RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG 2014 Jalan Mayjend Sutoyo S no 50 Subang Telp (0260)411424 Website : disdukcapil subang.go.id Email : [email protected]

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan otonomi daerah, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki saat itu, telah membentuk lembaga / organisasi perangkat daerah yang didasari / dipedomani dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahuin 2000. Perkembangan

penyelenggaraan

otonomi,

sangat

dipengaruhi

oleh

pelaksanaan urusan itu sendiri, terutama dalam hal pencapaian hasil yang kemudian menjadi ukuran atas kemampuan daerah dalam menjalankan otonominya, bahkan dengan diserahkan urusan kepada daerah, diharapkan daerah akan lebih mampu memacu lagi upaya yang optimal dalam memajukan daerahnya. Penyerahan urusan / kewenangan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah, selain akan lebih memacu daerah, tentunya kemandirian daerah untuk lebih maju juga merupakan perjuangan yang cukup berat, walaupun pencapaian

itu

akan

banyak

menuntut

kemampuan

daerah

dalam

pembiayaan yang cukup besar. Namun walaupun demikian pada akhirnya urusan / kewenangan tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan yang

signifikan

untuk

kepentingan

dan

kemajuan

daerah

serta

(Provinsi,

dan

masyarakatnya itu sendiri. Rincian

urusan

yang

diserahkan

kepada

daerah

Kabupaten/Kota), berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana tercantum pada Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1). Dengan adanya penetapan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian yang mendasar,

baik

menyangkut

penyelenggaraan

urusan/kewenangan,

Rencana Kerja 2015 Disdukcapil 1

menyangkut aspek pelayanan dan perijinan, serta aspek penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan. Di samping itu merupakan konsekuensi logis bagi daerah, untuk melakukan penataan dalam mewadahi seluruh kegiatan yang telah menjadi urusan daerah.untuk itu diperlukan penyesuaian terhadap bentuk dan jenis kelembagaan

perangkat daerah yang harus dibangun sesuaikan dengan

karakteristik, kepentingan, kondisi dan kemampuan daerah. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan salah satu urusan wajib daerah, dalam membentuk satuan kerja yang ditetapkan dalam SOTK tersendiri, pada dasarnya bukan saja hanya dilandaskan atas keberadaannya sebagai urusan / kewenangan wajib daerah, akan tetapi di dalamnya menyangkut cakupan beban kerja yang cukup tinggi, antara lain dalam menjalankan fungsinya, sehingga kepranataan urusan kependudukan dan catatan sipil, baik secara manajemen maupun secara institusional harus dapat melakukan berbagai kebijakan, baik yang berskala nasional, regional, maupun lokal. Antara lain menyelenggarakan kebijakan dalam menertibkan penerbitan dokumen kependudukan dengan standard nasional, yaitu dengan diterbitkannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas bersifat tunggal bagi setiap penduduk, menyelenggarakan pelayanan penerbitan / pencetakan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga / KK, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / KTP-el), Akta / Akta Catatan Sipil, serta pemilikan database kependudukan, dengan data yang akurat dan validitasnya terjamin untuk digunakan dalam penyajian data penduduk di berbagai kepentingan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik sektor lain, Pemilu, Pilpres/wapres, dan Pilkada.


1.2 Maksud , Tujuan dan Sasaran Keberadaan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Subang yaitu untuk memberi arah dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sehingga pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil betul-betul tepat sasaran dan memberikan dampak ungkit yang positif. Dan pada akhirnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas yang dipikulnya dalam memajukan masyarakat Kabupaten Subang. Yang menjadi sasaran dalam pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah : 1. Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang Akurat, Pasti dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Terwujudnya pengadaan sarana prasarana yang memadai dan berbasis teknologi informasi. 3. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia dan disiplin

kerja

aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang didukung dengan pembinaan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah : a. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap kegiatan pada satu tahun anggaran. b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. c.

