RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
A.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012 Kondisi makro ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 mencapai 4,15% (empat koma lima belas persen), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 3,94% (tiga koma sembilan puluh empat persen). Namun demikian, pada Tahun 2011, diperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka 4,04% (empat koma nol empat persen). Bila laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi, maka kinerja per sektoral dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : a. Kelompok pertama adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen, terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor pengangkutan dan komunikasi. b. Kelompok kedua adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah rata-rata, terdiri dari sektor pertanian serta sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Inflasi Tahun 2011 mencapai 4,52% (empat koma lima puluh dua persen) (y-o-y), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang berada pada level 8,08% (delapan koma nol delapan persen). Struktur ekonomi suatu daerah terlihat dari distribusi sektoral masing-masing lapangan usaha. Pada Tahun 2011, Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh sektor agraris. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Tahun 2011 masih cukup tinggi, yaitu sebesar 37,10 % (tiga puluh tujuh koma sepuluh persen), walaupun nampak adanya tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika melihat konfigurasi distribusi sektoral di Kabupaten Kebumen Tahun 2010 dan 2011, tidak terlihat adanya pergeseran struktur ekonomi, di mana sektor primer masih mendominasi. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perubahan struktural tidak terjadi. Dilihat dari produktivitas sektoral, sektor pertanian merupakan sektor yang paling tidak efisien. Hal ini ditunjukkan
oleh rasio nilai tambah bruto sektor pertanian dengan tenaga kerja yang terlibat nilainya sangat kecil yaitu hanya Rp.3.192.910,00 (tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) per tahun atau sebesar Rp.266.080,00 (dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh rupiah) per bulan per tenaga kerja. Sedangkan sektor yang paling efisien atau yang paling tinggi tingkat produktivitasnya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar Rp.16.291.440,00 (enam belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) per bulan per tenaga kerja, diikuti oleh sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dan sektor perdagangan hotel dan restoran masing-masing sebesar Rp.12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Rp.8.427.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Rp.6.253.220,00 (enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), dan Rp.4,368.080,00 (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah). Terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen. Prosentase jumlah penduduk miskin adalah sebesar 22,71% (dua puluh dua koma tujuh puluh satu persen) dari jumlah penduduk Tahun 2010. Berbeda halnya dengan jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen, yang menurut data statistik mengalami kenaikan. Pada Tahun 2011, jumlah pengangguran adalah 37.385 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima) orang. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen selama tiga tahun terakhir, kinerja beberapa sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Salah satunya adalah sektor pertanian yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Anomali cuaca sebagaimana disebut di atas, selain berpengaruh terhadap sub sektor tanaman pangan, sub sektor perikanan juga terkena dampak dari anomali tersebut karena hasil tangkapnya yang menurun. Pendapatan masyarakat di Kabupaten Kebumen secara umum dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapita. Angka tiga tahun terakhir, dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 selalu meningkat. Berdasarkan harga konstan Tahun 2000, Tahun 2011 pendapatan per kapita masyarakat Kebumen sebesar Rp. 2.422.794,86 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh enam rupiah), naik dari pendapatan perkapita pada Tahun 2010 sebesar Rp. 2.347.458,71 (dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh satu rupiah). Adapun pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional Tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2013 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
INDIKATOR MAKRO PDRB (Harga Berlaku) PDRB (Harga Konstan) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Berlaku Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan Tahun 2000 Tingkat Inflasi Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral a.Pertanian b.Pertambangan dan Penggalian c. Industry Pengolahan d.Listrik, Gas dan Air Bersih e. Konstruksi f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h.Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan i. Jasa-Jasa Produktivitas Sektoral yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan a. Sektor Pertanian b. Sektor Industri Pengolahan c. Sektor Konstruksi d. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran e. Sektor Angkutan dan Komunikasi f. Sektor Jasa-jasa
SATUAN
REALISASI TAHUN 2010 2011*
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PROYEKSI TAHUN 2012 2013
(Rp) Juta (Rp) Juta %
6.484.032,52 2.945. 829,46 10.74
7.062.781,00 3,064,715,00 8.74
629,891.34 118,885.54 -2
7,743,692.84 3,190,368.32 9.83
8,513,535.94 3,324,682.82 9.94
%
4.15
4.04
-0.11
4.1
4.21
%
8.08
4.52
-3.08
5.5.
5.5
% % % % % % % % %
37,28 7,16 9,95 0,74 3,72 11,33 4,55 4,51 20,75
37.1 7.31 10.04 0.74 3.69 11.32 4.58 4.44 20.73
-0.18 0.15 0.09 0 -0.03 -0.01 0.03 -0.07 -0.02
36.79 7.43 10.09 0.74 3.65 11.27 4.59 4.36 20.66
38.15 7,89 10.61 0.77 3.78 11.76 4.81 4.49 21.52
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
3.192,91 8.427,35 12.650,07 4.368,08 16.291,44 6.253,82
3.265.60 8.439,91 12.685,84 4.513,06 16.984,71 6.825,27
72.69 12.56 35.77 144.98 693.27 571.44
3.338,28 8.452,46 12.721,60 4.658,03 17.605,98 7.396,72
3.410,96 8.465,02 12.757,37 4.803,01 18.263,25 7.968.17
NO.
