RENCANA KERJA TAHUN 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

RENCANA KERJA TAHUN 2017

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR


1.

DAFTAR ISI Halaman -i-

DAFTAR ISI BAB I 1.1 1.2. 1.3. 1.4.

PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan

1 1 2 4 4

2.4

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5

Penelaahan Masyarakat

BAB III 3.1. 3.2. 3.3.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM , DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan

21 21 23 23

BAB IV

PENUTUP

34

BAB II 2.1. 2.2. 2.3.

Usulan

Program

dan

Kegiatan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

i

6 6 9 10 12 21


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan

daerah

secara

sistematis,

terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang

perencanaan

yaitu

perencanaan

jangka

panjang,

perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan

dengan

ketentuan

dimaksud,

sebagai

petunjuk

operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2016 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2016, hasil evaluasi pelaksanaan progam

dan

kegiatan

periode

sebelumnya,

masalah

yang

dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Menjabarkan

rencana

strategis

ke

dalam

rencana

capaian

tujuan

operasional 2. Memelihara

konsistensi

antara

perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja

Penyelenggaraan

Fungsi

dan

Urusan

Wajib

Daerah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

1


4. Instrumen

bagi

pemerintah

daerah

sebagai

acuan

penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. 1.2 Landasan Hukum Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2016 berdasarkan pada : 1.

Undang

–

Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286); 2.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

(Lembaran Negara

Nomor 104Tahun 2004, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan

Undang

–

Undang

Peraturan Nomor

Pemerintah 3 Tahun

Pengganti

2005

tentang

Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4.

Undang

–

Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah

Propinsi

Pemerintah

dan

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

2


7.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

tentang

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksana

Rencana

Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 11. Surat

Edaran

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

050/200/II/BANGDA/2008; perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD); 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan

Organisasi

Inspektorat,

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; 13. Peraturan Daerah Blitar Nomor

tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2013 – 2015 ; 14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2008 ; 15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2015; 16. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar nomor 188/ 156 /410.103/2011 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

3


Tahun

2011

tentang

Rencana

Strategis

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2011 – 2015. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai visi, misi dan tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Good Government)

dengan

penyelenggaraan

seiring

dalam

perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut : ·

Memberi

arahan

dan

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan tugas pada masing - masing bagian/ bidang sesuai tupoksi Bidang; ·

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan;

·

Sebagai informasi dan umpan balik antar bagian/ bidang yang terkait sehingga tercipta rencana dan program kerja yang sinergis untuk memperkecil terjadinya tumpang tindih kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang ........................................................

1.2

Landasan Hukum .....................................................

1.3

Maksud dan Tujuan .................................................

1.4

Sistematika Penulisan …………………………………….

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

4


Renstra SKPD ............................................... 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...............................

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil................

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………..

2.5

Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.....

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1

Telaah terhadap kebijakan Nasional / Provinsi / Daerah…………………………………………………………..

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.........................

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan .............................................

BAB V

PENUTUP


5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2016 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 Dan Capaian Renstra SKPD Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar

yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : ·

Indikator

Masukan

(Input),

untuk

mengukur

jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. ·

Indikator

Keluaran

(output),

merupakan

indikator

yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. ·

Indikator

Hasil

(Outcome),

merupakan

indikator

yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR | 6


dalam

PP

No.

24

Tahun

2005

tentang

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. A. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016 (Per 1 September) No

