PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 373 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013 - 2018 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa untuk merampungkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Tim Penyusun dan Tim Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun dan Pemberian Honorarium Bagi Tim Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2018;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengga Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76); 14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 21); 15. Keputusan Bupati Nomor 268 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Ahli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2018, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pengarah
: Bupati;
b. Pembina
: Wakil Bupati;
c. Penanggungjawab : Sekretaris daerah; d. Ketua
: Kepala Bappeda;
e. Wakil Ketua
: Sekretaris Bappeda;
f.
: Kepala Bidang Makro Bappeda;
Sekretaris
Perencanaan
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 g. Pokja/Anggota
: 1. Kabid Perencanaan Wilayah Bappeda; 2. Kabid Perumahan Bappeda; 3. Kepala Bidang Litbang Bappeda; 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Bappeda; 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosbud Bappeda; 6. Moh. Viqi Talibo, SE; 7. Syahril Tunggil, S.Si;
h. Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda RPJMD : 1. Ketua Tim Ahli : Musadat Anwar Korompot, S.Sos (ahli sosial); 2. Anggota : a) Rahmat J. Buhang, S.Pt (Ahli Pertanian dan Peternakan); b) Misnawati, SE (Ahli Ekonomi); c) Junaidi Harundja, SH (Ahli Hukum); dan d) Indra Febri Suseno, S.IP (Ahli Pemerintahan). KEDUA
:
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a.
Tim Penyusun RPJMD bertugas: 1. Memfasilitasi Tim Ahli dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan RPJMD; 2. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD; dan 3. Membantu penyelenggaraan administrasi dan keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJMD. b. Tim Ahli bertugas: 1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan RPJMD; 2. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menangah daerah sampai dengan penentuan indikasi program dan kegiatan prioritas; dan 3. Mendampingi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD sampai dengan tahapan Musrenbang RPJMD.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KETIGA
:
Kepada Tim Ahli Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013-2018 diberikan honorarium kegiatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan Bupati ini.
KEEMPAT
:
Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan dengan perhitungan sebagai berikut: a. Setiap tenaga ahli dan tenaga pendamping masingmasing bekerja selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014; dan b. Setiap tenaga ahli dan tenaga pendamping bekerja paling lama 4 (empat) jam dalam sehari.
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun Anggaran 2014.
KEENAM
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 15 Desember 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 373 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013-2018
HONORARIUM TIM AHLI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013-2018
Honorarium Satuan Volume (Maks. 4 Jam/hari
Harga Satuan (Rp.)
Jumlah (Rp.)
(5)
(6)
(7)
240
OJ
50.000,00
12.000.000,00
Anggota
240
OJ
30.000,00
7.200.000,00
Misnawati, SE
Anggota
240
OJ
30.000,00
7.200.000,00
4
Junaidi Harundja, SH
Anggota
240
OJ
30.000,00
7.200.000,00
5
Indra Febri Suseno, S.IP
Anggota
240
OJ
30.000,00
7.200.000,00
No
Nama
Jabatan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Musadat A. Korompot, S.Sos
Ketua
2
Rahmat J. Buhang, S.Pt
3
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
