Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016

________________________________________________________ BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. Rencana Kerja SKPD (Renja Satuan Keraja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) Proses Penyusunan Renja SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunannya dimulai dari Forum SKPD dan hasil Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan Musrenbang Kabupaten, kemudian disusun menjadi RKPD Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) yang dalam pelaksanaannya berfungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pruoritas dan Lafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja SKPD (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan, yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan dan program pembangunan khususnya di bidang peternakan di Kabupaten Lamongan. 1.2 Landasan Hukum. Landasan idiil dari Rencana Kerja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang

1


________________________________________________________

berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) 2.

Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang, Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), 3.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang, Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), 4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

5.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

6.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang, Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

7.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

8.

Peraturan

Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

2


________________________________________________________

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendaliam dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734), 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun, 17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517), 18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694), 19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471),

3


________________________________________________________ 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E), 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38/E), 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) KabupateLamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E), 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lamongan, 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015, 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025, 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 1.3 Maksud dan Tujuan. Maksud dibuatnya Renja Tahun 2016 adalah memberi arah yang jelas dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selama setahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan.

4


________________________________________________________

Tujuannya adalah untuk mempermudah melaksanakan kegiatan selama setahun kedepan

terutama dalam rangka melayani masyarakat di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga sumberdaya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara maksimal dimana pada gilirannya mampu mewujudkan Visi dan Misi Dinas. 1.4 Sistematika Penulisan. Sistematika penulisan Renja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan, a) Latar belakang, b) Landasan Hukum, c) Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD, d) Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu a) Evaluasi Pelaksaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, b) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, c) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, d) Review terhadap Rancangan Awal RKPD, e) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan a) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, b) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, c) Program dan Kegiatan. BAB IV PENUTUP

5


________________________________________________________ BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA Tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Lamongan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan Pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Kegiatan

: Program Perencanaan Pembangunan Daerah. : Monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Penyelesaian pekerjaan : 100% Anggaran

: Rp. 10.000.000,-

Realisasi

: Rp. 9.980.000,-

Prosentase Realisasi

: 99,80%

2. Program Kegiatan

: Program Pengembangan data/ informasi Statistic Daerah. : a. Penyusunan dan pengumpulan data dan informasi statistic daerah. b. Penyelenggaraan Updating dan Validasi Data ternak besar


: Rp. 110.000.000,-

Realisasi

: Rp. 108.305.500,-


: 98,46%

3. Program Kegiatan

: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. : Pemenuhan kebutuhan pelayanan Administrasi perkantoran.


: Rp. 557.300.000,-

Realisasi

: Rp. 468.825.505,-


: 84,12%

6


________________________________________________________ 4. Program

Kegiatan

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


: Rp. 996.800.000,-

Realisasi

: Rp. 982.692.000,-


: 98,58%

5. Program Kegiatan

: Program Peningkatan pengembangan system capaian kinerja dan keuangan. : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD.


: Rp. 25.000.000,-

Realisasi

: Rp. 25.000.000,-


: 100%

6. Program Kegiatan

: Program Pencegahan dan penangulangan penyakit ternak. : Pemeliharaan kesehatan dan pencergahan penyakit menular ternak.


: Rp. 4.172.361.000,-

Realisasi

: Rp. 4.030.397.000,-


: 96,60%

7. Program Kegiatan

: Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.


: Rp. 934.500.000,-

Realisasi

: Rp. 859.792.000,-


: 92,00%

8. Program Kegiatan

: Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


: Rp. 313.000.000,-

Realisasi

: Rp. 311.965.000,-


: 99,67%

7


________________________________________________________ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyadari bahwa masih ada kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan Evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Hasil Evaluasi realisasi kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Realisasi Program/ kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan. b. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/ kegiatan adalah perencanaan yang matang berstruktur dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapa, terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. c. Implikasi yang timbul terhada[p target capaian program renstra SKPD, adalah terlaksananya setiap program/ kegiatan yang sudah ditentukan dalam dokumen renstra SKPD dengan Indikator Peningkatan Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan. d. Kebijakan/ tindakan perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan memberikan argumentasi yang mengarah pada pengembangan pelayanan dan optimalisasi sumber daya peternakan dengan memberikan Introduksi Pengenalan Teknologi Baru. Dalam Pencapaian Kinerja seluruh program telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran, maka Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2014 telah diperoleh Capaian-capaian sebagaimana Tabel. 2.1, berikut :

