalan cepat. Nilai pH masam akan sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara termasuk unsur N, P, Ca, Mg, K, Na. Hal ini sejalan dengan hasil analisis contoh tanah yang menunjukkan bahwa kandungan 27


unsur-unsur

hara

tersebut

berada

dalam

kisaran

rendah-sedang.

Kandungan C organic tanahnya sebesar 2,23 % (sedang), N sebesar 0,22 % (sedang), P2O5 11,99 ppm (sedang), KTK tanah 24,25 cmol(+)/kg (sedang), Ca 2,25 cmol(+)/kg (rendah), Mg 0,56 cmol(+)/kg (rendah), K 0,22 cmol(+)/kg (rendah), 0,12 cmol(+)/kg (rendah).

Tekstur tanah tergolong liat berdebu

dengan kandungan liat mencapai 56 % dan debu 41%. Tingkat kesuburan tanah dilokasi camp pakel berada pada level sedang artinya ketersediaan unsur hara makro masih dalam kondisi yang memadai untuk menopang pertumbuhan tanaman. Contoh tanah disekitar bekas konsesi HPH menunjukkan pH 5,23 yang tergolong agak masam. Kandungan C organic 2,07% (sedang), P2O5 11,15 ppm (sedang), KTK 23,88 cmol(+)/kg (sedang), Mg 0,42 cmol(+)/kg (rendah), Ca 2,85 cmol(+)/kg (rendah), K 0,24 cmol(+)/kg (rendah), dan Na 0,11 cmol(+)/kg (rendah). Tekstur tanah tergolong liat dengan kandungan liat 62% dan debu 32%.

Hal ini menandakan bahwa tanah dilokasi ini

mempunyai potensi terbentuk drainase kurang baik yang akan ditandai adanya genangan di permukaan akibat adanya lapisan yang mengandung liat cukup tinggi di permukaan. Jika dilihat dari kondisi kesuburan tanah, semua jenis tanaman bisa hidup dengan baik dilokasi ini. Contoh tanah cabang bulu (berada di wilayah bagian bawah pada lokasi pengamatan) mempunyai pH 6,15 yang berarti tanah tersebut tergolong agak masam. Kandungan C organic tanah A1 sebesar 1,89 % (rendah), N sebesar 0,15 % (rendah), P2O5 10,58 ppm (rendah), KTK tanah 25,62 cmol(+)/kg (sedang), Ca 3,52 cmol(+)/kg (rendah), Mg 1,25 cmol(+)/kg (sedang), K 0,16 cmol(+)/kg (rendah), 0,14 cmol(+)/kg (rendah).

Tekstur 28


tanah tergolong liat berdebu dengan kandungan liat mencapai 54 %, pasir 5 % dan debu 41%. Kondisi kesuburan tanah dilokasi ini masih mampu menunjang pertumbuhan tanaman keras ataupun tanaman semusim. Contoh tanah km 43 dekat konsesi HPH pH 6,16 yang berarti tanah tersebut tergolong agak masam. Kandungan C organik tanah sebesar 1,83 % (rendah), N sebesar 0,11 % (rendah), P2O5 10,79 ppm (rendah), KTK tanah 24,88 cmol(+)/kg (sedang), Ca 3,45 cmol(+)/kg (rendah), Mg 1,19 cmol(+)/kg (sedang), K 0,32 cmol(+)/kg (rendah), 0,12 cmol(+)/kg (rendah). Tekstur tanah A1 tergolong liat berdebu dengan kandungan liat mencapai 48 % dan debu 48%. Tanah ini mempunyai karakteristik warna merah menunjukkan kandungan besi-besi oksida cukup tinggi.

Tingginya besi

oksida dapat menjadi petunjuk bahwa tanah tersebut telah mengalami proses pelapukan lanjut sehingga mineral-mineral yang mudah lapuk telah habis dan tersisa mineral yang sulit lapuk.

Hal ini berarti tanah yang

terbentuk mempunyai tingkat kesuburan yang tergolong rendah dan memerlukan

input

yang

tinggi

untuk

memperbaiki

kesuburannya.

Penambahan bahan organik dan pupuk serta kapur diperlukan untuk memperbaiki sifat tanah. Dilihat dari jenis tanaman, hampir semua jenis tanaman masih bisa tumbuh hanya saja di awal pertumbuhannya masih memerlukan input terutama pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tanah di lokasi tambang mempunyai pH 5,10 yang berarti tanah tersebut tergolong masam. Nilai pH masam akan sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara termasuk unsur N, P, Ca, Mg, K, Na dan KTK tanah. Hal ini sejalan dengan hasil analisis contoh tanah yang menunjukkan bahwa kandungan unsur-unsur hara tersebut berada dalam kisaran rendah-sedang. 29


Kandungan C organic sebesar 1,88 % (rendah), N sebesar 0,10 % (rendah), P2O5 10,62 ppm (rendah), KTK tanah 26,21 cmol(+)/kg (sedang), Ca 3,07 cmol(+)/kg (rendah), Mg 0,14 cmol(+)/kg (rendah), K 0,18 cmol(+)/kg (rendah), 0,13 cmol(+)/kg (rendah). Tekstur tanah A1 tergolong liat dengan kandungan liat mencapai 62 % dan debu 31%. dimungkinkan

karena

wilayah

ini

adalah

Kandungan liat tinggi

wilayah

tambang

yang

menyebabkan lapisan bawah (subsoil) telah tersingkap ke bagian atas. Lapisan bawah umumnya mengandung liat lebih tinggi akibat proses pencucian dan liat terakumulasi di lapisan bawah. Jika dilihat dari kondisi kesuburan tanah dilokasi ini, maka lokasi ini memerlukan perlakuan khusus agar tingkat kesuburannya bisa pulih mengingat lokasi ini merupakan areal pertambangan tradisional. Adapun tanaman yang dipilih ada beberapa jenis tanaman yang tahan terhadap kondisi kesuburan tanah yang rendah seperti dari jenis leguminosa, trembesi dan lainnya. Pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan kondisi kesuburan tanah

2.7.

Fungsi Kawasan Hutan KPHL Model Unit III Pohuwato Berdasarkan fungsinya kawasan hutan diKPHL Model Unit III

Pohuwatodibagi menjadi beberapa tipe yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan hutan produksi terbatas. Ketiga hutan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, sedangkan hutan produksi adalah hutan yang diperuntukkan gunaproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat padaumumnya, pembangunan, industri, dan ekspor. Hutan produksi dibagi menjadi 3 kategori yaitu hutan produksi tetap (HP), hutan 30


produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Kriteria penentuan HL, HP dan HPT didasarkan pada sistem skoring HL memiliki skoring > 175 sedangkan HPT mempunyai skoring 125-174 dan HP memiliki skoring < 124. Sebaran fungsi kawasan hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada tabel. Adapun sebaran fungsi kawasan hutan dan luasannya di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini

Gambar 9. Fungsi hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato Tabel 9. Fungsi Kawasan Hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato NO

FUNGSI HUTAN

LUAS (HA)

1 HUTAN LINDUNG

59.301

2 HUTAN PRODUKSI

13.605

3 HUTAN PRODUKSI TERBATAS

43.369

GRAND TOTAL

116.625

Sumber: Hasil Olahan

31


2.8. Ketinggian tempat (Altitude) Ketinggian (elevasi atau Altitude) adalah posisi vertikal (ketinggian) suatu objek dari suatu titik tertentu (datum). Datum yang biasa digunakan adalah permukaan laut dan permukaan geoidWGS-84 yang digunakan oleh GPS. Oleh karena itu, altitudo seringkali dinyatakan sebagai ketinggian dari permukaan laut (biasa disingkat dpl), dengan satuan meter. Menurut para ahli iklim banyak diubah oleh ketinggian tempat. Bagian-bagian yang lebih tinggi dari suat daerah umumnya lebih banyak kena pasir daripada bagianbagian yang lebih rendah. Pada elevasi-elavasi yang lebih tinggi radiasi matahari selama cuaca terang adalah lebih terik daripada elevasi-elevasi yang lebih rendah. Angin yang lebih keras meniup pada elevasi-elevasi yang tinggi daripada elevasi-elevasi yang lebih rendah. Temperatur tanah menurun dengan meningkatnya ketinggian. Atmosfer kurang rapat pada elevasi-elevasi yang lebih tinggi karena itu kurang dapat mengabsorbsi dan memegang panas. Lembah-lembah dan jurang-jurang dapat lebih banyak terkena bahaya hawa dingin dibandingkan lereng-lereng didekatnya yang berada beberapa ratus meter lebih tinggi. Selanjutnya

beberapa

hasil

penelitian

yang

pernah

dilakukan

memberikan kesimpulan bahwa ketinggian tempat mempunyai efek-efek tidak langsung terhadap riap dan bentuk pohon-pohon hutan. Efek tidak langsung dari bertambahnya ketinggian terhadap pohon-pohon sebagai individu adalah sebagai berikut : 1.

Pertumbuhan tinggi menurun secara teratur,

2.

Riap total lambat laun akan menurun,

32


3.

Waktu pengembangan diperpanjang, yaitu pohon memerlukan waktu lebih lama untuk menjadi dewasa.

4.

Perkembangan tajuk lambat laun menjadi lebih rendah dan lebih mendekati tanah

Tabel 10. Ketinggian tempat Kawasan Hutan KPHL Model Unit III Pohuwato No Altitude Grand Total

1

0 - 500 m dpl

54218,49

2 3 4

500 - 1000 m dpl

13317,89

1000 - 1500 m dpl

2634,75

> 2000 m dpl

119,19

Sumber: Hasil Olahan

Gambar 10. Sebaran ketinggian tempat di KPHL Model Unit III Pohuwato Berdasarkan hasil perhitungan, kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato umumnya terletak pada ketinggian 0 – 500 mdpl yang tersebar pada kawasan HL, HP dan HPT.

33


2.9. Kelerengan (Slope) Landsekap di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato bervariasidari datar,

bergelombang,

sampai

dengan

curam.

Bagiankawasan

yang

bergunung terletak pada sisi utara. Puncak tertinggi terletak pada ketinggian 2064 m.dpl disebelah Utara KPHL Model Unit III Pohuwato. Sisi ini dicirikan olehkenampakan topografi relief tinggi, bentuk lereng yang terjal dan teksturtopografi yang kasar.Daerah perbukitan dicirikan oleh bentuk relief dan tekstur topografihalus sampai sedang, bentuk lereng sedang sampai rendah, bentuk bukityang tumpul dengan lembah yang sempit sampai melebar. Kawasan dengan topografi dataran dicirikanoleh bentuk permukaan lahan

yang

datar

sampai

sedang

dan

sedikitbergelombang.Adapun

kelerengan di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada tabel 11 Tabel 11. Kelerengan Kawasan Hutan KPHL Model Unit III Pohuwato No 1 2 3 4 5 6

Slope

Slop > 40% Slop 0 - 2% Slop 15 - 25% Slop 2 - 8% Slop 25 - 40% Slop 8 - 15% Grand Total Sumber: Data hasil olahan spatial

JUMLAH 25331,96 2828,92 16479,7 2672,7 65915,67 3396,58 116.625,53

34


Gambar 11. Peta Kelas Lereng di KPHL Model Unit III Pohuwato

2.10. Jenis tanah Tanah merupakan bagian terluar kulit bumi, tanah terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan bercampur dengan batuan organik. Pelapukan yang terjadi adalah pelapukan tanaman atau hewan yang telah berumur tua dan mengendap. Hasil endapan inilah yang membentuk tanah Jenis tanah merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan tanaman karena perbedaan jenis tanah mempengaruhi sifat-sifat dari tanah tersebut. Untuk memahami hubungan antara jenis tanah , diperlukan pengetahuan yang mampu mngelompokkan tanah secara sistematik sehingga dikenal banyak sekali sistem klasifikasi yang berkembang. Untuk mempel ajari hubungan antar jenis tanah maka sistem klasifikasi tanah dibagi menjadi sistem klasifikasi alami dan sistem klasifikasi teknis Berdasarkan peta jenis tanah di KPHL Model Unit III Pohuwato terdapat beberapa jenis tanah yaitu, aluvial, latosol, grumosol, litosol dan podzolik 35


merah kuning.Beberapa pakar mengemukakan, tanah Aluvial merupakan tanah subur yang cocok digunakan untuk sistem pertanian intensif. Tanah aluvial adalah tanah muda yang dalam proses pembentukannya masih terlihat campuran antara bahan organik dan bahan mineral. Tanah Alluvial berwarna kelabu muda bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfat yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO2 dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal yang dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbetuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya (Munir, 1996). Sarief (1987) menyatakan bahwa tanah Aluvial berwarna kelabu sampai kecoklat-coklatan. Tekstur tanahnya liat atau liat berpasir, mempunyai konsistensi keras waktu kering dan teguh pada waktu lembab. Kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Reaksi tanahnya dari asam, netral sampai basa. Berdsarkan bahan induknya terdapat tanah Aluvial pasir, lempung, kapur, basa,asam dan lain-lain. Tanah Aluvial hanya meliputi lahan yang sering atau baru saja mengalami banjir, sehingga dapat dianggap masih muda dan belum ada diferensiasi horison. Endapan aluvial yang sudah tua dan menampakkan akibat pengaruh iklim dan vegetasi tidak termasuk aluvial Suatu hal yang mencirikan pada pembentukan aluvial ialah bahwa bagian terbesar bahan kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya. Tekstur bahan yang diendapkan pada waktu tempa yang sama akan lebih seragam, makin jauh dari sumbernya makin halus butir yang diangkut. Karena itu terbentuk akibat banjir di musim hujan, maka sifat bahan – bahannya juga tergantung pada kekuatan banjir dan asala serta macam 36


bahan yang diangkut, sehingga menampakkan ciri morfologi berlapis – lapis atau berlembaran –lembaran yang bukan horison karena bukan hasil perkembangan tanah. Tanah Alluvial pada proses pembentukannya sangat tergantung dari bahan induk asal tanah dan topografi, punya tingkat kesuburan yang bervariasi dari rendah sampai tinggi, tekstur dari sedang hingga kasar, serta kandungan bahan organic dari rendah sampai tinggi dan pH tanah berkisar masam, netral, sampai alkalin, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation juga bervariasi karena tergantung dari bahan induk. Jenis tanah Aluvial di KPHL Model Unit III Pohuwato yang terdapat di HL, HP dan HPT seluas 53 ha atau yang paling kecil dari total luas wilayah KPH. Jenis tanah lainnya yang terdapat di KPHL Model Unit III Pohuwato adalah Podsolik seluas 42417 ha. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang kurang subur karena telah mengalami pencucian lanjut. Dilihat dari tingkat kemasaman tanah maka tanah jenis tanah podsolik merupakan tanah masam. Tanah podsolik merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan sedang. Tanahnya berwarna merah atau kekuning-kuningan. Tanah podsolik mempunyai karakteristik tekstur yang lempung atau berpasir dengan pH rendah serta memiliki kandungan unsur aluminum dan besi yang tinggi. Karakteristik lain yang dapat ditemui pada tanah podsolik adalah daya simpan unsur hara sangat rendah karena bersifat lempung sehingga tidak memadai untuk tanaman semusim, kadar bahan-bahan organik rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah saja, dan penyimpanan air sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan. Tanah podsolik pada 37


umumnya terletak pada daerah yang memiliki iklim basah dengan curah hujan lebih dari 2500 mm per tahun dan banyak terdapat di daerah-daerah dengan topografi pegunungan. Sebaran jenis tanah dan luasannya di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada gambar dan tabel Tabel 12. Jenis tanah di KPHL Model Unit III Pohuwato No Jenis Tanah Jumlah 1 Aluvial Hodromorf,Glei Humus 1.973,61 2 Aluvial,Aluvial,Aluvial 1.923,43 3 Latosol, Latosol, Latosol 5.562,39 4 Latosol, Latosol, Litosol 613,85 5 Mediteran Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning 28.805,57 6 Podsolik Merah KUning, Podsolik Merah Kuning 77.746,69 Grand Total 116.625,54 Sumber: Hasil olahan spatial

Gambar 12. Sebaran jenis tanah di KPHL Model Unit III Pohuwato

2.11. Tutupan lahan Landuse(penggunaan lahan)danlandcover(penutupan lahan) sering digunakan

secara

bersama-sama.

Kedua

terminologi

tersebut

berbeda. Menurut Lillesand dan Kiefer pada tulisan mereka tahun 1979

38


kurang lebih berkata: penutupan lahan berkaitan dengan jesis kenampakan yang ada di permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada obyek tersebut. Townshend dan Justice pada tahun 1981 juga punya pendapat mengenai penutupan lahan, yaitu penutupan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi, benda alam, dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi tanpa memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Sedangkan Barret dan Curtis, tahun 1982, mengatakan bahwa permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah (penutupan lahan) seperti vegetasi, salju, dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi berupa kenampakan hasil aktivitas manusia (penggunaan lahan) Berdasarkan peta tutupan lahan Propinsi Gorontalo, jenis tutupan lahan di KPHL Model Unit III Pohuwato berbeda-beda. Tutupan lahan di KPHL Model Unit III Pohuwato didominasi oleh hutan sekunder lahan kering.. Tutupan lahan ini dapat disaksikan langsung di lapangan dimana perbukitan yang mengelilingi KPHL Model Unit III Pohuwato didominasi oleh hutan sekunder. Sebaran hutan sekunder terbesar terdapat di hutan produksi. Sebaran tipe penutupan lahan di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini

39


Gambar 13. Tutupan Lahan di KPHL Model Unit III Pohuwato

Tabel 13. Tutupan lahan berdasarkan fungsi kawasan di KPHL Model Unit III Pohuwato No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jenis Tutupan Lahan Hutan lahan kering primer Hutan lahan kering sekunder Hutan mangrove sekunder Hutan rawa sekunder Perkebunan Pertanian lahan kering Pertanian lahan Kering Campur Semak Sawah Semak / belukar Tambak Tanah terbuka Tubuh Air Grand Total

Luas 45.885,02 63.126,05 2.153,86 3,02 447,51 364,65 2.952,80 30,03 990,78 508,73 86,5 76,58 116.625,54

Sumber: Hasil olahan data spatial 40


2.12. Daerah Aliran Sungai Seorang pakar menyebut bahwa DAS sebagai “A river of drainage basin in the entire area drained by a stream or system of connecting streams such that all stream flow originating in the area discharged through a single outlet”. Sementara itu IFPRI menyebutkan bahwa “A watershed is a geographic area that drains to a common point, which makes it an attractive unit for technical efforts to conserve soil and maximize the utilization of surface and subsurface water for crop production, and a watershed is also an area with administrative and property regimes, and farmers whose actions may affect each other’s interests”. Selanjutnya Asdak (1995) mengemukakan bahwa daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang menerima, menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut atau danau melalui satu sungai utama. Dengan demikian suatu DAS akan dipisahkan dari wilayah DAS lain di sekitarnya oleh batas alam (topografi) berupa punggung bukit atau gunung. Dengan demikian seluruh wilayah daratan habis berbagi ke dalam uni-unit Daerah Aliran Sungai (DAS). Kawasan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Pohuwato terdiri dari 3 DAS yaitu DAS Randangan, DAS Paguyaman dan DAS Tilamuta. Berdasarkan kriteria BPDAS Bone Bolango, ketiga DAS ini merupakan DAS prioritas karena memegang penting sebagai penyuplai air sekaligus memiliki tingkat kerusakan yang relatif tinggi. Adapun sebaran DAS di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

41


Gambar 14. Sebaran DAS di KPHL Model Unit III Pohuwato

2.13. Hidrologi Kawasan hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato merupakanbagian dari hulu beberapa sungai besar di Propinsi Gorontalo. Sisi sebelah Utara antara lain merupakan hulu Sungai Randangan, Sungai Taluditi, Sungai Lemito, Sungai Popayato dan Hulu Sungai Paguyaman yang merupakan salahsatu sungai yang mempengaruhi sistem irigasi di Kabupaten Pohuwato. Sungai Randangan adalah merupakan sumber pengairan persawahan di Kabupaten Pohuwatoyang meliputi Taluditi dan Lemito dan Randangan. Sungai Randangan juga dimanfaatkan untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat

dibeberapa

kecamatan

yang

dilewati

oleh

sungai

Randangan.Disamping itu, juga ditemukan beberapa mata air dan sungaisungai kecil. Fluktuasi debit air sungai-sungai besar dari dalam kawasan

42


KPHL Model Unit III Pohuwato sampai saat ini masih relatif stabil sepanjangtahun. Sungai Randangan meliputi wilayah seluas ± 290.000 ha dengan panjang sungai utama 95,8 km. Mayoritas (sekitar 80 %) dari wilayah Sungai Randangan ini berada pada daerah dengan topografi berbukit-dan bergunung dengan tingkat kemiringan/kelerengan > 40 %. Sementara untuk Sungai Popayato meliputi wilayah seluas ± 80.000 ha dengan panjang sungai utama 40,6 km. Sebagian besar wilayah Sungai Popayato ini berada pada daerah dengan topografi datar dan berbukit, dimana banyak terdapat permukiman, perkebunan, dan pertanian lahan basah dan lahan kering. Tabel 14. Nama dan Panjang Sungai-Sungai di Kabupaten Pohuwato No.

1 2 3 4 5 6

NAMA SUNGAI

Popayato Lemito Malango Randangan Marisa Paguat

PANJANG ALIRAN (km) 40,6 26,4 91,5 95,8 38,0 17,3

DAERAH YANG DILALUI

Popayato Lemito Popayato, Lemito, Randangan Marisa, Randangan Paguat, Marisa Paguat

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pohuwato

Potensi hidrologi di KPHL Model Unit III Pohuwato juga dipergunakan sebagai sumber daya air permukaan ini juga merupakan sumber air baku air bersih yang dikelola oleh PDAM “Tirta Maleo” Kabupaten Pohuwato meskipun belum optimal. Data yang ada menunjukkan bahwa sampai tahun 2010 ini besarnya potensi sumber daya air permukaan yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku air bersih PDAM Kabupaten Pohuwato adalah baru sebesar 25 liter/detik dengan sumber air baku yang berasal dari empat sungai, masing-masing di Paguat (10 lt/dtk), Popayato (10 lt/dtk), dan Lemito (5 lt/dtk). 43


2.14. Rawan Longsor Dalam RTRW Provinsi Gorontalo disebutkan bahwa kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Pohuwato menurut prioritas penanganannya meliputi antara lain berupa kawasan rawan banjir, tsunami, dan kawasan rawan gempa bumi (sangat rendah).Berdasarkan hasil analisis peta geologi lembar Tilamuta, di wilayah Kabupaten Pohuwato terdapat dua zona rawan gempa bumi yaitu tergolong sangat rendah terdapat di wilayah Kecamatan Lemito, dan Popayato. Sedangkan yang tergolong rendah terdapat di

wilayah Kecamatan

Randangan, Taluditi, Patilanggio, Marisa dan Paguat.Sementara untuk kawasan rawan bencana alam banjir di Kabupaten Pohuwato lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam, seperti kondisi fisik topografi, alur aliran air, curah hujan yang tinggi, peresapan air yang rendah, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pendangkalan muara sungai. Daerah-daerah yang diidentifikasi merupakan daerah rawan bencana alam banjir, meliputi wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan hilir sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil yang meliputi : Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Randangan, Dengilo, Wanggarasi, Lemito, Popayato Timur, Popayato, dan Popayato Barat

2.15. Aksesibilitas Lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato tersebar di dua wilayah yaitu disebelah utara

dan Selatan Selatan Kabupaten Pohuwato. Kesatuan

Pengelolaan Hutan LindungPohuwatoyang terletak disebelah utaradapat dicapai dari arah selatan melalui Marisa Ibukota Pohuwato dan dari arah barat melalui Kecamatan Pohuwato. Cara pencapaian lokasi dari Kota 44


Gorontalo ke menggunakan jalur darat sepanjang 160 km yang ditempuh selama 3-4jam Sedangkan dari arah Kabupaten Pohuwato ditempuh selama 1-2 jam. Kondisi jalan pada umumnya sudah diaspal dan sebagian kecil merupakan jalan logging eks HPH yang pernah beroperasi di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato.Perjalanan ke lokasi KPHL Model Unit III Pohuwatodari arahPopayato ditempuh kurang lebih 2 jam.

Gambar 15. Aksesibilitas di KPHL Model Unit III Pohuwato

2.16. Posisi KPHL Model Unit III Pohuwato dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pohuwato Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pohuwato yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato berfungsi :

45


a. Sebagai alokasi ruang untuk masyarakat

dan

kegiatan

berbagai kegiatan sosial ekonomi

pelestarian

lingkungan

dalam

wilayah

Kabupaten Pohuwato. b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang. c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun, dan d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah Kabupaten Pohuwato. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pohuwato dirumuskan dengan kriteria : a. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya. b. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Gorontalo beserta rencana rincinya. c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Pohuwato. d. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten yang berbatasan Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Nasional

(RTRWN;

PP/26/2008)

menetapkan salah satu kawasan andalan nasional berada di Kabupaten Pohuwato, yakni Kawasan Andalan Marisa untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nilai strategis nasional dari sebuah kawasan andalan meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

Selain itu, kawasan Pohuwato dan sekitarnya

sesuai dengan arahan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah 46


provinsi dari sudut kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Provinsi Gorontalo sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing kawasan yang meliputi antara lain : letak geografis kawasan, serta dukungan ketersediaan prasarana dan sarana ekonomi yang berskala pelayanan regional, menetapkan Kawasan Paguat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) provinsi. Perwujudan pengimplementasian kebijakan

tersebut

secara

bertahap

telah

terealisir,

diantaranya

menempatkan Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan regional di kawasan Paguat, pengembangan Pelabuhan Penumpang dan Pelabuhan Barang Bumbulan, disertai dengan peningkatan intensitas ektifitas ekonomi oleh pelaku swasta dan masyarakat secara luas. Berdasarkan hasil overlay dengan arahan pengembangangan yang tercantum dalam RTRW Pohuwato, pengembangan KPHL Model Unit III Pohuwato diarahkan untuk kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawaasan wisata. Sebaran hutan lindung di wilayah Kabupaten Pohuwato sebagian besar terdapat di wilayah bagian utara pada areal lahan yang bertopografi 500 – 1.500 m dpl dengan tingkat kelerengan sebagian besar berada pada kelas lereng 25 – 40 %.

Hutan lindung dengan karakteristik

areal tersebut umumnya tersebar pada wilayah Kecamatan Taluditi, Wanggarasi, Buntulia, Lemito, Patilanggio, Popayato, Popayato Timur, dan Popayato Barat.

Hasil overlay dengan peta tutupan lahan menunjukkan

bahwa sebagian areal hutan lindung telah mengalami bukaan vegetasi yang cukup luas, seperti menjadi tegalan, semak belukar, terutama pada wilayah Kecamatan Taluditi dan Wanggarasi.Sebaran hutan lindung atau kawasan lindung lainnya adalah sempadan sungai randangan utamanya di wilayah 47


bagian utara Kecamatan Wanggarasi dan Kecamatan Taluditi di daerah hulu sungai tersebut, dan hutan mangrove yang penyebarannya meliputi beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Lemito, Paguat, Patilanggio, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, dan Kecamatan Randangan.

Kawasan merupakan kawasan hutan lindung

karena

diperlukan untuk menjaga kelestarian ekosistem wilayah pantai dan meredam abrasi pantai dari hantaman gelombang laut. Arahan pengembangan KPHL Model Unit III Pohuwatolainnya adalah sebagai wilayah budidaya terutama budidaya sektor kehutanan. Sesuai dengan Kepmenhut

No. SK.433/Menhut-II/2009 wilayah Hutan Produksi

Terbatas (HPT) di wilayah KPHL Model Unit III Pohuwatoseluas 80.083 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 40.920 ha. Hutan produksi terbatas ini merupakan kawasan yang memproduksi kayu dan hasil hutan lainnya, tetapi eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan tanam. Hanya saja hingga saat ini produksi kayu yang dihasilkan di kawasan hutan produksinya volumenya sudah menurun, bahkan beberapa ijin HPH di kawasan ini sudah dicabut ijinnya oleh Menteri Kehutanan RI

2.17. Aspek Sosial Ekonomi Inventarisasi

sosial

budaya

masyarakat

di

dalam/sekitar

hutan

merupakan salah satu komponen dalam inventarisasi hutan terestris. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 13, disebutkan bahwa inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi sosial budaya di dalam/sekitar hutan dilakukan dengan survei 48


mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumberdaya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan pasal 6 (4), disebutkan bahwa

pelaksanaan

inventarisasi

hutan

pada

suatu

wilayah,

penyelesaiannya diprioritaskan dalam satu kesatuan pengelolaan hutan, Sub DAS, atau DAS pada wilayah yang bersangkutan. Secara fungsi dan administratif, KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan kawasan yang didominasi oleh hutan lindung dan berada di Kabupaten Pohuwato, dengan luas ± 116.625 Ha (menurut SK. Menteri Kehutanan No. 65/Menhut-II/2010 tentang Penetapan KPHP dan KPHL Provinsi Gorontalo). KPHL Model Unit III Pohuwato ditetapkan sebagai KPHL Model menurut SK. Menteri Kehutanan No. 334/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/MenhutII/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP pasal empat,

kegiatan awal dalam rangka

penyusunan rencana kelola KPH adalah Inventarisasi hutan, dimana di dalamnya termasuk inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar KPH dimaksud. Hal tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar KPHL Model Unit III Pohuwato. Pelaksanan kegiatan ini merupakan lanjutan dari inventarisasi sosial budaya di lokasi KPH yang telah dilaksanakan pada tahun 2011.Adapun lokasi inventarisasi KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada tabel di bawah ini

49


Tabel 15. Lokasi Inventarisasi Sosbud dan Ekonomi di KPHL Model Unit III Pohuwato No. 1.

2. 3.

Kecamatan Taluditi

Buntulia Patilanggio

4.

Paguat

5.

Randangan

6. 7.

Dengilo Duhiadaa

Desa UPT Marisa VI (Desa Persiapan Puncak Jaya) Makarti Jaya Malango Hulawa Balayo Iloheluma Manawa Dudepo Molamahu Bunuyo Imbodu Siduwonge Karya Baru Duhiadaa Mootilango

Kawasan Hutan HPT, HL

Ket. Lokasi inventarisasi tahun 2012

HPT, HL HPT, HL HPT, HL HPT HPT HL (mangrove) HL, HPT HPT HPT HL (mangrove) HL (mangrove) HL, HPT HL (mangrove) HL (mangrove)

Lokasi inventarisasi tahun 2012 Lokasi inventarisasi tahun 2011 Lokasi inventarisasi tahun 2012 Lokasi inventarisasi tahun 2012 Lokasi inventarisasi tahun 2012

Desa lokasi inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam/sekitar lokasi KPHL Unit III Pohuwato berdasarkan sejarahnya, 3 (tiga) desa merupakan desa hasil pemekaran, yaitu Desa Hulawa, Desa Balayo dan Desa Manawa; 1 (satu) desa merupakan desa definitif yang sebelumnya berupa Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yaitu Desa Makarti Jaya, serta 1 (satu) desa persiapan karena sebagian besar wilayahnya pemukimannya berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sehingga belum ditetapkan menjadi desa definitif, yaitu UPT Marisa VI (Desa Persiapan Puncak Jaya). Secara biofisik, desa lokasi inventarisasi terdiri dari bentang lahan beragam, berupa dataran, lereng/punggung bukit, serta berada di daerah pantai. Sejarah, biofisik dan demografi desa lokasi inventarisasi secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 16. Sejarah, Biofisik dan Demografi Desa Lokasi Inventarisasi No.

Desa

1.

Hulawa

Sejarah Hasil pemekaran dari Desa Taluduyunu, menjadi desa definitif

Biofisik Pegunungan, terdapat tambang emas

Demografi (Data Desa) Jmlh Penduduk : 1.618 Jiwa Jmlh KK : 429 KK Tgkt Pend :

50


No.

Desa

Sejarah tahun 1995 Hasil pemekaran dari Desa Buntulia Utara, menjadi desa definitif tahun 1995 Hasil pemekaran dari Desa Duhiadaa, menjadi desa definitif tahun 1995

2.

Balayo

3.

Manawa

4.

