PUTUSAN NOMOR 177/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ABDUL ROJAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. SONTANG SIMATUPANG, SH. dan SAUT M.T. LUMBAN RAJA, SH., Para Advokat pada LAW OFFICE JS. SIMATUPANG & ASSOCIATES, berkantor di Jl. Kol. Sugiyono No. 51 A, Jakarta Timur,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
006/SK/JS&A/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai ; Pembanding, semula Penggugat ; Lawan 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Untuk Pembangunan
Kepentingan
Umum
di
Kota
Bekasi,
beralamat di Jl. Jend. A.Yani No.1, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai ; Terbanding I, semula Tergugat I; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, beralamat di Jl. Patimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai; Terbanding II, semula Tergugat II; 3. Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bekasi, beralamat di Jl. Chairil Anwar No.25 Bekasi, selanjutnya disebut sebagai; Turut Terbanding, semula Turut Tergugat ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 1dari20
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 11 April 2017 Nomor 177/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 11 Januari 2017 ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat
gugatannya
Kepaniteraan register
tanggal
Pengadilan
perkara
perdata
18 April Negeri No.
2016.
yang
telah
didaftarkan
di
Bekasi pada tanggal 19 April 2016, dalam 199/Pdt.G/2016/PN.Bks,
pada
pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 4.600 m2 (empat ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Cibening Rt.01/Rw.014 (d/h Rt.01/016) Desa/Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sesuai dengan Akta Hibah No. 3637/ES/HJ/II/XII/86 tertanggal 12 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Endjang Soekardi, BA Camat/PPAT di Wilayah Kecamatan Pondok Gede Dan Surat Keterangan Nomor : 59024/PDG/V/2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Pondokgede tertanggal 28 Mei 2014, dengan batas-batas sebagai berikut : o Sebelah Utara
: Jalan Inspeksi (d/h Tanah Milik Pengairan) ;
o Sebelah Timur
: Jalan Lingkungan ;
o Sebelah Selatan
: Pecahannya ;
o Sebelah Barat
: Jalan Lingkungan ;
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Pondok Gede sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 590-24/PDG/V/2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Akta Hibah No. 3637/ES/HJ/II/XII/86 tertanggal 12 Desember 1986 tercatat atas nama : GUMAN BIN EMUNG selaku Pihak Ke-1 (satu) (YANG MENGHIBAHKAN) dan ABD. ROJAK selaku Pihak Ke-2 (dua) (YANG MENERIMA HIBAH), dengan luas tanah ± 4600 m2 (empat ribu enam ratus meter persegi) persil 16 kohir C nomor 22 terletak di Desa/Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, terdaftar/tercatat di buku register PPAT Kecamatan Pondokgede;
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 2dari20
-
Adapun minute Akta Hibah Hibah No. 3637/ES/HJ/II/XII/86 tertanggal 12 Desember 1986, tanggal 12 Desember 1986 terdaftar/tercatat di buku register PPAT Kecamatan Pondokgede;
3. Bahwa Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek tanah sesuai
dengan
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terhutang
(SPPT)
No.
32.75.010.005.006-0106.0; 4. Bahwa selama Penggugat menguasai tanah tersebut sampai saat ini tidak pernah dijadikan/menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam keadaan sengketa sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Dan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : AG-590/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015; 5.Bahwa sebagian tanah milik Penggugat seluas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) terkena Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu di Kota Bekasi untuk kepentingan umum, yang telah dibebaskan oleh Tergugat I sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti pengiriman ke Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Jatinegara dengan No. Rekening 0122-01-079169-50-4 atas nama ABD. Rojak tertanggal 11 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Daftar Nominatif Tanah, Bangunan, Tanaman dan lain-lain No. Urut :6 No.Peta :24A, Peta Bidang Tanah Nomor : 598/2013 tanggal 21 Maret 2013; 6. Bahwa akan tetapi sebagian dari tanah milik Penggugat seluas 1.509 m2 (seribu lima ratus sembilan meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Daftar Nama Dan Luas Peta Bidang Tanah Nomor : 598/2013 Poin 24 tertanggal 21 Maret 2013 tertulis atas nama Inspektorat PU yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 21 Maret 2013 berdasarkan permohonan dari Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Saudara Hartono, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol dan digunakan untuk keperluan mengetahui luas pembebasan tanah Jalan Tol Bekasi-CawangKampung Melayu, yang mana tanah seluas 1.509 m2 (seribu lima ratus sembilan persegi) merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas ± 4.600 m2 (empat ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Cibening Rt.01/Rw.014 (d/h Rt.01/016) Desa/Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi berdasarkan Akta Hibah No. 3637/ES/HJ/II/XII/86 tertanggal 12 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Endjang Soekardi, BA., Camat/PPAT di wilayah Kecamatan Pondokgede. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan Akta Hibah
No.