Menjamin

terciptanya

integrasi,

sinkronisasi

dan

sinergi

antar

pelaku

pembangunan di Kabupaten Subang.


d. Meningkatnya

kwalitas

Pelayanan

informasi

dan

administrasi

kependudukan dan data base penduduk yang berbasis SIAK. e. Standar Prosedur pelayanan ( SOP ) yang jelas di setiap unit kerja dan kepastian pelayanan. f. Terciptanya

peraturan

yang

dapat

memberikan

kepastian

dan

perlindungan sesuai hak – hak penduduk. g. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

dokumen

kependudukan. h. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam program Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. i. Terpenuhinya Pemeliharaan Alat dan Jaringan Komunikasi Data.

1.3 Landasan Penyusunan Landasan

Penyusunan

Satuan

kerja

perangkat

Daerah

pada

Dinas

Kependudukan dan Catatan Spil Kabupaten Subang antara lain: 1. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah. 7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten tahun 2014.


1.4 Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sebagaimana amanat Bab III UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN)

tentang

Ruang

lingkup

Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri atas Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Sejalan dengan landasan hukum perencanaan di tingkat Pusat, maka di Daerah diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Renstra

SKPD

dan

Renja

SKPD

sebagaimana tertuang dalam Gambar di bawah ini :

PEDO MAN

PEDO MAN RENJA KL

RENSTRA KL

RKA – KL

RINCIAN APBN

PEDOMAN PEDO MAN

RPJP NASIONAL

DIACU

DIJABAR KAN RPJM NASIONAL

RPJPD DAERAH

RAPBN

RKP

APBN

DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG

DIPERHATIKAN

PEDO MAN

PEMERINTAH PUSAT

PEDO MAN

DIJABAR KAN RPJM DAERAH

RKPD, KUA DAN PPA

PEDO MAN RAPBD

APBD

PEDOMAN PEDO MAN

PEDOMAN RENSTRA SKPD

PEMERINTAH DAERAH

RENJA SKPD

RKASKPD

RINCIAN APBD

Gambar 1 . Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), merupakan perwujudan kehendak masyarakat

yang berisi Visi, Misi dan Tujuan yang

ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun dan mengacu kepada RPJP Nasional serta memperhatikan RPJPD Propinsi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMD Propinsi.

Selain itu RPJMD tersebut memuat

Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan program SKPD, Lintas SKPD serta Program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 5 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan Renstra Daerah yang lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berdasarkan SE Mendagri Nomor 050/2020/33/ SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah bahwa RPJMD hanya disusun oleh daerah-daerah yang telah memiliki kepala daerah hasil pemilihan langsung. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Penjabaran RPJMD dan disusun mengacu pada RKP Pusat dan memperhatikan RKPD Propinsi serta berisi tentang : Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, Prioritas Pembangunan

Daerah,

Rencana

Kerja,

dan

pendanaan

baik

yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana strategi (Renstra) SKPD memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan yang disusun dengan tupoksi serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Rencana Kerja (Renja) OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.5 Proses Penyusunan Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2014, dilakukan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut : a. Analisis terhadap hasil pemutakhiran data kependudukan dan registrasi penduduk melalui pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK), KTP, Aktaakta Catatan Sipil. b. Mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah serta segmentasi sasaran kegiatan OPD, mulai dari pelayanan di dalam kantor, pelayanan di luar kantor dan pelayanan di Tempat perekaman Data Kependudukan (TPDK). c. Merumuskan Program dan Kegiatan-kegiatan prioritas sebagai bahan kebijakan yang diharapkan memberikan dampak ungkit terhadap tujuan organisasi dan visi serta misi Kabupaten Subang. d. Selanjutnya disusunlah Rancangan Rencana Kerja OPD.

1.6 Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2015, meliputi : BAB I : Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dokumen

Landasan lainnya,

Penyusunan, Proses

Hubungan

Penyusunan,

Renja

dan

dengan

Sistematika

Penyusunan. BAB II : Evaluasi Kegiatan dan Permasalahan-Permasalahan Tahun 2014 BAB III : Arah dan Kebijakan Pembangunan SKPD Tahun 2015 BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2015 BAB V

: Penutup


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2014 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2014 Hasil kegiatan pada Tahun 2014 terutama yang menyangkut pelayanan publik adalah sebagai berikut : LAPORAN CAPAIAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014 NO