UPT Marisa VI

Desa persiapan Puncak Jaya, belum definitif

5,

Makarti Jaya

Eks UPT Marisa V, menjadi desa definitif tahun 2002

Biofisik

Dataran dan perbukitan, terdapat tambang emas Daerah pantai, kawasan hutan mangrove. Pegunungan, terdapat tambang emas

Dataran dan pegunungan

Demografi (Data Desa) Mayoritas tamat SD Jmlh Penduduk : 1530 Jiwa Jmlh KK : 395 KK Tgkt Pend : Mayoritas tamat SD Jmlh Penduduk : 2032 Jiwa Jmlh KK : 498 KK Tgkt Pend : tidak tersedia data Jmlh Pend. : tidak tersedia data Jmlh KK : 307 KK Tgkt Pend : Mayoritas tamat SD Jmlh Pend : 1001 Jiwa Jmlh KK : 204 KK Tgkt Pend : Mayoritas tamat SD Luas : ± 9,07 km2

Sumber : Pengolahan data primer, 2012 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa desa dengan penduduk tertinggi adalah Desa Manawa (2032 jiwa), sedangkan desa dengan penduduk terendah adalah Desa Makarti Jaya (1001 Jiwa). Tingkat pendidikan masyarakat di desa lokasi inventarisasi tergolong rendah, yaitu mayoritas tamat SD, serta terdapat penduduk yang tidak mengenyam pendidikan di beberapa desa lokasi inventarisasi, yaitu di Desa Balayo (± 7,7 % dari total penduduk desa), UPT Marisa VI, serta Desa Makarti Jaya. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kelestarian kawasan hutan, karena dengan rendahnya tingkat pendidikan maka kesempatan kerja di sektor lain yang membutuhkan keahlian/keterampilan sangat terbatas, sehingga masyarakat akan mencari nafkah di hutan. Kelembagaan pada desa lokasi inventarisasi pada umumnya hanya terbentuk tetapi kurang berfungsi dengan baik. Lembaga yang telah berjalan dengan baik sesuai fungsinya pada umumnya hanya lembaga resmi desa, misal LPM dan BPD. Sedangkan lembaga yang berkaitan langsung dengan

51


masyarakat, misalnya kelompok tani dan kelompok ternak hanya terbentuk jika ada kepentingan/program pemerintah, dan tidak berlanjut jika program telah selesai. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kelembagaan, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sehingga kader – kader untuk menjalankan fungsi kelembagaan juga kurang. Untuk selanjutnya, desa- desa di sekitar lokasi KPHL Model Unit III Pohuwato memerlukan adanya lembaga maupun kelompok khusus untuk bidang kehutanan, misalnya kelompok tani hutan (KTH) yang pembentukannya dilaksanakan secara partisipatif, sehingga berfungsi dengan baik. Persepsi

dan

pengetahuan

masyarakat

di

setiap

desa

lokasi

inventarisasi mengenai kawasan hutan, hak dalam kawasan hutan, manfaat serta dampak kegiatan masyarakat dalam kawasan hutan pada umumnya masih kurang, sehingga dibutuhkan penyuluhan/sosialisasi khususnya mengenai kawasan hutan, tata batas, serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat dalam kawasan hutan. Berikut tabel persepsi dan pengetahuan masyarakat di desa lokasi inventarisasi mengenai manfaat hutan serta pengetahuan mengenai kawasan hutan. Tabel 17. Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat tentang Hutan No.

Desa

1.

Hulawa

2.

Balayo

3.

Manawa

4.

UPT

Persepsi mengenai manfaat hutan Sebagai penunjang kebutuhan hidup : penghasil kayu, lokasi tambang emas, penyedia lahan pertanian, sumber mata air, dan pengendali erosi. Sebagai penunjang kebutuhan hidup : menambang emas, mengambil kayu, mencari rotan, menahan erosi. Sebagai tempat mata pencaharian utama (bagi petambak), sebagai penunjang, sebagai pelindung lahan pertanian dari abrasi air laut Sebagai penunjang kebutuhan hidup :

Pengetahuan mengenai kawasan hutan Pengetahuan mengenai kawasan hutan cukup, sedangkan pengetahuan mengenai hak dalam kawasan hutan kurang Pengetahuan mengenai kawasan hutan serta hak dalam kawasan hutan cukup. Pengetahuan mengenai kawasan hutan kurang, sedangkan hak dalam kawasan hutan sangat kurang Pengetahuan mengenai kawasan

52


Marisa VI

5.

Desa Makarti Jaya

penghasil kayu, kayu bakar, rotan dan daun woka; lokasi tambang emas, penyimpan air, penahan erosi Menghasilkan kayu, rotan, bambu, kayu bakar; mencegah banjir dan longsor.

hutan cukup, sedangkan pengetahuan mengenai hak dalam kawasan hutan kurang. Pengetahuan mengenai kawasan hutan dan hak dalam kawasan hutan cukup.

Sumber : pengolahan data primer, 2012. Pola penguasaan lahan pada sebagian besar desa lokasi inventarisasi adalah berupa warisan orang tua, membeli dan membuka lahan di hutan dengan luas bervariasi antara 0,75 hingga 4 Ha. Adanya pembukaan lahan di hutan hingga seluas empat hektar merupakan indikasi kekurangan lahan olahan bagi masyarakat. Terjadinya jual beli kawasan hutan lindung (hutan mangrove) di Desa manawa hingga seluas 50 (lima puluh) hektar menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kawasan hutan, kurangnya pengawasan instansi terkait, serta terjadi karena belum adanya tata batas di kawasan tersebut. Penempatan transmigran baru di UPT Marisa VI B pada akhir tahun 2011 dalam jangka waktu menengah dapat berpotensi konflik jika dari awal tidak ada koordinasi antarpihak terkait, yaitu antara Dinas Transmigrasi dengan Dinas Kehutanan, serta BPKH Wilayah XV Gorontalo, karena lokasi UPT marisa V B berdekatan dengan lokasi perusahaan sawit serta pembagian lahan antar transmigran yang belum jelas.

Aksesbilitas menuju lokasi KPH pada umumnya ditempuh

dengan jalan kaki, serta jalan yang biasanya dilalui masyarakat menuju ke hutan. Berikut rincian mengenai pola penguasaan lahan di sekitar lokasi KPH serta aksesbillitas menuju lokasi KPH. Tabel 18. Pola Penguasaan Lahan di Sekitar Lokasi KPHLModel unit IIIPohuwato dan Aksesbilitas menuju Lokasi No. 1.

Desa Hulawa

Pola Penguasaan Lahan Warisan, membeli, menyewa, membuka hutan hingga 2 Ha

Aksesbilitas pada lokasi KPH Dengan jalan kaki, melalui lokasi tambang: Ilota, Ponelo, Alamotu, Botudulango, Dam, Baginite dan Gn. Pani (bisa menggunakan

53


2.

Balayo

3.

Manawa

4.

UPT Marisa VI

5.

Makarti Jaya

Berupa kapling-kapling yang belum disertai SKPT dan tanpa, pemberitahuan pemerintah desa Membeli hutan mangrove antara 5 – 50 Ha. Pembagian dari Disnakertrans: 1 Ha; membuka hutan 1 – 5 Ha Pembagian dari Disnakertrans : 2 Ha; membuka hutan 0,5 – 4 Ha

motor & mobil tertentu) Melalui Dusun Totopo, Dusun Karya Baru, dan Dusun Pilalanga dengan jalan kaki. Dengan katinting, lalu dilanjutkan dengan jalan kaki.

Sumber : pengolahan data primer, 2012 Kegiatan ekonomi masyarakat di desa lokasi inventarisasi mayoritas bermata pencaharian utama sebagai petani, dengan mata pencaharian penunjang yang terkait dengan hutan mayoritas sebagai penarik kayu. Pendapatan dari usaha bertani jagung bagi sebagian responden bernilai negatif (minus), karena pada umumnya petani tidak mempunyai modal usaha sehingga mereka mendapatkan pinjaman modal dari tengkulak yang biasanya berupa bibit, pupuk dan obat-obatan dengan harga tinggi, lalu hasil panen mereka dibeli tengkulak dengan harga rendah, sehingga sistem tersebut cukup merugikan petani. Sedangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan di dalam/sekitar hutan pada umumnya hanya merupakan mata pencaharian penunjang yang tidak memerlukan modal dan ketrampilan khusus, kecuali bagi warga yang bermata pencaharian sebagai operator chainsaw. Di bawah ini merupakan tabel rincian mata pencaharian utama dan penunjang pada desa-desa lokasi inventarisasi, sebagai gambaran kegiatan ekonomi masyarakat di desa lokasi inventarisasi. Tabel 19. Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Desa Lokasi Inventarisasi No.

Desa

Mata pencaharian utama

Matapencaharian penunjang (yang terkait dengan hutan) Pengolah kayu, penarik kayu, penarik rotan

1.

Hulawa

Penambang

2.

Balayo

Petani jagung

Penambang, pengolah kayu.

3.

Manawa

Petani

Mencari ikan

Keterangan Berpotensi konflik antar beberapa pihak berkepentingan. Berpotensi konflik horisontal antara penduduk setempat dengan penambang pendatang. Berpotensi konflik horisontal

54


jagung

4.

UPT Marisa VI

Petani jagung, kakao

Operator chainsaw, penambang, pengolah kayu.

5.

Makarti Jaya

Petani kakao

Penarik kayu/rotan, operator chainsaw.

antara penduduk setempat dengan pendatang Sebagian besar wilayah pemukiman berada pada kawasan HPT, ada indikasi kekurangan lahan olahan Ada indikasi kekurangan lahan olahan yang cukup besar, hingga 4 Ha.

Sumber : Pengolahan Data Inventarisasi, 2012. Di sekitar lokasi KPHL Unit III Pohuwato cukup banyak pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan, sehingga berpotensi konflik. Potensi konflik tersebut antaralain sebagai berikut : a. Desa Hulawa. Adanya beberapa pihak yang berkepentingan di lokasi tambang Desa Hulawa khususnya di Gunung Pani, menyebabkan adanya potensi konflik di lokasi tambang Gunung Pani, yaitu :

• Antara masyarakat pengolah lahan di kawasan HPT dengan pihak KUD Dharma Tani Marisa, disebabkan adanya pembangunan pos jaga yang berada di sekitar lokasi lahan yang dikelola masyarakat (jauh dari lokasi Izin KUD), sehingga masyarakat harus meminta izin pada pihak KUD jika akan menuju lokasi lahannya. Sebab lainnya yaitu pembuatan jalan pengerasan oleh KUD Dharma Tani Marisa menuju lokasi pertambangan sepanjang ± 6 km, yang dibuat dengan memperpanjang jalan tani yang telah dibuat PNPM, tanpa konfirmasi dengan pihak PNPM.

• Antara pengelola tambang rakyat dengan pihak KUD Dharma Tani Marisa, karena lokasi tambang yang sama.

55


b. Desa Balayo Dengan ditemukannya lokasi tambang (emas) baru yang berada di Desa Balayo, dengan lokasi yang mudah terjangkau maka akan menimbulkan dampak banyaknya warga dari luar desa yang mencari nafkah sebagai penambang di lokasi tambang tersebut. Jika dibiarkan, hal tersebut akan berpotensi menjadi konflik horisontal antara penduduk asli Desa Balayo yang mayoritas (± 81,34 %) bermata pencaharian sebagai petani, dengan penambang yang berasal dari luar desa, karena penduduk asli kehilangan lahan pertanian. c. Desa Manawa Sejak dibukanya hutan mangrove di kawasan hutan lindung, masyarakat merasakan dampak negatif sehingga jika dibiarkan hal ini akan berpotensi konflik. Konflik tersebut yaitu :

• Antara warga yang memiliki lahan pertanian dengan pembeli tambak. Warga yang memiliki lahan pertanian di sekitar lokasi hutan lindung yang kini telah menjadi tambak dirugikan karena lahan pertanian mereka banjir dan gagal panen.

• Adanya beberapa bukti kepemilikan lahan pada hutan lindung berpotensi konflik antara negara dengan pembeli lahan.

56


Seperti yang dikemukakan sebelumnya, umumnya kapasitas SDM di desa-desa sekitar KPHL Model Unit III Pohuwato sangat rendah yaitu hanya tamatan SD dan hanya sedikit yang tamatan sekolah menengah. Minimnya SDM ini disebabkan oleh minimnya sarana dan pra sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan umum yang ada di enam desa sampel menunjukkan diseluruh desa sudah terdapat terdapat sarana dan pra sarana sekolah dasar (SD). Untuk tingkat SMP terdapat 2 sekolah yang terdapat di desa Lembah Permai dan desa Kalimas. Sedangkan untuk sekolah menengah atas (SMA) belum tersedia diseluruh desa. Berdasarkan informasi dari hasil survey, untuk melanjutkan ke tingkat SMA para siswa harus melanjutkan pendidikan tersebut di ibukota kecamatan dan jika belum tersedia para siswa ini akan melanjutkan SMA di wilayah kecamatan terdekat dengan wilayah desanya

6

2

0 SD

SMP

SMA

Gambar 16.. Sarana dan Pra Sarana Pendidikan (Sumber: Sumber: data monography desa)

Di samping sarana pendidikan yang disebutkan diatas, di desa sampel juga memiliki sarana pendidikan untuk tingkat PAUD dan TK. Secara umum 57


sarana dan pra sarana pendidikan masih sangat minim terutama dari segi SDM.. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan jumlah tenaga pengajar yang mengajar mulai dari tingkat SD dan SMP masih kurang memadai Heterogenitas masyarakat yang terdapat pada enam lokasi sampel memungkinkan tumbuhnya berbagai macam agama. Heterogenitas Heterogenitas ini timbul karena pada umumnya lokasi survey merupakan lokasi transmigrasi yang dilakukan sejak zaman orde baru. Secara umum keberadaan agama di wilayah survey dipengaruhi oleh latar belakang suku. Suku Gorontalo biasanya menganut agama Islam sedangkan sedangkan agama Kristen dianut oleh sebagian besar suku Minahasa. Untuk membina mental dan spiritual masyarakat, di wilayah survey terdapat beberapa sarana peribadatan. Total jumlah masjid di wilayah survey mencapai 20 unit dan gereja berjumlah 10 unit.

20

10

MASJID

GEREJA

Gambar17.. Jumlah Sarana Rumah Ibadah (Sumber: PSL UG 2011)

58


Untuk menunjang aktivitas perekonomian di desa, terdapat beberapa toko dan kios. Toko dan kios ini sering menjadi tumpuan masyarakat untuk membeli berbagai keperluan sehari hari. Menurut masyarakat perb perbedaan antara toko dan kios terletak pada kelengkapan bahan kebutuhan sehari hari. Toko pada umumnya lebih lengkap menyediakan barang keperluan sehari hari dibandingkan dengan kios. Hanya terdapat 1 pasar di lokasi survey yakni terdapat di desa Kalimas. Pasar Pasar pada wilayah ini hanya beroperasi hari hari tertentu saja, pada umumnya setiap minggu. 100 86

90 80 70 60 50 40 30 20 8

10

1

0 Pasar

Toko

Kios

Gambar18. Jumlah Sarana dan Pra Sarana Ekonomi ((sumber; PSL UG 2011) 2011

Barang yang diperdagangkan dipasar tradisional pada umumnya merupakan bahan pangan dan sandang. Para pedagang pun biasanya merupakan pedagang keliling yang berasal dari luar kampong. Berdasarkan hasil survey terdapat 86 kios, 8 toko dan 1 pasar yang tersebar di enam desa lokasi survey

59


2.18. Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato Saat

ini

terdapat

3

ijin

pinjam

pakai

kawasan

hutan

untuk

pertambangan emas dan ikutannya diantaranya PT. Suma Heksa Sinergi Seluas 8.349 Ha, PT. Gorontalo Sejahtera Maining seluas 2.359,24 Ha dan KUD Darma Tani Marisa seluas 100 Ha.

Selain itu ada 2 ijin usaha

pertambangan emas yaitu PT Hendrix seluas 5.160 Ha dan PT Reno Resorce seluas 15.918 ha. Disamping hal tersebut di atas juga adabeberapa kelompok masyarakat sedang mengajukan ijin HTR dan HKM di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Usulan ijin tersebut meliputi HTR 20 Ha di Desa Padengo Kec. Dengilo, HKM 150 ha di Desa Balayo Kec. Patilanggio. Adapun sebaran permohonan ijin di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar19. Calon lokasi ijin HTR dan HKM di KPHL Model Unit III Pohuwato 60


Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan di dalam blok pemanfaatan kayu hutan alam KPHL Model Unit III Pohuwato diarahkan pada IPHHK skala menengah dan skala besar serta untuk kebutuhan masyarakat. Terdapat 2 alasan mengapa pemanfaatan kayu diarahkan pada pemanfaatan IPHHK: 1) masih tingginya permintaan kayu untuk kepentingan rakyat. Berdasarkan peta RKTN, wilayah hutan produksi di Kabupaten Pohuwato termasuk dalam pengembangan hutan skala besar Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dan hutan kayu hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur,

sesuai

lingkungannya.

dengan

Usaha

karakteristik

pemanfaatan

sumber

meliputi

daya

kegiatan

hutan

dan

pemanenan,

pemasaran hasil, pengayaan, penanaman, pemeliharaan sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan kayu hutan alam di KPHL Model Unit III Pohuwato dikelola melalui sistem pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). Konsep PHPL

menekankan

pada

usaha

pemanfaatan

kayu

dengan

mempertimbangkan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan fungsi sosial secara terus menerus. Ketiga fungsi tersebut harus terkait satu sama lain dan harus dikelola secara proporsional dan terintegrasi. Meskipun sebagian besar wilayahnya terletak di hutan lindung, akan tetapi potensi kayu pada fungsi kawasan hutan produksi relatif besar. Potensi tegakan rata-rata kayu komersil di KPHL Model Unit III Pohuwato mencapai 16,07 meter kubik/ha sedangkan untuk diameter < 50 cm mencapai 12,20 meter kubik/ha seperti yang terlihat pada tabel

61


Tabel 20. Potensi Rata-rata Tegakan di dalam Kelompok Hutan Popayato Paguat, Provinsi Gorontalo Kelas Diameter No

Jenis

20 – 49 Cm Up N/Ha

I

II

JENIS KOMERSIL

50 Cm up

V/Ha

N/Ha

V/Ha

5.27

4.35

2.91

7.64

1 Kelompok Kayu Meranti

5.27

4.35

2.91

7.64

2 Kelompok Kayu Indah

2.85

2.36

1.19

2.65

3 Kelompok Rimba Campuran

6.83

5.48

2.46

5.77

Sub Jenis Komersil

14.95

12.20

6.56

16.07

JENIS NON KOMERSIL

24.52

18.06

10.19

25.59

30.26

16.75

41.66

TOTAL 39.47 Sumber: LIPI, Burung Indonesia dan PSL UG 2011

Potensi tegakan rata-rata untuk pohon niagawi/komersil pada kelas diameter 20-49 cm sebanyak 14,94 batang/Ha dan kelas diameter lebih dari 50 cm sebanyak 6,56 batang/Ha. Secara umum, dari hasil analisa sementara menunjukkan bahwa Kelompok Hutan Popayato-Paguat terdiri dari hutan tidak produktif dan kurang produktif Kegiatan pengelolaan dan pengembangan kayu hutan alam di dalam kawasan KPHL diarahkan pada : 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pohuwato pada umumnya dan masyarakat disekitar wilayah KPHL pada khususnya; 2. Peningkatan pelayanan publik terutama pada penyediaan kayu konstruksi bagi masyarakat sekitar KPHL dan untuk kepentingan pembangunan 3. Peningkatan

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

pendukung

pelayanan dan pendayagunaan jasa lingkungan;

62


4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan melihat potensi pasar pengembangan jasa lingkungan 5. Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi jasa lingkungan, yang diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan. Dalam pengembangan pemanfaatan kayu hutan alam di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato, diperlukan strategi, regulasi dan langkahlangkah seperti : a. Analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat. b. Pemetaan dan analisis kelayakan dari pengembangan pemanfaatan kayu. c. Pemetaan dan analisis kecenderungan pasar, termasuk identifikasi kelompok sasaran atau pihak-pihak yang merupakan penerima manfat dan keuntungan komersial dari potensi kayu. d. Analisis kebijakan dalam penyelenggaraan pemanfaatan kayu e. Konsep atau model kerjasama pengelolaan pemanfaatan kayu yang akan dikembangkan f. Sistem mekanisme pelibatan dan partisipatif dari para pihak dalam penyelenggaraan pemanfaatan kayu hutan alam g. Mekanisme pelibatan stakeholders dalam penyelenggaraan pemanfaatan kayu hutan alam, termasuk desain kerangka kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan jasa lingkungan. h. Kontribusi pemanfaatan kayu hutan alam bagi pemberdayaan masyarakat lokal.

63


i. Mekanisme pembagian manfaat dan keuntungan antara KPHL Model Unit III Pohuwato dengan para pihak yang terlibat dalam penyelenggraan pemanfaatan kayu hutan alam di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain: PHKA, Pemerintah Provinsi, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata dan Kebudaayan, Badan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup, Camat, Kepala Desa, Kelompok Masyarakat Adat, Kelompok Masyarakat Lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Penelitian dan Pendidikan. Adapun lokasi kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam di hutan produksi kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 20. Lokasi Rencana Pemanfaatan Kayu Hutan Alam Pengusahaan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam di KPHL Model Unit III Pohuwato ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi pemanfaatan

64


sumber daya alam di kawasan KPH, menjamin keberlanjutan upaya pelestarian ekosistem di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato melalui mekanisme sharing benefit antara KPHL Model Unit III Pohuwato dengan stakeholders. Disamping itu, kegiatan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat, menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi KPHL Model Unit III Pohuwato, dengan harapan dana yang terhimpun dapat digunakan untuk membiayai operasional pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato. Salah satu faktor yang menjadi daya tarik investor adalah adanya kejelasan regulasi dari pihak pengelola KPHL Model Unit III Pohuwato yang dapat menjamin keberlanjutan dan kenyamanan berusaha dari para investor. Persyaratan administratif dan legal harus dipenuhi investor yang hendak terlibat dalam pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan KPH. Dalam pengembangan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam, KPHL Model Unit III Pohuwato perlu mendorong terbitnya program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pohuwato di bidang pemanfaatan kayu, yang berorientasi

pada

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

lokal

dan

pemanfaatan Sumber Daya Alam di KPHL Model Unit III Pohuwato secara lestari. Pihak pemrakarsa kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam harus mendapatkan layanan yang optimal agar pemanfaatan SDH dapat berkembang secara optimal, hal tersebut dapat dicapai melalui upaya-upaya kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem insentif yang disediakan oleh KPHL Model Unit III Pohuwato, kejelasan Informasi 65


mengenai produk kayu yang dikemas secara menarik, apik, lengkap dan mudah dimengerti. Transparansi regulasi dan perangkat pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan kayu serta bentuk layanan yang disediakan KPHL Model Unit III Pohuwato bagi pemrakarsa kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam dengan dukungan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya Pengelolaan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam termasuk membangun kerangka kelembagaan dan model kerjasama kolaboratif antara KPHL Model Unit III Pohuwato dengan para pihak dalam pengusahaan kayu. Penyusunan strategi dan program untuk menjaring pengusaha berinvestasi di KPHL Model Unit III Pohuwato dengan mekanisme komunikasi antara KPHL Model Unit III Pohuwato dengan pengusaha kayu skala menengah dan skala besar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPHL Model Unit III Pohuwato dalam pengusahaan jasa lingkungan. Beberapa kegiatan jangka panjang untuk mensukseskan program ini, antara lain 1. Menyusun

strategi

dan

regulasi

pengusahaan

kegiatan

pemanfaatan kayu hutan alam 2. Pengembangan produk hasil hutan kayu 3. Peningkatan investasi pengusahaan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam 4. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam 5. Pengembangan jaringan pengusahaan 6. Membangun mekanisme kontribusi pemanfaatan kayu di hutan alam

66


7. Membangun sarana dan prasarana pengembangan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam 8. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik

2.19. PermasalahanKawasan KPHL Model Unit III Pohuwato Berbagai permasalahan masih menyelimuti upaya-upaya pengelolaan kawasanKPHL Model Unit III Pohuwato. Permasalahan-permasalahan tersebutpada dasarnya merupakan dampak dari upaya pembangunan ekonomi yang belum berpihak kepada upaya pelestarian dan pemanfaatan kawasan hutan secara bekelanjutan dan dampak dari populasi dan semakin tingginyakebutuhan manusia akan sumber daya alam hayati, lemahnya koordinasi di kalanganpemerintah serta masih lemahnya kelembagaan KPHL Model Unit III Pohuwato. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPHL Model Unit III Pohuwato diuraikan sebagai berikut : 1. Kawasan-kawasan hutan yang kemudian diubah fungsinya menjadi KPHL Model Unit

III Pohuwato,masih terdapattumpang tindih

penggunaan atau kepemilikan lahan di dalam kawasan.Menurut data pemerintah (Bappeda) Kabupaten Pohuwato, ada beberapa IUP yang langsung bersinggungan langsung dengan kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Bahkanterdapat beberapa IUPtelah berada di wilayah KPHL Model Unit III Pohuwato. Disamping masalah IUP, terdapat juga beberapa pemukiman yang berada di batas dan didalam KPHL Model Unit III Pohuwato, dimana pemukiman tersebut telah ada jauh sebelum pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan 67


hutan.

Lahanlahan

dalam

kawasan

KPHL

Model

Unit

III

Pohuwatotersebut antara lain telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, lahan pertanian dan perkebunan serta areal yang ditumbuhisemak belukar. Beberapa tahun sebelum penetapan KPHL Model

Unit

III

Pohuwato,

telah

diupayakan

pelaksanaan

sosialisasikepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah untuk mencari solusi ataspermasalahan tersebut. Sampai saat ini belum terdapat solusi atas tumpang tindih KPHL dengan peruntukkan lain. 2. Penataan batas kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato belumtemu gelang. Sampai dengan tahun 2011, realisasi tata batas belum mencapai target yang diinginkan. Penataan batasdirencanakan akan dirampungkan hingga temu gelang. Karenabelum terselesaikannya penataan

batas

maka

penetapan

kawasan

juga

belumdapat

dilakukan. Dengan demikian, status hukum kawasan belum bersifat finaldan pada umumnya kalangan awam belum paham tentang proses pengukuhankawasan

hutan

(termasuk

pula

sebagian

aparat

pemerintah). Sebagian aparatpemerintah menganggap bahwa dengan belum adanya penetapan kawasanmaka perubahan fungsi -atau bahkan pelepasan kawasan- masih dapatdilakukan. 3. Masih terkait dengan batas, hasil tata batas sebagian kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato yang dilaksanakan sebelumnya, telah mengalami

banyak

perubahan.

Pada

tahun2010

dilaksanakanrekonstruksi batas kawasan dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaanlahan di sekitar batas kawasan. Terkait dengan batas-batas kawasan dilapangan, sementara waktu ini sedang 68


dilakukan identifikasi lahan-lahan bermasalah di sekitar batas untuk kemudian akan diupayakan untuk review/reposisi batas apabila memungkinkan. 4. Di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato terdapat tanaman semusim berupa jagung yang bagi masyarakat, jagung sebagai salah satu bahan makanan pokok. Tanaman lain yang ditemukan adalah tanaman Jati(Tectona grandis). Tanaman ini pada umumnya berada di dalam kawasan yangsebelumnya berfungsi lindung dan produksi. Masyarakat di sekitar kawasanmengakui jati tersebut sebagai milik mereka walaupun diakuiberada di dalam kawasan hutan. Karena klaim

kepemilikan

tersebut,

kelompok-kelompokmasyarakat

ini

menuntut untuk dapat memanfaatkan hasilnya. 5. Data

dan

informasi

potensi

kawasan

KPHL

Model

Unit

III

Pohuwatomasih minim. Untuk itu, sampai dengan tahun 2012 telah diupayakan untuk terusmenghimpun data dan informasi yang ada serta

terus

diupayakan

untukmelaksanakan

eksplorasi

secara

langsung di lapangan. 6. Terkait dengan data dan informasi potensi kawasan yang masih terbatas, makaperancangan blok pengelolaan kawasan KPHL Model Unit

III

Pohuwatobelum

sempurna.

Untuk

sementara

waktu,pelaksanaan pengelolaan kawasan didasarkan pada fungsi kawasan hutansebelum penunjukan sebagai kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Dengan demikian makapelaksanaan pemanfaatan kayu dan bukan kayuakan dilakukan padawilayah-wilayah yang mempunyai potensi kayu dan non kayu. 69


7. Bentang alam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato yangsebagian besar

adalah

kawasan

berbukit

bukit

menyebabkan

sulitnya

aksesibilitas kedalam kawasan untuk berbagai keperluan, terutama untuk identifikasi daninventarisasi potensi serta kondisi aktual kawasan. Penggunaan teknologipenginderaan jauh untuk keperluan ini telah dilakukan namun belum dapatmemberikan gambaran yang detail tentang kondisi aktual kawasan. Untukkeperluan ini dibutuhkan inventarisasi potensi yang mencakup kawasan yang luas. 8. Fenomena alam berupa daya tarik wisata sangat khas dan unik khas pulau Sulawesi atau khas Gorontalo belum semua dapat diekplorasi karena keterbatasan sumberdaya. 9. Pengelolaan secara kolaboratif KPHL Model Unit III Pohuwatobelum sepenuhnya berjalan dengan baik. 10. Kelembagaan KPHL Model Unit III Pohuwato belum mapan.SDM yang ada masih sangat terbatas, sarana dan prasarana pengelolaan jugademikian adanya. Selain itu, struktur organisasi yang ada belum mampumendukung kebutuhan pengelolaan.

70


BAB III. KEBIJAKAN 3.1. Kebijakan Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jika melihat sejarah, pembangunan KPH sebenarnya telah dimulai pada tahun 1991 yaitu dengan pembentukanKesatuan Pengusahaan Hutan Produksi,yang

sekaligus

berfungsi

sebagai

KesatuanPerencanaan

Pengusahaan Hutan Produksidiatur dengan diterbitkannya SuratKeputusan Menteri Kehutanan No. 200/Kpts/1991. Pembaharuan Undang-UndangPokok Kehutanan (UU No.5/1967) menjadiUndang-Undang Kehutanan (UU No. 41/1999)telah mengubah dasar hukum pembentukanKesatuan Pengusahaan Hutan Produksi diatasmenjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)yang tidak hanya

mencakup

pembentukanKPH

di

kawasan

hutan

produksi,

tetapimeliputi seluruh kawasan dan fungsi hutan.Namun demikian, hingga tahun 2007, mandatpembentukan KPH praktis terbengkalai,tenggelam dalam dinamika percaturan politiklahan dan politik ekonomi kehutanan, yangtelah menggeser prioritas pemantapan kawasanhutan menjadi pemanfaatan hutan melaluipemberian izin yang membagi habis seluruhkawasan hutan produksi. Akibatnya mulaiterasa manakala orang dikejutkan denganangka-angka deforestasi

yang

fantastis

padaperiode

1997-1998.

