PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA L A W A N

PUTUSAN

NOMOR 168/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili

perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Haji MUNAWAR RALIBI MUSLIM, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya

Ciranjang, No. 234, RT. 03/ RW. 03, Desa Cibiuk, Kecamatan

Ciranjang, Kabupaten Cianjur, yang dalam hal ini diwakili oleh ENDANG HIDAYAT, SH., Advokat/ pengacara di Jalan Pasundan No.

149/ 19A Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 10 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai; PEMBANDING/TERBANDING SEMULA TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;

L A W A N 1. EKA PERMANA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp.Pasir Kalapa, RT.02/RW.03 Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur ;

2. MUHAMMAD YAMIN SAYYID NASRULLOH, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Kp.Pasir Kalapa RT.02/RW.03 Desa Cibiuk, Kecamatan

Keduanya

dalam

hal

Ciranjang, Kabupaten Cianjur ; ini

diwakili

oleh

RIKKI

TOMMY

NELSON

BUTAR-

BUTAR,SH. MH, Advokat and Legal Consultant, Head Office Jl. Siliwangi No. 68 A

Cianjur and Jalan Kayu Besar Dalam No. 18, Cengkareng - Jakarta Barat,

berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 24 Maret 2015, untuk

selanjutnya disebut sebagai; PARA TERBANDING/ PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI; D A N

1. ASEP AHMAD ANDRIANA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Pasir Kalapa, RT. 02/RW.03, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai;

TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II; Halaman

1 dari 54 Putusan Nomor 168/Pdt/2016/PT.Bdg.

2. H. ABDURAHMAN SALEH, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Bojong Kulon,

Jalan Halteu Maleber, RT.01/RW.12, Desa Bojong, Kecamatan

Karang tengah, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai; TURUT TERBANDING II SEMULA TERGUGAT III;

3. PT. Bank BRI SYARIAH, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 228

Jakarta

Pusat, untuk selanjutnya

disebut sebagai;

TURUT TERBANDING III SEMULA TERGUGAT IV ;

4. PT. Bank BRI SYARIAH, berdomisili hukum di Jalan Taipur Yusuf Nomor 37 Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai;

TURUT TERBANDING IV SEMULA TERGUGAT V;

Dalam hal ini untuk Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V diwakili oleh

Lukita T. Prakasa dan kawan-kawan selaku karyawan-karyawan dari Moch Hadi Santoso, pemberi kuasa dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Direktur

Utama PT BANK BRI SYARIAH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2015 dan penugasan No. SKU.B.021-PDR/ 04-2015 yang memilih domisili hukum

di PT BANK BRI SYARIAH kantor Cabang Cianjur, Jalan Taifur Yusup, Nomor 37

Cianjur 43211, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersamasama yang telah didaftarkan di Kepaniteraan kantor Pengadilan Negeri Cianjur 5.

tanggal 18 Mei 2015 ;

HJ. IIS WARSILAH, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KP. Pasir Kalapa,

RT.02/ RW.03 Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai;

TURUT TERBANDING V SEMULA TERGUGAT VI ; 6.

DEDE IMAM MAULUDI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KP. Pasir Kalapa, RT.

02/RW.

Kabupaten 7.

03,

Cianjur,

Desa

untuk

Cibiuk,

Kecamatan

selanjutnya

disebut

Ciranjang,

TURUT TERBANDING VI SEMULA TERGUGAT VII ;

sebagai;

LILIS KOYINAH, pekerjaan membantu rumah tangga, beralamat di KP.Warung kondang, RT. 004/ RW. 001, Desa Jambudipa, Kecamatan Warung kondang, Kabupaten Cianjur, untuk selanjutnya disebut

sebagai;

TERGUGAT VIII;

TURUT

TERBANDING

VII

SEMULA

8. VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, pekerjan Notaris, beralamat di Jalan Selamet Nomor

5 Rancabali, Cianjur, untuk selanjutnya disebut

sebagai; TURUT TERBANDING TERGUGAT I;

Halaman

VIII SEMULA TURUT


9.

KEPALA

KANTOR

AGRARIA

DAN

TATARUANG/KEPALA

PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, beralamat di Jalan Raya

BADAN

Bandung,

Sadewata, Cianjur, untuk selanjutnya disebut sebagai; TURUT TERBANDING IX SEMULA TURUT TERGUGAT II; Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan

dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan surat gugatannya

tertanggal 23 Maret 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Cianjur pada tanggal 24 Maret 2015 dalam Register Nomor 14/ Pdt. G/ 2015/ PN. Cjr, sebagai berikut;

- Bahwa H. AEP SAEPUDIN ZUHRI telah menikah pertama kali dengan MALIHAH dan mempunyai anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama LILIS KOYINAH (Tergugat 8) kemudian bercerai dengan MALIHAH;

- Bahwa H. AEP SAEPUDIN ZUHRI setelah bercerai dengan MALIHAH menikah lagi dengan Hj.IIS MARSILAH dan mempunyai 5 (lima) orang anak yakni: 1. ASEP AHMAD ANDRIANA; 2. DEDE IMAM MAULUDI; 3. EKA PERMANA;

4. MUH.YAMIN SAYYID NASRULLOH; 5. GITA NAUVAL QINTARA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010, H. AEP SAEPUDIN ZUHRI meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari: 1. LILIS KOYINAH anak dari istri pertama; 2. Hj.IIS MARSILAH, istri kedua; 3. ASEP AHMAD ANDRIANA; 4. DEDE IMAM MAULUDI; 5. EKA PERMANA;


- Bahwa selain meninggalkan ahli waris alm. H.AEP SAEPUDIN ZUHRI juga meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yakni:

1. Tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor : 1003/Cibiuk, seluas 3.410 m2 (tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) awalnya tertulis atas nama H.AEP Halaman


SAEPUDIN ZUHRI, kemudian berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11-03-2010 telah dibalik nama menjadi atas nama: 1. LILIS KOYINAH anak dari istri pertama; 2. Hj.IIS MARSILAH, istri kedua; 3. ASEP AHMAD ANDRIANA; 4. DEDE IMAM MAULUDI; 5. EKA PERMANA;


Lalu pada tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.189/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, menjadi atas nama Haji

MUNAWAR RALIBIE MUSLIM dan pada tanggal 02-07-2010, telah diberikan Hak tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, Berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010 oleh PT. Bank BRI SYARIAH

serta Hak Tanggungan kedua, ketiga dan Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan kedua dan ketiga;

2. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1448/ Cibiuk, seluas 1400 m2

(seribu empat ratus meter persegi) awalnya tertulis atas nama H.AEP SAEPUDIN ZUHRI, kemudian berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11-03-2010 telah dibalik nama menjadi atas nama:

1. LILIS KOYINAH anak dari istri pertama; 2. Hj.IIS MARSILAH, istri kedua; 3. ASEP AHMAD ANDRIANA; 4. DEDE IMAM MAULUDI; 5. EKA PERMANA;


Lalu pada tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.189/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, menjadi atas nama Haji

MUNAWAR RALIBIE MUSLIM dan pada tanggal 02-07-2010, telah diberikan Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010 oleh PT. Bank BRISYARIAH


3. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1446/ Cibiuk, seluas 2860 m2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) awalnya tertulis atas nama Halaman


H.AEP SAEPUDIN ZUHRI, kemudian berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11-03-2010 telah dibalik nama menjadi atas nama: 1. LILIS KOYINAH anak dari istri pertama; 2. Hj.IIS MARSILAH, istri kedua; 3. ASEP AHMAD ANDRIANA; 4. DEDE IMAM MAULUDI; 5. EKA PERMANA;


Lalu pada tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.189/2010,

dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, menjadi atas nama Haji

MUNAWAR RALIBIE MUSLIM dan pada tanggal 02-07-2010, telah diberikan Hak tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak

tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010 oleh PT.Bank BRI SYARIAH serta Hak Tanggungan kedua, ketiga dan Berdasarkan Akta Pemberian Hak tanggungan kedua dan ketiga;

4. Tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor: 1076/ Cibiuk, seluas 1.060 m2

(seribu enam puluh meter persegi) awalnya tertulis atas nama H.AEP SAEPUDIN ZUHRI, kemudian berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11-03-2010 telah dibalik nama menjadi atas nama:





MUNAWAR RALIBIE MUSLIM dan pada tanggal 02-07-2010, telah diberikan Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, Berdasarkan Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010 oleh PT.Bank BRI SYARIAH


5. Tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor : 1077/ Cibiuk, seluas 2010 m2

(dua ribu sepuluh meter persegi) awalnya tertulis atas nama H.AEP SAEPUDIN Halaman


ZUHRI, kemudian berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11-03-2010 telah dibalik nama menjadi atas nama:





MUNAWAR RALIBIE MUSLIM dan pada tanggal 02-07-2010, telah diberikan Hak

Tanggungan Pertama Nomor : 1672/ 2010, Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010 oleh PT.Bank BRI SYARIAH

serta Hak Tanggungan Kedua, Ketiga dan Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Kedua dan Ketiga;

- Bahwa adapun balik nama Sertifikat Hak milik terhadap tanah dan bangunan tersebut diatas adalah tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat juga

tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya juga GITA NAUVAL QINTARA yang saat ini masih dibawa umur;

- Bahwa awalnya balik nama ke 5 (lima) Sertifikat hak milik tanah dan bangunan tersebut diatas dari atas nama:



Menjadi atas nama MUNAWAR RALIBI MUSLIM adalah berdasarkan kesepakatan

antara Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk sementara waktu dijaminkan ke Bank yang mana apa bila Tergugat 1 telah melunasi seluruh hutangnya di Bank maka

akan dikembalikan menjadi atas nama Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, saja dan tanpa melibatkan serta tanpa persetujuan ahliwaris lainnya yang tertera didalam sertifikat tersebut diatas;

- Bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1003/ Cibiuk, seluas 3.410

m2 (tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 1448/ Halaman


Cibiuk, seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 1446/ Cibiuk, seluas 2860 m2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 1076/Cibiuk, seluas 1.060 m2 (seribu enam puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/ Cibiuk, seluas 2010 m2 (dua

ribu sepuluh meter persegi), tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang selama ini telah dipergunakan oleh CV. Hasya Jaya Co untuk kegiatan usahanya mengelola pupuk;

- Bahwa berdasarkan surat teguran tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan teguran kepada CV. Hasya Jaya Co untuk melaksanakan kewajibannya kepada PT. BANK

BRI SYARIAH MANDIRI, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 12/ PDT.EKS.HT/ 2014/ PN.CJR, tanggal 3 Desember 2014, bilamana CV.

