RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya, sehingga penyusunan dokumen Rencana

ini,

Ke{a Organisasi Perangkat Daerah @enja-OPD) dalam hal

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahm 2017 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal

2l

ayat 3, bahwa

Renja-OPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan

awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana

Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan fungsinya,

maka rencana ke{a" program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Rencana

Ke{a Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kepulauan Anambas ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan

bidang Perencanaan Pembangunan serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kelanjutan dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Perangkat Daerah (Renja OPD) ini, bisa

Ke{a

Organisasi

di lihat sejauh mana kinerja Organisasi Perangkat

Daerah dalam melaksanakan progmm dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah

Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Penyusunan dokumen Rencana

Keda ini kami menyadari masih

tcrdapat

kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan. Tarernpa, 24 Oktober 2016

la Dinas Kesehatan aten Kepulauan Anambas,

o S.IP Utama Muda,ilV.c 19630120 199103 1002

DAFTAR ISI Halaman i

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR GAMBAR

iv

BAB I. PENDAHULUAN

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika

1 2 3 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggran Tugas dan Fungsi OPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

6

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP

18 23 24 28 29

29 30 31 42

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Review Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015

Tabel 3.1

Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambar 2.2

Tahapan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016.2021

iv

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ANAMBAS TAHUN 2017 2017

BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintaha Daerah (RKPD). RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Pengendalinan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD 1


yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi kepala daerah terpilih Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 20162021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas; b. Undang–UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; c. Undang–Undang

Nomor

25

tahun

2004,

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; d. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2


f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; h. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 mempunyai maksud yaitu, menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 adalah : 1. Sebagai acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2017.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 3


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (RENSTRA) OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun-tahun sebelumnya. II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. II.4. Review terhadap Rancangan Awal II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang 4


diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi,

Perguruan

Tinggi

maupun

dari

OPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis OPD. III.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD),

baik

jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. BAB IV PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA) dimana pada tahun sebelumnya masih bernama Dinas Kesehata. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A.

Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

6


B.

Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2015 Anggaran Tahun 2015, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

Kabupaten

Kepulauan

Anambas

sebesar

Rp.

118.318.997.235,- dengan 14 (empat belas) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 67.227.970.147 dengan capaian sebesar 56,8% Pencapaian pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Darah tahun 2015 “Tidak Baik” dimana pencapaian kinerja kegiatan dari 46 (empat puluh enam) terdapat 32 kegiatan dengan kriteria “Tidak Baik” (69,57%), 6 kegiatan dengan kriteria “Cukup Baik” (13,04%), 2 kegiatan dengan kriteria “Bak” (4,35%), dan 6 kegiatan dengan kriteria “Sangat Baik” (13,04%). Review pelaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat dari tabel :

7

ANAMBAS 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN ANA MBAS TAHUN 201 7

Tabel 2.1. Review Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2015

MISI KESATU Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan guna menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realis asi

%

Progam

Kegiatan Pagu

Reali sasi

%

1

Meningkatn ya Kesadaran Masyarakat terhadap kesehatan

Persentase Sarana Kesehatan Yang Memiliki Media Informasi Hidup Sehat

70%

-

-

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

19.01. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

292,895,000

-

0.00

Kecamatan dengan Gugus Bhakti Husada

2 Kec

-

-

19.11. Pembentukkan Gugus Saka Bakti Husada

127,230,000

-

0.00

Persentase Sarana Kesehatan Yang Memiliki Media Informasi Hidup Sehat Desa Siaga Aktif

70%

-

-

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakate 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

19.12. Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok

136,275,000

-

0.00

19.06. Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

213,730,850

-

0.00

19.08. Pelatihan Guru UKS

203,875,000

-

0.00

2

Terbentukny a Desa Siaga

3

Terbentukny a Upaya Kesehatan Sekolah

Peresentase SD yang memiliki Upaya Kesehatan Sekolah

95%

98,15% 103,3 %

50%

86,96% 171,4 2%

Anggaran

8


MISI KEDUA Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Proaktif dan Perluasan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan. No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan dan Obat Essensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan dasar

2

3

4

Meningkatnya Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk

Meningkatnya Penanganan Masalah Gizi Masyarakat

Meningkatnya penyehatan dan

Indikator Kinerja

Target

Realis asi

%

obat

100%

100%

100

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

15.01. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Rp. 5.023.700.000

Rp. 48.700.000

Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan

100%

100%

100

Rp. 1.911.155.600

97,53

100%

100

15.02. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.02. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Rp. 1.959.600.000

100%

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 12.200.000.000

Rp. 6.110.496.336,97

50,09

Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan

100%

100%

100

-

0

100%

100

Rp. 44.000.000

Rp. 24,970,000

56,75

100%

100%

100

Rp. 900.000.000

Rp. 18,229,000

2,03

Persentase Balita Gizi Kurang

85 %

2,48 %

2,92

20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

16.13. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan 16.20. Pelayanan Penyakit Tidak Menular 16.21. Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi 20.08. Pelatihan Antropometri

Rp. 3.380.000.001

100%

16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 141.625.000

Rp. –

0

Persentase Balita Gizi Kurang

85 %

2,48 %

2, 92

29.09. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Balita

Rp. 749.500.000

Rp. 48.073.100

6,41

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

40 %

26,50 %

66,26

29. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

21.08. Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Rp. 49.000.000

Rp. 21.994.000

44,89

Persentase dan vaksin

ketersediaan

Progam

Kegiatan

Anggaran Pagu

Reali sasi

% 0,97

9


pengawasan kualitas lingkungan

5

6

Menurunnya angka kesakitan, kecacatan, kematian akibat penyakit

Tersedianya sarana kesehatan

Presentase Kecamatan dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat Penurunan Angka Kesakitan Malaria Per 1.000 penduduk

100 %

100 %

100

21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1,66 per 1000 pendu duk 0,106

-

22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penurunan Prevalensi HIV

13,5 per 1000 pendu duk 0,45

23,53

Penurunan Prevalensi HIV

0,45

0,106

23,53

Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization

100 %

88,89%

88.,89

Persentase Kasus Baru TB Baru (BTA Positif) yang disembuhkan

80%

24,00%

30,00

Persentase penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada desa/kelurahan yang mengalami KLB

100 %

100 %

100%

Persentase penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 jam pada desa/kelurahan yang mengalami KLB Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi

100 %

100 %

95 %

99,46 %

104,69

0

0

-

Jumlah puskesmas menjadi puskesmas perawatan

21.07. Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman 22.06. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik

Rp. 46.200.000

Rp. 42.130.000

91,19

Rp. 42.000.000

Rp. 35.041.000

83,43

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

19.14. Sosialisasi HIV/AIDS Bagi Siswa Sekolah

Rp. 443.200.000

Rp. 0

-

22.14. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS

Rp. 49.400.000

Rp. 44.958.030

91,01

22.08. Peningkatan Imunisasi

Rp. 57.400.000

Rp. 51.127.000

89,07

22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

22.05. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp. 52.000.000

Rp. 21.682.000

41,70

22.09. Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Rp. 54.000.000

Rp. 34.822.000

64,49

22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

22.17. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta

Rp. 49.000.000

Rp. 28.704.000

58,58

22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

22.13. Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji

Rp. 57.000.000

Rp. 42.387.000

74,36

25.01. Pembangunan Puskesmas

Rp. 1.110.204.270

Rp. 1.057.337.400

95,24

10


dasar

7

Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan puskesmas dan rumah sakit (RS)

Jumlah pemerataan puskesmas pembantu (Pustu)

6 Unit

3 Unit

Jumlah pemerataan pos pelayanan terpadu (Posyandu)

6 Unit

2 Unit

Jumlah pemerataan puskesmas pembantu (Pustu)

6 Unit

3 Unit

Jumlah pemerataan pos pelayanan terpadu (Posyandu)