Ketegasan

pembangunanKPH didorong pula oleh para pembuatkeputusan yang secara nyata melihat urgensipembangunannya setelah melihat situasilemahnya pengelolaan

kawasan

hutan

negaradi

lapangan

(de

facto

open

access).TerbitnyaPeraturanPemerintahNo.6Tahun2007joPP.No.3Tahun2008 tentang Tata Hutan,Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

71


Pemanfaatan Hutan telah menandaiorientasi baru pembangunan kehutanan yang menyelamatkan fungsi publik hutandan mewujudkan mimpi kawasan hutan yangakan dipertahankan sebagai hutan tetap, sertamenjadi dasar pengelolaan hutan lestari. Menurut Kartodihardjo dan Putro (2012) Sumberdaya hutan dapat digolongkan menjadi bentang alam berupa stock atau modal alam (natural capital) pada satu sisi dan barang atau komoditas dan jasa seperti kayu, rotan, air dan berbagai bentuk jasa lingkungan pada sisi lainnya. Kedua bentuk sumberdaya hutan saling berkait erat dan menimbulkan saling ketergantungan antara dua kelompok, yaitu pengelola hutan yang bertujuan menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor dan pengguna jasa lingkungan khususnya yang merupakan barang publik. Kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan memproduksi hasil hutan umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti inventarisasi hutan, tata hutan dengan membentuk blok dan petak, pelaksanaan silvikultur, seperti penanaman, penjarangan, pemotongan, dll. Didalam sebuah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut, karena di dalam KPH dimungkinkan adanya perusahaan mandiri dan kelompok masyarakat pengelola hutan. Manajemen sumberdaya hutan dalam lingkup KPH dimulai dengan penetapan rencana jangka panjang. Tujuan dalam rencana jangka panjang tersebut akan diselaraskan

dengan

tujuan

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. Dalam rencana jangka panjang ini akan dipastikan arah jangka panjang para pemegang izin, dan pengelolaan hutan lainnya dalam KPH tersebut, serta kebijakan dan strategi penanganan masalah yang 72


dihadapi dalam mewujudkan rencana jangka panjang tersebut. Dalam prakteknya, pengelola KPH perlu mempertimbangkan kebutuhan bersama semua pihak di dalam KPH, seperti aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja, penyelesaian konflik, pendampingan, dll. Itulah sebabnya berbagai instansi pemerintah, pemegang izin (jika ada), masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan. Partisipasi mereka diharapkan meningkatkan peluang terjadinya sinergi kegiatan semua pihak dalam KPH tersebut. Pengelola KPH adalah pihak yang paling mengetahui kondisi kehutanan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun proses administrasi perizinan berada ditangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, namun pengelola KPH memegang peranan penting dalam menentukan

bagaimana

masyarakat

dapat

siap

menerima

dan

mengimplementasikan izin tersebut atau bagaimana para pengusaha aman menjalankan usahanya setelah menerima izin. Dalam konteks demikian itu, pengelola KPH dapat disebut sebagai lembaga yang secara sosial politik mendapat legitimasi dari masyarakat, dengan kewenangan teknis dan fungsional untuk melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak, namun memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan aman. Untuk kepentingan pengelolaan hutan agarterwujud keberlangsungan fungsi ekonomi,lingkungan dan sosial, seluruh kawasan hutanakan dibagi menjadi unit-unit kewilayahan dalamskala manajemen dalam bentuk KPH

73


(Pasal 17UU Nomor 41 Tahun 1999). Kegiatan pengelolaanhutan yang dilakukan KPH meliputi: 1. Tata hutan dan penyusunan rencanapengelolaan hutan, 2. Pemanfaatan

hutan

dalam

hal

pemantauandan

pengendalian

terhadap pemegang izin, 3. Pemanfataan hutan di wilayah tertentu, 4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan 5. Perlindungan hutan dan konservasi alam. Dengan penjelasan bahwa pengelolaan hutandilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuksebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian,

pelaksanaan

memperhatikan

setiap

nilainilaibudaya

komponenpengelolaan masyarakat,

hutan aspirasi

harus dan

persepsimasyarakat serta memperhatikan hak-hak rakyat,dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakatsetempat.Unit-unit Pengelolaan Hutan terdiri dari KesatuanPengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan KesatuanPengelolaan Hutan Produksi (KPHP) tergantungpada fungsi hutan dominan yang terdapat dalamkawasan. Pada setiap Kesatuan Pengelolaan Hutandibentuk institusi pengelola. Menteri Kehutananmenetapkan organisasi KPHK, sedangkan untukKPHP dan KPHL ditetapkan berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010. UntukKPHP dan KPHL yang penetapan wilayahnya lintasKabupaten ditetapkan berdasarkan PeraturanDaerah Provinsi dan bertanggung jawab kepadaGubernur, sedangkan untuk KPHP dan KPHLyang berada dalam wilayah Kabupaten ditetapkanberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten danbertanggungjawab

kepada

Bupati.Pembangunan

dan 74


pendanaanKPHdilaksanakan oleh Pemerintah, PemerintahProvinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kotasesuai

kewenangannya.

Dana

pembangunanKPH bersumber dari: APBN, APBD dan/ataudana lain yang tidak mengikat sesuai peraturanperundangan.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan. Pemanfaatan hutan diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH. Hal ini juga berlaku bagi semua pengajuan atau perpanjangan izin di dalam KPH. Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. Organisasi semacam ini harus menerapkan sistem manajemen Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya Menteri akan mengalokasikan dan menetapkan wilayah tertentu untuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) berdasarkan pengajuandari KPH. Diharapkan dengan penetapan KPH, proses pemanfaatan dan rehabilitasi hutandapat menjadi efisien, karena orientasi kerja pengelolaan hutan dalam wilayah KPH adalahmenyiapkan prakondisi bagi izin maupun kegiatan pengelolaan hutan lainnya. KPHdiharapkan dapat menyelenggarakan tugas penyiapan kawasan dalam hal memperoleh legitimasi bagi penentuan lokasi dari berbagai pemangku kepentingan (untuk memenuhipersyaratan bahwa kawasan tersebut bebas konflik), dan untuk meningkatkan kapasitasmasyarakat lokal, karena

proses

Pemberdayaan

ini

harus

masyarakat

diselesaikan lokal

sebelum

merupakan

proses

administrasi

kewajiban

Pemerintah, 75


Pemerintah

Provinsidan

penyelenggaraannya

menjadi

Pemerintah tanggung

jawab

Kabupaten/Kota KPH.

Menteri

dan dapat

menetapkan area kerja HKm dan HD setelah adanya rekomendasi dari bupati/walikota dan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam rencana pengelolaan KPH. Kepala KPH (atau pejabat yang ditunjuk), bersama dengan lembagadesa sebagai pengelola hutan desa, akan menyiapkan rencana pengelolaan hutan desa sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan KPH. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan KPH serta upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak. Pengaturan kerjasama ini bisa dilakukan oleh pengelola KPH atau pemerintah daerah dengan semua stakeholders. Bentuk kerjasama harus menjabarkan bahwa pihak yang menjadi

mitra

dalam

kerjasama

pengelolaan

KPH

adalah

Instansi

Pemerintah, Lembaga Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Dengan kerjasama ini terlihat jelas bahwa ada ruang bagi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan sekaligus melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain bentuk kerjasama seperti yang diuraikan di atas, pelibatan pengelolaan kawasan pelestarian alam juga dapat dilakukan bersama multipihak dalam suatu kerangka kolaborasi. Pengelolaan ini melibatkankan lembaga Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, Perorangan maupun Masyarakat Internasional dan 76


Lembaga Pendidikan. Kolaborasi dalam rangka pengelolaan KPH adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan kemanfaatan. Kolaborasi dimaksudkan sebagai acuan umum dan pedoman bagi berbagai

pihak

yang

mempunyai

kepentingan

dalam

membantu

meningkatkan efektivitas pengelolaan KPH. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya persamaan visi dan misi, langkah-langkah strategis dalam mendukung, meningkatkan dan memperkuat pengelolaan KPH sesuai dengan kondisi fisik, sosial budaya dan aspirasi masyarakat setempat. Lebih lanjut tentang kolaborasi pengelolaan ini bisa mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan proses-proses kolaborasi di dalam kawasan hutan Berbagai Undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar kebijakan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato dalam kerangka penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 10 (sepuluh) tahun, antara lain 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2013);

2.

Undang-Undang

Nomor

Keanekaragaman

Hayati

5

Tahun

dan

1990

Ekosistemnya

tentang

Konservasi

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419); 3.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

1997

tentang

Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699); 77


4.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888);

5.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3899);

6.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);

7.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);

78


10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4696); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4858); 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah 79


beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.64/MenhutII/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008); 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). 19. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 334/Menhut-II/2010 tentang Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Model Pohuwato (Unit III) yang terletak di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

3.2. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pohuwato Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menetapkan empat

tujuan

strategis Pembangunan Daerah yakni 1) Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, 3) Membangun infrastruktur secara merata dan 4) Menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat.. KPH sebagai instrumen legal dapat menjadi bagian dari rencana strategis Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

menjamin

kelestarian

ekosistem

yang

menunjang

pembangunan dan menjamin eksistensi institusi pengelola hutan di lapangan Dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 10 tahun KPHL Model Unit III Pohuwato, secara seksama harus memperhatikan keterkaitannya dengan pembangunan daerah yang perencanaan maupun 80


pelaksanaannya

menjadi

tugas

dan

tanggung

jawab

pemerintahan

kabupaten. Keterhubungan ini perlu dikembangkan, mengingat secara geografis KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan bagian dari wilayah KabupatenPohuwato

dan

keberadaannya

selalu

berinteraksi

dengan

penduduk yang secara yuridis berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Untuk meminimalkan masalah yang mungkin muncul, pengelolaan KPH harus memperhatikan tata ruang di luar kawasan, khususnya yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan KPHL Model Unit III Pohuwato. Dalam penentuan dan pembagian blok kawasan, harus melakukan sinkronisasi dengan peruntukan kawasan di sekitarnya. Misalnya blok pemanfaatan tradisional dalam kawasan bisa berbatasan langsung dengan

perkebunan

atau

perladangan.

Sebaliknya

posisi

blok

inti

seharusnya di dalam kawasan atau bila ditepi kawasan hanya bisa berbatasan dengan kawasan hutan lindung, suaka alam atau kawasan konservasi lainnya dan tidak sepantasnya berbatasan langsung kawasan pertanian, perkebunan dan perladangan. Disamping itu, apabila terjadinya permasalahan yang dihadapi KPHL Model Unit III Pohuwatoakan lebih mudah ditanggulangi, jika dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah

dan

masyarakat

setempat.

Gambaran

mengenai

kebijakan

pemerintah Kabupaten Pohuwato terhadap pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato dipaparkan sebagai berikut Dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pohuwatotahun 2010-2015 tercantum visi kepala daerah pembangunan yang berbunyi 81


“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Pohuwato diatas Nilai Spritual Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”. Visi tersebut mempunyai makna bahwa diperlukan perubahan yang mendasar

terhadap

strategi

kebijakan

pembangunan

di

Kabupaten

Pohuwato dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan dan menjunjung tinggi religi serta memberikan ruang bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang pada girilirannya diyakini mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara detail misi yang diemban adalah sebagai berikut : 1.

Wujudkan birokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi

2.

Mengembangkan

masyarakat

madani

yang

berakhlak

mulia,

berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender. 3.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan program pendidikan gratis dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat

4.

Memberikan akses dan ruang bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya local

5.

Mengembangkan pembangunan

investasi

berkelanjutan

dengan serta

mengedepankan mengembangkan

prinsip

kerjasama

ekonomi regional.

82


6.

Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis

dan

infrastruktur pedesaan yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat pedesaan. 7.

Menegakkan supremasi hukum dan tata pelayanan publik yang lebih berkeadilan dan rasa aman bagi masyarakat. Visi misi diatas setelah melalui musrenbang dan dilokakaryakan pada

bulan November 2010 dan dipadukan dengan

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007 – 2012 dan juga mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato tahun 2009 – 2025 serta Nasional 2009 – 2014 sebagai

RPJM

amanah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tanpa mengurangi citacita, nilai, tujuan dan semangat dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka

visi dan misi diatas dijabarkan, dirumuskan kembali dan

ditetapan menjadi Visi, Misi, tujuan dan agenda Pembangunan Daerah. Visi dan misi kepala daerah telah disesuaikan dengan visi dan misi daerah yang tercantum dalam RPJP yaitu “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT POHUWATO DIATAS NILAI SPRITUAL MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN”. Pada visi tersebut terkandung 2 kata kunci yakni Sejahtera dan Spritual yang memiliki arti yakni :

Sejahtera mengandung arti orientasi

dari

pemerintahan

suatu cita-cita, sikap, dan tindakan serta daerah

Kabupaten

Pohuwato

untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan 83


sandang, pangan dan papan, pemenuhan kebutuhan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan kondisi kesehatan yang baik.

Spritualmengandung makna suatu orientasi sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagai dasar etika dan panduan perilaku dalam melaksanakan pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato. Untuk mencapai visi tersebut, maka telah ditetapkan misi daerah yakni

“MEMBANGUN KEMITRAAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT YANG KUAT, MAJU DAN BERAKHLAK MULIA”. Pada misi tersebut terkandung nilai bahwa visi diatas akan bisa diwujudkan melalui kemitraan pemerintah dan masyarakat yang kuat dan mayarakat pohuwato yang maju serta masyarakat pohuwato yang berakhlak mulia. Adapun Tujuan Strategis yang akan dicapai melalui melalui pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Pohuwato tahun 2010 – 2015 tersebut adalah : 1.

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3.

Membangun infrastruktur secara merata.

4.

Menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka telah ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan tahun 2010 – 2015 yakni sebagai berikut :

1.

Tujuan pertama, mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sasarannya adalah : a. Seluruh desa menerapkan sistem pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel

84


b. Menejemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian) dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang akurat dan terkini; c. Seluruh SKPD memiliki sumber daya aparatur kompeten sesuai kebutuhan serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; d. Pelayanan publik terintegrasi secara online serta memenuhi standar pelayanan prima dan mampu menjangkau seluruh masyarakat; e. Masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara tertib dan harmonis;

2.

Tujuan Kedua, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, sasarannya adalah : a. Anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan SLTA dan memiliki keterampilan agribisnis, komputer, bahasa inggris, dan religius; b. Pemuda dan pemudi Pohuwato meraih prestasi regional, nasional dan internasional di bidang olah raga, sosial budaya dan iptek c. Keluarga cukup gizi dan ikut KB; d. Seluruh desa menjadi Desa Siaga; e. Rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu serta

mampu

menjangkau/dijangkau

oleh

masyarakat

di

wilayahnya; f. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif

dan

bebas buta aksara;

85


3.

Tujuan

ketiga,

membangun

infrastruktur

secara

merata,

sasarannya adalah : a. Seluruh sentra produksi memiliki akses transportasi, air, listrik, telekomunikasi dan sanitasi yang handal b. Kawasan pemukiman yang memiliki tranportasi dan infrastruktur dasar yang memenuhi syarat c. Seluruh pembagunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai RTRW

4.

Tujuan

keempat,

menumbuh-kembangkan

ekonomi

rakyat,

sasarannya adalah : a. Seluruh desa memiliki kelompok usaha yang mandiri dan mampu memajukan potensi desanya; b. Setiap kecamatan memiliki produk

unggulan yang menerapkan

teknologi pengolahan yang tepat guna; c. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan

produk

unggulannya

serta

mampu

menjamin

ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau; d. Sentra-sentra produksi perikanan menjadi mata rantai produksi yang terintegrasi dalam kawasan minapolitan. e. Pohuwato menjadi tujuan utama investasi di Provinsi Gorontalo; Untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato 2010 - 2015, maka disusun empat agenda pokok pembangunan daerah yakni :

86


1.

Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baikyang

diarahkan

dalam

peningkatan

kualitas

Pelayanan

pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan. 2.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Kreatif, Inovatif

Dan

Religiusyang

diwujudkan

dalam

pembangunan

pendidikan yang berorientasi pada kemandirian yang didukung dengan kualitas kesehatan dan kualitas moral yang baik.

3.

Penyediaan diwujudkan

Infrastruktur dalam

Strategis

Pembangunan

Secara

infrastruktur

Meratayang yang

akan

menunjang

pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan public.

4.

Pengembangan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah dalam menunjang produktivitas yang bertumpu pada desa

87


BAB IV. VISI DAN MISI 4.1. Visi Keberhasilan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato sebagai KPH model, sangat didukung dengan adanya kebijakan – kebijakan yang ada baik dari pemerintah pusat sendiri dalam hal ini Departemen Kehutanan maupun kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Pada hakekatnya, rencana pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan terus menerus untuk mencapai suatu tingkat pengelolaan hutan yang lebih optimal. Upaya dimaksud dilakukan melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki, manusia yang berkualitas, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kehutanan serta memperhatikan tantangan perkembangan global. KPHL Model Unit III Pohuwato sebagai salah satu unit model pengelolaan hutan di Propinsi Gorontalo akan terus melakukan perencanaan untuk diaplikasikan pada tingkat tapak Konsep pembuatan rencana pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato disusun tentunya tidak terlepas dari visi dan misi yang dibangun oleh Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah setempat yang dibangunmelalui prinsip-prinsip partisipatif, akuntabilitas, transparansi dan tanggap atau responsive terhadap tuntutan zaman dan masyarakat serta taat pada azas pertanggungjawaban publik. Peran KPHL Model Unit III Pohuwato di Propinsi Gorontalo menghendaki adanya visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan KPH yang mampu mengakomodasi semua kepentingan

88


secara terpadu. Konflik kepentingan yang muncul, khususnya dalam

menentukan prioritas pembangunan, hendaknya dapat dieliminir karena dapat menghambat pencapain tujuan pembangunan KPH model Dengan kondisi dan permasalahan kehutanan saat ini, maka tugastugas pengelola KPHL Model Unit III Pohuwato dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari dan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu untuk memberikan arah pengembangan yang lebih jelas bagi para pengelola KPHL dan yang berkepentingan dengan pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato maka disusunlah Rencana Pengelolaan (RP) KPHL Model Unit III Pohuwato. Pembuatan RP KPHL Model Unit III Pohuwato

dimaksudkan untuk memacu penyelenggaraan

pembangunan kehutanan di Propinsi Gorontalo yaitu pemulihan dan pemantapan basis sosial dan ekonomi untuk perbaikan taraf kehidupan masyarakat

melalui

pengelolaan

hutan

yang

optimal,

efisien

dan

berkelanjutan Guna menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu dirumuskan visi dan misi pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato, sehingga terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta dan warga Gorontalo untuk bersama membangun daerahnya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan programprogram pembangunan.

89


Visi Pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato: “KPHL Model Unit III Pohuwato yang mantap secara legal formal, profesional

dan

lestari

pengelolaannya

serta

bermanfaat

bagi

masyarakat dan pemerintah Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut: a. KPHL Model Unit III Pohuwato sebagai KPH model hendaknya memiliki kawasan yang mantap dari segi hukum dan didukung oleh seluruh stakeholder. b. KPHL Model Unit III Pohuwato hendaknya dikelola oleh para professional yang berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki

kecintaan

dan

komitmen

untuk

berpartisipasi

dalam

pengelolaan hutan yang lestari. c. KPHL Model Unit III Pohuwato hendaknya mampu memberikan manfaat ekonomis dan ekologis bagi masyarakat dan pemerintah” d. KPHL Model Unit III Pohuwato hendaknya menjadi sebuah institusi yang mandiri dan dijalankan secara profesional Untuk mendukung visi pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato di Kabupaten Pohuwato maka perlu dibuatkan misi konsep pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato yaitu

4.2. Misi

1.

Penataan Blok hutan KPHL

dan Petak Model

Unit

dalam III

rangka mengoptimalkan fungsi Pohuwato

yang

meliputi

90


fungsi

konservasi,

fungsi

lindung

dan

fungsi

produksi

yang

diimplementasikan dalam sistem blok pengelolaan

2.

Menyiapkan infrastruktur yang memadai bagi kelangsungan fungsi hutan

3. Menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan bagi kesinambungan pembangunan

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan rekayasa teknologi bagi

peningkatan

daya

dukung

kehutanan

untuk

kemaslahatan

masyarakat disekitar kawasan hutan. 5.

Mengoptimalkan perlindungan hutan, pengamanan dan penegakan hukum di KPHL Model Unit III Pohuwato

6.

Memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam hutan di seluruh blok KPHL secara lestari dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah

4.3. Tujuan Pengelolaan Tujuan pengelolaan pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato yang akan ditempuh yaitu mewujudkan kemantapan kawasan hutan terukur terhadap

masyarakat

sekaligus

pemenuhan

hak

hak

dasar

warga

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut : 1.

Mengupayakan terwujudnya tujuan dan embanan upaya pengelolaan hutan yang lestari. Kebijakan penetapan dan pengelolaan KPH ditujukan terutama untuk mengoptimalkan

pengelolaan

hutan

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Sesuai fungsinya, upaya pencapaian tujuan tersebut haruslah selalu dikaitkan dengan tiga 91


embanan

upaya konservasi, yaitu; perlindungan sistem penyangga

kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta pemanfaatan secara lestari sumber daya hutan dan ekosistemnya. 2.

Meningkatkan pendayagunaan potensi sumberdaya hutan untuk kegiatan yang menunjang budidaya. Dalam UU No.41 tahun 1999 dan UU No 5 tahun 1990 bahwa pemanfaatan kawasan hutan, haruslah dalam bentuk pemanfaatan yang dikategorikan menunjang budidaya

3.

Memberdayakan peranserta masyarakat sekitar KPHL Model Unit III Pohuwato. Pelaksanaan pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato sama sekali tidak dapat mengabaikan kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang

berada

di

sekitar

kawasanKPHL.

Tanpa

dukungan

dari

masyarakat di sekitarnya, sebaik apapun kebijakan pengelolaan yang dilaksanakan tidak akan berhasil sesuai tujuan yang diharapkan. 4.

Integrasi dan koodinasi Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional, pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi dalam pelaksanaannya haruslah diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan kegiatan pembangunan di sektor lainnya yang terkait. Keberhasilan integrasi

dan

koordinasi

akan

menciptakan

suatu

harmoni

pelakasanaan kegiatan yang selaras, sehingga antar kegiatan di

92


masing-masing sektor yang berkaitan akan saling menunjang dan tidak bertentangan. 5.

Evaluasi fungsi kawasan Evaluasi diperlukan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan sampai dengan saat ini, apakah sudah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Selain itu evaluasi fungsi kawasan juga dapat dijadikan dasar melakukan rehabilitasi dan pemulihan terhadap suatu kawasan dalam kondisi sudah rusak dan/atau pemanfaatannya menyimpang dari fungsi utamanya. Dalam kondisi tertentu, jika berdasarkan hasil evaluasi fungsinya tidak mungkin lagi dipulihkan, maka sebagian atau seluruh kawasan tersebut dapat dirubah fungsinya ke dalam fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengelolaan KPHL Model

Unit III Pohuwato mempunyai tujuan dalam pencapaian visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan aspek kelembagaan ditujukan untuk mempersiapkan aparatur pengelola dalam pelayanan publik, menyusun struktur, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tata hubungan yang efektif dan efisien dalam optimalisasi pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato. 2. Penataan kawasan ditujukan untuk memperoleh kepastian hukum dan kejelasan status, menghindari sengketa yang bersumber dari tumpang tindihnya perizinan dan areal kawasan disamping untuk menyediakan

93


ruang bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan baik dalam rangka mendukung program KPHL Model Unit III Pohuwato maupun untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah 3. Pemantapan kerjasama dan kolaborasi antara KPHL Model Unit III Pohuwato dengan pihakswasta, kelompok masyarakat dan LSM ditujukan

untuk

upaya

pemberdayaan,

memperbaiki

kinerja,

menciptakan daya saing, memperluas jangkauan pelayanan serta meminimalisir terjadinya konflik. 4. Pemantapan perlindungan dan pengamanan ditujukan untuk menjaga fungsi perlindunganan, pelestarian dan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. 5. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan dan ekosistemnya ditujukan untuk pengendalian fungsi pemanfaatan secara lestari dengan mengatur segala bentuk kegiatan di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato

94


BAB V. ANALISIS DAN PROYEKSI 5.1. Analisis Analisis SWOT telah seringkali digunakan oleh para pengambil kebijakan dalam merumuskan berbagai tujuan yang akan dicapai dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerangka kompetisi global, seorang pemimpin daerah dituntut untuk mampu mengidentifikasi keunikan daerahnya, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis yang klasik. Denganmenggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan

dan

kesempatan

ekternal

danancaman,

instrument

ini

memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaikuntuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yangbisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi danmengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal(dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats.Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategiyang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukansebagai pemecah masalah. Analisis SWOT KPHL Model Unit III Pohuwato terdiri dari empat faktor, yaitu:

a.

Strengths (kekuatan), merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi KPHL Model Unit III Pohuwato,

Kekuatan yang 95


dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep KPHL itu sendiri.

b.

Weakness (kelemahan)merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek ataukonsep KPHL Model Unit III Pohuwato yang ada.Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato.

c.

Opportunities (peluang)merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisiyang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep pembangunan KPHL. kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan sekitar.

d.

Threats (ancaman)merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat menggangguorganisasi, proyek atau konsep pembangunan KPHL. Bila keempat hal tersebut diidentifikasikan maka akan terlihat faktor-

faktor yang akan membantu dan menghambat KPHL Model Unit III Pohuwato untuk mencapai tujuan. Analisa ini menghasilkan strategi pencapaian tujuan dengan memaksimalkanStrengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang), namun secara bersamaan meminimalkan Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman). Dengan begitu akan dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh KPHL Model Unit III Pohuwato beserta para pihak, telah diidentifikasikan faktor internal dan eksternal dengan hasil sebagai berikut:

96


Tabel21. Identifikasi faktor internal dan eksternal KPHL Model Unit III Pohuwato Faktor Internal Faktor Eksternal Strength Weaknes Opportunity Threats (Kekuatan) (Kelemahan) (Peluang) (Ancaman)

1.

Wilayah kelola KPHL yang sangat luas

2.

Memiliki (SOP) pengelolaan KPHL sesuai peraturan pemerintah

3.

4.

5.

Memiliki Struktur Organisasi yang jelas

Mempunyai legalitas hukum kawasan dan kelembagaan

1.

Tidak didukung oleh SDM yang memadai

2.

Kurangnya Sosisalisasi KPHL

3.

Jumlah Personil terbatas dan tidak sebanding dengan wilayah pengelolaan.

4.

Koordinasi para pihak yang rendah

5.

Pendanaan belum mencukupi.

6.

Adanya potensi jasa lingkungan (carbon trade, pariwisata, peneltian, DAS, air bersih)

7.

6.

Memiliki potensi sumberdaya alam yang besar

9.

7.

Tingginya potensi keaneka ragaman hayati

8.

Berfungsi sebagai penyangga kehidupan /penyeimbang ekosistem

9.

Catchment area dari 3 DAS Prioritas

8.

Data potensi kawasan belum lengkap

Penataan batas kawasan belum selesai Sarana dan prasarana belum memadai Kewenangan pengelola masih terbatas.

10. Akses (letak) kawasan sulit dicapai

1.

Perangkat kebijakan internatonal yang mendukung pengelolaan hutan ditingkat tapak

Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan KPHL Model Unit III Pohuwato 3. Pengembangan jasa lingkungan (carbon trade, pariwisata, penelitian, DAS, air bersih) yang didukung dengan kebijakan pemerintah. 4. Berada di kawasan pencadangan hutan Kabupaten Pohuwato 5. Dukungan para pihak (pemerintah pusat-propinsikab/kota, privat sektor, LSM, Masyarakat 6. Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan hutan dalam rangka kemandirian KPH 7. Besarnya minat peneliti untuk melakukan penelitian di KPH 8. Adanya progam peningkatan kapasitas staff dari lembaga lain 9. Telah masuk dalam Arahan pembangunan jangka panjang sesuai RTRW 10. Termasuk dalam wilayah pengembangan ekonomi nasional

1.

2.

Tumpang regulasi.

tindih

Kegiatan

illegal

logging 3.

Tingginya degradasi sumberdaya di KPHL Model Unit III Pohuwato

4.

Penyerobotan lahan untuk kegiatan perladangan

5.

Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan Rendahnya ekonomi masyarakat dan tingginya angka kemiskinan

2.

6.

7.

Berbatasan dengan lahan-lahan milik masyarakat 8. Masih maraknya Perburuan satwa liar 9. Masih maraknya pembakaran lahan 10. Konflik pengelolaan kawasan KPHL

97


1.

Faktor Internal

a.

Kekuatan (Strength) 1. Wilayah kelola yang luas Sesuai SK Menteri Kehutanan No 334/Menhut-II/2010 luas KPHL Model Unit III Pohuwato adalah 116.625 ha dan merupakan wilayah KPH terluas di Propinsi Gorontalo. Potensi wilayah kelola yang luas memungkinkan

wilayah

KPHL

dipergunakan

untuk

berbagai

kepentingan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah serta menunjang kegiatan pembangunan di KPHL Model Unit III Pohuwato 2. Memiliki SOP pengelolaan KPH KPHL Model Unit III Pohuwato telah memiliki SOP pengelolaan KPH sesuai Permenhut 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Aturan ini lebih dioperasionalkan lagi dalam Peraturan Dirjen yang menegaskan bentuk-bentuk kegiatan dalam pengelolaan KPHL. Situasi ini akan lebih memudahkan pengelola KPHL untuk melaksanakan pengelolaan ditingkat tapak 3. Memiliki struktur organisasi yang jelas Kesatuan pengelolaan hutan lindung(KPHL) Pohuwato merupakan merupakan unit pelaksana teknis hutan yang dikelola dengan struktur organisasi yang jelas berdasarkan Perbup Pohuwato, dengan model organisasi Tipe B (Permendagri No 61/2010) dipimpin seorang Kepala KPH (Eselon III-A) yang dibantu oleh tiga pejabat eselon IV yaitu 98


Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala resort KPHP dan KPHL. Struktur ini dilengkapi pula dengan dukungan personil fungsional Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari kelompok Fungsional Umum dan Fungsional Khusus (Polisi Kehutanan dan Pengendali Ekosistem Hutan serta Penyuluh Kehutanan). 4. Mempunyai status hukum kelembagaan dan kawasan Kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Pohuwato ditunjuk sebagai KPHL Model Unit III Pohuwato yang penunjukannya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 402/Menhut-II/2011 tentang Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Model Pohuwato (Unit III), dengan luas ± 116.275ha. Pengelolaan kawasan ini awalnya berada pada Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato, kemudian pada tahun 2011berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi KPHL Model Unit III Pohuwato(Eselon III), yang berada langsung dibawah Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato.

5. Adanya potensi jasa lingkungan (carbon trade, pariwisata, penelitian, DAS, air bersih) Potensi

jasa

lingkungan

merupakan potensi

besar

yang

dapat

dikembangkan sebagai sumber pendapatan untuk mewujudkan KPH yang mandiri. Dana

dari

luar bisa masuk

melalui mekanisme

pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) seperti misalnya daya serap karbon, keindahan landscape, perlindungan 99


Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tata air. Potensi ekowisata yang dikelola dengan baik dapat pula memberikan kontribusi signifikan pada konservasi kawasan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Atraksi fauna yang menyebar di seluruh kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan daya tarik tersendiri dalam pariekowisata dan penelitian. Sungai-sungai yang membelah kawasan merupakan bukti bahwa Daerah Aliran Sungai banyak terdapat di dalam kawasan dan merupakan sumber air bersih yang potensial. Potensi ini dapat digunakan secara optimal untuk memperkuat pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato 6. Tingginya potensi keanekaragaman hayati Kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tinggi khas pulau Sulawesi seperti yang dilaporkan para peneliti dari Burung Indonesia, Tim PSL Universitas Gorontalo dan tim survey BPKH XV Gorontalo. Laporan-laporan ilmiah selalu mengindikasikan kemungkinan adanya spesies langka bila penelitian dilakukan lebih intensif. Potensi ini dapat digunakan secara optimal untuk memperkuat pengelolaan taman KPHL Model Unit III Pohuwato,

memberdayakan

masyarakat

sekitar

hutan

dan

mengembangkan ekonomi wilayah. 7. Memiliki spesies langka/endemik Berdasarkan survey yang dilakukan tim PSL Universitas Gorontalo, di dalam kawasan KPH ditemukan beberapa spesies dilindungi dan endemik. Sebagai contoh, misalnya ditemukan jejak babi rusa, dihe/monyet hitam Sulawesi dan lainnya. Khusus jenis monyet hitam 100


sulawesi (Macaca heckii), satwa ini merupakan satwa endemik Gorontalo. Di Pulau Sulawesi terdapat 5 jenis monyet hitam Sulawesi. Spesies lain adalah burung rangkong atau alo. Sejauh ini beberapa species yang disebutkan diatas diperkirakan masih bisa ditemukan didalam kawasan hutan primer KPHL Model Unit III Pohuwato. Banyak spesies langka lainnya baik flora maupun fauna hidup di kawasan ini. Hal ini merupakan kekuatan untuk mempromosikan kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato 8. Berfungsi sebagai penyangga kehidupan/penyeimbang ekosistem Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan peran penting dalam penyangga system kehidupan. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya sebagai penyedia sumberdaya air bagi manusia dan lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata dan mengatur iklim global.