Hasya Jaya Co tidak melunasi hutangnya kepada PT. BANK BRI SYARIAH MANDIRI, maka tanah dan bangunan tersebut akan dilakukan eksekusi lelang;

- Bahwa alangkah kagetnya Para Penggugat dan ahli waris H. AEP SAEPUDIN ZUHRI

(alm) tersebut terhadap surat teguran yang disampaikan oleh Tergugat 4 melalui

Tergugat 5 karena tanah dan bangunan tersebut telah dijaminkan Oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 4 melalui Tergugat 5, sedangkan Para ahli waris alm. H. AEP SAEPUDIN yang namanya tertera didalam sertifikat tersebut belum pernah diberikan persetujuan untuk dijaminkan kepada Para Tergugat 4 melalui Tergugat 5;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Cianjur berkenan memutus:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jual beli terhadap:

a. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1003/ Cibiuk, seluas 3.410 m2

(tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.189/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, antara:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;

3. ASEP AHMAD ANDRIANA; 4. DEDE IMAM MAULUDI; 5. EKA PERMANA;

6. MUH.YAMIN SAYYID NASRULLOH; Halaman


7. GITA NAUVAL QINTARA;

dengan Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM;

b. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1448/ Cibiuk, seluas 1400 m2

(seribu empat ratus meter persegi) tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No. 188/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI,SH, antara: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;




c. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1446/ Cibiuk, seluas 2860 m2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi)

tanggal 02-07-2010,

berdasarkan Akta Jual Beli No.185/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, antara:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;




d. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/ Cibiuk, seluas 1.060 m2 (seribu enam puluh meter persegi) tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.186/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI,SH, antara: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;




Halaman


e. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/ Cibiuk, seluas 2010 m2

(dua ribu sepuluh meter persegi) tanggal 11-03-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.187/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI,SH, antara: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



dengan Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM.

4. Menyatakan batal atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap Hak Tanggungan:

a. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan

dihadapan VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, selaku PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/ Cibiuk;

Hak Tanggungan Kedua Nomor: 1673/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor : 205/2010, tanggal13-07-2010, yang dibuat oleh dan

dihadapan VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, selaku PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1077/ Cibiuk;

Hak Tanggungan Ketiga Nomor: 1674/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak

Tanggungan Nomor : 206/ 2010, tanggal 13-07-2010, yang dibuat oleh dan


b. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan



Tanggungan Nomor: 205/ 2010, tanggal 13-07-2010, yang dibuat oleh dan





Halaman


c. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan








d. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan


Hak Tanggungan Kedua Nomor: 1673/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 205/ 2010, tanggal 13-07-2010, yang dibuat oleh dan





e. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan





Hak Tanggungan Ketiga Nomor: 1674/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 206/ 2010, tanggal 13-07-2010, yang dibuat oleh dan

dihadapan VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, selaku PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1448/ Cibiuk ;

Halaman


5. Menghukum Turut Tergugat 2 untuk memindah baliknamakan:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1003/ Cibiuk, seluas 3.410 (tiga ribu empat ratus

sepuluh meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1448/ Cibiuk, seluas 1400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



c. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1446/ Cibiuk, seluas 2860 m2

(dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/ Cibiuk, seluas 1.060 m2 (seribu enam puluh

meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;

3. ASEP AHMAD ANDRIANA; 4. DEDE IMAM MAULUDI;

Halaman


5. EKA PERMANA;


e. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/ Cibiuk, seluas 2010 m2 (dua ribu sepuluh meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



6. Menghukum Para Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 serta Turut Tergugat 1 untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat 1 hingga Tergugat 8 membayar seluruh biaya perkara; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat

hadir kuasanya, untuk Tergugat 1 hadir pula kuasanya Endang Hidayat SH,; Tergugat 4 dan Tergugat 5 hadir kuasanya Lukita T. Prakasa, sedangkan untuk Tergugat 2,

Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2

tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya dan tidak pula memberikan jawabannya, meskipun sudah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur, yaitu : -

Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tertanggal 31 Maret 2015, 04 Mei 2015,

31 Agustus 2015, 16 September 2015;

Tergugat 3 tertanggal 31 Maret 2015, 05 Mei 2015, 10 Juni 2015, 31 Agustus

2015, 17 September 2015;

Tergugat 8 tertanggal 01 April 2015, 04 Mei 2015, 21 Agustus 2015, 16

September 2015;

Turut Tergugat I tertanggal 06 April 2015, 05 Mei 2015, 20 Agustus 2015;

Turut Tergugat II tertanggal 01 April 2015, 04 Mei 2015, 20 Agustus 2015, 17

September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan

Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 dilakukan upaya perdamaian melalui Mediasi dan untuk itu telah ditunjuk NUR SARI BAKTIANA, SH. MH sebagai Mediator berdasar Penetapan Majelis Hakim No.14/ Pdt.G/ 2015/ PN. Cjr, namun berdasar hasil laporan Halaman


Mediator tertanggal 12 Agustus 2015 proses mediasi gagal mencapai kesepakatan

sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tanpa hadirnya Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut, Tergugat 1

telah menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut; DALAM EKSEPSI;

I. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exeptio Declinatoir);

Bahwa eksepsi ini diatur dalam pasal 134 HIR yang berbunyi:

"Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang

pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara

itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri

menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu; dan Pasal 132 RV, yang berbunyi:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia

meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

Perhatikan juga Undang-undang Peradiian Tata Usaha Negara dimana

ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradiian Tata

Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undangundang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kesalahan dalam jabatan tata usaha negara harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dalam petitum perkara ini, Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah menggugat

Kantor Pertanahan Kab. Cianjur (Turut Tergugat 2) untuk membatalkan peralihan hak di dalam sertifikat tanah-tanah kepunyaan H. Aep Saepudin Zuhri:

a. SHM No. 1003/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 3410 m2;

b. SHM No. 1448/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab.Cianjur luas 1400 m2;

c. SHM No. 1446/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab.Cianjur luas 2860 m2;

d. SHM No. 1076/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 1060 m2;

Halaman


e. SHM No. 1077/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 2010 m2;

yang telah menjadi atas nama H. Munawar Ralibie Muslim dan Ny Maryani supaya dibatalkan dan dikembalikan kepada Penggugat 1 dan 2;

Oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cianjur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah membalik nama sertifikat-sertifikat tersebut di atas adalah digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebetulnya salah alamat melakukan gugatan

pembatalan sertifikat-sertifikat yang diajukan dalam gugatan tanah-tanah yang sudah dibeli oieh Tergugat 1 sudah sah, bukan ke Pengadilan Negeri tetapi harus di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri baik diminta atau tidak diminta harus menolak gugatan tersebut karena bukan wewenangnya tetapi wewenang pengadilan lain yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Bahwa Tergugat 1 dalam hal ini memohon pertimbangan kepada Ketua Majlis Pengadilan Negeri Cianjur untuk mempertimbangkannya dengan putusan sela; II. Eksepsi Kekuranqan Pihak (Exceptio Plutum Litis Consortium);

a. Bahwa jual beli tanah antara ahli waris H. Aep Saepudin Zuhri dengan Tergugat 1 (H. Munawar Ralibie Muslim) yaitu tanah-tanah: -

SHM No. 1003/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas

3410 M2;

SHM No. 1448/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab.Cianjur luas

1400 M2;

SHM No. 1446/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas

2860 M2;


1060 M2.


2010 M2;

Tanah-tanah tersebut sekarang sudah menjadi atas nama H. Munawar Ralibie Muslim dan Ny. Maryani; -

Bahwa pembelian tersebut ditandatangani berdua dengan Ny.Maryani suami

istri, sudah menjadi harta bersama dengan Tergugat 1;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Undang-undang

perkawinan bahwa harta bersama dalam jual beli tanah harus ditandatangani oleh suami dan istri, dihubungkan pula dengan undang-undang pokok agraria Halaman


-

di mana setiap pembelian tanah harus ditandatangani oleh suami dan istri;

Bahwa oleh karena hal tersebut Penggugat 1 dan Penggugat 2 kekurangan pihak

dalam gugatannya karena istri H. Munawar Ralibie Muslim yaitu Ny. Maryani tidak turut digugat sebagai pihak (Tergugat);

b. Bahwa salah seoranq ahli waris H. Aep Saepudin (Alm) vanq masih di bawah umur tidak digugat sebaqai pihak yaitu Gita Nauval Qintara; -

-

Bahwa sesuai dengan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun1974 perihal

perwalian Pasal 50 dan 51 segala tindakan hukum anak di bawah umur adalah tanggung jawab orang tuanya;

Bahwa untuk Gita Nauval Qintara yang belum bisa bertindak secara hukum,

yang menjadi walinya adalah ibu kandungnya Tergugat VI (Hj. lis Warsilah),

untuk hal ini Gita Nauval Qintara dan Moh. Yamin Said Nasrulloh sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur No. 26/ Pdt/ P/ 2010/ PN.Cjr

sebagai walinya adalah ibu kandungnya sendiri yaitu Hj. lis Warsilah -

(Tergugat 6);

Bahwa seharusnya Hj. lis Warsilah digugat lagi menjadi pihak selaku Tergugat

mewakili atau wali dari Gita Nauval Qintara yang belum digugat;

Bahwa berarti gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam perkara tersebut

masih kekurangan pihak;

III. Eksepsi Keliru Memasukan Sebagai Tergugat; -

Bahwa Penggugat keliru menarik Penggugat 3 (H. Abdurahman Saleh) sebagai

pihak Tergugat karena tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini;

Bahwa ditariknya Tergugat 3 dalam perkara ini, maksud Penggugat 1 dan

Penggugat 2 karena adanya kesepakatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat

3, dimana kalau sudah dibayar lunas sertifikat-sertifikat tersebut yang ada di

Bank Syari'ah, Cab. Cianjur (Tergugat V) akan dikembalikan lagi menjadi atas

nama Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3; Bahwa akan tetapi Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menjelaskan kesepakatan tersebut secara terperinci,

kesepakatan yang mana, tidak jelas, tidak ada tanggal, bulan, tahun dan dimana dibuatnya. Jelas kesepakatan tersebut tidak sempurna dan dianggap tidak ada, -

-

harus ditolak;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat 1 mempunyai pernyataan lain yang dapat

menggugurkan kesepakatan tersebut bila dianggap ada, padahal tidak ada;

Maka oleh karenanya, Tergugat 1 menolak dengan tegas pernyataan tersebut;

Bahwa berarti Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah keliru memasukkan pihak

yaitu H. Abdurrahman Saleh menjadi Tergugat dalam perkara ini, dimana kalau kita lihat Pasal 1340 KUHPerdata dijelaskan: Halaman


"Bahwa yang sah sebagai pihak baik Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian terbatas pada pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut", disini Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak langsung terlibat di dalamnya; IV. Eksepsi Daluarsa; -

Peraturan Pemerintah Rl No. 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, bagian

Penerbitan Sertifikat Pasal 32 butir 2 berbunyi:

Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama

orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak terrsebut apabila dalam 5 tahun

sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak melayangkan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan dan gugatan di -

pengadilan.;

Bahwa sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh H. Munawar Ralibie Muslim yang

dibeli dari ahli waris H. Aep Saepudin Zuhri sudah lebih dari 5 tahun menjadi atas nama H. Munawar Ralibie Muslim, jadi daluarsa;

V. Eksepsi Obscuur Libeel;

Gugatan kurang jelas dan terang yang dimaksud tidak terperinci, harus jelas dan tegas; -

-

Kita lihat apa yang didalilkan kurang jelas mengenai tanah-tanah yang digugat

tidak dirinci mengenai batas-batasnya, kohir, persil, nama desa, nama kecamatan dan nama kabupaten;