6 Unit

2 Unit

Persentase pemenuhan kesehatan puskesmas

alat

100%


alat

100%


alat

100%

Persentase pemenuhan alat kesehatan rumah sakit (RS)

100%

50 %

50 %

Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

25.02. Pembangunan Puskesmas Pembantu

Rp. 5.029.280.000

Rp. 2.682.462.800

53,34

25.05. Pembangunan Posyandu

Rp. 1.050.000.000

Rp. 339.994.000

32,38

25.08. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

Rp. 2.100.000.000

Rp. 607.146.400

28,91

25.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu

Rp. 1.240.000.000

Rp. 576.089.800

46,46

25.06. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Tambahan 2015)

Rp. 5.212.075.000

Rp. 1.853.810.000

35,57

25.07. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Rp. 4.558.971.000

Rp. 3.099.420.000

67,99

25.25. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

Rp. 10.000.000

Rp. 0

-

26.18. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

-

-

-

11


Persentase pemenuhan alat kesehatan rumah sakit (RS)

8

9

10

11

Tersedianya sarana kesehatan rujukan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan usia lanjut Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata 26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata 26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata 26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata 29. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

100%

Terbangunnya Umum Daerah

Rumah

Sakit

0 Unit

Terbangunnya Umum Daerah

Rumah

Sakit

0 Unit

26.27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)

Rp. 4.486.340.017

Rp. 2.958.927.702

65,95

26.28. Pengembangan Ruang Gawat Darurat (DAK Tambahan 2015)

Rp. 3.757.550.000

-

-

26.29. Pengembangan Ruang ICU, ICCU, NICU (DAK Tambahan 2015)

Rp. 1.030.075.000

Rp. 685.920.874

66,59

29.10. Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang

Rp. 130.525.000

Rp. 0

-

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

90 %

Cakupan usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan (+ 60 Th)

85 %

77,55 %

91,24

30. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

30.08. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Lansia

Rp. 577.700.000

Rp. 2.200.000

0,38

Persentase ibu mendapatkan antenatal (K4)

hamil yang pelayanan

100 %

88,68 %

88,68

32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

32.09. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Bagi Ibu Hamil

Rp. 349.630.000

Rp. 16.245.000

4,65

Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (K4) Persentase Ibu Bersalin Yang

100 %

88,68 %

88,68

32.08. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

Rp. 115.725.000

Rp. 0

95 %

82,47

86,81

32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 32. Program Peningkatan

32.10. Pertemuan Kemitraan Bidan

Rp. 124.325.000

Rp. 0

12


ditolong Nakes Persentase Ibu Hamil, bersalin, dan Nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan (Cak PK)

% 100 %

37,66 %

37,66

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Dan Dukun 32.11. Pelatihan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Rp. 100.225.000

Rp. 0

MISI KETIGA Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumberdaya kesehatan guna mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat secara cepat, tepat, nyaman dan terjangkau dengan dilandasi etika profesi No

1

2

Sasaran Strategis

Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan

Indikator Kinerja

Meningkatnya Jasa Administrasi Pelayanan Perkantoran

Meningkatnya Jasa Administrasi Pelayanan Perkantoran Meningkatnya Jasa Administrasi Pelayanan Perkantoran Persentase Aparatur dan Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Pelatihan yang mendukung Peningkatan Kualitas Kesehatan

Target

Realisasi

%

100%

58,15%

58,15

100%

58,15%

58,15

100%

58,15%

58,15

100%

0

-

Progam

Kegi atan

Anggaran Pagu

Reali sasi

%

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

`01.19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Rp. 9.736.608.000

Rp. 7.034.615.500

72,25

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

01.20. Penyediaan Rutinitas Perkantoran 01.21. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan 19.13. Peningkatan Kapasitas Tenaga Promosi Kesehatan Mengenai Bahaya Rokok

Rp. 6.707.168.509

Rp. 3.177.891.730

47,38

Rp. 5.168.000.000

Rp. 2.832.850.000

54,82

Rp. 116.725.000

Rp. 0

-

13


MISI KEEMPAT Meningkatkan manajemen kesehatan secara professional secara efektif dan efisien No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Progam

Kegi atan

1

Terselenggaranya standarisasi dan akreditasi pelayanan kesehatan

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

1

-

-

16. Program Penataan Pengguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

16.10. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Guna Rumah Sakit

Anggaran Pagu

Reali sasi

%

Rp 582.133.750

Rp. 0,-

-

14


Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2016 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016 dengan usulan sebesar Rp. 128.515.392.968,- terurai dalam 14 (empat belas) program dan 65 (enam puluh lima) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal harus lebih baik dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, pada dasarnya kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai Leading Sector Pembangunan Kesehatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut: a.

Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;

b.

Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan

rendahnya

keterpaduan

dalam

fungsi

perencanaan,

monitoring dan evaluasi pembangunan; c.

Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin di capai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program

menjadi

outcome

kegiatan

yang

menunjang

efektivitas

program/kegiatan; d.

Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi

15


melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan melalui mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya serta meningkatkan jangkauan pelayanan dasar dan jaringannya. b. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). c. Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi tenaga kesehatan khususnya tenaga dokter, bidan dan perawat. d. Pemberian sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis dengan menyusun sistem insentif bagi dokter umum dan dokter spesialis dan memastikan sistem pemberian insentif berjalan sesuai. e. Pelayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya melalui melanjutkan peayanan pengobatan gratis di puskesmas dan jaringannya f. Peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja calon pengantin, dan ibu hamil termasuk pemberian makanan tambahan terutama untuk keluarga miskin. g. Peningkatan akses dan mutu pelayanan ibu hamil meliputi kunjungan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta penurunan kasus kematian ibu hamil 16


h. Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui: -

Melakukan upaya promotif dengan cara penyuluhan, dimana penyuluhan masyarakat usia lanjut merupakan hal yang penting sebagai penunjang program pembinaan kesehatan usia lanjut

-

Melakukan upaya preventif dengan cara pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyakit maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh proses ketuaan

-

Melakukan upaya kuratif meliputi pengobatan pada usia lanjut dengan cara pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesifikasi melalui sistem rujukan

-

Melakukan upaya rehabilitatif meliputi upaya mengembalikan fungsi organ yang telah menurun

i. Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita melalui: -

Meningkatkan kesadaran dan motivasi orang tua, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi

-

Meningkatkan peranan kader posyandu dalam memantau ketepatan jadwal pemberian imunisasi dan kelengkapan jenis imunisasi bagi sasaran imunisasi

-

Meningkatkan pelayanan di Pos Kesehatan Desa (PKD) bagi sasaran yang jarak lokasi tempat tinggalnya jauh dari Puskesmas

-

Tersedianya vaksin beserta perlengkapan yang memadai untuk digunakan pada saat pelaksanaan imunisasi

-

Memberikan imunisasi anak tepat waktu dan sesuai jadwal, sehingga dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

j. Pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal dengan cara memberikan konseling mengenai kesehatan reproduksi melalui pola intervensi di sekolah mencakup sekolah formal dan non formal baik di dalam maupun di luar sekolah k. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik dengan cara: 17


-

Memberikan penyuluhan tentang cara-cara penularan dan pencegahan untuk memotong rantai penularan

-

Meningkatkan imunitas melalui pemberian imunisasi

-

Melakukan penemuan dan tatalaksana penderita

-

Meningkatkan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

-

Meningkatkan upaya dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan penylaran penyakit

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISAS PERANGKAT DAERAH A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan; dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program; c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan d. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya; e. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pelayanan kesehatan dan farmasi, bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi kesehatan dan sistem informasi kesehatan; f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; 18


g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris, membawahi: 2.1.

Subbag Umum dan Kepegawaian

2.2.

Subbag Keuangan

2.3.

Subbag Penyusunan Program

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi: 3.1.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,

3.2.

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.3.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi: 4.1.

Seksi Surveilans dan Imunisasi;

4.2.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

4.3.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

5. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Manusia Kesehatan, membawahi: 5.1.