9. Catcment area untuk 3 DAS KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan daerah perhuluan dari anakanak sungai yang mengalir di dua Kabupaten, yaitu sungai Randangan dari Sungai Marisa dan Sungai Popayato. Kawasan pegunungan di KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan ”Menara air” bagi dua kabupaten tersebut, oleh karena itu sangat penting posisinya dalam wilayah kelola tata air. Kerusakan pada KPHL Model Unit III Pohuwato akan secara langsung membawa dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo. Kebutuhan 101


akan air masih dapat dipenuhi oleh keberadaan sungai di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato yang debit airnya selalu tersedia sepanjang tahun. 10. Memiliki tipe ekosistem yang beragam Kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato memiliki tipe ekositem yang lengkap dari hutan hujan dataran rendah hingga hutan pegunungan bawah. Meskipun hutan ini terletak di Kabupaten Pohuwato namun ini memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan penyeimbang ekosistem di kabupaten lain seperti

Kabupaten Gorontalo. Sehingga

kerusakan pada KPHL Model Unit III Pohuwato akan secara langsung membawa dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato. Dengan demikian kawasan ini harus dipertahankan sehingga tetap dapat berfungsi dan bermanfaat secara lestari b.

Kelemahan 1. Tidak didukung oleh SDM yang memadai Sumberdaya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan operasionalisasi KPHL Model Unit III Pohuwato. Jumlah personilKPHL Model Unit III Pohuwato hanya berjumlah 9 orang dan masih dibantu oleh beberapa tenaga personil dari Dishuttamben Pohuwato. Jumlah inipun belum memadai karena luasan wilayah KPHL yang sangat besar. Dari segi kapasitas tenaga Dishuttamben pun masih didominasi tenaga teknis non kehutanan. Padahal tenaga teknis yang berlatar belakang pendidikan dibidang kehutanan sangat diperlukan dalam operasional kegiatan KPHL ditingkat tapak. Kegiatan pendidikan 102


singkat oleh personil KPHL Model Unit III Pohuwato juga sangat jarang diikuti, padahal pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kualitas kerja dilingkungan KPHL Model Unit III Pohuwato. 2. Kurangnya Sosialisasi KPHL Sosialisasi KPHL Model Unit III Pohuwato adalah unsur penting untuk mendapatkan

pengakuan

dari

pemangku

kepentingan

terhadap

keberadaan KPHL Model Unit III Pohuwato. Kurangnya sosialisasi KPHL Model Unit III Pohuwato kepada pemangku kepentingan menyebabkan lemahnya pemahaman para pihak

terhadap arti

pentingnya KPHL Model Unit III Pohuwato. Lemahnya pemahaman disebabkan karena lemahnya strategi komunikasi yang dibangun oleh pihak pemerintah daerah. Hal ini bisa menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat dan pengelola KPHL Model Unit III Pohuwato. Akibat lebih jauhnya adalah lemahnya keterpaduan program antar pemangku kepentingan dengan misi dan visi yang dibangun oleh KPHL 3. Jumlah Personil masih terbatas tidak sebanding dengan luasan KPHL Wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung(KPHL) Pohuwato dengan luas kawasan 116.625 ha. Berdasarkan luasan ini, idealnya KPHL Model Unit III Pohuwato harus memiliki jumlah personil 116 orang dengan asumsi 1 orang : 1000 Ha. Kondisi saat ini jumlah personil KPHL Model Unit III Pohuwato masih 9 orang yang terdiri dari 1 orang kepala KPHL dan dibantu oleh 2 orang kepala seksi serta 6 orang staf. Sehingga

kebutuhan

tenaga

pengelola

KPHL

Model

Unit

III 103


Pohuwatomasih sangat kurang sejalan dengan makin dinamisnya pembangunan di Kabupaten Pohuwato 4. Koordinasi para pihak yang rendah Lemahnya koordinasi para pihak terjadi karena belum ada wadah dan mekanisme koordinasi yang disepakati antara pengelola KPHL dan para pihak. Masing-masing lembaga yang diharapkan bisa membantu dan mendorong kegiatan KPHL masih terpaku pada Tupoksi masingmasing. Akibat lemahnya koordinasi para pihak, penyelesaian isu-isu penting terkait pengelolaan KPHL seperti adanya perambahan liar, pemukiman di dalam kawasan KPHL, PETI, rendahnya ekonomi dan pendidikan masyarakat menjadi tidak tertangani dengan baik. Padahal isu-isu tersebut hanya bisa diselesaikan dengan kolaborasi para pihak 5. Pendanaa belum mencukupi Saat ini operasional KPHL Model Unit III Pohuwato masih bergantung

kepada

anggaran

Departemen

Kehutanan

Republik

Indonesia dan APBD Kabupaten Pohuwato melalui DIPA Dinas Kehutanan pertambangan dan energi. Masih belum terdapat lembaga donor yang yang membiayai operasional KPHL Model Unit III Pohuwato,

sehingga

pelaksanaan

pengelolaan

kawasan

belum

maksimal dan menyeluruh baik pada kawasan maupun pada kegiatan di sekitar kawasan termasuk pemberdayaan masyarakat. Selama ini banyak kegiatan yang menjadi prioritas tidak seluruhnya mampu diakomodir dalam DIPA, terutama terkait dengan berbagai faktor antara lain : luas kawasan, aksesibilitas, jumlah lokasi kegiatan dan jumlah

104


kelompok

sasaran

target

kegiatan.

Faktor-faktor

tersebut

mengakibatkan tingginya biaya yang dikeluarkan 6. Data potensi kawasan belum lengkap Data dan informasi tumbuhan dan satwa liar sebagai jenis unggulan, species kunci, species baru masih sangat minim. Kegiatan inventarisasi keragaman hayati pada umumnya dilakukan hanya di bagian terluar kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato dan belum mengidentifikasi ditengah kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato, padahal beberapa kawasan di wilayah KPH Pohuwato masih memilki potensi yang tinggi. Potensi lain yang belum teridentifikasi secara detail adalah potensi kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan demikian belum tersedia peta potensi kayu dan peta potensi keragaman hayati yang mewakili kawasan secara keseluruhan. Ketidaktersediaan data tersebut mengakibatkan pemanfaatan kayu dan non kayubelum optimal. Sampai sekarang potensi kayu dan keanekaragaman hayati hanya mengandalkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh BPKH XV Gorontalo 7. Tata batas kawasan belum selesai Berdasarkan hasil penelusuran informasi di BPKH XV Gorontalo Kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato belum memiliki tata batas yang temu gelang dan banyak pal batas yang rusak dan tidak jelas di lapangan. Rekonstruksi batas telah dilakukan oleh BPKH Wilayah XVGorontalo untuk wilayah Gorontalo. Hasil rekonstruksi ini masih menyisakan masalah karena masih tumpang tindihnya kawasan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato dengan peruntukkan 105


lainnya

dan

berubahnya

peraturan

menteri

kehutanan

tentang

penetapan kawasan hutan di Propinsi Gorontalo serta belum selesainya RTRW di Kabupaten Pohuwato 8. Sarana dan pra sarana belum memadai Dalam mendukung pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan baik berupa Jalan setapak (trail) untuk kepentingan

patroli

maupun

wisata,

bangunan/gedung,

sarana

transportasi, sarana penelitian dan pengunjung, alat komunikasi serta sarana dan prasarana lainnya. Jika dibandingkan dengan luas kawasan maka sarana dan prasarana dalam pengelolaan masih sangat terbatas. Saat ini sarana dan prasarana KPHL Model Unit III Pohuwato masih meminjam/menggunakan fasilitas yang terdapat di kantor Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato. Alokasi anggaran pada DIPA untuk sarana parasarana baik untuk penambahan maupun perbaikan belum ada. Sarana dan prasarana yang mendesak yang dibutuhkan oleh pengelola KPHL Model Unit III Pohuwato adalah kantor dan peralatan kantor, beberapa kendaraan darat roda empat dan kendaraan roda dua untuk mempermudah operasional kegiatan di lapangan. Sarana lain yang dibutuhkan adalah stasiun penelitian lapangan yang dilengkapi dengan pemondokan dan peralatan riset yang memadai 9. Kewenangan pengelola masih terbatas Pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato belum otonom dan domainnya masih dikendalikan oleh pemerintah daerah sehingga 106


berakibat pada tidak kreatifnya pengelola dalam mengembangkan usaha di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Kewenangan yang

terbatas

dirasakan

menghambat

kelancaran

pengelolaan,

misalnya pengurusan surat ijin pemanfaatan kawasan masih menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi, belum dapat dilakukan di KPHL Model Unit III Pohuwato. Pelimpahan kewenangan yang saat ini domainnya berada di tingkat pemerintah daerah kepada Manajer KPH diharapkan mampu untuk memperpendek birokrasi dan memperlancar

kegiatan

pengelolaan

di

lapangan.

Pelimpahan

wewenang ini menjadi salah satu prasarat untuk menuju pengelolaan KPH yang lebih mandiri 10. Akses masih sulit dicapai Belum terbukanya akses jalan dari pusat kota Pohuwato ke wilayah desa-desa

terpencil

yang

berbatasan

dengan

kawasan

KPH

menyebabkan masih sulit jaringan jalan menuju kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Akses dari ibukota kabupaten lebih banyak melalui jalan eks logging membelah kawasan yang saat ini dibeberapa lokasi sangat sulit dilalui. Hambatan dalam aksesibilitas telah menghambat pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato karena banyaknya wilayah yang sulit terjangkau. Untuk membuka akses memerlukan dana yang besar dan tergantung Pemerintah Daerah masing-masing. Hambatan akses juga telah menyebabkan banyaknya lokasi dan potensi kawasan yang belum dapat di eksplorasi. Pihak KPHL Model Unit III Pohuwato selama ini telah melakukan upaya pendekatan dan memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk membuka akses jalan ke desa-desa 107


sekitar kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato yang selama ini masih terisolir

2.

Faktor Eksternal

a.

Peluang (Opportunity) 1. Perangkat kebijakan internasional yang mendukung pengelolaan hutan di tingkat tapak Saat ini terdapat beberapa lembaga international termasuk lembaga donor yang sangat mendukung pengelolaan hutan ditingkat tapak. Dukungan

ini

telah

di

implementasikan

oleh

lembaga

donor

international seperti GIZ yang mendanai kegiatan penguatan kapasitas KPH Model Berau di Kalimantan Timur. Dukungan ini juga dilakukan oleh GIZ dengan mendanai kegiatan workshop tata hutan yang dihadiri oleh pakar di 30 KPH diseluruh Indonesia. Isu-isu dalam pengelolaan KPH yang mengarah pada sebuah harapan pengelolaan hutan lestari diharapkan dapat menggerakkan kebijakan lembaga international untuk mendukung keberadaan pengelolaan hutan ditingkat tapak. 2. Adanya partisipasi masyarakat terhadap keberadaan KPHL Model Unit III Pohuwato Keberadaan KPHL Model Unit III Pohuwato sedikit banyak mulai diakui oleh masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan. Telah ada kesadaran sebagian masyarakat untuk tidak memasuki kawasan. Masyarakat pada umumnya menghormati pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi, keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato adalah komponen penting dalam kawasan KPH. Bila 108


kawasan KPH dianggap sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar, maka masyarakat menjadi pendukung dalam upaya pelestarian kawasan KPH tersebut. 3. Pengembangan jasa lingkungan (carbon trade, pariwisata, penelitian, DAS, air bersih) yang didukung dengan kebijakan pemerintah Perdagangan carbon (carbon trade) terkait dengan REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in developing countries) yaitu sebuah mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD hanya salah satu skema untuk memberi insentif terhadap upaya perlindungan atau pelestarian hutan. Pemberian kompensasi ini terkait dengan pengurangan pelepasan karbon (carbon release reduction), penyimpanan karbon (carbon storage) dan penyerapan karbon (carbon sequestration). Carbon trade ini merupakan salah satu potensi jasa lingkungan yang perlu dimanfaatkan Peluang lainnya adalah pengembangan ekowisata di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Ekowisata di kawasan KPH diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pemanfaatan dan konservasi kawasan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Kawasan sebagai daerah tangkapan air, banyaknya sungai-sungai dan beberapa air terjun yang mengalir dari hulu kawasan KPH, membuat suatu daya tarik tersendiri. Disamping itu potensi air yang dapat dimanfaatkan disamping untuk menunjang pariwisata, juga dapat dikemas menjadi air konsumsi . 109


4. Dukungan para pihak (Pemerintah pusat-provinsi/kabupaten/kota, privat sektor, LSM, Masyarakat) Pemerintah baik pusat maupun daerah (propinsi kabupaten kota) mendukung keberadaan KPHL Model Unit III Pohuwato. Pemerintah Kabupaten Pohuwato sangat diuntungkan dengan adanya KPH, sehingga pemerintah daerah sangat mendukung keberadaan KPH yang berada pada wilayah administratifnya. Demikian pula dengan lembagalembaga non pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri, menaruh perhatian khusus pada upaya-upaya pemanfaatan dan konservasi seperti KPHL Model Unit III Pohuwato 5. Berkembangnya bentuk-bentuk kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan dalam rangka kemandirian Pengelolaan kawasan bisa dilakukan bersama dengan melibatkan pihak luar. Oleh karena itu pengembangan kerjasama atau kolaborasi pengelolaan kawasan perlu dipertimbangkan. Pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah bisa mengatur kebijakan dalam hal kerjasama dan kolaborasi pengelolaan kawasan KPH sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk hal ini diperlukan serangkaian upaya-upaya promosi kepada pihak luar, disamping kajian untuk

mengidentifikasi

investor

potensial

untuk

bermitra

dalam

pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato. 6. Besarnya minat ilmuan untuk melakukan penelitian di KPHL Model Unit III Pohuwato Minat peneliti yang ingin datang dan melakukan penelitian di KPHL Model Unit III Pohuwato sangat signifikan mengingat kawasan KPH ini 110


memiliki potensi keragaman hayati yang sangat beragam. Peneliti yang datang biasanya datang dari kalangan akademisi, LSM dan lembaga penelitian yang tertarik untuk melakukan kerjasama penelitian dalam kawasan KPH. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian adalah dosen dan mahasiswa dari Universitas Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo serta dari LSM Burung Indonesia. Peluang ini harus ditangkap oleh KPHdengan menyediakan stasiun riset di dalam kawasan KPH yang dikelola secara profesional. 7. Berada dalam kawasan pencadangan hutan Provinsi Gorontalo Keberadaan kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato yang terletak di areal pencadangan kawasan hutan Propinsi Gorontalomerupakan hal yang strategis. Hampir seluruh kawasan KPHL dalam wilayah KPH diperuntukkan sebagai kawasan pemanfaatan hutan kayu hutan alam dan hutan kayu hutan tanaman. Pemanfaatan hutan kayu hutan alam umumnya terletak disebelah barat sedangkan pengembangan hutan tanaman umumnya terletak disebelah selatan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim BPKH potensi kayu yang terdapat di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato rata-rata diatas 80 m3/ha. Dengan demikian ini merupakan sebuah peluang yang dapat bisa diraih dalam mendukung pengelolaanKPHL Model Unit III Pohuwato 8. Adanya program peningkatan kapasitas untuk staf KPH dari lembaga lain Berbagai bentuk peningkatan kualitas bagi tenaga pengelola KPH seperti pelatihan peningkatan ketrampilan pengelolaan KPH dan peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa 111


dan sponsor serta berbagai bentuk program edukasi telah diprogramkan oleh Departemen Kehutanan melalui Pusat dan Balai Diklat Kehutanan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan berdampak pada kualitas pengelolaan, artinya untuk mengatasi jumlah tenaga pengelola yang masih kurang dan belum sebanding dengan konflik dan luas

kawasan

kualitasnya.

kelolanya,

Adanya

maka

program

ditempuh

peningkatan

dengan kapasitas

peningkatan staff

yang

ditawarkan oleh lembaga di luar KPH merupakan peluang-peluang yang harus dimanfaatkan 9. Telah masuk dalam arahan pembangunan jangka panjang RTRW Penetapan fungsi hutan dalam kawasan KPHL oleh RTRW sebagai kawasan lindung dan kawasan pemanfaatan untuk tujuan kehutanan. Keputusan ini membuat posisi KPHL Model Unit III Pohuwato memiliki legitimasi kuat yang sifatnya jangka panjang. Seperti diketahui dokumen RTRW merupakan dokumen perencanaan wilayah yang sifatnya jangka panjang sekitar 25 tahun, sehingga keberadaan KPHL diwilayah administrasi Kabupaten Pohuwatoakan memperkuat basis pengelolaan KPHL. Manfaat lain dari dituangkannya KPHL dalam RTRW adalah sebagai acuan lokasi investasi dalam daerah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta dan pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten serta menjadi dasar pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi

112


10. Termasuk dalam pengembangan ekonomi nasional Berdasarkan sistem tata ruang nasional Kabupaten Pohuwato termasuk dalam wilayah pengembangan ekonomi nasional. Penetapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki pertumbuhan yang cepat karena adanya perkembangan ekonomi yang menarik terutama bagi investor.

Situasi ini sangat menguntungkan posisi KPHL untuk

mengembangkan pola-pola kerjasama memanfaatkan semua potensi yang ada didalam KPHL Model Unit III Pohuwato. Sinergitas antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kegiatan pemanfaatan kawasan KPHL diharapkan dapat menciptakan sebuah kemandirian KPHL b. Ancaman (Threat) 1. Tumpang tindih regulasi Kawasan KPHL Model Unit III Pohuwatomerupakan kawasan hutan negara

yang

kewenangannya

berada

di

pemerintah

Kabupaten

Pohuwato, sesuai UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Meskipun demikian kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato sudah terbagi habis dalam wilayah administrasi daerah kabupaten, kecamatan bahkan sampai desa. Pada tingkat ini seharusnya secara hukum wilayah KPHL harus bebas dari pemukiman penduduk. Disisi lain, keberadaan penduduk di KPHL diatur oleh pemerintah daerah. Penduduk didalam kawasan KPHL mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dengan terbitnya KTP. Situasi ini menggambarkan terdapatnya konflik regulasi khususnya antara regulasi yang mengatur eksistensi KPHL dengan regulasi kependudukan dan pembangunan desa 113


2. Kegiatan illegal logging Aktivitas pencurian kayu masih sering ditemukan di bagian hulu KPHL Model Unit III Pohuwato. Hasil kayu curian ini umumnya diangkut melalui jalan darat dan jalur sungai. Walaupun pernah dilakukan penumpasan dan penghancuran peralatan melalui kegiatan Operasi Khusus yang melibatkan TNI, Kepolisian, Satpol Pamong Pradja, bersama Polhut Dishuttamben Pohuwato. Kegiatan pencurian kayu di dalam kawasan KPH umumnya didanai oleh cukong dari luar pemukiman bahkan ada yang berasal dari kota Gorontalo. Dampak dari aktivitas illegal logging ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan air sungai yang dulunya jernih sebagai sumber air minum, namun sekarang sudah berubah menjadi keruh. Aktivitas illegal logging juga telah menyebabkan banjir dibeberapa lokasi akibat meluapnya sungai Randangan dan Sungai Popayato 3. Tingginya degradasi sumberdaya di KPHL Model Unit III Pohuwato Beberapa lokasiKPHL Model Unit III Pohuwatomerupakan bekas areal HPH terutama di kawasan hutan produksi sedangkan wilayah lainnya adala lokasi pertambangan rakyat. Kedua kegiatan ini memicu terjadinya degradasi sumberdaya mulai dari pencemaran sungai akibat PETI atau menurunnya kualitas sumberdaya lahan. Menurunnya kualitas sumberdaya lahan memicu menurunnya produktivitas lahan. Hal ini memicu terjadinya sistem peladang berpindah. Petani yang tinggal diluar kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato akan mencari lahan-lahan didalam kawasan untuk berkebun karena lahan-lahan yang berada diluar kawasan sudah tidak produktif lagi. Berdasarkan hasil penelitian dari 114


Universitas Gorontalo dan Burung Indonesia, kualitas air sungai randangan mulai tercemar. Pencemaran ini bukan saja dipicu oleh aktivitas PETI tetapi oleh aktivitas masyarakat yang membuang limbah di sungai Randangan 4. Penyerobotan lahan untuk kegiatan perladangan Berdasarkan hasil analisis citraresolusi tinggitahun 2011 yang dilakukan oleh BPKH XV Gorontalo, di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato terdapat Lahan pertanian/ladang. Terhadap aktivitas ini telah dilaksanakan kegiatan operasi oleh Petugas Polhut Dishuttamben Pohuwato, namun belum mampu mengatasi masalah dengan tuntas. Penyerobotan

lahan

untuk

ladang

ini

mungkin

terkait

dengan

peningkatan jumlah penduduk yang berakibat pada peningkatan kebutuhan akan pangan. Kebutuhan pangan dicukupi dengan membuka lahan baru. Penyerobotan lahan untuk perladangan merupakan salah satu ancaman terhadap kelestarian kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. 5. Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan Sarana pendidikan masyarakat lokal di sekitar KPHL Model Unit III Pohuwato, umumnya hanya ada pada tingkat Sekolah Dasar (SD) saja dan ini pun tidak terdapat di setiap desa. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya masyarakat harus keluar dari kampung/desa dan biasanya hanya terdapat di ibukota kecamatan. Hal ini cukup sulit untuk dilaksanakan terkait dengan biaya pendidikan yang cukup tinggi bagi masyarakat

setempat.

Rendahnya

taraf

pendidikan

juga

ikut

menyumbang dan sangat berpengaruh kepada pemahaman dan 115


persepsi masyarakat terhadap KPH, disamping kurangnya penyuluhan untuk masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan berkolerasi kepada taraf hidup masyarakat sekitar kawasan, sehingga dapat menjadi ancaman terhadap kelestarian dan upaya-upaya pelestarian KPH. Taraf hidup

dan

tingkat

pendapatan

rendah

berakibat

pada

tingkat

ketergantungan dan ancaman terhadap hutan menjadi tinggi.

6. Rendahnya perekonomian berpotensi menambah masyarakat miskin Keuangan dan penghasilan masyarakat sebagian besar didapat dari penjualan hasil bumi seperti jagung, padi ladang dan lain sebagainya. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya pendidikan dan kesehatan. Hasil bumi yang didapatkan dari ladang umumnya tidak bisa menutupi kebutuhan hidup, misalnya harga harga jagung hanya dihargai Rp. 2.500,- per kilogramnya, hasil jagung per ha hanya mencapai 100 kg. Sehingga pendapatan per kapita dari hasil ladang hanya mencapai Rp 416.000, masih jauh dari hidup layak. Masyarakat lokal yang hidup dengan ukuran pendapatan per kapita rendah akan semakin tertekan jikatidak tersedia lapangan kerja lain yang dapat menghasilkan uang di desa/kampung. Situasi ini diperparah oleh harga-harga kebutuhan pokok ikut naik oleh karena semakin tingginya biaya yang diperlukan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Tekanan akan kebutuhan hidup bagi masyarakat di sekitar kawasan akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian kawasan. Disamping tingginya tingkat ketergantungan masyarakat lokal terhadap kawasan hutan. 116


7. Berbatasan dengan lahan-lahan milik masyarakat Di wilayah KPHL Pohuwato terdapat beberapa wilayah hutan yang berbatasan langsung dengan kebun/ladang milik masyarakat. Dari sisi tata batas kawasan tentu saja bisa menimbulkan potensi konflik dengan masyarakat yang memiliki ladang didekat kawasan KPH. Hadirnya KPH juga bertujuan untuk membuka isolasi daerah, namun akses yang mudah setelah ada KPH juga sering menjadi pintu masuk untuk illegal logging, perburuan liar dan aktivitas ilegal lainnya 8. Perburuan satwa liar Potensi satwa liar yang ada di dalam kawasan sering menjadi daya tarik

pihak

luar

untuk

melakukan

perburuan.

Terdapat

indikasi

sekelompok orang yang dengan sengaja berburu babi rusa (Babirusa babiroussa) dan babi hutan untuk tujuan komersil. Disamping mamalia seperti babi, terdapat kasus perburuan beberapa jenis burung yang biasa diperdagangkan secara diam-diam di daerah sekitar KPHL Model Unit III Pohuwato yaitu burung rangkong dan tekukur. Burung-burung tersebut diambil dari hutan, burung yang diambil adalah burung yang masih anakan lalu dibawa dan dipelihara. Informasi yang diperoleh dari masyarakat di sekitar kawasan KPH, perburuan satwa seperti babi meningkat menjelang perayaan natal.

Cukong

perburuan satwa

umumnya pedagang yang datang dari Sulawesi Utara yang mayoritas penduduknya beragama nasrani. Kegiatan perburuan ini dilakukan secara hati-hati sekali sehingga tidak diketahui oleh pihak yang berwenang,

sementara

untuk

masyarakat

sekitar

sendiri

jarang

melakukan kegiatan tersebut 117


9. Masih maraknya pembakaran lahan Kebiasaan bagi masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan dalam membuka lahan untuk berladang adalah dengan cara membakar lahannya yang sebelumnya telah ditebas dan dibiarkan beberapa waktu sampai tebasan itu kering oleh sinar matahari sehingga mudah termakan api. Potensi kebakaran hutan yang timbul dari kegiatan ini adalah sangat besar, karena api dapat pula menjalar sampai ke dalam kawasan. Terjadi juga kebiasaan lain bagi masyarakat yang memelihara ternak, yakni aktivitas membakar padang ilalang, dimana setelah dibakar akan tumbuh ilalang muda yang bertujuan untuk mendapatkan pakan ternak. Tidak jarang akibat dari aktivitas ini dapat menimbulkan kebakaran menjadi meluas dan terjadi sampai berhari-hari. Walaupun aktivitas seperti ini terjadi di luar kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato, namun berpotensi mengancam kelestarian sumber daya alam yang berbatasan langsung dengan KPHL Model Unit III Pohuwato dan kebakaran semacam ini terjadi hampir setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan menjadi fenomena tahunan di Indonesia. Kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato seharusnya sudah memilki satgas kebakaran yangdidukung dengan sarana prasarana dan anggaran pengendalian kebakaran hutan. KPHL Model Unit III Pohuwato juga belum memiliki peta secara detail tentang kerawanan kebakaran kawasan. 10. Konflik pengelolaan KPHL Maraknya pemukiman dalam kawasan hutan yang diikuti oleh sistem pembukaan lahan dan berkembangnya PETI di dalam kawasan KPHL 118


Model Unit III Pohuwato berpotensi menimbulkan konflik pengelolaan. Konflik merupakan situasi karena adanya perbedaan nilai atau norma dalam masyarakat. Dalam banyak kasus konflik bisa diselesaikan dengan jalan mengintensifkan komunikasi antara pengelola KPHL dan para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi konflik bisa mengarah kepada hal-hal yang sifat destruktif misalnya perusakan kawasan hutan. Ketidakpastian hak dalam pengelolaan KPHL merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik pengelolaan hutan Untuk menyusun perencanaan strategis

masa depan, dilakukan

kombinasi diantara dua faktor sehingga menghasilkan empat macam strategi sebagai berikut: 1. Strategi

Strength

Opportunity

(SO)

yaitu

strategi

dengan

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 2. Strategi Strength Threat (ST) adalah strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. 3. Strategi

Weakness

Opportunity

(WO)

adalah

meminimalkan

kelemahan untuk meraih peluang atau strategi yang memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki. 4. Strategi Weakness Threat (WT) adalah strategi yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

119


Kombinasi dari faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam analisis SWOT akan menghasilkan strategi-strategi. Model kombinasi tersebut disajikan pada tabulasi sebagai berikut : Tabel 22. Kombinasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal INTERNAL EKSTERNAL

Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threath)

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

120


Tabel 23. Strategi Kombinasi Strength (Kekuatan) dan Opportunity (Peluang) Dalam Analisis SWOT Opportunity (Peluang)

Perangkat kebijakan internatonal yang mendukung pengelolaan hutan ditingkat tapak

Adanya partisipasi masyarakat mendukung KPHL Model Unit III Pohuwato

Pengembanga n jasa lingkung (carbon trade, pariwisata, penelitian, DAS, air bersih) yang didukung dengan kebijakan pemerintah

1 1. Wilayah kelola KPHL yang sangat luas

2

3 Dukungan masyarakat memperkuat legitimasi kawasan KPHL yang luas

2. Memiliki SOP sesuai peraturan pemerintah dan lembaga international

Adanya SOP pemerintah dan lembaga internationa l dalam

Adanya SOP dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam

4 Wilayah kelola yang luas mendorong diversifikasi usaha pemanfaatan jasa lingkungan melalui kerjasama dengan para mitra dan investor Adanya SOP dapat meningkatka n pengembang an jasa lingkungan

Kekuatan (Strength)

Berada di kawasan pencadangan kawasan hutan Kabupaten Pohuwato

5

Dukungan para pihak pemerintah pusat-propinsikab/kota,privat, sektor LSM, masyarakat

6 Dukungan para pihak lebih memudahka n operasional kegiatan KPHL

Berkembangn ya bentukbentuk kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan dalam rangka kemandirian KPHL Pohuwato

Besarnya minat ilmuwan untuk melakukan penelitian di KPHL Model Unit III Pohuwato

Adanya program peningkatan kapasitas staff dari lembaga lain

Telah masuk dalam arahan pembangun an jangka panjang sesuai RTRW

Termasuk dalam wilayah pengemban gan ekonomi nasional

7 Wilayah kelola yang luas pengemban gan mendorong kerjasama pemanfaata n jasa lingkungan melalui kerjasama dengan para mitra

8 Wilayah kelola yang luas akan mengundan g berbagai ilmuwan dari berbagai latar untuk riset di KPHL

9 Wilayah kelola yang luas membuka peluang staf KPHL untuk menimba ilmu berdasarka n potensi yang besar

10 Wilayah kelola yang luas akan semakin mantap karena telah mendapat pengakua n dalam RPJP

11 Wilayah kelola Membuka peluang adanya diversifikasi investasi

Adanya SOP memperlan car kegiatan penelitian

Adanya SOP dapat memperlan car usaha investasi dalam kawasan

121

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato pengelolaa n hutan di tingkat tapak dapat meningkatk an kinerja pengelolaa n hutan lestari

pengelolaan KPHL

3. Memiliki Struktur Organisasi yang jelas

4. Mempunyai status hukum kelembagaan dan kawasan

KPHL

Struktur organisasi yang jelas mendorong pengembang an pemanfaatan jasa lingkungan melalui kerjasama dengan para mitra dan investor Menjaga status hukum kelembagaan dan kawasan dengan menigkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan

Pemantapan struktur organisasi KPHL Model Unit III Pohuwato dalam upaya meningkatka n dukungan para pihak

Memantapka n status hukum kelembagaan dan kawasan dengan meningkatka n dukungan para pihak

Struktur organisasi yang jelas mendorong pengemban gan pemanfaata n jasa lingkungan melalui kerjasama dengan para mitra dan investor Mempertah ankan status hukum kelembaga an dan kawasan dapat meningkatk an minat para

Memperk uat status hukum KPHL dalam jangka panjang

122

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato KPHL Model Unit III Pohuwato

5. Adanya potensi jasa lingkungan (carbon trade, pariwisata, penelitian, DAS, air bersih)

6. Memiliki potensi sumberdaya alam yang besar

7. Tingginya potensi keanekaraga man hayati

Adanya jasa lingkungan mendorong partisipasi masya rakat dalam mengelola potensi jasa lingkungan

Perangkat kebijakan internationa l mendukung pengelolaa n sumberday a alam

Adanya potensi SDA yang besar mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan KPHL Menjaga kelestarian potensi keanekaraga man hayati

ilmuwan

Adanya potensi jasa lingkungan mendorong pengembang an jasa lingkungan KPHL Model Unit III Pohuwato

Potensi sumberdaya lama yang besar akan membutuhka n legilitas pencadanga n kawasan

Menjaga kelestarian potensi keanekaraga man hayati

Adanya potensi jasa lingkungan dapat mendorong kerjasama dalam bentuk kemitraan dalam mengelola potensi jasa lingkungan

Adanya potensi jasa lingkungan meningkatk an minat ilmuwan untuk melakukan penelitian di KPHL Model Unit III Pohuwato

Mejaga kelestarian potensi keanekarag aman

Menjaga kelestarian potensi keanekarag aman

Adanya potensi jasa lingkungan dapat memberika n kontribusi terhadap perekonomi an daerah dan nasional

Potensi sumberdaya alam yang besar membutuhka n dukungan dari daerah, propinsi dan pusat

123


8. Berfungsi sebagai penyangga kehidupan/p enyeimbang ekosistem

9. Catcment area 3 DAS Prioritas

Kebijakan internasion al mendukung kawasan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan

yang tinggi dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan KPHL

yang tinggi degan melibatkan dukungan lembaga international

Menjaga fungsi penyangga kehidupan dengan meningkatka n partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan KPHL Menjaga fungsi daerah tangkapan air dengan meningkatka n partisipasi masyarakat