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 3dari20
3637/ES/HJ/II/XII/86 tertanggal 12 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Endjang Soekardi, BA., Camat/PPAT di wilayah Kecamatan Pondokgede sah dan mempunyai kekuatan hukum; 7.
Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Turut Tergugat sesuai dengan suratnya Nomor : 07.32.75/200/III/2016, Perihal : Penjelasan tertulis atas beredarnya Daftar Nama dan Luas Peta Bidang Tanah No. 598/2013 poin 23 tertanggal 21 Maret 2013 pada pokoknya menerangkan : 1) Bahwa Peta Bidang Tanah No : 598/2013 tanggal 21-03-2013 diterbitkan berdasarkan permohonan dan Sdr. Hartono, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol dan digunakan untuk keperluan mengetahui luas pembebasan tanah Jalan Tol Becakayu; 2) Bahwa dalam pelaksanaan pengukuran, Petugas Ukur BPN dibantu dan disaksikan oleh : o Petugas dari Pemerintah Kota Bekasi; o Petugas dari Kelurahan Jatibening; o Petugas dari Pengairan (Perusahaan Jasa Tirta II); o Masyarakat pemilik tanah; 3). Bahwa Daftar Nama dan luas yang tercantum dalam Peta Bidang Tanah No : 598/2013 tanggal 21-03-2013 adalah merupakan hasil dari informasi dan penunjukkan batas bidang di lapangan oleh pihak-pihak sebagaimana point 2 (dua) diatas;
8. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bukti-bukti asli mengenai kepemilikan tanah Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat II untuk keperluan proses Splitzing tanah di Kantor Pertanahan Kota Bekasi sesuai dengan Tanda Terima tertanggal 23 Desember 2015; 9.Bahwa tindakan Para Tergugat yang mempergunakan lahan milik Penggugat dengan memasukkan sebagian tanah milik Penggugat ke dalam Peta Bidang 598/2013 seluas 1.509 m2 (seribu lima ratus sembilan meter persegi) tertanggal 21 Maret 2013 yang diperuntukkan untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 4dari20
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat baik secara Materil maupun immaterial, yaitu sebagai berikut : A. KERUGIAN MATERIIL Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai Tanah seluas 1.509 m2 (seribu lima ratus sembilan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 4.600 m2 (empat ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Cibening Rt.01/ Rw.014 (d/h Rt.01/Rw.016) Desa/Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sesuai dengan Akta Hibah No. 3637/ES/HJ/II/XII/86 tertanggal 12 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Endjang Soekardi, BA., Camat/PPAT di Wilayah Kecamatan Pondokgede sebesar Rp.2.800.000,- / meter x 1.509 m2 = Rp.4.225.200.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); B. KERUGIAN IMMATERIIL Bahwa karena Penggugat tidak dapat menikmati tanah dan bangunan tersebut yang akhirnya menimbulkan keresahan hati dan kehilangan keuntungan yang mungkin diharapkan yang semuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) seketika dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum; Maka jumlah keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.4.255.200.000,+ Rp.500.000.000,- = Rp.4.725.200.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); 11. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melakukan pembayaran ganti rugi, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari apabila “ia” lalai untuk menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum; 12. Bahwa khusus terhadap Turut Tergugat sudah seharusnya bertindak netral dalam menjalankan tugas dan profesinya dengan tidak memihak kepada pihak manapun juga termasuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan Pengadilan dalam perkara ini nantinya; 13. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka beralasan apabila terhadap Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 5dari20
Voorraad) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya; 14. Bahwa mengingat Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka cukup patut dan adil serta sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah No. 3637/ES/HJ/II/XII/86 tertanggal 12 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Endjang Soekardi, BA Camat/PPAT di Wilayah Kecamatan Pondok Gede; 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil, dengan rincian sebagai berikut : A. KERUGIAN MATERIIL Penggugat telah mengalami kerugian karena tidak dapat menguasai Tanah seluas 1.509 m2 (seribu lima ratus sembilan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 4.600 m2 (empat ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kp. Cibening Rt.01/ Rw.014 (d/h Rt.01/Rw.016) Desa/Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sesuai dengan Akta Hibah No. 3637/ES/HJ/II/XII/86 tertanggal 12 Desember 1986 yang dibuat dihadapan Endjang Soekardi, BA., Camat/PPAT di Wilayah Kecamatan Pondokgede sebesar Rp.2.800.000,- / meter x 1.509 m2 = Rp.4.225.200.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); B.KERUGIAN IMMATERIIL Bahwa karena Penggugat tidak dapat menikmati tanah dan bangunan tersebut yang akhirnya menimbulkan keresahan hati dan kehilangan keuntungan yang mungkin diharapkan yang semuanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) seketika dan sekaligus setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum; Maka jumlah keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.4.255.200.000,+ Rp.500.000.000,- = Rp.4.725.200.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 6dari20