Seksi Pelayanan Kesehatan;

5.2.

Seksi Kefarmasian dan Alkes;

5.3.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.1.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Kerja

6.2.

Seksi Keluarag Berencana dan Kesehatan Reproduksi

6.3.

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Kelaurga

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 7.1.

Puskesmas Tarempa

7.2.

Puskesmas Letung 19


7.3.

Puskesmas Palmatak

7.4.

Puskesmas Siantan Timur

7.5.

Puskesmas Siantan Selatan

7.6.

Puskesmas Jemaja Timur

7.7.

Puskesmas Siantan tengah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Dinas Kesehatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

−

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan, farmasi dan perbekalan kesehatan, makanan minuman dan perizinan

−

Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan keluarga, upaya kesehatan ibu dan anak, upaya kesehatan remaja dan usia lanjut serta upaya perbaikan gizi masyarakat.

−

Melaksanakan

perencanaan

serta

bimbingan

dan

pengendalian

penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi kesehatan haji serta penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah, penyehatan lingkungan dan tempat-tempat umum, serta kualitas air. − Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan dibidang promosi kesehatan dan sistem informasi kesehatan.

20


Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

SEKRETARIS

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BIDANG PELAYANAN DAN SUMBERDAYA KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KELUARGA

PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

KEFARMASIAN DAN ALKES

KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KERJA

SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESWA

SEKSI SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

SEKSI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

U P T D

21


B. Permasalahan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Identifikasi permasalahan perlu dilakukan untuk memberikan penekanan urgensi pemecahan permasalahan yang paling berpotensi mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai leading sector kesehatan di daerah. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi serta kabupaten, maka didapatkanlah permasalahan permasalahan sebagai berikut : 1. Aksesbilitas dan mutu pelayanan kesehatan yang masih belum optimal yang ditandai dengan : i. Kualitas, Kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang masih belum memadai; ii. Keterjangkauan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan ke masyarakat belum merata; iii. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; iv. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; v. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat esensial, penggunaan obat yang tidak rasional, dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas; vi. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih rendah; vii. Sistem perencanaan dan penganggaran belum optimal; viii. Sistem Informasi dan surveilans epidemiologi penyakit yang masih terbatas; ix. Dukungan Peraturan Perundangan bidang kesehatan masih kurang;

22


2. Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah yang ditandai dengan : i. Masih tingginya Angka Kematian Ibu; ii. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; iii. Kualitas Lingkungan yang berpotensi timbulnya kasus penyakit menular; iv. Masih tingginya prevalensi penyakit tidak menular yang saat ini juga sedang menjadi perhatian pemerintah pussat. II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD A. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Dari lingkup pembangunan kesehatan secara keseluruhan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal. Pemenuhan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana belum merata di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi menjadi kendala bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menerapkan sistem informasi dan data kesehatan yang akurat. Evaluasi kinerja petugas dan manajemen kesehatan yang masih lemah dikarenakan perangkat hukum dan mekanisme yang masih lemah. 3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini belum dapat memenuhi penganggaran bidang kesehatan minimal 10% dari total anggaran daerah, namun tidak menjadikan kekosongan program dan kegiatan karena juga didukung oleh pemerintah pusat dan Provinsi Kepulauan Riau. 4. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, menjadi kunci keterlambatan pembangunan kesehatan.

Dengan

berlakunya sistem otonomi daerah, dimana diharapkan bagi daerah yang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan pegawai, menjadi kendala yang besar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rendahnya minat tenaga kesehatan untuk bertugas di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah

23


satu masalah yang serius dan perlu penanganan yang melibatkan lintas sektor, dukungan dari Dinas Kesehatan Propinsi serta Departemen Kesehatan. 5. RSUD Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum dapat dimanfaatkan. B. Sumber Daya Manusia Aparatur 1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan. 2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. 3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme. C. Sarana dan Prasarana 1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas. 2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan. 3. Optimasi ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja. II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Menginjak tujuh tahun usianya pada 2016 ini, Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi isu-isu mendasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan serta utilitas dasar seperti listrik dan air bersih. Terdapat pula isu-isu lain yang mengindikasikan perkembangan daerah seperti pencemaran dan pengembangan permukiman. Isu-isu strategis daerah yang teridentifikasi adalah: 1. Pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) yang lebih berkualitas, merata, dan terjangkau. Pelayanan pendidikan masih perlu ditingkatkan lagi khususnya dari sisi kualitas tenaga pendidik dan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan. Demikian pula halnya dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan ini harus diberikan semaksimal mungkin sehingga menjamin kesamaan akses antar warga di tengah kondisi geografis kepulauan. 2. Pengendalian pencemaran dan perbaikan kualitas lingkungan hidup Pencemaran yang perlu dikendalikan didominasi oleh limbah rumah tangga. 24


Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi penting diprioritaskan. Kualitas lingkungan hidup khususnya terkait dengan tutupan hutan dan ekositem bahari. 3. Penyediaan utilitas dasar (listrik dan air bersih) Kebutuhan dasar listrik dan air bersih itu belum seluruhnya terpenuhi sehingga menjadi hal yang perlu dikedepankan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan produktif. 4. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata bahari Sejalan dengan sumber daya utama yang dimiliki oleh daerah dan keselarasannya dengan prioritas nasional, maka prioritas pada sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari harus menjadi agenda terdepan pembangunan daerah. 5. Ketahanan pangan dan kestabilan harga Tingkat daya beli masyarakat menjadi faktor penentu dari kesejahteraan. Oleh karenanya, daya beli ini harus ditingkatkan dan tidak dibiarkan tergerus oleh inflasi melalui jaminan pasokan kebutuhan pangan dan barang esensial lainnya serta menstabilkan harga kebutuhan. 6. Perbaikan konektivitas wilayah Konektivitas wilayah, baik antar kecamatan maupun antar kabupaten/kota masih menjadi persoalan serius. Dampak dari isu konektivitas ini meluas, mulai dari logistik daerah hingga pertumbuhan ekonomi. Transportasi udara yang terputus dan transportasi laut yang rentan dengan faktor cuaca ditambah dengan infrastruktur jalan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Demikian pula dengan cakupan layanan komunikasi yang sering terkendala, menjadi hal-hal yang perlu ditangani untuk meningkatkan konetivitas wilayah. 7. Pembangunan kawasan permukiman Pertumbuhan penduduk daerah perlu diiringi dengan pengembangan kawasan permukiman secara memadai. Selain sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, pengembangan kawasan permukiman juga akan berimbas pada peningkatan aktivitas ekonomi lokal. 25


8. Peningkatan integritas moral, karakter, dan budaya Diperlukan peran pemerintah untuk membentengi generasi muda agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif seperti pergaulan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Generasi muda perlu dibentuk sebagai generasi yang bermoral, berkarakter, dan berbudaya untuk menjamin masa depan daerah dan bangsa yang lebih baik. Ini juga penting untuk menjadikan Budaya Melayu sebagai budaya yang hidup dan menjadi penciri daerah. Seiring dengan hal-hal tersebut, perbaikan dari dalam pemerintahan daerah juga perlu dilakukan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih (good governace). Tanpa pemerintahan yang bersih, maka membangun masyarakat yang bermoral, berkarakter dan berbudaya menjadi hal yang sulit dan kontradiktif. Prioritas RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan mempertimbangkan (a) sasaran-sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021, (b) tema, sasaran pokok, dan bidang-bidang pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, dan (c) hasil identifikasi isu-isu strategis daerah. Ketiga hal tersebut dipadukan sehingga RKPD Tahun 2017 dapat sinkron dengan dokumen perencanaan dan target daerah serta nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Pertimbangan lain yang juga digunakan dalam penetapan prioitas ini adalah bahwa Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam periode lima tahun berikutnya (2016-2021) sehingga perlu dijadikan sebagai tahun peletakkan fondasi yang kokoh guna memuluskan pembangunan untuk tahun-tahun berikutnya. Beban pencanangan dan pemenuhan target perlu dibagi secara proporsional dalam koridor waktu lima tahun tersebut.Prioritas RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 harus diletakkan dalam koridor lima tahun, dengan Tahun 2016 sebagai tahun pertama. Dalam koridor lima tahun tersebut, pembangunan ditahapkan dengan ilustrasi seperti terlihat pada Gambar 1.

