PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, OPERATOR KOMPUTER DAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penataan administrasi di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014, perlu menetapkan nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi; b. dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi pengabdian dan gairah kerja dipandang perlu memberikan honorarium bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi di Lingkungan Kantor anggota Satuan Polisi Pamong Praja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pemberian Honorarium Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76); 10. Keputusan Bupati Nomor 268 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
:
Menetapkan dan memberikan Honorarium Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
:
Anggota Satuan sabagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. Anggota Operasional bertugas: 1. melaksanakan tugas piket; 2. melaksanakan tugas operasional lapangan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta pelanggaran disiplin lainnya bekerja sama dengan instansi terkait; 3. melaksanakan pengamanan serta berperan aktif pada setiap kegiatan Pemerintah Daerah; 4. melaksanakan operasi penyakit masyarakat dengan instransi terkait serta membuat laporan kegiatan; dan 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. b. Operator Komputer dan Tenaga Administrasi bertugas: 1. mengelola surat masuk keluar; 2. melaksanakan administrasi SKPD; 3. melanjutkan konsep surat kepada operator untuk pengetikan; 4. melanjutkan surat yang telah diketik kepada pimpinan untuk ditanda tangani; 5. memberikan pelayanan pengetikan; 6. mengontrol ketersediaan kertas untuk kepentingan Print Out pengetikan surat menyurat; 7. menyelesaikan pengetikan setiap hari terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 KETIGA
:
Kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut: a. Anggota Satuan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. Operator Komputer sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan c. Tenaga Administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
KEEMPAT
:
Masa kerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi adalah 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
KELIMA
:
Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Satuan, Operator Komputer dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
KEENAM
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KETUJUH
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 3 Januari 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Barang Milik Daerah Prov. Sulut di Manado; 3. 4. 5. 6.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; Yang bersangkutan; A r s i p,-
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, OPERATOR KOMPUTER DAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, OPERATOR KOMPUTER DAN TENAGA ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2014 A. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Operasional) No Nama (1)
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Masril Bolota; Rusmin Pontoh; Rokiyanto Hapili; Abd. Muin Wengkeng; Nelawati Adam; Arsad Muliling; Yulenti Datunsolang; Mudatsir Tegela; Nur uyun Korompot ; Kiflin Lamalaka; Taufik Rahman; Toni Olii; Rafik Pontoh; Elfia Kohongia; Oktafni Tegela; Naslianto Hinur; Marsyum Mokodompis; Abd. Aziz Supu; Haryadin; Susanti Ponongoa; Husain Korompot; Gustaman Van Gobel; Fatmawati Mokoginta; Radjab Eksan; Rudianto Lagerus;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Jauce Lope; Haris Lamalaka; Supriyadi Pangku; Iverman Ahmad; Ernalita Datuela; Jimmi Manoppo; Abd. Rahman Posangi; Deddy R. Lauma; Jenab Patilima; Idrus Tonote; Irham Hangkiho; Endang Patiro; Wiwin Lamarang; Engelbert Takasili; Wirat Pontoh; Dilja Husaini; Siswanto Bolota; Fandri Misaala; Heno Misaala; Rizki Bolota; Rudiyanto Rawung; Ahsan Muliling; Saprin Mokodompis; Doniyanto Tegela; Fandi Samber; Nurlin Latamu; Anita Pontoh; Ria Pakaya; Nizar Harundja; Zenal Toliu; Abd. Muis Pontoh; Nofrit Paparang ; Karama Lakoro; Suharto; Fecky Maloho; Tuty Wombohuke; Riswan Kantoli; Marten Paparang; Marvin Palilingan; Fitrianti Humagi; Abd. Gafur Halik; Arsal Posumah; Nofrit Karenting;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 69 70 71 72
Sivertius Jerry Harimu; Mahyudin Mareteng; Zulkifli Umar; dan Noviar Lauma.
B. Operator Komputer (1)
1
(2)
Deisie Supu.
C. Tenaga Administrasi (1)
1 2 3
(2)
Ela Mutalib; Fauzia Naumang; dan Febrianti Umar.
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
