PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 130 TAHUN 2014 TENTANG
KELOMPOK KERJA TEKNIS DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk menunjang tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mendukung implementasi dinamika program ketahanan pangan serta upaya khusus dalam mewujudkan visi padi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu dibentuk Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 94 Tahun 2009 tentang Penetapan Kembali Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara; 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Menetapkan Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang terdiri atas: a. Kelompok Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan, yang terdiri dari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
: Kepala Dinas Kesehatan; : Kepala Bidang Konsumsi Pangan Badan Ketahanan Pangan; : a). Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b). Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; c). Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan; d). Kepala Bidang Keamanan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan; e). TP-PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; f). Satuan Polisi Pamong Praja; dan g). Kepolisian Sektor Urban Kaidipang.
b. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan Ketahanan Pangan, yang terdiri dari: 1. Ketua
2. Sekretaris 3. Anggota
Dewan
: Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan; : Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Badan Ketahanan Pangan; : a). Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 b). Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda; c). Kepala Bidang Produksi Dinas Kelautan dan Perikanan; d). Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; e). Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial; dan f). Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum. c. Kelompok Kerja Distribusi dan Harga Pangan Dewan Ketahanan Pangan, yang terdiri dari: 1. Ketua
2. Sekretaris 3. Anggota
KEDUA
:
: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal; : Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan Badan Ketahanan Pangan; : a). Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kopperasi dan Penanaman Modal; b). Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Pariwisata, Komunikasi dan Informasi; dan c). Kepala Bidang Usaha Tani dan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan.
Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas: a. Kelompok Konsumsi dan Keamanan Pangan bertugas: 1. melakukan pemantauan dan menganalisa mutu dan keamanan pangan segar dan pangan olahan; 2. melakukan pemantauan dan pengawasan proses produksi pangan yang beredar di masyarakat seperti bahan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 3. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada produsen dan konsumen; 4. melakukan pemantauan dan menganalisa data situasi produksi pangan, kesehatan dan gizi serta kondisi sosial ekonomi dan menetapkan tingkat kerawanan pangan dan gizi; 5. melakukan pemantauan dan analisis wilayah rawan pangan termasuk daerah bencana serta upaya tindak lanjutnya; 6. menyusun rumusan kebijakan mutu, keamanan dan pengembangan kewaspadaan pangan; 7. melakukan pemantauan dan menganalisa konsumsi pangan dan gizi masyarakat; 8. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang pola konsumsi pangan dan kecukupan gizi; 9. menyusun rumusan kebijakan daerah tentang konsumsi pangan dan gizi; 10. memberikan masukan bahan/materi Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Kabupaten kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten; dan 11. melaksanakan pertemuan secara berkala dan sewaktu-waktu serta menyusun laporan kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. b. Kelompok Kerja Ketersediaan Pangan bertugas: 1. melakukan pemantauan dan analisis ketersediaan pangan; 2. Melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan produksi dan penyediaan pangan; 3. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kemitraan dibidang produksi dan penyediaan pangan; 4. menyusun rumusan kebijakan ketersediaan pangan; 5. memberikan masukan bahan/materi Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Kabupaten kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten; dan 6. melaksanakan pertemuan secara berkala dan sewaktu-waktu serta menyusun laporan kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 c. Kelompok Kerja Distribusi dan Harga Pangan bertugas: 1. melakukan pemantauan dan analisa distribusi dan harga pangan; 2. melakukan pembinaan terhadap mekanisme distribusi dan pemasaran bahan pangan; 3. melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kemitraan dibidang Distribusi dan harga pangan 4. merencanakan dan mengembangkan peranan lembaga distribusi dan pemasaran pangan; 5. menyusun rumusan kebijakan Distribusi dan Harga Pangan; 6. memberikan masukan bahan/materi Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Kabupaten kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten; dan 7. melaksanakan pertemuan secara berkala dan sewaktu-waktu serta menyusun laporan kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten. KETIGA
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara / Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan masing-masing instansi anggota Kelompok Kerja yang bersumber dari: a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan c. anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 KELIMA
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 24 Maret 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta; 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta; 3. Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta; 4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta; 5. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 6. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara; 7. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara; 8. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 9. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 10. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 12. Yang Bersangkutan; 13. A r s i p,-