26


Gambar 2.2. Tahapan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Periode2016-2021 Sumber: BaPPeda Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan pentahapan tersebut maka tema RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a. Penyediaan pelayanan pendidikan yang bermutu; b. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas; c. Pembenahan infrastruktur air bersih; d. Pengembangan konektivitas

wilayah, permukiman,dan penataan

ruang; e. Penghembangan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pengan, serta Pariwisata dengan Lingkungan Hidup yang lestari; f. Pengembangan ekonomi kerakyatan, Ketenagakerjaan, dan iklim investasi yang kondusif; g. Pembangunan

sarana

prasarana

perkantoran

dan

penyelenggaraan layanan umum pemerintahan; h. Penyelenggaraan birokrasi yang bersih, professional serta penguatan otonomi desa; i. Peningkatan pembangunan

peran

kepemudaan,

perempuan,

dan

sosial budaya yang berbasis akhlakhul

karimah.

27


II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kementerian Kesehatan RI yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

28


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL Memasuki RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menetapkan prioritas pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ada Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan, yang dikenal dengan NAWACITA, meliputi: 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara

2.

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya.

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa.

9.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Peran dan kontribusi kesehatan dalam tercapainya Nawa Cita terutama

dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019 yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Berdasarkan arah

29


III.2. TUJUAN

DAN

SASARAN

RENJA

DINAS

KESEHATAN,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan leading sector kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencan dituntut untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya sesuai dengan amanah pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan visi Bupati periode 2016-2021 yaitu “Anambas Bermadah” yang berarti Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui tujuh misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dimana urusan kesehatan berada pada Misi ke satu yaitu mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis Periode 2016-2021. Tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

30


Tabel 3.1 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran Misi Tujuan Mewujudkan pelayanan Meningkatkan akses dan pendidikan dan kesehatan mutu layanan kesehatan yang bermutu dan dasar dan rujukan terjangkau secara merata

Sasaran Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Memadainya mutu pelayanan kesehatan dasar keluarga Meningkatnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit endemik

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, pada dasarnya kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesusksesannya. Guna menunjang pencapaian dari visi, misi, dan sasaran tersebut, terdapat program kesehatan yang telah dipersiapkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan antara lain sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Program ini dilaksanakan oleh dua unit organisasi, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Puskesmas. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini pada unit kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 3.331.624.042, dan pada unit kerja Puskesmas sebesar Rp. 19.791.289.800 31


a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini dilaksanakan oleh dua unit organisasi, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan oleh unit kerja Puskesmas dengan pagu indikatif yang disediakan masing-masing berjumlah Rp. 238.800.000,- dan Rp. 238.200.000,-. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk pembayaran honorarium bagi aparatur yang mengelola keuangan. b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan oleh dua unit organisasi, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan oleh unit kerja Puskesmas

dengan

pagu

indikatif

masing-masing

sebesar

Rp.

1.260.660.000,-. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk pembayaran gaji honorarium pegawai tidak tetap. c. Penyediaan Rutinitas Perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan oleh dua unit organisasi, yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.832.164.042,00. Adapun untuk unit organisasi Puskesmas dilaksanakan oleh tujuh puskesmas, dua rumah sakit dan satu instalasi farmasi dengan rincian sebagai berikut: -

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Tarempa dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.061.720.000,00

-

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Letung dengan pagu indikatif sebesar Rp. 395.650.000,00

-

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Palmatak dengan pagu indikatif sebesar Rp. 407.800.000,00

-

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Siantan Tengah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 340.250.000,00

-

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Siantan Timur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 363.300.000,00

-

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Siantan Selatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 264.920.000,00

32


-

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Puskesmas Jemaja Timur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 185.760.000,00

-

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Rumah Sakit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.232.800.000,00

-

Penyediaan Rutinitas Perkantoran Instalasi Farmasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 76.700.000,00

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk belanja rutinitas d unit organisasi yang bersangkutan. d. Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Kegiatan ini dilaksanakan oleh unit organisasi Puskesmas dengan paagu indikatif sebesar Rp. 5.113.999.800,-. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk pembayaran insentif dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi. 2.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Total pagu untuk Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp. 8.562.600.000,00,- yang terdiri dari 2 kegiatan. a.

Kegiatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.562.600.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja obat spesialistik, reagensia dan perlengkapan laboratorium.

b.

Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.000.000.000,00 bersumber dana DAK Fisik yang digunakan untuk belanja obat pelayanan kesehatan dasar dan bahan medis habis pakai.

3.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Total pagu untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 3.912.062.500,00,- yang terdiri dari 20 kegiatan. a.

Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.514.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja premi BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran dan kegiatan sosialisasi pemutakhiran data BPJS di tingkat desa.

33


b.

Kegiatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular dengan pagu indikatif sebesar Rp. 79.000.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja bahan posbindu (stik kolestrol, asam urat dan glukosa).

c.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 319.062.500,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja kursus pelatihan ACLS, BCLS dan APN bagi tenaga dokter, perawat dan bidan.

d.

Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang tersedia untuk tujuh puskesmas se Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dana DAK Non Fisik digunakan untuk kegiatan upaya promotif dan preventif oleh puskesmas dan jaringannya. Adapun rincian pagu indikatif sebagai berikut: -

Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tarempa (DAK Non Fisik) dengan pagu sebesar Rp. 418.486.716,00.

-

Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Letung (DAK Non Fisik) dengan pagu sebesar Rp. 285.496.714,00.

-

Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Palmatak (DAK Non Fisik) dengan pagu sebesar Rp. 448.486.714,00.

-

Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Tengah (DAK Non Fisik) dengan pagu sebesar Rp. 320.486.714,00.

-

Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Timur (DAK Non Fisik) dengan pagu sebesar Rp. 390.486.714,00.

-

Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Siantan Selatan (DAK Non Fisik) dengan pagu sebesar Rp. 415.986.714,00.

-

Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jemaja Timur (DAK Non Fisik) dengan pagu sebesar Rp. 487.986.714,00.

-

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik) dengan pagu sebesar Rp. 683.926.000,00.

e.

Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan yang tersedia untuk tujuh puskesmas dan dua rumah sakit bersumber dana kapitasi dan non kapitasi dengan rincian pagu indikatif sebagai berikut:

34


-

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tarempa dengan pagu sebesar Rp. 534.053.557,00.

-

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Letung dengan pagu sebesar Rp. 276.699.065,00.

-

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Palmatak dengan pagu sebesar Rp. 520.177.207,00.

-

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Tengah dengan pagu sebesar Rp. 168.677.069,00.

-

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Timur dengan pagu sebesar Rp. 162.771.106,00.

-

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Siantan Selatan dengan pagu sebesar Rp. 104.283.005,00.

-

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jemaja Timur dengan pagu sebesar Rp. 139.147.249,00.

-

Penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi Rumah Sakit dengan pagu sebesar Rp. 500.000.000,00.

4.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Total pagu untuk Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 1.449.235.000,00,- yang terdiri dari 7 kegiatan. a.

Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 355.162.500,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja pembangunan billboard promosi kesehatan di fasilitas kesehatan.

b.

Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 155.975.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja penyuluhan kesehatan tentang hidup sehat di tujuh kecamatan se Kabupaten Kepulauan Anambas.

c.

Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 106.875.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja bimbingan teknis pelatihan tenaga penyuluh kesehatan.

35


d.