JENIS PELAYANAN

TARGET

REALISASI

%

1

KK

60.000

48.498

80,83

2

50.000

49.892

99,78

30

34

113

4

KTP Akta Perkawinan Dalam Kantor Akta Perkawinan Luar Kantor

20

7

16,66

5

Akta Perceraian

10

5

50

6

Akta Kelahiran

-

36.020

-

7

Akta Kematian

-

162

-

8

Kematian Istimewa

-

6

-

9

Akta PPA/Adopsi

30

5

16,6

10

Kutipan II

-

24

11

-

-

-

3.199

4.843

151,39

21

73

347,62

116

116

-

1

-

16

Penetapan Pengadilan Surat Keterangan Pindah Datang (WNI) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) Denda Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Ganti Nama

-

-

-

17

Kepemilikan Akta Kelahiran s/d sekarang

434.517

-

3

12 13 14 15

100


Dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan masing-masing program dan kegiatan dapat dievaluasi bagaimana out put, out come serta benefit dari kegiatan berikut ini : No I 1

Program / Kegiatan Program Pelayanan Admin istrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprs Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah

4

5

Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

6

Penyediaan ATK

7

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Out Put

290 jenis surat

1 rek listrik dan telepon 1 line dan internet dinas 1 titik, kecamatan 30 titik Roda 4 = 6 unit, roda 2 = 36 unit

Out Come

Benefit

Terkelolanya kegiatan surat menyurat (masuk dan keluar) Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan listrik

Informasi tersampaikan melaui surat masuk dan keluar Kegiatan yang memakai jasa listrik , telepon dan internet bisa berjalan Kendaraan operasional dapat digunakan dengan lancar Kendaraan operasional dapat digunakan dengan aman Kebersihan kantor terawat

Terpeliharanya perizinan kendaraan dinas

Roda 4 = 6 unit, Roda 2 = 30 unit

Terjaminnya kendaraan milik daerah

Honor petugas kebersihan sebanyak 12 orang Penyediaan alat tulis kantor sebanyak 15 jenis KTP = 7.000 lbr KK = 125.000 lbr Kutipan Akta = 100.000 Buku register = 2000 Penyediaan alat listrik dan elektronik 1 paket

Terpeliharanya kebersihan kantor

Penyediaan 9 unit PC, 1 unit laptop 12’, 3 unit laptop,3 unit printer laser jet, 9 unit printer inkjet,2 unit printer dotmatrix, infokus 1 unit, AC 3 unit, TV LCD 1 unit, mesin absen sidik jari 1 unit, kursi

Terpenuhinya kebutuhan perlatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor

Kegiatan dapat didukung dengan ATK Dengan tersedianya barang cetakan Pelayanan publik dapat dilaksanakan Penerangan bagunan kantor berjalan lancar Kegiatan Dinas dapat berjalan dengan penunjang sarana


10

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No 11

Program / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanganundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

12

13

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

II

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian Dinas dan atributnya

14

15 III

16

17

18 19

Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur Penyediaan kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan fasilitas penunjang kedinasan SKPD

lipatb 20 unit, kamera cctv 4 unit, gorden 1 paket 15 macam alat dan bahan kebersihan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

Kegiatan rumah tangga dapat berjalan lancar

Out Come Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Benefit Meningkatnya wawasan aparat tentang informasi lingkup nasional dan regional Penjamuan terhadap tamu tersedia

Terpenuhinya kebutuhan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dapat mengikuti kegiatan di luar kantor

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian Terpenuhinya kebutuhan pakaian KORPRI

Meningkatnya kinerja pegawai

Pengadaan kendaraan Dinas 2 unit mobil, 6 unit motor Kendaraan roda 2 = 33 unit, roda 4 = 6 unit

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kegiatan operasional

1 paket

Terpeliharanya gedung kantor

Sewa gedung 4 unit, pemeliharaan 2 unit

Tersedianya kantor UPTD

Meningkatkan kenyamanan suasana kerja Meningkatnya operasional kegiatan

Out Put Penyediaan 2 harian umum surat kabar Penyediaan makanan dan minuman sebanyak 900 dus makan rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dilaksanakan

