P U TU S A N Nomor 502/Pdt/2014/PT.Bdg.
DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: TJIE WEY KIEN, beralamat di Jalan Sasakgantung No.58 Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2013 telah memberi kuasa kepada F.GORDON HUTAPEA,SH., RULIMAN SIPAYUNG,SH., Drs.DINO MELANO,SH., M.H.,
Semuanya
para
Advokat
berkantor pada Kantor Hukum GORDON HUTAPEA & ASSOCIATES berkantor di Jalan Wira Angun-Angun No.21 Kota Bandung; PEMBANDING semula PENGGUGAT; M E L AWAN DEDY,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gemini No.8 Kota Bandung, pemilik Toko Bintang Terang, beralamat di Gg.Mesjid No.8 Kiaracondong, Kota Bandung ; TERBANDING semula TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkara, sebagaimana
termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung 22
April 2014 Nomor : 543/Pdt.G/2013/PN.Bdg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(Niet
Onvankelijkeverkaard); - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enampuluh enam ribu rupiah) Membaca
risalah
pernyataan
Permohonan
banding
Nomor
543/Pdt.G/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Juli 2014, dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dengan seksama pada tanggal 9 September 2014 ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada kuasa hukum Pembanding/Penggugat dan kepada kuasa hukum Terbanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 9 September 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Halaman 2 dari 9, Putusan No. 502/PDT/2014/PT.Bdg
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 April 2014 Nomor 543/Pdt.G/2013/PN.Bdg. dan telah pula membaca serta mempelajari dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah keliru memahami arti gugatan Melawan Hukum, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah keliru memutus perkara ini dengan putusan “Gugatan Tidak dapat diterima karena gugatan telah diajukan dengan tidak jelas apakah perihal Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi” Bahwa Penggugat dengan tegas telah mendalilkan gugatannya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Posita Penggugat, lebih-lebih Pertitum dengan tegas menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan gugatan Penggugat kabur; Bahwa Penggugat menyatakan ada wanprestasi, karena ada kewajiban membayar sejumlah uang dan kewajiban tersebut tidak pernah direalisasikan Tergugat seluruhnya, melainkan baru sebagian, sehingga dalam kontek ini ada kata-kata Wanprestasi dari Penggugat, kata-kata tersebut tidak berarti bahwa gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi, sebab Penggugat tidak pernah menguraikan adalah gugatannya terdapat dokumen yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat dan diperjanjikan sebelumnya, dokumen mana menguraikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat melainkan Penggugat menguraikan ada sejumlah transaksi barang-barang berupa benang antara Penggugat dengan Tergugat, transaksi mana berupa pengambilan-pengambilan benang oleh Tergugat kepada Penggugat dan pada saat penagihan Tergugat tidak bisa menyelesaikanya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mendalilkan ada perjanjian. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah keliru memahami arti ASAS Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
Halaman 3 dari 9, Putusan No. 502/PDT/2014/PT.Bdg
dengan cara efisien dan efektif, sebagaimana sesuai dengan bunyi Pasal @ Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Bahwa Tergugat dalam perkara ini dengan tegas telah mengakui mempunyai sejumlah kewajiban pembayaran yang harus dibayar kepada Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat yang menyatakan : “ Bahwa Tergugat mengakui kewajibannya kepada Penggugat hanya sebesar Rp.65.000.000,(enampuluh lima juta rupiah)”. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dalam putusannya pada halaman 8 (delapan) paragraph 5 (lima) dengan tegas menyebutkan bahwa Tergugat mengakui belum membayar pembelian benang milik Penggugat dengan jumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dengan adanya fakta hukum tersebut sudah harusnya Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak lagi mempermasalahkan fakta tersebut wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, karena sudah terang benderang hal itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebab Penggugat tidak pernah menguraikan ada perjanjian; Bahwa dengan keadaan seperti diuraikan tersebut diatas sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negri Bandung tidak lagi membuat keputusan yang mempertimbangkan materi gugatan tidak dapat diterima karena jelas-jelas sudah ada pengakuan pihak tergugat mempunyai sejumlah kewajiban yang belum diselesaikan, dan akibatnya Penggugat harus mengajukan gugatan dengan menguraikan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan tidak menyelsaikan kewajibannya. Bahwa hal ini adalah sesuai dengan Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan yang jika tidak dilaksanakan maka telah terjadi Tindakan Melawan Hukum . Maka dengan demikian Gugatan Penggugat SUDAH JELAS DAN TIDAK KABUR. Sehingga tidak perlu ada Gugatan Baru atau perbaikan gugatan. Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah mengabaikan prinsip ASAS Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif sebagaimana sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Dan akibatnya Putusan tersebut PATUT DIBATALKAN ; Sedang untuk Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam Halaman 4 dari 9, Putusan No. 502/PDT/2014/PT.Bdg