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetap sampai pembayaran keuangan dan pembayaran ganti rugi dibayar sampai lunas; 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; 7.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum Banding/Verzet dan Kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad); 8.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; A T A U : Apabila Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono); Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF (PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN A QUO); .1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Direktorat Bina Marga Cq. Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol BECAKAYU, beralamat di Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Tergugat II. Namun, pada kenyataannya Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol BECAKAYU beralamat lengkap di Rukan Boulevard Cibubur County, Cikeas Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; 2. Bahwa dalam hal gugatan seharusnya Penggugat berpedoman kepada ketentuan Pasal 118 H.I.R yang menyatakan : Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya; 3. Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak berdiam atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, melainkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karena itu beralasan menurut hukum jika
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 7dari20
Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena tidak termasuk dalam kewenangannya. B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK) 1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Ganti Rugi terhadap Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol BECAKAYU, beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai Tergugat II; 2. Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol BECAKAYU,
adalah Tim
Pengadaan Tanah Intern
yang
dibentuk
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 116/KPTS/M/2013 tanggal 8 Maret 2013, sebagai instansi pengguna lahan; 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2006 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol, yang menjadi tugas dari Tim Pengadaan Tanah adalah: a) Membantu
Panitia
Pengadaan
Tanah
melakukan
penyuluhan
dan
sosialisasi; b) Melakukan musyawarah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi; c) Berdasarkan Daftar Inventaris dan Surat Keputusan Penetapan Harga, membuat Daftar Nominatif yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Pengadaan Tanah sebagai dasar pembayaran ganti rugi; d) Melaksanakan pembayaran ganti rugi hak atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; e) Mengajukan permohonan hak atas anah dan proses permohonan sertifikasi tanah atas nama Kementerian PU; f) Melaksanakan pengamanan terhadap fisik, dokumen penguasaan hak atas tanah
(sertifikat),
Peta
atau
gambar
situasi
tanah
dan
dokumen
pembebasan tanah lainnya; g) Melakukan monitoring pembayaran pajak yang berkaitan dengan ikatan kontrak pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan tanah; h) Melaporkan penyelesaian pengadaan tanah dan menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan tanah kepada Direktorat Jenderal Bina Marga;
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 8dari20
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3, tindakan Penggugat yang menarik Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Direktorat Bina Marga Cq. Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol BECAKAYU, beralamat di Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi salah pihak (error in persona), karena senyatanya TERGUGAT II bukanlah pihak yang berwenang menetapkan lokasi dan luas pembebasan tanah, sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo ; 5. Bahwa tindakan Penggugat yang menarik Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga Cq. Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol BECAKAYU, menjadi pihak dalam perkara a quo mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi salah pihak (error in persona), karena senyatanya TERGUGAT II bukanlah pihak yang berwenang menentukan lokasi dan luasan pembebasan tanah; C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (Obscuur Libel) 1. Bahwa Penggugat di dalam Petitum gugatannya pada butir 9 menyatakan bahwa tindakan para tergugat yang mempergunakan lahan milik Penggugat dengan ke dalam Peta Bidang 598/2013 seluas 1.509 m2 (seribu lima ratus sembilan meter persegi) tertanggal 21 Maret 2013 yang diperuntukkan untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah
merupakan
Perbuatan
Melawan
Hukum
(onrechtmatige
overheldsdaad); 2. Bahwa akan tetapi pada kenyataan di dalam positanya, Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan satu poin pun secara rinci tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Dengan demikian, tampak
jelas
bahwa
Tergugat
II
telah
melaksanakan
tugas
dan
kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya WAJIB DILINDUNGI kepentingan hukumnya; 3. Bahwa oleh karena itu, gugatan Para Penggugat terbukti tidak jelas / tidak terang dan kabur karena dalil Petitum Penggugat tidak didukung dengan dalil posita yang terang dan jelas. Sehingga dalil gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima;
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 9dari20
D. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan Penggugat Kurang Pihak) 1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 menyatakan bahwa sebagian tanahnya seluas 1.509 m2 sebagaimana tercantum dalam Daftar Nama dan Luas Peta Bidang Tanah Nomor :598/2013 Poin 24 tanggal 21 Maret 2013 tertulis atas nama Inspektorat PU yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bekasi; 2. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang Tergugat II miliki, tanah tersebut semula miliki, tanah tersebut semula milik Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II, yang kemudian pada
tahun 2001 dilakukan alih
kepengurusan dari Perum Tirta II kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga pada saat pengukuran tanah tertulis atas nama Inspektorat PU; 3. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Bekasi merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan, pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. Dengan demikian, Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah mengetahui persis tentang kepemilikan tanah tersebut; 4. Bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah, berdasarkan pasal 7 Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006 jo Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum antara lain adalah : a) Mengadakan penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan; b) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; c) Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; d) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elekronik agar
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 10dari20
dapat
diketahui
oleh
seluruh
masyarakat
yang
terkena
rencana
pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah; e) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi; f) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah; g) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; h) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten; Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Panitia Pengadaan Tanah (P2T)lah yang paling mengetahui tentang tanah-tanah yang terpakai untuk proyek Jalan Tol BECAKAYU tersebut; 5. Bahwa kedua instansi tersebut menyatakan tanah seluas 1.509 m2 yang diklaim oleh Penggugat sebenarnya tercatat atas nama Inspektorat PU. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Perum Jasa Tirta II sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Secara hukum, tindakan Penggugat yang tidak menarik Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Perum Jasa Tirta II sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak ; 6. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang Tergugat II miliki, pada tanggal 26 Juni 2008 Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. A. Utomo Soemitro, M.Sc.M.Mar untuk mendampingi/membela hak-hak pemberi kuasa serta mengurus ganti rugi tanah miliknya seluas 4.600 tercatat pada No. Kohir, letter C No.22 Persil 16, SPT PBB No : 32.75010.005006.01060 yang terkena proyek BECAKAYU. 7. Bahwa Sdr. A Utomo Soemitro, Msc, M.Mar selaku penerima kuasa dari Penggugat, dalam suratnya kepada Walikota Bekasi perihal pendaftaran tanah proyek BECAKAYU Bekasi, menyatakan bahwa berdasarkan hasil ukur tanah yang terkena/harus dibebaskan pada proyek BECAKAYU tidak seluas seperti yang diklaim Penggugat. 8. Bahwa Sdr. A Utomo Soemitro, Msc, M.Mar selaku penerima kuasa dari Penggugat, pada tanggal 16 April 2015 mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Bekasi, yang pada intinya menerangkan Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 11dari20
bahwa tanah tersebut tidak dapat dibayarkan, karena data yang masuk kepada Kementerian PUPR/Juru bayar terdapat keterangan yang tidak benar (rekayasa) yang menjurus kepada tindakan merugikan keuangan negara. Dengan demikiankena proyek BECAKAYU tidak seluas seperti diklaim Penggugat; 9. Bahwa Sdr. A Utomo Soemitro, Msc, M.Mar melalui kuasa hukumnya “CK & Partners” menyampaikan surat kepada Walikota Bekasi up. Ketua P2T Kota Bekasi perihal Permohonan Pemblokiran Pembayaran Tanah dengan Alas Hak
Girik
C
No.
