PROFIL STUDI BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO2 (sebagai bagian dari Pengawasan Proyek-Proy6k Pembangunan dan Program Pengembangan dan Penerapan Nllai-Nilai Transparansl, Pratisipatif, Koordinatif dan Akuntabilitas di lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas) DOKUI\4ENTASI
&
ARSIP
BAPPENIAS Inspektorat Utama Bappenas Jakarta, Juni 2003
KATAPENGANTAR Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor: Kep.012/lvl.PPN/12l2001 tenlang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangman dan Anggaran Rutin
di lingkungan Kanor Kementerian Negara PPN/Bappenas,
pengawasan terhadap proyek-proyek Bappenas tidak hanya dilakukan terhadap aspek pengelolaan dan administrasi keuangan, tetapi
juga terhadap aspek kinerja kehnran (output), t'asrl (outcome), manfazt (beneft) dan dampak (impact) dari keluamr tersebut. Pengawasan terhedap aspek keuangan, sudah menjadi standar yang berlaku
di
lingkungan instansi pemerintah. Sedangkan
pengawasan terhadap kinerja keluaran dan seterusnya, belum meqjadi standar dan belum banyak dilakukan
pemerintah. Pengawasan terhadap aspek
kinerj4
di lingkungan instansi
antara lain dilakrkan secara intemal dan terbuka melalui forum presentasi hasil
kegiatan proyek di lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas.
Penyelenggaraan pengawasan terhadap kinerja keluaran proyek dan presentasi intern yang bersifat terbuka diatas, dimaksudkan pula: sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai (values) transparansi, partisipatif,
koordinatif dan akuntabilitas; menciptakan tata kepemerintahan yang bersih dan berku
^litas
@ood public governance) di lingkungan
Kantor Meneg.PPN/Bappenas; serta untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga sebagai institusi perencana dan pemtkir (think thank) yxtgktedibel- Mengingat kinerja keluaran proyek tersebut berdampak pada/mencerminkan kinerja UKE Bappenas secara umum, maka penyelenggaraan presentasi keluaran studi dan forum presentasi tersebut
penerapan Keputusan Meneg PPN/Bappenas No. 006A4.PPN/09/2001 tentang Pedoman Penyusunan Kegiatan Strategis Unit Kerja Eselon II Bappenas.
di
dar
II
pelaksananya dan
atas
juga merupakan
Pelaksanaan Rencana
Pada Tahun 2002, presentasi hasil keluaran proyek dalam rangka pengawasan terhadap aspek kinerja proyek tahun anggaran
2001 di fokuskan pada kegiatan studi dan penyusunan pedoman kerja (s/andard operating procedures
atanJ
SOP). Sedangkan untuk
tahun 2003 hanya difokuskan kepada kegiatan studi yang dibiayai proyek-proyek Bappenas tahun anggaran 2002. Presentasi laporan hasil kegiatan proyek dalam forum presentasi
II) yang
t hun 2002 dan 2003 disampaikan
oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon
rnerupakan pelaksana/penanggungjawab masing-masing kegiatan tersebut. Hasil presentasi
II ({IKE-
di atas disusrm dalam buku
Profil Keluaran (Output) Studi/Iiajian dan Prosedur Kerja (SOP) Bappenas tahun 2001 dan Profil Studi Bappenas TA2002, yang kemudian disosialisasikan kepada Pimpinan dan Staf di lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas.
Disadari bahwa buku Profil Studi Bappenas TA 2002 ini masih banyak kekurangannya, khususnya perlu dikernbangkan lagi cakupan dan metode pengawasan (evaluasi) kinerjanya. Unhrk itu, salah satu upaya yang perlu dikembangkan pada masa datang
adalah penyusunan indikator kinerja proyek/kegiatan proyek/tolok ukur termasuk studi, monitoring dan evaluasi untuk memudahkan pelaksanaan proyek/kegiatan dan evaluasi kinerjanya. Penyusunan indikator kinerja tersebut diharapkan sudah
dilakukan dan ditetapkan pada tahap perencanaan. Akhir kata, saran dan kritik yang bermanfaat sebagai masukan gntuk penyempumaan buku profil ini sangat diharapkan.
DAFTAR ISI
halaman Kata Pengantar Daftar Isi
Daftar Grafik Daftar Tabel Ringkasan Eksekutif
I
iii iv v
I
Profil Studi Bappenas Tahun Anggaran
2002 (Sebagai Bagian Dari Pengawasan Proyek-Proyek Pembangunan dan Penerapan Nilai-nilai Transparansi, Partisipatif, Koordinatif, dan Akuntabilitas di Lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas)
l.
f,
J
6
Pendahuluan Gambaran Pengawasan Kinerja Terhadap Pelaksanaan Studi 3. Hasil Pengawasan dan Saran Tindak Lanjut
Lampiran Lampiran
l.
2.
Gambaran Singkat Studi Dalam Proyek-Proyek Bappenas Tahun 2002 Hasil "Polling" Presentasi Studi Dalam Proyek-Proyek Bappenas Tahun 2002
10
35 89
lll
DAFTAR GRAFIK
halaman
Grafik No.
1.
Perbandingan Anggaran Kegiatan Studi , Non Studi dan Angaran Pembangunan Bappenas (55 dan 69) Tahun 2002
1l
Grafik No. 2. Jumlah dan Anggaran Studi Berdasarkan Kelompok Anggaran Bappenas TA2002
I2
Grafik No. 3. Jumlah dan Nilai Studi Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun 2002
13
Grafik No. 4. Jumlah dan Nilai Studi Berdasarkan Nama Proyek Tahun Anggaran 2002
14
Grafik No. 5. Jumlah Studi Yang Dikontrakan dan Swakelola Berdasarkan Unit Kerja Eselon
I
Tahun 2002
t6
Grafik No. 6. Nilai Studi Yang Dikontrakan dan Swakelola Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun 2002
t7
Grafik No. 7. Jumlah Studi Yang Dikontrakan atau Swakelola Berdasarkan Nama Proyek Bappenas Tahun 2002
l8
Grafik No. 8. Nilai Studi Yang Dikontrakan dan Swakelola Berdasarkan Nama Proyek Bappenas Tahun 2002
l9
iv
RINGKASAN EI(SEI(UTIF
Buku Profil Studi Bappenas TA 2002 merupakan hasil dari serangkaian kegiatan Presentasi Studi-studi Bappenas selama 27 hari (setiap Selasa, Rabu, Kamis; 5 Pebruari s.d 16 April 2003). Kegiatan pengawasan kinerja terhadap keluaran proyek yang bersifat studi tersebut didasarkan pada Kepmen No. 021/M.PPN/12I2001 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan ANggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas, mencakup pengawasan terhadap aspek keuangan dan aspek kinerja keluaran-keluaran proyek. Mengingat kegiatan studFstudi tersebut berdampak pada kinerja kelembagaan, yaitu mencerminkan kineta unit kerja eselon II yang melaksanakannya (umumnya UKE II) dalam melaksanakan studinya masing-masing, yang pada akhirnya terkait pada kinerja Kantor Meneg PPN/Bappenas sebagai insutusi perencana dan pemikir (think thanb, maka kegiatan pengawasan ini juga didasarkan Pada Kepmen No. 006/M.PPN/09/2001 tentang Pedoman Penyusunan dan PelaKanaan Rencana Kegiatan Strategis UKE II Bappenas. Selain itu, penyusunan profil dan kegiatan presentasi studFstudi tersebut juga merupakan bagian dari progGm Pengembangan dan Penerdpan NilaFnilai ( !.a/ueg Transparansi. Partisipatif, Koordinatif, dan Akuntabilitas di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas. Beberapa kesimpulan pokok dari hasil presentasi shJdi-studi tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Jumlah shrdi yang dilaksanakan lcntor Meneg PPN/Bappenas tahun 2002 sebanyak 60 studi atau meningkat 46,3 persen dibanding tahun 2001 yang berjumlah 41 studi. Dari 60 studi tersebut yang pembiayaannya terbagi kedalam 9 proyetg 54 studi (900/0) dilaksanakan oleh 23 Unit Kerja Eselon II (52,3Vo dari total ,14 UKE II) dan 6 studi (10o/o) dilaksanakan oteh 2 UKE I (Staf AhlD yang tidak memiliki UKE tahun 2002.
iL
Sedangkan 2L UKE
Il
(47,7o/o) ttdak memilik studi yang dibiayai dari anggaran pembangunan Bappenas
II
pelaKana studi TA 2002 lebih banyak dibandingkan dengan TA 2001 dimana seluruh studinya (41 studD hanya dilaksanakan oleh 18 UKE u (47,40lo) sedangkan sisanya 20 UKE II (52,6%) tidak memiliki studi yang dibiayai proyek-proyek Bappenas TA 2001. UKE
2.
Dari segi pelaksanaan studi TA 2002, sebanyak 40 studi (66,70lo dari total) dengan nilai Rp. 8.42 miliar (81,3% dari total anggaran studi) dilaksanakan oleh pihak ketiga (konsultan/dikontrakkan), dan sisanya 20 studi (33,3Vo) dengan nilai Rp. 1,93 miliar (18,70lo) dikerjakan secara swakelola.
Dengan demikian terdapat perbedaan yang besar antara jumah dan nilai studi yang dikontrakkan dengan yang dilaksanakan secara swakelola. Berkaitan dengan hal ini. di beberapa unit kerja eselon II dan proyek pelaksanaan seluruh studinya dilakukan melalui kontralvpihak ketiga, walaupun sebenamya cukup banyak studi TA 2002 yang dapat dilaksanakan secara s rakelola, Penggunaan pihak ketiga (kontrak) untuk pelaksanaan studi dapat saja dilakukan. asalkan memenuhi kiteria tertentu antara lain keterbatasan SDM dan waKu. Walaupun jumlah studi pada tahun 2002 (60 studi) meningkat dibandingkan tahun 2001 (41 studi), namun jumlah anggarannya menurun sekitar 6.820/0 (turun dari Rp. 11,1 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp. 10,35 mlliar pada tahun 2002),
Total anggaran studi TA 2002 sekitar 14,59o/o (Rp. 10,35 miliar) dari total anggaran pembangunan Bappenas TA 2002 (Rp. 70.96 miliar, dari anggaran 55 dan 69), dan sisanya 85,41olo (Rp. 60,61 miliar) untuk kegiatan non studi. Sedangkan pers€ntase anggacn studi tahun 2001 sebesar 5,100/0 (Rp. 11,1 miliar) dari total anggaran pembangunan (55 dan 69) Bappenas tahun 2001 (Rp. 271,97 miliar), 4. Terdapat studi yang anggarannya dinilai terlalu besar bila dibandingkan cakupan/substansi studinya yang relatif tidak terlalu "luas".
Sebaliknya, terdapat pula studi yang anggarannya relatif kecil tetapi substansi/cakupan studinya relatif'luas". Dalam hal ini, belum ada kriteria yang jelas mengenai besaran anggaran studi dibandingkan dengan substansi/cakupan studi tersebut.
Anggaran studi TA 2002 terbesar adalah sebesar Rp. 649 juta yaitu untuk studi Sartuan Manajemen Gerakan Gotong Royong Dalam Pelaksanaan Proyek P2D sebagai upaya Kemandirian Masyarakat." Sedangkan anggaran studi yang terkecil adalah sebesar Rp. 18 juta yaitu untuk studi ?enyusunan Model Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." 5.
Masih terdapat beberapa kegiatan yang didalam DIP/DIPP-nya tertulis sebagai kegiabn studi, namun dalam kenyataannya cenderung kurang relevan disebut studi. setiap laporan hasil studi serta dari polling melalui kuesioner yang disebar InspeKorat, beberapa peserta menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:
6. Berdasarkan hasil diskusi dalam presentasi
a.
b.
c. d.
7.
Substansi beberapa studi sangat berkaltan erat dan cenderung tumpang tindih (over lappin . Dalam hal ini. ditemukan beberapa studi yang judulnya berbeda tetapi substansi studinya relatif sama. Hal ini terjadi antara lain karena lemahnya koordinasi antar unit kerja terkait di Bappenas dalam membahas usulan dan melaksanakan suatu studi yang bersifat lintas sektor/bidang/unit keda. Sebagian substansi studi tertentu pernah dilakukan oleh unit kerja lain di lingkungan Bappenas beberapa tahun yang lalu ("pengulangan studil. Anggaran beberapa studiterlalu besar, tidak seimbang dengan kualitas hasil studinya. Selain pendapat yang diperoleh dari diskusi selama presentasi studi di atas, diperoleh pula pendapat peserta berdasarkan hasil analisa dari kuesioner yang diterima InspeKorat, sebagai berikut: 1) Hasil studi diupayakan dapat disosialisasikan (pemanfaatannya) lebih luas lagi, dan apabila mungkin dUadikan usulan kebijakan. Untuk itu, Bappenas pedu menyusun mekanisme untuk menghasilkan studi-studi yang berkualitas yang dapat dijadikan masukan kepada Sidang Kabinet, atau usulan kebijakan tertentu. 2) Rata{ata sebanyak 82,0 % peserta menyatakan studl yang dilakukan sudah sesuai dengan tupoksi UKE II pelaksananya, 11,0 o/o menjawab tidak tahu dan sisanya sebanyak 7olo menjawab tidak sesuai. 3) Rata-rata sebanyak 43,00/0 peserta menyatakan temuan/rekomendasi yang tercantum dalam laporan studi cukup baik, 37,0y0 menyatakan baik, 11,0olo menyatakan kurang bailg dan sisanya 9,0% menyatakan baik sekali, 4) Rata-rata sebanyak 72,0olo peserta menyatakan studi fdng dilakukan berkaitan dengan Tupoksi UKE II lain di lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas. 16,0010 menyatakan $daktahu, dan sisanya 12,0% menyatakan tidak berkaitan,
a.
