PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 206 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN RUJUKAN IBU DAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat dan upaya untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak serta peningkatan pelayanan kesehatan, maka perlu membentuk kelompok kerja pelayanan rujukan ibu dan anak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelayanan Rujukan Ibt dan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Andoneqia Pahun1905; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1 59 t%ntang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Stlawasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1859 Nkmor 74, Tam"ahan Lemb!ran Jegara epublhk Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Unda.g Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik INdonesia Tahun 1979 Jomop 32, Tambahan Lembaral NegAra Republik Ifdonesia Nomor 3143); 4. Undang-Undang Nm-or 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusaj segala entuk Diskriminasi terhadap Vanita (Lembaran Negara Republik Ind/nesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277!; 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang @ak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indmnes)a Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3886);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 6. Undang-Undanc Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Dembaran Negara Republik Indonesia Nom/r 4844); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang embentukan Kabupaten Bolaajg Mongondow Utara dI Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lelbaran Neg!ra Republik INdonesi! Nomor 4686); 9. Undang-Qndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, pambahan Lembaran Negara Republik IndoNesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahuj 2011 tentang Pembentukan PeraturaF Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1383/MENKES/SK/IX/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Kesehatan (RPJPK) 2005-2025;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Percepatan Pencapaian MDGs dan SPM Tahun 2013-2015; 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Kelompok Kerja Pelayanan Rujukan Ibu dan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pokja Pelayanan Rujukan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pembina : 1) Bupati; 2) Ketua DPRD; b. Ketua Umum
: Sekertaris Daerah Kabupaten;
c. Ketua Pelaksana
: Kepala Dinas Kesehatan;
d. Wakil Ketua Pelaksana : Direktur RSUD;
KEDUA
:
e.
Sekretaris
: Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan;
f.
Anggota
: 1) Kepala Puskesmas PONED; 2) Bidan Koordinator; dan 3) Perwakilan Bidan Desa dan Perawat.
Pokja Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempuyai tugas sebagaimana
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KETIGA
:
Kelompok Kerja Pelayanan Rujukan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 27 Juni 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Yang bersangkutan; 6. A r s i p,-
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 -
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAYANAN RUJUKAN IBU DAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TUGAS KELOMPOK KERJA PELAYANAN RUJUKAN IBU DAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
memberikan petunjuk dan arahan; mengalokasikan sumber dana yang dibutuhkan tim rujukan; mengadakan rapat evaluasi bulanan; bertanggungjawab atas seluruh proses rujukan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir; memastikan ketersediaan tenaga, alat obat, sarana dan prasarana sistem rujukan; memotivasi semua sumber daya manusia yang dimiliki demi kelancaran proses rujukan; membuat juklat tentang proses rujukan dan memastikan kepatuhan semua pihak yang terlibat; menerima laporan dari puskesmas, puskesmas PONED, RS, dan sarana pelayanan kesehatan swasta; mengadakan rapat, perencanaan dan evaluasi kegiatan rujukan; memastikan terjaminnya kebutuhan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang dirujuk ke RSUD; menyediakan layanan konsultasi klinik dan non klinik (pembiayaan, ambulance); memobilisasi semua sumber daya (SDM, Sarana dan dan) yang dibutuhkan untuk pelayanan rujukan di RSUD; memastikan laporan tepat waktu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; mengkoordinir pelayanan rujukan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir tingkat puskesmas dan rumah sakit; mengevaluasi pelaksanaan sistem rujukan di puskesmas dan rumah sakit; membuat laporan pelaksanaan rujukan kepala Kepala Dinas Kesehatan, menjamin tersedianya fasilitas mobilisasi yang dibutuhkan pelayanan dasar kesehatan dasar ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir di puskesmas non PONED dan puskesmas PONED;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 q. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan sistem rujukan; r. monitoring dan evaluasi pelayanan rujukan di rumah sakit dan puskesmas PONED; s. memastikan dokter, bidan dan perawat serta petugas pendukung siap melayani 24 jam; t. menyediakan pusling dan petugas pendamping rujukan bila dibutuhkan; u. menyediakan sarana rawat inap dan pelayanan ibu hamil bermasalah, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang bermasalah; v. melakukan pencatatan dan pelaporan ke Dinas Kesehatan; w. menjamin jalannya sistem deteksi dini ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir bermasalah di tingkat pelayanan dasar; x. memobilisasi potensi keluarga dan masyarakat untuk membantu ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang bermasalah serta melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan rujukan sarana pelayanan kesehatan dasar ke rumah sakit sesuai dengan sistem pelayanan rujukan yang berlaku; y. bertanggungjawab atas mutu pelayanan klinik terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir; z. bertanggungjawab atas pendampingan klinik kasus yang di rujuk ke rumah sakit; aa. melaksanakan sistem rujukan sesuai prosedur yang ada; dan bb. mendampingi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir pada saat dirujuk serta melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan rujukan sarana pelayanan kesehatan dasar ke puskesmas PONED/RS sesuai dengan sistem pelayanan rujukan yang berlaku ke Bidan Koordinator.
PENGOLAH
PARAF
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
KEPALA BAGIAN HUKUM ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DEPRI PONTOH
SEKRETARIS DAERAH WAKIL BUPATI BUPATI
MOHON UNTUK DITANDATANGANI