Kegiatan Lomba Sekolah Sehat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 91.725.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja kebutuhan kegiatan lomba untuk pemilihan sekolah sehat.

e.

Kegiatan Pelatihan TOT Desa Siaga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 203.875.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja kebutuhan pelatihan Training of Trainer Desa Siaga.

f.

Kegiatan Penjaringan Anak Sekolah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 33.200.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja kebutuhan cetak form penjaringan untuk 2.500 siswa.

g.

Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu dengan pagu indikatif sebesar Rp. 502.422.500,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja kebutuhan Jambore Kader Posyandu tingkat Kecamatan dan Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

5.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Total pagu untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat sebesar Rp. 405.462.500,00,- yang terdiri dari 2 kegiatan. a.

Kegiatan Pelatihan Konselor Air Susu Ibu (ASI) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 237.102.500,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja bimbingan teknis pelatihan bagi tenaga gizi sebagai konselor ASI.

b.

Kegiatan Bulan Penimbangan Balita dengan pagu indikatif sebesar Rp. 168.360.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja alat peraga kegiatan penimbangan balita yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus.

6.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Total pagu untuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat sebesar Rp. 102.448.000,00,- yang terdiri dari 2 kegiatan. a.

Kegiatan Pengawasan Depot Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman dengan pagu indikatif sebesar Rp. 53.448.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja pembelian botol steril dan pemeriksaan sampel air secara mikrobiolgi dan kimia.

36


b.

Kegiatan Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 49.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja bahan pendukung perlengkapan kegiatan STBM.

7.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Total pagu untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebesar Rp. 555.700.000,00,- yang terdiri dari 8 kegiatan. a.

Kegiatan Peningkatan Imuniasasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 64.200.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja transportasi petugas puskesmas untuk pelaksanaan imunisasi ke desa-desa dan monitoring pengelola imunisasi di dinas ke puskesmas.

b.

Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 53.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja pelaksanaan surveilans aktif dan penanggulangan KLB penyakit potensi terjadi wabah.

c.

Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Anak Sekolah dan Jemaah Haji dengan pagu indikatif sebesar Rp. 62.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja transportasi petugas pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah), pemeriksaan kesehatan dan pembelian vaksin untuk calon jemaah haji.

d.

Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja sarung tangan untuk memandikan jenazah bagi penyelenggara jenazah dan belanja konseling klinik VCT.

e.

Kegiatan Pertemuan Internasional Standar Tuberculosis untuk Tim DOTS TB dengan pagu indikatif sebesar Rp. 156.500.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja bimbingan teknis untuk tenaga medis dan paramedis dalam rangka peningkatan penanganan TB.

f.

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja cetak KIE, formulir pencatatan dan pelaporan TB serta pelacakan kasus TB mangkir dan kontak serumah. 37


g.

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja honorarium bago pengawas minum obat penderita kusta, bahan pemeriksaan dan honorarium petugas pemeriksa spesimen, pelacakan kasus dan kontak serumah.

h.

Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik Malaria dengan pagu indikatif sebesar Rp. 70.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja bahan insektisida dan kegiatan Mass Blood Survey (MBS).

8.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Total pagu untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 1.251.743.000,00,- yang terdiri dari 4 kegiatan. a.

Kegiatan Persiapan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 529.938.000,00 bersumber dana DAK Non Fisik yang digunakan untuk belanja kegiatan pendampingan akreditasi untuk dua puskesmas, antara lain Puskesmas Tarempa dan Puskesmas Palmatak.

b.

Kegiatan Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan Rumah Sakit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 414.430.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja kegiatan pendampingan pelaksanaan BLUD di tujuh puskesmas dan dua rumah sakit se Kabupaten Kepulauan Anambas.

c.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah SOTK Rumah Sakit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 169.375.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja kegiatan penyusunan Naskah Akademis Ranperda SOTK RS Lapangan Palmatak dan RS Bergerak Jemaja.

d.

Kegiatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 138.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk bealnja kegiatan rapat evaluasi dan perencanaan program dan kegiatan.

9.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasrana Puskesmas./Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

38


Total pagu untuk Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya sebesar Rp. 18.709.625.100,00,- yang terdiri dari 5 kegiatan. a.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 14.955.703.000,00 bersumber dana DAK Fisik yang digunakan untuk belanja renovasi sarana prasarana dan pemenuhan alat kesehatan di Puskesmas Jemaja Timur.

b.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 638.550.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja pembangunan Klinik Bersalin Desa da pemasangan paving blok di Puskesmas Jemaja Timur.

c.

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 502.107.100,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja alat kesehatan antara lain tabung oksigen, alat pemeriksaan tanda vital dan kursi roda.

d.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 613.265.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja kulkas farmasi, rak obat dan perluasan gudang farmasi.

e.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.000.000.000,00 bersumber dana DAK Fisik yang digunakan untuk belanja pembangunan prasarana air bersih di Puskesmas Tarempa, Palmatak, Siantan Tengah, dan Siantan Timur.

10.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Total pagu untuk Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sebesar Rp. 3.646.980.000,00,- yang terdiri dari 3 kegiatan. a.

Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 78.350.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja pengadaan tabung oksigen untuk RS Lapangan Palmatak dan RS Bergerak Jemaja. 39


b.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.129.630.000,00 bersumber dana DAK Fisik yang digunakan untuk belanja pembangunan gedung radiologi, ruang rawat inap beserta alat kesehatannya dan alat kesehatan ruang rawat jalan di RS Bergerak Jemaja serta alat kesehatan ruang operasio di RS Lapangan Palmatak.

c.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dengan pagu indikatif sebesar Rp. 439.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja semenisasi jalan dan paving blok RS Bergerak Jemaja dan konsultan perencanaan pembangunan Gudang Obat RS Bergerak Jemaja.

11.

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Total pagu untuk Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan sebesar Rp. 60.000.000,00,- yang terdiri dari 1 kegiatan. a.

Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri dengan pagu indikatif sebesar Rp. 60.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja monitoring dan evaluasi pengawasan makaan hasil industri rumah tangga.

12.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Total pagu untuk Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak sebesar Rp. 971.187.000,00,- yang terdiri dari 3 kegiatan. a.

Kegiatan Audit Maternal Perinatal dengan pagu indikatif sebesar Rp. 208.935.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan untuk belanja pertemuan tatalaksana audit kematian ibu dan anak serta monitoring ke lapangan.

b.

Kegiatan Penyediaan Rumah Tunggu Ibu Hamil (DAK Non Fisik) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 444.297.000,00 bersumber dana DAK Non Fisik yang digunakan untuk belanja sewa rumah tunggu di lokasi sekitar RSUP Provinsi di Tanjungpinang dan RSUD Embung Fatimah di Batam.

c.

Kegiatan Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun dengan pagu indikatif sebesar Rp. 317.955.000,00 bersumber dana Pajak Rokok yang digunakan

40


untuk belanja rapat kemitraan antara bidan dan dukun kampung di Kecamatan Jemaja, Palmatak dan Siantan. 13.

Program Keluarga Berencana Total pagu untuk Program Keluarga Berencana sebesar Rp. 1.513.800.000,00,yang terdiri dari 3 kegiatan. a.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik Program Keluarga Berencana (DAK) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 964.000.000,00 bersumber dana DAK Fisik yang digunakan untuk belanja pengadaan kendaraan operasional jemput antar calon akseptor dan pengadaan genre kit.

b.

Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 339.800.000,00 bersumber dana DAK Non Fisik yang digunakan untuk belanja penyediaan biaya operasional kegiatan dan pemeliharaan gedung Balai Penyuluhan KB.

c.

Kegiatan Pencanangan Sekaligus Terbentuknya Kampung KB di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pagu indikatif sebesar Rp. 210.000.000,00 bersumber dana DBH yang digunakan untuk belanja pembuatan gapura Kampung KB serta belanja sewa peralatan dan perlengkapan seremonial pencanangan Kampung KB.