Menjaga fungsi penyangga kehidupan dalam kerangka Pembanguna n kehutanan di daerah

Menjaga fungsi tangkapan air melalui pengembang an potensi jasa lingkungan air

Menjaga fungsi tangkapan air melalui dukungan Program pemerintah dan lembaga lain

hayati yang tinggi melalui kerjasama dalam pemanfaata n jasa lingkungan

hayati yang tinggi untuk meningkatk an minat para ilmuwan melakukan penelitian di KPHL

Menjaga fungsi tangkapan air dengan membangu n bentukbentuk kerjasama para pihak dalam pemanfaata n jasa lingkungan

124


Tabel 24. StrategiKombinasi Weakness (Kelemahan) dan Opportunity (Peluang) Dalam Analisis SWOT Opportunity (Peluang)

Weakness (Kelemahan)

1 Tidak didukung SDM yang memadai

Kurangnya

Perangkat kebijakan internaton al yang mendukun g pengelolaa n hutan ditingkat tapak

Adanya partisipasi masyarak at terhadap KPHL Model Unit III Pohuwato

2 Kebijakan internasion al yang mendukun g pengelolaa n hutan di tingkat tapak memungki nan bantuan internasion al membantu meningkat kan kapasitas LSM

3 Partisipasi masyarak at akan menutupi kelemaha n kekuranga n SDM

Pengembang an jasa lingkung (carbon trade, pariwisata, penelitian, DAS, air bersih) yang didukung dengan kebijakan pemerintah 4

Pengembang

Berada di kawasan pencadang an kawasan hutan kabupaten Pohuwato

Dukungan para pihak (pemerintah pusat-propinsikab/kota,privat ,sektor LSM, masyarakat)

5

6

Dukungan

Berkembangn ya bentukbentuk kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan dalam rangka kemandirian KPHL Model Unit III Pohuwato 7 Pengelola KPHL dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas SDM KPHL

Besarnya minat ilmuwan untuk melakukan penelitian di KPHL Model Unit III Pohuwato

Adanya program peningkat an kapasitas staff dari lembaga lain

Telah masuk dalam arahan pembanguna n jangka panjang sesuai RTRW

Termasuk dalam wilayah pengemban gan ekonomi nasional

8 Ilmuwan yang melaksanaka n penelitian sangat memungkink an untuk mentransfer ilmu kepada personil KPHL

9 Tersedia skema pelatihan dan melanjutk an pendidika n yang diselengg arakan pihak lain

10

11

Publikasi

125

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato sosialisasi KPHL

Jumlah Personil KPHL Model Unit III Pohuwato terbatas tidaksebanding dengan luas kawasan

Koordinasi para pihak yang rendah

an jasa lingkungan akan mendorong tersosialisasi nya KPHL

Kebijakan internasion al yang mendukun g pengelolaa n hutan di tingkat tapak memungki nan bantuan internasion al membantu meningkat kan kapasitas LSM

Jumlah personil yang kurang terbantu dengan adanya partisipasi masyarak at

Adanya partisipasi masyarak at dapat meningkat kan koordinasi dengan

para pihak secara tidak langsung dapat mensosialisasi kan keberadaan KPHL Dapat memohonkan tambahan personil kepada pemkab Pohuwato dan Pemprov Gorontalo

Dukungan para pihak akan lebih mendorong koordinasi dengan para pihak

hasil riset di KPHL Model Unit III Pohuwato akan mensosialisa sikan KPHL Peningkat an kapasitas personil dengan memanfa atkan pogram peningkat an kapasaita s staff dari lembaga lain

Berkembangn ya bentuk kerjasama dapat mendorong koordinasi dengan para pihak

126

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato pihak lain Pendanaan belum memadai

Mengemban gkan program ecowisata dan demonstrasi REDD untuk memobilisasi dana


Menggala ng partisipasi masyarak at dalam mendukun g pengumpu lan data potensi kawasan

Penataan batas kawasan belum selesai

Menggala ng partisipasi masyarak

Meningkatkan dukungan para pihak dalam penggalangan sumbersumber dana alternatif yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato

Menggalang kerjasama dengan lembagalembaga donor yang concern dan mengembangk an program payment environmental services untuk mendukukng pendanaan KPHL Model Unit III Pohuwato Menggalang kerjasama dengan lembaga riset seperti Universitas untuk menggali potensi yang dimiliki oleh KPHL Model Unit III Pohuwato

Memanfaatk an hasil-hasil penelitian untuk melengkapi data potensi kawasan

Meningkatkan koordinasi dengan para pihak,

127

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato at dalam penyelesai an batas kawasan

Sarana dan Prasarana belum memadai

Kewenangan pengelola masih terbatas

Perangkat kebijakan internasion al dapat dimanfatka n untuk menghimp un dana untuk membang un sapras Adanya partisipasi masyarkat akan meningkat kan bergaining dalam meningkat kan kapasitas kewenang an pengelola an KPHL

terutama dengan pihak BPKH Wilayah Gorontalo dalam penyelesian penataan batas kawasan Meningkatkan dukungan para pihak dalam pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana

Memungkin akan membangu n sapras karena KPHL menjadi bagian pengemban gan ekonomi nasional

Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terutama pemerintah pusat dalam perluasan kewenangan

128

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato Akses masih sulit dicapai

Pengembang jasling dapat mendorong dibukanya akses

Menggalang dukungan para pihak dalam upaya mempermuda h akses ke kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato

Masuk dalam wilayah pengemban gan ekonomi nasional memungkin kan pembangun an akses ke wilayah yang berpotensi di KPHL

129


Tabel 25. Strategi Kombinasi Strengh (Kekuatan) dan Threat (Ancaman) Dalam Analisis SWOT Threat (Ancaman)

Tumpan g tindih regulasi

Kegiatan illegal logging

Tingginya degradasi di KPHL

Penyerobot an lahan untuk kegiatan perladangan

Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan

Rendahnya ekonomi masyarakat dan tingginya kemiskinan

Bebatasan dengan lahan lahan masyarakat

Masih maraknya perburuan satwa liar

Masih maraknya pembakaran lahan

Konflik pengelolaan KPHL

2

3 Wilayah kelola yang luas mendoro ng pemanfa atan kayu sesuai blok dan petak pemanfa atan sesuai dengan potensi kayu untuk meminim alisir illegal logging Adanya SOP dapat mendoro

4

5

6

7 Wilayah kelola yang luas memungkinka n masyarakat bisa mengelola berbagai potensi SDH di KPHL untuk meningkatkan perekonomian

8

9

10

11 Wilayah kelola yang luas memungkink an wilayah dibagi menjadi kawasan peruntukkan sesuai dengan keinginan para pihak

Adanya SOP dapat mencegah terjadinya

Adanya SOP dapat mencegah aksi

Adanya SOP dapat mencegah terjadinya

Strength (Kekuatan) 1 Wilayah yang luas

kelola

Memiliki SOP sesuai peraturan pemerintah dan lembaga

SOP yang dimiliki oleh

Adanya SOP dapat mengurangi tindakan

130

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato internasional

KPHL dapat memperk ecil terjadiny a tumpang tindih regulasi

Memiliki Struktur Organisasi yang jelas

Mempunyai status hukum kelembagaan dan kawasan

Adanya potensi jasa lingkungan (carbon trade, pariwisata, penelitian, DAS, air

Status hukum yang jelas dapat mencega h timbulnya tumpang tindih regulasi

ng pencega han aktivitas illegal logging

penyerobota n lahan

perburuan satwa liar

Membera ntas kegiatan illegal logging dengan struktur organisa si yang jelas

Memberanta s kegiatan penyerobota n lahan untuk kegiatan perladangan dengan struktur organisasi yang jelas

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang struktur organisasi KPHL Model Unit III Pohuwato

Pembera ntasan kegiatan illegal logging melalui penegak an hukum

Pemberanta san kegiatan penyerobota n lahan oleh masyarakat melalui penegakan hukum

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang status hukum kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato

Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui kegiatan

pembakaran lahan

Konsistensi penegakan peraturan/ kebijakan kehutanan dengan struktur organisasi yang jelas

Memberant as kegiatan perburuan satwa liar untuk kegiatan perladanga n dengan struktur organisasi yang jelas Penegakan hukum untuk memberant as perburuan satwa liar

Mengurangi masyarakat miskin melalui kegiatan pemanfaatan

Mengurang i kegiatan perburuan satwa liar dengan

konflik di wilayah KPHL

Setiap pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan kehutanan dapat mengakomo dir saran dan kepentingan stakeholder terbawah Mengurangi kegiatan pembakaran lahan berladang

131

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato bersih)

pemanfaatan jasa lingkungan

Memiliki potensi SDA yang besar

Tingginya potensi keanekaragaman hayati

Mengelola potensi keanekaragam an hayati untuk meningkatkan taraf hidup dan tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan

Berfungsi sebagai penyangga kehidupan/penyei mbang ekosistem

Meningkatkan pengetahuan, pendidikan pemahaman dan taraf hidup masyarakat sekitar untuk mengurangi tekanan terhadap

jasa lingkungan

melibatkan masyaraka t didalam kegiatan pemanfaat an jasa lingkungan

Potensi SDA yang besar dapat mendorong perekonomian masyarakat disekitar wilayah KPHL Mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui pemanfaatan potensi keanekaragam an hayati secara terbatas

Mengurangi tingkat kemiskinan sehingga fungsi dan keberadaan kawasan tetap terjaga

Menjaga dan menanggul angi perburuan satwa liar sehingga fungsi kawasan tetap

dengan melibatkan masyarakat di dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan

Mencegah terjadinya kegiatan pembkaran lahan berladang di dalam/ sekitar kawasan agar potensi keanekaraga man hayati tetap terjaga Mencegah dan menanggula ngi pembakaran lahan untuk berladang (didalam/ sekitar kawasan)

Konsistensi peraturan/ kebijakan kehutanan untuk mendukung fungsi kawasan

132


Catcment area 3 DAS Prioritas

kawasan dalam meningkatkan fungsi KPHL penyangga kehidupan/ penyeimbang ekosistem Meningkatkan taraf hidup dan pendidikan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar untuk menjaga fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air

terjaga

Mengurangi tingkat kemiskinan sehingga fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air tetap terjaga

sehingga fungsi kawasan tetap terjaga

Mencegah dan menanggula ngi pembakaran lahan untuk berladang (di dalam/ sekitar kawasan) sehingga fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air tetap terjaga

Konsistensi peraturan/ kebijakan kehutanan untuk mendukung fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air

133


Tabel 26. Strategi Kombinasi Weakness (Kelemahan) dan Threat (Ancaman) Dalam Analisis SWOT Threat (Ancaman)

Weakness (Kelemahan) 1 Tidak didukung oleh SDM yang memadai

Kurangnya sosialisasi KPHL

Tumpang tindih regulasi

2

Kegiatan illegal logging

Tingginya degradasi hutan di KPHL

Penyerobota n lahan untuk kegiatan perladangan

3 Peningkat an kapasitas SDM KPHL dapat mencega h Kegiatan illegal logging di KPHL Kegiatan sosialisasi pengelola an KPHL dapat mencega h kegiatan illegal logging

4 Peningkata n kapasitas SDM KPHL dapat mencegah degradasi hutandi KPHL

5

Kegiatan sosialisasi pengelolaa n KPHL dapat mencegah degradasi hutan

Kegiatan sosialisasi pengelolaan KPHL dapat mencegah kegiatan penyerobota n lahan

Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan 6 Peningkatan kapasitas SDM KPHL dapat meningkatka n taraf hidup masyarakatdi KPHL

Rendahnya ekonomi masyarakat dan tingginyakem iskinan

Bebatasan dengan lahan lahan masyarakat

Masih maraknya Perburua n satwa liar

Masih maraknya pembakara n lahan

Konflik pengelolaan KPHL

7 Peningkatan kapasitas SDM KPHL dapat meningkatka n ekonomi masyarakatdi KPHL

8

9 Peningkat an kapasitas SDM dapat mencega h Kegiatan illegal hunting di KPHL

10 Peningkata n kapasitas SDM dapat mencegah Kegiatan pembakara n lahandi KPHL

11 Peningkatan kapasitas SDM dapat mencegah konflik pengelolaan di KPHL

Kegiatan sosialisasi pengelolaa n KPHL dapat meningkatk an kesadaran bagi masyarakat yang tinggal disekitar

Kegiatan sosialisasi pengelola an KPHL dapat mencega h kegiatan illegal hunting

Kegiatan sosialisasi pengelolaa n KPHL dapat mencegah kegiatan pembakara n lahan

Kegiatan sosialisasi pengelolaan KPHL dapat mencegah konflik

134

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato Membera ntas kegiatan illegal logging dengan meningka tkan jumlah personil dan kapasitas

Jumlah Personil KPHL Model Unit III Pohuwato (jumlah personil & kapasitas dibanding dengan luas kawasan)

Koordinasi para pihak rendah

Pendanaan belum memadai

Memperj elas regulasi dapat mendoro ng terciptan ya koordina si parapiha k

KPHL Meningkatk an jumlah personil dan kapasitas untuk mengawasi kawasan KPHL Pohuwato yang berbatasan dengan lahan lahan masyarakar

Memberanta s kegiatan penyerobota n lahan dengan meningkatka n jumlah personil dan kapasitas

Meningka tkan jumlah personil dan kapasitas untuk mencega h dan menguran gi kegiatan perburuan liar

Mencegah dan menanggul angi kegiatan pembakara n lahan untuk berladang (di dalam/ sekitar kawasan) dengan meningkatk an jumlah pesonil dan kapasitas

Peningkat an koordinasi para pihak dapat mencega h aktivitas illegal logging

Pendanaa n yang memadai untuk

Koordinasi dengan para pihak dapat mencegah timbulnya konflik

Pendanaan yang memadai untuk




Pendanaa n yang memadai untuk



135



Dibutuhk an Regulasi yang jelas dapat untuk memperk uat basis data

Penataan batas kawasan belum selesai

Regulasi yang jelas mendoro ng penataan kawasan

mengatas i seluruh ancaman yang dihadapi

mengatasi seluruh ancaman yang dihadapi




mengatas i seluruh ancaman yang dihadapi



Penguata n data potensi kawasan untuk menunjan g kegiatan penangan an berbagai ancaman yang dihadapi Penyeles aian penataan batas kawasan untuk memberik an kepastian hukum yang jelas dalam menanga ni segala ancaman

Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penanganan berbagai ancaman yang dihad

Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penanganan berbagai ancaman yang dihadapi


Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penangana n berbagai ancaman yang dihad

Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan penangana n berbagai ancaman yang dihad


Penyelesaian penataan batas kawasan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dalam menangani segala ancaman



Penyelesai an penataan batas kawasan untuk memberika n kepastian hukum yang jelas dalam menangani segala ancaman

Penguata n data potensi kawasan untuk menunjan g kegiatan penangan an berbagai ancaman yang dihad Penyeles aian penataan batas kawasan untuk memberik an kepastian hukum yang jelas dalam menanga ni segala ancaman

Penyelesai an penataan batas kawasan untuk memberika n kepastian hukum yang jelas dalam menangani segala ancaman


136

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato Sarana dan Prasarana belum memadai

Kewenangan pengelola masih terbatas

Akses masih sulit dicapai

Penyedia an sarana dan prasarana yang memadai dalam mengatas i ancaman yang dihadapi Penguata n koordinasi di dalam penyelesa ian masalah illegal logging, penyerob otan lahan, dan batas dengan lahan masyarak at Perencan aan dan koordinasi yang baik dalam penangan

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengatasi ancaman yang dihadapi




Penyedia an sarana dan prasarana yang memadai dalam mengatas i ancaman yang dihadapi

Pembukaan akses dapat meningkatka n ekonomi masyarakat


Pelimpahan kewenangan pengelolaan sampai ke tingkat tapak dapat dapat meredam konflik pengelolaan

Penguatan koordinasid i dalam penyelesai an masalah illegal logging penyerobot an lahan, dan batas dengan lahan masyarakat

Penguatan koordinasidi dalam penyelesaian masalah illegal logging, penyerobota n lahan, dan batas dengan lahan masyarakat


Perencan aan dan koordinasi yang baik dalam penangan

137

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato an illegal logging, dan perburuan satwa liar menginga t sulitnya akses menuju lokasi pelanggar an tersebut

an illegal logging dan perburuan satwa liar menginga t sulitnya akses menuju lokasi pelanggar an tersebut

138


5.2. Proyeksi SWOT merupakan perangkat umum yang digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan perencanaan strategis dalam berbagai terapan. Analisis SWOT menjawab dua pertanyaan dimana organisasi saat ini dan ke arah mana organisasi ini akan dibawa. Jadi analisis SWOT dapat memproyeksikan situasi masa depan dan membantu organisasi dalam menentukan strategi yang tepat untuk memanfaatkan kemampuannya dalam meraih atau merespon peluang dan meminimalkan ancaman dalam mencapai tujuan. Analisis SWOT merupakan alat bantu analisis dalam menstrukturkan masalah dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kombinasi dari faktor-faktor dalam lingkungan internal kepada faktor-faktor dalam lingkungan eksternal, akan menghasilkan strategi makro dalam pencapaian misi perencanaan jangka panjang. Strategi merupakan langkahlangkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Masing-masing misi akan memiliki tujuan yang memuat manfaat dan hasil capaian masa depan sehingga mengapa misi tersebut diperlukan. Cara-cara untuk pencapaian misi tersebut akan dirumuskan dalam strategi yang berisikan kebijakan. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dengan sasaran yang berisikan program-program indikatif jangka panjang. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran maupun waktu pentahapan pekerjaan. Logika keterhubungan semua komponen tersebut, disajikan dalam tabulasi sebagai berikut 139


Tabel 27. Koherensi Antara Visi, Misi, Tujuan, Kombinasi Faktor (Strategi) dan Sasaran Program Indikatif VISI

MISI

TUJUAN

1 KPHL Model Unit III Pohuwato yang mantap secara legal formal, profesional dan lestari pengelolaannya serta bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah

2 1. Menjamin keberadaan hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

3 Memantapkan kawasan KPHL dalam luasan yang cukup melalui pembenahan kelembagaan, memperjelas struktur, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta tata hubungan yang efektif dan efisien

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

KOMBINASI FAKTOR (STRATEGI) 4 Dukungan para pihak memperkuat legitimasi KPHL dan lebih memudahkan operasional kegiatan KPHL Membentukstruktur organisasi KPHL dalam rangka mendorong pengembangan dan pembangunan KPHL Memperjelas TUPOKSI personil KPHL untuk mencegah dan mengurangi kegiatan perburuan liar serta mengawasi kawasan KPHL yang berbatasan dengan lahan-lahan masyarakat Peningkatan kapasitas personil dengan memanfaatkan program peningkatan kapasitas staff dari lembaga lain Pemantapan status hukum kelembagaan & kawasan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan para pihak serta meningkatkan minat para ilmuwan untuk melakukan penelitian dalam mendukung keberadaan KPHL Model Unit III Pohuwato Menyediakan SOP dalam pengelolaan KPHL dalam upaya mencegah permasalahan yang timbul dan peningkatan pemahaman, pengetahuan dan partisipasi masyarakat meningkatkan pengembangan jasa lingkungan serta dukungan kegiatan penelitian akan keberadaan KPHL Model Unit III Pohuwato Meningkatkan koordinasi dengan para pihak terutama pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan KPHL Setiap pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan kehutanan dapat

SASARAN PROGRAM

1.

2.

3.

4.

5. 6.

5 Memperkuat dukungan para pihak dalam pengelolaan KPHL Pemantapan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis KPHL Model Unit III Pohuwato Pemantapan status legal formal terhadap kelembagaan dan kawasan Meningkatkan kapasitas personil untuk mengelola kawasan KPHL personil lapangan Penyiapan SOP TUPOKSI Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kelembagaan

140


i.

2. Mengoptimalkan fungsi hutan KPHL Model Unit III Pohuwato yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang diimplementasikan dalam sistem blok pengelolaan

3.

Mencapai manfaat lingkungan , social, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari serta terjaminnya distribusi manfaat yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat

Optimalisasi fungsi kawasan kawasan ditujukan untuk menyediakan ruang bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan sesuai fungsi, blok dan petak di wilayah KPHL

Pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya ditujukan untuk pengendalian fungsi pemanfaatan secara lestari dengan mengatur segala bentuk kegiatan di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato

mengakomodir saran dan kepentingan stakeholder terbawah Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengatasi ancaman yang dihadapi

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan KPHL b. Meningkatkan koordinasi dengan para pihak, terutama dengan pihak BPKH Gorontalo dalam penyelesaian penataan batas kawasan c. Penguatan data potensi kawasan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHL d. Penyelesaian penataan batas dan penetapan blok kawasan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dalam menangani segala ancaman a. Memanfaatakan seluruh potensi sumberdaya hutan yang terdapat di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato dengan prinsip-prinsip PHPL b. Mengatur semua bentuk pemanfaatan dan penggunaan SDH di KPHL Model Unit III Pohuwato c. Menjaga fungsi penyangga kehidupan, kelestarian potensi dan spesies langka/ endemik dalam Kerangka Program pembangunan berkelanjutan d. Menjaga fungsi penyangga kehidupan, kelestarian spesies langka/ endemik melalui kerjasama dalam pemanfaatan jasa lingkungan, meningkatkan minat para ilmuwan melakukan

1.

2.

3.

4. 1.

2.

Melaksanakan pengelolaan KPHL berdasarkan tata hutan yang telah dibuat Penyelesaian trayek tata batas kawasan berdasarkan blok pemanfaatan Penataan blok KPHL Model Unit III Pohuwato Membangun bank data/ database KPHL Menjadi bagian dari Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Menggalang partisipasi dan koordinasi program dari para pihak dalam memanfaatkan semua potensi yang terdapat dalam KPHL menjamin distribusi

141

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato penelitian di KPHL Model Unit III Pohuwato e. Meningkatkan dukungan para pihak dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHL f. Penguatan koordinasi dan perencanaan didalam penyelesaian masalah illegal logging, perburuan satwa liar, penyerobotan lahan dan batas dengan lahan-lahan milik masyarakat g. Mengurangi masyarakat miskin melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan

3.

4.

5.

4.

Mengoptimalkan perlindungan hutan, pengamanan dan penegakan hukum;

Peningkatan kemampuan personil KPHL membangun kemampuan personil dalam rangka perlindungan hutan, pengamanan dan penegakan hukum.

a. Pemantapan Struktur Organisasi, pengamanan kawasan dan penegakan hukum dan konservasi di KPHL dalam upaya perlindungan dan konservasi di KPHL Model Unit III Pohuwato b. Meningkatkan jumlah dan kapasitas personil untuk membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan KPHL sekaligus mencegah dan mengurangi kegiatan yang mengancamkeberadaan KPHL c. Penyediaan SOP dalam pengembangan perlindungan dan pengamanan berbasis masyarakat d. Melaksanakan pendampingan kepada para pihak dalam memanfaatkan dan menggunakan kawasan KPHL. e. Sosialisasi keberadaan flora fauna dan ekosistem yang dilindungi di KPHL Model Unit III Pohuwato f. Pendanaan yang memadai untuk mengatasi seluruh ancaman yang dihadapi

1.

2.

3.

sumberdaya secara adil Menggalang sumber dana alternative dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan KPHL Kolaborasi pemanfaatan jasa lingkungan Program bersama dalam penyelesaian konflik Pemberian hak akses kepada masyarakat lokal dalam memanfaatkan potensi KPHL Mengatur pemanfaatan kawasan KPHL oleh masyarakat Melaksanakan pengendalian pemanfaatan kawasan KPHL

142

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato g. Meningkatkan pengetahuan, pendidikan, pemahaman dan taraf hidup masyarakat sekitar untuk mengurangi tekanan terhadap konservasi kawasan dalam menjaga fungsi penyangga kehidupan dan penyeimbang ekosistem 5.

Memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam hutan di seluruh blok KPHL secara lestari dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah

Mendorong kemandirian KPHL, memperbaiki kinerja pengelolaan dan menciptakan daya saing produk dan jasa KPHL

a. Mendorong bentuk-bentuk kerjasama dalam bentuk kemitraan antara pengelolaa dan para pihak dalam pengembangan potensi jasa lingkungan b. Menjaga kelestarian potensi keanekaragaman hayati dengan partisipasi masyarakat dan kerjasama serta mengakomodir kearifan lokal masyarakat c. Menggalang minat penelitian dan partisipasi masyarakat dalam medukung pengumpulan data potensi kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi d. Mengelola potensi jasa lingkungan secara profesional untuk meningkatkan taraf hidup, tingkat pendidikan dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat sekitar kawasan

1.

2.

3.

4.

5.

Membangun Pusat research and development KPH dalam mendukung kinerja pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato Menggali potensi kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi Penggalian potensi SDH yang menjadi core pengelolaan KPHL Pengembangan potensi SDH yang berekonomitinggi dblok pemberdayaan masyarakat Peningkatan upayaupaya pemberdayaan masyarakat

143


5.3. Proyeksi Sosial Ekonomi di KPHL Model Unit III Pohuwato 1.

Blok Perlindungan pada KPHL Model Unit III Pohuwato Blok perlindungan pada KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan blok

yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya serta direncanakan untuk tidak dimanfaatkan. Kriteria blok perlindungan ini antara lain: (1) termasuk dalam criteria kawasan lindung, dan (2) dalam RKTN/RKTP/RKTK

dimungkinkan

masuk

dalam

kawasan

untuk

perlindungan hutan alam dan lahan gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil. Proyeksi ekonomi perencanaan 10 tahun untuk blok perlindungan, dijelaskan pada Tabel 27 Tabel 28. Proyeksi Ekonomi Perencanaan 10 Tahun Blok Perlindungan No 1

2

Program Sasaran Strategis Inventarisasi kawasan 1. Tersedianya data potensi blok perlindungan dan hutan pada kawasan blok tata batas kawasan perlindungan pada KPHL unit III 2. Terdefinisikanya masingPohuwato masing peruntukan kawasan blok perlindungan beserta batas-batasnya pada kawasan KPHL unit III Pohuwato 3. Adanya fakta bahwa blok perlindungan pada KPHL masih terlindungi dengan baik dan lestari Pengukuhan kawasan 1. Terwujudnya kawasan blok blok perlindungan perlindungan yang tetap pada KPHL unit III terjaga dari Pohuwato pemanfaatannya, baik secara ekonomi, sosial dan budaya 2. Terwujudnya tertib kawasan blok perlindungan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan kawasan blok perlindungan pada kawasan KPHL unit IIIPohuwato

Kegiatan 1. Inventarisasi potensi hutan pada kawasan blok perlindungan 2. Tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok perlindungan 3. Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas kawasan blok perlindungan 1. Penetapan aturan tentang larangan pemanfaatan kawasan blok perlindungan dalam KPHL oleh masyarakat dan perusahaan 2. Mengupayakan kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah kawasan blok perlindungan pada kawasan KPHLunit III pohuwato

144


3

4

2.

Penyusunan regulasi Terdapatnya regulasi yang Menyusun dan daerah yang mengikat bagi masyarakat mensosialisasikan mengatur kawasan agar tidak memanfaatkan regulasi pelestarian blok perlindungan pada kawasan perlindungan untuk perlindungan kepada kawasan KPHL unit III usaha pertambangan rakyat masyarakat dan kepada Pohuwato pengusaha kehutanan Perencanaan dan 1. Terdapatnya peta 1. Menyusun master plan penyelenggaraan perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi lahan rehabilitasi kawasan blok rehabilitasi lahan kritis perlindungan yang dijadikan kawasan blok pada kawasan blok perlindungan pada dasar pengelolaan kawasan perlindungan di KPHL unit III blok perlindungan, baik KPHLunit III Pohuwato Pohuwato secara ekonomi, sosial dan 2. Penetapan prioritas budaya rehabilitasi kawasan 2. Terdapatnya pengaturan blok perlindungan dan produksi pada kawasan mendesain model blok perlindungan yang rehabilitasinya direncanakan sesuai daya 3. Mensosialisasikan hasil dukung kawasan KPHL rehabilitasi lahan kritis 1. Terehabilitasinya lahankepada masyarakat di lahan kritis pada kawasan sekitar kawasan KPHL blok perlindungan dengan unit III Pohuwato berbagai jenis pohon unggulan lokal dan komersial.

Blok

Pemanfaatan

Kawasan,

Jasa

Lingkungan

dan

HHBK

padaKPHL Model Unit III Pohuwato Blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK merupakan blok yang telah ada izin pemnafaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfataan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses inventarisasi. Dalam blok ini diupayakan berintegrasi dengan solusi konflik atau upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK. Kriteria blok ini, antara lain: (1) mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu, terdapat izin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan non kayu, dan (3) dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk perlindungan hutan alam dan

145


lahan gambut atau untuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau kecil. Proyeksi ekonomi perencanaan 10 tahun untuk blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK, dijelaskan pada Tabel 28 Tabel 29. Proyeksi Ekonomi Perencanaan 10 Tahun Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK No 1

2

3

Program Memantapkan penetapan fungsi pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHKB untuk areal kelola KPHL unit III Pohuwato bagi masyarakat

Sasaran Strategis 1. Tersedianya dokumen peta dan data base secara lengkap menyangkut batas, luas, potensi serta status blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHLunit III Pohuwato 2. Mantapnya status blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK yang proporsional dan mempertahankan hutan utuh dengan luas minimal 30% yang menyebar merata di seluruh DAS dalam wilayah KPHL unit III Pohuwato Peningkatan 1. Berkembangnya unitpemanfaatan hasil unit usaha masyarakat hutan bukan kayu di bidang pengolahan pada blok kawasan, HHBK pada kawasan jasa lingkungan dan KPHL unit III Pohuwato HHBK pada 2. Berkembangnya Industri kawasan KPHL unit Pengolahan Bukan III Pohuwato Kayu (IUPHHBK) pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

Peningkatan fungsi hutan sebagai jasa lingkungan untuk kawasan wisata alam

Kegiatan 1. Inventarisasi potensi kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKBpada kawasan KPHL unit III Pohuwato 2. Tata batas dan pemasangan pal batas kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHL unit III Pohuwato 3. Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

1. Pembentukan unit usaha HHBK masyarakat disetiap Desa pada kawasan KPHL unit III Pohuwato 2. Pelatihan pemungutan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat 3. Penyediaan dan diseminasi data potensi kayu dan HHBK 4. Penyederhanaan regulasi prosedur perizinan dan kepastian usaha IUPHHBK 5. Penyediaan infrastruktur yang memadai Berkembangnya kawasan 1. Penyediaan sarana dan wisata alam yang prasarana wisata alam berfungsi untuk menjaga yang memadai kelestarian hutan pada 2. Pembentukan kelompok pengelola hutan wisata wilayah KPHL yang berwawasan lingkungan

146


4

3.

