PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 108 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TARUNA SIAGA BENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2006 tentang Taruna Siaga Bencana;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 13. Keputusan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Nomor 147/BJS.BS.08.04/IX/2008 tentang Struktur Tim Koordinasi Tagana Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mngondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 54);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Membentuk Tim Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pembina : 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; 3. Kepala Dinas Sosial; b. Ketua Forum
: Hendra Kaluku;
c. Sekretaris
: Samsul Datuela;
d. Bendahara
: Hatim Sumaila, A.Me;
e. Bidang-bidang
:
1. Bidang Perencanaan a) Ketua I
: Suryaman S. Taruno;
b) Anggota
: Hasriono Mokodenseho;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 2. Bidang Operasi a) Ketua II
: Harianto Goloba;
b) Anggota
: Rolly Pontoh;
3. Bidang Sumber Daya a) Ketua III
: Akmal Darise;
b) Anggota
: Derek Mamonto;
4. Bidang Pengendalian
KEDUA
:
a) Ketua IV
: Zulkifli Datunsolang; dan
b) Anggota
: Thein Pontoh.
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. Ketua memiliki tugas menyusun program kegiatan rutin maupun insidental serta laporan kegiatan Tagana kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b. Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam hal kesekretariatan; c. Bendahara bertugas membantu Ketua dalam hal Administrasi dan Pengelolaan Keuangan; d. Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal Perencanaan Program Kegiatan Tagana; e. Bidang Operasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam kegiatan pengerahan dan penggerakan Tagana dalam penanggulangan bencana; f. Bidang Sumber Daya mempunyai tugas membantu Ketua dalam Bidang Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam; Dan g. Bidang pengendalian mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KELIMA
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 17 Maret 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta; 2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 5. Kepala Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 7. Yang bersangkutan; 8. A r s i p,-
