PUTUSAN Nomor : 32/Pdt/2017/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : EUIS PURWANINGSIH, dahulu beralamat di Perumahan Taman persada Raya Kavling No. M-5 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat ; LAWAN: 1. SONNYA PURBOKUSUMOWATI, beralamat di Jl. Kemang I Rt.006/Rw.004,
Kelurahan
Jatibening
Baru,
Kecamatan
Pondok Gede, Kota Bekasi ; 2. SETO HARYANTO AJI WICAKSONO, beralamat di Jl. A. Raya No. 12 Rt.002/Rw.003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ; 3. SATRIO GADING RAMADHAN, beralamat di Jl. Cemara II/2 Pondok Cemara, Rt.004/Rw.010, Kelurahan Jati Warna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi ; Ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya MANGALABAN SILABAN, S.H., dan NEMBANG SARAGIH, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor hukum HNM & ASSOCIATES, beralamat di Ruko Bekasi Mas Blok E III No. 3 Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan/semula Penggugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; ---------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: Hal 1 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Bahwa Putusan Verstek perkara perdata No. 489/Pdt.G/2014/PN. Bks, tertanggal 25 Pebruari 2015, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Pelawan (semula Tergugat) dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Pelawan (semula Tergugat) melalui Kantor Walikota Bekasi, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan No. 489/Pdt.G/2014/PN. Bks, tanggal 27 Pebruari 2015, dalam perkara Pelawan sebagai Tergugat dan Terlawan sebagai Penggugat; Bahwa adapun isi amar putusan Verstek No. 489/Pdt.G/2014/PN. Bks, tertanggal 25 Pebruari 2015 tersebut diatas antara lain berbunyi sebagai berikut: 1.
Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3.
Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4.
Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani dihadapan
Notaris/PPAT
Diani
Mardiah
Daud,
SH.,
dengan Akta
Pengikatan Jual Beli No. l tanggal 18 Oktober 2004 atas tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat No. 4934 Desa Jati bening Baru yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dengan luas 248 M2 atas nama Ir. Prabowo Pudjo Widodo dinyatakan batal; 5.
Memberi izin dan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak dan melakukan transaksi jual beli dihadapan Notaris/PPAT atas tanah dan bangunan yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dengan luas 248 M2 atas nama Ir. Prabowo Pudjo Widodo kepada pihak lain tanpa perlu persetujuan Tergugat;
6.
Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
7.
Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 441.000,(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Bahwa Pemberitahuan putusan Verstek Pengadilan Negeri Bekasi
tersebut
di
atas,
sesuai
dengan
relaas
Pemberitahuan
Putusan
No.
489/Pdt.G/2014/PN. Bks, tanggal 27 Pebruari 2015, adalah tidak sah, tidak patut dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, karena Pemberitahuan tersebut dilakukan/dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi melalui Kantor Walikota Bekasi, padahal Pelawan (semula Tergugat) mempunyai alamat yang jelas dimana sejak tahun 2005 hingga saat ini Pelawan(semula Tergugat) masih
tinggal
dan
berdomisili
di
Perumahan
Taman
Persada
Raya
Hal 2 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Kavling.No.M-5, Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi. Bahwa disamping hal tersebut diatas, hingga saat perlawanan ini diajukan, Pelawan (in person) belum pernah menerima/menandatangani relaas pemberitahuan putusan Verstek No. 489/Pdt.G/2014/PN. Bks, tertanggal 25 Pebruari 2015 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu pengajuan perlawanan (Verzet tegen Verstek) ini sesuai dengan klasifikasi tenggang waktu mengajukan Verzet yang dibenarkan Undang-Undang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 129 Ayat (2) HIR ; Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan isi Putusan Verstek No. 489/Pdt.G/2014/PN. Bks, tertanggal 25 Pebruari 2015 tersebut diatas, karena putusan tersebut adalah didasarkan pada dalil-dalil gugatan Terlawan (semula Penggugat) yang tidak benar; Bahwa adapun jawaban Pelawan (semula Tergugat) atas dalil-dalil gugatan Terlawan (semula Penggugat) atas surat gugatan Terlawan (semula Penggugat) sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 adalah sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: A.
Gugatan Terlawan (Penggugat) Ne Bis in idem ; Bahwa substansi perkara ini sama dengan substansi perkara sebelumnya yaitu perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan putusan No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks, tertanggal 22 Desember 2009. Dimana subtansi perkaranya adalah terkait sengketa peralihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 248 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4934/Desa Jatibening Baru yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Bahwa pihak-pihak dalam perkara ini (baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat) adalah juga pihak yang sama dalam perkara perdata reg. No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks, sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi sesuai dengan Putusan No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks, tertanggal 22 Desember 2009 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van gewijsde). Bahwa
dalam
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
No.
107/Pdt.G/2009/PN. Bks, tertanggal 22 Desember 2009 telah dinyatakan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Ny. Diani Mardiah Daud, SH., sah dan mengikat (putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap); Hal 3 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Kemudian
atas
gugatan
pihak
yang
sama,
apakah
masih
dimungkinkan sesuai hukum acara Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Ny. Diani Mardiah Daud, SH., dinyatakan batal sebagaimana disebutkan dalam amar putusan No. 489/Pdt. G/2014/PN. Bks tanggal 25 Pebruari 2015 ?. "Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 dinyatakan karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung No. 350 K/Sip/1970, tanggal 19 Desember 1970, maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" Dari uraian/penjelasan tersebut diatas, maka gugatan Terlawan (semula Penggugat) ini telah melekat Ne Bis In Idem. B.