22
Blok
DI
Persil
16
Jo.
Surat
Hibah
No.88/V/DS.20/HB/V/1986 a.n. Abd. Rojak tanggal 22 Januari 2016, yang pada intinya tanah tersebut tidak seluas seperti yang diklaim Penggugat, dan telah dibayar oleh P2T kepada Penggugat padahal segala surat-surat kepemilikan tanah penggugat ada di tangan
A Utomo Soemitro, Msc,
M.Mar. Hal ini menimbulkan indikasi/dugaan kuat adanya manipulasi data atau permufakatan/perbuatan melawan hukum yang menjurus kepada tindakan pidana atau tindakan yang merugikan negara; 10. Bahwa Sdr. A Utomo Soemitro, Msc, M.Mar dahulu pernah menjadi kuasa Penggugat dalam kepengurusan ganti rugi atas tanahnya dan paham tentang asal muasal kepemilikan dan luasan tanah serta pada akhirnya mengadukan adanya indikasi/dugaan kuat adanya manipulasi data atau permufakatan/perbuatan melawan hukum yang menjurus kepada tindakan pidana atau tindakan yang merugikan negara pada proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Penggugat namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Secara hukum, tindakan Penggugat yang tidak menarik Sdr. A Utomo Soemitro, Msc, M.Mar sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak. Maka Tergugat II mohon perkenan Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM dari Tergugat II dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini; Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 12dari20
2. Bahwa Tergugat II menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali secara
tegas-tegas
diakui
kebenarannya
oleh
Tergugat
II
dan
menguntungkan Tergugat II dalam pemeriksaan perkara a quo; 3. Bahwa Tergugat II secara tegas menyangkal dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat karena senyatanya proses pengadaan tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dan berdasarkan ketentuan Perpres No.36 Tahun 2005 jo Perpres No.65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, sehingga keberatan Penggugat terhadap hasil ukur tanah yang terkena/harus dibebaskan yang terkena proyek jalan tol BECAKAYU adalah tidak berdasarkan hukum; 4. Bahwa Tergugat II secara tegas menyangkal dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 6,7, 8 dan 9, karena penentuan lokasi dan luasan tanah yang terkena proyek jalan tol BECAKAYU telah melalui mekanisme dan prosedur resmi sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perpres 36 Tahun 2005 jo Perpres No.65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Oleh karena itu, dalil tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan; 5. Bahwa Tergugat II secara tegas menyangkal dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah mempergunakan lahan Penggugat dengan memasukkan sebagian tanah Penggugat seluas 1.509 m2, karena sesuai dengan data dan fakta yang ada tanah tersebut tercatat atas nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II, yang kemudian pada tahun 2001 dilakukan alih kepengurusan dari Perum Jasa Tirta II kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga pada saat pengukuran tanah tertulis atas nama Inspektorat PU; 6. Bahwa Tergugat II secara tegas menyangkal dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat butir 9, karena senyatanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana yang telah didalilkan Para Penggugat. Sesuai dengan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Tergugat II mendapatkan Daftar Nama dan Luas Peta Bidang Tanah tersebut dari instansi yang berwenang dimana dalam proses pengukurannya melibatkan perwakilan dari Pemerintah Kota Bekasi, Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Bekasi, Perum Jasa
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 13dari20
Tirta II dan masyarakat pemilik tanah, yang tentunya sudah valid dan diketahui oleh banyak pihak; 7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat II lakukan. Tergugat II telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada kerugian yang diderita Penggugat, karena hak Penggugat atas uang ganti rugi tanah telah dilaksanakan dan mekanisme pengadaan tanah untuk proyek jalan tol BECAKAYU tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; 8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas menyangkal dan menyatakan tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 11 halaman 4 terkait permohonan uang paksa (dwangsom). Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 606 a Rv dan Pasal 606 b Rv sehingga demi hukum tuntutan tersebut patut untuk ditolak, lagi pula pembebanan uang paksa (dwangsom) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/SIP/1972 yang menyatakan dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang. Bahwa selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa : “dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”. Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat angka 11 halaman 4 terkait dwangsom patut dikesampingkan dan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 4 yang meminta Putusan Perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu mesekipun ada upaya Banding, Verzet maupun Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad). Bahwa ketentuan SEMA No.13 tahun 1964 (10 Juli 1964) jo. SEMA No.5 tahun 1969 (2 Juli 1969) jo SEMA No.6 tahun 1975 (1 Desember 1975) jo. No.3 tahun 1978 (1 April 1978) jo SEMA No.3 tahun 2000 jo. SEMA No.4 tahun 2001 menyatakan pada intinya agar hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), selain itu tuntutan Uit Voorbaar Bij Voorraad yang diajukan Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 14dari20
oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBG. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA dan Pasal 180 HIR/191 RBG dimaksud,
Tergugat
II
mohon
kepada
Majelis
Hakim
agar
tidak
mengabulkan petitum Gugatan Penggugat angka 7 halaman 12 terkait putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) karena tidak sesuai dengan SEMA dan Pasal 180 HIR/191 RBG dimaksud. Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum diatas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi : 1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; 2. Menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkeleijke Verklaard); 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan a quo; Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); 2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menolak permohonan putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad); 4. Menolak Tuntutan Penggugat atas nilai ganti rugi tanah objek perkara sebesar Rp.2.800.000,- per m2 x 1.509 m2 = Rp.4.255.200.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), karena senyatanya tanpa dasar perhitungan yang jelas, akurat dan wajar; 5. Menyatakan
mekanisme
pengadaan
tanah
untuk
proyek
jalan
tol
BECAKAYU tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan a quo;
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 15dari20
Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata no. 199/Pdt.G/2016/PN Bks berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa Turut Tergugat terhadap Gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban sebagai berikut : 1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam
Surat
Gugatan,
kecuali
hal-hal
yang
secara
tegas
diakui
kebenarannya oleh Turut Tergugat; 2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat halaman 3 angka 7, dalam gugatan, Turut Tergugat melaksanakan pengukuran, berdasarkan petunjuk Para Pihak yang memohon pengukuran, dengan kata lain bahwa Turut Tergugat tidak menentukan luas tanah yang diukur, hanya mengukur batasbatas yang ditunjukan para pihak dan hasil pengukuran sesuai dengan batas-batas yang ditunjukan, sesuai dengan surat tanggal 26 Maret 2016 sebagaimana yang didalilkan Penggugat; 3. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil Penggugat halaman 3 angka 8, karena Turut Tergugat hanya mensplitzing tanah-tanah yang bersertifikat atau tanah-tanah yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, dan tanah yang belum terdaftar, surat aslinya tidak diserahkan kepada Turut Tergugat, karena tidak ada pelaksanaan
splitzing terhadap tanah-tanah
yang belum terdaftar; 4. Bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalil
Penggugat,
Turut
Tergugat
menyarankan kepada Penggugat untuk mengukur tanah sebagaimana yang didalilkan, supaya jelas luas dan letak tanah, dan apa letaknya sama dengan Peta Bidang Nomor 598/2013 seluas 1509 m² yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 angka 9; 5. Bahwa Turut Tergugat membantah apa yang didalilkan Penggugat halaman 4 angka 12, yang mana Penggugat seenaknya menuduh Turut Tergugat karena Turut Tergugat hanya menjalankan tugas sesuai SOP, bukan sebagai professional, oleh karena itu tugas Turut Tergugat adalah melaksanakan tugas sebagaimana yang diminta dan ditunjukan oleh Para Pihak dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, luas dan bentuk tanahnya sesuai dengan batas-batas tanah yang ditunjukan pihak yang memohon pengukuran, akan tetapi didalam gugatan Penggugat memohon Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan, oleh karena
itu