8


________________________________________________________

9


________________________________________________________ 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas disentralisasi dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan . Dalam melaksanakan Tugas, Dinas Peternaka dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan belum memiliki Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tahapan serta prosedur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat peternak di Kabupatern Lamongan baik dari kelompok peternak serta maupun pengusaha bidang peternakan. Menggunakan SOP (Standart Operasi Prosedur) berfungsi sebagai acuan dan informasi kepada masyarakat guna memberikan kemudahan akses dan pelayanan terhadap peternak. Untuk dapat dilakukan Analisis terhadap hasil kinerja DinasPeternakan

dan Kesehatan

Hewan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun ditetapkan standar pencapaian kinerja pelayanan SKPD, Selanjutnya Analisis Akuntabilitras kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, dapat dilihat sebagaimana Tabel. 2.2. berikut :

10


________________________________________________________

11


________________________________________________________

12


________________________________________________________ 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Proses Perencanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja Pembangunan. Penyusunan Renja SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan di susun melalui Proses Perencanaan Sebagai berikut, Di awali dengan Penyusunan Rancangan Renja SKPD, yakni melalui Persiapan, pengumpulan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan SKPD, Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Perumusan, Tujuan dan sasaran, kemudian Perumusan Kegiatan Prioritas. Penyusunan Rancangan Renja SKPD di Sinkronkan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi, kemudian Penyempurnaan Rancangan Renja dengan hasil Musrenbang Kecamatan, dan Penetapan Renja SKPD adalah dari Penyusunan Rancangan, dibawa ke Musrenbang RPKD, kemudian menjadi Perumusan Rencana akhir RKPD, kemudian Penyesuaian Rancangan Renja SKPD di Verifikasi kemudian Pengesahan dan di tetapkan menjadi Penetapan Renja SKPD oleh Kepala SKPD. b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Dalam penyelenggaranan Pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten

Lamongan masih terdapat Hambatan

Hewan

dan Permasalahan dalam Pelayanan pada

masyarakat. diantaranya : 1. Sekretariat  Kurang Optimalisasai pelayanan kegiatan teknis maupun administrasi, mengingat UPT yang dibentuk sangat terbatas ( 5 UPT yang harus menjangkau 27 wilayah Kecamatan, bahkan ada 1 UPT yang membawahi 8 kecamatan).  Prasarana dan Sarana Dinas kurang memadai dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Dinas.  Alokasi anggaran APBD belum dapat memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

13


________________________________________________________ 2. Bidang Bina Produksi

 Penurunan Populasi ternak sapi, akibat tingginya pemotongan ternak betina produktif dan meningkatnya pengeluaran ternak keluar Kabupaten.  Menurunnya minat peternak pembudidaya sapi, akibat rendahnya harga jual sapi karena masih adanya importasi sapi bakalan dan daging beku.  Penyebaran ternak belum merata, akibat dari panataan ternak melalui Dana Revolving kurang optimal.  Belum terciptanya Kawasan peternakan sesuai spesifikasi ternak, akibat minimnya pendanaan dari pemerintah.. 3. Bidang Kesehatan Hewan  Masih belum terbebasnya Kabupaten Lamongan dari Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) pada Unggas, akibat kurangnya sarana dan prasarna operasional pembebasan penyakit.  Kurangnya pengetahuan peternak tentang Obat hewan, akibatnya menggunakan obat hewan secara sembarangan dan tidak tertib penggunaannya sesuai petunjuk.  Belum adanya produksi daging yang ASUH, akibat belum adanya Rumah Potong Hewan yang Represesntatif dan Hygien.  Harga komoditi ternak rendah, akibat masih adanya Import Ternak dan Daging. 4. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran  Masih rendahnya pengetahuan pihak swasta terhadap Peraturan  Belum optimalnya penerapan Perundangan, akibat kurangnya Sosialisasi Peraturan perundangan pada masyarakat.  Harga Produksi peternakan masih rendah, akibat rendahnya kualitas penanganan  Nilai tukar hasil produksi perternakan, belum sesuai dengan jerih payah  Masih rendahnya mutu produksi peternakan, akibat belum adanya penanganan secara higienis  Belum dilakukan peningkatan mutu dengan sentuhan teknologi.