-l'indak
Lanjut: Dapat dilaksanakannya Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No. 261/M.PPN/ 5/2003 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Anggaran RuUn dan Anggaran Pembangunan Kantor Meneg PPN/Bappenas, antara lain mencakup:
Saran
1) Seleksi secara komprehensif (pada bhap perencanaan terhadap usulan studi yang diarahkan agar menjadi studi (prakarsa strategis) yang bersifdt lintas sektor/bidang/unit kerja, relevan dengan tugas dan fungsi Meneg PPN/Bappenas, dapat menghasilkan keluaran yang shnificantbagi penyelesaian berbagai permasalahan nasional, serta berdampak pada nama baik dan peningkatan kjnerja lGntor Meneg PPN/Bappenas. Selain itu, seleksi juga dimaksudkan untuk menghindari, antara lain studFstudi yang tumpang lindih (ot/er laryingD. studi yang sitaFrya "nercr endingl', yang bersifat pengulangan (mengulang studi-studi yang pernah dilakukan), yang judulnya studi tetapi tidak relevan disebut studi, dan yang tidak sesuai denqan
3
2) 3) 4)
II
yang mengusulkan/melaksanakan studi, serta ketidakkonsistenan antara judul studi dengan substansinya. juga diarahkan agar Usulan kegiatan lainnya yang berupa monitoring dan evaluasi serta penyusunan dab menghasilkan ou@ut yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja lembaga, dan dikoordinasikan unit-unit kerja terkait. Disarankan pula TOR-TOR studi termasuk indikator-indikator kinerjanya yang sudah dibahas dapat diterbitkan (pada tahap perencanaan) antara lain sebagai p€nerapan nilaFnilai transparansi, partisipatif, koordinatif, dan akuntabilitas serta sebagai salah satu acuan untuk melakukan evaluasi kinerja. Pengutamaan pelaksanaan studi secard surakelola (untuk TA 2003 sudah mulai dilaksanalcn), mengingat Bappenas memiliki kualitas SDM yang memadai. Hal ini juga untuk peningkatan kapasitas staf perencana dan mendukung penerapan Jabatan
Tupoksi UKE
bag
Fungsional Perencana. Kejelasan kriteria mengenai besaran anggaran dengan substansi studinya, serb layak bdaknya suatu usulan studi disetujui, antara lain dilihat dari sisi strategit p€ngaruhnya pada peningkatan kinerja lembaga, dan relevansi studi dengan tugas dan fungsi Kantor Meneg PPN/Bappenas. Penyempurnaan manajemen proyel! anbra lain hubungan keda antara unit kerja atas langsung proyelg pelaksana tolok ukur, dan sekretariat pelaksanaan tolok ukur (apabila ada); serb mekanisme quality control terhadap keluaran (ou@./4 serta koordinasi antar unit-unit kerja tersebut dalam merencanakan/melaksanakan suatu studi yang bersifat shategis.
Kewajiban menyampaikan laporan studi ke perpusbkaan (Pusdatin Renbang) Bappenas (minimal 2 eksemplar), Inspektorat Utama, dan Biro Renortala (masing-masing 1 eksemplar). Sedangkan untuk hasil kegaitan yang bewpa database dikoordinasikan dengan Pusdatin Renbang.
Menerbitkan laporan-laporan studi yang berkualitas (sedang dilaksanakan untuk dimasukkan dalam jurnal oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Biro Renoftala). --ooo---
4
Profil Studi Bappenas Tahun Anggaran 20O2 (Sebagai Bagian Dari pengawasan Prcyek-Prcyek P€mbangunan dan Program Pengembangan dan Penerapan Nilal-Nilai Transparansi, Partisipatf, Koofllinatif dan Akuntabilitas di Lingkungan (antor Meneg,PP /Bappenas)
1,
Pendahuluan
Sebagai bagian dari program pengembangan dan penerapan nilai"nilai (values) transparansi, partisipatif, koordinatif dan akuntabilitas untuk mewujudkan good public got/effance di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas, pengawasan terhadap proyekproyek Bappenas tetap difokuskan pada dua aspek yaihj, aspek keuangan (p€nggunaan dan administrasi keuangannya; proses/pengelolaan anggaran) dan aspek kinerja keluaran (ounut1, hasil (r6ult, ou@me), manfaat (benefr, dari keluaran, dan dampaknya (impacO apabila keluaran tersebut telah dimanfaatkan baik untuk lingkungan internal maupun ekstemal Kantor Meneg.PPN/Bappenas. Khusus p€ngawasan (evaluasi) terhadap aspek kinerja tersebut dilakukan melalui forum presentasi keluaran proyek-proyek Bappenas secara intemal dan terbuka. Lebih lanjut hal ini akan diuraikan pada bagian 2 Gambaran Pengawasan Kinerja Terhadap Pelaksanaan Studi pada halaman berikutnya Pengawasan (evaluasi) kinerja proyek-proyek Bapp€nas, se@ra langsung maupun tidak langsung berdampak pada dan mencerminkan kineda kelembagaan, yaitu kinerja unit-unit kerja pelaksana kegiatan studi dan pada akhirnya Kantor Meneg PPN/Bappenas secara keseluruhan. Dalam hal Ini, pengawasan kinerja selain dimaksudkan untuk pengembangan dan penerapan nilai-nilai di atas, juga untuk: (1) mendukung upaya menghasilkan keluaran-keluaran yang bermutu (signifrcan , misalnya sebagai masukan yang bermutu bagi perumusan kebijakan abu alternatif kebijakan bagi pemerintah dalam memecahkan p€rmasalahan bangsa selama ini atau masa mendatang; (2) memanfaatkan hasil studi untuk menyusun suatu usulan kebuakan perencanaan; (3) mendorong kepastian prosedur kerja di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas; (4) mendorong terwujudnya koordinasi dan partisipasi secara nyata antar unit kerja terkait di lingkungan Kantor Meneg PPN/Bappenas; (5) mendukung peningkatan kinerja Kantor Meneg PPN/Bappenas sebagai instansi perencana dan pemikir (think tan& yang kredibel.
Pada tahun 2002, kegiatan pengawasan kinerja (evaluasi kinerja) proyek-proyek Bappenas TA 2001 difokuskan pada kegiatan studi dan penyusunan SOP, dan hasilnya telah diterbitkan dengan judul Profil Keluaftn (Ou@uo Studi dan Prosedur Kerja (SOP) Bappenas Tahun Anggaran 2001. Demikian pula, pada tahun 2003, kegiatan pengawasan kinerja proyek-proyek Bappenas tahun anggaran 2002 juga dibkukan melalui serangkaian presentasi internal secara terbuka selama 27 hari (setiap Selasa, Rabu, Kamis; dari tanggal 5 Pebruari sampai dengan 16 April 2003). Namun. berbeda dengan tahun 2002, pengawasan kinerja pada tahun 2003 ini difokuskan hanya kepada kegiatan studi saja. SOP tidak lagi dipresentasikan, dikarenakan selain arah penyusunan SOP sudah lebih jelas/dipahami berbagai unit kerja terkait, sebagian SOP juga sudah ada yang diterbitkan menjadi Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan sebagian lagi sedang dan akan disusun.
Gambaran Pengawasan Kinerja Terhadap Pelaksanaan Studi Cara atau metode pengawasan terhadap kineda penggunaan anggaran adalah sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh aparat pengawasian fungsional pemerintah, berdasarkan peftituran perundang-undangan yang berlaku, antara lain pemeriksaan atas dokumen adminisbasi umum, pelaksanaan anggaran, dan tata cara pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pengawasan kinerja (evaluasi kinerja) atas keluaran proyek dilakukan antard lain melalui suatu forum presentasi keluaran dari suatu kegiatan (tolok ukur) yang ada dalam setiap proyek di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Kedua cara pengawasan tersebut dapat dilakukan dalam waKu yang sama atau berbeda.
Presentasi laporan studi dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang melaksanakan masing-masing kegiatan studi. Sedangkan fokus utama evaluasi kinerja ditekankan pada 4 asp€k, yaitu: a. Latar belakang mengapa studitersebut dip€rlukan (salah satu pertimbangan untuk dapat dibiayai dengan anggaran proyek); b. Penyampaian laporan final studi (sebagai keluarcnloutput dafi kegiatan); c. Temuan dan rekomendasi yang tercanhm dalam laporan studitersebut (diidenufikasi sebagai "hasilloutcome')') d. Rencana pemanf"atan hasil studi tersebut (untuk memperoleh manfaallbenefrt dari adanya laporan studi yang memilik temuan dan rekomendasi fdng siqnifrcanf)i Khusus untuk indikator dampak (inpad) Edak dievaluasi, mengingat bersifat un@ntollable dan sulit dilihat realisasinya dalam walftu pendek, Sedangkan pemanfaatan studi baru dapat dilakukan pada tingkat ren@na pemanfaatannya (lihat Lampiran I.).
lumlah studi yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2002 sebarryak 60 buah, dengan rincian sebagai berikut: Deputi Bidang Sunber Daya Manusia dan Kebudayaan (7 buah) 1. Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Sosial Budaya 2' Studi Kajian Intervensi Pembangunan untuk Meningkatkan Kontribusi Teknologi dalam Pembangunan Nasional.
A.
3. 4. 5. 6, 7,
B.
C.
Kajian Penyempurnaan Kebijakan Kebudayaan Kajian Awal Penyusunan PIP di Bidang SDM. Studi Pengembangan Pembiayaan Bidang Pendidikan di kab/Kota Dalam Era Desentralisasi Kajian Awal Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial" Kajian Pengembangan Pembiayan Bidang Kesehatan dalam Era Desentralisasi.
epfi
Bldang Politik, Pertahanan dan Keamanan (70 buah) Pengkajian terhadap pelaksanaan PERMA No. 1/99 ttg pemb€basan perkara Penyusunan Model Kebijakan dalam rangka Peningkabn Kesadaran Hukum Masyarakat. Pengkajian Mengenai Peningkatan Peran Seda Masyarakat Dalam Mewujudkan Proses Peradilan yang Transpardn. Workshop tentang Gugabn Perwakilan (Class Action) Evaluasi Pelaksanaan Paruh WaKu PROPEI,IAS (Mid-term Review) Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Penelitian tentang Implementasi Jabatan StruKural dan Jabatan Politik di Lingkungan pemerintah Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Politik 10. Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Hankam
1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9.
Deputi Bidang Aonomi Daenh dan Pengembangan Regional (10 buah) 1. Analisis APBD se Indonesia 2. Penyempurnaan Indek Pembangunan Daerah 3. Pemutakhiran Data dan Informasi PDDA 2002 4. Penyusunan Strategi Pembangunan DaeGh 5. Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Daerah.
6. Bantuan Manajemen Pengembangan Model sist€m Transportasi Perdesaan z. auntr- Manajemen Gerikan Go6ng noyong Dalam Pel;ksanaan Proyek P2D s€-bagai
Upay€ Kemandkian Masyarakat' g.- penyusunan ri:bilat
Deputi Bidang Ekononi (7 buah) 1, Studi Penyusunan Analisa Investasi Paska Krisis 2, Studi Paruh WaKu Program Pembangunan Nasional. 3. Studi Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan' 4. Studi Prospek Suitainability APBN Dalam Jangka Menengah .5. Analisis Kdbijakan Set
(2002-206)
Deputi Bidang Sumber Daya Alan dan Lingkungan Hidup (4 buah) 1. Analisis Sistem Perflitungan PDB yang Berwawasan Lingkungan 2. Penyiapan Data dan Informasi Potensi SDA di 5 Propinsi 3. lGjian Awal Penyusunan PIP di Bidang SDA & LH. 4. Kajian Kebijal€n Bidang Kelautan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir' Deputi Bidang Sanna dan Prasamna (5 buah) 1. lcjian Awal Penyusunan PJP di Bidang InfrastruKur 2. Penyebarluasan Pendekatan Proyek P2MPD TA 2002 3. Kajian Pengembangan Sumber Daya Lahan di Kawasan Perdesaan 4, lGjian Pembangunan Permukiman di Kasawan Perdesaan 5, Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan
G.
H.
L
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan (3 buah) 1. Pengembangan Perencanaan Pembiayaan Jangka Menengah 2. Data Base Pembiayaan Pembangunan 3. Studi Pola Perencanaan Pembangunan (Studi Penyempumaan Mekanisme PPN)
Sekrebiat Wana(7 buah)
1. Kajian Pengembangan Analisis Jabatan Mandiri 2. Penyusunan Disain Kurikulum Diklat Fungsional Perencana 3. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana 4. Kajian Twining Program 5. Penyusunan Kajian analisis kebutuhan diklat staf perencana 6. Studi kebuakan : Penyusunan Data Base Perencana 7. Kajian Standar Kapasitas Unit Perencana Pusat dan Daerah lnsryktont UAna Q buah)
1.
Penelitian tentang Harapan Masyarakat Mengenai Prcduk-produk Bappenas
J.
Staf Ahli Menq, PPN Bidang Percepabn Pemhngunan l(awasan nmur Indonesia dan lQwaen Teftinggal (5 buah) 1. l(ajian untuk mendukung Pokja Kelembagaan 2. Kajian untuk mendukung Pokja prasarana 3. Kajian untuk mendukung Pokja l(erjasama Pembangunan Daerah 4. lGjian untuk mendukung Pokja Sumber Daya Alam 5. Kajian untuk mendukung Pokja Sumber Daya Manusia
K.
StafAhli Meneg,PPN Bidang Ekonomi Perusahaan (t buah) 1. Kajian tentang Kebijakan Penyehatan perbankan Nasional
9
Pelaksanaan ke 60 buah studi ini dilakukan oleh 23 Unit Kerja Eselon II dan 2 buah Unit Kerja Eselon I sebagai penanggung jawabnya (Tabel 1). Sedangkan, pembiayaan, administrasi keuangan dan operasional ke 60 studi tersebut terbagi kedalam 9 buah proyek Crabel 2), yaitu: 1. Perencanaan dan Pengendalian Regional 2. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) 3. Pelatihan dan Pendidikan Aoaratur 4. Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) 5. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Wihyah 6. Pengkajian Ekonomi dan Kelembagaan 7, Pembangunan Kelembagaan Perencanaan 8. Studi Penyusunan Kebuakan dan Program Pembangunan Nasional 9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bappenas
3. Hasil Pengawasan dan Saran Tindak LanJuL Hasil yang diperoleh selain berdasarkan laporan studi yang dipresentasikan juga diperoleh dari para peserta (audience) yang hadir dalam presentasi. Secara singkat beberapa temuan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:
1)
Jumlah studi yang dihasilkan sebanyak 60 studi, s€suai dengan yang tercantum dalam DIP/DIPP l(antor Meneg. ppN/ Bappenas tahun 2002 atau meningkat 46,3010 dibanding tahun 2001 yang berjumlah 41 studi. Dari 60 studi tersebut, sebanyak 40 studi (66,7,0/o) dilaksanakan oleh pihak ketiga/konsultan (kontrak) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,42 miliar (81,30/o) dan sisanya 20 studi (33,30/o) dengan nilai sebesar Rp. 1.93 miliar (18,7olo) dilaksanakan secara s'v\,rakelola. Dari 60 studi, 54 studi (900/o) difaksanakan oleh 23 Unit Kerja Eselon ll (52,3o/o dari total 44 UKE II) dan 6 studi (10o/o) dilaksanakan oleh 2 UKE I (staf AhlD yang tidak memiliki UKE IL Sedangkan 21 UKE II (47,7o/o) tidak memilik studi yang dlbiayai dari anggaran pembangunan Bappenas tahun 2002. Dab-data tentang studi dapat dilihat dalam Tabel 1 sampai dengan Tabel 6, sedangkan gambaran singkat tentang subsbnsi masing-masing studl dapat dilihat dalam Lampiran 1.
l0
2)
Total anggaran 50 studi TA 2002 (Grafik No. 1) sebesar Rp. 10,35 miliar. Nilai ini lebih kecil (6.820/o) dibandingkan dengan total anggaran untuk 41 studi pada tahun 2001 yang berjumlah Rp. 11,1 miliar. Walaupun tobl anggaran studi tahun 2002 lebih kecil dibandingkan total anggaran studi tahun 2001, namun persentase anggaran studi pada tahun 2002 lebih besar yaitu sebanyak L4,59o/o dari total anggaran pembangunan Bappenas tahun 2002. dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 5,10o/o dari total anggaran pembangunan Bappenas tahun 2001. Untuk TA 2003, alokasi anggaran studi jauh lebih besar atau meningkat 112,9olo yaitu sebesar Rp. 22,03 miliar untuk 80 studi yang tersebar di hampir semua UKE II (data s€mentara bulan April, dari Biro Renortala; data total anggaran Kantor Meneg.PPN/Bappenas tahun 2003 belum diperoleh)Perincian tentang jumlah, judul, dan anggaran studi Bappenas tahun 2002 berdasarkan Unit Kerja Eselon dilihat dalam Tabel No. 1 dan Tabel No. 2 serta Lampiran 1 (mengenai isinya secara singkat).