Pengadaan pakaian Dinas harian Pengadaan pakaian KORPRI

Meningkatnya kinerja pegawai

Meningkatnya operasional kegiatan


IV

20

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya 1 jenis laporan keuangan semesteran Tersusunnya 1 jenis laporan keuangan akhir tahun

Tersedianya laporan semesteran keuangan Tersedianya laporan keuangan di akhir tahun

Tertib adminstrasi keuangan semesteran

21

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

22

Penyusunan LAKIP, RENJA, RKA dan DPA SKPD

Tersusunnya LAKIP, RENJA, RKA dan DPA SKPD

Ada perencanaan dan evaluasi kegiatan dan kinerja SKPD

Meningkatnya akuntabilitas pelaporan yang disesuaikan dengan LAKIP, Renja, RKA dan DPA

No IV

Program / Kegiatan Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengadaan penangkal petir untuk SIAK

Out Put

Out Come

Benefit

Terbangunnya penangkal petir di 15 TPDK

Meningkatnya keamanan penggunaan SIAK

24

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Terlatihnya petugas registrasi Tk Desa/Kel sebanyak 160 orang

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat terjaga Meningkatnya pengetahuan petugas registrasi

25

Penyedian informasi yang dapat diakses masyarakat

26

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

27

Pengembangan Database kependudukan

Tersedianya informasi di Website Disduk dan Capil Terealisasi pelayanan penerbitan KTP sebanyak 69.295, KK sebanyak 61.500,penerbitan akta kelahiran sebanyak 70.406 lbr Tersedianya data base 493.872 KK dan 1.200.000

23

Informasi dapat diakses masyarakat melalui internet Terpenuhinya hak warga Negara dalam kepemilikan dokumen kependudukan

Tersedianya data base kependudukan

Tertib administrasi keuangan diakhir tahun

Penataan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan dengan optimal Optimalisasi program penataan administrasi kependudukan Warga Negara memiliki dokumen kependudukan dan peningkatan PAD

Mempermudah dalam memberikan


KTP Elektronik 28

Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Tersusunnya perda dan dan Perbup tentang retribusi

29

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Termonitornya dan terbinanya 6 wilayah dan 30 TPDK

30

Pemodelan KK, KTP, Akta dan Dinamisasi Data Kependudukan di DMGR

Terbinanya 11 desa/kelurahan mandiri gotong royong

31

Sisialisasi Kebijakan Kependudukan

Tersampaikannya sosialisasi kebijakan kependudukan

32

Percepatan perekaman e - KTP

Terlayaninya perekaman e-KTP bagi penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP

secara dinamis yang akurat. Terlaksananya Perda dan Perbup tentang Retribusi

Dapat diketahui dan terevaluasi serta terlaporkannya seluruh hasil kegiatan Terwujudnya model di desa dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan Terpenuhinya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan kependudukan Terpenuhinya hak warga negara dalam kepemilikan dokumen kependudukan

pelayanan kepada masyarakat Peningkatan penataan admnistrasi kependudukan melalui penyusunan kebijakan kependudukan Kegiatan dapat berjalan sesuai aturan.

Intervensi terhadap peningkatan pembangunan di desa / kel segera dilaksanakan Optimalisasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Optimalisasi pelayanan perekaman e-KTP


2.2 PERMASALAHAN-PERMASALAHAN 1. Sumber Daya Manusia Permasalahan

yang

terjadi

pada

Program

Penataan

Administrasi

kependudukan diantaranya masalah tenaga berupa : a. Kekurangan jumlah pegawai dimana setiap wilayah hanya terdapat 2 orang pegawai, sedangkan TPDK dibentuk tiap kecamatan. b. Masih kurangnya keterampilan di bidang pengolahan data. 2. Infrastruktur Infrastruktur

gedung

untuk

tempat

pelayanan

masih

kurang

representative dan gedung kantor untuk UPTD di wilayah belum terpenuhi sehingga pelayanan masih belum maksimal.


BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD TAHUN 2015 3.1.