Bahwa Sdr/i. Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim tidak berkapasitas ikut sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa gugatan perkara ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Alm. IR. PRABOWO PUJO WIBOWO tertanggal 21 Oktober 2014, kemudian setelah IR. PRABOWO PUJO WIBOWO meninggal pada tanggal 8 Desember 2014, maka perkara ini diteruskan oleh Ahli warisnya, dan berdasarkan Akta Cerai No. 149/AC/2011/PA Bks, tanggal 08 Februari 2011, Sdr/i Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim secara resmi telah bercerai dengan Alm. IR. PRABOWO PUJO WIBOWO, dengan demikian terhitung sejak akta cerai tersebut, Sdr/i Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim bukan lagi isteri/ahli waris dari Alm. IR. PRABOWO PUJO WIBOWO, oleh karena itu Sdr/i. Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim tidak berkapasitas ikut sebagai Terlawan (semula Penggugat) dalam perkara ini. Bahwa
disamping
hal
tersebut
diatas,
berdasarkan
putusan
Pengadilan Agama Bekasi No. 337/Pdt. G/2013/PA. Bks, tanggal 20 Maret 2014, bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 4934/Jatibening Baru, seluas 248 M2 , yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi bukan merupakan bagian dari harta gono-gini keduanya, dengan demikian maka dengan alasan apapun Sdr/i. Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim tidak berkapasitas ikut sebagai pihak (Terlawan/Penggugat) dalam perkara ini; Berdasarkan
hal
tersebut
diatas,
Pelawan
(semula Tergugat)
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Hal 4 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan Eksepsi Pelawan (semula Tergugat) dengan menyatakan gugatan Terlawan (semula Penggugat) tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verkloard); DALAM POKOK PERKARA : 1.
Bahwa Pelawan (semula Tergugat) menolak dengan tegas seluruh dalil posita
dan
dalil
petltum
gugatan
Terlawan
(semula
Penggugat)
sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pelawan sebagai hal yang benar; 2.
Bahwa segala hal yang tertera pada bagian Eksepsi mohon dianggap terurai pula pada bagian jawaban pokok perkara ini, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya ;
3.
Bahwa Pelawan (semula Tergugat) menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Terlawan (semula penggugat) pada angka 9.10,11,13,14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan angka 28, karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak benar, dalil tersebut merupakan cerita bohong yang dikarang/di buat oleh Terlawan (semula Penggugat) bersama-sama dan bersekongkol dengan Hj. Suryawati Diningrat dan Nanik Yuliani Ariani sebagai akibat gagalnya transaksi jual beli tanah berikut rumah milik Pelawan (semula Tergugat), seluas 248 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4934/Desa Jati Bening Baru, yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi kepada pihak ketiga (klien Nanik Yuliani Ariani);
4.
Bahwa adapun kronologi yang sebenarnya dari permasalahan ini dapat Pelawan (semula Tergugat) jelaskan adalah sebagai berikut : 4.1.
Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 248 M2 (dua ratus empat puluh delapan persegi), semula dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5563/Desa Jati Bening, dan setelah peningkatan hak berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4934/Desa Jatibening Baru, atas nama Ir. Prabowo Pudjo Widodo yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi telah dibeli oleh Pelawan (semula Tergugat), sesuai
dengan
Akta Perjanjian
Pengikatan
Jual Beli yang dibuat oleh/dihadapan Notaris/PPAT Diani Mardiah Hal 5 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Daud, SH., dengan Akta Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal 18 Oktober 2004 ; 4.2.
Bahwa sejak tanah berikut bangunan rumah aquo dibeli dan dibayar lunas oleh Pelawan (semula Tergugat), tanah berikut bangunan rumah aquo langsung di duduki, dikuasai dan ditinggali oleh Pelawan hingga saat ini;
4.3.
Bahwa terkait dengan peralihan hak/pengikatan jual beli tersebut diatas, antara Pelawan (semula Tergugat) dengan Terlawan (semula Penggugat) timbul permasalahan tentang jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pelawan (semula Tergugat), sehingga pada tanggal 8 April 2009, Terlawan (semula Penggugat) mengajukan gugatan Wanprestasi
kepada
Pelawan
(semula
Tergugat)
melalui
kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dan atas gugatan Terlawan (semula Penggugat) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa/mengadili perkara dimaksud sesuai dengan Putusan No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks tertanggal 22 Desember 2009 telah memutuskan antara lain dengan amar putusan sebagai berikut: 1.
Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Diani Mardiah Daud, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi ;
2.
Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) sekaligus secara tunai ;
3.
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yakni bunga atas uang sisa pembayaran sebesar Rp. 129.000.000,- X 0,5 % setiap bulan terhitung sejak Tergugat melalaikan kewajibannya bulan Maret 2005 sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
Dan Putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap. 4.4.
Bahwa
sejak
Putusan
No.
107/Pdt.G/2009/PN.
Bks.,tersebut
berkekuatan hukum tetap, dan mengingat bahwa di dalam amar putusan dimaksud Pelawan
(Tergugat)
juga dihukum untuk
membayar bunga sebesar 0,5% X 129.000.000,- untuk setiap bulannya, yang tentunya akan menambah kewajiban Pelawan setiap bulannya, maka Pelawan (semula Tergugat) selama ini juga telah berupaya
untuk
memenuhi/melaksanakan
isi
amar
Putusan
Pengadilan Negeri Bekasi No. 107/Pdt.G/2009/PN.Bks, tanggal 22 Desember 2009 tersebut secara sukarela kepada Terlawan (semula Hal 6 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Penggugat) dengan harapan agar semua permasalahan hukum yang menyangkut
tanah
berikut
bangunan
Laporan Polisi dan pemblokiran dari Polda
aquo
termasuk
Metro Jaya dapat
diselesaikan dengan tuntas, namun Pelawan (semula Tergugat) sangat kewalahan memenuhi permintaan Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim (mantan Isteri dari Terlawan) yang selalu bersikukuh meminta kepada Pelawan penambahan harga sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) disamping kekurangan pembayaran sebesar Rp. 129.000.000,- plus bunga sebagaimana tertuang dalam amar putusan tersebut diatas; 4.5.
Bahwa pada bulan Maret 2013, Pelawan (semula Tergugat) bertemu dengan Hj. Suryawati Diningrat, dan setelah mendengar keluhan Pelawan (semula Tergugat), Hj. Suryawati Diningrat pada pertemuan berikutnya
memperkenalkan/mempertemukan
Pelawan
dengan
Nanik Yuliani Ariani yang mengaku dari perusahaan Agen properti Solusi Realty yang dapat membantu Pelawan (semula Tergugat) untuk mencari pembeli atas rumah dan bangunan rumah milik Pelawan (semula Tergugat), dan pada pertemuan berikutnya Sdr Nanik Yuliani Ariani mengaku sudah menemukan Klien yang bersedia membeli tanah berikut bangunan rumah aquo. 4.6.