Program / Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Ket

1

2

3

4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3 4 5

6 7 8 9

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

4.282.000

0

0

233.209.200

80.917.627

34,70

20.122.100

13.825.200

68,71

22.278.650

2.531.000

11,36

3.336.450

0

0

6.080.100

2.859.100

47,02

7.200.000

4.200.000

58,33

7.485.400

0

0

103.824.800

101.443.519

97,71

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 11 12 13

14

15

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

43.857.124

42.920.000

97,86

70.997.748

30.062.498

42,34

268.242.000

270.696.000

100,91

74.497.800

39.576.835

53,12

30.048.200

5.631.000

18,74

7.737.600

7.187.600

92,89

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

65.500.000

47.870.000

73,08


7


17

18 19

20

21

22 23 24

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 38.657.500 Penyusunan Laporan 13.571.500 35,11 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Penataan Administrasi Kependudukan 140.617.600 Pembangunan dan 46.071.484 32,76 Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 310.993.110 Implementasi sistem 166.020.948 53,38 administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 14.548.100 Koordinasi 2.295.000 15,78 pelaksanaan kebijakan kependudukan 197.392.350 Pengolahan dalam 81.668.987 41,37 penyusunan laporan informasi kependudukan 46.766.050 Pengembangan 35.575.900 76,07 database kependudukan Sosialisasi kebijakan 214.688.600 104.296.500 48,58 kependudukan 97.002.000 Peningkatan 116.635.596 120,24 pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil TOTAL 2.029.364.482 1.215.856.294 59,91

B. Permasalahan dan Tantangan Utama Tahun 2016 1. Fasilitas dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat; 2. Sarana dan prasarana guna pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem jemput bola; 3. Kurangnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan dan Kecamatan tentang setiap perubahan kebijakan kependudukan; 4. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan manfaat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri terhadap dokumen kependudukan; 6. Terbatasnya jumlah personel yang dimiliki dan adanya jabatan yang kosong sehingga kurang optimalnya pelayanan administrasi kependudukan. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

8


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta pengurusan dokumen pencatatan sipil terus ditingkatkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kelengkapan alat cetak e-KTP dan akta pencatatan sipil. Perbaikan

pelayanan

dilakukan

dengan

penyederhanaan

prosedur kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan moderisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik. Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung terhadap kinerja Pemerintahan, beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung

dengan

masyarakat,

sehingga

diharapkan

dapat

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga operator pelayanan guna mewujudkan Pelayanan yang Profesional dalam Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil secara mobiling untuk mewujudkan Kesadaran Masyarakat Kota Blitar dalam kepemilikan dokumen KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil.


9


2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

A. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Memiliki struktur organisasi yang terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris -

Kasubag Umum, Keuangan dan Penatausahaan Aset

-

Kasubag Program dan Kepegawaian

c. Bidang Pendaftaran Penduduk -

Kasi Penerbitan Identitas Penduduk

-

Kasi Mobilitas Penduduk

d. Bidang Pencatatan Sipil -

Kasi Kelahiran dan Kematian

-

Kasi Perkawinan dan Perceraian

e. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Adminduk -

Kasi Pengolahan Data Kependudukan

-

Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan

urusan

pemerintah

daerah

dibidang

kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan

peraturan perundang-

undangan ; 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4.

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

10


5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ; 6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang

administrasi

kepegawaian,

kearsipan,

ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas; 7. Pelaksanaan meliputi

pengembangan

pembinaan

kemampuan

personil,

organisasi

administrasi

umum,

ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja 8.

Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

9.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan

dan

catatan

sipil

sesuai

dengan

kewenangan Daerah; 10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 11. Pelaksanaan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP); 12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau

pelanggan

pelaksanaan

secara

periodik

pengumpulan yang

pendapat

bertujuan

untuk

memperbaiki kualitas pelayanan; 13. Pengelolaan

pengaduan

masyarakat

di

bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait

layanan

bidang

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; 15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.


11


2.4

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Tahun

2016

telah

menentukan 13 (tiga belas) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan penguatan jatidiri dan identitas Kota Blitar,

Peningkatan

pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan, nilainilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari 2. Peningkatan

pemahaman

keagamaan melalui

dan

pengamalan

nilai-nilai

Peningkatan fasilitasi sarana ibadah

dan kegiatan keagamaan 3. Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas dan daya saing lulusan, peningkatan aksesbilitas wajar 12 tahun yang disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan 4. Meningkatnya ketersediaan

tingkat Sumber

pendidikan Daya

masyarakat

Manusia

untuk

berkualitas

dan

kompetensi

dan

berkompetensi tinggi 5. Memantapkan

layanan

kesehatan,

profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan; 6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

untuk peningkatan

pendapatan masyarakat 7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku usaha informal 8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam mencapai

kedaulatan

pangan

melalui

Pengembangan

infrastruktur jaringan irigasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