Bahwa dalam gugatan didalilkan menggugat karena adanya kesepakatan

bersama antara Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 kalau sudah lunas ke Bank BRI Syariah akan dikembalikan menjadi atas nama Tergugat 1, Tergugat 2

-

dan Tergugat 3 tidak dijelaskan tanggal, bulan, tahun dimana dibuatnya; Bahwa posita dan petitum tidak sejalan mengenai permohonannya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat 1 dan

Penggugat 2 dalam gugatan ini, yaitu gugatan No. 14/ Pdt/ G/ 2015/ PN.Cjr kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat 1 dalampersidangan;

2. Bahwa Tergugat 1 mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas sepanjang

menyangkut pokok perkara dianggap dimasukkan pula pada jawaban dalam pokok perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan; Halaman


3. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas sertifikat-sertifikat yang dibeli oleh Tergugat 1 melulu dipakai untuk kegiatan CV. Hasya Jaya dimana direkturnya adalah Tergugat I sendiri (H. Munawar Ralibie);

4. Bahwa kalaupun benar tanah tersebut dipakai oleh Tergugat 1 adalah haknya,

karena tanah tersebut hak milik syah dari Tergugat 1 dimana CV. Hasya Jaya dipimpin dan selaku direktur adalah Tergugat 1, tidak ada yang bisa melarang;

5. Bahwa yang sebenarnya tanah-tanah tersebut sebagai hasil pembelian dari ahli

waris H. Aep Saepedin Zuhri dengan sah dan meyakinkan akan tetapi Tergugat 1 belum dapat menikmati hasil dari tanah tersebut karena tanah tersebut masih dikuasai oleh PT. Hasya Jaya dan PT. Hasya Jaya Sapadila yang dirobah menjadi

PT. Hasya Jaya Kontruksi yang kesemuanya dipimpin oleh Tergugat 3 (H. Abdurrahman Saleh) sampai sekarang (sebagai Komisaris);

6. Bahwa Tergugat 1 berusaha untuk mengembalikan tanah tersebut ketangan

Tergugat 1 dan PT. Hasya Jaya, PT. Hasya Jaya Sapadila, PT. Hasya Jaya Kontruksi yang memakainya sebagai perusahaan industri pupuk sampai sekarang,

dengan berbagai cara Tergugat 1 meminta tanah tersebut bahkan melalui bantuan kepolisian (Polda Jabar) dan masih dalam proses (bukti terlampir) tidak digubris;

7. Bahwa soal teguran dari Pengadilan Negeri Cianjur yang didalilkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 yaitu teguran mengenai CV. Hasya Jaya yang direkturnya

adalah Tergugat 1 harus segera melunasi hutangnya kepada Tergugat 5, dimana tanah - tanah tersebut yang dalam gugatan telah dijaminkan kepada Tergugat 5;

Bahwa dalam hal ini Tergugat 1 bertanggung jawab sepenuhnya dimana hutanghutang tersebut Tergugat 1 akan segera menyelesaikannya sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan sudah mendatangi Pengadilan Negeri Cianjur untuk permasalahan ini;

8. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 mendalilkan merasa terkejut bahwa tanahtanah tersebut yang telah dibalik nama dan ahli waris H.Asep Saepudin menjadi atas nama Tergugat 1 (H. Munawar Ralibie Muslim) untuk hal ini memohon kepada

Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk menanyakan kepada yang menandatangani akta jual beli yaitu Ahli Waris H. Aep Saepudin Zuhri, dimana pada waktu itu telah ditandatangani oleh kuasa ahli waris yaitu ASEP AHMAD ANDRIANA dan HJ. IIS

WARSILAH sebagai wali dari anak-anak yang belum dewasa, dimana sesuai

dengan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 masalah perwalian dan akte wali dari anak yang belum dewasa yaitu akte No. 26/ Pdt.P/ 2010/ PN.Cjr tanggal 7 April 2010 dari Pengadilan Negeri Cianjur;

Halaman


9. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 menyatakan tanah-tanah tersebut menjadi

atas nama H. Munawar Ralibie Muslim yang menjadi dasar adalah kesepakatan antara Tergugat 1, 2 dan 3 untuk sementara waktu dijaminkan ke Bank BRI Syari'ah

Cab. Cianjur (Tergugat 5) apabila sudah lunas seluruhnya pembayaran ke Bank maka akan dikembaiikan menjadi atas nama Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3;

10. Bahwa hal tersebut tidak mungkin dikembaiikan berdasarkan kesepakatan di atas, karena tanah-tanah tersebut milik Tergugat 1 telah dibeli dari ahli waris H. Aep

Saepudin Zuhri dengan sah yang tidak mungkin untuk dikembaiikan menjadi atas nama Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3;

11. Bahwa yang menjadi pertanyaan dari Tergugat 1 adalah kesepakatan yang mana

yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 karena sudah jelas tidak disebutkan secana rinci surat kesepakatan tersebut, surat tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa juga dibuat di kota mana, jelas surat tersebut tidak ada;

12. Bahwa Tergugat 1 masih mempunyai kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dapat menggugurkan kesepakatan tersebut diatas yang tidak ada, kesepakatan tersebut yang akan dibuktikan nanti dalam persidangan oleh Tergugat 1;

13. Bahwa tanah-tanah hak milik yang telah dibeli oleh Tergugat 1 yaitu:

a. SHM No. 1003/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 3410 M2;

b. SHM No. 1448/ Cibiuk, Desa Cibiuk, KecamatanCiranjang, Kab.Cianjur luas 1400 M2;

c. SHM No. 1446/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab.Cianjur luas 2860 M2;

d. SHM No. 1076/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 1060 M2;

e. SHM No. 1077/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 2010 M2;

Sudah milik Tergugat 1 H. Munawar Ralibie Muslim dan Ny. Maryani;

14. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang tidak benar tidak jelas adanya;

15. Berdasarkan hal tersebut diatas, seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam gugatan ini tidak didukung oleh Posita sehingga seluruh Petitum dalam gugatan ini patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

16. Bahwa Petitum 1 dalam gugatan yang diajukan tidak benar, tidak memiliki dasar yang kuat, kanena gugatan tersebut kurang lengkap dan nyata;

17. Bahwa Petitum II surat kesepakatan tidak jelas dan tidak lengkap kesepakatan yang Halaman


mana, tidak ada penjelasan lanjutan atau belum terjadi melawan hukum,

dikarenakan belum terjadinya jual beli, kalau memang ada kesepakatan tersebut, Tergugat

1

mempunyai

kesepakatan tersebut;

kesepakatan

lainnya

yang

dapat

menggugurkan

18. Petitum 2 memohon pembatalan sertifikat tersebut yang tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi milik Tergugat 1 yang tidak dapat dipungkiri lagi dengan sah

dan meyakinkan dan sudah dibalik nama menjadi atasnama Tergugat 1, Pengadilan Negeri tidak wenang mengadili; wewenang PTUN;

19. Bahwa dalam gugatan tidak jelas tanah-tanah tersebut, tidak terperinci, Penggugat

1 dan Penggugat 2 menggugat dalam perkara ini tidak ada batas-batas tanah, nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, kohir dan lainnya;

20. Gugatan pembatalan sertifikat harus melalui PTUN, Pengadilan Negeri tidak berhak mengadili;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yang telah diuraikan mohon majelis

hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat 1;

2. DALAM POKOK PERKARA;

a. Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 keseluruhannya; b. Biaya perkara menurut hukum;

GUGATAN DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi tensebut diatas, sepanjang relevan dianggap berlaku pula di dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa akan dikemukakan disini awalnya terjadi jual beli tanah-tanah dan bangunan antara ahli waris H. Aep Saepudin Zuhri dengan H. Munawar Ralibie Muslim Tergugat 1 sekarang menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

3. Bahwa pada waktu tahun 2009 Bapak Aep Saepudin terdesak utang ke Bank BRI Konven sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang menjadi agunan adalah: 1.

Sertifikat pabrik CV. Rukun Makmun di Kp. Andir sebesar Rp. 1.500.000.000,-

2.

Sertifikat tanah-tanah di Kp. Pasir Honje sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua

(satu milyar lima ratus juta rupiah); milyar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa karena terus-terusan didesak oleh Bank BRI Konven, Bapak H. Asep Halaman


Saepudin Zuhri terpaksa akan menjual tanah-tanah dan bangunan di Pasir Honje, dimana langsung menawarkan kepada pihak-pihak lain, diantaranya kepada H. Munawar Ralibie Muslim (Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat 1 Dalam Konvensi);

5. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009 H. Aep Saepudin dan H. Munawar Ralibie

Muslim membuat kesepakatan untuk menjual tanah-tanah di Pasir Honje kepada H. Munawar Ralibie Muslim;

6. Bahwa tanah-tanah tersebut dalam satu hamparan beserta bangunannya dengan luas ± 13.700 M²;

7. Bahwa harga tanah-tanah tersebut sudah disepakati dijual kepada H.Munawar Ralibie Muslim dengan harga Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan segala biaya yang akan keluar harus ditanggung oleh pembeli yaitu H. Munawar Ralibie Muslim;

8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 Bapak H Aep Saepudin Zuhri meninggal dunia proses jual beli pun tertunda;

9. Bahwa sepeninggal H. Aep Saepudin Zuhri, ahli warisnya terus di desak oleh Bank BRI Konven untuk segera menyelesaikan utang H. Aep Saepudin Zuhri;

10. Bahwa salah satu ahli waris H. Aep Saepudin Zuhri (Alm), yaitu anak laki-lakinya yang bernama H. Asep Ahmad Adriana selaku kuasa dari pada ahli waris

mendatangi H. Munawar Ralibie Muslim untuk melanjutkan jual beli tanah-tanah yang 7 buah surat di Pasir Honje Ds. Cibiuk Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur;

11. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 ada pertemuan di rumah makan H.Nana yang dihadiri oleh H. Asep Ahmad Adriana (Tergugat 2 Dalam Konvensi/ Tergugat 2 Dalam Rekonvensi), H. Abdurrahman Saleh (Tergugat 3 Dalam Konvensi/ Tergugat

3 Dalam Rekonpensi), H. Unang, H. Munawar Ralibie Muslim (Penggugat Dalam

Rekonvensi/ Tergugat 1 Dalam Konvensi), Dede Imam Mauludi, dalam pertemuan tersebut H. Asep dan H. Abdurahman hanya meminta agar H. Ralibie

menandatangani surat yang sudah mereka buat dan bawa (copy terlampir) untuk rencana jual beli tanah dan pabrik, adalah surat yang mereka buat sepihak sebelum

pertemuan dan surat tersebut bukan hasil kesepakatan bersama dalam rencana jual beli tanah-tanah kepunyaan H. Aep Saepudin sebagai lanjutan penjualan tersebut. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan antara ahli waris

dengan H. Munawar Ralibie Muslim dikarenakan surat yang telah ditandatangani oleh H Ralibie tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan minat