Bahwa sehubungan dengan adanya calon pembeli tersebut, maka Pelawan (semula Tergugat) meminta bantuan kepada Sdr. Prendy Hutapea, SH., agar dapat menjelaskan secara rinci kepada pihak Nanik
Yuliani
Ariani
(Solusi
Realty)
terkait
masih
adanya
permasalahan hukum atas tanah berikut bangunan aquo secara jelas dan terang. Setelah adanya penjelasan dari Sdr. Prendy Hutapea, SH., dimana tanah berikut bangunan aquo masih tersangkut masalah hukum dengan pihak Terlawan (semula Penggugat), maka pada pertemuan berikutnya disepakati bahwa pihak Terlawan (semula Penggugat) harus diundang agar rencana transaksi dengan klien Nanik Yuliani Ariani tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. 4.7.
Bahwa pada setiap pertemuan berikutnya rapat selalu dihadiri oleh pihak Terlawan (semula Penggugat) yang diwakili oleh kuasa hukumnya Sdr. Horas Sidabutar, SH.
4.8.
Bahwa setelah beberapa kali dilakukan rapat, yang selalu dihadiri oleh Pelawan (semula Tergugat), Terlawan (semula Penggugat), Hal 7 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Nanik Yuliani Ariani, Hj. Suryawati Diningrat dan Prendy Hutapea, SH., maka pada akhirnya disepakati hal-hal sebagai berikut : -
Bahwa bidang tanah berikut bangunan rumah aquo yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M5, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi akan dijual oleh pemilik/Pelawan (semula Tergugat) kepada Klien Nanik Yuliani Ariani dengan kesepakatan harga sebesar
Rp. 1.450.000.000,- (satu milyard empat ratus lima
puluh juta rupiah); -
Bahwa untuk menghindari pengenaan pajak (pajak pembeli dan pajak penjual) dua kali apabila tanah berikut bangunan aquo terlebih dahulu dibalik nama ke atas nama Pelawan (semula Tergugat) maka atas permintaan Pelawan kepada Terlawan, akhirnya disepakati bahwa Transaksi Jual Beli tanah berikut bangunan aquo akan dilangsungkan dari Terlawan (semula Penggugat) kepada pihak ketiga dalam hal ini Klien Nanik Yuliani Ariani;
-
Bahwa dari hasil transaksi tersebut, Pelawan (semula Tergugat) akan membayar/melunasi sisa kewajibannya kepada Terlawan (semula Penggugat) sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh
sembilan
juta)
ditambah
bunga,
sehingga
jumlah
seluruhnya disepakati menjadi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dan untuk tahap pertama, Terlawan (semula Penggugat) akan menerima pembayaran dari Pelawan (semula Tergugat) yang uangnya terlebih dahulu ditalangi/ didahulukan oleh pihak Nanik Yuliani Ariani sebesar Rp. 50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- akan dilunasi oleh Pelawan (semula Tergugat) setelah penandatanganan Akta Jual Beli tanah berikut bangunan rumah aquo dihadapan Notaris/PPAT; -
Bahwa berhubung tanah berikut bangunan aquo oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks, dan terhadap Sertifikat tanah aquo (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5563/Jatibening masih terblokir di Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya, maka untuk keperluan pengangkatan sita jaminan dan. buka blokir tersebut, pihak Pelawan (semula Tergugat) dengan pihak Terlawan (semula
Penggugat)
telah
menandatangani
Berita
Acara
Hal 8 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Pelaksanaan putusan perkara perdata No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks. secara suka rela, dan dengan berita acara tersebut Sita jaminan dari Pengadilan Negeri Bekasi telah diangkat dan berdasarkan surat dari Polda Metro Jaya blokir di Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah dibuka pula; -
Bahwa seluruh biaya-biaya dalam rangka pengurusan antara lain pengangkatan sita Jaminan di Pengadilan Negeri Bekasi, membuka blokir terkait adanya Laporan Polisi di Polda Metro Jaya dan mengurus perpanjangan/peningkatan hak terkait telah berakhirnya
Sertifikat Hak Guna
5563/Jatibening,
akan
Bangunan (SHGB)
ditanggung
oleh
Pelawan
No.
(semula
Tergugat) namun uangnya terlebih dahulu ditalangi/didahulukan oleh pihak Nanik Yuliani Ariani (Solusi Realty), dan kemudian akan diperhitungkan pada saat penandatanganan akta jual beli di Notaris/PPAT; 4.9.
Bahwa setelah adanya beberapa kesepakatan tersebut diatas, makapada tanggal 25 Juni 2013, Pelawan (semula Tergugat) melalui Sdr. Prendy Hutapea, SH., telah menyerahkan beberapa surat-surat (dokumen) asli yang berkaitan dengan tanah aquo antara lain Asli IMB, dll kepada Nanik Yuliani Ariani., sedangkan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5563/Jatibening atas permintaan Sdr. Nanik Yuliani Ariani telah diserahkan oleh Sdr. Prendy Hutapea, SH., kepada Notaris Hastuti Sitanggang, SH., (Notaris Rekanan Solusi Realty)
untuk
dilakukan
pengecekan
dan
sekaligus
untuk
pengurusan peningkatan hak di Kantor Pertanahan Kota Bekasi; 4.10. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 itu juga, atas permintaan dari Pelawan (semula Tergugat), pihak Nanik Yuliani Ariani telah menyerahkan uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) kepada Terlawan (semula Penggugat),
dan
menyerahkan
biaya-biaya
pengurusan
pengangkatan sita jaminan di Pengadilan Negeri Bekasi serta biaya pengurusan surat pengantar buka blokir di Polda Metro Jaya kepada Sdr. Prendy Hutapea, SH.; 4.11. Bahwa setelah proses pengurusan pengangkatan sita jaminan di Pengadilan Negeri Bekasi, membuka blokir di Polda Metro Jaya dan peningkatan hak di Kantor Pertanahan Kota Bekasi selesai, maka pada tanggal 2 Desember 2013, secara bersama-sama yaitu Pelawan (semula Tergugat), Terlawan (semula Penggugat), Nanik Hal 9 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Yuliani Ariani, dan Prendy Hutapea, SH., menghadap ke Kantor Notaris/PPAT
Diani
M.