Rasionalisasi jumlah dan kapasitas produksi perusahaan kehutanan dan industri hasil hutan agar dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan tanpa dampak negatif terhadap kelestarian blok kawasan, jasa lingkungan dan HHBK

Tercapainya 1. Rasionalisasi kuota keseimbangan antara pemanfaatan hutan dan kapasitas produksi hasil hutan berdasarkan perusahaan sektor potensi blok kawasan jasa kehutanan dengan luas lingkungan dan HHBK kawasan produktif dan 2. Rasionalisasi perijinan potensi hasil hutan pengusahaan hutan dan unggulan pada blok pemanfaatan hasil hutan kawasan, jasa lingkungan berdasarkan asas dan HHBK pada kawasan pemerataan, berkeadilan KPHL unit III Pohuwato dan berkelanjutan pada blok kawasan, jasa lingkungan dan HHBK

Blok Pemanfaatan HHK-HA pada KPHL Model Unit III Pohuwato Blok pemanfaatan HHK-HA merupakan blok yang telah ada izin

pemanfaatan HHK-HA dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HA sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. Kriteria blok ini antara lain: (1) dalam

RKTN/RKTP/RKTK

diarahkan

sebagai

kawasan

hutan

untuk

pengusahaan hutan skala besar, (2) mempunyai potensi hasil hutan kayu cukup tinggi, (3) terdapat izin pemanfaatan HHK-HA, dan (4) dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar. Proyeksi ekonomi perencanaan 10 tahun untuk blok pemanfaatan HHK-HA dijelaskan pada Tabel 29 Tabel30. Proyeksi Ekonomi Perencanaan 10 Tahun Blok Pemanfaatan HHKHA No 1

Program Sasaran Strategis Kegiatan Peningkatan 1. Berkembangnya unit1. Pembentukan unit usaha pemanfaatan HHKunit usaha masyarakat HHK-HA masyarakat HA yang sesuai di bidang pengolahan disetiap Desa kemampuan kawasan HHK-HA 2. Pelatihan pemungutan dan KPHL unit III 2. Berkembangnya Industri pengolahan hasil hutan Pohuwato Pengolahan Hasil Hutan kayu bagi masyarakat Kayu (IUPHHK) 3. Menyusun aturan yang 3. Berkembangnya spesifik lokasi bagi investasi yang pengembangan investasi

147


2

Penanaman areal bekas tebangan dengan jenis pohon komersial unggulan (minimal sama dengan yang ditebang) pada blok pemanfaatan HHKHA pada kawasan KPHL unit III Pohuwato Rasionalisasi jumlah dan kapasitas produksi perusahaan kehutanan dan hasil hutan agar dapat beroperasi secara sehat, berkelanjutan tanpa dampak negatif terhadap kelestarian hutan pada blok pemanfaatan HHKHA pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

3

4.

mengelola HHK-HA berdasarkan aturan yang ada Semakin meningkatnya kualitas tegakan dan produktifitas areal bekas tebangan

pengelolaan HHK-HA pada kawasan KPHL unit III Pohuwato 1. Penetapan aturan tentang keharusan menanam jenis pohon komersil unggulan atau minimal sama dengan jenis yang ditebang pada areal bekas tebangan 2. Pengawasan dan penegakan pelaksanaan aturan kegiatan No. 1

Tercapainya keseimbangan antara kapasitas produksi perusahaan sektor kehutanan dan dengan luas kawasan produktif dan potensi hasil hutan unggulan pada blok pemanfaatan HHK-HA pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

1. Rasionalisasi kuota pemanfaatan hutan dan hasil hutan berdasarkan potensi blok pemanfaatan HHK-HA 2. Rasionalisasi perizinan pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan berdasarkan asas pemerataan yang keadialan secara berkelanjutan pada blok pemanfaatan HHK-HA

Blok Pemanfaatan HHK-HT pada KPHL Model Unit III Pohuwato Blok pemanfaatan HHK-HT merupakan blok yang telah ada izin

pemanfaatan HHK-HT dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan HHK-HT sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. Kriteria blok ini antara lain: (1) dalam

RKTN/RKTP/RKTK

diarahkan

sebagai

kawasan

hutan

untuk

pengusahaan hutan skala besar, (2) mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah, (3) merupakan areal yang tidak berhutan, dan (4) terdapat izin pemanfaatan HHK-HT. Proyeksi ekonomi perencanaan 10 tahun untuk blok pemanfaatan HHK-HT dijelaskan pada Tabel 30

148


Tabel31. Proyeksi Ekonomi Perencanaan 10 Tahun Blok Pemanfaatan HHKHT No 1

2

3

Program Peningkatan pemanfaatan HHK-HT yang sesuai kemampuan kawasan pada KPHL unit III Pohuwato

Sasaran Strategis Kegiatan 1. Berkembangnya unit1. Pembentukan unit usaha unit usaha masyarakat HHK-HT masyarakat di bidang pengolahan disetiap kampung HHK-HT 2. Pelatihan pemungutan dan 2. Berkembangnya Industri pengolahan hasil hutan Pengolahan Hasil Hutan kayu bagi masyarakat Kayu (IUPHHK) Penanaman areal Semakin meningkatnya 1. Penetapan aturan tentang bekas tebangan kualitas tegakan dan keharusan menanam jenis dengan jenis pohon produktifitas areal bekas pohon komersil unggulan komersial unggulan tebangan atau minimal sama dengan (minimal sama dengan jenis yang ditebang pada yang ditebang) pada areal bekas tebangan blok pemanfaatan 2. Pengawasan dan HHK-HA pada penegakan pelaksanaan kawasan KPHL unit III aturan kegiatan No. 1 Pohuwato Mengurangi laju Meningkatnya Pelatihan dan pembukaan hutan produktifitas dan pendampingan penerapan untuk areal ladang keberlanjutan ladang teknik agroforestry bagi berpindah masyarakat berpindah masyarakat masyarakat pada kawasan yang tidak merusak KPHL unit III Pohuwato pada blok pemanfaatan HHK-HA kawasan KPHL unit III Pohuwato

4

Rasionalisasi jumlah dan kapasitas produksi perusahaan kehutanan dan hasil hutan agar dapat beroperasi secara sehat, berkelanjutan tanpa dampak negatif terhadap kelestarian hutan pada blok pemanfaatan HHK-HT pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

Tercapainya keseimbangan antara kapasitas produksi perusahaan sektor kehutanan dan dengan luas kawasan produktif dan potensi hasil hutan unggulan pada blok pemanfaatan HHK-HT pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

1. Rasionalisasi kuota pemanfaatan hutan dan hasil hutan berdasarkan potensi blok pemanfaatan HHK-HT 2. Rasionalisasi perizinan pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan berdasarkan asas pemerataan yang keadialan secara berkelanjutan pada blok pemanfaatan HHK-HT

5.

Blok Pemberdayaan Masyarakat pada KPHL Model Unit III Pohuwato Blok pemberdayaan masyarakat merupakan blok yang telah ada upaya

pemberdayaan masyarakat, antara lain: hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan HTR yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang 149


telah dihasilkan dari proses tata hutan. Kriteria blok ini, antara lain: (1) dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil, (2) mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah, (3) merupakan areal yang tidak berhutan, (4) terdapat izin pemanfaatan hutan untuk HKm, Hutan Desa, HTR, (5) Arealnya dekat masyarakat di dalam dan sekitar hutan, (6) dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar atau kecil. Proyeksi ekonomi perencanaan 10 tahun untuk blok pemberdayaan masyarakat dijelaskan pada Tabel31 Tabel 32. Proyeksi Ekonomi Perencanaan 10 Tahun Blok Pemberdayaan Masyarakat No 1

Program Membentuk dan membina kelompokkelompok usaha masyarakat di bidang kehutanan dan perkebunan berbasis kampung/marga

2

Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan dan perkebunan serta penanganan pasca panennya

3

Peremajaan tanaman perkebunan masyarakat pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

Sasaran Strategis Kegiatan Terbentuknya kelompok- 1. Membentuk kelompokkelompok usaha kelompok usaha masyarakat mandiri masyarakat sesuai sesuai komoditas komoditas unggulan unggulan setempat dalam setempat upaya memanfaatkan blok 2. Membina dan pemberdayaan memberdayakan masyarakat kelompok-kelompok usaha masyarakat untuk dapat mandiri dan terus berkembang Meningkatnya 1. Pelatihan manajemen kemampuan manajerial dan permodalan usaha dan teknis masyarakat 2. Pelatihan dan dalam pengelolaan pendampingan komoditas pengelolaan komoditas kehutanan dan kehutanan dan perkebunan untuk perkebunan untuk meningkatkan meningkatkan produktifitas dan kualitas produktifitas dan produk kualitas produk Meningkatnya 1. Penyediaan bibit produktifitas dan kualitas tanaman perkebunan produk lahan perkebunan yang berkualitas masyarakat pada blok 2. Pelatihan dan pemberdayaan pendampingan masyarakat penanaman dan pengelolaan komoditas perkebunan

150


Permintaan masyarakat terhadap hasil hutan setiap tahun terus meningkat

searah

dengan

perkembangan

pembangunan

masyrakat.

Permintaan hasil hutan berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk pemenuhan bahan jadi dan bagunan akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pada kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato seperti yang terlihat pada tabel 33 Tabel 33. Proyeksi Pendapatan Perkapita Masyarakat Uraian Barang Kayu Bulat 1. Kelompok Meranti dan Rimba Campuran a) Kelompok meranti b) Kelompok rimba campuran 2. Selain Meranti dan Rimba Campuran a) Palapi b) Nyatoh c) Binuang Kayu Bulat Kecil a) Diameter <30 cm b) Arang : - Bakau + Meranti - Rimba Campuran c) Kayu Bakar Bukan Kayu Rotan a) Rotan pulut merah b) Rotan pulut putih c) Rotan sega air (ronti) d) Rotan tohiti diameter s/d 4 mm e) Rotan tohiti diameter 25 mm s/d 30 mm Bambu Hutan a) Bambu apus b) Bambu petung c) Bambu milah

Harga Patokan (Rp/satuan kayu)

Rata-Rata Pendapatan Masyarakat (Rp/tahun)

Proyeksi Pendapatan Masyarakat (%)

1,270,000/m3 953,000/m3

3,500,000 3,500,000

36,3 27,2

1,750,000/m3 1,750,000/m3 1,750,000/m3

3,500,000 3,500,000 3,500,000

50 50 50

550,000/m3

3,500,000

15,7

3,650,000/ton 3,400,000/ton 60,000/sm

3,500,000 3,500,000 3,500,000

104 97,1 1,71

17,750,000/ton 18,000,000/ton 7,250,000/ton 6,625,000/ton

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

507,14 514,29 207,14 189,29

6,820,000/ton

3,500,000

194,86

9,000/btg 25,000/btg 13,000/btg

3,500,000 3,500,000 3,500,000

0.26 0.71 0.37

Sumber : Harga patokan adalah Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2012

151


Berdasarkan Tabel32di atas, maka proyeksi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pada kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato jangka waktu 10 tahun cukup bervariasi untuk berbagai jenis Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Proyeksi pendapatan perkapita masyarakat tersebut berdasarkan pada harga patokan kayu sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 12/M-DAG/PER/3/2012. Untuk pendapatan perkapita masyarakat didasarkan pada pendapatan perkapita masyarakat tertinggi pada kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato, yaitu Rp. 3,500,000/tahun. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat pada kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato yang bersumber dari Hasil Hutan Kayu (HHK) berupa kayu bulat kelompok meranti dan rimba campur proyeksi untuk 10 tahun berkisar antara 27,1% - 36,3%. Sedangkan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang bersumber dari kayu bulat selain meranti dan rimba campuran untuk 10 tahun rata-rata 50%. Pendapatan perkapita masyarakat yang bersumber dari kayu bulat kecil untuk proyeksi 10 tahun berkisar antara 1,71% - 104%. Untuk pendapatan perkapita masyarakat yang bersumber dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato yang, antara lain: pendapatan perkapita masyarakat dari hasil rotan rata-rata proyeksi untuk 10 tahun mencapai 189,29% -514,29%, sedangkan pendapatan perkapita masyarakat dari hasil bambu untuk proyeksi 10 tahun, yaitu: 0,26% - 0,71%. Berdasarkan penjelas tersebut, maka ketergantungan pendapatan perkapita masyarakat pada Hasil Hutan Kayu (HHK) pada kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato untuk 10 tahun yang akan datang masih lebih tinggi 152


jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang berada pada kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato akan lebih mengintesifkan pengelolaan Hasil Hutan Kayu (HHK) dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Pengelolaan HHK tersebut akan lebih terarah pada pengolahan kayu tersebut menjadi barang jadi, seperti lemari, kursi (sofa) maupun produk meubel lainnya, selain untuk keperluan bagunan gedung yang setiap saat permintaan masyarakat selalu meningkat dari tahun ke tahun, baik di dalam Provinsi Gorontalo maupun di luar Provinsi Gorontalo.

153


BAB VI. RENCANA KEGIATAN 6.1.

Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya. Kegiatan inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan informasi berupa

data mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya untuk tujuan tertentu. Dalam konteks pembangunan KPHL Model Unit III Pohuwato, inventarisasi ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan potensi sumberdaya hutan. Potensi sumberdaya hutan ini meliputi sumberdaya biofisik dan sosial ekonomi. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi harus dilakukan disemua blok dan petak. Metode inventarisasi menyesuaikan dengan tujuan inventarisasi tersebut. Kegiatan inventarisasi pada seluruh kawasan KPHL Model Unit III Pohuwatodilakukan diseluruh blok pengelolaan. Berdasarkan hasil analisis spatial jumlah plot inventarisasi di KPHL Model Unit III Pohuwato berjumlah 1220 titik, dengan jumlah plot inventarisasi terbanyak terdapat di blok inti. Ukuran setiap plot pengamatan umumnya 1x1 km. Adapun lokasi inventarisasi dan banyaknya plot dapat dilihat pada tabel 33 dan gambar 20 Tabel34. Jumlah plot inventarisasi hutan disetiap blok pengelolaan KPHL Nama Blok HL HP Blok Inti 441 Blok Pemanfaatan 174 Blok Pemanfaatan kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK Blok Pemberdayaan Masyarakat Blok Perlindungan Grand Total 615 Sumber: Data hasil olahan spatial 2012

HPT

Jumlah 441 174

130

282

412

10

106 77 465

116 77 1220

140

154


Gambar 21. Rencana Plot Inventarisasi di KPHL Model Unit III Pohuwato Dalam melaksanakan inventarisasi maka diperlukan survei lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi secara spesifik dari komponen-komponen penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem, yang mencakup pengukuran

atas

jenis,

populasi,

penyebaran,

sex-ratio,

kerapatan/kelimpahan populasi, status kelangkaan, permasalahan dan sebagainya dari potensi dan kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Kegiatan survei lapangan pada seluruh kawasan sebaiknya diselesaikan bertahap maksimal dalam tiga tahun dengan selang waktu tiga tahun sekali. Inventarisasi

potensi

umumnya

dilakukan

melalui

tahapan

kegiataneksplorasi dan survei lapangan.Praktek kegiatan eksplorasi, survei, inventarisasi, evaluasi/penilaiandan monitoring mencakup pengetahuan dan

155


keterampilan yang berhubungandengan penggunaan metoda dan teknik dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis spatial jumlah plot inventarisasi di KPHL Pohuwato mencapai 1220 plot, dengan asumsi setiap 2 regu mampu menyelesaikan 1 plot inventarisasi dengan alokasi waktu 21 hari maka selama 1 bulan dibutuhkan 21 regu inventarisasi. Jika asumsi ini terpenuhi maka pada tahun ke 10 seluruh blok dan petak telah mempunyai data dan informasi terkait dengan potensi tegakan, volume kayu, volume kayu komersil, kondisi flora dan fauna, kondisi ekosistem dan kondisi lahan hutan.

6.2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu. Berdasarkan Permenhut No 6 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Karena kondisinya yang belum menarik investor, maka di harapkan pihak pengelola KPHL Model unit III Pohuwato bisa mempromosikan kawasan ini kepada pihak investor. Pengembangan usaha pada wilayah tertentu bisa diarahkan

kepada

usaha

di

luar

sektor

kehutanan

dengan

tetap

memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan skala ekonomis Pengembangan wilayah tertentu diarahkan sebagai salah satu wilayah usaha unggulan yang mendatangkan keuntungan finansial bagi KPHL model unit III Pohuwato. Keuntungan finansial yang yang didapatkan akan mempercepat kemandirian KPHL model unit III Pohuwato. Berdasarkan arahan strategis dan kondisi lapangan maka pemanfaatan wilayah tertentu 156


dapat dilakukan pada blok pemanfaatan seluas total 6.319,64 ha dan blok pemanfaatan Kawasan, jasa lingkungan dan HHBK seluas 2.122,24 ha. Sehingga total arahan untuk pemanfaatan hutan wilayah tertentu adalah 8.441,88 ha. Saat ini beberapa investor telah memanfaatkan kawasan yang berdekatan dengan wilayah tertentu terutama investor kelapa sawit. Sedangkan investor lain yang berkeinginan untuk memanfaatkan kawasan hutan adalah investor restorasi ekosistem hutan alam. Adapun sebaran wilayah tertentu disajikan pada gambar dan tabel berikut

Gambar 22. Peta Pembagian Blok dan Petak Untuk Pemanfaatan Hutan Wilayah Tertentu Tabel 35. Pembagian blok untuk pemanfaatan hutan wilayah tertentu Nama Blok

Blok Pemanfaatan Blok Pemanfaatan kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK Grand Total

Fungsi kawasan Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas

Luas (Ha) 6.319,64

2.122,24 8.441,88

157


Kelas perusahaan yang akan dikembangkan pada wilayah tertentu meliputi : 1. Rencana pemanfaatan jasa lingkungan pada blok pemanfaatan (HL) seluas 1.692,14 ha dan pada blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, HHBK (HPT) seluas 554,15 ha. 2. Rencana pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada blok pemanfaatan (HL) seluas 4.176,46 ha dan pada blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, HHBK (HPT) seluas 1.337,77 ha. 3. Rencana pemanfaatan kawasan pada blok pemanfaatan (HL) seluas 451,04 ha dan pada blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, HHBK (HPT) seluas 230,32 ha.

6.3. 1.

Kelas - Kelas Perusahaan pada wilayah tertentu. Klas Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan ekowisata

1.1.

Pemanfaatan Ekowisata Merupakan upaya pendayagunaan potensi obyek ekowisata dengan

tetap

memperhatikan

prinsip

keseimbangan

antara

kepentingan

pemanfaatan dan pelestarian alam. Kegiatan pariekowisata dan rekreasi di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato diarahkan pada beberapa kegiatan berikut (1)

Inventarisasi dan identifikasi obyek dan daya tarik ekowisata dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato;

(2)

Inventarisasi, identifikasi dan analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan sektor kepariwisataan

158


daerah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berada di sekitar kawasan; (3)

Pengembangan obyek ekowisata tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kecenderungan pasar, kebijakan sektor kepariwisataan daerah, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di sekitar kawasan;

(4)

Pengembangan kerjasama dengan masyarakat luas dalam upaya pemanfaatan potensi obyek ekowisata kawasan KPH, dan diarahkan pada upaya peningkatan penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat sekitar kawasan dan pihak investor Beberapa lokasi ekowisata potensial yang bisa dikembangkan diKPHL

Model Unit III Pohuwato adalah air terjun Sungai Taluditi yang berjarak 7 km dari Desa Puncak Jaya seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Potensi ekowisata di lokasi ini sangat unik karena mempunyai air terjun dengan ketinggian ± 30 meter yang dikelilingi oleh hutan tropis khas Sulawesi. Potensi air terjun ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan lain seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) atau PLTA jika ditemukan debit air yang lebih besar dan potensi airnya tersedia sepanjang tahun yang bisa dipergunakan oleh masyarakat yang tinggal disekitar KPHL Model Unit III Pohuwato

159


Gambar 23. Lokasi pengembangan ekowisata di KPHL Model Unit III Pohuwato Adapun

bentuk

landscape

air

terjun

pemanfaatan

kawasan

untuk

kepentingan ekowisata dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 24. Potensi air terjun untuk kegiatan ekowisata dan PLTMH 160


Pengembangan ekowisata di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada pengelolaan kawasan

maupun

peningkatan kesejahteraan masyarakat

di

sekitar

kawasan. Inventarisasi dan identifikasi potensi ekowisata di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwatoperlu dilakukan sebagai langkah awal untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah kajian sosial budaya masyarakat sekitar kawasan, kajian pasar untuk mengidentifikasi potensi pengunjung, kajian pengembangan kerjasama dengan investor dan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran usaha ekowisata. Pengembangan ekowisata perlu dilakukan secara bertahap dan hatihati karena kehadiran pengunjung akan memberikan dampak pada lokasi yang dikunjungi. Oleh kerena itu perlu adanya regulasi untuk memberi rambu-rambu agar kegiatan ekowisata di kawasan KPH tidak menimbulkan kerusakan

ekositem

dan

lingkungan

sehingga

mengganggu

fungsi

pelestarian dan pengawetan alam di KPHL Model Unit III Pohuwato. Oleh karena itu, dalam membuat regulasi harus mempertimbangkan aspek ekologi, estetika, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Regulasi juga bisa diarahkan untuk mangatur kontribusi usaha ekowisata untuk pengelolaan

KPHL

Model

Unit

III

Pohuwato.

Paket

wisata

yang

dikembangkan sebaiknya mengintegrasikan potensi dan aktivitas budaya masyarakat serta pendidikan lingkungan untuk pengunjung. Agar ekowisata dapat berkembang maksimal, para pengunjung harus mendapatkan layanan yang optimal dan memuaskan. Layanan yang perlu disediakan bagi pengunjung antara lain kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai 161


objek ekowisata, ketersediaan media informasi mengenai objek dan lokasi ekowisata yang dikemas secara lengkap, menarik dan mudah dimengerti, pelayanan

akomodasi

yang

memadai,

pelayanan

pemanduan

yang

profesional dan menarik dilengkapi petunjuk keselamatan bagi pengunjung yang mengunjungi suatu objek atau lokasi ekowisata dalam kawasan serta ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam pengusahaan ekowisata, KPHL Model Unit III Pohuwato perlu mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan paket wisata yang yang terintegrasi antara objek wisata daerah dan objek ekowisata di KPHL Model Unit III Pohuwato sehingga keberadaan KPHL Model Unit III Pohuwato mendapat support dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Perlu dilakukan penyusunan strategi dan regulasi pengusahaan ekowisata yang mencakup inventarisasi dan identifikasi potensi ekowisata di KPHL Model Unit III Pohuwato, analisis sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, analisis pasar yaitu identifikasi kelompok atau sasaran atau pengunjung potensi ekowisata dan kebutuhannya, pengembangan kerjasama dengan masyarakat lokal, promosi dan pemasaran usaha ekowisata yang dikukung oleh sistem managemen usaha wisata serta mekanisme pelibatan para pihak dalam penyelenggaraan usaha ekowisata. Adanya regulasi dalam penyelenggaraan ekowisata untuk memberi rambu-rambu agar kegiatan ekowisata di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato tidak memnggangu fungsi pelestarian dan pengawetan alam di KPHL Model Unit III Pohuwato, tidak menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato dan tidak menggangu keberlanjutan penghidupan masyarakat setempat. Regulasi penyelenggraan ekowisata mencakup adanya aturan 162


yang menjamin pelayanan, kenyamanan dan keselematan pengujung, kelestarian dan keselamatan ekosistem di sekitar objek ekowisata dengan mekanisme pelibatan para pihak dan desain kerangka kelembagaan kolaboratif dalam pengelolaan usaha ekowisata. Kontribusi usaha ekowisata bagi pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar objek ekowisata yang dikembangkan dengan dukungan mekanisme pembagian manfaat dan keuntungan antara KPH Pohuwato dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggraan ekowisata di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Pengembangan produk ekowisata diarahkan untuk membangun ekowisata yang berkelanjutan, yaitu ekowisata yang berbasiskan masyarakat serta mempunyai orientasi pada aspek konservasi lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal termasuk peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Disamping itu, diupayakan juga pendidikan publik, peningkatan pendapatan daerah. Pengembangan produk ekowisata perlu disesuaikan dengan karakteristik objek dan lokasi ekowisata, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat dan kelompok sasaran yang menjadi target pasar dari usaha ekowisata

itu

sendiri.

Manajemen

pengelolaan

ekowisata

termasuk

pengembangan kerangka kelembagaan dan model kerjasama kolaboratif. Kegiatan-kegiatan jangka panjang dalam program ini, mencakup antara lain : 1. Menyusun strategi dan regulasi pengusahaan ekowisata 2. Pengembangan produk dan pelatihan ekowisata 3. Pengembangan rambu-rambu dan jalur interpretasi 4. Peningkatan investasi pengusahaan 163


5. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan ekowisata 6. Pengembangan jaringan ekoturisme 7. Penyebaran informasi, promosi dan publikasi 8. Membangun fasilitas sarana dan prasarana ekowisata

2.

Pemanfaatan kawasan pendidikan dan penelitian Meliputi

kegiatan

yang

berhubungan

dengan

upaya

untukmengakomodir kepentingan fungsi kawasan KPHL Model Unit III Pohuwatountuk kegiatanpenelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil kegiatan penelitianperlu diarahkan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi

yang

ada

dan

berkembang. Kegiatan

penelitian

memberikandukungan

bagi

terapan upaya

umumnya membantu

diarahkan

penyelesaian

untuk masalah

pengelolaankawasan KPHL Model Unit III Pohuwato, dan penelitian murni umumnya dilakukan dandiarahkan kepada upaya untuk pengembangan lebih lanjut dari ilmupengetahuan, yang dapat dilangsungkan dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Adapun lokasi rencana penelitian dan pendidikan di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada gambar di bawah:

164


Gambar24. Lokasi Rencana blok Penelitian dan Pendidikan Penetapan rencana lokasi blok penelitian dan pendidikan didasarkan pada tingginya keanekaragaman. Berdasarkan hasil kajian LIPI, Burung Indonesia dan PSL Universitas Gorontalo ditemukan 2 species amfibia di dalam kelompok hutan merupakan endemik Sulawesi. Sedangkan klas reptilia tercatat dua jenis masuk dalam Apendiks II CITES, dan dua jenis termasuk endemik Sulawesi. Pada klas burung, tercatat 36 jenis merupakan endemik Sulawesi. Pada klas mamalia, tercatat sepuluh jenis diantaranya termasuk jenis endemik Sulawesi. Tujuh jenis burung yang ditemukan di di dalam kelompok hutan ini menyandang status Near Threatened. Dua puluh satu jenis burung masuk dalam daftar yang dilindungi oleh Pemerintah RI dan 16 jenis terdaftar dalam Appendix II CITES. Sementara itu terdapat enam jenis mamalia yang termasuk dalam kategori keterancaman IUCN (Empat jenis Vulnerable, satu jenis Near Threatened dan satu jenis Endangered) dan empat jenis termasuk yang dilindungi oleh Pemerintah RI. 165


Terdapat juga empat jenis mamalia yang terdaftar dalam Appendix I dan II CITES Diharapkan penetapan blok penelitian dan pendidikandapat menunjang pemanfaatan, meliputi : (1)

Penelitian

yang

hasilnya

untuk

mendukung

dan

diperlukan

untukmenunjang pemanfaatan jenis dan satwa serta budidaya di luar kawasan,

seperti

penelitian

dalam

menunjang

pengawetan

danpenangkaran jenis. (2)

Penelitian

yang

hasilnya

untuk

menunjang

pemanfaatan

dan

budidaya,ditujukan terhadap seleksi jenis tumbuhan dan satwa yang karenakandungan

unsur

kimia

maupun

sifat

genetiknya

dapat

dimanfaatkan, misalnya untuk :Industri obat-obatan, zat pewarna, dan lain-lain, benih atau bibit unggul dalam menunjang peningkatan produksipangan, sandang dan papan, perbanyakan dan peningkatan kualitas jenis melalui rekayasagenetik.

Ketentuan tentang kegiatan penelitian di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwatodiatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri dan dilakukan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan yangmengatur

tentang

tata

cara

dan

instansi

yang

berwenang

memberirekomendasi dan/ atau izin untuk melaksanakan penelitian. Kewenanganyang terkait dengan penelitian pada saat ini dikoordinasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tidak mengurangi kewenangan Menteri Kehutanan yang bertanggung jawab untuk mengatur tata cara pelaksanaan 166


penelitian yang sasaran penelitiannya berlokasi di KPHL Model Unit III Pohuwato. Untuk mendukung pelayanan kegiatan penelitian, pengelola KPHL Model Unit III Pohuwato antara lain melaksanakan : (1) Identifikasi

obyek

penelitian

mengenai

tumbuhan,

satwa,

ekosistem,sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. (2) Penyiapan sistem pelayanan dan materi kegiatan penelitian. (3) Ketersediaan dan dukungan berupa penyediaan stasiun penelitian. (4) Penyiapan sistem data dasar informasi kegiatan penelitian. (5) Penyusunan rencana dan skala prioritas program penelitian. (6) Pengembangan bentuk kerjasama dalam penelitian. (7) Pengembangan sistem dokumentasi, publikasi dan promosi hasilhasilkegiatan penelitian maupun referensi yang terkait

6.4.

Pemberdayaan masyarakat. 6.4.1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hutan Tanaman Rakyat Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan masih tergantung pada sumber daya alam di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Untuk itu, pihak pengelola perlu membimbing masyarakat untuk dapat mengusahakan pengambilan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Dengan

demikian

maka

kawasan dapat

dikelola

sekaligus memberikan aliran hasil alam dan jasa secara berkelanjutan kepada masyarakat. Sementara itu pengembangan usaha alternatif perlu dikembangkan untuk membatasi pengambilan sumber daya alam Beberapa program yang dapat dilakukan adalah penanaman 167


dan pengayaan species jenis rotan, kayu bakar, buah-buahan, gaharu, obat-obatan, dan tanaman berguna lainnya di areal bekas pembalakan atau di wilayah-wilayah rehabilitasi. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di blok pemberdayaan adalah pembangunan hutan tanaman rakyat. Alasan ditetapkannya kawasan ini sebagai wilayah HTR karena 1) lokasi ini sudah tidak berhutan, 2) dekat dengan pemukiman warga 3) terletak di hutan produksi. Analisis kebutuhan harus disesuaikan dengan daya dukung kawasan. Adapun lokasi HTR di KPHL Model Unit III Pohuwato dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar25. Lokasi HTR di Blok Pemberdayaan Masyarakat Tabel 36. Luas Blok HTR di KPHL Model Unit III Pohuwato No Blok F1 F2 F3 F4 F5 Grand Total

HP

HPT

Luas (Ha)

Prosentase

268,58 599,98

268,58 599,98

30,92 69,08

868,55

868,55

100

168


Untuk mendukung kegiatan HTR maka diperlukan kajian mendalam tentang etno botani dan potensi tanaman yang dapat dikembangkan secara komersial. Perlu dipikirkan pengembangan tanaman yang berdaya jual tinggi, ringan dan awet, sehingga memudahkan transportasi dan pengiriman dari wilayah yang terpencil, misalnya bumbu, ekstrak tanaman obat dan lain-lain. Hal ini bisa dikembangkan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pada umumnya adalah masyarakat

peladang

berpindah.

Sistem

pertanian

ini

dapat

diterapkan secara effisien dan murah pada saat penduduk masih sedikit dan lahan pertanaian tersedia luas. Untuk masa kini sistim pertanian ini sudah tidak sesuai lagi mengingat pertambahan penduduk dan segmentasi areal pertanian, sehingga memaksa masa bera yang semakin singkat sehingga kesuburan tanah semakin menurun. Oleh karena itu para peladang berpindah sudah seharusnya mengubah ke sistem pertanian menetap. Sayangnya sistem pertanian modern ini memerlukan modal yang lebih tinggi sehingga masyarakat belum berdaya untuk menerapkannya. Dukungan pemerintah dan LSM diperlukan untuk memberdayakan masyarakat peladang untuk menerapkan pertanian modern. Berdasarkan hasil analisa data jenis tanaman yang dapat ditanam dilokasi HTR adalah sebagai berikut

169


Tabel 37. Jenis tanaman yang ditanam di lokasi HTR

No 1

Jenis Tanaman Sengon

Paraserianthes falcataria

Nama botani

Waktu Panen 6 Tahun

2

Mahoni

Swietenia macrophylla

10 Tahun

3

Cempaka

Cempaka

10 Tahun

4

Jabon

Anthocepalos cadamba

5 Tahun

5

Gamelina

Gmelina arborea

8 tahun

6

Aren

Arenga Pinata

5 Tahun

7

Langsat

Lansium domesticum

6 Tahun

8

Durian

Durio zibethinus

8 tahun

9

Matoa

Pometia pinnata

7 tahun

10

Rambutan

Nephelium lappaceum

7 tahun

Masyarakat pada saat ini memiliki pendapatan alternatif dari berkebun jagung dan komoditi lainnya. Upaya penanaman jagung yang ditumpangsarikan (agroforestry) dengan tanaman pertanian dan kehutanan seperti jenis tanaman lainnya perlu didorong untuk diversifikasi pertanian. Salah satu tantangan untuk memajukan agroforestry adalah menyediakan bibit unggul yang murah sehingga hasil yang diperoleh akan lebih meningkat. Demikian juga dengan rotan pernah menjadi primadona pendapatan bagi masyarakat setempat. Sejak ekspor rotan mentah dilarang, komoditi ini kehilangan peran dalam ekonomi masyarakat setempat padahal keberadaan rotan tetap potensial di hutan Gorontalo.Guna mendukung program pemberdayaan ini, maka kegiatan-kegiatan makro jangka panjang dapat mencakup : 1. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan usahausaha ekonomi 2. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan masyarakat 170


3. Menyusun perencanaan dan kebutuhan desa melalui participatory rural appraisal 4. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan publik 5. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan lembaga dan instansi lain

6.4.2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hutan Kemasyarakatan Masih rendahnya ekonomi masyarakat dan keterbatasan lahan untuk

usaha

pertanian

serta

minimmya

pemahaman

masyrakat

berdampak pada perambahan kawasan hutan untuk usaha pertanian. kondisi rill dilapangan bahwa lahan – lahan pertanian / perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan khususnya diwilayah KPHL Unit III Pohuwato cukup luas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tenurial yang berdampak pada menurunya fungsi hutan. sementara disatu sisi hal tersebut merupakan mata pencaharian pokok dalam rangka pemenuhan ekonomi bagi sebagian masyarakat di sekitar kawasan hutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui program hutan kemasyarakatan seluas 150 ha (HPT/HP). Melalui program rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan dan APBD Kabupaten Pohuwato, maka lahan lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan direhabilitasi dengan sistim tumpang sari antara tanaman kehutanan dan perkebunan. Disamping hal tersebut masyarakat diberikan stimulan berupa bantuan modal untuk usaha peternakan sehingga masyarakat produktif. 171


Terlepas dari hal tersebut masyarakat berkewajiban menjaga kawasan hutan disekitar areal perkebunan mereka dan tidak menambah luasan areal yang diberikan izin melalui hutan kemasyarakatan.