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 16dari20
mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan bantahan dari Turut Tergugat; 6. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya; Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 September 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Duplik tanggal 27 September 2016 dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik; Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 199/ Pdt.G /2016/ PN.Bks. tanggal 11 Januari 2017
yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :
Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sejumlah
Rp. 2.711.000,00 (Dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah); Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 199/Pdt.B/2016/PN.Bks Jo No.5/Bdg/2017/PN Bks tanggal 20 Januari 2017
yang dibuat oleh
Panitera
menerangkan bahwa Renofa Lumban
Pengadilan Negeri Bekasi yang
Gaol, S.H. selaku
kuasa hukum Abdul
Rojak sekarang Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi,
Nomor
199/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2017, tanggal 16 Pebruari 2017, tangggal 22 Pebruari 2017 ; Menimbang, bahwa Pembanding , semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Februari 2017 No.199/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo No.5/Bdg/2017/PN.Bks dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2017, tanggal 22 Pebruari 2017 dengan seksama ; Menimbang, memeriksa
bahwa
berkas
telah
perkara
membaca
(inzage)
Nomor
Risalah
surat
pemberitahuan
199/Pdt.G/2016/PN.Bks.
Jo
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 17dari20
No.07/Bdg/2017/PN.Bks.Jo. No.5/Bdg/2017/PN.Bks., bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat secara patut dan seksama masing-masing pada tanggal 09 Maret 2017, tanggal 14 Februari 2017, 16 Februari 2017,tanggal 22 Pebruari 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 11 Januari
2017, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis
banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang alasan dalam
memutus perkara
Hakim tingkat
dijadikan dasar dan
a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama
tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori banding yang pada pokoknya : -
Sangat keberatan dengan pertimbangan judex factie pada halaman 49 alinea pertama, halaman 54 alinea pertama dan alinea kedua ;
-
bahwa untuk petitum angka 5 dan angka 7 sangat beralasan untuk dikabulkan, karena Pembanding (d/h Penggugat) dapat membuktikan dalildalil tentang kepemilikan objek sengketa, sedangkan Terbanding II (d/h Tergugat II) tidak dapat membuktikan dalil-dalil tentang kepemilikan objek sengketa ; Bahwa keberatan memori banding tersebut tidak ada hal yang dapat
melumpuhkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , maka oleh karenanya memori
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 18dari20
banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 11 Januari 2017, Nomor 199/Pdt.G /2016/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka
Pembanding semula Penggugat dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan
peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I : -
Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat
tersebut ; -
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 11 Januari 2017, Nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum
Pembanding
semula Penggugat
perkara dalam kedua tingkat peradilan
untuk membayar biaya
yang untuk
tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah
diputuskan
dalam
sidang
musyawarah
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh kami H.EDWARMAN, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.YULIUSMAN, S.H., dan SIR JOHAN.S.H.,M.H.,
masing-masing
sebagai
Hakim
Anggota
yang
ditunjuk
berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 11 April 2017 N0.177/PEN/PDT/2017/PT.BDG. dan putusan tersebut
diucapkan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari :Jum’at tanggal 9 Juni 2017oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IWAN DARMAWAN, S.H., Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 19dari20
Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd
Ttd
H.YULIUSMAN, SH, M.H.
H.EDWARMAN S.H.,
Ttd SIR JOHAN . S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI, Ttd IWAN DARMAWAN, S.H
Perincian biaya perkara : Redaksi Putusan ………… Rp. 5.000,Materai …………………… Rp. 6.000,Pemberkasan ……………. Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,(Seratus lima puluh libu rupiah)
Putusan Nomor 177/PDT/2017/PT.BDG, halaman 20dari20