14


________________________________________________________ c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah

Untuk mewujudnya Visi dan Misi SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan Analisis Internal maupun Eksternal rumusan Faktor Kunci penentu keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi adalah sebagai berikut : a. Menciptakan Aparatur Pemerintah yang kompeten, kredible, Inovatif, melalui peningkatan kapasitas SDM, peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai. b. Membangun komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat peternakan. c. Jumlah Penduduk yang besar diimbangi dengan peningkatan kulitas SDM adalah merupakan Modal Dasar Pembangunan Peternakan. d. Pengelolaan sumberdaya alam dengan menerapkan teknologi tepat guna mendukung Pembangunan Peternakan. e. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang Prima. d.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh Kondisi umum terdiri dari : 1. Kondisi Internal b. Letak Geografis yang strategis c. Potensi sumber daya alam yang cukup melimpah d. Potensi sumber manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup tersedia. e. Peluang kemitraan usaha yang terbuka luas. f. SDM Aparatur pelayanan Kesehatan hewan dan Inseminasi buatan yang cukup trampil. g. Struktur Organisasi yang belum mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. h. Aplikasi Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi daerah.

15


________________________________________________________ i.

Kualitas pengetahuan dan ketrampilan SDM yang belum memadai guna mendukung penghapusan ketertinggalan Pembangunan dengan daerah lain.

j.

Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan yang belum Optimal.

k. Sarana dan prasarana penunjang tugas yang belum memadai. l.

Sistem Distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen yang belum Efektif.

1. Kondisi Ekternal a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mendukung terciptanya Iklim Usaha Peternakan yang kondusif. b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung terciptanya Kawasan-kawasan Peternakan. c. Peluang kerjasama Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas/Instansi dan daerah lain terbuka luas. d. Tersedianya Teknologi Tepat guna yang ramah lingkungan e. Adanya persaingan dengan daerah lain, terutama daerah sekitar. f. e.

Masih rendahnya Jiwa Kewirausahaan/ Kewiraswastaan

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti. a. Perlunya penambahan sumber daya manusia, karena adanya petugas yang purna tugas. b. Perlunya adanya Perlindungan Kemitraan usaha bidang peternakan, c. Perlunya peningkatan SDM Aparatur untuk pelayanan Kesehatan hewan dan Inseminasi buatan. d. Perlunya Sarana dan prasarana penunjang tugas yang memadai, e. Perlunya Sistem distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen yang Efektif. f.

Perlunya Peraturan Daerah untuk mendukung usaha Peternakan.

g. Perlunya Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan. h. Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi, dan Dinas/ Instansi dan daerah lain.

16


________________________________________________________ 2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review ini terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan pembanding antara Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang hasil telaahan. Adapun Hasil Review sebagaimana Tabel. 2.3. berikut :

17


________________________________________________________

18


________________________________________________________

19


________________________________________________________

20


________________________________________________________ 2.5 a.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Proses Penyusunan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dalam penganggaran kinerja didasarkan atas kegiatan-kegiatan yang berpihak pada masyarakat peternakan yang dituangkan dalam Program sesuai Visi dan Misi Dinas yang ada di RPJMD. Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2016 dan berpedoman pada Renstra SKPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2016 ini dimulai dari Forum SKPD, Forum SKPD merupakan sarana musyawarah untuk merencanakan pembangunan Peternakan di Kabupaten Lamongan. Forum ini terdiri dari Para pelaku peternakan diantaranya Pengusaha, Peternak, Kelompok Peternak, Praktisi bidang peternakan dari Perguruan tinggi. Dari hasil musyawarah ini diperoleh Program-program sesuai yang sesuai dengan Pemangku Kepentingan yang kemudian disimpulkan berdasarkan prioritas untuk Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Adapun Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 sebagaimana Tabel berikut : Tabel. 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT)