6.5. Pembinaan dan pemantauan (Controlling) pada areal KPH. Blok pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan bagian tidak terpisahkan dari kawasan KPHL Model Unit

III

Pohuwato,

karena keberadaanya menjaga keberlangsungan

pengelolaanKPHL Model Unit III Pohuwato. Para calon pemegang ijin maupun yang telah memegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato harus dilakukan pembinaan dan pemantauan secara terus-menerus, pembinaan dan pemantauan tersebut mengacu kepada model pembelajaran bersama dan kesetaraan, sehingga partisipasi dan asimilasi antara KPH dan masyarakat calon pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terjalin hubungan yang cukup baik. Salah satu implementasi pembinaan dan pemantauan terhadap kawasan dan kepada calon pemegang ijin adalah dengan mendirikan pos pemantauan dan jalan pemeriksaan di dalam KPHL Model Unit III Pohuwato seperti yang terlihat pada gambar. Jumlah pos pemantauan yang dibangun di kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato adalah

14pos pengamanan

dengan panjang jalan 181,23 km

172


Gambar 26. Lokasi Rencana Pembangunan Jalan Pemeriksaan

Gambar 27. Lokasi Rencana Pembangunan Pos Pemeriksaan

173


Proses pembinaan dan pengawasan terhadap calon pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tidak lepas dari peran dan interaksi staf KPHL Model Unit III Pohuwato dengan para pemegang ijin, semakin tinggi peran dan interaksi dijalankan maka semakin tinggi pola hubungan yang terbangun antara masyarakat pemegang ijin dan Staf KPHL Model Unit III Pohuwato, sehingga jika terjadi masalah yang berada di wilayah ijindapat dipecahkan bersama. Peran-peran dan kemampuan pihak lain seperti pemerintah daerah, swasta, dan LSM sangat signifikan dalam membantu pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat pemegang ijin, sehingga sinergi program antar lembaga dalam pemberdayaan masyarakat lebih menghadirkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan jangka panjang untuk mengakomodir program pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat pemegang ijin mencakup : 1. Review Rencana Pengelolaan para pemegang ijin 2. Identifikasi permasalahan yang akan muncul dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 3. Legalitas daerah pemanfaatan kawasan hutan melalui surat penetapan 4.

Koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan dan pengawasan blok pemanfaatan

Pembinaan dan pemantauan bagi pemegang ijin dilakukan oleh staf KPHL Unit III Pohuwato secara rutin dan berkala.

Disamping hal tersebut

pembinaan dan pemantauan juga dilakukan setiap triwulan oleh tim terpadu yang terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi, BPKH, BP- DAS, Denas Kehutanan kabupaten dan KKPHL Unit III Pohuwato. 174


6.6.

Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal KPHL Model Unit III Pohuwato. Upaya rehabilitasi ekosistem dikawasan KPHL Model Unit III

Pohuwato diawali dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat dan ekosistem di dalam kawasan KPH. Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekosistem di dalam kawasan. Apabila ditemukan kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam ekosistem, faktor penyebabnya serta sejauh mana dampaknya terhadap keseluruhan proses ekologis di dalam kawasan, maka akan dihasilkan rekomendasi tentang bentuk-bentuk intervensi pengelola yang perlu dilakukan untuk permasalahan tersebut. Pemetaan penutupan vegetasi dan batas-batas ekosistem serta sebaran keanekaragaman species menjadi penting sebagai dasar untuk menentukan tindakan intervensi yang dibutuhkan. Selain identifikasi dan inventarisasi kondisi habitat dan ekosistem, monitoring habitat dan populasi jenis di dalam kawasan juga perlu dilakukan identifikasi tanaman yang cocok untuk ditanam di lokasi RHL. Hasil dari kegiatan ini juga berperan dalam menentukan tindakan apa yang akandilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan, pembinaan habitat dan populasi di dalam kawasan.Berdasarkan hasil identifikasi citra landsat, luas wilayah yang akan direhabilitasi mencapai 5.455,71 ha. Fungsi hutan produksi merupakan lokasi RHL yang paling luas untuk direhabilitasi dan luasannya dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini:

175


Tabel 38. Luas lahan yang akan direhabilitasi disetiap blok Nama Blok

Luas Lahan Tidak Berhutan HP HPT Jumlah 1.310,54 1.310,54 36,56 36,56 HL

Blok Inti Blok Pemanfaatan Blok Pemberdayaan Masyarakat Grand Total 1.347,10 Sumber: Data spatial tahun 2012

530,73

3.577,88

4.108,61

530,73

3.577,88

5.455,71

Jika mengacu pada luas lahan yang direhabilitasi jumlah bibit yang dibutuhkan dalam rangka RHL adalah 6.546.000 bibit dimana alokasi untuk HL sebanyak 1.6164.00 batang dan HP sebanyak 4.929.600 batang. Adapun antara ratio tanaman non MPTS dan MPTS untuk HL 60% : 40%, sedangkan untuk kawasan HP 80%:20%

Gambar28. Lokasi Rencana RHL di KPHL Model Unit III Pohuwato Rehabilitasi kawasan yang akan dilaksanakan sebaiknyadengan terlebih dahulu telah melalui kajian yang seksama tentang kondisi ekosistem,

176


perkembangan suksesi ekosistem dan jenis di dalam ekosistem serta kesejarahanproses geologi dan edafologi kawasan.

6.7.

Pembinaan

dan

pemantauan

(controlling)

pelaksanaan

rehabilitaasi Proses pembinaan dan pemantauan dalam pelaksanaan RHL dilakukan dalam 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah memberikan juknis RHL sebagai bentuk

pembinaan

dan

kegiatan

kedua

adalah

membangun

pusat

pemantauan RHL berupa gubuk kerja di lokasi RHL sebagai bentuk pemantauan. Berdasarkan luasannya maka jumlah gubuk yang akan dibangun berjumlah 54 gubuk kerja. Gubuk kerja didirikan disetiap 100 ha wilayah yang akan di rehabilitasi Pembinaan merupakan pemberian pedoman/juklak/juknis,bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Dalam konteks pembinaan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi terhadap blok yang sudah ada ijin pemanfaatan dan

penggunaan kawasan diarahkan

untuk

pembinaan

teknis

dan

administrasi. Pembinaan teknismenyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan teknis pelaksanaankegiatan, sedangkan pembinaan adminsitrasi menyangkut hal-hal yangberkaitan dengan ketentuan administrasi keuangan. Pelaksanaan pembinaan terhadap para pemegang ijin dilaksanakan oleh organisasi sebagai berikut : 1. Menteri

Kehutanan

c.q

Direktur

Jenderal

Rehabilitasi

Lahan

danPerhutanan Sosial dibantu oleh Kepala Balai Pengelolaan DASsetempat, melaksanakan pembinaan teknis. 2. Bupati dibantu Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan Pohuwato yang membidangi Kehutanan 177


3. Kepala KPH yang dibantu oleh kepala resort setiap blok pemanfaatan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan maka proses pembinaan dan pengawasan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap sipil teknis RHL yang dilakukan oleh pemegang ijin 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara rehabilitasi dan reklamasi

berdasarkan

juknis

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah/pengelola KPH 3. Pembinaan dan pengawasan terhadap tata cara pelaporan RHL oleh pemegang ijin administrasi keuangan; 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap diseminasi kemajuan RHL kepada semua stakeholder di KPHL Model Unit III Pohuwato Dalam proses pemantauan terhadap kegiatan RHL dan reklamasi maka perlu melibatkan beberapa pihak seperti 1. Monitoring pelaksanaan RHL dilakukan oleh KPHL Model Unit III Pohuwato sesuai lokasi dan jenis kegiatan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data numerik, spasial danvisual (dokumentasi) setiap tahapan

kegiatan

RHL

untuk

kegiatanperencanaan,

persiapan

lapangan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan; 2. Evaluasi hasil kegiatan RHL dilaksanakan oleh Tim Penilai Pekerjaan (TPP)atau Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh KPA. Susunankeanggotaan TPP terdiri dari unsur pelaksana kegiatan, Tim Pembina RHLKabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu. LPI adalah lembagakonsultan penilai yang kompeten dan telah diakreditasi oleh lembagaberwenang. 178


6.8.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam. Rencana kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam

terdiri dari 3 fokus kegiatan, yaitu pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan kawasan inti/blok perlindungan sebagai kawasan konservasi, pengelolaan

keanekaragaman

hayati.

Fokus

kegiatan

pengendalian

kebakaran hutan dimaksudkan untuk mencegah, memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato serta melakukan tindakan-tindakan penanganan pasca kebakaran hutan. Upaya ini dilaksanakan baik secara internal maupun dengan melatih dan melibatkan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan difokuskan pada lahanlahan masyarakat yang berada di dalam kawasan KPHL maupun yang berbatasan dengan KPHL Pengelolaan konservasi alam dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan kawasan KPHL Model Unit III Pohuwatoyang didasarkan

pada

informasiyang

status

hukum

berbasiskan

yang kuat,

kawasan,

pengelolaan

mengembangkan

data

dan

pembinaan

keanekaragamanhayati dan ekosistemnya, serta meningkatkan peran serta masyarakat

dalampengelolaan

sumber

daya

alam.Pengelolaan

keanekaragaman hayati dan produk-produk tumbuhan dansatwa liar dimaksudkan untuk menjaga, mengawetkan dan mempercepatpemulihan jenis dan populasi di dalam kawasan. Pemanfaatan jasa lingkungandan ekowisata ditujukan untuk mengembangkan pemanfaatan produk-produkjasa lingkungan,

memacu

pengembangan

pemanfaatan

kawasan

untuk

tujuanwisata dan lain sebagainya.Justifikasi penetapan blok perlindungan 179


dan konservasi hutan di kawasan KPHL didasarkan pada: 1) wilayah ini merupakan hulu dari 4sungai besar yaitu Sungai Paguyaman, Sungai Malango, Sungai Taluditi dan Sungai Wanggahulu 2) Wilayah tersebut merupakan wilayah penyangga dan sangat penting peranannya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat seperti sumber air irigasi lahan pertanian, dan dimasa yang akan datang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air, seperti yang saat ini sedang dikembangkan di beberapa lokasi.

Gambar 29. Rencana Lokasi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

6.9. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin. Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (dinas, departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan 180


organisasi secara efisien.Untuk memudahkan KPH dalam pengelolaan ijin pemanfaatan disetiap blok maka KPHL Model Unit III Pohuwatomaka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antara pengelola KPH dengan para calon pemegang ijin pemanfaatan. Koordinasi dan sinkronisasi merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunanKPH. Proses koordinasi dan sinkronisasi hendaknya dimusyawarahkan dan dikomunikasikan mulai dari tingkat petak sampai dengan blok pengelolaan KPH. Koordinasi sangat diperlukan untuk menyamakan visi dan misi pengelolaan serta menghindari konflik antara pengelola dan pemegang ijin. Dengan proses koordinasidan sinkronisasi demikian, maka tujuan pembangunan kehutanan di KPHL Model Unit III Pohuwato yangdiselenggarakan dengan azas manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan,keterbukaan dan ketepaduan dalam pencapaian tujuan pengembanganekonomiterwujudkan. Proseskoordinasi dilaksanakan oleh KPH mulai dari tingkat tapak (blok dan petak) yang dikoordiniroleh kepala resort/kepala divisi.Untuk blok pemberdayaan, blok inti/blok perlindungan KPH dapat mensosialisasikan rencana program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan ke tingkat desa dan kecamatan dalam musrenbang tingkat desa/kecamatan melalui tenaga pendamping lapangan. Usulan-usulan program dan kegiatan kampung sektor kehutanan diakomodir dalam program dan kegiatan yang bersesuaian dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan sektor lain agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan penganggaran. Dengan proses koordinasi teknis demikian diharapkan dapat terjadi integrasi program akomodatif dan terpadu. Sedangkan untuk blok pemanfaatan, semua program KPH disosialisasikan kepada para stakeholder yang berkepentingan 181


6.10. Koordinasi

dan

sinergi

dengan

instansi

dan

pemangku

kepentingan. Pengembangan program bersama akan tercapai jika koordinasi dan sinergi antar pihak berjalan dengan baik. Koordinasi dan sinergi mengambil peran yang signifikan dalam mengontrol berjalan atau tidaknya pencapaian program, baik di internal maupun di eksternal KPHL Model Unit III Pohuwato. Koordinasi dan sinergi di internal lebih mengacu kepada standar operasional prosedur (SOP) atau prosedur kerja yang ada saat ini, sedangkan koordinasi dan sinergi di eksternal dapat dilakukan berdasarkan kesepakatankesepakatan antar pihak. Bentuk koordinasi yang bisa dilakukan dapat digambarkan pada gambar flowchart berikut ini.

Gambar 30. Bentuk koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato (diadopsi dari: Kartodihardjo dkk, 2012)

182


Untuk menjamin koordinasi dan sinergi lebih baik, maka diperlukan kegiatan antara lain: (1)

Membentuk kelembagaan kolaboratif yang melibatkan para pihak Kelembagaan yang kolaboratif dan melibatkan para pihak seperti

masyarakat, pemerintah pusat, NGO/LSM dan pihak lain yang relevan, merupakan langkah yang baik dan memudahkan koordinasi dan sinergi antar pihak. Kelembagaan kolaboratif berdasarkan kesetaraan masing-masing pihak dalam mengakomodir kepentingan dan keinginan bersama yang tertuang dalam perencanaan bersama. Perencanaan dan implementasi kegiatannya, juga harus dibangun berdasarkan kepentingan bersama sehingga proses koordinasi dan sinergi terus berjalan. (2)

Membangun kolaborasi pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan antar pihak Blok pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian

yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan, karena ada interaksi manusia pada wilayah tersebut. Disatu sisi, mengurangi tekanan terhadap kawasan dan sisi yang lain bermanfaat langsung kepada masyarakat. Pengelolaan blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjembatani kepentingan semua pihak seperti investor ataupun pihak swasta dengan masyarakat sehingga meredam konflik sumber daya alam yang ada di masyarakat.

6.11. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM. Pengelolaan kawasan KPHL Model membutuhkan

dukungan

dan

kemampuan

Unit III Pohuwato sangat personil

yang

memadai.

Kapasitas personil menentukan berhasil tidaknya pengelolaan. Untuk itu 183


diperlukan pengembangan dan peningkatan bagi personil dari segi pengetahuan berupa pendidikan, pelatihan-pelatihan penunjang berupa keahlian pada bidang-bidang tertentu, dan penggalian informasi dari luar yang dapat menambah pengalaman dan wawasan.Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas staf KPHL Model Unit III Pohuwato saat ini, antara lain perbaikan jenjang pendidikan ke Strata-1 maupun S-2 yang dilakukan secara mandiri maupun program beasiswa. Disamping itu, mengikut sertakan beberapa staf dalam program pendidikan dan pelatihan, baik itu di Pusat atau Balai Diklat Kehutanan maupun ke lembaga-lembaga lain serta menyertakan petugas untuk terlibat pada berbagai program dan kegiatan di kabupaten yang terkait dalam upaya pengelolaan KPH. Beberapa kegiatan jangka panjang dalam program peningkatan kapasitas personil antara lain : (1) Perbaikan jenjang pendidikan (2) Pemetaan kompetensi (3) Diklat SDM Pengelola KPH (4) Pertukaran kunjungan staf pengelola (5) Studi perbandingan (6) Magang pegawai

6.12. Penyedian pendanaan. Pendanaan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato dipenuhi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato yang optimal membutuhkan dana yang cukup besar mengingat wilayah kelola KPH sangat luas. Dana tersebut tidak mungkin dicukupi hanya dari 184


keuangan negara. Oleh karena itu, keterlibatan pihak lain seperti pemerintah provinsi untuk menyediakan dana bagi KPHL Model Unit III Pohuwato sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan politik, anggaran dan administrasi bisa menjadi alternatif pendanaan. Cara pendanaan yang paling mudah dilakukan untuk melengkapi dana APBN adalah bermitra dengan LSM misalnya WWF, CI, FFI dan lain-lain yang sering mendapatkan bantuan dana internasional untuk melakukan aktivitas konservasi di KPHL Model Unit III Pohuwato Pendanaan lainnya bisa dengan “menjual” kekayaan KPHL Model Unit III Pohuwato. KPHL Model Unit III Pohuwato kaya akan ragam ekosistem hutan yang mengandung keragaman hayati, potensi kayu, memiliki banyak sumber mata air yang mengalir di dua provinsi dan dan juga mengandung mineral sebagai wujud potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Namun demikian potensi ini belum sepenuhnya digunakan secara optimal untuk memperkuat pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato, memberdayakan masyarakat sekitar hutan, mengembangkan ekonomi wilayah. Beberapa potensi yang dimiliki KPHL Model Unit III Pohuwato ini dapat dikembangkan untuk bisa mendatangkan dana melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services) seperti misalnya daya serap karbon, keindahan landscape, perlindungan DAS dan tata air serta kekayaan keragaman hayati. Daya serap karbon dapat diujudkan dengan mekanisme pembayaran rehabilitasi dan restorasi ekosistem di areal yang perlu direhabilitasi seperti bekas penyerobotan lahan, eks areal HPH yang telah dibalak, bekas perambahan hutan, bekas kebakaran dan kerusakan

185


hutan lainnya. Skema perdagangan karbon juga bisa direalisasikan melalui pengembangan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pembayaran jasa lingkungan lainnya yang dapat dikembangkan adalah konservasi keragaman hayati dan perlindungan tata air. KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan hulu banyak sungai dan anak sungai yang mengalir di dua Kabupaten, Pohuwato dan Gorontalo. Kemungkinan pemanfaatan air baku untuk masyarakat luas dan pengembangan perusahaan air minum dalam kemasan juga layak untuk dipikirkan. Sumber lainnya mungkin dapat diperoleh dari mengembangkan sumber pendapatan innovative, misalnya pajak dari perusahaan yang melakukan pengambilan yang lestari hasil hutan non-kayu dari blok tetentu di dalam kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Keragaman hayati, keunikan species flora dan fauna, keindahan bentang alam dan sosial budaya masyarkat lokal dapat dikemas dalam paket wisata yang memilik nilai tinggi. Produk-produk yang dihasilkan dari budidaya masyarakat lokal juga dapat dikemas dan diberi label konservasi untuk diperdagangkan di pasar hijau. Untuk mendukung program ini, dipersiapkan kegiatan umum untuk jangka panjang yang mencakup

1.

Membangun mekanisme penggalangan dana.

Proses dan skema pendanaan lain dapat ditempuh dengan penggalangan bersama melalui mekanisme yang baik dan menguntungkan antar pihak. Secara sederhana mekanisme ini dapat berupa aturan-aturan yang sangat memungkinkan dilaksanakan dan tidak menyimpang dari regulasi yang sudah disepakati bersama. Selain itu mekanisme ini juga dibangun diatas kebijakan yang berlaku

186


2.

Penyusunan proposal dukungan pendanaan Proposal dukungan pendanaan terbangun berdasarkan kemampuan

KPHL Model Unit III Pohuwato saat ini dan dibandingkan dengan kekurangan (gap) yang ada. Gap yang terjadi ini diupayakan sebagai langkah penyusunan proposal untuk memperoleh dukungan pendanaan pihak lain. Di beberapa

pemberi

dana

biasanya

melihat

dana

pendamping

yang

dikeluarkan oleh pihak lain dalam implementasi program. Kekurangan yang ada baru disusun melalui proposal yang diinginkan. Penyusunan proposal dan mencari dukungan pendanaan dapat dilakukan dan bersama pihak-pihak lain seperti konsultan ataupun NGO/LSM, BUMN, Swasta.

3.

Membangun perencanaan program bersama Perencanaan program bersama merupakan salah satu langkah

strategis dalam menyikapi penggalangan pendanaan bersama. Penyusunan perencanan ini lebih melihat kerjasama dengan pihak lain di luar KPHL Model Unit III Pohuwato, pihak lain tersebut berupa program-program di pemerintah

daerah

(Pemda)

melalui

musyawarah

perencanaan

pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat desa maupun di kabupaten, ataupun penyusunan program bersama NGO maupun pihak swasta yang tertarik dan berminat dengan sesuatu issue ataupun obyek tertentu. Penyusunan program ini akan berjalan dengan sharing pendanaan atau sumber daya masing-masing pihak

6.13. Penyediaan sarana dan prasarana. Dalam kegiatan pengelolaan, sarana dan prasarana berfungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan. Agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan efisien maka dukungan sarana dan prasarana yang memadai disesuaikan 187


dengan jenis dan jumlah kebutuhan yang diperlukan. Sarana dan prasarana di KPHL Model Unit III Pohuwato terdiri dari sarana prasarana perkantoran pada kesekretariatan Balai, Satuan Pengelolaan Wilayah, sarana prasarana penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta sarana prasarana kegiatan dalam menunjang perlindungan dan pengamanan kawasan. Kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan diperoleh dengan pengadaan baru maupun pemeliharaan yang telah ada. Sarana prasarana diperoleh dari pengusulan dalam setiap tahun anggaran kegiatan. Kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato mencakup : 1. Pembangunan Kantor KPHL Model Unit III Pohuwato. 2. Pembangunan rumah jabatan dan mess lapangan. 3. Pembangunan kantor resort lapangan berdasarkan fungsi kawasan hutan, pondok kerja, pondok jaga dan pos jaga. 4. Pengadaan kendaraan roda 4 dan 2. 5. Peningkatan peralatan kantor. 6. Peningkatan perlengkapan kerja personil 7. Pengadaan peralatan komunikasi lapangan 8. Penyediaan sarana penunjang dan pelayanan pengelolaan ekowisata 9. Pembangunan mini hidro dan instalasi air bersih 10. Pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana

188


6.14. Pengembangan database. Data base yang lengkap dan tidak kadaluwarsa sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato. Selain itu data base juga bermanfaat bagi pihak luar yang membutuhkan informasi tentang KPHL Model Unit III Pohuwato seperti misalnya para peneliti dari un iversitas atau lembaga penelitian, LSM, instansi pemerintah dan individu. Oleh karena itu dalam organisasi KPHL Model Unit III Pohuwato, sebaiknya dibuat unit khusus yang mengelola data base yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyajian data ke dalam informasi yang siap digunakan. Data dan informasi dapat dikumpulkan dari unit-unit pengelola di lapangan dan juga dari luar. Tentu saja tidak setiap data dapat begitu saja diberikan untuk pihak luar. Dalam pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya dengan pihak luar harus diikat oleh standar operasional prosedur. Data yang dikumpulkan dapat berupa analog atau manual (peta, dokumen, laporan, data penelitian dan lain-lain), juga dapat berupa data digital (dokumen-dokumen, data GIS dan data digital lainnya). Unit yang secara khusus mengelola data base ini merupakan division support system atau pendukung sistem organisasi KPHL Model Unit III Pohuwato yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dari tingkat KPH hingga hingga unit terkecil. Beberapa kegiatan pendukung dalam membangun program ini antara lain: 1. Pelatihan staf data base. 2. Penyiapan perangkat data base 189


3. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base 4. Membangun manajemen sistem pusat informasi

6.15. Rasionalisasi wilayah kelola. Pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato dimasa yang akan datang menghadapi tantangan yang berat. Tantangan terberat adalah bertambahnya populasi penduduk sekitar kawasan KPH yang dapat mempengaruhi ekosistem hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato. Hal ini menuntut pihak pengelola KPH untuk melakukan kalkulasi yang scientific based yang dapat dipertanggungjawabkan. Rasionalisasi pengurusan wilayah kelola mencakup 2 aspek yaitu: 1) aspek fisik (kawasan) yang mencakup aspek silvikultur, tata guna hutan, eksplorasi potensi dan lainnya dan 2) aspek non teknis yang meliputi rasionalisasi kelembagaan wilayah kelola hutan mulai dari tingkat blok sampai dengan tingkat petak (organisasi, kewenangan dan personil) Rasionalisasi wilayah kelola dari aspek fisik merupakan bentuk penilaian kembali terhadap kawasan blok atau petak pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang mengalami perubahan. Misalnya jika blok pemanfaatan kayu pada hutan alam sudah tidak memiliki potensi yang signifikant maka perlu dirasionalisasi ke bentuk wilayah kelola lain misalnya diarahkan ke pemanfaatan kayu hutan tanaman. Perubahan wilayah kelola juga akan mempengaruhi operasional personil dilapangan

6.16. Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali). Review rencana pengelolaan 5 tahun merupakan kegiatan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang telah dilakukan selama 5 tahun. Review rencana pengelolaan dilakukan mulai dari tingkat blok pengelolaan sampai dengan petak

pengelolaan.

Maksud

dilakukannya

review

terhadap

rencana 190


pengelolaan adalah untuk mewujudkan tatanan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, melalui evaluasi terhadap seluruhkegiatan di unit-unit pengelolaan hutan tingkat tapak (blok dan petak), dan membentuk lembaga pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengurusan hutan mencakup penyelenggaraan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan dan pengawasan. Adapun tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah : 1. Mengetahui dan menganalisis semua data dasar yang dipergunakan dalam proses perencanaan terkait dengan pengelolaan kawasan hutan di KPHL Model Unit III Pohuwato. 2. Mengevaluasi efektivitas tata guna kawasan hutan di KPHL Model Unit III Pohuwatodan kemungkinan untuk menggali potensi kawasan hutan lainnya yang dikembangkan. 3. Membuat arahan terbentuknya blok pengelolaan/resort yang baru sesuai dengan potensi di KPHL Model Unit III Pohuwato. 4. Menganalisis kinerja organisasi KPHL Model Unit III Pohuwatodi tingkat tapak (Blok dan tapak) dan dinamika kelembagaan KPHL Model Unit III Pohuwato

6.17. Pengembangan investasi. Pengembangan

investasi

berguna

untuk

mewujudkan

kesejahteraan rakyat melaluikegiatan pembangunan yang dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan, nyata dan bertanggung jawab, akuntable,

transparandan

demokratis.Hal

ini

sesuai

pengelolaan investasi yang dianut yaitutransparancy

dengan

prinsip

participation, quick

disbursement accountability sustainability dansimplicity. 191


Konsistensi pada prinsip ini akan menjadi daya tarik sendiri dalam proses percepatan investasi di KPHL Model Unit III Pohuwato. Berdasarkan pengalaman dalam berbisnis sumberdaya alam yang saling menguntungkan, pola kemitraan dalam berinvestasi di KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan pola yang tepat. Prosedur kemitraan yang dianut dalam pengembangan investasi di KPHL Model Unit III Pohuwato adalah memposisikan

KPH,

menjadi

fasilitator

danadministrator

pengelolaan

pembangunan di KPH. Kemitraan dalammembangun investasi di KPHL Model Unit III Pohuwato sangat penting untuk dilakukan mengingat dua hal: 1. Kemitraan merupakan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dan swastadalam proses pembangunan. 2. Kemitraan merupakan cara efektif untuk mengefisienkan belanja KPHL Model Unit III Pohuwato disektor pembangunan. Adapun pengembangan investasi di KPHL Model Unit III Pohuwato diarahkan pada sektor sebagai berikut

1. Pengembangan investasi pada hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)/jasa lingkungan mempunyai peluang yang cukup besar dan menjanjikan serta kompetitif di wilayah KPHL Model Unit III Pohuwato. HHBK/Jasling merupakan sumber bahan pangan (alternatif), sumber bahan obatobatanan, penghasil serat, penghasil getah-getahan dan benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut 192


sejalan dengan kebijakan nasional dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi HHBK. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.35/Menhut-II/2007 telah ditetapkan jenis-jenis HHBK yang terdiri dari 9 kelompok HHBK yang terdiri dari 557 spesies tumbuhan dan hewan. Untuk memberikan arah, kebijakan serta gambaran pengembangan HHBK kepada pelaku usaha, para pihak dan masyarakat yang akan mengembangkan usaha HHBK telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MenhutII/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional. Penyusunan Grand Strategi ini sekaligus sebagai acuan mulai dari perencanaan sampai pasca panen bagi pelaku usaha, para pihak dan masyarakat luas dalam pengembangan HHBK. Sebagai acuan dalam penetapan jenis HHBK unggulan serta menyamakan pemahaman dan langkah dalam upaya pengembangan HHBK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan. Penetapan kriteria dan indikator tersebut bertujuan tersedianya jenisjenis HHBK unggulan yang akan dikembangkan secara lebih terfokus dan terarah menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun bentuk investasi HHBK di KPH adalah a. Pemanfaatan air untuk pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) b. Pemanfaatan ekowisata c. Pengembangan REDD 193


d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

2. Investasi Hutan Tanaman Rakyat. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (PP 6/2007) Sejalan dengan reforma agraria yang telah diwacanakan Departemen Kehutanan telah merespon dengan upaya memberikan akses lebih kepada

masyarakat

dalam

memberikan

akses

lebih

kepada

masyarakat dalam HTR juga telah dipayungi produk hukum. Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2007 telah mengatur tentang HTR khususnya pasal 40 dan 41. Pada pasal ini diatur mengenai penatapan areal untuk HTR, akses ke lembaga keuangan, dan penetapan harga dasar kayu HTR untuk melindungi dan memberikan akses pasar kepada masyarakat. Konsep pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman, disusun dari proses pembelajaran Departemen Kehutanan atas program maupun proyek Pemberdayaan Masyakat yang selama ini ada, misalnya program Bina Desa, program kemitraan

seperti

(PHBM)/Mengelola

Pengelolaan Hutan

Hutan

Bersama

Bersama

Masyarakat

Masyarakat

(MHBM)/Hutan

Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) oleh HPH/IUPHHK-HA/HT, proyekproyek kerjasama teknik luar negeri seperti Social Forestry DephutGTZ di Sanggau Kalimantan Barat, Multistakeholders Forestry 194


Programme Dephut-DFID dan beberapa proyek pemberdayaan masyarakat yang ada di Departemen Kehutanan. Hasil pembelajaran tersebut memberikan kerangka filosofis atas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberian akses yang lebih luas ke hukum (legalitas), ke lembaga keuangan dan ke pasar. Selain kerangka filosofisnya, diperoleh pula prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (the principles) yaitu : 1. Prinsip pertama adalah masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhannya (people organized themselves based on their necessity) yang berarti pemberdayaan hutan beserta masyarakatnya ini bukan digerakkan oleh proyek ataupun bantuan luar negeri karena kedua hal tersebut tidak akan membuat masyarakat mandiri dan hanya membuat “kebergantungan” masyarakat. 2. Prinsip kedua adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat harus bersifat padat karya (labor-intensive) sehingga kegiatan ini tidak mudah ditunggangi pemodal (cukong) yang tidak bertanggung jawab. 3. Prinsip

ketiga

adalah

Pemerintah

memberikan

pengakuan/rekognisi dengan memberikan aspek legal sehingga kegiatan masyarakat yang tadinya informal di sektor kehutanan dapat masuk ke sektor formal ekonomi kehutanan/ekonomi lokal, nasional dan global sehingga bebas dari pemerasan oknum birokrasi dan premanisme pasar.