41

g

I

Rl.Nc':1NA

NA.t Kl:tl:llAlAN kAltl'tA7'l:N Ki:J't'l,Al !,\N ANAhlltAS'rAlltjN

20l7

^-tRlA

BAB IV

PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai

wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Commtmity Base Developmed (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para

pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Cood Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan

yang dampalrnya merembes kebawah (tt'ickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Ke{a @ENJA) selain

menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2016 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Rencana

Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana

di

masa mendatang oleh para pimpinan manajemen

dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Tarernp4 24 Oktober 2016

tu8

pala Dinas Kesehatan ten Kepulauan Anambas,

o

u =l

o

(Au

S.IP Utama Muda/lV.c 9630120 199103 1002 37

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN IAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MfuU TAHUN 2018 KABUPAIEN KEPULAUAN ANAMEAS (ODE

URUSA /B|OANG URUSAI{ PIMERII{TAHAI{ OAERAIi DAI{

II'iDI(AIOA KINEi'A PROGRAM/XEGIATAN

1

3

1

PRA(IFAAN MAJU NTl{CINA IA}I UTI 201A

RENCA ATAHIJiI2017 PENTING

XEAUIUHATI OANVPAGU

TARGET CAPAJAI{ XINER'A

6

5

KEAUTUI]AN 1o

8

OINAS (ESEHATAN

I

02

01

01

1

a2

01

01

1

02

01

01

I

02

01

01

1

02

01

I

Prolr.m P.lay!na. Admlnbtr.ri 07

P.ny.dl.ah

r*6 Adlnlnht.n

M.nlnglatny. kct.6!dla.n lrsa.dmlnhtrad

P.ny.dl.an r.ra Tfta!. P.ndutun! Adminlstt.sa/r*nL PBl.nior.n

o1

20

3,331.624,042,I1O

Pdy.dl..n Ruinitar P6l.nid.n

M6lnSbtny. k.t.rr.dl..n

j.e

admlni.tBl

24

bul.n d.n SObul.n tan8

24

hrlan

&n

dtt.rt.tLn

MniqLt.y. ld.3.dl..n

Dc,n.nuh.n

2,1

60

bulrh yant

238.800,000,00 [email protected]@0,00

ll

OBH OBH

o2

01

15

1

o2

01

15

01

P.hgad...n Ob.t dan Pab.k.lan

1

02

01

15

o7

P.nln8t.tan Pemerataan Ob.t dln

Progr.m o6at d,an P€rbekal.n

bul.n (h,i @ bul.n y.rE

36bulahdari€Obulan

1.A12164.042,@

1

02

o1

16

1

o2

01

16

o2

Ydnc

Prtent ie K!tst.dl... Obat d.n Vakin dl tudlit.e Pelay.n.n &.ehatdn I.Badianya Ohat d.n Perb.kalan (6ehatan

P.h.llh.r.an

dan

n

3.562,600,@O,OO

02

01

20

16

Pmulih.n

Meningratnya

d.r.j.t k6.hatan b.ti

P.lay.n.n Penyatit Tldal Menul.r

Msinglrlny.

p.ran

1

o7

02

o1

45

16

01

l7

01

l7

t n r.p.3it8 Imga

01

Pdt.rnbdnaao M€di.

l.fdn.si 5.d.r

1

02

01

t7

M.r .6tatnya l.m.mpu.n r6uai d.rE.n l.p8lt.eny.

ProSr.m Prom6i (B.hat n O.n P.,nb€rdaya.n M.eva.alat

I

1

P.nl.8t

a2

6.000 [email protected],@

(60961

9.0(m.mo.mo.00

T)BH

5.00o.000,mo_m

5.@O,000,000,@

Prffii

d.n

Hidup S.t

Paryulqh.n Ma5ya,alai Pol. tlldup

34,i142 Pddudot P6dta 6PJs (dllu.r A5l, TNI Hrl&o oPRD)

3.912.062.5@,@

34,aO* (12.000 Pndudul dari

3 514

34.442 pendudu* vana

3dt. m33y.raLt .Ll.h

m.na6d.llkrn r6jlo mdddlt. ti&l mdul.r 3Grr. mndkl 1

diia,Re*an

(DA()

meyar.rat y..t 6.lp.nthatilan rnd6h

1

18,226,944.000,00

[email protected]@,@

Id3.dlany. Ob.l P.l.yrnrn (6ehitin D.n, d.n B.h.o M.dl, H.blr P.t.l Ptoarrd Up.ya (6ehalrn lrLiv.,.kat luml.h Pmdudul P6.rt! SPISrlrrE ulr(N (dal6, AsN,Ilrrr Polra dan oPRD)

P.rb.t.l.n (Behat

859.320.000,00

y.nt dit .gdtan {60x)

(1016)

l.butuh.n rutlnlts k nrd

I

36 b!l.n darl 60 bulan vanr drtaixetkan {5096) 35 bul.n &n 60 bul.n

p$y.lit

1t3,1rcx 16.@7 Pedudut dipdikr. d.n 14.@ podudul y.ng

dlt

tfr8. t6eh.t

n

rtat

20t6135

ntld

000.m0,00

oa!

[email protected],00

Mmlntl.tnya p.re.nr.s. k?t.6.dlarn m.dl. p.om6i hidup 3.h.1 di r.riB p.layaFn

Mdi.d.lry. pdE lrhr,.n p.l.i.r t rn d.p

10,498-2800@,OO

53,57x{7.500 P.ndudul 14.0@

1m.o@,d10,00

4{r,6(70Nal6darir75 nal6 y.na dlta.rdkan

400.mo.mo,oo

20211

Nal6 dari

175

n.k6yanr

1g)%

319,062.500,00

1,449,235.0@,00

k6.h.t!n d..i 9 erana l6.h.t!n yaoa dlt.rrdGn i/d t!h6 202 r) 88,901618 SaraE

20t6 (630

Pendudul

dlpnltt.d.

ditartetk.n 3/d tahun 2021)

PeBent.3e D.r.slaga Attlf Tahun 20162021

10016 (34.442

dllarsdtan)

ti.*. d.,i 3,15O siiwa

355.162.5@,00

T-__r-__l

'/dt.hun

20211


l6.tEt n&.igsr.n. 160.0m 0@,m

15s.975.000,00

y.ng dita.sdlan t/d tahun 202r) 20211 1

02

01

Plnlngkat.n Pendldil.n T.n.g!

L1

I

o2

01

!)

06

1

o2

o1

t7

09

lvlenlnalarnya lcmampEn t.naEa pey!luh d.lam m.mbaik n p.ndldlkan t6ehat.n brSi

2fi l24or.i6

02

01

1f

15

120 oranS y.ng

Dlt.t.pLmya s.tol.h S.h.t di x.blData Pelalihan TOT

Oe

5ia8a

M..ihalr$yr rhtu.

O.s.

Sl.ri mahdl Oci!

Penjarinsan Anak serolah

Tercapalnya

t.rSdcrtupan nswa

yanE

40X (4ad.nt d..i 120 d.ng yanadit..adkan

106.875.m0,00

ditsrsdkan t/dtahun 2021)

'/d

91.725.@0,@

root( (54

(.l.O6a 1

d:ri

K.l./De

yang

d.

54

02

01

17

t6

Pelatihan Kader P6yandu

Meni.8k.tny. stara pdyandu aktif

100fl. (tara.t capaian tah!n 2017)

2or

(14 Posyrndu dan 68

P6yandu yant

tih@2021)

230.0@.@o,@ 2110.60.000.@

dlt..gdk.n) 33.200,000,00

dit.rgdt..