H Ralibie dan Istri untuk membeli tanah-tanah tersebut seperti yang telah disepakati

sebelumnya dengan Almarhum H. Aep (pemilik). Dimana H. Ralibi dan istri akan

membeli tanah bangunan tersebut secara pribadi tanpa ada ikut campur dari pihak lain H. Asep dan H. Abdurahman seperti yang tertulis dalam kesepakatan yang di Halaman


buat oleh H. Asep dan H. Abdurrahman pada tanggal 1 Mei 2015 dan yang disodorkan agar H. Ralibi menandatanganinya;

12. Tanggal 6 Mei 2010 salah satu ahli waris yaitu Ibu Lilis Qoyimah membuat

pernyataan yang isinya tiada lain menyetujui jual beli sama seperti pernyataan yang

dibuat oleh Almarhum Bapak H Aep dengan H Ralibie pada tanggal 11 Nopember 2009 (copy terlampir);

13. Tanggal 27 Mei 2010 H Asep memberikan lagi satu surat pernyataan yang sudah H Asep tanda tangani sebelumnya untuk ditandatangani oleh H Ralibie, surat

tersebut masih menyangkut tentang jual beli tanah dan pabrik dan dalam surat tersebut sudah tidak tercantum nama H Abdurahman seperti dalam surat tertanggal

1 Mei 2010 dikarenakan H Abdurahman bukanlah sebagai pihak pemilik, ahli waris

maupun pembeli dan surat tersebut dibuat sepihak oleh H Asep dan bukan hasil musyawarah, surat tersebut tidak bisa dilaksanakan karena pihak pembeli H Ralibie

dan Istri tidak berminat dengan kesepakatan jual beli tanah dan pabrik tersebut hanya 5 (lima) buah surat;

14. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 pertemuan lagi di rumah H.Lukman/ Sengkong, rumah orang tua H. Aep Saepudin Alm,

H. Abdurrahman dan

H. Munawar Ralibie Muslim untuk membicarakan lanjutan jual beli tanah-tanah dan bangunan 7 (tujuh) buah sertifikat dengan harga Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan persyaratan mengikuti penjanjian semula dengan H. Aep Saepudin (Alm);

15. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut setelah ada saksi dan kepastian pada tanggal 23 Juni 2010 H. Munawar Ralibie Muslim (Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat 1 Dalam Konvensi) beserta istrinya Ny. Maryani datang ke Bank Syari'ah untuk menandatangani akad kredit modal kerja dan modal investasi;

16. Bahwa hasil kredit yang di dapat H. Ralibi dari Bank BRI Syariah, oleh saudara Toni Kurniawan Afandi pihak Bank BRI Syariah sebagai wakil dari H. Ralibi dalam

pembelian tanah dan bangunan pabrik tersebut sebagai kredit Wakalah dari Bank BRI Syariah bersama-sama H. Asep Andriana kuasa jual ahli waris alm. H. Aep datang ke Bank BRI Konven untuk membayar sebagian hutang alm. H. Aep

berjumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan mengambil 3 buah sertifikat yang di pakai jaminan di Bank BRI

Konven, dan setelah 3 buah sertifikat tersebut di kembalikan pihak BRI konven maka ke 3 buah sertifikat tersebut di terima oleh pihak Bank BRI Syariah dan dijadikan sebagai jaminan kredit H. Ralibi di Bank BRI Syraiah;

17. Bahwa tanggal 2 Juli 2010 H. Asep Ahmad Andriana kuasa penjual dan adiknya bernama Imam Mauludi beserta H. Munawar Ralibi datang ke Kantor

18. Notaris /PPAT Vitriani Setiabudhi SH, untuk melakukan dan pembuatan akte jual Halaman


beli 7 (tujuh) buah sertifikat yang satu hamparan dengan harga Rp. 2.250.000.000,(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan kesepakatan semula antara H. Aep Saepudin dengan H. Munawar Ralibie Muslim;

19. Bahwa penandatanganan akte jual beli di kantor notaris/ PPAT dikemudian hari ditandatangani oleh seluruh ahli waris, untuk anak-anak di bawah umur sebagai wali adalah ibu kandungnya yang sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur No. 26/ Pdt/ P/ 2010/ PN.Cjr;

20. Bahwa setelah ditandatangani oleh seluruh ahli waris dengan saksi-saksinya maka setelah sah jual beli tanah 7 (tujuh) buah sertifikat tanah-tanah dan bangunannya

menjadi hak milik H. Munawar Ralibie Muslim dan istri dan telah dibalik nama sebanyak 5 buah sertifikat;

21. Bahwa tanah-tanah yang telah dibalik nama tersebut adalah:

a. SHM No. 1003/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 3410 M2;

b. SHM No. 1448/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab.Cianjur luas 1400 M2;

c. SHM No. 1446/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab.Cianjur luas 2860 M2;

d. SHM No. 1076/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 1060 M2;

e. SHM No. 1077/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur luas 2010 M2;

22. Bahwa dari ketujuh buah sertifikat tersebut, 2 sertifikat yaitu sertifikat SHM

No.

1499/ Cibiuk, dan SHM No. 1500/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur yang waktu jual beli dilakukan masih berupa akte jual beli dan dalam

peroses sertifikasi, dan masih ditahan oleh para ahli waris belum diselesaikan sampai sekarang, belum diserahkan dengan tidak ada alasan yang pasti yang dapat dikatakan telah melawan hukum;

23. Bahwa untuk hal ini dimohon kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 (Tergugat 1 Dalam

Rekonvensi) beserta dengan Tergugat 2, Tergugat 6, Tergugat 7,

Tergugat 8, segera menyelesaikan akte jual beli, akte 2 (dua) sertifikat SHM No. 1499/ Cibiuk, dan SHM No. 1500/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur dan dibalik nama menjadi atas nama H. Munawar Ralibie Musilm (Penggugat Dalam Rekonvensi);

24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah wajar dan berdasarkan hukum Tergugat 1/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk menggugat terhadap Penggugat 1 dan Penggugat 2/ Tergugat 1 Dalam Rekonvensi bersama-sama Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8;

Halaman

Tergugat 2,


25. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya pemindahan hak kepada pihak ke 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan

terhadap SHM No. 1499/ Cibiuk, dan SHM No. 1500/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat Rekonvensi;

2. Sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah-tanah sertifikat SHM No.1499/ Cibiuk, dan SHM No.1500/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur;

3. Menetapkan supaya Penggugat 1 dan Penggugat 2/ Tergugat 1 Dalam Rekonpensi beserta Tergugat 2, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8 Dalam Konpensi segera menyerahkan tanah-tanah yang belum dikembalikan yaitu Sertifikat SHM No. 1499/ Cibiuk, dan SHM No.1500/ Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur;

4. Biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah memberikan jawabannya

yang pada pokoknya sebagai berikut; DALAM EKSEPSI;

I. GUGATAN KURANG PIHAK;

1. Bahwa tidak semua ahli waris ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan aquo sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku gugatan harus ditolak;

a. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat 1 dan Penggugat 2 menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari H. Aep Saepudin Zuhri;

b. Bahwa setelah H. Aep Saepudin Zuhri meninggal dunia, ahli waris H. Aep

Saepudin Zuhri, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Lilis Koyinah anak dari istri pertama (Tergugat 8); 2. Hj. Iis Marsilah istri kedua (Tergugat 6); 3. Asep Ahmad Andriana (Tergugat 2); 4. Dede Imam Mauludi (Tergugat 7); 5. Eka Permana (Penggugat 1);

6. Muh. Yamin Sayyid Nasrulloh (Penggugat 2); 7. Gita Nauval Qintara;

Halaman


c. Bahwa H. Aep Saepudin Zuhri meninggalkan boedel warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1003/ Cibiuk; 2. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1448/ Cibiuk; 3. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/ Cibiuk; 4. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1076/ Cibiuk;

5. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1077/ Cibiuk;

d. Bahwa dalam gugatan aquo tidak semua ahli waris mengajukan gugatan atau

sebagai pihak, tapi hanya Penggugat 1, Penggugat 2, Tergugat 2, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 saja, padahal boedel warisan tersebut adalah

milik seluruh ahli waris sehingga seharusnya seluruh ahli waris sebagaimana

disebutkan dalam butir 2 jawaban ini juga harus disertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo;

e. Bahwa ternyata Gita Nauval Qintara sebagai ahli waris sebagaimana disebutkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dicantumkan sebagai pihak dalam gugatan aquo padahal menurut Penggugat 1 dan Penggugat 2, Gita Nauval Qintara adalah salah satu ahli waris dari H. Aep Saepudin Zuhri;

f. Bahwa hukum perdata di Indonesia tidak menganut kematian perdata terhadap

orang, bahkan jabang bayi yang masih dalam kandungan saja sudah

mempunyai hak keperdataan sehingga tidak ada alasan untuk meniadakan eksistensi seseorang karena tidak cakap yang antara lain karena belum

cukup umur atau dalam pengampuan. Dalam hal ini, tindakan orang yang tidak cakap diwakili oleh orang tua, wali atau pengampu. Apabila Gita

Nauval Qintara tidak cakap karena belum cukup umur, maka tindakannya dilakukan oleh orang tuanya atau walinya. Dalam gugatan aquo jelas telah

mengabaikan eksistensi seseorang yang bernama Gita Nauval Qintara karena eksistensinya diabaikan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan tidak menempatkannya sebagai pihak dalam gugatan aquo;

g. Bahwa karena tidak semua ahli waris disertakan dalam gugatan aquo dimana

pokok gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah tanah warisan, maka sudah sewajarnya gugatan aquo ditolak atau

tidak dapat diterima hal ini berdasarkan pada yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung Nomor 2438 K/ Sip/ 1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan secara tegas dan berbunyi sebagai berikut:

”Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;” Halaman


2. Bahwa CV Hasya Jaya sebagai pemberi jaminan atas tanah dan bangunan yang telah disebutkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 seharusnya juga dijadikan pihak dalam gugatan aquo;

a. CV Hasya Jaya adalah nasabah PT Bank BRISyariah yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank BRISyariah dengan jaminan berupa:

1. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1003/ Cibiuk; 2. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1448/ Cibiuk; 3. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/ Cibiuk; 4. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1076/ Cibiuk;

5. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1077/ Cibiuk;

b. Bahwa jaminan-jaminan tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan

sebagaimana disebutkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam gugatan aquo untuk kepentingan CV Hasya Jaya sebagai penerima fasilitas pembiayaan;

c. Bahwa CV Hasya Jaya memiliki kepentingan yang erat atas gugatan aquo

karena tanah dan bangunan merupakan jaminan atas kewajiban CV Hasya Jaya

kepada Tergugat 4

dan Tergugat 5 sehingga sudah seharusnya

CV Hasya Jaya dijadikan pihak dalam gugatan aquo dengan demikian gugatan aquo kurang pihak sehingga sudah seharusnya ditolak.;

II. GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHI KEWENANGAN ABSOLUT SEHINGGA

PENGADILAN NEGERI CIANJUR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara aquo karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

a. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Turut Tergugat 2 yang mana Turut Tergugat 2 adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan balik nama;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan

bahwa Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan

atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk c.

mendapatkan putusan;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang

berwenang memutus perkara terkait dengan badan tata usaha negara, yang Halaman


dalam hal ini adalah Turut Tergugat 2, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara aquo, sehingga sudah selayaknya gugatan aquo ditolak;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili perkara aquo karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama;

a. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain

dalam akad. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut

telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Undang Nomor

Pasal

55

Ayat

(2)