Daud,
SH.,
dengan
maksud
untuk
mempersiapkan rencana Transaksi Jual Beli bidang tanah berikut Bangunan rumah seluas 248 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4934/Jatibening Baru dari Terlawan (semula Penggugat) mewakili pemilik/selaku penjual kepada Klien Nanik Yuliani Ariani sebagai Pembeli; 4.12. Bahwa setelah Notaris/PPAT Diani M. Daud, SH., mempelajari berkas, kemudian beberapa minggu kemudian beliau meminta agar semua pihak terutama pihak yang bertindak sebagai penjual dan Pembeli harus hadir lengkap didampingi oleh suami atau isteri masing-masing bila masih ada. Dan secara khusus untuk Terlawan (semula Penggugat)/lr. Prabowo Pudjo Widodo tetap harus didampingi atau mendapat persetujuan tertulis dari mantan isterinya yang bernama Hj. Sofia binti Sutan Syafei
Kasim,
sekalipun
Pelawan
maupun
Terlawan
sudah
menjelaskan kepada Notaris/PPAT bahwa : -
Terlawan (semula Penggugat)/lr. Prabowo Pudjo Widodo dengan Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim telah resmi bercerai tanggal 8 Pebruari 2011, sesuai dengan Akta Cerai No. 149/AC/2011/PABks, tanggal 8 Pebruari 2011;
-
Berdasarkan Putusan No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks tertanggal 22 Desember 2009, tanah berikut bangunan aquo sudah bukan milik Terlawan (semula Penggugat) maupun isterinya lagi;
-
Berdasarkan isi putusan perkara gono-gini antara Terlawan (Penggugat)/lr. Prabowo Pudjo Widodo melawan Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim No. 337/Pdt.G/2013/PA. Bks, tertanggal 20 Maret 2014 dengan tegas dinyatakan bahwa yang menjadi bagian dari harta gono- gini Ir. Prabowo Pudjo Widodo dengan Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim terkait dengan bidang tanah berikut bangunan rumah aquo adalah berupa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) plus bunga sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks, tertanggal 22 Desember 2009 ;
4.13. Bahwa sehubungan dengan penjelasan Notaris/PPAT Diani M. Daud, SH., tersebut di atas, baik Pelawan (semula Tergugat) maupun Terlawan (Penggugat) telah berupaya secara maksimal Hal 10 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
untuk menemui dan meminta kesediaan dari Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim agar berkenan untuk memberikan persetujuan tertulis kepada mantan suaminya dalam rangka Jual Beli atas bidang tanah seluas
248
M2
dengan
Sertifikat
Hak
Milik
(SHM)
No.4934/Jatibening Baru, yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, namun sebagaimana yang sudah diduga sebelumnya Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim tetap ngotot meminta tambahan harga untuk pribadinya sendiri sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah setengah dari kekurangan pembayaran yang sudah disepakati (1/2 X Rp. 200.000.000,-) sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; 4.14. Bahwa berhubung permintaan Sdr/i Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim tersebut sangat tidak masuk akal, dan sangat memberatkan buat Pelawan (semula Tergugat),maka Pelawan (semula Tergugat) pada akhirnya memutuskan membatalkan rencana jual beli tersebut dengan klien Nanik Yulia Ariani, karena apa yang diminta oleh Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim tersebut tidak lain adalah pemerasan, dan sehubungan dengan pembatalan rencana jual beli tersebut, Pelawan (semula Tergugat) dari sejak awal telah berjanji kepada Nanik Yuliani Ariani akan mengembalikan seluruh uang yang sudah dikeluarkan
oleh
Nanik Yulia Ariani
berikut
sejumlah
uang
konpensasi, dan sebagai jaminan atas pengembalian uang berikut konpensasi pembatalan tersebut, Pelawan telah menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4934/Jatibening Baru milik Pelawan (semula tergugat) kepada Sdr. Nanik Yuliani Ariani ; 4.15. Bahwa terkait dengan pengembalian uang yang sudah dikeluarkan oleh Sdr. Nanik Yuliani Ariani tersebut, secara khusus mengenai besaran jumlah konpensasinya, Pelawan (semula Tergugat) telah berulangkali menemui Sdr. Nanik Yuliani Ariani di kantornya, pada awalnya Sdr. Nanik Yuliani Ariani meminta konpensasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang tentunya ditolak oleh Pelawan (semula Tergugat) dan terakhir Pelawan menemui Sdr. Nanik Yuliani Ariani di Kantornya yaitu pada awal bulan April 2015, dan
pada
saat
itu
Pelawan
menegaskan
akan
segera
mengembalikan uang yang dikeluarkan Sdr. Nanik YulianiAriani plus uang konpensasi sebesar RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Hal 11 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
yang pada saat itu Sdr. Nanik Yuliani Ariani mengatakan akan membicarakannya dengan bosnya. Dan pada saat itu juga Sdr. Nanik Yuliani Ariani menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4934/Jatibening Baru ada padanya dan disimpan di kantornya; 4.16. Bahwa pada tanggal 19 April 2015, pada saat Pelawan (semula Tergugat) bersama suami berada di rumah kediaman anak, Pelawan (semula Tergugat) mendapat informasi dari petugas keamanan komplek perumahan Taman Persada Raya bahwa rumah Pelawan yang terletak di Kavling No. M-5 telah dibobol oleh orang yang tidak dikenal, selanjutnya mengeluarkan barang- barang (perabot rumah tangga)
Pelawan
dan
membawanya
keluar
dari
komplek
perumahan. Atas bantuan petugas keamanan komplek perumahan, akhirnya pada saat mengangkut barang-barang Pelawan untuk kedua kalinya,orang yang tidak dikenal tersebut berikut mobilnya telah diamankan oleh Pelawan (semula Tergugat) di Kantor Rukun Warga setempat. Kemudian pada sore harinya Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim dengan marah-marah datang menemui Pelawan di kantor Rukun Warga komplek Perumahan Persada Raya, dengan mengatakan bahwa yang menyuruh orang yang tidak dikenal tersebut mengangkut barang-barang milik Pelawan adalah dirinya, selanjutnya Sdr/i. Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim dengan menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4934/Jatibening Baru mengatakan
bahwa
rumah
aquo
yang terletak
di
komplek
Perumahan Taman Persada Raya Kavling No. M-5 adalah miliknya dan sudah dibalik nama menjadi atas nama ahli waris Alm. Ir. Prabowo Pudjo Widodo yaitu : Sonnya Purbokusumowati, Seto Harto Aji Wicaksono, Satrio Gading Ramadhan P dan Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim, berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 23 Desember 2014, dimana dalam Surat Pernyataan Waris tersebut Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim dicantumkan masih sebagai istri/ahli waris Alm. Ir. Prabowo Pudjo Widodo, padahal keduanya sudah resmi bercerai sesuai dengan sesuai dengan akta cerai No. 149/AC/2011/PA-Bks, tanggal 8 Pebruari 2011 dan terkait dengan masalah ini Pelawan (semula Tergugat) telah melaporkan Sdr. Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim ke Polres Kota Bekasi; 4.17. Bahwa
setelah
melihat
foto
copy
sertifikat
Hak
Milik
No.