I dan Nama Proyek dapat
Psrbandingan Anggaran K€giatan Studi, Non Studi dan Anggaran Pembangunan Elappsnas (55 dan69) Tahun 2OO2 ao,ooo,ooo
i !: t { I f, x f,
To,ooo,ooo oo,ooo,ooo
$ (E
50,ooo,ooo
fi
g
po,ooo,ooo ao,ooo.ooo
$
2o.ooo,ooo
I
l o.ooo,ooo
Total Angaran
3)
Jumlah studi dan besaran anggarannya (Grafik No. 2), dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: a. Sebanyak 10 buah (L6,67o/o) dengan biaya kurang dari Rp.50 juta, sejumlah Rp.350,7 juta (3,39%). b. Sebanyak 23 buah (38,33olo) dengan biaya Rp. 50 juta s.d. Rp. 149,9 juta sejumlah Rp. 2,543.5 juta (24,56%).
11
Sebanyak22 buah (36,670/o) dengan biaya Rp. 150 jutas.d. Rp.349,9 juta sejumlah Rp.5.103,8 juta(49,32o/o). d. Sebanyak 5 buah (8,33olo) dengan biaya Rp. 350 juta s.d. Rp. 700 juta sejumlah Rp. 2.352,3 juta (22,73o/o) c.
Terdapat studi yang anggarannya dinilai terlalu besar bila dibandingkan cakupan/substansi studinya yang relatif tidak terlalu luas". Sebaliknya terdapat studi yang anggarannfd relatif kecil tebpi cakupan/subsbnslnya relatif "luas". Anggaran studi TA 2002 terbesar adalah Santuan Manajemen Gerakan Gotong Royong Dalam Pelaksanaan Proyek P2D sebagai Upaya Kemandirian Masyarakat, yaitu Rp, 649 juta. Sedangkan anggaran studi yang terkecil adalah sebesar Rp. 18 juta, yaitu untuk studi ?enyusunan Model Kebijakan Dalam Rangka Peningkabn Kesadaran Hukum Masyarakat". Untuk masa mendatang diperlukan kejelasan kriteria untuk menentukan besar kecilnya anggaran unbk setiap kegiatan studi dengan memp€rtimbangkan cakupan/subtansi studi. Gratlk No- 2 Jumlah d.n Angg.ran Strda Elordas.rkan Kslompok Anggaren Elappcn.s TA2oO2
6
J"'r"li -
I
share Jurrlah
-i(o/.) o Nlrai (Ml6r Rp) !l!9!:l!et(2
i i
I
i
I
I
li
K.lompok Anggaren
4)
Berdasarkan UKE I, jumlah 60 studi dengan total anggaran Rp. 10,35 miliar dapat dirinci menurut UKE I ((lihat Grafik No. 3 dan Tabel 1) sbb: a. Depuu Bidang Sumber Daya Manusla dan Kebudayaan sebanyak 7 buah (11,67010) dengan anggaran Rp. 1.48 miliar (14,31%). b. Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan sebanyak 10 buah (16,670lo) dengan anggaran Rp.0,86 miliar (8,26%), c. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional sebanyak 10 buah (16,670lo) dengan anggaran Rp. 2,60 miliar
d,
(25,r6vo). Deputi Bidang Ekonomi sebanyak 7 buah (11,670lo) dengan anggaran Rp.1,40 miliar (13,550/0).
t2
e. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebanyak 4 buah (6,67010) dengan anggaran Rp. 0,69 mitiar (6,690lo). Deputi Bidang Sarana dan Prasarana sebanyak 5 buah (8.33%) dengan anggaran Rp. 0,81 mliar (7,92olo). g. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan sebanyak 3 buah (5.000/o) dengan anggaran Rp.0,61 mitia(5,880/o). h. Sekretariat utama sebanyak 7 buah (11.67010) dengan anggaran Rp. 1,33 mitiar (12,830/0). i. Inspektorat utama sebanyak 1 buah (1,67010) dengan anggaran Rp. 0,16 miliar (1,58%).
t.
j. Staf Ahli Bidang Perecepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia sebanyak 5 buah (8,33olo) dengan anggaran Rp. 0.20 miliar (1,99%). k. Staf Ahll Bidang Ekonomi Perusahaan sebanyak 1 buah (1,67o/o) dengan anggaran Rp. 0,21 miliar (1,93olo). Ke-60 studi (lihat Tabel no.1) dengan nilai t1p. 10.35 miliar tersebut terdistribusi kepada 23 UKE II (52,3olo), sedangkan sisanya sebanyak 21 UKE II (47,7%) tidak memiliki studi yang dibiayai dengan anggaran di atas (mungkin ada yang mendapat hibah untuk studi tertentu, atau mendapatkan dana dari instansi lain untuk kegiabn studi, namun data tidak diperoleh). UKE II yang memiliki studi pada TA 2002, lebih banyak bila dibandingkan dengan UKE II pelaksana studi TA 2001, yaitu 41 studi dilaksanakan oleh 18 UKE II (47,4o/o), sedangkan 20 UKE II (52,60lo) tidak memiliki studi yang dibiayai dengan anggaran pembangunan Bappenas TA 2001. Gratlk No. 3 Jurnlah dan Nilai Studa Elerdasarkan lJnat l
I
1()
E Jurr{ah a nilai (rilisrRp.)
d
t
I T
! .a
n;;$o"""f*t nr.ff"j*n lrnlt K.rJ.
E9.lon
I
l3
5) Distribusijumlah a. b. c.
d.
e.
f.
g. h.
i.
dan nilai studi menurut nama proyek (Grafik 4 dan Tabel 2) adalah sebagai berikut: Perencanaan dan Pengendalian Regional sebanyak 12 buah (20,00Yo) dengan anggaran Rp.1,16 miliar (11,21%), Pengembangan Prasarana Perdesaan (PzD) sebanyak 3 buah (5,00o/o) dengan anggaran Rp. 1,31 miliar (12,53olo). Pelatihan dan Pendidikan Aparatur sebanyak 4 buah (6,670lo) dengan anggaran Rp. 0,96 miliar (9,26vo). Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (PzMPD) sebanyak 4 buah (6,670lo) dengan anggaran Rp. 0,51 miliar (4,930/o). Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Wilayah Tertinggal sebanyak 2 buah (3,33%) dengan anggaran Rp. 0,.14 miliar
(4,27o/o). Pengkajian Ekonomi dan Kelembagaan sebanyak 9 buah (15,00o/o) dengan anggaran Rp.0,89 miliar (8,640lo). Pembangunan Kelembagaan Perencanaan sebanyak 18 buah (30,00y0) dengan anggaran Rp. 3,89 miliar (37,600lo). Studi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional sebanyak 5 buah (8,330/o) dengan anggaran Rp, 0,82 miliar (7,89o/o). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bappenas sebanyak 3 buah (5,00o/o) dengan anggaran Rp. 0,37 miliar (3,57%). Grafik no.4 Jumlah dan Nilai StudiBerdasarkan l.lama Proyek Tahun Anggaran 2002 18
r..
20t 18
l
ri 16 i il K t12' .lro; .r 8.
,iri ,
?l
2l 0l-
ffi 3 4 . ,u m,,: . igiil"mu;i fu": ffi ffi&.ffi-ffi ffiN:-w
or.un
c'o
ee
s -*:o{*,.,,:
ooouor*ee
"r'do
t4
Jumlah studi yang relatif banyak pada beberapa proyek di atas, berpengaruh juga tg'hadap " span of control'dari pimpinan proyek terhadap pelaksanaan studi itu sendiri yang cenderung menjadi permasalahan tersendiri bagi pimpinan proyek. Untuk itu, Biro Renortala/nm Anggaran untuk masa-masa mendatang perlu menyusun pola hubungan kerja antara pengelola proyek dengan pelaksanaan tolok ukur studi, terutama untuk menghindari kesalahan administrasi dan untuk meningkatkan kualitas studistudi/tolok ukur. Hal inijuga mengingat jumlah studi sejak tahun 2001, 2002 dan 2003 terus meningkat Oabel 5 dan Tabel 6).
6) Jumlah studi yang pelaksanaannya dikontrakan/pihak ketiga adalah sebanyak 40 studi (56,70lo) dan sisanya 20 studi (33,3%) dikerjakan dengan svvakelola dengan perbandingan pembiayaannya sebesar Rp. 8,42 miliar (81,3olo) kontrak dan sebesar Rp. 1,93 miliar (18,70lo) srrakelola (crafik 5, 6, 7, I s€rta Tabel 3 dan 4). Dengan demikian terdapat perbedaan yang besar antara studi yang dikontrakkan dengan yang dilaksanakan secara swakelola. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa unit kerja eselon II dan proyelt pelaksanaan seluruh studinya dilakukan melalui kontrak/pihak ketiga, walaupun sebenarnya cukup banyak studl TA 2002 yang dapat dilaksanakan secara siwakelola. Perbedaan yang terjadi dari pelaksanaan ini perlu dicermati untuk pelaksanaan studi tahun-tahun mendatang apakah menggunakan pihak ketiga (kontrak) atau siwakelola. Pelaksanaan studi secara kontrak dapat saja dilakukan, asalkan memenuhi kriteria tertentu antara lain keterbatasan SDM dan waKu.
7) Distribusi jumlah dan nilai 40 studi yang dilaksanakan dengan pihak ketiga/kontrak menurut UKE I dan UKE II (Grafik 5, 6 dan Tabel 3) adalah sebagai berikut: a. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sebanyak 5 buah (8,33%) dengan anggaran Rp.1,18 miliar (11,46010). b. Deputi Bidang PolitiK Pertahanan dan Keamanan sebanyak 2 buah (3,33o/o) dengan anggaran Rp.0,27 miliat (2,620/0). c. Deputi bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional sebanyak 10 buah (16,670lo) dengan anggaran Rp.2,60 miliar (25,760/0). d. Deputi Bidang Ekonomi sebanyak 6 buah (10,0o/o) dengan anggaran Rp.1,22 miliar (11,76%). e. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebanyak 4 buah (6,67%) dengan anggaran Rp.0,69 miliar (6,69%). f. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana sebanyak 5 buah (8,33olo) dengan anggaran Rp.0.81 miliar (7,82olo). g. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan sebanyak 3 buah (5,00/o) dengan anggaran Rp.0,61 milia(5,880/o), h. Sekretariat Utama sebanyak 4 buah (6,70%) dengan anggaran Rp.0.87 miliar (8,37olo). i. InspeKorat utama sebanyak 1 buah (1,67010) dengan anggaran Rp. 0,16 miliar (1,58%).
15
sedangkan distribusi jumlah dan nilai 20 studi yang dilaksanakan UKE I dan UKE II secara swakelola (Grafik 5, 6 dan Tabel 3) adalah sebagai berikut: a. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sebanyak 2 buah (3,33o/o) dengan anggaran Rp. 0,29 mitiar (2,85o/o). b. Deputi Bidang Politk, Pedahanan dan Keamanan sebanyak 8 buah (13,33olo) dengan anggaran Rp. 0,58 miliar (5,64010). c. Deputi Bidang Ekonomi sebanyak 1 buah (1,67010) dengan anggaran Rp. 0,18 mitiar (1,80o/o). d. Sekretariat Utama sebanyak 3 buah (5,0olo) dengan anggaran Rp. 0,46 miliar (4,45olo). e. Staf Ahli Bidang PPKTI dan lGwasan Tertinggal sebanyak 5 buah (8,330/o) dengan anggaran Rp. 0.20 miliar (1,93%). f. Staf Ahli Bidang Ekonomi Perusahaan sebanyak 1 buah (1,67010) dengan anggaran Rp. 0,21 miliar (1,99olo).
Jumlah
12
':
,
Gratik No- 6 Studi Yang Dlkontrakan dan Swakclela Berdasarkan Ltnit t
..
..
ffi
l6!-i.;i;;a l] i?.s:\1rkelola il
lmJffiffimmm,Hil*,, *,*"fuk* *"***"ja"n
*n
i,,
."r!on
16
Nalai
Grafik t\b. 6 Studi Yang Dakontrakan dan Swakelota Elerdasarkan Unit }<erja Eselon Tahun 2OO2
,; .d
/,""
._{
I
s *C / .d "eo "f dcd
,'*f of d e' e. d*
8) Distribusi jumlah dan nilai 40 studi yang pelaksanaannya dikontrakan menurut nama proyek (Grafik 7, 8 dan Tabel 4) adalah sebagai berlkut: a. Perencanaan dan Pengendalian Regional sebanyak 7 buah (11,67010) dengan anggaran Rp.0,96 miliar (9,28olo). b. Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D) sebanyak 3 buah (5,00%) dengan anggaran Rp. 1,31 miliar (12,63010). c. Pelatihan dan Pendidikan Aparatur sebanyak 2 buah (3,33%) dengan anggaran Rp. 0,54 miliar (5,20%). d. Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) sebanyak 4 buah (6,70010) dengan anggaran Rp. 0,51 miliar (4,93o/o). e. Pengembanqan Kawasan Sentra Produksi dan Wilayah Tertinggal sebanyak 2 buah (3,33olo) dengan anggaran Rp. 0,,14 miliar
f.
g. h.
i.
(4,27o/o).
Pengkajian Ekonomi dan Kelembagaan sebanyak 4 buah (6,670lo) dengan anggaran Rp. 0,71 miliar (6,830/0). Pembangunan Kelembagaan Perencanaan sebanyak 12 buah (20,00%) dengan anggaran Rp. 2,99 miliar (28,94olo). Studi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional sebanyak 4 buah (6,670lo) dengan anggaran Rp. 0,63 miliar (6,09o/o).