Arah Dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta memperhatikan Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:

“ Terwujudnya Pelayanan Administrasi

Kependudukan Yang Akurat, Pasti dan Bertanggung Jawab Tahun 2018” Maka perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

dari

misi

melalui

strategi

penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Strategi pembangunan Daerah tersebut terdiri dari kebijakan pembangunan, program pembangunan dan kebijakan wilayah. Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama setahun kedepan. Misi : Misi merupakan penjabaran dari Visi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang terpilih.

Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai

berikut : 1. Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan berbasis data base yang berkualitas.


2. Meningkatkan cakupan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan sumber daya manusia yang profesional dalam pendayagunaan data dan teknologi informasi. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan admnistrasi kependudukan dengan menggunakan teknologi informasi yang berkelanjutan. 4. Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang suksesnya pembangunan didaerah. Misi 1 :

Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan berbasis data base yang berkualitas. Kebijakan pada Misi 1 adalah sebagai berikut : a. Pelaksanaan mekanisme pengelolaan data base (up date data)secara tertib dimulai dari TPDK Kecamatan sampai dengan Kabupaten /Dinas. b. Dinamisasi data kependudukan dengan menggunakan aplikasi sistem yang terbaru. Misi 2 :

Meningkatkan cakupan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan sumber daya manusia yang profesional dalam pendayagunaan data dan teknologi informasi. Kebijakan pada Misi 2 adalah sebagai berikut : a. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis (bintek) untuk meningkatkan kapasitas petugas yang terdiri dari operator, registrat dan verifikator dalam penggunaan teknologi informasi. b. Pelayanan secara langsung terhadap masyarakat dapat

dilakukan dengan

mendatangi Desa/Kelurahan. Hal ini merupakan bentuk pelayanan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan

dan Catatan Sipil dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat akan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pencatatan Sipil.


Misi 3 :

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

layanan

admnistrasi

kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan teknologi informasi yang berkelanjutan. Kebijakan pada Misi 3 adalah sebagai berikut : a. Menyediakan infrastruktur yang berbasis teknologi informasi. b. Memanfaatkan teknologi informasi dalam mempercepat penerbitan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pencatatan Sipil. Misi 4 :

Memanfaatkan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pencatatan Sipil sebagai penunjang suksesnya pembangunan didaerah. Kebijakan pada Misi 4 adalah sebagai berikut : a. Menjadikan Dokumen Kependudukan dan Dokumen Pencatatan Sipil sebagai bukti partisipasi masyarakat dalam mematuhi Perda. b. Memanfatkan data kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan di Kabupaten Subang.

3.2

Program Prioritas dan Capaian Program Prioritas Sebagai langkah berikutnya, untuk melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka kegiatan Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

a. Program Prioritas Sebagai langkah berikutnya, untuk melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan

sebelumnya,

maka

Program

dan

kegiatan

Dinas

Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Subang adalah Rencana Kerja 2015 Disdukcapil 16

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 2. Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat 3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 4. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Oprs 5. Pengembangan database Kependudukan 6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 7. Peningkatan Kapasitas petugas registrasi kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan 8. Bintek pengelolaan administrasi kependudukan tingkat desa 9. Peningkatan pelayanan public dalam bidang Pencatatan Sipil 10. Peningkatan pelayanan public di Wilayah UPTD 11. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 12. Pemodelan KK, KTP, Akta dan Dinamisasi Data Kependudukan Di DMGR. b. Capaian Program Prioritas Dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 terutama dalam menunjang Program e-KTP, diharapkan terwujud capaian program/kegiatan sebagai berikut : 1. Tercetaknya Kartu Keluarga sebanyak 100.000 KK 2. Tercetaknya e-KTP sebanyak 125.000 keping 3. Tercetaknya Akta Kelahiran sebanyak 60.000 4. Tersusunnya Perda, Perbup, dan SOP 5. Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan 6. Terlaksananya pelayanan pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara keliling dan di wilayah UPTD 7. Terlaksananya implementasi SIAK


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2015 adalah sebanyak 5 (lima) program yang meliputi 36 kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp.4.500.000.000,-. Rincian program dan kegiatan adalah sebagaimana terlampir pada halaman berikutnya .