4934/Jatibening yang ditunjukkan oleh Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim tersebut, maka Pelawan (semula Tergugat) baru menyadari bahwa Hal 12 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
sehubungan pembatalan transaksi jual beli rumah aquo, ternyata Terlawan (semula Pengugat), Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani dan Hj. Suryawati Diningrat telah berkomplot untuk melakukan kejahatan terhadap Pelawan (semula Tergugat), Kemudian setelah membaca isi Putusan Verstek No. 489/Pdt.G/2014/PN. Bks, tertanggal 25 Pebruari 2015, Pelawan (semula Tergugat) juga meyakini bahwa gugatan Terlawan (semula Penggugat) sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 adalah merupakan persekongkolan jahat dari Terlawan (semula Penggugat) bersamasama dengan Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani dan Sdr/i. Hj. Suryawati Diningrat guna mendapatkan keuntungan dari penjualan rumah aquo dengan berupaya menghilangkan hak Pelawan (semula Tergugat), hal itu terlihat dengan jelas dari redaksi penyebutan alamat Pelawan (semula Tergugat) yang dalam surat gugatannya disebutkan bahwa alamat Pelawan (semula Tergugat) sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Rl, padahal Pelawan ( semula Tergugat ) hingga saat ini masih tinggal dan beralamat di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Kemudian tindakan Sdri. Nanik Yuliani
Ariani dengan
Sdri. Hj. Suryawati Diningrat yang bertindak sebagai saksi dalam perkara ini dan dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan bahwa Pelawan bersama suaminya telah kabur dan tidak mengetahui lagi keberadaan Pelawan (semula Tergugat), padahal baik Terlawan (semula Penggugat) maupun Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani serta Sdr/i. HJ. Suryawati Diningrat mengetahui persis bahwa
Pelawan
hingga saat ini
masih
tinggal di Perumahan
Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Dan khusus untuk Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani, Pelawan (semula Tergugat) sering berkomunikasi dan bertemu di kantornya.Hal inilah yang menunjukkan indikasi bahwa dalil- dalil Terlawan (semula Penggugat) sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 adalah hasil persekongkolan jahat dari Terlawan (semula Penggugat) dengan Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani dan Sdr/i. Hj. Suryawati Diningrat; 4.18. Bahwa terkait dengan tindakan Sdr/i. Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim yang membuat surat pernyatan waris yang tidak benar dan menggunakan surat tersebut untuk membalik nama Sertifikat Hak Hal 13 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Milik No. 4934/Jatibening Baru menjadi atas nama Sonnya Purbokusumowati, Seto Harto Aji Wicaksono, Satrio Gading Ramadhan P dan Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim, dan tindakan Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani yang menggelapkan Sertifikat Hak Milik No. 4934/Jatibening Baru tersebut, telah dilaporkan oleh Pelawan (semula tergugat) di Polres Kota Bekasi; 5.
Bahwa dari uraian/penjelasan Pelawan (semula Tergugat) pada angka 4 (empat) diatas, maka : 5.1.
Pelawan (semula Tergugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 8, karena dari sejak putusan perkara No. 107/Pdt.G/2009/PN. Bks tertanggal 22 Desember 2009 berkekuatan hukum tetap, Pelawan (semula Tergugat) telah berupaya menyelesaikannya kepada Terlawan (semula Penggugat), namun justru Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim yang saat itu masih berstatus istri Terlawan selalu meminta kelebihan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dari Pelawan (semula Tergugat) yang tentunya tidak dapat dipenuhi Pelawan ;
5.2.
Pelawan ( semula Tergugat ) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 9, karena kesepakatan harga rumah aquo sebesar Rp. 1.450.000.000,- adalah hasil kesepakatan antara Pelawan (semula Tergugat) sebagai Pemilik rumah dengan Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani selaku agent properti tanpa melibatkan Terlawan (semula Penggugat);
5.3.
Pelawan (semula Tergugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 10, yang pada intinya menyebutkan seolah - olah Terlawan (semula Penggugat) yang
menemukan
calon
pembeli,
padahal
yang
berurusan/
berkomitmen dengan calon pembeli adalah Sdr /i. Nanik Yuliani Ariani
sendiri, dan selanjutnya yang berkomitmen dengan Nanik
Yuliani Ariani tentang harga rumah aquo adalah Pelawan (semula Tergugat) bukan dengan Terlawan (semula Penggugat). Bahwa adapun uang yang diterima oleh Terlawan (semula Penggugat) pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Nanik Yuliani Ariani adalah merupakan pembayaran tahap pertama dari Pelawan (semula Tergugat) kepada Terlawan (semula
Penggugat)
dari
jumlah
kesepakatan
sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah Hal 14 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
diminta oleh Pelawan (semula Tergugat) untuk terlebih dahulu ditalangi oleh Nanik Yuliani Ariani; 5.4.
