PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 384 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI INSTRUKTUR/PEMATERI KEGIATAN SOSIALISASI PERIZINAN DAN PAJAK BAHAN GALIAN PERTAMBANGAN NON LOGAM DAN BATUAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang perizinan pertambangan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi perizinan dan pajak bahan galian pertambangan non logam dan batuan, sehingga perlu dibentuk Panitia Pelaksana; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi pengabdian dan gairah kerja dipandang perlu memberikan honorarium bagi instruktur/pemateri kegiatan sosialisasi perizinan dan pajak bahan galian pertambangan non logam dan batuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Pemberian Honorarium Bagi Instruktur/Pemateri Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Pajak Bahan Galian Pertambangan Non Logam dan Batuan;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 65); 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 78); 14. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 21); 15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 31); 16. Keputusan Bupati Nomor 270 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 268 tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Panitia Pelaksana dan Pemberian Honorarium Bagi Instruktur/Pemateri Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Pajak Bahan Galian Pertambangan Non Logam dan Batuan, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut: a. Pelindung : Bupati; b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten; c. Ketua
: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
d. Sekretaris
: Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 e. Koordinator
: Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi);
f.
: Rafiga Olii, A.Md;
Bendahara
g. Anggota
: 1. Nurlinda, ST; dan 2. Faisal Madiu, SE.
KEDUA
:
Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing bidang.
KETIGA
:
Kepada Instruktur/Pemateri Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Pajak Bahan Galian Pertambangan Non Logam dan Batuan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Drs. Fariduddin Gumohung (Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan) sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, dibayarkan selama 1.5 jam; b. Mirad Mardani, SE., Mec, Dev (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi) sebesar Rp. 850.000,(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/jam, dibayarkan selama 1.5 jam; c. Nolly Lomamay, ST (Kepala Bidang Pertambangan Umum Distemben) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/jam, dibayarkan selama 1.5 jam; d. Ediyanto Antogia, SE (Plt. Kasi Dana Perimbangan Pusat dan Daerah serta Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak Dinas PPKAD) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/jam, dibayarkan selama 1.5 jam; e. Raden Mokoginta, ST (staf KP2T) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/jam; dan f. Nurmala Goma (Staf Kantor Lingkungan Hidup) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/jam, dibayarkan selama 1.5 jam.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada Bupati.
Panitia Pelaksana diktum KEDUA
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KELIMA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KEENAM
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 15 Desember 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