195


3. Pengembangan investasi kayu di hutan alam Bisnis kayu adalah salah satu bisnis jangka panjang dengan kemungkinan keuntungan yang sangat tinggi, selama beberapa abad terakhir

permintaan

kayu

selalu

meningkat

seiring

dengan

meningkatnya populasi dunia. Perubahan ekonomi seperti China dan India yang sekarang menjadi negara konsumen (consumer market) dalam beberapa tahun terakhir karena hal tersebut dampaknya pada pasar kayu yang semakin meningkat. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ada hubungan antara pertambahan populasi dengan permintaan kayu. Tidak ada prediksi adanya penyusutan permintaan kayu dengan melihat penduduk dunia dalam 30-60 tahun mendatang. Di sisi lain tidak ada keraguan bahwa produksi dari hutan alam tropis akan menurun, menurut REDD dikarenakan adanya insentif untuk tidak menebang kayu dari Badan Organisasi Dunia, penegakan hukum, reboisasi. Tetapi pelestarian hutan di seluruh dunia tidak akan bisa, karena volume dan penanaman tidak akan mampu mengimbangi permintaan seiring dengan cepatnya pertambahan populasi dunia, sebab kompensasi penanaman hutan bisa dipanen dalam jangka waktu 25-30 tahun. Kayu adalah komoditas terbesar ketiga yang diperdagangkan di dunia setelah minyak mentah dan gas ( € 200 milyar/ tahun). Disaat produksi gas mentah menjadi langka, banyak peluang berinvestasi di bidang kehutanan. Index Harga Komoditas Bank Dunia menunjukkan, bahwa hanya ada 3 komoditi yang meningkat nilai jualnya selama kurun waktu 10, 20, dan 100 tahun terakhir: Emas, Minyak dan Kayu. Walaupun emas saat ini masih 196


memiliki kinerja yang sangat bagus, akan tetapi kinerja Emas tidak terlalu baik pada rentang waktu yang panjang yaitu, antara tahun 1979 sampai 2004. Serta harga minyak cenderung sering berfluktuasi karena spekulasi di masa yang akan datang. Perbandingan HTRG menggarisbawahi,

investasi

kayu

dengan

kualitas

terbaik

mengalahkan performa S & P 500 dalam setengah abad terakhir, baik dari segi keuntungan maupun volatilitas. Dan portofolio yang digabungkan dengan kayu bekerja lebih baik dari pada portofolio tanpa kayu. Seiring waktu, kayu tumbuh dengan bertambahnya volume; volume yang bertambah ini tumbuh menjadi beberapa kategori yang berharga (dari biomassa mejadi HTI-Hutan Tanaman Industri kayu yang sudah digergaji menjadi kayu lapis) dan setiap unit dari kategori tersebut anda dapat menikmati kenaikan harga dalam jangka waktu yang lama. Ketika seseorang beternak domba dia akan mendapatkan anak domba secara terus menerus dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak akan berubah menjadi sapi dan harga domba mungkin akan tetap. Emas tidak akan berubah menjadi platinum ataupun bertambah beratnya). Kayu adalah satu satunya investasi yang tumbuh dengan sendirinya, yang tumbuh secara alami, dan tidak terpengaruh terhadap setiap situasi ekonomi. Oleh karena itu saham kayu cenderung dalam performa terbaik ketika saham dan obligasi umumnya mengalami depresi. Dan bahkan harga kayu tidak terlalu berpengaruh oleh kemerosotan ekonomi dibandingkan kebanyakan aset lainnya.

197


Berdasarkan perspektif di atas maka usaha pengembangan investasi kayu di KPHL Model Unit III Pohuwato memiliki prospek yang cerah. Prinsip dasar yang dianut oleh KPHL Model Unit III Pohuwato dalam pengembangan investasi kayu adalah: 1. Investasi kayu harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat sekitar hutan khususnya dan rakyat Kabupaten Pohuwato secara umum 2. Investasi kayu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian maka arahan pengembangan investasi kayu di KPHL Model Unit III Pohuwato adalah 1. Pengembangan pemberdayaan

hutan kepada

tanaman masyarakat

rakyat

sebagai

sekaligus

pro

bentuk kepada

kesejahteraan rakyat 2. Pengembangan hutan kayu pada hutan alam melalui pemberian ijin kepada masyarakat/koperasi dan pengembangan investasi melalui restorasi ekosistem sebagai wujud dari pengelolaan hutan secara lestari

6.18. Kegiatan lain yang relevan. 1.

Perlindungan Kawasan dari Aktivitas Illegal Perlindungan

kawasan

dilakukan

dalam

rangka

pengamanan

kawasan dari berbagai bentuk ancaman terhadap kelestarian kawasan. Ancaman perlindungan kawasan dapat berasal dari proses alam dan aktifitas manusia. Gangguan keamanan kawasan terbesar adalah akibat dari aktifitas manusia

dapat

berupa

perambahan

kawasan,

penyerobotan

lahan,

pencurian kayu, penambangan emas tanpa ijin di dalam kawasan, perburuan 198


atau penangkapan satwa liar, perusakan fasilitas dan lain-lain. Usaha pencegahan dan penanggulangan gangguan dilaksanakan sesuai dengan bentuk gangguannya. Pencegahan dilakukan sebagai langkah awal untuk tidak munculnya gangguan kawasan dari aktifitas yang bersifat illegal. Yang lebih diutamakan dalam pencegahan adalah pendekatan terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan agar timbul suatu pemahaman bahwa perlindungan kawasan menjadi tanggung jawab bersama. Disamping pencegahan, perlindungan kawasan dilakukan dengan penanggulangan apabila terjadi pelanggaran hukum di dalam kawasan. Kegiatan penanggulangan dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah setempat bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Pengamanan kawasan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan dalam bentuk dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Untuk mendukung program ini, beberapa kegiatan umum untuk jangka panjang dapat ditempuh dengan : 1.

Patroli rutin.

2.

Operasi illegal logging

3.

Operasi illegal mining/ PETI

4.

Operasi perambahan kawasan

5.

Operasi perladangan liar

6.

Operasi perburuan satwa liar

7.

Operasi mandiri dan gabungan

8.

Koordinasi perlindungan dan pengamanan

199


2.

Penyuluhan kehutanan Proses penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan

dengan penyuluhan kehutanan. Proses penyuluhan kehutanan adalah proses

pengembangan

pengetahuan,

sikap

dan

prilaku

kelompok

masyarakat sasaran agar mereka tahu, mau dan mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sekaligus mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya. Melalui proses penyuluhan yang diperoleh, masyarakat mendapat pemahaman dari tidak tahu menjadi tahu akan pentingnya menjaga keutuhan kawasan hutan, sehingga masyarakat mampu melakukan aktifitas sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dengan menerapkan kegiatan alternatif yang ditawarkan tanpa menimbulkan dampak yang negatif terhadap kelestarian sumber daya hutan. Penyuluhan sebaiknya dilakukan pada waktu yang tepat dan materi yang singkat dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Pelaksanaan program penyuluhan kehutanan dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan program penyuluhan 2. Sosialisasi peraturan perundangan 3. Sosialisasi kawasan konservasi 4. Fokus group diskusi 5. Anjangsana

200


BAB VII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. 7.1. Pembinaan Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian agar KPHL Model Unit III Pohuwato dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan terhadap sumber daya manusia pelaksana pengelolaan dan masyarakat di sekitar kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan upayaupaya sebagai berikut : a.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola KPHL Model Unit III Pohuwato dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato, baik berupa pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi maupun pendidikan non formal berupa pendidikan

dan

pelatihan

lainnya

yang

dapat

meningkatkan

penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian guna mendukung jalannya pengelolaan. b.

Terbentuknya suatu kondisi yang dapat menguatkan kerangka semangat kerjasama diantara pihak pengelola, SKPD, mitra dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolan KPHL Model Unit III Pohuwato.

c.

Pengembangan sistem informasi yang baik agar dapat menyajikan halhal baru yang bermanfaat bagi semua pihak di dalam pengelolaan.

201


d.

Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato, mengingat masyarakat di sekitar kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato merupakan bagiandari pengelolaan. Hal ini dapat dilhat dari adanya pembagian peran terhadap masyarakat.

7.2. Pengawasan Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPHL Model Unit III Pohuwato agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana pengelolaan. Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato serta perubahan pada sosial ekonomi

masyarakat.

Disamping

sebagai

penghimpun

informasi,

pengawasan juga dapat berfungsi pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian

sasaran

pengelolaan.

Pada

pemeriksaan

dimungkinkan

dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran dan program yang tidak tepat.

202


7.3. Pengendalian Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Didalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sedangkan yag dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat berbeda dengan pengendalian yang diterapkan pada instansi pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi,lingkungan, sejarah dan latar belakang budaya dan resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri. Untuk menjadikan pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka pada tingkat manajemen KPHL Model Unit III Pohuwato, mitra 203


pengelolaan, pemerintah daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola sehingga tujuan dari pengelolaan tercapai dan menjamin seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHL Model Unit III Pohuwato sampai kepada pelaksana di lapangan sehingga tanggung jawab didalam pelaksanaan pengelolaan berjalan berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi KPHL Model Unit III Pohuwato.

7.4. Organisasi Pembina, Pengawas dan Pengendali Kinerja KPHL Untuk

melihat

keefektifan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalikinerja pengelolaan KPHL III Pohuwato maka salah satu satunya bisa dikaji melalui pola interaksi antar institusi. Interaksi yang dimaksud adalah pola koordinasi yang dilakukan oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Uphoff (1986) yang menyatakan bahwa kinerja suatu institusi dapat diukur melalui bagaimana institusi dapat menyelesaikan tugas pokoknya antara lain dengan koordinasi. Identifikasi interaksi stakeholder dilakukan dengan metode 4R’s (Rights, Responsibility, Reward dan Relationship). Pola interaksi ini hanya dibatasi pada stakeholder kunci yang mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato. Mengacu kepada kajian SWOTyang telah diungkapkan sebelumnya stakeholder kunci dalam pengelolaan KPHL adalah sebagai berikut:

204


Tabel39. Peranan Stakeholder dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian kinerja Pembangunan KPHL Rencana Kegiatan

Kabupaten Pohuwato

Provinsi Gorontalo

KegiatanTata Hutan

BAPPEDAPohuwato, Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi, DPRD, Kepala Desa

BAPPEDA Provinsi, BPKH Wilayah XV Gorontalo, Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Provinsi, DPRD Propinsi

Kegiatan pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu HA Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi, PDAM, LSM/NGO lingkungan, BLH, DPRD, Kepala Desa Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi, LSM/NGO lingkungan, DPRD, BLH Kepala Desa Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Tanaman, Pangan, Dinas PU dan Kepala Desa

Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi, BP-DAS Bone Bolango, DPRD Propinsi Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Provinsi, BP-DAS Bone Bolango, BALIHRISTI, DPRD Propinsi Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Provinsi, BP-DAS Bone Bolango, BALIHRISTI, DPRD Propinsi

Berdasarkan hasil identifikasi seperti pada tabel di halaman sebelumnya maka stakeholder yang berperan dalam pembinaan,pengawasan dan pengendalian KPHL Model Unit III Pohuwato adalah stakeholder subyek, stakeholder kuncidan stakeholder pendukung.Kelompok stakeholder subyek adalah stakeholder yang terkena langsung baik positif maupun negatife oleh suatu rencana atau proyek serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian KPHL Model Unit III Pohuwato. Stakeholder yang termasuk dalam kelompok ini meliputi kepala desa dan masyarakat lokal. Kelompok stakeholder kunci adalah kelompok yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan. Dalam penyusunan dokumen,stakeholder kunci diidentifikasi berdasarkan kewenangannya dalam mengambil keputusan terkait dengan proses pengelolaan KPHL. Stakeholder yang termasuk dalam kelompok ini adalah, Kementerian kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV, Dinas Kehutanan dan Pertambangan Energi Pohuwato dan Provinsi 205


Gorontalo, Kepala KPHL Model Unit III Pohuwato DPRD Pohuwato, Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan stakeholder pendukung adalah stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap proyek tapi memiliki kepedulian. Mereka dapat menjadi intermediaries atau fasilitator dalam proses dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Kelompok yang

termasuk

dalam

stakeholder

ini

adalah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan

Hidup,

Dinas

Pertanian

dan

Tanaman

Pangan,

Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Penyuluh Pertanian, PDAM, perguruan tinggi, LSM dan Lembaga Donor. Adapun pembagian hak dan kewajiban stakeholder dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel40. Bentuk dan interaksi antar stakeholder dalam proses pembinaan, pengawasan dan pengendalianKPHL Model Unit III Pohuwato Stakeholder

Rights

Responsibility

Subyek

• Menikmati • Ikut memelihara sumberdaya dan menjaga yang kawasan hutan dihasilkan dari gangguan oleh KPHL dan perusakan MODEL UNIT • Melakukan III pengawasan POHUWATO terhadap pelaksanaan • Memperoleh izin pembangunan pemanfaatan kehutanan • Mengetahui • Melakukan rencana kegiatan teknis peruntukkan yang menunjang hutan, pemanfataan pemanfaatan KPHL MODEL hasil hutan UNIT III POHUWATO • Memberi informasi dan pertimbangan dalam pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato

Rewards

Relationship

• Meningkatnya

• Terlibat dalam

kesejahteraan masyarakat

kegiatan di

teknis

dalam dan disekitar

kehutanan

kawasan

melalui

MODEL

KPHL UNIT

III

POHUWATO • Mendapatkan

dukungan tenaga kerja • Dapat

keuntungan

menyiapkan

dengan

dukungan

penjualan

hasil hutan bukan kayu

dana • Menyediakan

• Mendapatkan

informasi

pengetahuan baru

yang

melalui

berkaitan

riset

kegiatan

dengan pengelolaan KPHL MODEL UNIT

206


III POHUWATO Kunci

• Memberi dan mencabut izin pemanfaatan • Melakukan pengelolaan terhadap kawasan KPHL MODEL UNIT III POHUWATO • Melakukan pengawasan, penilaian dan memfasilitasi program

• Melakukan • Meningkatnya PAD • Menyiapkan pengelolaan norma, visi hutan secara • Terwujudnya lestari standar, misi organisasi • Melaksanakan pedoman dan • Menikmati kualitas kewenangan kriteria otonomi daerah lingkungan hidup dalam rangka pengelolaan yang dihasilkan pelaksanaan KPHL MODEL tugas oleh KPHL MODEL desentralisasi UNIT III UNIT III dibidang POHUWATO kehutanan POHUWATO • Melaksanakan • Menyiapkan kebijakan dukungan pengelolaan KPHL MODEL dana UNIT III POHUWATO • Berupaya mewujudkan program pemulihan kawasan KPHL MODEL UNIT III POHUWATO • Memberi dukungan penuh terhadap segala bentuk kegiatan pengelolaan hutan

207


BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam pengelolaan KPHL Model Unit III Pohuwato pemantauan dan evaluasi kegiatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dimasudkan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan dari suatu pengelolaan yang dilaksanakan. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal KPHL Model Unit III Pohuwato maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh KPHL Model Unit III Pohuwato bersama-sama dengan instansi terkait dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra. Pemantauan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pengelolaan. Hasil yang diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi pengelolaan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara berkala Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) , hasil

208


(outcomes), dan manfaat (benefits). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup : 1.

Pemantauan dan evaluasi oleh internal KPHL Model Unit III Pohuwato.

2.

Pemantauan dan evaluasi oleh institusi lain.

3.

Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat. Evaluasi keberhasilan program pengelolaan KPHL Model Unit III

Pohuwato dapat diukur dari : 1. Tingkat perambahan terhadap kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato semakin menurun. 2. Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato dari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan. 3. Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai

upaya

alternatif

dalam

peningkatan

perekonomian

masyarakat. 4. Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki kepedulian terhadap kawasan KPHL Model Unit III Pohuwato yang dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KPHL Model Unit III Pohuwato sebagai Unit Pelaksana Teknis pengelolaan dan pihak mitra pendukung. 5. Tersedianya datadan informasi mengenai potensi kawasan Pelaporan merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

kegiatan

mulai

dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. 209


Pada

instansi

pemerintah,

pelaporan

seluruh

kegiatan

yang

dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada kegiatan pelaporan, KPHL Model Unit III Pohuwato melaporkan hasil akhir dari seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPHL Model Unit III Pohuwato sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala. Acuan yang digunakan dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku. Pelaporan disusun dengan mengacu kepada Prosedur Kerja KPHL Model Unit III Pohuwato. Tahapan dari penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai ke pada tahap penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Tahunan. Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh Kepala KPH dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato

210


BAB IX PENUTUP Rencana pengelolaan jangka panjang KPHL Model Unit III Pohuwato ini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan pengelolaan yang masih bersifat makro dan indikatif. Karena sifat dan cakupan dari rencana ini, maka untuk selanjutnya masih diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci dan cakupan masa perencanaannya pendek. Rencana pengelolaan yang telah disusun ini diharapkan dapat dipedomani dengan baik, diaplikasikan secara konsisten serta terus dimonitor

pencapaian

pelaksanaanya.

Perlu

disadari

bahwa

masa

perencanaan ini cukup panjang sedangkan kebijakan pemerintah akan terus berubah dan mengarah kepada perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Review terhadap rencana ini perlu terus dilakukan agar tetap sinkron dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

211


LAMPIRAN

212


Tabel 41.Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun di Blok Inti No

Program

Kegiatan

OUTPUT 2013-2017

1

Inventarisasi kawasan blok inti dan tata batas kawasan pada KPHL unit III Pohuwato

Inventarisasi potensi hutan pada kawasan blok inti Tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok inti Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas kawasan blok inti

2

Pengukuhan kawasan blok inti pada KPHL unit III Pohuwato

Penetapan aturan tentang pemanfaatan terbatas pada blok inti

Mengupayakan kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah kawasan blok inti pada kawasan KPHLunit III pohuwato

Tersedianya data base potensi hutan pada blok inti Selesainya tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok inti Tersedianya data base peta hasil inventarisasi dan dokumentasnyai di blok inti Ditetapkannya peraturan pemerintah daerah yang mengatur pengelolaan blok inti sehingga tetap terjaga dari pemanfaatannya, baik secara ekonomi, sosial dan budaya Penetapan kawasan blok inti dalam bentuk peraturan pemerintah daerah yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan

WAKTU 2018-2022

RENCANA BIAYA Rp. 600.000.000

Rp. 1.500.000.000

Rp. 300.000.000

Rp. 250.000.000

Rp. 300.000.000

213

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato No

Program

Kegiatan

OUTPUT 2013-2017

3

Pengembangan Organisasi Kelembagaan KPHL Model Unit III

Pembentukan satuan tugas pengamanan yang melindungi kawasan blok inti Pohuwato

Peningkatan kapasitas personil pengamanan kawasan Pengiriman personil KPHP untuk mengikuti Pendidikan jenjang S1 dan S2

4

Perbaikan ekosistem di blok inti

kawasan blok inti Rekrutmen tenaga pengamanan sebanyak 20 personil selama 10 tahun Meningkatnya skill/teknik pengamanan 20 personil pengamanan Personil KPHL telah memiliki gelar S1 sebesar 80% dan tenaga S2 50%

WAKTU 2018-2022

RENCANA BIAYA

Rp. 600.000.000

Rp. 1.000.000.000

Rp. 1.000.000.000

Penyusunan dokumen arahan tugas pokok dan fungsi personil KPHL Model Unit III Pohuwato

Tersedianya dokumen arahan TUPOKSI

Rp. 50.000.000

Penetapan prioritas rehabilitasi kawasan blok inti dan mendesain model rehabilitasinya

Terdapatnya wilayah prioritas yang direhabilitasi pada kawasan blok inti

Rp. 300.000.000

214

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato No

Program

Kegiatan

OUTPUT 2013-2017

Melakukan rehabilitasi lahan kritis di blok perlindungan

WAKTU 2018-2022

Terehabilitasinya lahan-lahan kritis pada kawasan blok perlindungan dengan berbagai jenis pohon unggulan lokal dan tanaman MPTs yang bernilai ekonomis tinggi seluas 1000 ha

RENCANA BIAYA Rp. 7.500.000.000

Tabel 42. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahundi Blok Perlindungan No

Program

Kegiatan

OUTPUT 2013-2017

1

Inventarisasi kawasan blok perlindungan dan tata batas kawasan pada KPHL unit III Pohuwato

Inventarisasi potensi hutan pada kawasan blok perlindungan Tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok perlindungan Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas kawasan blok perlindungan

Tersedianya data base potensi hutan pada blok perlindungan Selesainya tata batas dan pemasangan pal batas pada kawasan blok perlindungan Tersedianya data base peta hasil inventarisasi dan dokumentasnyai di blok perlindungan

WAKTU 2018-2022


Rp. 1.500.000.000

Rp. 300.000.000

215

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato 2

Pengukuhan kawasan blok perlindungan pada KPHL unit III Pohuwato

Penetapan aturan tentang larangan pemanfaatan kawasan blok perlindungan dalam KPHL oleh masyarakat dan perusahaan

Mengupayakan kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah kawasan blok perlindungan pada kawasan KPHLunit III pohuwato

3

Penyusunan regulasi daerah yang mengatur kawasan perlindungan pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

Menyusun dan mensosialisasikan regulasi pelestarian blok perlindungan kepada masyarakat dan kepada pengusaha kehutanan

4

Perencanaan dan penyelenggaraan rehabilitasi lahan kawasan blok perlindungan pada

Menyusun master plan penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan blok perlindungan di KPHLunit

Ditetapkannya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan blok perlindungan sehingga tetap terjaga dari pemanfaatannya, baik secara ekonomi, sosial dan budaya Terwujudnya tertib kawasan blok perlindungan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan kawasan blok perlindungan pada kawasan KPHL unit IIIPohuwato Terdapatnya regulasi yang mengikat bagi masyarakat agar tidak memanfaatkan kawasan perlindungan untuk usaha pertambangan rakyat Tersusunnya master plan perencanaan dan rehabilitasi kawasan blok perlindungan yang dijadikan dasar

Rp. 250.000.000

Rp. 300.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 400.000.000

216

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato KPHL unit III Pohuwato

III Pohuwato

Penetapan prioritas rehabilitasi kawasan blok perlindungan dan mendesain model rehabilitasinya Melakukan rehabilitasi lahan kritis di blok perlindungan

pengelolaan kawasan blok perlindungan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya Terdapatnya wilayah prioritas yang direhabilitasi pada kawasan blok perlindungan Terehabilitasinya lahan-lahan kritis pada kawasan blok perlindungan dengan berbagai jenis pohon unggulan lokal dan tanaman MPTs yang bernilai ekonomis tinggi seluas 1000 ha

Rp. 300.000.000

Rp. 7.500.000.000

217


Tabel 43. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan Wilayah Tertentu NO

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

WAKTU 2013-2017

Inventarisasi potensi kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKBpada kawasan KPHL unit III Pohuwato

1

Memantapkan penetapan fungsi pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHKB untuk areal kelola KPHL unit III Pohuwato bagi masyarakat

Tata batas dan pemasangan pal batas kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

Pemetaan dan dokumentasi hasil inventarisasi dan tata batas kawasan hutan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

Tersedianya dokumen peta dan data base secara lengkap menyangkut batas, luas, potensi serta status blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHKB pada kawasan KPHLunit III Pohuwato Mantapnya status blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK yang proporsional dan mempertahankan hutan utuh dengan luas minimal 30% yang menyebar merata di seluruh DAS dalam wilayah KPHL unit III Pohuwato Tersusunya data base hasil dokumentasi inventarisasi potensi pada blok pemanfataan dan wilayah tertentu

RENCANA BIAYA 2018-2022 Rp. 600.000.000

Rp. 1.500.000.000

Rp. 300.000.000

218

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHL Model Unit III Pohuwato NO

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

WAKTU 2013-2017

2

Peningkatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada blok kawasan, jasa lingkungan dan HHBK pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

Pembentukan unit usaha HHBK masyarakat disetiap Desa pada kawasan KPHL unit III Pohuwato Pembentukan unit usaha HHBK masyarakat disetiap Desa pada kawasan KPHL unit III Pohuwato Pelatihan pemungutan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat Penyediaan dan diseminasi data potensi kayu dan HHBK Penyederhanaan regulasi prosedur perizinan dan kepastian usaha IUPHHBK Penyediaan infrastruktur yang memadai

Terbentuknya unit-unit usaha masyarakat di bidang pengolahan HHBK pada kawasan KPHL unit III Pohuwato Terbentuknya Industri Pengolahan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada kawasan KPHL unit III Pohuwato Meningkatnya skill masyarakat dalam mengelola hasi hutan bukan kayu Tersusunnya database tentang potensi kayu dan HHBK termasuk komidti pertanian dan perkebunan Tersusunya regulasi yang sistem insentif untuk berusaha di wilayah blok pemanfaatan dan wilayah tertentu Membangun infrastruktur jalan primer dan tersier di blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK serta pada wilayah tertentu

RENCANA BIAYA 2018-2022 Rp. 100.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 10.000.000.000

219


PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

WAKTU 2013-2017

3

4

5

Peningkatan fungsi hutan sebagai jasa lingkungan untuk kawasan wisata alam

Rasionalisasi jumlah dan kapasitas produksi perusahaan kehutanan dan industri hasil hutan agar dapat beroperasi secara sehat dan berkelanjutan tanpa dampak negatif terhadap kelestarian blok kawasan, jasa lingkungan dan HHBK

Pengembangan wilayah tertentu

Penyediaan sarana dan prasarana wisata alam yang memadai

Pembentukan kelompok pengelola hutan wisata yang berwawasan lingkungan Rasionalisasi kuota pemanfaatan hutan dan hasil hutan berdasarkan potensi blok kawasan jasa lingkungan dan HHBK

Rasionalisasi perijinan pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan pada blok jasa lingkungan dan HHBK serta wilayah tertentu Melakukan kerjasama dengan pihak investor

Terbangunya kawasan wisata alam seperti shelter, pemondokan wisatawan, pos pengamanan, kesehatan dan lain-lain Terbentuknya kelompok/unit pengelola hutan wisata

Tercapainya keseimbangan antara kapasitas produksi perusahaan sektor kehutanan dengan luas kawasan produktif dan potensi hasil hutan unggulan pada blok kawasan, jasa lingkungan dan HHBK pada kawasan KPHL unit III Pohuwato Dievaluasinya rasionalisasi blok pemanfaatan jasa lingkungan dan wilayah tertentu Terbangunnya kerjasama antara pihak KPHL dan

RENCANA BIAYA 2018-2022 Rp. 5.000.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 100.000.000

220


PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

WAKTU 2013-2017

untuk kepentingan diluar sektor kehutanan

untuk pengembangan komoditi diluar sektor kehutanan

RENCANA BIAYA 2018-2022

pihak investor melalui MOU

Tabel 44. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun di Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu NO 1

2

PROGRAM Peningkatan pemanfaatan HHKHA yang sesuai kemampuan kawasan KPHL unit III Pohuwato

Pemulihan ekosistemdi blok HHK-HA dengan jenis pohon komersial unggulan

KEGIATAN Pembentukan unit usaha HHK-HA baik yang dikelola masyarakat maupun pihak swasta Pelatihan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu bagi masyarakat Menyusun aturan yang spesifik lokasi bagi pengembangan investasi pengelolaan HHK-HA pada kawasan KPHL unit III Pohuwato Rehabilitasi hutan dan lahan di Blok pemanfaatan HHK-HA

OUTPUT Terbentuknya unit-unit usaha masyarakat dan pihak swasta di bidang pengolahan HHK-HA Meningkatnya skill masyarakat sekitar KPHL Pohuwato dalam mengelola hasil hutan kayu Disahkannya perda/ aturan tentang model pengembangan pengelolaan HHK-HA

Terehabilitasinya lahan kritis dan tidak bervegetasi seluas 200 ha/tahun dengan tanaman MPTs dan Tanaman

WAKTU 2013-2017 2018-2022

RENCANA BIAYA Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

Rp. 250.000.000

Rp. 15.000.000.000

221


PROGRAM

KEGIATAN

(minimal sama dengan yang ditebang)

3

Pengembangan proyek restorasi ekosiistem HA melalui skema REDD+

OUTPUT

WAKTU 2013-2017 2018-2022

RENCANA BIAYA

Berkayu lokal yang memiliki nilai ekonomis tinggi Pengawasan dan penegakan pelaksanaan aturan kegiatan pengelolaan di Blok HHKHA

Terbentuknya organisasi pengawasan RHL dan Pemanfaatan di Blok HHK-HA

Rp. 50.000.000

Melakukan kerjasama antara pihak KPHL dan investor restorasu ekosistem HA Melakukan pemetaan lokasi pengembangan RE hutan alam

Tercapainya kesepakatan pengembangan RE Hutan Alam di KPHL Pohuwato.

Rp. 100.000.000

Ditetapkannya lokasi pengembangan RE seluas 5.000 ha

Rp. 200.000.000

222


Tabel 45. Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun di Bloka Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman NO 1

2

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT

Peningkatan pemanfaatan HHK-HT yang sesuai kemampuan kawasan pada KPHL unit III Pohuwato

Pembentukan unit usaha HHK-HT masyarakat dan pihak swasta

Berkembangnya unit-unit usaha masyarakat dan pihak swasta di bidang pengolahan HHK-HT Meningkatnya skill Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan tanaman di kalangan masyarakat yang mengusahakan hutan tanaman Peta-peta penetapan wilayah penanaman hutan tanaman untuk masyarakat dan swasta Tertanamnya wilayah blok pemanfaatan hutan tanaman seluas 1000 ha/tahun Meningkatnya produktifitas dan keberlanjutan ladang berpindah masyarakat yang tidak merusak kawasan KPHL unit III Pohuwato Terbangunnya pabrik pulp and paper

Penanaman areal dengan jenis pohon fast growing species yang mempunyai nilai komersial tinggi

3

Mengurangi laju pembukaan hutan untuk areal ladang berpindah masyarakat pada blok pemanfaatan HHK-HA

4

Pengembangan produk hasil hutan tanaman

Pelatihan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu bagi masyarakat

Penetapan wilayah peruntukkan hutan tanaman bagi masyarakat dan swasta Penanaman areal hutan tanaman dengan tanaman fast growing species seperti jabon dan sengon Melakukan Pelatihan dan pendampingan penerapan teknik agroforestry bagi masyarakat pada kawasan KPHL unit III Pohuwato Melakukan kerjasama untuk pengembangan pulp and paper Rasionalisasi perizinan

Evaluasi terhadap kinerja

WAKTU 2013-2017 2018-2022


Rp. 200.000.000

Rp. 250.000.000

Rp. 100.000.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 350.000.000

223


PROGRAM

KEGIATAN pengusahaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan berdasarkan asas pemerataan yang keadialan secara berkelanjutan pada blok pemanfaatan HHK-HT

OUTPUT pengusahaan tanaman

WAKTU 2013-2017 2018-2022

RENCANA BIAYA

hutan

224


Tabel 46.Rencana Program dan Kegiatan Selama 10 Tahun di Blok Pemberdayaan Masyarakat NO 1

2

PROGRAM Membentuk dan membina kelompokkelompok usaha masyarakat di bidang kehutanan dan perkebunan berbasis kampung/marga

Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan dan perkebunan serta penanganan pasca panennya

KEGIATAN Membentuk kelompok masyarakat komoditas setempat

OUTPUT

WAKTU 2013-2017 2018-2022

RENCANA BIAYA

kelompokusaha sesuai unggulan

Terbentuknya kelompokkelompok usaha masyarakat mandiri sesuai komoditas unggulan setempat dalam upaya memanfaatkan blok pemberdayaan masyarakat

Rp 100.000.000

Membina dan memberdayakan kelompok-kelompok usaha masyarakat untuk dapat mandiri dan terus berkembang Pelatihan manajemen dan permodalan usaha

Kelompok yang dibentuk semakin mandiri dan terus berkembang dilihat dari sisi usaha

Rp 300.000.000

Meningkatnya kemampuan mengelola keuangan

Rp. 500.000.000

Pelatihan dan pendampingan pengelolaan komoditas kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis masyarakat dalam pengelolaan komoditas kehutanan dan perkebunan untuk meningkatkan

Rp. 500.000.000

225


3

PROGRAM

Peremajaan tanaman perkebunan masyarakat pada kawasan KPHL unit III Pohuwato

KEGIATAN

Melakukan kembali perkebunan

penanaman komoditi

OUTPUT produktifitas dan kualitas produk Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk lahan perkebunan masyarakat pada blok pemberdayaan masyarakat

WAKTU 2013-2017 2018-2022

RENCANA BIAYA

Rp. 1.500.000.000

226

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KPHL MODEL POHUWATO (UNIT III)

Recommend Documents