INDIKATOR MAKRO
Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri) 9. Besaran ICOR (Incremental Capital Out Ratio) 10. Jumlah Penduduk Miskin 11. Jumlah Pengangguran 12. Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan : a. Pendapatan Perkapita b. Kemampuan Investasi c. Besaran Indeks Pembangunan Manusia 13. Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan a. Pajak Daerah terhadap PDRB b. Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB c. Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB) Sumber : Data diolah Keterangan : *) Data Sementara
SATUAN
REALISASI TAHUN 2010 2011*
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
PROYEKSI TAHUN 2012 2013
8.
%
4
4
0
4
4
% Persen
22,71 8,02
21,37 7,125
(1,34) (0,895)
20,03 7,85
19,37 8,02
(Rp)
2.347.458,71
2.422.794,86
72.684.84
2.495.478,70
2.570.343,07
%
71.12
71.79
0.67
72.46
73.13
%
0,0018
0,0018
0
0,0018
0,0018
%
0,12
0,12
0
0,12
0,12
2.
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 didasarkan pada kajian analisis kondisi ekonomi makro saat ini dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi di masa yang akan datang. Perekonomian di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate). Pasar bebas dan arus globalisasi perdagangan masih merupakan tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas baik pada aspek produk maupun aspek sumber daya manusia. Krisis ekonomi yang mulai melanda sebagian Eropa dan bahkan Amerika dapat merupakan ancaman bagi perekonomian daerah, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Setidaknya kelesuan ekonomi di kawasan Eropa dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, yang akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang masih cukup tinggi, memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan sektor riilnya. Hal yang harus menjadi perhatian sehubungan hal tersebut di atas, antara lain adalah perlunya pemerintah menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif serta menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai. Hal ini diharapkan akan dapat merangsang sektor riil untuk terus bertumbuh. Dukungan pemerintah terhadap sektor berbasis pertanian dan industri kecil juga masih sangat dibutuhkan. Langkah yang juga perlu diupayakan adalah untuk terus menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat Kebumen akan mampu bertahan walau dalam guncangan krisis sekalipun. Pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen diarahkan pada pengembangan perekonomian berbasis pertanian yang didukung oleh Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh dan sinergis, dan peningkatan sarana parasarana pendukung perdagangan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013 diproyeksikan 4,21% (empat koma dua puluh satu persen), sementara angka laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 5,5%-6,5% (lima koma lima persen sampai dengan enam koma lima persen), dengan perkiraan Incremental Capital Output Ratio sebesar 4 (empat) dan Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku diprediksikan dapat mencapai kurang lebih Rp. 8.513.535.940.000 (delapan trilyun lima ratus tiga belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
Kebutuhan investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,21% (empat koma dua puluh satu persen) dengan asumsi ICOR 4 (empat) diperkirakan akan mencapai Rp.3.079.372.400.000,00 (tiga trilyun tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Investasi ini mencakup investasi swasta (perusahaan dan rumah tangga) sebesar 49,65% (empat puluh sembilan koma enam puluh lima persen), serta investasi pemerintah (Kabupaten) sebesar 50,35% (lima puluh koma tiga puluh lima persen). Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi swasta dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah yang meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, promosi terpadu, dorongan program intermediasi perbankan, kepastian hukum untuk dunia usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. B.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah 1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berdasarkan data series Tahun 2010-2012, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan yang cenderung fluktuatif. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Dana Perimbangan. Hal menjadi sebuah rambu-rambu peringatan bagi Pemerintah Daerah mengenai perlunya upayaupaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Sebaliknya, dari tahun ke tahun penerimaan daerah yang berasal Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang cenderung menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh pemanfaatan sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kebumen yang sudah mengalami kejenuhan, seperti contoh potensi sumber daya alam yang menjadi sumber pendapatan daerah dari Bahan Galian C seperti batu kali, pasir dan hasil tambang lainnya di daerah utara Kabupaten Kebumen, yang saat ini lebih banyak memberi akses negatif dengan biaya ekonomi tinggi yang diakibatkan oleh rusaknya lingkungan dan prasarana wilayah, bila dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diterima. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah turun dari 6,01% (enam koma nol satu persen) pada Tahun 2010 menjadi sebesar 6,00% (enam koma nol persen) pada Tahun 2012. Sementara proporsi Dana Perimbangan pada Tahun 2010 sebesar 77,18% (tujuh puluh tujuh koma delapan belas persen) naik menjadi 79,85% (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) pada Tahun 2012. Secara rata-rata, peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu Tahun 2010-2012 sebesar 8,68% (delapan koma enam puluh delapan persen),
sedangkan dana perimbangan rata-rata naik sebesar 12,32% (dua belas koma tiga puluh dua persen). Realisasi pendapatan Tahun 2010-2011 dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu Tahun 2012-2014, tercantum pada tabel berikut :
Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 JUMLAH NO.