II

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1

Pengendalian dan pencegahan Penyakit ternak

Kec. Ngimbang, Sambeng

Kec.Kd.pring,

Peningkatan produksi hasil ternak

Peningkatan pelayanan Kesehatan Hewan

21

Besaran/ Volume (5) 30 ekor

1 paket

Catatan (6)


________________________________________________________ Modo, Sambeng

2

Kab. Lamongan

3

Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak Pengawasan Lalu lintas Ternak

4

Pengelolaan Limbah RPH

5

Optimalisasi Laboratorium Keswan

Kec.Babat, Pucuk, Lamongan Kab. Lamongan

6

Monitoring dan Pembinaan Kab. Lamongan Pemotongan Hewan Qurban Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

III 1 2 3

4 5 6

7 8 IV 1 2 3 4 5 6

Pembinaan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup Pengembangan Agribisnis Sapi Bibit

Pengembangan Agribisnis Sapi Potong Pengembangan Agribisnis Pembibitan Sapi Potong

Kab. Lamaongan

Kab. Lamongan UPT Pembibitan Kec.Tikung, Babat,Kb.bahu Modo,Sambeng Paciran, Bluluk, Mantup, Maduran Kab. Lamongan

Kec.Sukorame, Deket, Maduran, Kd.pring, Sugio Pengembangan Agribisnis Kec.Tikung,Turi, Kambing PE Babat,Sukodadi Kd.pring,Kb.bahu Modo, Glagah Mantup,Pucuk, Modo Pengembangan Agribisnis Ayam Kec. Tikung,Modo Petelur Babat,Sambeng, Pengembangan Agribisnis Burung Kec. Babat, Modo, Puyuh Tikung, Sambeng Peningkatan Pemasaran produksi hasil peternakan Fasilitasi PMI Sapi bibit, Sapi Potong, Kambing/Domba Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Gerakan Konsumsi protein hewani asal ternak Lomba Cipta Menu produk peternakan (daging & telur) Pengolahan Informasi permintaan pasar produk peternakan Sosialisasi Perda RPH

27 Kecamatan Kec. Modo, Sugio, Kd.pring. Tikung, Paciran 27 Kecamatan Kab. lamongan Kab. Lamongan Kab. Lamongan

22

Peningkatan pelayanan Kesehatan Hewan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan Peningkatan Produksi hasil ternak Peningkatan Penanggulangan penyakit Peningkatan Produksi hasil ternak

400 ekor

Peningkatan produksi hasil ternak Peningkatan produksi hasil ternak Peningkatan produksi hasil ternak

10 unit

1 pket 3 paket 1 paket 1 paket

100 ekor 100 ekor

Peningkatan produksi hasil ternak Peningkatan produksi hasil ternak

85 ekor


200 ekor

Peningkatan produksi hasil ternak Peningkatan produksi hasil ternak

100 ekor

85 ekor

1000 ekor

Peningkatan pemasaran produksi hasil ternak Peningkatan pemasaran produksi hasil ternak

75 paket

Peningkatan pemasaran produksi hasil ternak Peningkatan pemasaran produksi hasil ternak Peningkatan pemasaran produksi hasil ternak Peningkatan pemasaran produksi hasil ternak

2000 paket

3 kali

1 paket 12 bln 1 paket


________________________________________________________ V

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1

Pengadaan Chooper

2

Pengadaan Mesin Penetas

3

Pengadaan Timbangan Ternak

4

Penguatan Kelembagaan Kelompok Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak

5

Kec.Sambeng, Babat, Tikung, Modo, Mantup Kec. Lamongan, Sambeng, Babat UPT Pembibitan Mantup Kec. Bluluk, Modo, Mantup Kec.Tikung dan UPT Pembibitan


