PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 264 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER LOKAKARYA PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya lokakarya penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dipandang perlu membentuk tim fasilitasi; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi pengabdian dan gairah kerja dipandang perlu memberikan honorarium bagi narasumber lokakarya penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pemberian Honorarium bagi Narasumber Lokakarya Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Fasilitasi dan Narasumber Lokakarya Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : I.
Penaggungjawab : Kepala BAPPEDA;
II. Ketua
: Sekretaris BAPPEDA;
III. Sekretaris
: Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial;
IV. Seksi-seksi a. Seksi Acara Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro; Anggota : 1. Kasubid Perencanaan Makro; 2. Kasubid Penelitian dan Pembangunan; 3. Kasubid Tata Ruang, Tataguna Tanah dan Lingkungan Hidup; 4. Kasubid Perumahan Formal; 5. Kasubag Umum dan Kepegawaian; 6. Moh. Aditya Pontoh, S.IP; 7. Sofya Mokodompis, A.ME; 8. Rukmana Pontoh, SP; 9. Alwin Antogia, SE; 10. Fais Maulana Antogia, SE; b. Seksi Umum dan Perlengkapan Ketua : Kabid Penelitian dan Pengembangan; Anggota : 1. Kabid Perencanaan Wilayah; 2. Kasubid Kimpraswil, Perhubungan dan Pariwisata; 3. Kasubid Perumahan Swadaya; 4. Moh. Viqi Talibo, SE; 5. Muzawir Andi Muraga, SH; 6. Fiking Talibo, S.Pd; 7. Taufik Angkareda, S.IP; 8. Devi Kawengian;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 c. Seksi Konsumsi Ketua : Kabid Perumahan Rakyat; Anggota : 1. Kasubid Perencanaan dan Evaluasi; 2. Kasubag Keuangan; 3. Frika Sri Andhika Harunja, ST; 4. Syarifandi Ligawa, SE; 5. Mona Christin Mondoringin, SE; 6. Yudisthira, A.Md; 7. Noval Lauma, SE; 8. Meyva Babay; 9. Munifa, A.Md, Kep; 10. Sri Findawaty Babay, S.IP; 11. Muslim Aspela, S.Pd; 12. Muchlis Dudokia, S.Pd; 13. Hurhayati Datuela; V. Narasumber
KEDUA
:
: 1. Dwianto Pri Hartono, SH,MH (Kepala Kejaksaan Negeri Boroko); 2. Erna Irawati (Unsur Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara RI); dan 3. Awan Harimurti (Unsur Biro Umum Lembaga Administrasi Negara RI).
Tim Fasilitasi dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. Tim Fasilitasi : 1. memfasilitasi terselenggaranya Lokakarya Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara; b. Narasumber : 1. memberikan materi pada Lokakarya Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan 2. memberikan catatan koreksi dan saran perbaikan terhadap rancangan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KETIGA
:
Kepada Narasumber Lokakarya Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan honorarium kegiatan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 22 Agustus 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