12


9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya dukung

pengetahuan,

perkembangan

kreativitas-

keinovasian dan daya saing melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah, dan penguatan pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan industri pariwisata dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, transportasi. 10. Peningkatan

kualitas

hidup

masyarakat

miskin

dan,

pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan 12. Mengembangkan

birokrasi

pemerintahan

yang

berkompetensi tinggi, tansparansi dan menjamin kepastian hukum, 13. Peningkatan

Kualitas

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Dari 13 (tiga belas) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana 1 (Satu) prioritas yang dijabarkan dalam 1 (satu) Program kegiatan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Disamping

itu,

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut, harus tercermin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk Bappeda, diantaranya : 1) Produk – produk perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD) yang lebih berkualitas; 2) Hasil – hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut perbaikan, proses perencanaan pembangunan dan masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah. Sehubungan

dengan

hal

dimaksud,

dalam

rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah ; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

13


Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kota Blitar

Rencana Tahun 2017 Kode

Program dan Kegiatan

1

2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.6.01

1

2.6.01

1

1

2.6.01

1

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.6.01

1

11

2.6.01

1

12

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator

3

4

Lokasi

Target Capaian Kinerja

5

6

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 7 427,416,000.00

-

-

jenis transaksi perbankan yang dilakukan tersedianya alat tulis kantor

jumlah jenis transaksi perbankan yang dilakukan persentase ketersediaan alat tulis kantor

2.00

5,016,000.00

100.00

24,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

jenis Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

5.00

24,000,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor

jumlah jenis Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor

85.00

3,600,000.00


14


jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia jumlah bahan bacaan dalam 1 hari

25.00

7,200,000.00

3.00

7,200,000.00

jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman untuk tamu jumlah jenis perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

3.00

8,400,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

jenis penyediaan makanan dan minuman untuk tamu jenis perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.00

108,000,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.00

240,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana x 100 %

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

terpeliharanya gedung kantor

2.00

110,000,000.00

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

jumlah mobil dinas yang terpelihara

jenis pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana dalam 1 tahun jumlah mobil dinas yang terpelihara dalam satu tahun

3.00

89,200,000.00

2.6.01

1

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

2.6.01

1

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

tersedianya bahan bacaan dalam 1 hari

2.6.01

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

2.6.01

1

18

2.6.01

1

2

2.6.01

2

2.6.01

2

2.6.01

2


15

555,762,000.00


jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor yang terlaksana jenis pemeliharaan meubelair yang terlaksana dalam satu tahun jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan meubelair

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

jenis laporan yang tersusun

jumlah jenis laporan yang tersusun

2.6.01

2

28

2.6.01

2

29

2.6.01

2

2.6.01

2

2.6.01

6

2.6.01

6

1


16

5.00

36,612,000.00

2.00

24,000,000.00

4.00

73,150,000.00

10.00

222,800,000.00

35,800,000.00

6.00

35,800,000.00


2.6.01

7.1

2.6.01

7.1

2.6.01

7.1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM aparatur yang ada ) x 100%

11

Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

6.00

101,850,000.00

12

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

jumlah Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

2.00

12,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Prosentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Penduduk

jumlah Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD dalam 1 tahun Jumlah kepemilikan Kartu Identitas / Jumlah Penduduk Kota Blitar x 100 %

100.00

1,132,380,000.00

Jumlah Anak memiliki KIA dibagi Jumlah anak dikota blitar x 100% 2 kali di 21 kelurahan selama 1 tahun

50.00

643,360,000.00

126.00

258,840,000.00

jumlah dokumen penduduk yang terlegalisasi dibagi jumlah pemohon

100.00

10,780,000.00

2.6.01

15

2.6.01

15

4

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Persentase Jumlah Anak memiliki KIA

2.6.01

15

5

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Secara Mobiling

jumlah Pelayanan Mobiling di tiap kelurahan

2.6.01

15

8

Legalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk

persentase dokumen penduduk yang terlegalisasi


17

113,850,000.00


Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase Penududuk yang memiliki KTP

1

Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak

Persentase kepemilikan akte kematian dan kelahiran

16

2

Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan dan Perceraian

Jumlah Dikumen Akta perkawinan dan perceraian terproses

2.6.01

16

4

Pengelolaan Arsip Akta Pencatatan Sipil

Presentase data arsip yang terinput di database

2.6.01

16

5

Legalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil

Persentase dokumen akta pencatatan sipil yang terlegalisasi

2.6.01

17

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Prosentase Validitas data kependudukan