Peningkatan Kapasitas Sumb€r Daya Manusia Bappenas sebanyak 2 buah (3,33%) dengan anggaran Rp. 0.33 miliar (3,17%)"
11
Sedangkan jumlah dan nilai 20 studi yang dilaksanakan secara swakelola menurut nama proyek (Grafik 7, 8, dan Tabel 4) adalah s€bagal berikut: a. Perencanaan dan Pengendalian Regional sebanyak 5 buah (8,33o/o) dengan anggaran Rp.0,20 miliar (1,93olo). b. Pelatihan dan Pendidikan Aparatur sebanyak 2 buah (3,33%) dengan anggaran Rp. 0,42 mitiar (4,060/0). c. Pengkajian Ekonomi dan Kelembagaan s€banyak 5 buah (8,33olo) dengan anggaran Rp. 0,18 miliar (1,81olo). d" Pembangunan Kelembagaan Perencanaan sebanyak 6 buah (10,00%) dengan anggaran Rp.0,89 miliar (8,66010), e. Studi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional sebanyak 1 buah (1,67%) dengan anggaran Rp. 0,18 miliar
f.
(1,80o/o).
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bappenas sebanyak 1 buah (1,67%) dengan anggaran Rp.0,041 miliar (0,40olo).
Grafik No.7
Jurn lah Studi Yang Dikontrakan dan Srarakelola Eler
Tahun
2OO2
to
f ' ti,
l. im.
El 6o^1."*
;tffi.ffiH"fr" ^eA
4t ^{ Q\'
f
,of
aY
Fl
,*
2
Bt ffit_
M aY
ir- "repr:
-!odd
Y{'+
f
r8
E g
3.5oo
o -
3,OOO
O
i
2,500.o 2.OOO
O
1,5OO
O
I ooo
o I PEI
(t
! 2
Grafik No- 8 Nilai Studi Yang di Kontrakan dan Swaketola Berdasarkan Nama proyek Bappenas Tahun 2OO2
:
j
r.m.z m.6
Hfd lrf;l
76.e
sJie s slo2
423
":"lm B{"tr m' tr 4ra (Y,td
3o
a
""$
,erQ-
tr oru
a:c
o*o -f* ,d {5 8(-
Name proyek L.
9)
l0)
Masih terdapat beberapa kegiatan yang_ didalam DIP/DIPP-nya tertulis sebagai kegiatan studi, namun dalam kenyataannya cenderung kurang relevan disebut studi. selain itu, rekomendasi dari beberapa studl c6nderung minyirankan tia"t n"nyi i"rupu studi lanjutan, akan tetapi juga lanjutan tersebut dibebankan kepada unit kerja tain. Hal ini peilu dipLrtimbangkan ,".ria ,.t"n! mengenai jangka waKu studi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. untui itu, l,eliaran @uquQ, hail (outcome' resul , manfaat (benefr,, dan dampak (impadl dari setiap strid'i harus ;et;i dan dikemutakan dalam sltiai, pi6posat studi. Berdasarkan hasil polling yang dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada wserta (audiene) setama pelaksanaan studi terdapat beberapa masukan antara lain: a' Substansi beberapa studi sangat berkaitan erat dan cenderung tumpang tindih. Dalam hal ini, ditemukan judul beb€rapa studi yang berbeda tetapi substansi studi relatif sama. b. Masukan dari peserta juga menyebutkan bahwa sebagian substansi studi tertentu pernah dilakukan oleh unit kerja lain di lingkungan Bappenas beberapa tahun yang lalu. c' Anggaran beberapa studi dinilai relatif besar, tidak seimbang dengan kualitas hasil studi yang dihasilkan.
l9
d.
Selain pendapat yang diperoleh dari diskusi selama presentasi studi di atas, diperoleh pula pendapat peserta berdasarkan hasil analisa dari kuesioner yang diterima InspeKorat, sebagai berikut: Hasil studi diupayakan dapat disosialisasikan (pemanfaatannya) lebih luas lagi, dan bila mungkin dijadikan usulan kebuakan. Untuk itu, Bappenas perlu menyusun mekanisme untuk menghasilkan studi-studi yang baik yang dapat dijadikan maiukan kepada Sidang Kabinet. Rata-rata sebanyak 82,0 o/o p€sertd menyatakan studi yang dilakukan sudah sesuai dengan tupoksi UKE II pelaksananya, 11,0 o/o menjawab tidak tahu dan sisanya sebanyak 7olo menjawab tidak sesuai. iii. Rata-rata sebanyak 43,00/0 peserta menyatakan temuan/rekomendasi hasilnya cukup baiK 37,0% menyatakan baik, 17,0o/o menyatakan kurang bail! dan sisanya 9,0yo menyatakan baik sekali. iv. Rata-rata sebanYak 72,0o/o peserta menyatakan studi yang dilakukan berkaitan dengan Tupoksi UKE II lain di lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas, 16,0% menyatakan tidak tahu, dan sisanya 12,00/o menyatakan tidak berkaitan.
i.
ii'
Dengan demikian, berdasarkan hasil polling tersebut dapat disimpulkan antara lain: terdapat studi yang subshansinya tidak s€suai dengan tupoksi (mengerjakan tupoksi instansi/unit kerja lain), tidak berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait, biaya yang "terlalu besa/', sosialisasi dari hasil studi perlu dilakukan, dan beberapa studi yang temuan/rekomendasi yang tercjntum Oltari laporan studinya dinilai kurang baik.
11)
Saran tindak lanjut, antara lain:
(a)
Forum presentasi keluaran studi perlu dilanjutkan dengan beberapa penyempurnaan, antara lain dengan cara membuat " randonl' atau memilih studi yang dapat mewakili baik itu dari issues (prakarsa skategis), program, unit k;rja es€lon I dan II atau haf penting lainnya. Selain itu, dapat juga dengan melalui pelaksanaan " cunent iudit;yaitu melalui presentasi studi pada saat kegiatan tersebut sedang dilaksanakan namun sudah pada tahap penyusunan draft akhir studi.
(b) Dalam rangka efisiensi dan efeKivitas pengawasan pada tahap perencanaan (pre audihre euatuation) peran 'l-im Anggaran
yang telah dibentuk kiranya dapat melakukan peran dan fungsinya dalam mengarahkan penanggungjawab tolok ukur/pioyek melalui forum presentasi proposal (TOR) studi yang sudah dilaksanakan sepertidalam tahun 2003 ini dengan tetap mengacu kepada nilaFnilai transparansi, partisipatit koordinatif dan akuntabilitas antar unit kerja. Salah satunya adalah setiap proposal
20
studi tersebut mengarah terhadap permasalahan/issue nasional selama ini, tidak tumpang tindih, tidak dipecah-pecah, dan "tldak menguiangi" studi yang substansinya relatif sama/pernah dilaKuKan. Untuk mendukung peran Tim Anggaran dimasa mendatang diperlukan arahan pimpinan dalam menentukan studi-studi yang strategis (prakarsa strategis) baik untuk alternatif kebijakan jangka pendeK jangka menengah dan jangka untuk disampaikan kepada Sidang Kabinet sesuai dengan peran lembaga Bappenas sebagai institusi perencana dan lembaga pemint (think thanll.
(c) Usulan/proposal dan pelaksanaannya perlu dikoordinasikan antar unit kerja (pada tahap perencanaan dan pelaKanaan) agar lebih efisien dan efeKif. serla dapat benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan serta sesuai dengan kegiabn yang menjadi prioritas dalam Renstra Bappenas Tahun 200f-2004 (Keputusan Kepala Bappenas No. 124lKa/05/2001) khususnya mengenai Penyusunan Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Nasional.
(d)
Dapat dilaksanakannya Keputusan Meneg PPN/Kepala Bappenas No. 261/M,PPN/5/2003 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Kantor Meneg PPN/Bappenas, antara lain mencakup:
i.
Pelaksanaan seleksi secara komprehensif (pada tahap perencanaan) terhadap usulan studi yang diarahkan agar menjadi: studi (prakarsa strategis) yang bersifat lintas unit kerja; relevan dengan tugas dan fungsi Meneg PPN/Bappenas; dapat menghasilkan keluaran yang sqinnaft bagi penyelesaian berbagai permasalahan nasional; serta berdampak pada nama baik dan peningkatan kinerja Kantor Meneg PPN/Bappenas. Selain itu, seleksijuga dimaksudkan untuk menghindari, antara lain studi-studi yang tumpang tindih (over lappin ; studi yang sifatnya " never endingl'; dan yang bersifat pengulangan (mengulang studi-studi yang pernah dilakukan); studi yang tidak relevan disebut studi; studi yang tidak sesuai dengan Tupoksi UKE II yang mengusulkan/melaksanakannya; dan ketidakkonsistenan antara judul studi dengan substansinya. Usulan lainnya yang berupa monitoring dan evaluasi, sefta penyusunan daa base juga diarahkan agar menghasilkan outputyang bermanfaat bagi peningkatan kinerja lembaga, dan dikoordinasikan dengan unit-unit kerja terkait. Dlsarankan pula ToR-TOR studi berikut indikator-indikator kinerjanya yang sudah dibahas dapat diterbitkan (pada tahap perencanaan) antara lain sebagai penerapan nilaFnilai transparansi, partisipatif, koordinatif, dan akuntabilitas serta sebagai salah satu acuan untuk melakukan evaluasi kineria.
2l
ii. iii' iv.
Pengutamaan pelakanaan studi secara swakelola (untuk TA 2003 sudah mulai dilaksanakan), mengingat Bappenas memilikitualitas sDM yang memadai. Hal ini juga untuk peningkatan kapasitas staf perencana da; menouKung penerapan Jabatan Fungsional Perencana. Kejelasan kriteria mengenai besaran anggaran dengan substansi studinya, serta layak tidaknya suatu usulan studi disetujui. antara lain dilihat dari sisi strategis, pengaruhnya pada peningkatan kinerja lembaga, dan relevansi studi dengan tugas dan fungsi Kantor Meneg PPN/Bappenas. Penyempurnaan manajemen proyek: antara lain pola hubungan.kerja antard unit kerja atasan langsung proyek dengan Pimpro/Benpro, pelaksana tolok ukur; sekretariat pelaksana tolok ukur (apabila ada); dan meka-nismL qubtity coit ot terhadap output, serta koordinasi antar unit kerja dalam melaksanakan studFstudi yang bersifat strategis (prakarsa strategis).
(d)
Kewajiban menyampaikan laporan studi ke perpustakaan (Pusdatinrenbang) Bappenas (minimal 2 eksemplar), InspeKorat Utama dan Biro Renortala (masing-masing 1 eksemplar). sedangkan untuk hasil kegiatan yang nerupi aita oase dikoordinasikan dengan Pusdatin Renbang.
(e)
Menerbitk€n laporan-laporan studi yang dinilai berkualitas (sedang dilakanakan, oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Biro Renortala) untuk dimasukan dalam jurnal.
)",
DAFTAR TABEL .
Tabel No.
1
Tabel No.
2.
Jumlah dan Ni.lai Profil Studi Berdasa*an Nama Proyek-Proyek Tahun Anggaran 2002
Tabel No.
3.
Jumlah, Nilai, dan Cara Pelaksanaan Studi Menurut Unit Ke{a Eselon I Dan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2002
Tabel No.
4.
Jumlah, Nilai dan Cara Pelaksanaan Studi Berdasarkan Nama Proyek-Proyek Tahua Anggaran 2002
Jumlah dan Nilai Profil Studi Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun A1,lggar]ao,2\O2
TabelNo.5. Perbandingar Jwr Tabel No.
6.
ah dan
Nilai Anggaran Studi Bappenas Tahun 2001,2002, dan 2003 Menurut Unit Keija Eselon
I
Perbandingan Jumlah dan Nilai Anggaran Studi Tahrm 200 I , 2002, dan 2003 Menurut Proyek Bappenas (Anggaran 55 dan 69)
23
Tabel No. 1 JUMLAH DAN NILAI ANGGARAN STUDI BAPPENAS BERDASARKAN UI{IT KERJA ESELON I TAHUN ANGGAR.AN 2OO2 Unit KerJa Eselon I/ ,irdul Shdi/l(aiian
{o I.
D-lrelcolatlP$iat .F€ltksnha,:
tudlah $tsdi dan.qt
ihrdi
Nllat:Ahggaran :,
Ph
Rn.RIbu
4
I
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
7
11.67
Dit. Kebudayaan dan iPTEK Dit. Kebudayaan dan IPTEK
Kajian Penyempurnaan KebUakan Kebudayaan Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang SDM. 5 Studi Kajian Pengembangan Pembiayan Bidang Pendidikan di kab/Kota Dalam Era Desentralisasi.
Dit. Kebudayaan dan IffEK Dit. Agama dan Pendidikan Dit. Agama dan Pendidikan
6 Studi Kajian Awal Sistem Perljndungan dan Jaminan Sosjal,,
Dit. Kependu, Kesejah. Sosial dan PP
164,815.0
7 Studi Kajian Pengembangan Pembiayan Bid. Kesehatan dalam Era DesentEl.
Dit. Kesehatan Gizi dan Masyarakat
248,000.0
D€puU Bidang Poli6lq Pertahanan dan Keamanan Pengkajian terhadap pelaksaman PERMA No- 1/99 ttg pembebasan perkara Penyusunan lYodel Kebijakan dalam rangka peningkatan Kesadaran
t
Hukum Masyankat. 3l Pengkajian Mengenai Penlngkatan peran Serta masfdrdkat Dalam
il ;l
Mewujudkan pro€s Peradilan yang Transparan. Worl$hop tentang Gugatan Peruakilan (Ctass Action) Evaluasi Pelaksnaan Paruh WaKu PROPENAS (Mid-term Rryiew) Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Penelitian tentang Implementasi Jabatan Struktural dan Jabatan politik
'l di Lingkunqan
Pemerintih el Kajian Awal Penwsunan PJp di Bidang polibk Kajian Awal Penyusunan PIP di Bidang Hankam
a/o
9
,KEI:
I
10.
17.39
'tal t5,
0
aao
4
909
0
0.00
4
9.09
6
13.64
6
13 64
Dit. Kebud. & Iptek Dit. Agama & Pend. Dit. Kepend. K.S. & PP
130,000.0
Dit. Keseh. & Gizi
130,000.0 428,000.0 250,000.0
10
16
67
Dit. Hukum dan Hak Azasi Manusia Dit. Hukum dan Hak Azasi Manusia
855,268.0
8.26
4
17 39
Dit. Dit. Dit. Dit.
78,182.0 18,524.0
Dit. Hukum dan Hak Azasi Manusia
Huk & HAM Apardt Negara Pol. Kom. & Info Hankam.
34,767.0 81,6s0.0 20,749.0 230,33s.0
Dit. Hukum dan Hak Azasi Manusia Dit. Hukum dan Hak Azasi Manusia Dit Apar. Nelara dan Dit. Hukum, HAM Dit. Aparatur Negara Dit. Aparatur Negara
Regional
Analisis APBD se Indonesia lndeks Pembangunan Daerah -'l Pemutakhiran data dan informasi pDDA 2002
Penyu$nan Strategi Pembangunan DaeGh Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Daerah.
