PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang
:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi/keterpaduan lintas sektor dan untuk memantapkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara berguna dan berhasil guna; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373); 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 3/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring dan Pelaporan HIV dan AIDS di seluruh Indonesia; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 76);
Memperhatikan :1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Strategi dan Kebijaksanaan Penanggulangan HIV/AIDS di Jajaran Departemen Dalam Negeri; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443.1/1340/SJ tanggal 15 April 1997 perihal Penetapan Sekretariat KPAD Tingkat I berada pada Biro Bina Sosial; 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.1/2857/SJ tanggal 24 September 1997m Perihal Dukungan Terhadap Program Penanggulangan HIV/AIDS; 4. Surat Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 440/1325/Bagda tanggal 28 Juni 1998 perihal Petunjuk Pengelolaan program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah; 5. Hasil Rapat Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Tingkat I Sulut Tanggal 10 September 1997 dan tanggal 1 Juli 1998;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU :
Menetapkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: A. KETUA
: Bupati Bolaang Utara;
B. KETUA PELAKSANA
: Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara; : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
C. WAKIL KETUA I D. WAKIL KETUA II
Mongondow
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 E. WAKIL KETUA III
F. SEKRETARIS G. ANGGOTA
: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; : 1. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 3. Kepala Kepolisian Sektor Urban Kaidipang; 4. Kepala BKKBD dan PP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 5. Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 11. Direktur RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 12. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 13. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 14. Kepala Bidang P2 dan Wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Dan 15. Kepala PUSKESMAS seKabupaten Bolaang Mongondow Utara.
KEDUA
KETIGA
:
:
Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas: a. Memimpin, mengelola dan mengoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b. Mengidentifikasi wilayah/lokasi yang potensial untuk penyebaran HIV/AIDS secara lebih cepat; c. Menghimpun menggerakkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya secara efektif; d. Memanfaatkan sumber daya alam dan dana, baik yang berasal dari tingkat pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri; Dan e. Membantu memudahkan upaya masyarakat, lembaga dan organisasi non pemerintah dalam memobilisasi sumber daya dan dana untuk penanggulangan HIV/AIDS. Pembidangan tugas Ketua dan para Wakil Ketua: a. Ketua bertugas untuk penyelenggaraan koordinasi, perumusan kebijakan HIV/AIDS secara terpadu dan terkoordinasi 1. menetapkan strategi dan atau kebijakan penanggulangan HIV/AIDS baik dibidang perencanaan, pelaksanaan, pencegahan, pemantauan dan pengendalian bahaya AIDS; 2. mengoordinasikan perumusan program/kegiatan penanggulangan AIDS secara terpadu yang dilakukan oleh lintas sektor terkait;
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 3. memberikan arahan petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan AIDS di Daerah; b. Wakil Ketua I bertugas: 1. menyusun rencana program pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat, khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan, penular/penyebar AIDS; 2. menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan AIDS; 3. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keutusan kebijakan penanggulangan AIDS; 4. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada ketua komisi penanggulangan AIDS Daerah; c. Wakil Ketua II bertugas: 1. menyusun rencana program peningkatan pendidikan, keimanan, keagamaan yang diarahkan pada uaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; 2. melaksanakan pengkajian dan pengamatan penularan/penyebaran HIV/AIDS melalui pendekatan nilai-nilai agama dan sosial budaya; 3. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan AIDS; 4. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada ketua komisi penanggulangan AIDS daerah; d. Wakil Ketua III bertugas: 1. menyusun rencana program peningkatan kualitas penduduk, pengedalian kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk yang berkaitan dengan upaya penanggulangan AIDS dalam kerangka pencapaian keluarga sejahtera; Dan 2. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan AIDS.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 8 KEEMPAT
:
Komisi penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di bantu oleh Kelompok Kerja, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
KELIMA
:
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Bolaang Mongondow Utara, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;
KEENAM
: Sekretariat KPAD dimaksud dalam Diktum KELIMA di atas bertugas: a. menginventarisir masalah-masalah dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat kerja Komisi Penanggulangan AIDS Daerah secara teratur; c. merumuskan hasil-hasil rapat dan menyampaikan kepada anggota; d. mempelajari mengolah dan merekapitulasi laporanlaporan yang berasal dari instansi lintas sektor terkait untuk bahan penyusunan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara dan Penyusunan Laporan secara triwulan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Tingkat Provinsi; Dan e. mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan KPAD instansi lintas sektor terkait dalam rangka inventarisasi data, analisa dan alternatif pemecahan masalah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
KETUJUH
: Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow Utara.
PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA - 9 KEDELAPAN
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Anggaran masing-masing instansi terkait serta bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Boroko Pada tanggal 17 Maret 2014 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, ttd DEPRI PONTOH
TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada : 1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara di Manado; 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko; 4. Yang Bersangkutan; 5. A r s i p,-