BAB V PENUTUP Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tahun 2015 merupakan suatu Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan yang lebih memusatkan pada arah dan tujuan jangka pendek dengan mengacu kepada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tahun 2009 - 2014, serta Rencana Strategis Daerah Kabupaten Subang tahun 2009 - 2014. Beberapa harapan dengan adanya rencana kerja SKPD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tahun 2015, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut : 1.

Pelaksanaan Program Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Subang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2.

Mampu memberikan arahan secara teknis Operasional bagi penentuan kebijakan/ program dan indikator kegiatan.

3.

Mampu

memberikan

arahan

bagi

pelaksanaan,

pengendalian,

dan

pengawasan program Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Subang. Keberhasilan pelaksanaan Rencana kerja SKPD ini tergantung pada komitmen bersama antara petugas dan pengelola program serta masyarakat/Swasta, Kecamatan, Desa/Kelurahan. Sehubungan dengan hal itu maka seluruh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Subang diharapkan mempedomani Rencana kerja SKPD Program Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tahun 2015. Subang, 30 Desember 2014 Kepala Disduk Capil Kabupaten Subang

Dadang Kurnianudin, S.IP NIP. 19670709 199703 1 005 Rencana Kerja 2015 Disdukcapil 19

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS OPD TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL RENCANA TAHUN 2015 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR (APBD KABUPATEN) NO

1

URUSAN PEMERINTAHAN DAN SKPD

2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (SASARAN)

VOLUME

3

4

LOKASI

5

TARGET CAPAIAN KINERJA (%)

PAGU PRIORITAS OPD (Rp)

PAGU MUSRENBANG/K EWILAYAHAN (Rp)

JUMLAH ( Rp)

6

7

8

9

Kabupaten

100

5.000.000.000 5.000.000.000 1.451.660.000 5.000.000

Kabupaten

100

895.060.000

895.060.000

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan 3 paket listrik Terpeliharanya jaminan kendaraan dinas Rd 4=6 Roda 2 = 30

Kabupaten

100

75.000.000

75.000.000

4

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya perizinan kendaraan milik Rd 2=36, Rd 4=7 daerah

Kabupaten

100

15.000.000

15.000.000

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor

Kabupaten

100

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 7 jenis

Kabupaten

100

21.600.000 150.000.000

21.600.000 150.000.000

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan 1 paket dan penggandaan

Kabupaten

100

150.000.000

150.000.000

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor

Kabupaten

100

5.000.000

5.000.000

9

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah 8 jenis tangga

Kabupaten

100

20.000.000

20.000.000

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi keluar daerah Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat konsultasi ke luar daerah

132 exp

Kabupaten

100

15.000.000

15.000.000

200 dus

Kabupaten

100

15.000.000

15.000.000

1 paket

Kabupaten

100

85.000.000

85.000.000

A

PROGRAM PADA SETIAP SKPD

I 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

11 12

Terkelolanya kegiatan surat menyurat (masuk dan keluar)

250 surat

12 orang

53 bh

5.000.000.000 5.000.000.000 1.451.660.000 5.000.000

RENCANA TAHUN 2015 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR (APBD KABUPATEN) NO



VOLUME

3

4

1 II

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan peralatan gedung kantor

Meningkatkan Kinerja dan Cakupan Pelayanan pada masyarakat

Komputer, Printer , notebook Disduk Kab. Dan UPTD

2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Meningkatkan kinerja dan memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

4

LOKASI



JUMLAH ( Rp)

7

8

9

6 100

1.182.955.000

1.182.955.000

Kabupaten, UPTD

100

172.000.000

172.000.000

Filingcabinet, lemari, meja, kursi

Kabupaten

100

200.000.000

200.000.000

Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

1 paket

Kabupaten

100

50.000.000

50.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Roda 2 = 30, Roda 4=8

Kabupaten

100

40.000.000

40.000.000

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor


1 paket

Kabupaten

100

44.400.000

44.400.000

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala taman/halaman kantor

Terpeliharanya taman/halaman kantor

12 bulan

Kabupaten

100

12.000.000

12.000.000

7

Penyediaan Fasilitas Penunjang Kedinasan SKPD (UPTD)