6l Bantuan Manajemen Pengembangan
II
35,560.0
rl Penyempurnaan
;l
I
130,000.0
Dit. Politik, komunlkasi dan lnlormasi Dit. Pertahanan dan Keamanan
'oi
IIIl Oeputi Bidang Otonomi Daerah dan pengembangan
II(E
7
1,48O,815.0
Kajian Awal Penyusunan PIP di gidang Sosial Eudaya Studi Kajian Interuensi Pembangunan untuk Meningkatkan Konkibusi Technologi dalam Pembangunan Nasional.
II
9/t
II
Yano Memiliki dan Tidak Memlliki Sfirdi/Kallan Memllifti.Studi .ilamt UKE II Nama UKE Il UKII
UKE
abai:e/o,.
14odel Sistem Transportasi perdesaan
99,980.0
10 Drt. Pengembangan Dt. Pengembangan Dit. Pengembangan Dit. Pengembangan Dit. Pengembangan
16.67
wilayah & Transmigrasi Wilayah Wilayah Wilayah Wilayah
2,60,4,245.6
25.16
& Transmigrasi & Transmigrasi & Transmigrdsi & Transmigrasi
t4.29
13.04
Dit. Tata Ruang & Tanah. Dit. Peng. Otoda Dit. Perkotaar: & Pedes.
Dit. Peng.. Wil &Trans Dit. Kerj. Sek. & Daerah
80,000.0 248,900.0 80,000.0
Dit. Peng. Kws. Khus &
Tertingal
r47,704.0 298,600.0
Dit. Kerjasama Pemb. Sektoral & Daerah
7l Bantuan Manajemen Gerdkan Gotong Royong Dalam pelaiGanaan proyek P2D sebaqai Upaya Kemandirian Masyamkat.
Penyusunan Kebuakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Provek p2D. ql Penyusunan Strategi pengembangan Inter Regional Berimbang.
'l
101
Penyusunan Kebualan Nasional tentang Daerah perbatasan (Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Kalimantan)
Dit. Kerlasma Pemb. S€ktoral & Daerah
e9,060.7
Dit. Kerjasama PemD. Sektoral & Daerah Dit. Pengem. Kaws khus dan tertinggal Dit. Pengem. Kaws khus dan tertlnggal
289,931.1 194,400.0 247,90o.O
rvl Deputi Badang Ekonomi I
Studi Penyusunan Anallsa Investasi paska Krisis Studi Paruh Waktu Program Pembangunan Nasional. Sbrdi Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk pembiayaan Pembangunan. I Studi Prospek Sustainability APBN Dalam Jangka Menengah (2002-206) Analisis Kebijakan Sektor Pertanian perdesaan dalam rangka Menciptakan Kesempatan KerJa dan Peningkatan pendapatan pekerja.
7
il
Dit. Dit. Dit.
;l
Dit. Ketenagaksjaan dan Anaftsa Ekonomi
Studi Menyeluruh Pengembangan Kerangka Asuransi Sosial Penyusunan PJp di Eidano Ekonomi
el Kajian Awal
Pengembangan Perencnaan Makro Pengembangan Perencanaan Makro Neraca Pembafaran dan Hubungan Ekonomi Intemasional Dit. Keuangan Negara dan Analisis Moneter
Dit. Ketenagakerjaan dan Analisa Ekonomi Dit. Indushi, Perdagangan, dan Pariwisata
11 67
1,402,914.0 143,730.0 140,300.0
r42,872.0 186,082.0
13.55
5
4.76
21 7
Dit. Peng. Ren. Makro
Dit. Pember. UKM & KoD
Dit. Ner. Pem. Hubgn Ekon. Intemasional Dlt. Keu.Neg.& Anl.Mon Dit. Naker & Anl. Ekon Dit. Indagpar
166,320.0 203,610.0 420,000.0
I
24
:i::*
.
.i
v
D€puti Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Analisis Sistem Perhitungan PDB yang BeMawasan Lingkungan 2 Penyiapan Data dan Informasi Potensi SDA di 5 Propinsi Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang SDA & LH. Kajian Kebijakan Bidang Kelautan dalam Pemberdayaan Masyardkat 1
maiffi*1,
.{+t|Ean.;F4l
,r' dehqa
I|o
st|tdl '4 4
Dit. Dit. Dit. Dit.
Kelautdn Kelautan Kelautan Kelautan
dan dan dan dan
96
Rb.
Riht
,
9/6 i
.u
-.q
U Yang Fen[tki:dan TidEk ltldmimd.Sfoii4txdiidn
Studl:. ilrmc uI(E
6.67
Perikanan Perikanan Perikanan Perikanan
692,048.0
669
:I
tlaEh* U{E 1l
qb:
14
4
130,000.0 150,000.0 288,000.0
l€mlnkl
TIi It
9
Pesisir.
19
05
Dit. Kelautan dan
Dit. Dit. Dit. Dit.
Perikanan
5
t1
5
11
6
13.64
6
13
Pangan & Pertanian Kehut. & Kon. SD Air SD Minrl & Tambang SDA
&
LH
124,048.0
VI Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
5
Kajian Awal Penyusunan PIP di Bidang Infrastruktur 2 Penyebarluasan Pendekatan Proyek P2MPD TA 2002 2 Kajian Pengembangan Sumber Daya Lahan di Kawasan Perdesaan Kajian Pembangunan Permukiman di Kaswan Perdesaan 5 Kajian Pembangunan Ekonomi Dee Untuk Mengatasi Kemiskinan 1
Dit. Dit. Dit. Dit. Dit.
1 Pengembangan Perencanaan Pembiayaan Jangka Menengah
2 Data Bas Pembiayaan Pembangunan 3 Studi Pola Perencanaan Pembangunan (Studi penvempurnaan Mekanisme PPN)
)
7.82
8.70
14
29
Dit. Bina. Kem. Ush. Dit. Pemukim dan
127,3.0 rr7 4o0.0
.36
Dit. Pengairan & Irigasi Dit. Trdns@rtasl Dit. Ener, Telkom. & Info
Perumahan
169,867.5
5.O0
Dit. Analisis & Fomulasi Pendanaan pemb. Dit. Analisis & Formulasa Pendanaan Pemb. Dit. Analisis & Formulasi Pendanaan pemb.
609,020,0
5.88
1
4.35
225,280.0 233,740.0 150.000.0
,
Kajian Pengembangan Analisis Jabatan Mandiri Penyusunan Disin Kurikulum Diklat Fungsbnal perencana 3 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana Kajian Twininq Program 5 Penwsunan kajhn analisis kebutuhan diklat staf perencana 6 Studi kettjakan : Penyusunan Data Bas perencana 7 Kajian Standar Kapasitas Unit Perencana Pust dan Daerah
808,908,5 298,700.0
3
Sekretariat Utama
1
8.33
Bina Kemitraan Usha Pemukiman dan Perumahan Pemukiman dan Perumahan Pemukiman dan Perumahan Pemukiman dan Perumahan
VII Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
vtI
It(E
:
11 67
Biro Mministrasi Kepegawaian dan Hukum Pusbindiklatren Pusbindiklatren
1,327,752.E
12.83
2
Pend. LN. Bilateral Pend. LN. Multilateral Sisdur. Pend. Pemb. Pemnt & Eval. Pend. Pembangunan Dit. Adm. Pel. Pemb.
870
19.05 Biro Adm.Kepeg & Hkm Pusbindiklatren
328,317.0 s1,089.7 91,622.0 487,465.0
PusUndiklatren Pusbindikiatren Pusbindiklatren
Dit. Dit. Dit. Dit.
Pendanaan Pembg
41,009.1
Pustindiklatren
23 81
Dit. Anls. & Formulasi
64
Elro Renortala Biro Umum Biro Humas, Persid. dan Adm. Pimpinar Pusdatj n ren ba ng
56,100.0 272,150.0
I I
IX Insp€ktorat Utama 1
x
I
Penelitian tentang HaratEn Masyarakat Mengenai produk-produk Baooenas
Kaiian untuk mendukung Pokja 2 Kajian untuk mendukung Pokja 3 Kajian untuk mendukung Pokja c Kajian untuk mendukung Pokja Kajian untuk m€ndukung Pokia
Kelembagaan Prasarana Kerjasama pembangunan Daerah Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia
1
Kajian tentang KeblFkan Penyehatan perbankan Nasional
Tot
l
1.58
1
435
4.76
Insp. Bid. Kin. Kelembg
2
455
Insp. Bid Adm Umum
163,500.0
5 Sahli Sahli Sahli Sahll Sahli
Bid. Bid. Bid. Bid. Bld.
8.33
PPKTI & Kawaen Tertinggal PPKTI & Kawasan Tertinggal PPKn & Kawasn Tertinggal PPKn & Kawasan Tertinggal PPKn & K?wasan Tertinggat
Staf Ahli Meneg.PPN/Bapp€nas Ekonomi perusah.an
x
163,5O0.O
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
Staf Ahli Meneg.PPN/Eappenas PPKTI & Kawasn Tertinggal 1
167
1.93
ooo
000
1.99
0.o0
000
39,905.0 40,097.0 37,205.0 40,903.0
4t,937.0
I Sahli Eidang Ekonomi
2OO|O47.O
167
Perushan
205,750.0 205,750.0
60
too
10,350,26E.9
too
23
52.27
2L
47.73
4
7tta,
25
Tabel No. 2 JUMLAH DAN NILAI ANGGARA'{ STUDI BAPPENAS BERDASARKAN NAMA PROYEK-PROYEK BAPPENAS TAHUN AT{GGARAN 2OO2 oltii'
: I
.
,
3:-:.1
21"-r
t2
Perencanaan dan Pengendalian Regional I Analisis APBD se Indonesia
Dit. Pengembangan Wilayah &Transmigrasi
Indeks Pembangunan Daerah :5 Penyempurnaan Pemutakhlran data dan informasi PDDA 2002
Dit. Pengembangan Wilayah & Transmigrasi
4 Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah
Dit. Pengembangan Wilayah & Transmigrasi
5 Analisis Sistem Perhitungan PDB yang Berwawasan Lingkungan
Dit. Kelautan dan Perikanan
5l Penyiapan Data dan Informasi Potensi SDA di 5 Propinsi
Dit. Kelautan dan Perikanan
7) Kajian Kebijakan Bidang Kelautan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Dit. Kelautan dan Perikanan
8l Kajian untuk mendukung Pokja al Kajian untuk mendukung Pokja tol Kajian untuk mendukung Pokja 11i Kajian untuk mendukung Pokja 1)l --l Kajian untuk mendukung Pokja
nl Pengembangan Prasarana
{
:l :l
5
,5.
20.00
1,160,695.O
Kelembagaan
Sahli Bid. Perc. Pemb. KTI & Kws. Tertinggal
Prasarana
Sahli Bid. Perc. Pemb. KTI & Kws. Tertinggal
Kerjasama Pembangunan Daerah
Sahli Bid. Perc. Pemb.
Sumber Daya Alam
Sahli Bid. Perc. Pemb. KTI & Kws. Tertinggal
80,000.0 248,900.0 80,000.0 147,700.0 130,000.0 150,000.0 124,048.0 39,905.0 40,097.0 37,205.0 40,903.0
Sumb€r Daya Manusia
Sahli Bid. Perc. Pemb. KTI & Kws. Tertinggal
41,937.O
Dit. Pengembangan Wilayah &Transmigrasi
Kn & Kws. Tertinggal
;,2:r
-:
11.21
I
tl
Perdesaan
3
5.00
t,306,745'6
Bantuan Manajemen Pengembangan Model Sistem Transportasi Perdesaan Bantuan Manajemen Gerakan Gotong Royong Dalam Pelaksanaan Proyek
Dit. Kerjasama Pemb. Sekoral & Daerah
367,753.8
P2D sebagai Upaya Kemandirian Masyarakat.
Dit. Kerjasama Pemb. Sektoral & Daerah
649.060.7
Dit. Kerjasama Pemb. SeKoral & Daerah
289,931.1
12.63
3l Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas KelembaEaan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Provek P2D.
"li
Pelatihan dan Pendidikan Aparatur
4
Penvusunan Disain Kurikulum Diklat Funosional Perencana ,] Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana Kajian Twining Program
Pusbindiklatren
4 Penyusunan kajian analisis kebutuhan diklat staf perencana
Pusbindiklatren
ry
Pendekatan Provek P2MPD TA 2002
Pusbindiklatren
Kajian Pengembangan Sumber Daya Lahan di Kawasan Perdesaan Kajian Pembangunan Permukiman di Kasawan Perdesaan 4 Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan
v I
Pengemb. Kawasan Sentra Produksi dan Wilayah Tertinggal Penyusunan Strategi Pengembangan Inter Regional Berimbang.
2 Penyusunan Kebijakan Nasional tentang Daerah Perbatasan
4 Dit. Dit. Dit. Dit.
Pengkajian terhadap pelaksanaan PERMA No. 1/99 ftg Pembebasan Perkara Penyusunan Model Kebijakan dalam rangka Peningkatan Kesadaran
4 WorkshoD tentano Guoatan Perwakllan (Class Action)
51O,208.5 727,396.0
Pemukiman dan Perumahan
117,400.0 169,867.5 95,s45.0
Pemukiman dan Perumahan Pemukiman dan Perumahan
2
3.33
Dit. Pengem. Kaws khus dan Tertinggal Dlt. Pengem. Kaws khus dan Tertlnggal
9.26
.142,300.o
4.93
4.27
194,400.0
247,900.0
9 Dit. Hukum dan Hak Azasi Manusia Dit. Hukum dan Hak Azasi Manusia
Hukum Masyarakat. Pengkajian Mengenai Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Mewujudkan Proses Peradilan Yang Transparan.
6.67
Pemukiman dan Perumahan
VI Pengkajian Ekonomi dan Kelembagaan 1
958,493.7 328,317.0 51,089.7 9t,622.O 487,465.0
Pusbindiklatren
Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) 1 Penyebarluasan
6.67
15.00
894,772.O
8.61
78,182.0 18,524.0
Dit. Hukum dan Hak Azasi Manusia 34,767.O
Dit. Hukum dan Hak Azasl Manusia
81.550.0
26
I
I {
i
Jilf!!lalr
:.o/g :
stddi 1 5 Evaluasi Pelaksanaan Paruh WaKu PROPENAS (Mid-term Review)
Analisis Kebijakan SeKor Pertanian Perdesaan dalam rangka Menciptakan Kesempatan Keia dan Peningkatan Pendapatan Pekeia.
