PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 217 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekertariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau disingkat TAPD dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 20. Keputusan Bupati Nomor 268 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut: a. b. c. d.
Pembina Pengarah Ketua Wakil Ketua
: : : :
Bupati; Wakil Bupati; Sekretaris Daerah; Kepala Bappeda;
e. Sekretaris
: Kepala Dinas PPKAD;
f.
: 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 3. Asisten Bidang Administrasi Umum; 4. Inspektur Daerah; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 6. Sekretaris Bappeda; 7. Kepala Bidang Anggaran & Perbendaharaan DPPKAD; 8. Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD; dan 9. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Makro Bappeda;
Anggota
g. Sekretariat TAPD 1. Koordinator 2. Anggota
: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD; : a) Muhamad agus Pontoh, SE; b) Sarwan Hasan Abidin, SE; c) Rina Pontoh, A.ME; d) Yanne Lapasiang, A.ME; dan e) Rachman M. Pontoh, S.Sos.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KEDUA
:
Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA); b. melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran bersama-sama Panitia Anggaran DPRD; c. merumuskan dan mempersiapkan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk kemudian dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD; d. menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD); e. menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabarannya; f. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; g. menelaah dan membahas program dan kegiatan baru yang tercantum dalam RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD dalam rangka perubahan APBD; h. merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD; i. mempersiapkan rancangan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang mengacu kepada perubahan APBD; j. melakukan verifikasi terhadap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja; k. mempersiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara pergeseran anggaran; l. mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 m. pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan proses mempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KETIGA
:
Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
KELIMA
:
Kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium berdasarkan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KETUJUH
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 4 Juli 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Yang bersangkutan; 8. A r s i p,-
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 217 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
HONORARIUM BAGI TAPD DAN SEKRETARIAT TAPD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 No.
Jabatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Bupati Wakil Bupati Sekretaris Daerah Kepala Bappeda Kepala Dinas PPKAD Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Asisten Bidang Ekonomi & Pembangunan Asisten Bidang Administrasi Umum Inspektur Daerah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sekretaris Bappeda Kabid Anggaran & Perbendaharaan DPPKAD Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Kabid Perencanaan Ekonomi Makro Bappeda Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Muhamad Agus Pontoh, SE Sarwan Hasan Abidin, SE Rina Pontoh, A.ME Yanne Lapasiang, A.ME Rachman M. Pontoh, S.Sos
Kedudukan dalam Tim Pembina Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Koordinator Sekretariat Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat Anggota Sekretariat
Jumlah Honorarium (Rp.) 15.000.000,00 12.500.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