502.422,500,00 s/d

35.000.000,00

OBH

t.rFrlr|At6.n!t.nny. 1

rihun 2o2r)

10ox (54 (.1./D6a da,i

203.875,0@,@

[email protected]@,00

OBH

t.hun2017) {Ox (27 Posyandu &ri 68

URUSAT{/EtOAXG USUSAil

KOOE

PEMERII{TAHAI{ DAENAIi OAI{

1

LOXASI

2

I

02

01

18

Proaram

I

02

01

18

Pli.tih.n

P.rb.tt.n

REitcatla TABUN 2017 rrAHutit RE CANA)

INDIKATOR (lIIIERIA PR06RAM/(EGIATAN

TARGEI CADAIAN XINERJA

3

GLI

Mdy.r.l.t

(mi.ld Ai 56u lbu (Asl)

P.B.nt.3. Calup.n

PRAXIRAAN MA,IU RENCAI{ATANUN 2018 SUMBER DA'{A

6

5

KEBUTUHAI{ 8

9

10

405.462.5@,00

A5l Ehlurif

M6l.tk tny. kdrl.mprl.n !o!r r6d!.t &l. mmblrrl.n kn3.llq b.d tbu hoyurulyana

XEBUIUHAN OANA/PAGU

n

mos.l.d m.$l.h &l.m

98x

(19

im!. t6.tEtan

d.,l 20

t.n !. t6.h.tan

y.ns dll.lih)

pada

tahun 2017)

l@t( (20 tdr.!. t6€hat!^ &n 20 lmtr t6.h.t.n y.ry drlatlh)

2I7. [email protected]

150.8200@,@

p.flb.rl.n ASlb.d b.vl 1

02

o1

09

Bulln P.nihb.nSan B.lita

M.nlnd€tny. c.kup.n D/s

61%

lt.r8a

62t6(t

168.360.0@,00

rtlt p.& t.hun

170.000.000,00

201E) 1

02

01

P,ogr.m

19

Pnrab.nr.n

Un8hrna.n

P.ridt.r..{roht nat y.n!m.na.pl.n Pdllrtu

I

02

01

l9

o1

PmE w.3an O.pol AL Mlnum d.n

T.mplt Pmsol.h.n M.k.n.n

I

o2

01 01

l9

08

P.o8anb.hrnS.nit Proar.m

20

Hidup

Mdlngkdt.ya

8{rlh

d.n

&h.t

20x

102.i149.@0,@

(PHBS}

pert6l... p.ny.ldggEr..lr

8lra (T.r8er.ap.i.n tahun 20171

5.r.444.@O,00

0aH

mlnom memeunuhl tV!r.t k6ehatan

dan

slTotal B€rbarlr

Pft.a.h.d.Ln

46.200.@0,00 tahun2018)

Mmintk.tny. aks6 s6nlt sij.mb.n setl3t v.m l.Y.l bari matYa..k.t An!t. Annul Paraih lneid.nt

35* (Tars.tc.paian tahun 2017)

M.nantl6tnva.akupan imunBasi d.sar

92% lTars.t capaian tahun 2017)

[email protected],@

100.000.@0,00

DBH

t 555

hu.20l6)

7m.mo,m

PNnlaulanaln Pay.klt Mdul.r 1

02

01

20

08

PlninSblan lhuni.rail


150.000.000,00

DBIl

t.hun2018)

I

1

o2

o2

o1

01

20

20

09

13

P.oindar.n sury.llrft . Epld.mlolosi d.n P6.ng8ul.n!.n W.b.h

Pd.y.n n v.Lh.n

Art

S.tol.h

T6 lns.ninya KeFdi.n L@r Bla$ {(LB{)di yang dlt.n8.ni <24 i.m

100t6 (tarsd.apaian rahun 20r7)

[email protected],@

&n Iddptlnya pdiai.i..ot

6i. 3.tol.h

tahs.2018) 1@9i

(t.rra c.piirn

tahun 2017)

62.0@0@,m

02

01

20

t4

Peft €gah.n dan P.na.ggulan8an

Menurunoya


OBH

t

v.m madaoat imuntiari 1

53.000 {no,00

DBH

ldurah.n/d6a

p.ev.l.Bi Hlv/Alos

0,05% (Iar8et capaian t.hun 2017)

50.0m.mo,00

tur

2o1a) 1S0.0@,@0,00

DBH

t.hun2018 1

o2

o1

20

15

1

o2

o1

70

16

Prtemuan lntern.sis.l St ndar Tobdcul6i3 u uk lim OOTS IB Pd.y.rl.n P!rr{.h.n d.n

M.ningtatnya angla Su.c6r Rate 18

02

0t

20

1

o2

01

20

1

a2

01

21

ll 18

tlollf..lin R.t. TB

52,2 P.r

l@.@Pndudut

{Tr,8!t c.p.ain

P.layanan Penceaah.n d.n P.nrnsaulans.o P.nyalit Xutta Plm.t.h.o P.nul.ran Peny.kit

INCDR)

.d.rb.ri P.by.En

luml.h

P'ogam 5t

156.5@.@O,OO

t Mmurunny. anaka cis.

P.En66ul..t.n P.ny.ltt Mfllar 'I8 1

85t( (Taraet c.paian tahln 2017)

M.nurunnyr An6k. P.n.rnu.n

l(!t6 X6tr

14,50

p6

t

oy.ng

3

2

DBH

50,000,000,00

OBH

70.000.000,00

DBIl

hun 20171

txrn 2or7l 503 P- loo.o(P P.nd!d0l (Iartct crp..ln

t

10o.0(rc pend0duk

M.nurunnya Engl. Annu.l P...sit! lndd.nt

sr.E p.lay.m. t6.h.t

om.om,@

50

pu.r6ixi d.ri 7 pu.l6m$ d.n ull.h r.ln y.n! dt rtclLn


hun 2017)

14p*

100.000 pendldul

50.000.0@,00 150.000,@o,00

1.251.743.0@,@

{i3,3X}

I

02

o1

21

1

02

01

27

1

02

01

21

I

o1

01

1t

1

o2

o1

z2

o3

P.rsi.p.h Ak,edrraii purk6mas {DAx

luml.h s.r.m 0.l.v.n.n ka.hrt.^ y.na

2

PerilapaD B.dan Liyan.. UmL,m o.dah (BLUo) Pusk6h.r d.n Buhah

M.nlnst tnra t.mandl.lanf.iillt sk6.h.t n (hl.m m.n8elol. ta.ntan uotut pelay.mn

1@% (9

M.nrolt hy. jml.h.umh 3.lit yantt.l.h m..rrlitl Pq.tu..n D.d.h taLng Struitur ors.nbsli dan Tat [.rh (SOTn Tes6unny. dokum.n h.nl r.pat kerh t.b.tEi lomitmen u.tul p.nind.tan

l@ta (2 &,i 2 rumh

Sirana pelay.nan k6.hatan

fdl.s d.ri 9 frtl6 y.nt

369.667,00O,0O

529.938.@O,00

414.430,0@,00

DBH

159.375.0@,@

D8u

'I38,000,000,@

oBr.r

120.000.mo,m

DBH

7CO

9lit P.nyutsi.n R.B.nt n Pdatur.n O.a.h SOT( Rum.h itit 11

n.pal (.rja (6ehatan D.6ah

Prosam P6sada.o P.nhditln &n lumlah p6kBm3 yrha dip6uhi r.raM d.n pr.t.r.n. s6@i 3lan.Lr Pab.ilan S.r.E d.. PrB.,.E

A]sr6d'.r/Pll3tdrE I

o2

o1

72

06

o2

01

12

o7

o.tar (DA()

P.n8!&an SaraD .bn Pras..an.

A6t6ru3 d..i 7 p6l6mt dli.,g.rtrn r/d rahon 2o2l

18.709,625.10O,@

y.ng

(1o?()

dan

Pen8adaan g.rana d.n Pr.sarana Pelayanan x6ehat.n

l

M.ntu

7

{trt y.n!

luml.h purk.!m8 y..g m.mllltl ia,ana da.

pr.sraB

14.955,703,0@,00

seJuai standar

I uml.h ourk6h.s ya.r m€militi rarana da. pra!r raE 55ua i 3landa r

638.550.0@,@

d1O.000,00

B

*?