2.6.01

15

2.6.01

16

2.6.01

16

2.6.01

9

Prosentase Jumlah Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil


18

Penduduk yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk Wajib KTP Jumlah Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipi Terlayanil/ Jumlah Pemohon x 100 % Persentase kepemilikan akte kematian dan kelahiran dibanding jumlah penduduk yang mati dan lahir

97.00

219,400,000.00

85.00

90,000,000.00

Jumlah Dikumen Akta perkawinan dan perceraian terproses selama 1 Tahun data arsip yang terinput di database dibagi dokumen akte yang telah diterbitkan x 100% dokumen akta pencatatan sipil yang terlegalisasi dibagi permintaan dokumen akta pencatatan sipil x 100% Jumlah data yang valid / Jumlah data kependudukan anomali x 100 %

100.00

25,000,000.00

100.00

50,000,000.00

100.00

25,000,000.00

190,000,000.00

842,402,000.00


2.6.01

17

3

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

2.6.01

17

5

Pengoperasian SIAK secara Terpadu

2.6.01

17

6

Pengelolaan Informasi Data Base Kependudukan

persentase validitas data kependudukan

2.6.01

18

Program Profile Kependudukan

Jumlah profile kependudukan yang tercetak

2.6.01

18

Penyusunan Profile Kependudukan Kota

Jumlah Buku Profil yang tersusun

1

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan secara tatap mukadan melalui media persentase SKPD/kantor dan lembaga terkait yang telah mengoperasikan dan terintegrasi SIAK

jumlah lembaga/institusi yang memanfaatkan data kependudukan 2.6.01

18

3

Updating Data NIK Penduduk Tingkat RT/RW se Kota Blitar

persentase data NIK yang terupdate

Total

jenis pelaksanaan sosialisasi

3.00

278,568,000.00

SKPD/kantor dan lembaga terkait yang telah mengoperasikan dan terintegrasi SIAK dibagi SKPD/kantor dan lembaga terkait x 100% jumlah data kependudukan yang tervalidasi dibagi jumlah data kependudukan x 100% Jumlah profile kependudukan yang tercetak dalam satu tahun jumlah buku profil yang tersusun dalam satu tahun jumlah lembaga/institusi yang memanfaatkan data kependudukan jumlah data NIK yang terupdate dibagi jumlah data NIK x 100%

100.00

142,100,000.00

100.00

421,734,000.00

266,138,000.00

2.00

122,503,000.00

50.00

100.00

143,635,000.00

3,563,748,000.00


19


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

oleh

Dinas

juga berasal dari para

pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi program.

Rumusan

usulan

program

dan

dan integrasi

kegiatan

dimaksud

dijabarkan dalam tabel 2.5. sebagai berikut : Tabel. 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2017 No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

Besaran/ Volume (5)

-

-

-

-

-


Catatan (6)

-

20


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara

nasional,

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Administrasi

dalam

rangka

Kependudukan

yang

meningkatkan sejalan

pelayanan

dengan

tuntutan

pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima

yang

menyeluruh

untuk

mengatasi

permasalahan

kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pada tanggal 24 Desember 2013 telah ditetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang menarik dan perlu dicermat oleh seluruh lapisan masyarakat adalah dicantumkannya pasal 79 A yang menentukan: “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya”.

Berdasarkan

pasal

di

atas maka

semua

pengurusan

dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gratis asalkan tidak melebihi batas waktu maksimal yang telah ditentukan oleh

Undang

–

Undang.

Apabilan

pengurusan

dokumen

kependudukan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan Undang – Undang maka masyarakat dikenakan denda retribusi pengurusan akta kependudukan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah no. 8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR |

21


Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil . Hal tersebut

dimaksudkan

agar

masyarakat

semakin

sadar

akan

pentingnya dokumen kependudukan sehingga tertib administrasi kependudukan terwujud di wilayah Kota Blitar Program Nasional yang harus segera dilakukan meliputi : 1. Pengembangan

SIAK

versi.