Undang-

21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa terkait dengan perbankan syariah;

b. Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah institusi Perbankan Syariah yang menjalankan

usaha

perbankan

berdasarkan

prinsip-prinsip

syariah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga Tergugat 4 dan Tergugat 5 tunduk pada ketentuan Pasal

55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang c.

telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012;

Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Cianjur, yang mana berdasarkan uraian Tergugat 4

dan Tergugat 5 di atas, Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang mengadili sengketa dengan perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah diuji dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sehingga sudah sepantasnya gugatan aquo DITOLAK

dalam putusan sela karena Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo;

III. TERGUGAT 4 DAN TERGUGAT 5 BUKAN PIHAK DALAM GUGATAN;

5. Bahwa gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang ditujukan kepada

Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah PT Bank BRI Syariah berkedudukan di Jalan

KH Wahid Hasyim nomor 228 Jakarta Pusat dan PT Bank BRI Syariah berdomisili hukum di JL Taifur Yusuf Nomor 37 Cianjur;

6. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak jelas dalam menentukan pihak-

pihak yang berperkara karena alamat PT Bank BRI Syariah berkedudukan di Halaman


Jalan KH Wahid Hasyim nomor 228 Jakarta Pusat dan PT Bank BRI Syariah berdomisili hukum di JL Taifur Yusuf Nomor 37 Cianjur bukan alamat domisili

badan hukum yang bernama PT Bank BRI Syariah sesuai dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR jo Pasal 390 Ayat 1 HIR jo Pasal 17

KUHPerdata jo Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, SUATU GUGATAN HARUS DITUJUKAN

KEPADA DOMISILI ATAU TEMPAT KEDUDUKAN TERGUGAT UNTUK MENUNJUKKAN PIHAK YANG JELAS;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Tergugat 4 dan Tergugat 5

sebagaimana dimaksud oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 bukanlah pihak dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

IV. PERMASALAHAN YANG SAMA TELAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT 1 DAN PENGGUGAT 2 DI PENGADILAN NEGERI CIANJUR;

9. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mengajukan perlawanan melalui

Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Perkara Nomor 13/ Pdt/ Plw/ 2015/ PN.Cjr tanggal 17 Maret 2015;

10. Bahwa inti permasalahan dari Perkara Nomor 13/ Pdt/ Plw/ 2015/ PN.Cjr tanggal 17 Maret 2015 adalah berupaya secara melawan hukum menunda eksekusi yang diajukan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5;

11. Bahwa alasan perlawanan yang diajukan Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah ahli waris adalah pemilik yang sah yang mana ahli waris tersebut adalah: a. Lilis Koyinah anak dari istri pertama (Tergugat 8); b. Hj. Iis Marsilah istri kedua (Tergugat 6); c. Asep Ahmad Andriana (Tergugat 2); d. Dede Imam Mauludi (Tergugat 7); e. Eka Permana (Penggugat 1);

f. Muh. Yamin Sayyid Nasrulloh (Penggugat 2);

g. Gita Nauval Qintara;

12. Bahwa pihak-pihak yang digugat dalam gugatan aquo dan Perkara Nomor 13/Pdt/Plw/2015/PN.Cjr adalah sama kecuali Lilis Koyinah, salah satu ahli waris, yang

seharusnya

diikutsertakan

sebagai

pihak

dalam

gugatan.

Adapun

persamaan inti permasalahan kedua perkara tersebut adalah sebagai berikut : No

Permasalahan

Perkara 14/Pdt.G/2015/PN.Cjr Halaman

Perkara 13/Pdt/Plw/2015/PN.Cjr 27 dari 54 Putusan Nomor 168/Pdt/2016/PT.Bdg.

1

Pihak-pihak

1. Eka Permana Penggugat 1

sebagai 1. Eka Permana Pelawan 1

sebagai

2. Muhammad Yamin Sayyid 2. Muhammad Yamin Sayyid Nasrulloh sebagai Nasrulloh sebagaiPelawan 2 Penggugat 2 3. PT Bank BRISyariah 3. Haji Munawar Ralibi Muslim Sebagai Terlawan1 sebagai Tergugat 1 4. PT Bank BRISyariah sebagai Terlawan 2 4. Asep Ahmad Andriana sebagai Tergugat 2

5. Haji Munawar Ralibi Muslim sebagai Terlawan 3 5. H. Abdurahman Saleh sebagai Tergugat 3 6. Asep Ahmad Andriana sebagai Terlawan 4 6. PT Bank BRISyariah Sebagai Tergugat 4

7. H. Abdurahman Saleh sebagai Terlawan 5 7. PT Bank BRISyariah sebagai Tergugat 5 8. Hj. Iis Warsilah sebagai Terlawan 6 8. Hj. Iis Warsilah sebagai Tergugat 6

9. Dede Imam sebagai Tergugat 7

9. Dede Imam Mauludi sebagai Terlawan 7 Mauludi

10. Lilis Koyinah sebagai 10. Vitriannie Setiaboedi, SH sebagai Turut Terlawan 1 Tergugat 8

2

Obyek

3

Posita/alasan diajukannya perkara

4

Petitum

11. Vitriannie Setiaboedi, 11. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan SH sebagai Turut Pertanahan Kabupatena Tergugat 1 Cianjur sebagai Turut 12. Kepala Kantor Agraria Terlawan 2 dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Kabupaten Cianjur sebagai Turut Tergugat 2 1. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1003/Cibiuk 2. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1448/Cibiuk 3. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/Cibiuk 4. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1076/Cibiuk 5. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1077/Cibiuk Merasa tidak pernah memberikan persetujuan untuk mengalihkan dan menjaminkan obyek tanah dan bangunan

1. Menyatakan batal seluruh hak tanggungan 2. Minta Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Halaman

6. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1003/Cibiuk 7. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1448/Cibiuk 8. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/Cibiuk 9. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1076/Cibiuk 10. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1077/Cibiuk Merasa tidak pernah memberikan persetujuan untuk mengalihkan dan menjaminkan obyek tanah dan bangunan Membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/Pdt/Eks.HT/2014/PN.Cjr


Cianjur sebagai Turut Tergugat 2 melakukan balik nama ke atas nama ahli waris

13. Bahwa dapat dibayangkan apabila ternyata antara Perkara 14 /Pdt.G /2015/

PN.Cjr dan Perkara 13/Pdt/Plw/2015/PN.Cjr yang pemeriksaannya berjalan bersamaan diputus saling bertentangan, maka akan terjadi kekacauan karena ada ketidakpastian hukum sehingga adalah berlebihan dan membuang-buang waktu, tenaga dan pikiran Majelis Hakim dalam perkara aquo. Dalam hal ini jelas bahwa tindakan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan itikad buruk telah bertentangan dengan prinsip ”peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”

14. Bahwa karena adanya fakta hukum bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah

mengajukan gugatan dengan dasar gugatan yang sama dan belum mendapatkan

kekuatan hukum yang tetap dan untuk menghindari ketidakpastian hukum (aanhanging geding), maka sudah selayaknya dan sepantasnya gugatan dari

Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan nomor Perkara 14/PDT.G/2015/PN.Cjr untuk ditolak;


V. PENGGUGAT 1 DAN PENGGUGAT 2 MENCANTUMKAN AKTA JUAL BELI YANG BERBEDA DENGAN FAKTANYA SEHINGGA PENGGUGAT 1 DAN PENGGUGAT 2 SALAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN;

15. Bahwa pada gugatan aquo butir 2, butir 3, butir 4 dan butir 5 disebutkan untuk

Sertipikat Hak Milik Nomor 1448/ Cibiuk, Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/Cibiuk, Sertipikat Hak Milik Nomor 1076/ Cibiuk dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1077/ Cibiuk semuanya mendasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 189/2010 dihadapan PPAT Vitriannie Setiaboedi, SH sebagai bukti peralihan hak dari ahli waris kepada Tergugat 1;

16. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 189/ 2010 dihadapan PPAT Vitriannie Setiaboedi, SH ternyata bukan dasar adanya peralihan hak dari ahli waris kepada Tergugat 1 akan tetapi:

a. Akta Jual Beli Nomor 188/2010 dihadapan PPAT Vitriannie Setiaboedi, SH untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1448/ Cibiuk;

b. Akta Jual Beli Nomor 185/2010 dihadapan PPAT Vitriannie Setiaboedi, SH untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/ Cibiuk,

c. Akta Jual Beli Nomor 186/2010 dihadapan PPAT Vitriannie Setiaboedi, SH Sertipikat Hak Milik Nomor 1076/ Cibiuk;

d. Akta Jual Beli Nomor 187/2010 dihadapan PPAT Vitriannie Setiaboedi, SH Sertipikat Hak Milik Nomor 1077/ Cibiuk; Halaman


17. Bahwa jelas ternyata Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak cermat dalam

menyusun gugatannya hanya copy paste namun berakibat sangat fatal

mempengaruhi keseluruhan gugatan karena apa yang tertulis tidak sama dengan faktanya sehingga sudah sewajarnya gugatan ditolak;

VI. Tergugat 4 dan Tergugat 5 adalah pihak yang beritikad baik sehingga dilindungi oleh undang-undang;

18. Bahwa CV Hasya Jaya adalah nasabah Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat 4 dan Tergugat 5 dengan jaminan berupa:

a. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1003/ Cibiuk atas nama Tergugat 1 yang telah dibuatkan Hak Tanggugan Peringkat 1 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 190/ 2010 tanggal

2 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1672/ 2010 oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Cianjur, Hak Tanggungan Peringkat 2 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 205/2010 tanggal 13 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1673/2010 oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Cianjur dan Hak Tanggugan Peringkat 3 berdasarkan Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1674/2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;

b. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1448/ Cibiuk atas nama Tergugat 1 yang telah dibuatkan Hak Tanggugan Peringkat 1 berdasarkan Akta

Pemberian Hak Tanggungan Nomor

190 / 2010

tanggal 2 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta

telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1672/ 2010 oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Hak Tanggugan Peringkat 2 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 205/ 2010 tanggal 13

Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1673/ 2010 oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten

Cianjur

dan

Hak

Tanggugan

Peringkat

3

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 206/2010 tanggal 13 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah

diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1674/2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;

Halaman


c. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1446/Cibiuk atas nama Tergugat 1 yang telah dibuatkan Hak Tanggugan Peringkat 1 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 190/ 2010 tanggal 2 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah

diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1672/ 2010 oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Cianjur, Hak Tanggungan Peringkat 2 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 205/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1673/ 2010 oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten Cianjur dan Hak Tanggugan Peringkat 3 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/2010 tanggal 13 Juli 2010

oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1674/2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;

d. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1076/ Cibiuk atas nama Tergugat 1 yang telah dibuatkan Hak Tanggugan Peringkat 1

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 190/ 2010 tanggal 2 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1672/ 2010 oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Cianjur, Hak Tanggugan Peringkat 2 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 205/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan


Kabupaten Cianjur dan Hak Tanggugan Peringkat 3 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 206/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 oleh

Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1674/ 2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;

e. Tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1077/ Cibiuk atas

nama Tergugat 1 yang telah dibuatkan Hak Tanggugan Peringkat 1 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 190/ 2010 tanggal 2 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah

diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1672/ 2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Hak Tanggugan Peringkat 2 berdasarkan

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 205/ 2010 tanggal 13 Juli 2010 oleh Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan


Kabupaten Cianjur dan Hak Tanggungan Peringkat 3 berdasarkan Akta Halaman


Pemberian Hak Tanggungan nomor 206/2010 tanggal 13 Juli 2010 oleh

Vitrianne Setiaboedi, SH PPAT di Cianjur serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1674/2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur;

19. Bahwa seluruh jaminan yang telah dibuat oleh pejabat publik yang berwenang antara Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan Tergugat 1 untuk kepentingan CV Hasya

Jaya atas fasilitas pembiayaan yang telah dinikmatinya sudah sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 4 tahun

1996 tentang Hak Tanggungan serta telah dibuatkan sertipikat hak tanggungan

oleh pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan karena telah dibuat berdasarkan itikad baik serta tidak dapat menanggung kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1338 KUHPerdata jo 1340 KUHPerdata;

20. Bahwa ternyata CV Hasya Jaya telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dan setelah diingatkan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk memenuhi kewajibannya, CV Hasya Jaya tetap lalai untuk membayar angsuran dan

kewajiban kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 sehingga adalah wajar dan beralasan serta dilindungi oleh undang-undang apabila Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengajukan eksekusi lelang terhadap jaminan;

21. Bahwa alasan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menyetujui balik nama dari ahli waris kepada Tergugat 1 adalah pernyataan yang mengada-ada dan harus dibuktikan karena suatu pernyataan yang dinyatakan dihadapan hakim

sehingga mempunyai bukti yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 KUHPerdata padahal faktanya ahli waris dan Tergugat 1 telah

menandatangani Akta Jual Beli dihadapan pejabat publik yang diakui sendiri oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam gugatan aquo, dan apabila ternyata

benar peralihan balik nama tersebut hanya pura-pura saja, maka pihakpihak yang menandatangani dapat dipidana karena memberikan keterangan

palsu dalam akta otentik sesuai dengan Pasal 266 KUHP dengan ancaman pidana tujuh tahun serta adanya upaya pembobolan bank sebagaimana

dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, apabila benar demikian Tergugat 4 dan Tergugat 5 mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada pihak Kepolisian maupun penuntut umum untuk melakukan penyidikan terkait dugaan

tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dan pembobolan bank;

Halaman


22. Bahwa justru Tergugat 4 dan Tergugat 5 menaruh curiga dan patut diduga bahwa pengajuan gugatan aquo dan perlawanan Perkara Nomor 13/ Pdt/Plw/

2015/ PN.Cjr adalah siasat dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 secara bersamasama untuk melakukan pembobolan bank atau setidak-tidaknya menghambat

eksekusi karena faktanya CV Hasya Jaya telah gagal bayar, sehingga adalah

wajar dan beralasan serta dilindungi oleh undang-undang apabila jaminan akan segera dilakukan eksekusi untuk menutup kerugian Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagai institusi perbankan syariah yang bertugas menghimpun dan

menyalurkan

undang-undang;

dana

masyarakat

sebagaimana

diamanatkan

oleh

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5

diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan Penggugat

1 dan Penggugat 2 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima; DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat 4 dan Tergugat 5 secara keseluruhan;

2. Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima;


1. Menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sepenuhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor

14/Pdt.G/2015/PN.Cjr. tanggal

07 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk sebagian sepanjang mengenai eksepsi kurang pihak;

2. Menyatakan gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima; 3. Menyatakan gugatan Dalam Rekonvensi Tergugat 1 tidak dapat diterima; 4. Menghukum

Penggugat 1 dan Penggugat

2 Dalam Konvensi / Tergugat 1

dan Tergugat 2 Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman


Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2015/

PN.Cjr. tanggal 18 Januari 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang

menerangkan

bahwa

Pembanding/

Terbanding

semula

Tergugat

I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Cianjur, Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Cjr. tanggal 7 Januari 2016, dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2016, kepada Turut Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII semula Tergugat II, III, VI,

VII, VIII dan Turut Tergugat I, pada tanggal 25 Januari 2016, dan kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat

Rekonpensi, dan Turut Terbanding III, IV semula Tergugat IV, V, pada tanggal 26 Januari 2016 ;

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2015/

PN.Cjr. tanggal 21 Januari 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para

Tergugat

Rekonpensi,

menyatakan

banding

terhadap

putusan

Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Cjr. tanggal 7 Januari 2016, dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat II pada tanggal

21 Januari 2016, kepada Terbanding I, II, V, VI, VII,VIII semula Tergugat II, III, VI, VII,

VIII dan Turut Tergugat I, pada tanggal 25 Januari 2016, kepada Turut Terbanding III, IV,

semula Tergugat

IV,

V,

pada

tanggal 26

Januari

2016, dan

kepada

Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 2 Februari 2016 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding

semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 22 Februari 2016,

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 23 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, II, V, VI, VII, VIII, IX semula II, III, VI. VII, VIII dan Turut Tergugat I, II, pada tanggal 24

Februari 2016, kepada Turut Terbanding III, IV, semula Tergugat IV, V, pada tanggal 25 Februari 2016, kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 2 Maret 2016, ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para

Pembanding

semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi,

pada

tanggal 10 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur

pada tanggal 14 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II, III, IV, VIII, IX semula Tergugat III, IV, V, dan Turut

Terbanding I, II, pada tanggal 23 Maret 2016, kepada Turut Terbanding I, V, VI, VII, Halaman


semula Tergugat II, VI, VII, VIII,

pada tanggal 24

Maret 2016, dan kepada

Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 30 Maret 2016, ;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding III,

IV, semula Tergugat III, IV, pada tanggal 18 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 22 Maret 2016 ;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding IV

semula Tergugat V, pada tanggal 20 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 20 April 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage)

14/Pdt.G/2015/ PN.Cjr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cianjur

Nomor

yang

menyatakan telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-masing kepada,

Turut Terbanding II semula Tergugat III, pada tanggal 23 Februari 2016, kepada Turut Terbanding I, V, VI, IX semula Tergugat II, VI, VII, dan Turut Tergugat I, pada tanggal 24 Februari 2016, kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat

Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 2 Maret 2016, kepada Pembanding /Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Turut Terbanding III,

IV semula Tergugat IV dan V, pada tanggal 10 Maret 2016, dan kepada Turut

Terbanding VII, semula Tergugat VIII, Turut Terbanding X semula Turut Tergugat II, pada tanggal 24 Maret 2016, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula

Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi,

Para Terbanding/Para Pembanding

semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena dapat diterima;

itu permohonan banding tersebut secara formal

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding/

Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman


1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2009, H. Aep Saepudin dan H. Munawar Ralibie

Muslim membuat kesepakatan untuk menjual tanah-tanah di pasir Honje kepada H. Munawar Ralibie Muslim ;

2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 H. Aep Saepudin meninggal dunia proses jual beli pun tertunda ;

3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2010 salah satu ahli waris yaitu Ibu Lilis Qoyimah

membuat pernyataan yang isinya tiada lain menyetujui jual beli sama seperti pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Bapak

H. Aep Saepudin dengan

H. Munawar Ralibie Muslim pada tanggal 11 Nopember 2009 ;

4. Bahwa setelah ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dengan saksi-saksinya maka

setelah sah jual beli tanah 7 (tujuh) buah sertifikat tanah-tanah dan bangunannya

menjadi milik H. Munawar Ralibie Muslim dan istri dan telah di balik nama sebanyak 5 buah sertifikat ;

5. Bahwa dari ketujuh buah sertifikat tersebut, 2 sertifikat yaitu sertifikat SHM No. 1499/Cibiuk, dan SHM No. 1500/Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur yang waktu jual beli dilakukan masih berupa akte jual beli dan dalam proses

sertifikasi dan masih ditahan oleh para ahli waris belum diselesaikan sampai sekarang, belum diserahkan dengan tidak ada alasan yang pasti yang dapat dikatakan telah melawan hukum ;

6. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya pemindahan hak kepada pihak ke 3 mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakan sita jaminan

terhadap SHM No.1499/Cibiuk, dan SHM No. 1500/Cibiuk, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kab. Cianjur ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para

Pembanding semula Para

Penggugat

Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, pada

pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam halaman 41 hingga halaman 44 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur

member pertimbangan Eksepsi kurang pihak, yakni pada halaman 42 sangat

bertentangan dan melanggar pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (UU

Perkawinan) dimana wali dengan sendirinya menurut hukum menjadi kuasa

untuk bertindak mewakili kepentingan anak yang berada dibawah perwalian, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, orang tua dengan sendirinya

menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa ;

Halaman


2. Bahwa pada halaman 44 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur member pertimbangan eksepsi kurang pihak, yakni sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena tanah dikuasai oleh CV.Hasya Jaya sedangkan pengertian CV sebagaimana

diuraikan bukanlah badan hukum perdata maka pengurus CV harus ditarik sebagai

pihak, bukan atas nama pribadi tetapi dalam kedudukan dan kapasitas sebagai anggota pengurus ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Turut

Terbanding III, IV semula Tergugat IV, V, pada pokoknya didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/ Tergugat, terkait gugatan Rekonvensi sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana

termuat dan tercantum dalam pertimbangan hukum hakim pada halaman ke- 48 (empat puluh delapan) putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Cjr ;

2. Bahwa dengan dipertimbangkannya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh

Pembanding bahkan oleh karena eksepsi dikabulkan untuk sebagian, dan terhadap

pokok perkara tidak akan dipertimbangkan dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, yang selanjutnya terhadap gugatan dalam rekonvensi dari Tergugat I juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula, maka tidak beralasan secara hukum

jika memori banding dari Pembanding untuk dapat dikabulkan, dan putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Cianjur sudah tepat ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding

IV semula Tergugat V, pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa CV. Hasya Jaya sebagai pemberi jaminan atas tanah dan bangunan seharusnya juga dijadikan pihak dalam gugatan aquo, oleh karena CV Hasya Jaya

adalah nasabah PT Bank BRI Syariah dengan memiliki 5 (lima) buah sertifikat tanah dan bangunan ;