Tersedianya sarana penunjang kedinasan sewa gedung=4, pemeliharaan=2

Kabupaten

100

-

-

8

Renovasi pintu gerbang dan pagar kantor Dinas

Terlaksananya renovasi pintu gerbang dan pagar kantor dinas

Kabupaten

100

664.555.000

664.555.000

III

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100

25.000.000

25.000.000

1

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100

25.000.000

25.000.000

IV

100

80.000.000

1

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD

2

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun

3

Penyusunan Lakip, Renja, RKA dan DPA SKPD


1 paket

Batik

5


kabupaten

-

80.000.000

Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya laporan keuangan di akhir tahun

2 x 1 tahun

Kabupaten

100

15.000.000

15.000.000

1x 1 tahun

Kabupaten

100

15.000.000

15.000.000

Terwujudnya perencanaan dan evaluasi kegiatan dan kinerja SKPD

5 jenis

Kabupaten

100

50.000.000

50.000.000



1 B

2 PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING URUSAN

I

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

2

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan


VOLUME

3

Tersampaikannya informasi kepada masyarakat Terpenuhinya hak warga Negara dalam

4

LOKASI

5




JUMLAH ( Rp)

7

8

9

6 100

2.260.385.000

2.260.385.000

100

2.260.385.000

2.260.385.000 50.000.000 245.280.000

30 TPDK

30 TPDK

100

1 paket

Kabupaten

100

50.000.000 245.280.000

kepemilikan dokumen kependudukan 3

Pengembangan Data Base Kependudukan

Tersedianya data base kependudukan secara dinamis yang akurat.

100,000 KTP-el dan 75,000 KK

Kabupaten

100

150.000.000

150.000.000

4

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Tersampaikannya informasi dan regulasi kebijakan kependudukan

30 kecamatan

Kabupaten

100

198.208.000

198.208.000

5

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dapat diketahui dan terevaluasi serta terlaporkannya seluruh hasil kegiatan

1 paket

Kabupaten, Kecamatan , Desa

100

100.000.000

100.000.000

6

Pemodelan KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Dinamisasi data Kependudukan di DMGR

Tersedianya data kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil

30 kecamatan

30 kec.

100

65.000.000

65.000.000

7

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan Sipil

Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Catatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian)

Jumlah penduduk 1,677,790 jiwa

31 kec.

100

135.375.000

135.375.000

8

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Terpadu

Terpenuhinya hak warga Negara dalam kepemilikan dokumen kependudukan

30 TPDK

Kecamatan

100

150.000.000

150.000.000

9

Implementasi SIAK

Meningkatnya kinerja petugas

30 TPDK

Kecamatan

100

150.000.000

150.000.000

Peningkatan Pelayanan Publik Di Wilayah UPTD

Terpenuhinya hak warga Negara dalam kepemilikan dokumen kependudukan

1 paket

Wilayah UPTD dan 30 Kec.

100

456.000.000

456.000.000

10

-



1 11

2 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

12


3 Meningkatnya pengetahuan dan keterampila operator pengelola SIAK

VOLUME

4 30 org opr kec 10 org opr Dinas

LOKASI




JUMLAH ( Rp)

7

8

9

5 Kabupaten

6 100

70.522.000

70.522.000

Peningkatan Kapasistas Pengelola Administrasi Kependudukan Meningkatnya pengetahuan dan keterampila pengelola Adminstrasi kependudukan

30 org petugas reg kec Kabupaten 10 org petugas reg Dinas 253 org tk Desa/Kel

100

145.000.000

145.000.000

13

Pembinaan, pengawasan dan penertiban Administrasi Kependudukan

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan

1 paket

Kabupaten

100

30.000.000

30.000.000

14

Pengolahan, penyusunan, dan analisa laporan informasi kependudukan

Terlaksananya pembuatan laporan 1 x 12 bulan informasi kependudukan dan pencetakan buku induk kependudukan

Kabupaten

100

235.000.000

235.000.000

15

Pengadaan jasa pembuatan maket dan DED gedung kantor Dinas

Tersedianya maket dan DED gedung kantor

Kabupaten

100

1 paket

80.000.000

80.000.000

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DADANG KURNIANUDIN, S.IP NIP. 19670709 199703 1 005

RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015

Recommend Documents