PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 338 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI INSTRUKTUR/PEMATERI KEGIATAN WORKSHOP KURIKULUM 2013 KEPADA GURU SEKOLAH DASAR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan serta memperkaya pengalaman/ pengetahuan tentang inovasi pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan nasional, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan workshop kurikulum 2013 kepada guru Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi pengabdian dan gairah kerja dipandang perlu memberikan honorarium bagi instruktur/pemateri kegiatan workshop kurikulum 2013 kepada guru Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Pemberian Honorarium bagi Instruktur/Pemateri Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 kepada Guru Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 -
4.
5.
6.
7.
8.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 78); 12. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 31); 13. Keputusan Bupati Nomor 270 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 268 tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014; Memperhatikan :
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 156928/MPK.A/KR/2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU :
Membentuk Panitia Pelaksana dan Pemberian Honorarium Bagi Instruktur/Pemateri Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 kepada Guru Sekolah Dasar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pembina : 1. Bupati; 2. Wakil Bupati; b. Pengarah
: Sekretaris Daerah Kabupaten;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 c. Penanggungjawab : Asisten Bidang Administrasi Umum;
KEDUA
:
d. Ketua
: Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
e. Wakil Ketua
: Sekretaris BKDD;
f.
: kepala Bidang Diklat BKDD;
Sekretaris
g. Bendahara
: Djamaludin Datukramat, SE;
h. Pemateri
: Unsur LPMP Provinsi Sulawesi Utara;
i.
Moderator
: 1. Samidin Korompot, S.STP., M.Si; 2. Salim Eato, S.IP., M.Si;
j.
Seksi-seksi 1. Seksi Sekretariat a) Koordinator : Kepala Bidang Mutasi; b) Anggota : 1) Amna Diana, SE, M.Si; 2) Indra Syafri Lauma, S.IP; 3) Mirwan Datukramat, S.Kom; 4) Irsal Olii, S.IP, MM; 5) La Iwan, S.Kom; 6) Dian Elianingsih Hadi, S.STP; 7) Rubaya Yarbo; 8) Rahmi Latamu, S.IP; 9) Andini Rahmayanti Pontoh, SH; 2. Seksi Humas dan Akomodasi a) Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Disiplin; b) Anggota : 1) Jukhair Talibo, SE; 2) Junaidin Paputungan, S.Kom; 3) Denny Patadjenu, SE; 4) Sri Swesti Kaya, SH; 5) Abd. Latif. Y. Mewengkang, SE; 6) Wahyudin Latae, S.Kom; 7) Balgis Alhamid, S.Kom; dan 8) Yeni Rahman, SE.
Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: a. Seksi Sekretariat bertugas: 1. menyiapkan Daftar Hadir Peserta dan Panitia Penyelenggara Workshop Kurikulum 2013 dalam Setiap kegiatan;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 2. menghubungi tenaga pengajar sesuai dengan jadwal diklat harian; 3. menyiapkan jadwal pendidikan dan pelatihan Workshop Kurikulum 2013 di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat sebagai pendamping pemateri; 4. melakukan perhitungan terhadap prosentase kehadiran peserta Diklat; 5. menyiapkan administrasi pelaksanaan ujian/evaluasi terhadap peserta, pemateri dan Panitia Penyelenggara diklat; 6. menyiapkan ruangan tempat belajar, alat dan media pembelajaran Diklat; 7. menyiapkan konsumsi ringan bagi pemateri dan pendamping pemateri yang bertugas setiap harinya; 8. melakukan pendamping kepada para pemateri selama memberikan materi di kelas; b. Seksi Humas dan Akomodasi bertugas: 1. menjemput pemateri sesuai dengan jadwal harian Diklat Workshop Kurikulum 2013; 2. menghubungi petugas pendamping pemateri sesuai jadwal; 3. mengambil dokumentasi terhadap kegiatan selama Diklat; 4. menyiapkan, menggandakan, serta mendistribusikan surat-surat/berkas yang diperlukan selama pelaksanaan Diklat; dan 5. bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban tempat penyelenggaraan Diklat selama Diklat berlangsung. KETIGA
:
Kepada Instruktur/Pemateri dan Moderator Kegiatan Workshop Kurikulum 2013 dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium kegiatan dengan rincian sebagai berikut: a. Ceramah Umum 1. Bupati : Rp. 900.000,-/jam; 2. Wakil Bupati : Rp. 900.000,-/jam; b. Instruktur 1. Dr. Welly Koloay, M.Pd : Rp. 700.000,-/jam; 2. Dra. Jane Panungkelan : Rp. 700.000,-/jam; 3. Roby Mamuaja, S.Sos.,M.Pd: Rp. 700.000,-/jam; c. Moderator : Rp. 150.000,-/jam.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada Bupati.
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA SKPD Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014.
KEENAM
:
Keputusan Bupati ditetapkan.
ini
mulai
Panitia Pelaksana diktum KEDUA
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 3 November 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