2. Bahwa amar putusan judex factie sudah tepat, dan dengan adanya bukti tambahan

berupa 5 (lima) buah Akta jual beli membuktikan bahwa proses jual beli tanah objek sengketa dari para ahli waris kepada H. Munawar Ralibi Muslim (Pembanding)

adalah atas sepengetahuan dan sepertujuan dari seluruh Ahli waris termasuk pula Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta

mencermati dengan seksama berkas perkata beserta turunan putusan Pengadilan

Negeri Cianjur tanggal 07 Januari 2016 Nomor 14/Pdt/G/2015/PN.Cjr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding baik yang diajukan Halaman


oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi maupun yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pembanding

semula Para

Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding baik yang diajukan

oleh

Para

Terbanding/Para

Pembanding

semula

Para

Penggugat

Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, maupun Turut Terbanding III dan IV Tergugat Konpensi IV dan V, berpendapat sebagai berikut;

semula

DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI

:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi-eksepsi lainnya

yang diajukan oleh

Turut Terbanding I, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV, semula Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, namun tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang diajukan para Terbanding tersebut diatas berkaitan

dengan

masalah kekurangan pihak , dimana baik Gita Nuaval Qintara maupun Pengurus CV, seharusnya

ditarik sebagai pihak dalam perkara ini

sebagai berikut :

dengan alasan-alasan

Bahwa, dalam perkara ini Hj.Iis Warsilah sebagai Turut Terbanding V semula

sebagai Tergugat VI, sedangkan Gita Nuaval Qintara adalah anak kandung Hj. Iis Warsilah yang masih dibawah umur, maka status Hj.Warsilah harus dianggap selain ia

bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Gita Nuaval Qintara tersebut diatas; sehingga dengan demikian Gita Nuaval Qintara tidak perlu digugat tersendiri, oleh karena ia masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan

diatas, maka eksepsi Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat

Rekonpensi, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V kekurangan pihak sepanjang menyangkut Gita Nuaval Qintara haruslah ditolak untuk seluruhnya; Menimbang,

bahwa dalam perkara ini

tidak

ada

kaitannya antara

Para

Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat

Rekonpensi dengan Direktur CV Hasya Jaya Co, kendati selaku Direktur CV tersebut adalah Pembanding/Terbanding semula Tergugat 1 Konpensi/Penggugat Rekonpensi

(HM Ralibi Muslim), oleh karena ketika yang bersangkutan membuat surat kesepakatan dibawah tangan tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan Turut Terbanding I semula

Tergugat II (Asep Ahmad Andriana) dan Turut Terbanding II semula Tergugat III (H.Adurahman

Saleh)

dengan

Pembanding/Terbanding

Konpensi/Penggugat Rekonpensi (H.M

semula

Tergugat

I

Ralibi Muslim) bukan selaku Direktur CV

Halaman


Hasya Jaya melainkan selaku diri pribadi. Sedangkan status HM Ralibi Muslim selaku

Direktur CV. Hasya Jaya hanyalah dalam hubungannya dengan Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dipertimbangkan

diatas, maka eksepsi Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi (HM Ralibi Muslim), Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat IV dan Tergugat V sepanjang menyangkut Direktur CV. Hasya Jaya sebagai pihak yang harus ikut digugat dalam perkara ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di pertimbangkan

diatas mengenai putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya

menerima eksepsi Pembanding/Terbanding semula Tergugat 1 Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat IV dan Tergugat V sepanjang menyangkut kekurangan pihak, yaitu Gita Nuaval Qintara yang masih dibawah umur harus ikut digugat dan H.M

Ralibi Muslim

harus digugat

dengan status selaku Direktur CV Hasya Jaya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I,

Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

eksepsi-eksepsi

yang

diajukan

oleh

Pembanding/ Terbanding semula Tergugat 1 Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara

ini

ditolak

seluruhnya,

maka

selanjutnya

mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Pengadilan

Tinggi

akan

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Terbanding/Para

Pembanding

semula

Para

Penggugat

Konpensi/Para

Tergugat

Rekonpensi

sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, dimana Saefudin Zuhri

bernama Asep

Ahmad

salah seorang ahli waris H. Aep

Andriana

(Turut Terbanding I semula

Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris H.Aep Saefudin Zuhri lainnya telah membuat kesepakatan dengan H. Abdurahman Saleh (Turut Terbanding II semula Tergugat III), semula

HM. Ralibi Muslim (Pembanding/Terbanding

Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi) yang isi kesepakatannya

berbunyi bahwa “ kelima Sertifikat Hak Milik Tanah Objek sengketa H.Aep Saefudin Zuhri dibuat atas nama

Halaman

Haji

Munawar

atas nama

Ralibi

Muslim


(Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi), untuk dijaminkan kepada Pihak Bank dan apabila jaminan kepada pihak Bank sudah berakhir, maka kelima Sertifikat yang semula atas H.Aep Saefudin Zuhri

yang telah dibuat atas nama Haji Munawar Ralibi Muslim (Pembanding/Terbanding semula

Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi),

tersebut diatas akan

semula

Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi) H.Abdurahman (Turut

diganti menjadi atas nama Haji Munawar Ralibi Muslim (Pembanding/Terbanding Terbanding II semula Tergugat III) dan Asep Ahmad Andriana (Turut Terbanding I semula Tergugat II) “ ;

Bahwa, kemudian berdasarkan kesepakatan

sebagaimana dipertimbangkan

diatas, maka pada tanggal 02-07-2010 PPAT Vitriannie Setiaboedi,SH (Turut

Terbanding VIII semula Turut Tergugat I) telah menerbitkan Akta Jual Beli atas tanah

objek sengketa, yaitu Akta Jual Beli No.189/2010, Akta Jual Beli No.188/2010, Akta Jual Beli No.185/2010, Akta Jual Beli No.186/2010, Akta Jual Beli No.187/2010 ; Bahwa, selanjutnya berdasarkan

Akta-akta

Jual Beli yang diterbitkan

oleh

Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat I (PPAT Vitriannie Setiaboedi,SH) oleh Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur ( Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat II)

kelima Sertifikat Hak Milik

diatas

Munawar

atas tanah objek sengketa yang semula atas nama H.Aep Saefudin Zuhri tersebut dibalik

nama

menjadi

atas

nama

Haji

Ralibi

(Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi);

Muslim

Bahwa, setelah ke-5 ( kelima ) Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa

yang semula atas nama H. Aep Saefudin Zuhri itu dibalik nama menjadi atas nama

Haji Munawar Ralibi Muslim (Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi) sebagaimana dipertimbangkan, maka tanpa sepengetahuan

dan tanpa persetujuan ahli waris H.Aep Saefudin Zuhri lainnya terhadap tanah objek sengketa oleh Haji Munawar Ralibi Muslim (Pembanding/Terbanding semula Tergugat

I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi) telah dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya kepada BANK BRI SYARIAH (Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Tergugat V);

Bahwa, ternyata Haji Munawar Ralibi Muslim (Pembanding/Terbanding semula

Tergugat

I

Konpensi/

Penggugat

Rekonpensi)

telah

lalai

melaksanakan

kewajibannya terhadap Pihak Bank (Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Tergugat V), akibatnya terhadap tanah objek sengketa

peninggalan (warisan) H. Aef Saepudin Zuhri (alm) sebagaimana tersebut dalam ke- 5 (kelima) Sertipikat Hak Milik tersebut diatas berdasarkan Penetapan Ketua Halaman


Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 12/PDT.EKS.HT /2014/PN.Cjr, tanggal 3 Desember 2014 akan dieksekusi apabila hutang tidak segera dilunasi ; Menimbang, bahwa

baik

Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut

Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula

Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula

Tergugat VIII

maupun Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding IX semula

Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan hakim tingkat pertama

tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai kuasanya dan tidak memberikan jawabannya, meskipun

sudah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Terbanding/Para Pembanding

semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka Pembanding/Terbanding semula

Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi,

menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Para Terbanding/Para Pembanding

semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut, kecuali hal-hal

yang diakuinya dalam persidangan dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan, tanah objek sengketa adalah milik Pembanding/Terbanding semula

Tergugat I Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi yang telah dibeli dari ahli waris H. Aep Saefudin Zuhri dengan sah ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Tergugat IV Konpensi dan Turut

Terbanding IV semula Tergugat V pada pokoknya mendalilkan, mereka adalah pihak yang ber’itikad baik sehingga harus dilindungi oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Terbanding/Para Pembanding

semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi disangkal/dibantah oleh Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, maka

kewajiban Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Para

Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat

Rekonpensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi meterai cukup dan diberi tanda P.1 s/d P.7 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan surat-surat bukti yang

diajukan

oleh

Para

Terbanding/Para

Pembanding

semula

Para

Penggugat

Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Halaman


ketidakhadiran

Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula

Tergugat III, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII maupun Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding IX

semula Turut Tergugat

sebagaimana dipertimbangkan diatas;

II

Menimbang, bahwa kendati sudah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas

panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita, namun Turut Terbanding I semula Tergugat II,

Turut Terbanding II semula Tergugat III, Turut Terbanding III semula

Tergugat VI, Turut Terbanding VI semula Tergugat VII, Turut Terbanding VII semula Tergugat VIII

maupun

Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat I dan Turut

Terbanding IX semula Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan hakim

tingkat pertama tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap dipersidangan sebagai kuasanya dan tidak memberikan jawabannya, maka sikap

demikian

itu

secara

hukum

harus

dianggap,

bahwa

mempertahankan hak-haknya dan membenarkan semua dalil-dalil

mereka

tidak

Para Terbanding/

Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi yang ditujukan kepada mereka; khususnya Turut Terbanding I semula Tergugat II (ASEP AHMAD ANDRIANA) selaku salah seorang ahli waris alm H.Aep Saefudin Zuhri dan Turut Terbanding

II semula Tergugat III pada pokoknya membenarkan tanpa

sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris H.Aep Saefudin Juhri lainnya telah

membuat kesepakatan dengan H.ABDURAHMAN SALEH ( Turut Terbanding II semula

Tergugat III) dan HAJI MUNAWAR RALIBI MUSLIM (Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi), bahwa Tanah Objek sengketa Munawar

Ralibi

“ kelima Sertipikat Hak Milik

atas nama H.Aep Saefudin Juhri dibuat atas nama

Muslim (Pembanding/Terbanding

Penggugat Rekonpensi) ;

semula

Haji

Tergugat I Konpensi/

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 beserta lampiran yang diajukan oleh

Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah sama dengan surat bukti yang diberi tanda T.1-6 beserta lampiran , maka hal itu membuktikan, bahwa benar Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat

Rekonpensi

(HAJI

MUNAWAR

RALIBI

MUSLIM)

tanpa

sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris H.Aep Saefudin Juhri lainnya telah

membuat kesepakatan dengan Turut Terbanding I semula Tergugat II (ASEP AHMAD

ANDRIANA), dan Turut Terbanding II semula Tergugat III (H.ABDURAHMAN SALEH), bahwa

“ kelima Sertipikat Hak Milik Tanah Objek sengketa

Saefudin Zuhri dibuat atas nama

Haji

Munawar

Ralibi

atas nama H.Aep

Muslim ( Pembanding/

Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi); Halaman


Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pertimbangan diatas, maka Pengadilan

Tinggi berpendapat Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi, (Haji Munawar Ralibi Muslim) dan Turut Terbanding I semula Tergugat II (ASEP

AHMAD

ANDRIANA) serta Turut Terbanding II semula Tergugat III

(H.ABDURAHMAN SALEH) sah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu

secara bersama-sama tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris H.Aep Saefudin Zuhri lainnya telah membuat kesepakatan, bahwa “ kelima Sertipikat Hak Milik Tanah Objek sengketa Munawar

Ralibi

atas nama H.Aep Saefudin Zuhri dibuat atas nama Haji

Muslim (Pembanding/Terbanding

Penggugat Rekonpensi) ;

semula


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ini, maka petitum ke-2

Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, supaya Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat

Rekonpensi, (Haji Munawar Ralibi Muslim) dan Turut Terbanding I semula Tergugat II (ASEP