Pelawan (semula Tergugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 11, karena yang mengurus masalah pengangkatan sita Jaminan di Pengadilan Negeri Bekasi, membuka blokir dari Penyidik Polda Metro Jaya adalah dilakukan oleh Sdr. Prendy Hutapea, SH., dan biaya pengurusan tersebut diterima oleh Sdr. Prendy Hutapea, SH. dari Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani atas perintah dari Pelawan (semula Tergugat), begitu juga dengan biaya-biaya pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, semuanya menjadi tanggungan Pelawan (semula Tergugat), namun didahulukan/ditalangi oleh nanik Yuliani Ariani, dan pada akhirnya seluruh biaya-biaya tersebut akan diperhitungkan/dipotong dari harga rumah aquo. Dengan demikian biaya-biaya
tersebut
bukan
diambil
oleh
Terlawan
(semula
Pengugat) dari Pembeli, sebagaimana didalilkan oleh Terlawan (semula Pengugat); 5.5.
Pelawan Pelawan (semula Penggugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 13 dan 14, karena dalil tersebut sama sekali tidak benar, yang benar adalah bahwa Pelawan tidak pernah melarikan diri/menghilang dan uang yang dikeluarkan oleh Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani : -
Yang diterima oleh Terlawan (semula Penggugat) sebesar Rp.50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) adalah merupakan uang pembayaran
tahap
pertama
kewajiban
Pelawan
kepada
Terlawan, dan uang tersebut tentunya menjadi tanggungjawab Pelawan (semula Tergugat) kepada Nanik Yuliani Ariani; -
Yang diterima oleh Sdr. Prendy Hutapea, SH., sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah merupakan biaya jasa hukum
dan
biaya
mengurus
Pengangkatan
sita
jaminan di Pengadilan Negeri Bekasi serta mengurus buka blokir yang dilakukan oleh penyidik Polda Merto Jaya. Uang ini diberikan Oleh Nanik Yuliani Ariani kepada Sdr. Prendy Hutapea, SH., adalah atas perintah Pelawan (semula Tergugat), dan uang ini tentunya menjadi tanggung jawab Pelawan (semula Tergugat) kepada Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani; -
Yang diterima oleh Notaris Hastuti Sitanggang, SH., untuk pengurusan peningkatan hak di Kantor Pertanahan Kota Bekasi Hal 15 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang ini juga merupakan tanggung jawab Pelawan (semula Tergugat) kepada Sdr. Nanik Yuliani Ariani; 5.6.
Pelawan (semula Penggugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 15, karena masalah harga rumah aquo adalah urusan Pelawan (semula Tergugat) dengan Sdr/i. Nanik Yuliani, yang jelas setelah transaksi jual beli rumah aquo selesai, maka Pelawan (semula Tergugat) mempunyai kewajiban menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Terlawan (semula Penggugat) sebesar Rp. 129.000.000,- plus bunga dan disepakati seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jadi bukan Rp. 300.000.000,- sebagaimana didalilkan oleh Terlawan (semula Penggugat);
5.7.
Pelawan (semula Penggugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 16, karena tidak jadinya transaksi jual beli tersebut, adalah semata-mata disebabkan oleh sikap dari mantan istri Terlawan (Sdr/i. Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim) yang bersikukuh meminta kelebihan harga untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) plus Rp.100.000.000,Rp.400.000.000,-
sehingga (empat
total
ratus
juta
seluruhnya rupiah)
baru
menjadi bersedia
menandatangani surat persetujuan kepada Terlawan (semula Penggugat) untuk keperluan jual beli tanah berikut bangunan rumah aquo; 5.8.
Pelawan (semula Penggugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 17, 18.19, 20, 21, 22 dan 23, dengan alasan bahwa: -
Uang yang diterima oleh Terlawan (semula Penggugat), oleh Prendy Hutapea, SH., dan oleh Notaris Hastuti Sitanggang, SH.,serta oleh Horas Sidabutar, SH., seluruhnya sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus
sembilan puluh lima juta rupiah)
dari Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani (bukan dari calon Pembeli sebagaimana didalilkan oleh Terlawan) adalah atas perintah dari Pelawan (semula tergugat), maka uang tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pelawan (semula Tergugat) dan untuk itu Pelawan
telah
menyerahkan
Sertifikat
Hak
Milik
No.
4934/Jatibening baru kepada Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani sebagai jaminan pengembalian uang dimaksud ; Hal 16 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
-
Terkait dengan pengembalian uang dan kompensasi pembatalan jual beli tersebut, Pelawan telah berulang kali menemui Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani di kantornya, dan terakhir pada awal bulan April 2015, dengan demikian dalil Terlawan (semula Penggugat) yang menyatakan telah dikejar-kejar oleh calon pembeli rumah aquo adalah dalil akal-akalan Terlawan (semula Penggugat), karena dari sejak awal Terlawan (semula Penggugat) tidak mempunyai kesepakatan apapun dengan Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani apalagi dengan calon Pembeli rumah aquo, yang berkomitmen/bersepakat dengan Sdr/i. Nanik Yuliani Ariani adalah Pelawan (semula Tergugat) selaku pemilik rumah aquo ;
-
Pelawan (semula Tergugat) tidak pernah terusir dan kabur dari rumah aquo, sekalipun akhir-akhir ini Pelawan (semula Tergugat) sering mendapat gangguan dari para preman suruhan dari mantan istri dari Terlawan (Sdr/i. Hj. Sofia Sultan Syafei Kasim), dan hal ini sudah dilaporkan Pelawan (semula Tergugat) di Polres Kota Bekasi;
5.9
Pelawan (semula Tergugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan
Terlawan
(semula
Penggugat)
yang
pada
intinya
menyebutkan bahwa Pelawan (semula Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terlawan (semula Penggugat). Dalil tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena tertundanya Pelawan ( semula Tergugat ) menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Terlawan (semula
Penggugat)
adalah
disebabkan tidak jadinya transaksi jual beli tanah berikut rumah aquo, dan batalnya transaksi rumah aquo semata-mata adalah disebabkan oleh sikap dari mantan istri Terlawan yang bersikukuh meminta kelebihan harga yang tidak wajar kepada Pelawan (semula Tergugat) yang tentunya sangat memberatkan dan merugikan Pelawan sehingga Pelawan membatalkan rencana transaksi jual beli rumah aquo tersebut. Selain itu terkait dengan uang yang sudah diterima oleh Terlawan ( semula Penggugat ) dari Nanik Yuliani Ariani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah atas perintah Pelawan (semula Tergugat) dan pengembalian uang tersebut adalah merupakan tanggung jawab pelawan, bukan Terlawan (semula Penggugat). Dengan demikian dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) angka 24 dan 25 tentang kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh Terlawan (semula Hal 17 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Penggugat) sama sekali tidak tepat, tidak logis dan tidak berdasar oleh karenanya sudah seharusnya ditolak; 5.10
Pelawan (semula Penggugat) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 26, yang pada intinya meminta pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1, tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Diani M Daud, SH., sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Lagi pula dalam perkara yang obyeknya sama dan oleh pihak yang sama sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri
Bekasi
No.