perkara Nomor 543/Pdt.G/2013/PN.Bdg.yang memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa didalam pertimbangam hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan ; Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 ternyata benar Tergugat telah melakukan pembelian barang berupa benang dari Penggugat dengan nilai berjumlah Rp.121.416.150.- (seratus duapuluh satu juta empat ratus enambelas ribu seratus limapuluh
rupiah) dan telah dibayar sebesar Rp.56.416.150,-
(limapuluh enam juta empat ratus enambelas ribu seratus limapuluh rupiah) sehingga ada sisa yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tergugat
yang belum membayar
sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) kepada Penggugat adalah dikatagorikan sebagai perbuatan wanprestasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat pada point 6, menyebutkan bahwa dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi atas kewajibannya tersebut, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada point 2 yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, (yang
seharusnya
menyatakan
Tergugat
telah
melakukan
perbuatan
wanprestasi), dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa antara posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (obscure libel) ; Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa antara posita gugatan Penggugat dengan Petitum gugatan Penggugat tidak sinkron yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut : Menimbang,
bahwa
didalam
uraian
positanya
Pembanding/Penggugat menguraikan secara jelas mengenai jual beli yang Halaman 5 dari 9, Putusan No. 502/PDT/2014/PT.Bdg
dilakukan oleh Tergugat sebagai pembeli dan Penggugat sebagai penjual, ada pembayaran sisa yang belum dibayar hingga saat ini sebesar Rp.65.000.000,(enampuluh lima juta rupiah) dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan dalam rangka memenuhi kerugian hak pribadi /tergugat/Terbanding untuk membayar kekurangan dari pembayaran tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dengan adanya Petitum dari gugatan dalam perkara ini yang memohon putusan yang seadil-adilnya dimana dalam hal ini dikaitkan dengan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dalam petitumnya harus diinterprestasikan sebagai perbuatan wanprestasi hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah agung dalam beberapa Permasalahan Hukum oleh H.ATJA SONJAJA,SH. Tuada Perdata Mahkamah Agung RI. Dinyatakan perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum hanya perbedaan sepisies saja, karena wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum karena perikatan sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang lahir karena Undang-Undang, selanjutnya dinyatakan baik tuntutan primair maupun Subsidair dapat dikabulkan asal saja kedua pertimbangan tersebut masing-masing diperinci dan tidak melanggar Pasal 178 (2) dan (3) serta tidak merugikan pihak lainnya dalam membela kepentingannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) dapat dikabulkan sedang mengenai ganti rugi karena tidak diperjanjikan dan penyebutan yang dituntut besarnya uang, maka Pengadilan Tinggi menetapkan bunga keterlambatan pembayaran sesuai dengan bunga bank yang berlaku saat ini sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk setiap bulannya, sejak tanggal 1 Mei 2009 (satu bulan sejak pembayaran terakhir) sampai
dengan
dilaksanakannya
putusan
ini
sepenuhnya
oleh
Tergugat/Terbanding ; Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan harus ditolak karena tidak dilaksanakan sita jaminan, dan mengenai putusan perkara ini dapat Halaman 6 dari 9, Putusan No. 502/PDT/2014/PT.Bdg
dilaksanakan terlebih dahulu haruslah ditolak karena tidak memenuhi pasal 180 HIR ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan putusan Pengadilan
Negeri
Bandung
tanggal
22
April
2014
Nomor
543/Pdt.G/2013/PN.Bdg. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; Mengingat peraturan hukum dan per Undang-Undangan yang bersangkutan ; M E N G A D I LI - Menerima
permohonan
banding
dari
Pembanding
semula
Penggugat ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 April 2014
Nomor 543/Pdt.G/2013/PN.Bdg yang dimohonkan
banding tersebut; MENGADILI SENDIRI 1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ; 3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat, untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat ditambah ganti rugi berupa bunga sebesar 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulannya terhitung semenjak tanggal 1 Mei 2009 (satu bulan sejak
pembayaran terakhir) sampai dengan dilaksanakannya
putusan ini sepenuhnya oleh Terbanding semula Tergugat ; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
Halaman 7 dari 9, Putusan No. 502/PDT/2014/PT.Bdg
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) Demikiandiputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : Senin tanggal 2 Pebruari 2015 oleh kami HARTONO
ABDUL
MURAD.,S.H.
M.H.,sebagai
Ketua
Majelis,
DR.WAHIDIN.S.H.,M.H., dan ENOS RADJAWANE.SH,. masing-masing sebagai
Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Bandung, tertanggal 2 Januari 2015Nomor 502/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg., yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh:Drs. WAHYU EDI SANTOSO,.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;
Hakim Anggota
Ttd
DR.WAHIDIN, S.H.,M.H.
Hakim Ketua Majelis
Ttd
HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.
Hakim Anggota
Ttd
ENOS RADJAWANE, S.H.
Panitera Pengganti Ttd
Drs.WAHYU EDI SANTOSO,S.H.
Halaman 8 dari 9, Putusan No. 502/PDT/2014/PT.Bdg
Perincian biaya perkara : Meterai …………………………Rp. 6.000,Redaksi ……………………… Rp. 5.000,Pemberkasan ……………………Rp.139.000,Jumlah ………………………… Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)
Halaman 9 dari 9, Putusan No. 502/PDT/2014/PT.Bdg
