PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 247 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SATUAN KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Satuan Kerja (Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menangani anggaran dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Pengelola Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola dengan nama-nama sebagai berikut: a. Dr. Yusnan C. Mokoginta, MARS (NIP. 19671105 200012 1 003) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; b. Donny Rumuat, SE (NIP. 19621113 200501 1 001) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK; c. Febyanto Lumoto, SKM (NIP. 19791228 200501 1 006) sebagai Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM/PPSPM;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 d. Mukhlis Kohongia, SKM (NIP. 19840811 200902 1 004) sebagai Bendahara Pengeluaran; dan e. Meigy Eva Tone, SKM (NIP. 19850228 200604 2 007) sebagai Staf Pengelola. KEDUA
:
Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas: 1. mengirim specimen tanda tangan dan paraf pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Kotamobagu; 2. melaksanakan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawab senantiasa memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Presiden 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); 3. melakukan pengawasan melekat dan bertanggung jawab baik fisik maupun keuangan ; dan 4. melaporkan secara tertulis pelaksanaan pengolahan keuangan kegiatan kepada Bupati. b. Pejabat Pembuat Komitmen bertugas: 1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: a. spesifikasi teknis Barang/Jasa; b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan c. rancangan kontrak. 2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3. menandatangani kontrak; 4. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; 5. mengendalikan pelaksanaan kontrak; 6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA; 7. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa c. Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM bertugas: 1. melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar; 2. melakukan pembebanan tagihan kepada Negara; dan 3. membuat dan menandatangani SPM. d. Bendahara Pengeluaran bertugas: Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN. e. Staf Pengelola bertugas: Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dalam menyelesaikan tugas. KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan anggaran dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 6 Agustus 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2.
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. 4. 5. 6.
Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; Yang bersangkutan; A r s i p,-