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
URAIAN
REALISASI TAHUN 2010
REALISASI TAHUN 2011
TAHUN 2012
PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2013
PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2014
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
58.742.305.659 12.765.969.116 35.326.711.417 1.957.480.427
73.415.428.031 17.326.903.745 16.479.814.297 2.754.419.696
79.175.978.000 17.665.000.000 21.489.931.000 2.900.352.000
87.131.917.937 20.433.533.912 25.006.180.876 3.163.799.907
95.211.869.479 22.883.049.354 29.518.341.970 3.635.235.693
8.692.144.699
36.854.290.293
37.120.695.000
38.528.403.242
39.175.242.461
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
754.913.123.541 46.296.623.541
856.994.931.591 45.863.492.591
1.053.257.905.000 46.932.568.000
1.198.355.083.500 47.034.225.380
1.268.563.847.909 47.780.828.113
642.797.600.000 65.818.900.000
731.980.739.000 79.150.700.000
906.222.007.000 100.103.330.000
1.051.217.528.120 100.103.330.000
1.120.679.689.796 100.103.330.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
164.441.772.272
342.767.527.075
186.632.797.000
251.915.698.731
197.199.811.462
41.878.372.450 29.624.781.239
117.637.460.200 39.736.748.669
724.165.000 29.241.213.000
34.886.802.731
40.532.392.462
70.683.265.800
95.198.962.400
102.908.755.000
163.270.232.000
163.270.232.000
JUMLAH
21.900.362.000
90.070.390.000
53.708.165.000
PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2013 53.708.165.000
354.990.783
123.965.806
50.499.000
50.499.000
50.499.000
Jumlah Pendapatan Daerah 978.097.201.472 1.273.177.886.697 1.319.066.680.000 1.537.402.700.169 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2012 (Data Diolah)
1.621.337.005.850
NO.
URAIAN
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi
1.3.6
REALISASI TAHUN 2010
REALISASI TAHUN 2011
TAHUN 2012
PROYEKSI/ TARGET TAHUN 2014 53.708.165.000
Untuk Tahun 2013, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp.1.537.402.700.169,00 (satu trilyun lima ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dibandingkan target Tahun 2012 sebesar Rp.1.319.066.680.000,00 (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh rupiah), maka terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 16,55% (enam belas koma lima puluh lima persen). Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2013 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah yang mengalami kenaikan tarif atau pergeseran sesuai dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dana perimbangan serta bagi hasil pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Kabupaten Kebumen. 2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2013 diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain : 1) meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 2) meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; 3) memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; 4) meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil; dan 5) meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah. Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Perimbangan. b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung
merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selama kurun waktu Tahun 2010-2012, Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai dan tunjangan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan kabupaten/kota, belanja sosial, belanja subsidi, dan belanja hibah, menunjukkan tren yang terus meningkat persentasenya. Sementara itu, pada Belanja Langsung, untuk belanja pegawai dan belanja modal menunjukkan tren peningkatan yang berfluktuasi, sedangkan untuk barang dan jasa menunjukkan tren yang terus meningkat. Dalam kurun waktu tersebut, terlihat bahwa komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung adalah 73,69% (tujuh puluh tiga koma enam puluh sembilan persen) dan Belanja Langsung sebesar 26,31% (dua puluh enam koma tiga puluh satu persen). Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai (gaji dan tunjangan), pemenuhan belanja pelayanan administrasi perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta pemenuhan dana cadangan daerah, di sisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun. Di sisi yang lain, Pemerintah Kabupaten Kebumen, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan multiyears dan melaksanakan program-program yang terutama berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen, sehingga pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia dan Millenium Development Goal’s dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2013 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah Tahun 2013 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target menjadi daerah agrobisnis, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian
agrobisnis. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian target menjadi daerah agrobisnis tercapai pada Tahun 2025. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian daerah agrobisnis diarahkan untuk memperkuat peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah Tahun 2013 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain : 1) tujuan utama pengalokasian anggaran adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah yang efektif dan efisien, dengan mendorong proses penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tepat waktu; 2) meningkatkan kualitas belanja daerah melalui pola perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan prioritas pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel; 3) mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara terukur dan terarah, yaitu: a) pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor; b) pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan; dan c) pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas tahun ketiga dalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015, antara lain : i. peningkatan kualitas sumber daya manusia; ii. peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah; iii. Peningkatan Kelompok Usaha Bersama Masyarakat; dan iv. Penyiapan Jaringan Kerja untuk Upaya Pemasaran d) pengalokasian kebutuhan anggaran kegiatan multiyears yang diprioritaskan untuk dilaksanakan pada Tahun 2013. Realisasi belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2011 dan target Tahun 2012-2014 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagai berikut :
Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 JUMLAH PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2013
PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2014
872.185.489.000 58.954.022.000 27.087.663.000 2.147.950.000
1.021.807.199.414 1.300.000.000 47.914.712.000 2.147.950.000
1.037.199.443.087 1.300.000.000 45.601.454.000 2.147.950.000
40.441.489.335
50.923.864.000
57.499.500.000
57.499.500.000
-
-
500.000.000
2.508.750.329
500.000.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung
783.232.483.439
854.727.001.392
1.011.798.988.000
1.132.458.111.743
1.144.248.347.087
Belanja Belanja Belanja Belanja
28.683.871.435 79.363.841.373 118.771.773.531
41.957.268.890 133.782.040.669 188.374.188.141
39.578.160.000 106.573.490.000 220.424.037.000
48.152.553.523 153.535.896.025 216.188.956.452
56.204.697.329 179.210.403.890 252.340.405.112
226.819.486.339
364.113.497.700
366.575.687.000
417.877.406.000
487.755.506.331
1.010.051.969.778
1.218.840.499.092
1.378.374.675.000
1.550.335.517.743
1.632.003.853.418
NO. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga
Langsung Pegawai Barang dan Jasa Modal
Jumlah Belanja Langsung Total Belanja
Sumber
REALISASI TAHUN 2010
REALISASI TAHUN 2011
APBD TAHUN 2012
690.003.199.565 21.251.590.969 32.901.266.268 937.174.633
769.462.896.120 9.231.600.500 33.933.371.467 1.657.643.970
38.139.252.004
: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011, Data Diolah
Sedangkan prediksi persentase pagu indikatif belanja langsung berdasarkan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.4. Prediksi Persentase Pagu Indikatif Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2013 NO.
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Non Urusan (Rutin)
PERSENTASE 18,71
Urusan Wajib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika Perpustakaan
18,76 24,64 13,90 1,77 0,04 0,82 0,41 1,02 0,02 1,19 0,10 0,54 0,28 0,21 0,23 0,02 0,02 0,16 1,19 4,84 0,75 0,58 0,14 0,02 0,64 0,07
Urusan Pilihan 1 2 3 4 5 6 7 8
Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Industri Ketransmigrasian
0,92 0,41 2,60 0,76 1,24 2,90 0,06 0,05
3.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo. Struktur pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2013 untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun juga harus diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan antara lain terdiri dari penyertaan modal, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk meningkatkan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan untuk pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan langkahlangkah penguatan kapasitas Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Pertimbangan untuk melakukan langkah-langkah tersebut antara lain : a. dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen, maka dialokasikan dana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketersediaan dana. Penyertaan modal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kebumen; b. Pemerintah Daerah dapat melakukan akselerasi/percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik); c. adanya unsur keterlibatan/peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; dan d. peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target Tahun 2013 dan 2014 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.4 berikut.
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014 JUMLAH NO. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6
URAIAN Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
REALISASI TAHUN 2010
REALISASI TAHUN 2011
60.090.337.532
TAHUN 2012
26.512.445.899 66.597.099.000
PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2013
PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN 2014
21.282.817.574
13.766.847.568
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.250.000.000
-
-
-
-
3.250.000.000
335.342.500
-
-
-
-
-
-
-
-
26.847.788.399 66.597.099.000
21.282.817.574
13.766.847.568
66.590.337.532
Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah
-
-
-
-
-
1.587.000.000
1.250.000.000
4.400.000.000
8.350.000.000
3.100.000.000
3.250.000.000 3.250.000.000
-
2.889.104.000 -
-
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
8.087.000.000
1.250.000.000
7.289.104.000
8.350.000.000
3.100.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto 58.503.337.532 25.597.788.399 59.307.995.000 12.932.817.574 10.666.847.568 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Tahun 2012 (Data Diolah)
Pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu Tahun 2010-2014, memperlihatkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah selama ini sebagian besar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang relatif besar ini, terutama disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran. Besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Kabupaten Kebumen selama Tahun 2010-2012 menunjukkan kecenderungan/tren menurun, yang dapat diartikan bahwa deviasi/kesenjangan antara perencanaan pendapatan dan belanja daerah dengan pelaksanaannya semakin mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan daerah telah dilaksanakan secara lebih cermat sehingga tingkat pelaksanaannya berjalan lebih optimal.