;l Penelitian tentang Implementasi
labatan Struktural dan labatan Politik
20,749.0 1
66,320.0 35,560.0
Pengembangan Perencanaan Pembiayaan langka I'lenengah Data Base Pembiayaan Pembangunan
Dit. Anal;sis dan I-ormulas, Pembiayaan Dit. Analisis dan Formulasi Pembiayaan
;l
Dit. Agama dan Pendidikan Dit" Agama dan Pendidikan
Sosial
Kajjan Pengembangan Pembiayan Bid. Kesehatan dalam Era Desentraltsasi Kajian Awal Penyusunan PIP di Bidang Hukum, HAM dan Aparatur Negara Remunerasl Pegawai Negeri Sipil rul Kajian Awal Penyusunan PiP di Bidang Politik Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Hankam ^-l Kajian Awal Penyusrrnan PIP di Bidang Ekonomi 131 Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang Daerah. 14lKajian Awal Penyusunan PJP di Bidang InfrastruKur Kajian Awal Penyusunan PJP di Bidang SDA & LH. 1:l rol Penelitian ttg.Harapan Masyarakat Mengenai Produk-produk Bappenas Kajian tentang Keblakan Penyehalan Perbankan Nasional 131 Studi Pola Perencanaan Pembangunan (Studi Penyempurnaan Mekanisme PPN)
il
.;l
iI
Dana Alternatif untuk Pembiayaan
Studi Prospek Sustainability APBN Dalam Jangka tvlenengah (2002-206) Studi Menyeluruh Pengembangan Kerangka Asuransi Sosial
37-60
130,000.0 428,000.0 250,000.c
Dit. Kependu, Kesejah. Sosial dan
164,81 5.0
PP
Dit. Kesehatan Gizi dan Masyarakat Dit Apar. Negara dan Dit. Hukum, HAM urr.
^yoroLuIrEgor
248,000.0 230,335.0
a( aa(
a
Dit. Politik, komunikasi dan Informasl Dit- Pertah:nan dan Keamanan Dit. Industri, Perdagangan, dan Pariwisata Dit. Pengembangan Wilayan & Transmigrasi Dii- Pengem. Kelemb. Prasarana Publik Dit. Kelautan dan Perikanan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan Sahli Bidang Ekonomi Pe!-usahaan Dit. Analisis dan Forrnulasi Perrbiayaan
Dit.
n
99,980.0 420,000.0 298,600.0 298,700.4 288,000.0 163,500.0 205,754.0 1 50,000.0
5
8.33
816,594,O
Pengembangan Perencanaan Makro
s3,734.A
Dit. Pengembangan Perencanaan Makro
140,300.0
7.89
Dit.
Neraca Pembayaran dan Hubungan Ekonomi Internasional Dit. Keuangan Negara dan Anallsis Moneter Dit. Ketenagakerjaan dan Analisa Ekonomi
ill Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bappenas Kajian Pengembangan Analisis Jabatan f4andiri Studi kebuakan : Penyusunan Data Base Perencana Kajian Standar Kapasjtas Untt Perencana Pusat dan Daeran
3,891,201.O 130,000.0
*,1 Studi
Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional Studi Penyusunan Analisa Investasi Paska Kris's Studi Pa!'uh Waltu Program Pembangunan Nasional.
30.00
130,000.0
Dit. Kebudayaan dan IPTEK
Kebijakan Kebudayaan Kajian Awal Penyusunan PIP di Bidang SDM. Studi Kajian Pengembangan Pembiayan Bidang Pendidikan di kab/Kota Dalam Era Deseniralisasi.
Total
233,740.0
Djt. Kebudayaan dan IPTEK Dit. Kebudayaan dan IPTEK
:l Kajian Penyempurnaan
6l Studi Kajjan Awal Sistem Perlindungan dan Jaminan
225,284.0
18
Kajian Awal Penyusunan PJP dj Bidang Sosial Budaya Studi Kajian Intervenst Pembangunan untuk Meningkatkan Kontribusi Technologi dalam Pembangunan Nasiona{.
il
;,,4/o
urL. nPdrdtur rrc9drd
,*l Pembangunan Kelembagaan Perencanaan
;l
l::.
fiilai rn'o. iiiuur
Dit. Hukum dan Hak Azasi lvlanusia Dit. Ketenagakerjaan dan Analisa Ekonomi
di Lingkungan Pemerintah
1l Studi Pengembangan Sumber
,
a
I
:l
''
742,872.0 186,082.0 203,610.0 3
5.40
Bifo Administrasi Kepegawaian dan Hukum Pusbindiklatren Pusbindiklatren
369,2s9.1
3.57
41,009.1 s6,100.0
277,r50.0
60
700
10,350,268.9
700.oo
,,,7
Tabel No.4 JUMLA}I, NITAI ANGGARAN dan CARA PELAKSANAAN STUDI BAPPENAS BERDASARKAN NAMA PROYEK.PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO3
No,
S3rtn
:::1i:i
I
lrove(
0,
fn
luarr-lEllci
UIG.II,P€frt+na Studj ],: .:
.2
3
Perencanaan dan Pengendalian Regional
,um|en Stu(li
f6+8lj
{
L2 2O.OOo/o
1 Analisis APBD
se Indonesia 2 Penyempurnaan Indeks Pembangunan Daerah 3 Pemutakhiran data dan informasi PDDA 2002 4 Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah 5 Analisis Sistem Perhitungan PDB yang Bervvawasan Lingkungan 6 Penyiapan Data dan Informasi Potensi SDA di 5 Propinsi Kajian Kebijakan Bidang Kelautan dalam Pemberdayaan Masyarakat
T2 Kajian
u
Mlai:
Studi
r5
5
v
8
1,160,695.0 77.27o/o
I
5
9.28o/o
8.33o/o
80,000.0
t
Dit. Pengembangan Wilayah & Transmigrasi Dit. Pengembangan Wilayah & Transmigrasi
1
1
248,900.0 80,000.0 t47,700.0
Dit. Kelautan dan Perikanan Dit. Kelautan dan Perikanan Dit. Kelautan dan Perikanan
1
130,000.0
I
1s0,000.0
1
L24,448.O
Pokja Kelembagaan
Sahli Bid. Perce. Pemb. KTI dan KT
I
Pokja Prasarana
Sahli Bid. Perce. Pemb. KTI dan KT
1
Pokja Kerjasama Pembangunan Daerah
Sahli Bid. Perce. Pemb. KTI dan KT Sahli Bid. Perce. Pemb. KTI dan KT Sahli Brd. Perce. Pemb. KTI dan KT
1
Pokja Sumber Daya Alam
untuk mendukung Pokja Sumber Daya Manusia
Bantuan Manajemen Pengembangan ttlodel Sistem Transportasi Perdesaan 2 Bantuan Manajemen Gerakan Gotong Royong Dalam Pelaksanaan Proyek P2D sebagai Upaya Kemandirian Masyarakat. Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah 1
Daerah Dalam Pelaksanaan Provek P2D.
I
I 3
12.63o/o
3 5.OOo/o
72.630/o
O.OOo/o
367,753.8
Dit. Kedasama Pemb. Sektoral & Daerah
1
649,060.7
Dit. Kerlasama Pemb. Sektoral & Daerah
1
289,931.
4
958,493.7 9.26o/o
2
3.33o/o
Pusbindiklatren
3 Kajian Twining Program 4 Penyusunan kajian analisis kebutuhan diklat staf perencana
Pusbindiklatren Pusbindiklatren
7.93o/o
39,905.0 40,097.0 37,205.0 40,903.0 4t,937.O
O.OOo/o
i
538,554.7 5,200/o
Pusbindiklatren
2 Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana
2OO,O47.O
L,306,745.6
1
5.67o/o Penyusunan Disain Kurikulum Diklat Fungsional Perencana
t,306,745.6
Dit. Kerjasama Pemb. Sektoral & Daerah
Pelatihan dan Pendidikan Aparatur
IV
960,648.0
7
77.670/o 1
5.000/o
1
Swe*€lola Nilai
sEuor,
Dit. Pengembangan Wilayah & Transmigrasi Dit. Pengembangan Wilayah & Transmigrasi
Pengembangan Prasarana Perdesaan
III
Kontra*
, {?:+9},..
Pesisir.
8 Kajian untuk mendukung 9 Kajian untuk mendukung 10 Kajian untuk mendukung 11 Kajian untuk mendukung
Caia Pelaksanaan Studi
NIIAI Rib.g)
Gpl
1
51,089.7
I
487,465.0
4
z 3.33o/o
449,939 4.O60/o
1
328,317.O
1
9r,622.O
Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
4
Daerah (P2MPD) Penyebarluasan Pendekatan Proyek P2MPD TA 2002 2 Kajian Pengembangan Sumber Daya Lahan di Kawasan Perdesaan 3 Kajian Pembangunan Permukiman di Kasawan Perdesaan 1
4 Kajian Pembanqunan Ekonomi Desa Untuk Menqatasi Kemiskinan
Dit. Pemukiman dan Dit. Pemukiman dan Dit. Pemukiman dan lDit. Pemukiman dan
51O,208.5
I
Perumahan
r27,396.0 117,400.0
51O,2O8.5 4.93o/o t27,396.0
I
117,400.0
Perumahan
169,867.5
1
Perumahan
95,545.0
6.67o/o Perumahan
4.93o/o
6.67o/o
I
0.00o/o
O.00o/o
169,867.5 oq q4q n
30
a,Fefalaanaan Stsdi
l!rytlatt
shdi
*., 2
.t
tl"
16 Penelitian tentang Harapan Masyarakat Mengenai Produk-produk Bappenas L7 Kajian tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Nasional 18 Studi Pola Perencanaan Pembangunan (Studi Penyempurnaan
S!,Y
re+ar 4.
.5,,
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan Sahli Bidang Ekonomi Perusahaan Dit. Analisis dan Formulasi Pembiayaan
.Sudi
Iffkii
stffli,
I
7:
8,
I
r63,500.0
1
150,000.0
4
630,512.0
llllhi,
9:
I
205,750.0
1
186,082.0
Mekanisme PPN)
5 Nasional
/
I Studi
8,33o/a
Penyusunan Analisa Investasi Paska Krisis
2 Studi Paruh Waktu Program Pembangunan Nasional.
3 Studi Pengembangan Sumber Dana Alternatif untuk Pembiayaan Pembangunan. 4 Studi Prospek Sustainability APBN Dalam Jangka Menengah (2002-206) 5 Studi. Menyeluruh Pengembangan Kerangka Asuransi Sosial
x
Dit. Pengembangan Perencanaan Dit. Pengembangan Perencanaan Dit. Neraca Pembayaran dan
Makro Makro
Kajian Pengembangan Analisis labatan Mandiri
3 Kajian Standar Kapasitas Unit Perencana Pusat dan Daerah
Total
6,09o/o
1
L43,730.0 140,300.0
I
142,872.0
1
203,610.0
7.670/o
L
3 5.OOo/o
1
6.670/o 1
Hubungan Ekonomi lntemasional Dit. Keuangan Negara dan Analisis Moneter Dit. Ketenagakerjaan dan Analisa Ekonomi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bappenas
2 Studi kebijakan : Penyusunan Data Base Perencana
816,594.0 7.89o/o
369,259.1 3,57o/o
Biro Administrasi Kepegawaian dan Hukum Pusbindiklatren Pusbindiklatren
2 3.33o/o
328,250.0 3.77o/o
I 60 7tX).OOo/o
1O,350,268.9 7OO.(X)o/o
40 66.67o/o
186,082.0
1
4L,Oggt.L
7,67o/o
O.40o/o 41,009.1
1 1
7.8o%io
56,100.0 272,150.0
9,418,664.9 87,34o/o
20 33.33o/o
L,93t,6U.1 18.660/0
32
Tabel No.5 PERBANDINGAN JUMLAH DAN NILAI ANGGARAN STUDI BAPPENAS YANG DrBrAyAr DENGAN ANGGARAN pROyEK BAPPENAS TAHUN 2001, 2OO2 DAN 2003 MENURUT UNIT KERJA ESELON I .'.2OO1l
Jsf!!t?h 2
L
::",Studli'r 3
:':'.filllai
(rnn:,niuu). 4
I
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
4
r,957,974.O
il
Deputi Bidang Politik, Peftahanan dan Keamanan
4
t67,956.0
ilI
Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional
8
1r4181309.O
ry
Deputi Bidang Ekonomi
6
V Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
t$tnhh,
20a2', ,. ,,,illilai.:
:,studii',
tRp,rffp"ul
,5
6
2003 ?)
lumlaF :.. ,Nrifai'' ci 6pp;r,f,igg) '$n
I
7
1,480,815.0
7
{,710,000.0
10
855,268.0
11
2,430,199.0
10
2,604,245.6
20
3,337,000.0
956,686.O
7
LAO2,9!4.O
11
1,430,160.0
7
1,80O,515.0
4
692,048.0
6
1,870,000.0
VI Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
1
2,609,100.O
5
8O8,9O8.5
6
2,770,000.0
vu Deputi Bidang Pendanaan
6
1,546,215.0
3
609,020.0
7
2,486,985.0
5
650,600.0
7
1,327t752.8
5
3,170,220.O
Pembangunan
rul Sekretariat Utama
7
il
Inspektorat Utama
1
163,500.0
x
Sameneg. Bidang Percep. Pemb. KTI dan Kaw. Teftinggal
5
2OO,O47.O
2
654,939.0
1
205,750.0
2
725,320.0
2
1,150,000.0
79
21,734,823.O
XI Sameneg. Bidang Ekonomi Perusahaan
XII
Sameneg. Bidang Maritim dan tata Ruang
Total
4l
11.107,356.0
60
10,350,268.9
Keterangan: 1) Berdasarkan Kep. Meneg.PPN/Bappenas No.050/M.PPN/03/2002 2) Rencana Studi Tahun 2003 (data dari Biro Renortala bulan April 2003)
33
LAMPIRAN
1.
GAMBARAN SINGKAT STUDI DALAM PROYEK-PROYEK BAPPENAS TAHUN
2OO2
35
GAMBARAN SINGKAT STUDI DALAM PROYEK.PROYEK BAPPENAS TAHU]T ANGGARAN 2OO2
Nama
Proyek
Unit Kerja Eselon
: Proyek Perencanaan dan Pengendalian Regional : Direktur Pengembangan Kewilayahan dan Transmigrasi
IIl
Atasan Langsung Proyek
No.
Tujuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
2
3
4
5
6
1 I I
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana Proyek
Analisis APBD se Indonesia.
1.
anggaran tahunan, dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola
Biaya : Rp. 80.000.000
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
APBD sebagai salah satu dokumen
:
Dit. Pengembangan Wialayah dan
penyelen ggaraan pemerintahan
Transmigrasi
dan pelaksanaan pembnagunan di daerah masing-masing pada tahun yang bersangkutan. Di samping itu, APBD juga memuat
2.
Temuan:
1.