AHMAD

ANDRIANA) serta Turut Terbanding II semula Tergugat III

(H.ABDURAHMAN SALEH) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding

semula Tergugat I

Konpensi/ Penggugat Rekonpensi (Haji Munawar Ralibi Muslim) dan Turut Terbanding I semula Tergugat II ( Asep

Ahmad

Andriana ) serta Turut Terbanding II semula

Tergugat III (H.Abdurahman Saleh) telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kesepakatan yang mereka buat mempunyai kekuatan hukum

jual beli terhadap ke-5 (kelima) tanah objek sengketa milik para ahli waris almarhum Haji Aep Saefudin Zuhri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 3 (ketiga) Para Terbanding/Para

Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, supaya terhadap kesepakatan

yang mereka buat

mempunyai kekuatan hukum jual beli

terhadap ke-5 (kelima) tanah objek sengketa milik para ahli waris almarhum Haji Aep Saefudin Zuhri tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-5 (kelima) Sertipikat Hak Milik Tanah atas

nama Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi

(Haji Munawar Ralibi Muslim) yang dijaminkan kepada Turut Terbanding III dan

Terbanding IV semula Tergugat IV dan Tergugat V (kepada pihak Bank) dari hasil merubah Sertipikat Hak Milik Tanah atas nama Haji Aep Saefudin Zuhri secara melawan

hukum, maka terhadap ke-5 (kelima) tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap Hak Tanggungan ;

Halaman


Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-4 (keempat) Para Terbanding/

Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi,

supaya terhadap ke-5 (kelima) tanah objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap Hak Tanggungan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat II

telah memindahbalikan nama ke-5 (kelima) tanah objek sengketa menjadi atas

nama Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi (Haji

Munawar Ralibi Muslim) berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat atas dasar

perbuatan melawan hukum, maka ke-5 (kelima) buah Sertipikat Hak Milik objek

sengketa haruslah dibalik namakan kepada pihak yang berhak yaitu para ahli waris almarhum Haji Aep Saefudin Zuhri ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum ke-5 (kelima) Para

Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat

Rekonpensi, supaya terhadap ke-5 (kelima) Sertipikat Hak Milik tanah objek atas nama Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi (Haji Munawar Ralibi Muslim) dibaliknamakan atas nama para ahli waris almarhum Haji Aef Saefudin Zuhri dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka

gugatan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 14/Pdt/G/2015/PN.Cjr, tanggal 07 Januari 2016

dalam konpensi haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili

sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, maka

Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VI, Turut Terbanding VII, serta Turut Terbanding VIII, semula Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI, Tergugat VII, serta Turut Tergugat I harus dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding/Para Pembanding

semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi,

dikabulkan untuk

seluruhnya, maka terhadap Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VIII semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII haruslah dihukum membayar seluruh biaya perkara dalam konpensi ;

Halaman


Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil bantahan/

sanggahan Pembanding/Terbanding semula


Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tanah objek sengketa adalah

miliknya karena telah dibeli dari ahli waris Haji Aef Saepudin Zuhri bernama Asep

Ahmad Andriana sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dipertimbangkan pada bagian gugatan dalam konpensi ; Menimbang, bahwa

Pengadilan

Tinggi

sependapat

dengan

pernyataan

Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi, yang menyebutkan, Yurispridensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1989, No.3438.K/Pdt/1987,

bahwa

“ untuk sahnya jual beli tanah

menurut hukum adat harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu : 1

2

Syarat

tunai :

Pihak Pembeli menyerahkan uangnya kepada Pihak Penjual

secara serentak diikuti oleh Pihak Penjual menyerahkan tanah yang dijualnya tersebut kepada Pihak Pembeli (Contante Hadeling) .

Syarat terang : Pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa .

Bilamana kedua syarat tersebut diatas tidak dipenuhi, maka belum atau tidak terjadi jual beli tanah menurut hukum adat ; Menimbang,

bahwa

ternyata

dalam

kesepakatan

jual

beli

antara

Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi (HM

Ralibi Muslim) dengan Turut Terbanding I semula Tergugat II (Asep Ahmad Andriana)

sebagai tersebut dalam kesepakatan sebagaimana dipertimbangkan dalam gugatan konpensi, Pembanding/Terbanding I semula


Rekonpensi (HM Ralibi Muslim) selaku Pihak Pembeli tidak menyerahkan uangnya secara serentak kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II ( Asep

Ahmad

Andriana) dan juga tidak dilakukan dihadapan saksi para Pejabat/Pamong Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas,

tidak terbukti Pembanding/Terbanding Rekonpensi

(HM Ralibi Muslim)

semula


telah membeli tanah objek sengketa dari Turut

Terbanding I semula Tergugat II ( Asep Ahmad Andriana) selaku ahli waris Haji Aep Saepudin Zuhri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan, maka

Pengadilan Tinggi berpendapat, Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/

Penggugat Rekonpensi (HM Ralibi Muslim) tidak mampu membuktikan kebenaran dalildalil bantahan/sangkalannya ;

Halaman


Menimbang,

bahwa

selanjutnya

akan

dipertimbangkan

jawaban

Turut

Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Tergugat V yang

pada pokoknya mendalilkan, bahwa mereka adalah pihak yang ber’itikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dan

Tergugat V dalam hal menerima objek tanah sebagai jaminan hutang Pembanding/ Terbanding semula

Tergugat

I

Konpensi/

Penggugat

Rekonpensi

(HM Ralibi

Muslim) haruslah menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak cukup hanya berpedoman

atau mempercayai begitu saja surat-surat yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi

(HM Ralibi Muslim) kendati

diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, melainkan harus melakukan

pemeriksaan kelapangan dengan cara meminta informasi kepada Para Pejabat / Pamong Desa tempat keberadaan objek tanah yang akan dijadikan jaminan hutang, khususnya untuk mengetahui

ke-absahan surat-surat resmi yang diterbitkan oleh

Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi rahasia umum, satu objek tanah dimiliki

oleh beberapa orang-orang dan masing-masing memiliki Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian,

maka menurut Pengadilan Tinggi, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Tergugat undang;

IV dan Tergugat V bukanlah pihak yang harus dilindungi oleh Undang-

DALAM REKONPENSI. Menimbang, bahwa dengan

mengambil

alih pertimbangan-pertimbangan

dalam gugatan Konpensi, maka Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan kalau tanah objek sengketa telah dibeli dari Turut Terbanding II semula Tergugat II (Asep

Ahmad

seorang dari ahli waris almarhum Haji Aep Saepudin Zuhri; Menimbang,

bahwa

dengan

demikian,

maka

Andriana) sebagai salah

gugatan

rekonpensi

dari

Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula


Penggugat Rekonpensi dipihak yang kalah, maka biaya perkara pada kedua tingkat Halaman


peradilan haruslah dinyatakan nihil, oleh karena sudah dibebankan dalam gugatan konpensi ;

Mengingat, .Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-undang Darurat

tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari yang bersangkutan ; 



Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat I

Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur ,tanggal 07 Januari 2016, Nomor

14/Pdt/G/2015/PN.Cjr yang dimohonkan banding tersebut dengan ;

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

M E N G A D IL I :

:

MENGADILI SENDIRI

:

Menolak eksepsi Pembanding/Terbanding semula Tergugat I Konpensi/Penggugat

Rekonpensi serta Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Pembanding semula para Penggugat

Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jual beli terhadap:

a. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1003/ Cibiuk, seluas 3.410 m2

(tiga ribu empat ratus sepuluh meter persegi) tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.189/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, antara:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



dengan Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM; Halaman


b. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1448/ Cibiuk, seluas 1400 m2

(seribu empat ratus meter persegi) tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No. 188/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI,SH, antara: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



dengan Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM; c. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1446/ Cibiuk, seluas 2860 m2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi)

tanggal 02-07-2010,

berdasarkan Akta Jual Beli No.185/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, antara:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;




d. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/ Cibiuk, seluas 1.060 m2 (seribu enam puluh meter persegi) tanggal 02-07-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.186/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI,SH, antara: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;




Halaman


e. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1077/ Cibiuk, seluas 2010 m2

(dua ribu sepuluh meter persegi) tanggal 11-03-2010, berdasarkan Akta Jual Beli No.187/ 2010, dihadapan PPAT, VITRIANNIE SETIABOEDI,SH, antara: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



dengan Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM.

4. Menyatakan batal atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap Hak Tanggungan:

a. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan

dihadapan VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, selaku PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1077/ Cibiuk;


Tanggungan Nomor: 205/2010, tanggal13-07-2010, yang dibuat oleh dan dihadapan VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, selaku PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/ Cibiuk;

Hak Tanggungan Ketiga Nomor : 1674/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian

Hak Tanggungan Nomor: 206/ 2010, tanggal 13-07-2010, yang dibuat oleh dan dihadapan VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, selaku PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/ Cibiuk;

b. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan





c. Hak Tanggungan Ketiga Nomor: 1674/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 206/ 2010, tanggal 13-07-2010, yang dibuat oleh dan


Halaman


Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian

Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan dihadapan VITRIANNIE SETIABOEDI, SH, selaku PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/ Cibiuk;






d. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan








e. Hak Tanggungan Pertama Nomor: 1672/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 190/ 2010, tanggal 02-07-2010, yang dibuat oleh dan


Hak Tanggungan Kedua Nomor: 1673/ 2010, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 205/ 2010, tanggal 13-07-2010, yang dibuat oleh dan




Halaman


5. Menghukum Turut Tergugat 2 untuk memindah baliknamakan:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1003/ Cibiuk, seluas 3.410 (tiga ribu empat ratus

sepuluh meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1448/ Cibiuk, seluas 1400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



c. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1446/ Cibiuk, seluas 2860 m2

(dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



d. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/ Cibiuk, seluas 1.060 m2 (seribu enam puluh

meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama:

1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH; Halaman




e. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/ Cibiuk, seluas 2010 m2 (dua ribu sepuluh meter persegi) dari atas nama Haji MUNAWAR RALIBIE MUSLIM menjadi atas nama: 1. LILIS KOYINAH;

2. Hj.IIS MARSILAH;



6.

Menghukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII

7.

Menghukum Pembanding/ Terbanding semula Tergugat I Konpensi/ Penggugat

serta Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Rekonpensi, para Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding VII semula Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII membayar seluruh biaya perkara yang

timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- .( seratus lima puluh ribu rupiah); DALAM REKONPENSI -

Menolak gugatan

Pembanding/Terbanding

-

Menetapkan biaya perkara dalam Rekonpensi nihil ;

Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

semula


DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari KAMIS tanggal 09 J U N I 2016, oleh kami : DR. (HC) SATRIA US. GUMAY,SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.,

dan

HENDRIK PARDEDE, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13 April 2016, Nomor :

Halaman


168/PEN/PDT/2016/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : S E N I N tanggal 13 JUNI 2016,

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH.MH.,

DR. (HC) SATRIA US. GUMAY,SH.,

Ttd HENDRIK PARDEDE, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI Ttd

EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Halaman


Perincian Biaya : - Materai

............…….

Rp.

6.000,-

- Redaksi

.....................

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 139.000,Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA L A W A N

Recommend Documents