107/Pdt.G/2009/PN.
Bks,
tertanggal
22
Desember 2009, telah dinyatakan bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat oleh/dihadapan Notaris Ny. Diani Mardiah Daud, SH., sah dan mengikat dan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap; 5.11
Pelawan (semula Penggugat) juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Terlawan (semula Penggugat) pada angka 28 dan 29, yang pada intinya memohon agar diberikan izin untuk melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pelawan (semula Tergugat) dan meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan rumah aquo, sama sekali tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak ;
Maka berdasarkan uraian/penjelasan tersebut diatas, Pelawan (semula Tergugat) memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi Pelawan (semula Tergugat); 2. Menolak gugatan Terlawan (semula Penggugat), atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Terlawan (semula Penggugat) tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar; 2. Membatalkan
putusan
Verstek
Pengadilan
Negeri
Bekasi
No.489/Pdt.G/2014/PN. Bks, tanggal 25 Pebruari 2015. Mengadili kembali: 1. Menolak gugatan Terlawan (semula Penggugat) seluruhnya, atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Terlawan (semula Penggugat) tidak dapat diterima ; Hal 18 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
2. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau : Apabila
Ketua
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Cq.
Majelis
Hakim
yang
memeriksa/mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo Et Bono) ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara diatas adalah perlawanan maka jawaban Terlawan semula Penggugat pada prinsipnya adalah surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat ; Menimbang, bahwa atas perlawanan/verzet Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor : 489/Pdt.Verzet/2014/PN. Bks. tanggal 18 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI 1. Menolak Eksepsi Pelawan/semula Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan Pelawan/semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar ; 2. Menolak perlawanan Pelawan/semula Tergugat untuk seluruhnya ; 3. Menghukum
Pelawan/semula Tergugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan
Negeri
Bekasi
tanggal
22
Februari
2016
yang
menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan verzet Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 489/Pdt.Verzet/2014/PN. Bks. tanggal 18 Februari 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan/semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2016 ; Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 April 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Maret 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Terlawan/semula Penggugat pada tanggal 30 Mei 2016 ; Hal 19 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 Mei 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2016 ; Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/semula Penggugat masing-masing pada tanggal 15 Desember 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa ditingkat banding ; Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 489/Pdt.Verzet/2014/PN.Bks jo Nomor 18/Bdg/2016/PN.Bks tanggal 5 Januari 2017 yang menerangkan bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas perkara sampai lewat waktu yang telah ditentukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada pihak Pembanding dan Terbanding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
Bahwa Yudex facti telah salah menerapkan hukum, dimana dalam perkara gugatan Nomor 489/Pdt.G/2014/PN. Bks yang didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 2014, Penggugat atas nama Ir. PRABOWO PUDJHO WIDODO, Msi telah mengetahui alamat Pembanding/ Pelawan yang sebenanrnya, hal mana telah Pelawan ungkapkan Hal 20 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
dalam
dalil
gugatan
perlawanan
sebagaimana
dalil
gugatan
perlawanan dalam point 4.10, tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara aquo ;
Bahwa Gugatan Terlawan (Penggugat) Ne Bis in idem, substansi perkara Nomor 489/Pdt.G/2014/PN. Bks sebelumnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 107/Pdt.G/2009/PN.Bks tertanggal 22 Desember 2009. Dimana subtansi perkaranya adalah terkait sengketa peralihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 248 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No.4934/Desa Jatibening Baru yang terletak dan sekrang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi ;
Bahwa Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim tidak berkapasitas ikut sebagai pihak dalam perkara ini, hal mana antara Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim secara resmi telah bercerai dengan alm. Ir. Prabowo Pudjho Wibowo berdasarkan Akta Cerai No. 149/AC/2011/PA Bks tanggal 8 Februari 2011, dengan demikian terhitung sejak akta cerai tersebut Hj. Sofia bin Sutan Syafei Kasim bukan lagi ahli waris dari alm. Ir. Prabowo Pudjho Wibowo, oleh karena itu yang bersangkutan tidak berkapasitas ikut sebagai Terlawan (semula Penggugat_ dalam perkara ini ;
Bahwa
disamping
hal
tersebut
diatas,
berdasarkan
putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor 337/Pdt.G/2013/PA. Bks tanggal 20 Maret 2014, sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan Sertifikat hak Milik No. 4934/Jatibening Baru seluas 248 M2, yang terletak dan sekarang dikenal di Perumahan Persada Raya Kav. No. M-5, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi bukan merupakan bagian dari harta gono-gini antara Ir. Prabowo Pudjho Wibowo dan Hj. Sofia binti Sutan Syafei Kasim ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat
sangat
keberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim judex factie karena putusan tersebut tidak memberikan keadilan dan hanya memberikan keadilan sepihak ; 2. Bahwa dalam permasalahan antara para pihak baik putusan perkara Nomor 489/Pdt.G/2014/PN. Bks tanggal 25 Februari 2015 maupun perkara perdata Nomor 489/Pdt.Verzet/2014/PN. Bks tanggal 17 Hal 21 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Februari
2016,
sudah
selesai
dalam
perkara
Nomor
107/Pdt.G/2009/PN. Bks tanggal 22 Desember 2009, seharusnya Penggugat dalam perkara Nomor 107/Pdt.G/2009/PN. Bks melakukan upaya hukum Eksekusi untuk memenuhi isi atau bunyi putusan tersebut, bukan untuk membatalkan pengikatan jual beli. 3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 489/Pdt.G/2014/PN.