5

terbaru

dalam

pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil 2. Peningkatan Pelayanan KTP Elektronik

yang berisi rekaman

Sidik Jari, Foto wajib KTP dan Iris Mata , berlaku secara Nasional, dengan ketentuan penduduk wajib KTP hanya boleh memiliki 1 ( satu ) KTP di wilayah NKRI dan berlaku seumur hidup baik secara stelsel aktif. 3. Semua Anak Indonesia usia dibawah 17 Tahun diterbitkan Kartu Identitas Anak pada tahun 2021 4. Pengembangan akses data kependudukan secara online dari instansi Pelaksana ke Pusat dan Propinsi serta Kecamatan dan Kelurahan 5. Penilaian Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik berkategori baik. Program di Pemerintah Daerah guna mendukung program nasional antara lain : 1. Peningkatan Kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Peningkatan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil; 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Data Base Kependudukan; 4. Profile Kependudukan 5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur 8. Peningkatan Sistem Pengembangan Laporan Capaian Kinerja 9. Pendapatan Denda Retribusi


22


3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara kegiatan pemerintahan dalam

urusan

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil,

dalam

melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada visi dan misi pemerintah Kota Blitar, Sehingga dalam menjabarkan visi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar harus mengacu pada visi Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang menggambarkan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan yang didasarkan pada pemahaman secara tepat tentang situasi / lingkungan

yang

dapat

mempengaruhi,

yaitu

“

Mewujudkan

Penduduk Kota Blitar Berdokumen Kependudukan Yang Valid ” Berangkat dari visi inilah diharapkan mampu melahirkan dan menyatukan

berbagai

gagasan

strategis

dilingkungan

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sehingga tumbuh komitmen

dan

motivasi

dari

seluruh

personil

untuk

dapat

mewujudkannya menjadi kenyataan. 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :


23


Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

PROGRAM Sosialisasi kebijakan PENGELOLAAN kependudukan INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

INDIKATOR KINERJA

SAT

TARGET

Jenis Pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi sosialisasi kebijakan kependudukan secara tatap muka dan melalui media

KET

3

Sasaran 2. Tertib administrasi kependudukan KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Penerbirtan kartu identitas anak (kia) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk secara mobiling Monev Dokumen Pendaftaran Penduduk Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Pelayanan Kepemilikan akte Kelahiran dan Kematian

Pelayanan Kepemilikan Akte Perkawinan, perceraian dan pengesahan anak

INDIKATOR

SAT

TARGET

Persentase jumlah anak memiliki kia Jumlah pelayanan mobiling di tiap kelurahan

Prosentase

50

lokasi

126

Persentase pemohon terlayani

Prosentase

100

Persentase penduduk yang memiliki KTP-el

Prosentase

97

Persentase Kepemilikan akte kelahiran,kemat ian dibanding jumlah kematian dan kelahiran Persentase Kepemilikan Akte dibanding jumlah orang yang kawin dan cerai

Prosentase

85

Prosentase

100

KINERJA


24

KET


Pengelolaan Arsip akta Pencatatan Sipil Monev dokumen Pencatatan Sipil

Persentase data arsip persyaratan terinput data base Persentase jumlah pemohon terlayani

Prosentase

100

Prosentase

100

Sasaran 3. Persentase Validitas Data Kependudukan KEGIATAN PROGRAM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Profile Kependudukan

URAIAN PIAK dan Pengelolaan Data Base Kependuduka n Pengoperasian SIAK secara Terpadu Penyusunan Buku Profil Kependuduka n Updating Data NIK Penduduk tingkat RT/RW dan Kelurahan

INDIKATOR

SAT

TARGET

Persentase validitas Data kependudukan

Prosentase

100

Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Jumlah Buku tersusun

Prosentase

100

Buah

2

Persentase Data NIK terupdate

Prosentase

100

KINERJA


25

KET


Sasaran 4. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran KEGIATAN PROGRAM PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

URAIAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

INDIKATOR

SAT

TARGET

jenis

2

rekening

5

jenis Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/Peneranga n Bangunan kantor jenis peralatan rumah tangga yang tersedia

prosentase

100%

jenis

5

prosentase

100%

tersedianya bahan bacaan dalam 1 hari

prosentase

100

jenis penyediaan makanan dan minuman untuk tamu

eksemplar

3

jenis perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

jenis

3

jenis

2

KINERJA jenis transaksi perbankan yang dilakukan tersedianya alat tulis kantor


26

KET


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Fasilitasi Keperanserta an Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Selanjutnya,

program

unit

1

terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

paket

4

terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor terpeliharanya gedung kantor

paket

10

jenis

2

jumlah mobil dinas yang terpelihara

buah

3

terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

jenis

5

terlaksananya pemeliharaan meubelair

jenis

2

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang dikikuti

even

6

dan

kegiatan

–

kegiatan

diatas

diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :


27


Tabel. 3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL RASIONALISASI DAN TAMBAHAN KEGIATAN BARU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

KODE REKENING

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (INCOME)

TARGET CAPAIAN KINERJA

3

4 100%

2

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

0

2.6.01

1

1

0

2.6.01

1

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

0

2.6.01

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

0

2.6.01

1

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

0

2.6.01

1

11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1

0

2.6.01

1

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1

0

2.6.01

1

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

0

2.6.01

1

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor Jenis transaksi perbankan yang dilakukan Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA, dan listrik yang terbayar Tersedianya alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia Tersedianya bahan bacaan dalam 1 hari


28

PAGU INDIKATIF RANCANGAN AWAL RKPD

ALOKASI PAGU 2017

TAMBAHAN PAGU

KET.

5

6

7

8

427.416.000

2

5.016.000

1.000.000

5

240.000.000

240.000.000

100

24.000.000

15.000.000

5

24.000.000

15.000.000

85

3.600.000

3.600.000

25

7.200.000

7.200.000

3

7.200.000

7.200.000


1

0

2.6.01

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jenis penyediaan makanan dan minuman untuk tamu

3

8.400.000

8.400.000

1

0

2.6.01

1

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

2

108.000.000

158.000.000

1

0

2.6.01

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Jenis perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

100%

555.762.000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

1

0

2.6.01

2

7

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

0

2.6.01

2

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1

0

2.6.01

2

22

1

0

2.6.01

2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

0

2.6.01

2

28

1

0

2.6.01

2

29

1

0

2.6.01

6

1

0

2.6.01

6

1

0

2.6.01

5

1

1% 4

400.000.000 73.150.000

73.150.000

10

222.800.000

22.800.000

Terpeliharanya gedung kantor

2

110.000.000

155.467.000

Jumlah mobil dinas yang terpelihara

3

89.200.000

40.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

5

36.612.000

36.612.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Terlaksananya pemeliharaan mebelair Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

2

24.000.000

24.000.000

100%

35.800.000

Jenis laporan yang tersusun

6

35.800.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah


29

100%

113.850.000

21.000.000

Kegiatan Baru


PERANGKAT DAERAH 1

0

2.6.01

7

11

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti

6

101.850.000

50.000.000

1

0

2.6.01

7

12

Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

2

12.000.000

12.000.000

2

0

2.6.01

15

2

0

2.6.01

15

4

2

0

2.6.01

15

5


Jumlah Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD Prosentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Penduduk Persentase Jumlah Anak memiliki KIA jumlah Pelayanan Mobiling di tiap kelurahan

2

0

2.6.01

15

8

Monev Dokumen Pendaftaran Penduduk

2

0

2.6.01

15

9

2

0

2.6.01

16

2

0

2.6.01

16

1

Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian

2

0

2.6.01

16

2


2

0

2.6.01

16

4


Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

100%

1.132.380.000

50

643.360.000

126

258.840.000

persentase dokumen penduduk yang terlegalisasi

100

10.780.000

10.000.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Persentase Penududuk yang memiliki KTP

97

219.400.000

219.400.000

Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Prosentase Jumlah Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan akte kematian dan kelahiran

100%

190.000.000

Jumlah Dokumen Akta perkawinan dan perceraian terproses Prosentase data arsip yang terinput di database


30

250.000.000

85

90.000.000

90.000.000

100

25.000.000

25.000.000

100

50.000.000

50.000.000


Monev Dokumen Akta Pencatatan Sipil

Prosentase Dokumen akta pencatatan sipil yang terlegalisasi

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Prosentase validitas data kependudukan