6 unit

Peningkatan ternak Peningkatan ternak Peningkatan ternak Peningkatan ternak

produksi hasil

5 unit

produksi hasil

1 paket

produksi hasil

3 kali

produksi hasil

3 paket

Selain dari hasil Forum SKPD Usulan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten juga berasal dari hasil Musrenbang Kecamatan, kemudian diperingkatkan berdasarkan prioritas, sehingga didapat data sebagai berikut : Tabel. 2.5 Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan Kriteria

No

Kegiatan

(1) 1

(2) Pengembangan Agribisnis Sapi Bibit Pengembangan Agribisnis Sapi Potong Pengembangan Agribisnis Kambing PE Pengembangan Agribisnis Ayam Petelur Pengembangan Agribisnis Burung Puyuh Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup Fasilitasi PMI Sapi Potong, Sapi Bibit, Kambing/Domba Pengadaan Chooper Pengadaan Mesin Tetas Pengadaan Timbangan Ternak

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kesesuaian dengan Rancangan awal RKPD Kabupaten / Kota (3)

(4)

Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kecamatan (5)

3

2

3

3

-

11

1

3

2

3

3

-

11

1

3

2

3

3

-

11

1

2

2

2

3

-

9

3

3

2

2

3

-

10

2

3

2

3

3

-

11

1

3

2

3

3

-

11

1

2 2

1 1

2 2

2 2

-

7 7

5 5

3

1

2

2

-

8

4

Mempercepat Pencapaian SPM

23

Dukungan nilai tambah lintasa Kecamatan

Lain Lain

Total Skor

Urutan Prioritas

(6)

(7)

(8)

(9)


________________________________________________________ 11 12

-

Gerakan konsumsi protein hewani asal ternak Lomba Cipta Menu produk peternakan (daging dan telur)

2

1

2

2

-

7

5

2

1

2

2

-

7

5

Dari hasil Musrenbang tiap-tiap Kecamatan kemudian ditindaklanjutkan ke Musrenbang Kabupaten, kemudian menjadi RKPD sebagai dasar menyusun RAPBD, kemudian dilanjut KUA dan PPAS, kemudian dilanjut dengan RKA. RAK kemudian diajukan kepada BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten

dan diteliti oleh Tim

Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang kemudian dipelajari oleh Panitia Anggaran Legislatif

dan

mendapatkan respon dari semua komisi dan fraksi dalam Pembahasan, dan turun berupa DPA. b.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi SKPD Semua Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2016 sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Usulan Anggaran melalui Program dan Kegiatan yang di tuangkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014, sebagaimana Tabel berikut :

24


________________________________________________________

25


________________________________________________________

26


________________________________________________________

27


________________________________________________________

28


________________________________________________________ BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Pertanian secara Nasional khususnnya di bidang Peternakan diantaranya adalah Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2014. Untuk mencapai hal tersebut diatas maka dilakukan Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produkstif sehingga Populasi Sapi bisa meningkat dan terjaga dan Swasembada Daging bisa terpenuhi. Kebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misinya yaitu : ”Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasrana produksi peternakan ” Kebijaksanaan-kebijaksanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan, melalui : a. Kebijaksanaan Strategi  Memanfaatkan semua Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia  Mengembangkan Fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi  Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan  Menciptakan mekanisme pasar di bidang peternakan b. Kebijaksanaan Teknis Operasional  Peningkatan produksi peternakan  Peningkatan populasi ternak  Peningkatan konsumsi bahan pangan asal ternak  Pengembangan usaha perbaikan gizi keluarga.  Peningkatan pengamanan ternak dari penyakit  Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif  Peningkatan pemberdayaan ”IPTEK” bidang peternakan  Peningkatan Investasi dan promosi produk peternakan.