Bks
adalah
menggugat
pembeli
(EUIS
PURWANINGSIH) atas dasar wanprestasi terhadap sisa harga tanah yang belum dibayar, yang mana penggugat sebelum mengajukan gugatannya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata penjual harus terlebih dahulu memberikan somasi kepada pembeli untuk membayar hutangnya (sisa harga yang belum dibayar) dan apabila somasi tersebut diabaikan maka barulah gugatan perdata atas dasar wanprestasi dengan tujuan gugatan untuk meminta pembeli melunasi hutang serta
ganti rugi
kepada
penjual
bukan
semata-mata
membatalkan pengikatan tersebut tanpa ada pengembalian uang yang sudah dibayarkan Pembanding ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat dalam memori bandingnya, Kuasa
Hukum
Terbanding
semula
Terlawan/semula
Penggugat
telah
mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
Bahwa alasan Pembanding dalam memorinya adalah alasan yang tidak
sesuai
dengan
fakta,
dimana
pada
perkara
Nomor
489/Pdt/204/PN. Bks yang telah diputus verstek didasarkan pada Pembanding tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui alamat terakhir yang diketahui Penggugat yaitu pada alamat obyek sengketa yang masuk wilayah Pengadilan Negeri Bekasi, namun Pembanding tidak bertempat tinggal lagi pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan memanggil yang bersangkutan melalui pemanggilan umum, namun Pembanding tidak datang sendiri atau menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sehingga perkara ini diputus secara verstek ;
Bahwa dalil Pembanding telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar dan tepat, baik terhadap
Hal 22 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
bukti surat-surat, saksi-saksi dan pemeriksaan setempat dan ternyata dalil Pembanding tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti ;
Bahwa tentang keberatan gugatan Terlawan Ne Bis in idem, Majelis Hakim
tingkat
pertama
mempertimbangkannya,
hal
telah mana
tepat
dan
perkara
benar pada
dalam putusan
107/Pdt.G/2009/PN. Bks tanggal 22 Desember 2009 adalah perkara wanprestasi Pembantah/Pembanding atas isi Akta Pengikatan Jual Beli Obyek perkara, sedangkan putusan Nomor 489/Pdt.G/2014/ PN. Bks tanggal 25 Pebruari 2015 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding/Pelawan yang tidak membayar obyek sengketa, dengan sengaja menghindar, kabur tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga diputus secara verstek. Dengan demikian sangat jelas dasar hukum kedua perkara tersebut sangat berbeda satu sama lain, maka keberatan Pembanding/Pembantah adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
Bahwa tentang kapasitas Hj. Sofiah binti Sutan Syafei Kasim hanya pemegang kuasa dari anak-anaknya sebagaimana isi surat Kuasa tanggal 12 Januari 2015 dan Surat Keterangan Bantuan Hukum Insidentil Nomor 07/BH.INS/I/2015/PN. Bks tanggal 26 Januari 2015 untuk melanjutkan perkara ini dari ayahnya bernama Dr. Ir. Prabowo Pudjo Widodo, Msi yang meninggal dunia pada saat perkara ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Bekasi ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa keberatan Pembanding/Pelawan tentang pokok perkara atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya Nomor 489/Pdt.Verzet/2014/PN. Bks tanggal 18 Februari 2016 dan putusan Nomor 489/Pdt.G/2014/PN. Bks tanggal 25 Februari 2015, adalah tidak berasalan hukum karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangakan fakta-fakta hukum dalam mengambil putusannya ; 2. Bahwa perjanjian pengikatan jual beli tidak dapat dikatakan telah terjadi jual beli karena akta perjanjian pengikatan jual beli harus diikuti oleh beberapa kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak dan harus pula dilakukan dengan aturan-aturan yang berlaku tentang jual beli tanah sebagaimana disyaratkan pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam persidangan telah Hal 23 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
terbukti bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tidak ada satu bukti surat maupun saksi yang diajukan Pembanding/Pelawan yang dapat menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan Pembanding/ Pelawan ; Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan/semula Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru, maka memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta salinan resmi putusan verzet Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 489/Pdt.Verzet/2014/PN. Bks. tanggal 18 Februari 2016, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan/semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi sependapat
dengan
pertimbangan-pertimbangan
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama dalam putusannya yang berpendapat dan berkesimpulan telah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka
putusan
verzet
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor
:
489/Pdt.Verzet/2014/PN. Bks. tanggal 18 Februari 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ; Mengingat Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; Hal 24 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
MENGADI LI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/ semula Tergugat tersebut ;
-
Menguatkan putusan verzet Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 489/Pdt.Verzet/2014/PN. Bks. tanggal 18 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Pembanding semula Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2017 oleh kami sebagai DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip., S.H., M.H., Hakim Ketua, DR (HC) SATRIA U.S GUMAY, S.H. dan SYAFARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 32/PEN/PDT/2017/PT. BDG tanggal 19 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NURDIANA, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.HAKIM-HAKIM ANGGOTA, Ttd
DR (HC) SATRIA U.S GUMAY, S.H.
HAKIM KETUA, Ttd
DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip., S.H., M.H.
Ttd SYAFARUDDIN, S.H.
PANITERA PENGGANTI, Ttd N U R D I A N A, S.H.
Hal 25 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG
Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.
5.000,-
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Hal 26 dari 26 putusan Nomor 32/Pdt/2017/PT. BDG