2.
rencana kegiatan dan pembiayaan
pemerintah. Sedangkan pola belanja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat masih sangat kecil porsinya. Belanja terbesar dalam alokasi pembangunan adalah dari belanja rutin APBD adalah untuk belanja pegawai. Kemampuan keuangan daerah dalam mengimpun dana secara umum mengalami peningkatan. namun perlu dikaji lebih lanjut lagi asal perolehan dana tersebut. Secara umum daerah belum mampu membiayai kebutuhan rutinnya secara mandiri berdasarkan analisa kwadran kinerja 2002 kabupaten/kota peftumbuhan realisasi APBD rata-rata per tahun dapat dikategorikan sebagai beriku! kwadran I adalah kabupten/kota yanq dianggap mampu (15 kab), kwadran II adalah kabupaten/kota dengan kemampuan menengah (10 kab), kltradran III dan IV adalah kabupaten/kota yang tidak mampu.
3.
5. 6.
Sesuai dengan hasil klarifikasiberdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
Kajian APBD ini diharapkan dapat memberikan gambaran kineqa dan kemajuan pembangunan pada masing-masing daerah sefta keselarasannya dengan rencana dan prioritas pembangunan.
Rata-rataprioritaspembangunan kabupaten/kota adalah pada seKor transportasi dan seKor aparatur
dalam penyelenggaraan tugastugas pemerintahan dan pembangunan daerah otonom.
4.
*)
Dana alokasi umum yang dibagikan berasal dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25o/o dari anggaran rutin dalam APBN merupakan komponen terbesar dari pendapatan daerah.
ll'7llul05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIltidakmemberikan tanggapan
36
No.
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur II Pelaksana
JuduU Biaya/UKE
Tujuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
3
4
5
6
Proyek z
Penyempurnaan Indeks Pembangunan Daenh (IPD)
1.
Eiaya : Rp. 248.900.000 (kontrak / UKE II Pelaksana : Dit. Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi
2.
3. 4.
3
Pemutakhiran data dan informasi Pembangunan Daerah dalam Angka tahun 2001. Biaya : Rp. 80.000.000 (kontrak) UKE II Pelaksana :
Mengembangkanindeks
Temuan:
pembangunan daerah yang berdasarkan i ndi kator-i nd ikator yang mampu mengukur aspekaspek yang relevan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah terutama berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Merumuskan indikator-indikator kemajuan dan perkembangan pembangunan daerah representative baik secara konseptual maupun secara praktis. mengukur posisi indeks pembangunan daerah dalam kurun
IPD tahun 2002 menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penentuan faktor dominan, hasil lebih objektif, menggunakan analisa faktor, tidak dapat diperbandingkan antar waKu, dan bersifat fleksibel.
kebijakan DAU, DAK untuk berbagai seKor dan sebagai alat untuk mengevaluasi pembangunan daerah secara umum.
IPD 2002 masih memerlukan data mentah yang berasal dari kumpulan variable atau indikator yang telah ditentukan sebelumnya, maka semakin valid dan up date data tersebut semakin tinggi pula tingkat akurasinya.
waKu tertentu. Merumuskan penggunaan IPD sebagai dasar penyusunan kernagka kerja dalam perencanaan pembangunan, evaluasi pemekaran/pengga bunga n/ penghapusan wilayah, perhitungan dan dampak dari kebijakan DAU, DAK untuk berbagai sektor.
Memutakhirkan data hasil pembangunan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan data sebagai indikator hasil pembangunan ditambah dengan penSelasan sederhana sesuai data terkait.
Dit.Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi
*)
Rekonrendasi
Sebagai dasar penyusunan kerangka kerja dalam perencanaan pembangunan, perhitungan
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
Temuan:
1.
Terkumpulnya informasi dan data tentang berbagai aspek yang dapat drladikan tolok ukur "tingkat kemajuan" daeri pembangunan daerah. Terdapat penyesuaian data dan informasi yang disajikan, yaitu (1) dikeluarkannya Timor Timur dari series informasi dan data sejak tahun 2000 dengan demikian hanya 26 propinsiyang ditampilkan; (2) data dan informasi propinsi Maluku Utara, Banten, Bangka Eelitung dan Gorontalo masih dimasukkan kedalam provinsi induknya; (3) Terdapat perubahan nama propinsi yaitu Propinsi Naggroe Aceh Darusalam dan Propinsi Papua.
Publikasi kajian ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan berbagai kajian tentang berbagai
indicator keberhasi
la n
pembangunan.
llTlllJrc52003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
37
No.
fsi Keluaran x)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biaya/UKE II Pelaksana proyek
Tujuan
2
3
1
Temuan/Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
4
5
6
Rekomendasi:
1.
2.
4
Kajian Kebijakan Bidang Kelautan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Eiaya : Rp. 124.048.000
(kontrak) UKE
II Pelaksana :
Dit. Kelautan dan Perikanan
4.
Mengidentifi kasi karakteristi k sumber daya kelautan dan kondisi wilayah pesisir di beberapa wialyah Indonesia. Mengidentifi kasi dan menelah berbagai kendala dan permasalahan yang muncul sehubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan wilayah pesisir. Mengkaji dan menelaah langkahlangkah strategi kebija ksanaan pengelolaan sumber daya kelautan dan wilayah pesisir melalui proses partisipatif. Menyusun program dan rekomenciasi dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan wilayah pesisir.
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspckturUtamaNo.
Mengingat sifat pentingnya dan kebutuhan akan informasi dan data Derencanaan pembangunan daerah yang integral, perlu dilakuan pemutakhiran informasi dan data setiap tahunnya. Perlu membangun sistem informasi data pembangunan yang merupakan sistem database terstrukur berbasis jaringan yang sistematis, akurat serta terpercaya
Temuan:
1.
2. 3.
4. 5.
Belum didapatkannya pelaksanaan program pemberdayaan mesyarakat pesisir berjalan secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan belum dilaksanakan secara optimal. kurangnya modal, rendahnya kualitas SDM, minimnya sarana dan prasarana yang, rendahnya kapasitas kelembagaan dan munculnya degradasi sumber daya alam merupakan masalah umum yangs erring didapatkan dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir. Kurangnya keikutsertaan masyarakat pesisir dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir.
Hasil analisa A'WOT factor internal yang berupa komponen weakness merupakan factor utama yang paling mempengaruhi pemberdayaan masyarakat pesisir, seperti (a) rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir, (b) rendahnya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, (c) munculnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut, (d) kurangnya modal dalam pengembangan usaha perikanan, (e) rendahnya kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir, (f) kurangnya teknologi penanganan mutu hasil oerikanan. (o) rendahanva teknolooi
Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan maupun perencana untuk memberikan
prioritas program pembangunan kelautan sesuai dengan arah dan strategi kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan wilayah pesisir.
sebagai bahan masukan untuk mengantisipasi terhadap munculnya masalah-masaiah baru sebagai akibat pemanfaatan sumber adanya kelautan dan wilayah pesisir yang tidak terkendali dan
terencana dengan baik. sebagai bahanuntuk menyusun sistem mekanisme perencanaan dan koordinasi secara partisipatif yang terkait
dnegan upayta pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan wilayah pesisir.
llTl!lJ/05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKDlltidakmemberikan tanggapan
38
No.
Bagian Proyek/Tolok Ukur II Pelaksana
JuduU Biaya/UKE
provek
1
2
Isi Keluaran x) Tujuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
4
5
6
3
penangkapan ikan, (h) terjadinya over fishing atas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di beberpa daerah tertentu, dan (i) lemahnya sistem pengewasan atas wilayah lautan Indonesia.
Rekomendasi: Rekomendasi yang berupa kebijakan kelautan yang disarankan dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi: Perlu adanya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat pesisir
1.
2. 3.
4.
5.
6. 7. 8. 9. *)
Sesuaidengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspckturUtamaNo.
Pemberdayaan masyarakat pesisir sebaiknya dilaksanakan berdasarkan padapendekatan yang berbasis kewilayahan Perlu adanya program paying pemberdayaan masyarakat pesisir secra
terpadu. Sebaiknya pola pengucuran dana pemberdayaan masyarakat pesisir diterapkan melalui sistem perbankan, dimana bank sebagai chanelling agent, dan kedua bank berfungsi sebagai executing agent. Dana pemberdayaan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai modal untuk mendirikan BPR/BPRS/BMT yang pengelolaannya tidak memerlukan agunan bagi peminjamnya,pengolah dan pedagang ikan. diperlukan adanya kejasama antara swasta dan BUMN dalam rangka menciptakan pemberdayaan masyarakat pesisir yang
berkelanjutan. Perlu dikembangkan pola kearifan lokal yang sinergis dalam upaya pemberdayaan
msyarakat pesisir. Diperlukan adanya kepastian substansi sistem hukum dalam mewujudkan pelaksanaan pemberdayaan masyrakat pesisir yang efektif. Pola oemberdavaan msvarakat oesisir
l17/llJl05/2003tanggal 2Mei2003,.BeberapaUKElltidakmemberikan
ranggapan
39
No,
I
fsi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biaya/ UKE II Pelaksana Provek
Tujuan
2
3
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
4
5
6
sebaiknya kewenangan diserahkan kepada daerah masing-masing. 5
Analisis Sistem Perhitungan PDB yang berwawasan
Lingkungan Biaya : Rp. 130.000.000
(kontrak)
II Pelaksana : Dit. Kelautan dan
UKE
Perikanan/Dit. Pengendalian SDA dan LH
Memperoleh informasi lengkap mengenai potensi dan produktivitas SDA dan LH ke dalam perhitungan pendapatan nasional Menyususn acuan pedoman taktis dan model tentang konsep dan cara perhitungan neraca sumber daya dan PDB yang berwawasan lingkungan Melihat makna dan imolikasiakan
Temgen:
pentingnya memperhitungkan
Rekomendasi:
keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian fungsi LH dalam pembangunan yang berkelanjutan
Perhitungan Neraca Fisik SDA
1.
2. 3.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Belum ada Negara yang mengaplikasikan sistem perhitungan PDB yang berwawasan lingkungan (PDB Hijau). Belum ada standar baku komponen perhitungan yang menentukan PDB hijau Untuk Indonesia masih menekankan pada perhitungan secara fisik dari SDA dan belum menggabungkan antara stock dan flow.
Memasukkan seluruh aspek lingkungan hidup yang terkait Mencatat seluruh informasi perubahan cadangan SDA Memasukkan nilai degradasi SDA dan lingkungan Informasi harus benar-banar valid dan
akurat Dilakukan secara kontinyu Sampai pada tingkat wilayah terkecil, minimal Kabupaten Proses dan hasil pencatatan mengandung asas transparansi dan terbuka bagi publik
Perhitungan Neraca Moneter SDA:
1. 2. 3. 4. 5.
Valuasi pada semua aspek lingkungan hidup
yang terkait Teknik valuasi sederhana, akurat, mudah digunakan dan dipahami Teknik evaluasi sama untuk seluruh kawasan di Indonesia Dilakukan secara kontinyu dan sampai tingkat wilayah terkecil Hasil valuasi menjadi milik public
Hasil Perhitungan PDB Hijau:
1.
+)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturLltamaNo.
Mengidentifikasi seKor-sektor produksi yang terhesar samnai lprkecil hernennerr rh
ll'7llLll05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
40
No.
I
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana Proyek
Tujuan
2
3
2. 3. 4. 6
Penyiapan Data dan Informasi Potensi SDA di 5 Propinsi
1.
Biaya : Rp. 150.000.000
(kontrak) UKE
Dit.
II
Pelaksana
Kelautan
:
dan
Perikanan/Dit. Pengendalian SDA dan LH
3.
4.
Memotret / mengidentifikasi jenis sumber daya alam di lima propinsi di Indonesia sebagai studi kasus/sample; Menganalisis karakteristik dan ciri sumberdaya alam yang ada; Mengkaji dan menelaah konsepkonsep sistem informasi SDA yang sesuai dengan data yang tersedia; Menyusun rekomendasi dalam rangka penyiapan dan pengembangan sistem informasi SDA di masa datang.
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
4
5
6
terhadap kerusakan lingkungan Mengawasi dan mengatur usaha internalisasi lingkungan terhadap seKorsektor oroduksi
Mengevaluasikinerjapembangunan Menindaklanjuti dengan kebijakan dan tindakan nyata
Temuan: Belum tersedianya data dan sistem informasi sumberdaya alam yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan dan pemanfaatan yang efesien, efeKif dan beftanggung jawab. Hal ini bisa dilihat dari: belum konsistennya sistematika pengelompokan data fienis, jumlah, sebaran, tahun pengambilan data, dsb) sehingga sulit mengintegrasikannya menjadi suatu informasi yang valid dan reliabiq sumberdata masih tersebar dibeberapa instansi. Belum ada lembaga yang mengkoordinasikan pengumpulan data dan penyiapan sistem informasi sumberdaya alam secara menyeluruh;
1.
2.
3.
Belum terdapat suatu Infrastruktur Data Spasial Nasional Daerah (IDSN/IDSD) sehingga mempermudah tuntutan adanya
data geospasial yang mutakhir (up-to-date), resolusi yang memadai dan tepat waktu (real time) bagi pengembangan sistem informasi SDA yang lebih spesifik.
Rekomendasi:
1.
2. 3.
Mereview kegiatan-kegiatan pengumpulan data dan penyusunan sistem informasi SDA yang sudah ada Menyusun statistik SDA Pengkajian ulang mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka masyarakat global, yang memperhatikan aliran sumberdaya, sehingga melengkapi
*)
Scsuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
llTllu/05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKElltidakmemberikan tanggapan
4l
fsi Keluaran *
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/UKE II Pelaksana
Temuan/ Rekomendasi Studi
4. 5.
6.
Kajian untuk Mendukung Pokja Kelembagaan Eiaya : Rp. 39.905.00Q(swakelola) UKE II Pelaksana : Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan KTI
Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah untuk mendorong terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Bitung (Sulawesi Utara) sebagai kerangka untuk kemakmuran daerah dan wilavah
alam dan ekosistem dalam penentuan satuan pengelolaan wilayah. Mengembangkan Infrastruktur Data Spasial Nasional/Daerah(iDSN/IDSD)untuk mendukung pengembangan sistem informasi spasial agar dapat dijadikan basis data dasar bagi pengembangan sistem informasi geografi s/SIG. Perlu adanya sosialisasi pengembangan SIG sumberdaya alam dengan para pemangku kepentingan terutama di sektor yang terkait erat dengan pengelolaan sumberdaya alam.
Temuan:
1.
2.
Pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas. Untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah : Secara internal : jajaran pemerintah daerah dan pelaku-pelaku pembangunan daerah lainnya perlu memperkuat mekanisme kerja melalui pembenahan kelembagaan daerah yang
.
sekitarnya.
r
ada. Secara eksternal : pemerintah daerah
perlu melakukan sosialisasi potensi unggulan daerahnya yang dapat menciptakan daya saing antar daerah serta untuk menciptakan daya tarik investor baik dari dalam mauoun luar negeri.