29


________________________________________________________ 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan

kegiatan Dalam rangka mengoptimalkan Program-program tersebut diatas kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari Kebijakan

tentu Kegiatan-

Pemerintah Kabupaten Lamongan,

Adapun Kebijakan Umum yaitu : ” Meningkatkan wilayah pengembangan sentra-sentra produksi dan populasi peternakan serta didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan ” Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun. Adapun Tujuan RPJM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 - 2015, sebagai berikut : Misi 2

: Peningkatan Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan

Tujuan 1 : Meningkatkan Produksi hasil ternak Sasaran : Meningkatnya produksi hasil ternak Indikator kinerja : - Peningkatan produksi hasil ternak berupa daging - Peningkatan produksi hasil ternak berupa telur Tujuan 2 : Meningkatkan Konsumsi pangan asal ternak Sasaran : Meningkatnya Konsumsi pangan asal ternak Indikator kinerja : - Peningkatan Konsumsi daging - Peningkatan Konsumsi telur

No 1.

TUJUAN Meningkatkan produksi hasil ternak

Tahun Dasar 2015

Target 2016

% Peningkatan produksi hasil ternak berupa daging

4,42

4,43

% Peningkatan produksi hasil ternak berupa telur

2,25

2,29

11,90

12,29

10,11

10,14

SASARAN Meningkatnya produksi hasil ternak

Meningkatnya konsumsi pangan asal ternak

INDIKATOR

% Peningkatan konsumsi pangan asal ternak berupa daging % Peningkatan konsumsi pangan asal ternak berupa telur

30


________________________________________________________ 3.3 Program dan Kegiatan Kegiatan secara terinci masing-masing Program dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Kegiatan pokok yang dilakukan : a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular b. Pengamatan dan pelayanan Aktif kesehatan ternak. c. Pengadaan Sarana prasarana penunjang RPU d. Pengelolaan limbah rumah potong hewan e. Optimalisasi Laboratorium kesehatan hewan 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan. Kegiatan pokok yang dilakukan : a. Pembangunan Pos IB dan Optimalisasi IB. b. Penanganan Sapi betina produktif. c. Optimalisasi UPT pembibitan dan pengolahan pakan ternak, d. Pengembangan Burung Puter. e. Pembinaan dan pengembangan Agrobisnis Peternakan. 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Kegiatan pokok yang dilakukan : a. Fasilitasi PMI Sapi bibit, Sapi bibit, dan Kambing/Domba b. Fasilitasi Peningkatan Modal Usaha Pemotong ternak/ Jagal ternak. c. Kontes ternak dan PENAS Peternakan 2014 d. Pembinaan Kemitraan Ayam Ras e. Penataan Kelembagaan kelompok. f.

Gerakan Anak gemar makan Protein hewani asal ternak.

4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. Kegiatan pokok yang dilakukan : a. Pengkajian tentang Perda Rumah Potong Hewan,

31


________________________________________________________ b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan., Untuk menindaklanjuti dan menjabarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka direncanakan dengan 4 (empat) Program Prioritas, yaitu : 1. Program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan. 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD Rumusan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan Pagu anggaran serta Prioritas Program yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Program dari Pemerintah Daerah dan Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur maupun Program Nasional. d. Tabel rencana program dan kegiatan Penjelasan Dalam rangka mengoptimalkan Program-program tersebut diatas

tentu Kegiatan-

kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan setiap tahun,

Adapun

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan sebagaimana Tabel. berikut :

32


________________________________________________________

33


________________________________________________________

34


________________________________________________________

35


________________________________________________________ BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Program dan Kegiatanya yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Dinas. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2016

merupakan

gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncakan selama setahun kedepan, dan kegiatan-kegiatannya merupakan turunan dari programprogram yang ada didalam Permendagri No. 13 tahun 2006. Dalam Uraian Renja SKPD ini kami sajikan mulai dari Bab I sampai Bab IV, yang disimpulkan berupa Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, dan disesuaikan dengan target Renstra Tahun 2010 – 2015 untuk Pelaksanaan Pembangunan lima tahun kedepan. Demikian Rencana Kerja

SKPD

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan dapat bermanfaat kepada masyarakat peternakan.

36


________________________________________________________

37

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Recommend Documents