PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 188 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 20122025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), telah disusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kota Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014; b. bahwa dalam kerangka penguatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 dipandang perlu dilakukan langkahlangkah untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), maka perlu dibentuk Tim; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebeas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 9. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Korupsi; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76); Memperhatikan:
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pembina
: 1) Bupati Bolaang Mongondow Utara; 2) Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara;
b. Ketua
: Sekretaris Daerah Kabupaten Baolaang Mongondow Utara;
c. Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setda Bolaang Mongondow Utara; d. Anggota
dan Kab.
: 1) Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara; 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara; 3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara; 4) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bolaang Mongondow Utara;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 5) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara; 6) Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara; dan 7) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara. KEDUA
:
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 dengan berpedoman pada strategi pencegahan, strategi peraturan perundang-undangan, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, serta strategi metode pelaporan; b. berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Serta instansi terkait dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kab. Bolaang Mongondow Utara; c. mendorong peran serta masyarakat dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kab. Bolaang Mongondow Utara; d. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi kemajuan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kab. Bolaang Mongondow Utara; dan e. menyampaikan laporan atasa pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Kab. Bolaang Mongondow Utara kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara, Kementrian Dalam Negeri serta Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada Bupati.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
Tim Koordinasi diktum KEDUA
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 2 Juni 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Yang bersangkutan; 7. A r s i p,-