EI

Eq F,

.i

![

iid? {a

t

ri

q

I

q

iE !i' ae ;g !d E6 !-

t!

s 3

io

6E g;

ti

6g

Ae'

3. a.

f,r =l ;9

E3

;f

1! i Eid €E

:,

2.

el

i.< f;< is iEi r< Eq E4 9 ti !d tr ;t E* Ei ,-5i tc EII s9 nl Td

[; rg

si .E

F

q

s5

tlL

"g

1it

;:PT

ts

EE

!

c?

T

9<

3e P:

i

rE

-r

!-,

;

E

t

d

q

F?

>f =2

c

,!L l

di

<

;! RB

3 lL

I1 ;

s?.

3

3

t a

_9

tE TF

1

gr

3

a

g

;u !u

+{

g€

38

-

3

;E ii !+ E3

i8.. F8

4

3 3

o_

v

e

I

B-

a

I

iE

1 It 3

;

tr a1

z

,3

o a

i

I !.

= I

{a

!

I

;

s

f :p

3

E'

g_e

n

E

5

o

t r -'ts

I

IE ;E

t

*i

.E !-

g

I

**

,

i3E: 'rY

!tE

I

3

-9

I

a

l

!l !l

q

3

lr

E

o^A

t; !; --2

-:

6

&

8

IP: i

I

F

!l- 9-

9

i-

I

q3

=6

r! ::, ,t

$i t I

3

+

E! tE

9E 5E

zi t:;!

d

9.

gt

rii r." : e;t t r=l3

t! !{

in

G

I !-

6t

d

6

r

lF

51

-

a;

3.

!3 E9 i? qt

*a is

E1

iL iE

, 3a'j

13

a:!

5

iE

!r

s3 Fi IE a1 rg

SF 6P

3

3i ;c

f

6

:N

:

ie

a

a

3

f

!!'

! P

3

n

a

a !l

4

= -.,1

I h

t5

'8

.E

8

l,

I

E

E

a E

.E

8

E

I

E

8

a a

.E

.E

8

8

,E

8

I 5 8

a

a

:t

6

a

E

a

a

I

E

8

c

a

,e

.E

8

8

I

.g

.g

I

I

e

E

!E

P

I

I

a

a a

E

.8

E

B

g

t

!.,1

8

z

E

r

:

8

s!

t

:F

E

e.

5

6

3

Eq

?t

!e !s EB :.c

-

'iq l8

6r

E$ Et g8 Ig

;P

!

: i.E sgR ad- EP I f{;

F

a,

6

E;

E' 3

N

;1E !t:

ts

! a.

5E

3

3T

!5 I5 E9

f

,3

E

e

3

7

E

c s E E ,E

8

; : e

:

E

t

.c

.E

8

8

8

I6

E

a a

a a

a

g

.c

.E

g

.g

E

8

I

8

8

s a

E

8 E

.c

I

8

E

8

6 g .c

a

e 15

s

c

c

c

c

.c

a

.c

E

8

E

E .c

8

I

8

8

!rt

I i;

di'

94 d;

Eg

3E

:P

ils

OY !it 1l

e1

ri qE

t! i{ ;!.

rt8 ta i! Ei

l! 'Y

:s =!

Eq

iE i:

E!'

:P

i;Un

!; l8 qn

6E x

,

i f!

=8: 3e !r3

ei ;B

c|!L

3il

F9

F9Y

39 tl

Bi

*i

a; a;

?! :'. at

TE

5

I 4* ic E +; 3 [g ,;T 'ae

i:g ;:-; :EP *BP r9E E

i€ 'Y = i.9 i!

ft

i,.

t6

E.

q.

3

,-" ry F9

J! gE

,

9i rr ,_

-a

f,< f,< ff'<

t

3

3

3

,l

t

3 ?

l

I3

3

3 3

, E.

r

s

3

,

!; att tg ea

3

c

61r

3t

s: I

o

I

3

rq

t,! d! u=

ii

it

ii

!i

6t

,3

,

3

3

?2

E; d! .q

r: E!

5; t,

ir ql i:

9=

3; !1 i

si ! I

:I

c

lt:

E?

<;

rl EE 37

!

g&F

I

R E?, lE-

iE a) .4

c: E! iE

It .4 !! '+E

!!

!E s!

a 2

qi

8

+i dP

a1

;

3

o

I3

s5

3 P

a

t:t

ri Sr

+? ,i

Ee+

,!l

t3

EI

,t

q

t;

i;

IIt fl:

J9 ;1 !t

3E

rE

B

E.

!Y

r{& ;*, iis :qt

!

t

f

;

E

t

I

E

E

-

E.

q

3

a E

? g

E

I

'8

I

3

8

a

6

.c

8

'a

8

8

8

i

i

E

!.E

8

8

a

r

f

F

8

c

s

,c

a

I

E

a

ts

8

E

E

E

t

t

,c

8

a a 8

a

E

z6

a

8 .c

8

::i

i 5

F

:,

:.

6

d

F

E e.

5

!.F

t

E

E

3.

E'

1; o

B

I

P 3

3

3

l

3

3

I3

9

g

I

i

t

q a 2 3 e

I g

: a ,E

8

E a B

B

d

3 E

E

E

E

.c

E

.E

8

8

8

a a E

:

g

E

E

.E

.c

8

8

i

I c

c

E

E

a a

.E

a

.E

.E

,E

8

b

I

8

I

p E

E

8

B

E E

E

g

g

,E

,E

E

.g

8

8

8

g

I

E

URUSATI/EIDAIIG URUSAI{

KODE

PEM€RIIIIAHAI{ DAIiAll OAI{

1

I

02

o1

2

16

35

Tdp{uhany. lt3. p.lay.n.n k6ehatan b.gi !par.tu. Purt6m.r Slant.n s.lat.n

36

Penyedr.an 81.y.

1

02

01

16

17

Plnyldlarn 8l.yr Oprarlon.l d.o

P.m.llhEr..n Purt6m.,

RENCII|ATAHUN 2017 rrANUt{ AENCANA) toKAst

IARGET CAPAIAIiI XITEN'A 5

t6.tut

Opd.3lo.l d.n Pem.llh....n P6t6m.3 Sl.nt.n

16

16

I.rp.nuhhy.1... p.Ly.n

.D.rdur P\r3l6rn8 grnt.n Iimur

01

01

PBOGRAM/XE6IATAII 3

02

a2

(IT$IA

P!iy.dl..n Bhyr Op...3r t.ld.n P.rn.lih.l.rn turl6iEr 5h .n

1

I

II{DI(ATOR

J..I.h

P.ny.dl..n rtmin.n K6.h.nn I\b5ioMl (rx )ilon x.pltari Rm.h

Tee$uhlnyr

n

n

j.t. pcl.y.n.n l.r€hrtan

.p.r!tur Pu3l.lm$ r.m.l.

b.al

b.gl

PiA(IRAAN MA.IU RENCANATANUN 2018

XEEUIUHAI{ OAXA"/PAGU

PETNNG

6

8

9

170,000,@o,m

or.nt

[email protected]@,00

l(N

3l Orrnt

145.0m 000,00

l(N

143Or.n!

[email protected]@.0@,00

162,771.106,m

Or..t

104_283.005,@

ll(N

32

139.147.249,00

[email protected]@ 0@,00

32

31O..ng

1o

31oi.nr

31Oran8

T1mu.

Tdpduhlny. Jrs. p.l.y.n.o rpa,atu, asL P.lm.r.l & nsB

kn.h.t nb.!i sdtdlk ,amj.

143

Or..t

24

Ottobd

2015

XESEHATAII

IGPUTAUAN ANAMEAS,

s.lP 1991031002

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2017

Recommend Documents