3


17

5

Pengoperasian SIAK secara terpadu

2.6.01

17

6

Pengelolaan Informasi Data Base Kependudukan

0

2.6.01

18

2

0

2.6.01

18

1

Penyusunan Profile Kependudukan Kota

2

0

2.6.01

18

3

Updating Data NIK Penduduk tingkat RT/RW se Kota Blitar

2

0

2.6.01

18

4

Pengumpulan Data Kependudukan Hasil Pelayanan Penduduk

2

0

2.6.01

16

2

0

2.6.01

17

2

0

2.6.01

17

2

0

2.6.01

2

0

2

5

Program Profile Kependudukan

100

25.000.000

10.000.000

100%

842.402.000

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan kependudukan secara tatap muka dan melalui media

3

278.568.000

278.568.000

Prosentase SKPD/kantor dan lembaga terkait yang telah mengoperasikan dan terintegrasi SIAK Prosentase validitas data kependudukan

100

142.100.000

142.100.000

100

421.734.000

Jumlah Profile Kependudukan yang tercetak Jumlah buku profil yang tersusun

2

266.138.000

2

64.028.000

64.028.000

50

58.475.000

58.475.000

143.635.000

125.000.000

3.563.748.000

1.963.000.000

jumlah lembaga/institusi yang memanfaatkan data kependudukan prosentase data NIK yang terupdate

TOTAL


31

100

350.000.000

1.000.000.000


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017

sebagai

penjabaran

Renstra

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian

dan

bila

perlu

dilakukan

penyesuaian-penyesuaian

seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh

dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar

dalam

perencanaan

rangka

mewujudkan

pembangunan

yang

good

governance

mengedepankan

melalui

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Blitar, 2016 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

Drs. GATUT HARISIWANTO,M,Si Pembina Utama Muda NIP. 19611103 199203 1 004


32

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

NO SASARAN STRATEGIS 1

2

1

Meningkatnya Kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

2

Tertib Administrasi Kependudukan

INDIKATOR SASARAN 3

Survey kepuasan Masyarakat bidang kependudukan dan pencatatan Sipil

Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan

Persentase Validitas Data Kependudukan

TARGET TW TW TW TW I II III IV 4

5

6

7

B

B

100%

100%

AKSI / KEGIATAN 8

JADWAL TW TW TW TW I II III IV 9

Pelayanan pendaftaran penduduk secara mobiling

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

10

11

√

Pengumpulan data dari responden yang dipilih secara acak sesuai dengan cakupan jenis pelayanan masing-masing unit pelayanan publik

√

√

√

√

√

12

OUTPUT / KELUARAN 13

PROGRAM 14

√

Indeks Kepuasan Masyarakat

√

Peningkatan prosentase Peningkatan kepemilikan dokumen Pelayanan administrasi kependuukan Pendaftaran Penduduk

Buku Profil yang diberikan untuk Kelurahan, Kecamatan, dan instansi terkait

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

KEGIATAN 15

DANA

KET.

16

17


278.568.000

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

250.000.000


Menunggu hasil pengadaan mobil pelayanan kelilling

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk

219.400.000

Monev Dokumen Pendaftaran Penduduk

10.000.000

Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Pelayanan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipil Kematian

90.000.000


25.000.000


50.000.000

Monev Dokumen Akta Pencatatan Sipil

10.000.000

Penyusunan Profile Kependudukan

64.028.000

Profile Kependudukan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

NO SASARAN STRATEGIS 1

2

INDIKATOR SASARAN 3

TARGET TW TW TW TW I II III IV 4

5

6

7

AKSI / KEGIATAN 8

JADWAL TW TW TW TW I II III IV 9

10

11

12

OUTPUT / KELUARAN

PROGRAM

13

14

Buku NIK yang dibagikan untuk Kelurahan dan Kecamatan

KEGIATAN 15

Updating Data NIK Penduduk Tingkat RT/RW se Kota Blitar Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

DANA

KET.

16

17

58.475.000

Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

142.100.000 Pengelolaan Informasi Database Kependudukan

350.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2017 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

Recommend Documents