Rekomendasi:
1.
2. +)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum Inspektur Utama
Konsep penerapan kawasan perdangan bebas dan pelabuhan bebas harus mendasarkan pada pola keterpaduan pelaksanaan antara kepentingan pemerintah pusat dengan kepentingan masyarakat daerah otonom sesuai dengan bidang kewenangan masingmasing. Berdasarkan model struktur kelembagaan daerah maka model struktur gabungan merupakan pilihan yang dapat digunakan untuk pengembangan kelembagaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
Pengembangan Bitung sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas didukung oleh letak geografis strategis, potensi sumberdaya alam wilayah sekitarnya, sikap dan kemauan masyarakat dan pemerintah daerah yang ingin terus maju, serta kondisi pelabuhan Bitung. Penyusunan model kelembagaan kawasan buhan bebas .
No. ll7llul05l2013 tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa UKE II tidak memberikan tanggapan
42
No.
I 8
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/UKE II Pelaksana Proyek
Tujuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
2
3
4
5
6
Kajian untuk Mendukung Pokja
Identifi kasi jenis infrastruKur yg sesuai dikembangkan di KTI, Mengkaji alternatif sumber pendanaan pembangunan
Prasarana Eiaya : Rp. 40.097.000,(swakelola) UKE II Pelaksana : Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan KTI
infrastruktur.
Temuan:
1.
2.
Rekomendasi:
1.
2. 9
Kajian untuk Mendukung Pokja Kerjasama Pembangunan Daerah Biaya : Rp. 37.205.000,(swakelola) UKE
II Pelaksana :
Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan KTI
Wilayah Kalimantan mempunyai potensi peftambangan yang sangat besar sebagai daya tarik investasi. Wilayah Nusa Tenggara mempunyai kedekatan dengan Bali dan potensi wisata yang besar sebagai daya tarik investasi.
Merumuskan kebijaksa naa n terobosan yang dapat digunakan untuk mengejar keteftinggalan KTI dari wilayah KBI melalui peningkatan koordinasi antar Pemerintah Daerah baik Pemerintah
Daerah Propinsi maupun Kabupaten yang disusun dalam bentuk KebUakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Rapat Pokja Prasarana, Rapat Pleno DP-K[, Rapat Paripurna DP-KTI, Sidang Kabinet Terbatas Bidang KTI
Kalimantan. Pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan pola KSO : BOO dan BOT untuk wilayah Nusa Tenggara
Kelembagaan
3.
+ * * *
Pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan pola counter frade untuk wilayah
Rekomendasi:
1. 2.
Hasil kajian iniakan menjadisalah satu acuan dalam penyusunan kebijakan DP-KTI melalui mekanisme :
Jakstranas ditetapkan dalam bentuk ketetapan dan Instruksi Presiden Pelaksanaan jakstranas perlu melibatkan lembaga-lembaga lain sepefti KESR, Bapem
Hasil kajianini dimanfaatkan : Menjadi dasar penetapan Keputusan DP-KTI No. 1/2002 tentang Jakstranas PPKil.
. .
Untuk memperkuat Keputusan
DP-KII No. 1/2002 tersebut,
KAPET, dII,
telah ditetapkan Instruksi
Untuk memperkuat pelaksanaannya perlu dibentuk jejaring antar pemerintah,
Presiden No. 72003 tentang Pelaksanaan Jakstranas PPKTI.
pemerintah daerah, swasta, masyarakat,
dan lembaga lainnya.
Pendanaan
1.
2. 3.
*)
Disamping sumber pendanaan APBN dan APBD, pelaksanaan Jakstranas perlu
memperoleh pendalaan lain seperti :Dana perbantuan, Dana dekonsentrasi, dana desentralisasi (DAK, DAU, dana bagi hasil), dana kapitalisasi usaha SDA, dana penyisihan keuntungan BUMN, dll. Diharapkan peranan masyarakat termasuk swasta menjadi komponen terbesar dalam penyediaan pendanaan pembangunan KTI. Perlu kebijakan insentif kepada investor agar melakukan investasidi KTI.
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturl.JtamaNo. ll7IIIJ1O1/}OO3tanggal
2Mei2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan
tanggapan
43
No.
fsi Keluaran x)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/UKE II Pelaksana
Tujuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Proyek 1 10
2
3
Kajian untuk Mendukung Pokja Sumber Daya Alam
Memberikan masukan kepada Kelompok Keqa Sumberdaya Alam DPKTI dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan sumberdaya alam di Kawasan Timur Indonesia
Biaya : Rp. 40.903.000,-
(swakelola) UKE II Pelaksana : Staf Ahli Bidang Percepatan Pembangunan KTI
1. 2.
4. Kaiian untuk Mendukung Pokja Sumber Daya Manusia Eiaya : Rp. 41.937.000,(swakelola) UKE Ii Pelaksana : Staf Ahll Bidang Percepatan Pembangunan KTI
Mengidentifi kasi bentuk aksi pemihakan dalam bidang pengembangan SDM yang sesuai untuk diterapkan berdasarkan karakteristik wilayah setemDat
Keterangan
5
6
4
Temuan dan Rekomendasi:
3.
11
Rencana Pemanfaatan
Pendekatan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di KTI harus dinamis dan disesuaikan dengan karaKeristik wilayah, terutama karakteristik masyarakat lokal Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di KTI diperlukan kejelasan regulasi dan kelembagaan pemerintah Perlu ditetapkan kebijakan untuk meningkatkan penguasaan teknologi pengelolaan sumberdaya alam untuk masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam setempat. Perlu kebijakan penguatan modal dan pendampingan usaha bagi masyarakat lokal
1.
Hasil kajian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di KTI oleh Kelompok Kerla Sumberdaya Alam Hasil kajian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pengembangan sumberdaya alam di KTI maupun Provinsi Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat pada khususnya.
Temuan:
1.
2. 3.
4.
Kualitas sumberdaya manusia di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masih rendah Program-program pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sudah mengarah pada pengembangan sumberdaya manusia Pemihakan yang ada dan diprogramkan telah mengacu pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi (ketenagakerjaan). Kebutuhan keberpihakan pada bidang kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan lebih banyak diperlukan untuk pengadaan prasarana dan sarana.
Rekomendasi:
1.
untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perlu segera dilakukan melalui pemihakan terhadap perbaikan atau peningkatan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi (ketenaoakeriaan).
*)
Sesuai dengan hasil
klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. ll7/lul05l2}03tanggal 2Mei 2003,.BcberapatiKElltidakmemberikan tanggapan
44
Isi Keluaran *
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana
Untuk meningkatkan kesehatan sumberdaya manusia diperlukan pemihakan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan gizi masyarakat Untuk meningkatkan pendidikan sumberdaya manusia diperlukan pemihakan terhadap percepatan pelakanaan wajib belajar 9 tahun; percepatan pengadaan sekolah kejuruan dan politeknik; pemberian kesempatan yang luas mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Untuk meningkatkan ekonomi (ketenagakerjaan) diperlukan pemihakan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dan perluasan kesempatan kerja. perlu adanya keterpaduan antar departemen/instansi melalui wadah Kementrian percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Penyusunan Strategi Pembangunan Regional Biaya : Rp. H7.700.00Q-
(Kontrak) IJKE
II
Pelaksana
:
Dit. Pengembagan wilayah dan Transmigrasi
Menyustrn suatu gambaran atau pemetaan wilayah-wilayah pengembangan strategis dengan : mengidentifikasikan potensi daerah dan keterkaitan antar daerah. menetapkan kawasan-kawasan pengemba ngan strateg is berdasarkan potensi dan hubungan antarkawasan. menetapkan seKor-sektor unggulan dalam kawasan pengembangan strategis.
1. 2. 3.
r)
Sesuai dengan hasil klarifikasiberdasarkanMcmorandumlnspekturtltamaNo.
Digunakan sebagai bahan : Masukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan wilayah, terutama dalam menegakkan perencanaan kewilayahan yang memiliki konsistensi dan kekuatan hukum. Menyusun mekanisme pembangunan wilayah yang dapat menjembatani perencanaan mikro wilayah dengan makro wilayah,
1.
2.
l17llUl05l2003tanggal 2Mei 2003,. IleberapaIJKElltidakmemberikan tanggapan
45
GAMBARAN SINGKAT STUDI DALAM PROYEK.PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO2
Nama Proyek
Unit Kerja Eselon
II/
Proyek Pengembangan Prasarana Perdesaan Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah
Atasan
Isi Keluaran *
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana
Bantuan Manajemen
1
Eiaya : Rp. 367,753,760
(kontrak) UKE
II Pelaksana :
Dit. Kerjasama Pembangunan SeKoral dan Daerah
persoalan
Mengidentifikasikan perdesaan dalam pengembangan wilayah pengembangan ekonomi Merumuskan beberapa transportasi perdesaan di beberapa kawasan di Indonesia. Menyusun kebijakan model transportasi perdesaan.
i Temuan:
rangka I 1. dan I local. I model I I
Pengembangan Model Sistem Transportasi Perdesaan
3.
2.
Penyediaan prsarana perdesaan lebih banyak bergantung pada anggaran pemerintah, sedangkan sarana transportasi pada beberapa moda sudah banyak terlibat Oartisipasi masyarakat. Karena tingkat pengembanlian modal yang kecil di daerah terpencil, maka swsta kurang berminat menyediakan jasa sarana transpoftasi. Akibat demand yang tidak terpenuhi, mengakibatkan tarif yang sangat
Sebagai van masukan terhadap penyusunan kebijakan dan
program pemerintah dalam penyediaan sarana dan Prasarana perdesaan.
tinggi. 3.
4.
Dengan pertimbangnan kelayakan finansial, pemerintah jugakurang berminat untuk investasi dalam penyediaan pra-rana transpoftasi di daerah terpencil. Daerah-daerah terpencil menjadi daerah yang terisolasi, akibatnya terjadi perkembangan pembangunan yang lambat dan implikasi berikutnya menjadi daerah kantong-kantong kemiskinan.
Rekomendasi:
1.
Sistem penyediaan prasarana dan sarana transporatsi untuk daerah terpencil diperlukan peran pemerintah yang sangat besar, sedangkan di daerah yang sudah berkembang sebaiknya peran swastalah
2.
yang harus jauh lebih besar. Matriks pembagian peran antara pemerntah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana transpoftasi perdesaan. Dalam hal penentuan tarif, untuk daerah yang sudah berkembang pemerintah hanya mengawasi sedagkan besaran tarif
*)
Sesuai dcngan hasil ktarifikasi berdasarkan Memorandum lnspektur Utama
No. I 17llUl05l2003 tanggal 2 Mei 2003,. Bebe rapa t.lKE II tidak memberikan tanggapan
46
No.
Isi Keluaran x)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana
Tujuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
4
5
6
Provek 3
2
1
mekanisme pasar; sedangkan untuk daerah belum berkembang perlu diberikan subsidi, L4
Bantuan Manajemen Gerakan Gotong Royong Dalam Pelaksanaan Proyek P2D Sebagai Upaya Kemandirian
1.
2.
Masyarakat Biaya : Rp. 549,064720
Merumuskan danmenyusun konsep dasar gerakangotong royong dalam penyediaan prasarana perdesaan. Merumuskan penguatan institusi masyarakat perdesaaan dalam mengelola penyediaan prasarana dan sarana berbasis masyarakat.
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
:
Dit. Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah
Temuan:
1.
2. 3. 4.
Terdapat berbagai jenis kegiaan gotong royong dari hasil pengamatan di 4 lokasi studi (Kabupaten Tabanan, Karanganyar, Tanah Datar, dan Kota Banjar) Model-model kegiatan kegiatan gotong royong. Jenis-jenis prasarana yang dibangun melalui kegiatan gotong royong Motif-motif terjadinya kegiatan gotong royong.
Sebagai bahan masukan terhadap penyusunan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan P2D Mandiri.
Rekomendasi:
1.
7.
15
Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Proyek P2D.
I.
Biaya : Rp. 289,931.070
2.
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
:
Dit. Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah
Merumuskan strategi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka penyediaan prasarana perdesaan secara mandiri. Menyusun pedoman dan manual pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana oerdesaan
Perlunya peran pemerintah dalamhal, menyediakan tenaga motivator gotong royong, pemantauan dan pengawasan,pengakan peraturan dan pemberian penghargaan/hukuman, fasilitator dalam pendidikan gotong royong, sefta kampanye membangun semangat gotong royong. Syarat pendukung: adanya kepastian hukum dan pembagian tanggung jawab pembangunan dan pemeliharaan prasarana desa; serta pembagian dana yang dikeloia oleh kabupaten dan desa.
Temuan:
1.
2.
Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam penyediaan Prasarana dan sarana perdesaan.
Lemahnya pengembangan SDM, pengelolaan dana dan regulasi dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana perdesaan secara mandiri.
Sebagai bahan masukan terhadap penyusunan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan P2D mandiri dalam rangka mendukung kebijakan otonomi daerah.
Rekomendasi:
1.
Perlunya strategi pengembangan kapasitas
pemerintah dalam rangka penyediaan prasarana perdesaan secara mandiri.
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum Inspektur UtamaNo.
ll'lllul05l2003
tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa UKE
Il tidak memberikan
tanggapan
47
No.
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/UKE II Pelaksana
Tujuan
Isi Keluaran x) Temuan/Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
Keterangan
4
5
6
Provek 1
2
3 2.
3.
Menyusun pedoman dana manual pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan p[rasarana dan sarana perdesaan. Kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan SDM, pengelolaan dana, dan regulasi dalam penyediaan prasarana perdesaan.
*)
Sesuai dengan hasilklarifikasiberdasarkanMemorandumlnspeklur(JtamaNo.
ll7lllJl05l2}03tanggal 2Mei 2003,.BeberapaLlKElltidakmemberikan tanggapan
48
GAMBARAN SINGKAT STUDI DALAM PROYEK-PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO2
Nama
Proyek
Unit Kerja Eselon II/ Atasan Langsung Proyek No, 1 16
: Proyek Pelatihan dan Pendidikan Aparatur : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan
Isi Keluaran x)
Bagian Proyek/Tolok Ukur JuduU Biaya/UKE 2
II Pelaksana
Penyusunan Disain kurikulum Diklat Fungsional Perencana Biaya : Rp. 328.317.000 (swakelola) UKE II Pelaksana : Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
1.
3.
4.
Tuiuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
3
4
5
Menyusun Disain dan Kurikulum 4 (empat) Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana. Menyusun Kriteria Pedoman Pelaksanaan Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Fungsional Substantif Perencana Menyusun Konsep Peraturan Penetapan "Kualifi kasi Pendidikan yang ditentukan bagi jabatan fungsional Perencana" Memformulasikan sistem sertifi kasi perencana pemerintah yang cocok digunakan dalam sistem JFP, sefta menyusun Kode Etik Perencana
Temuan:
A.
Kurikulum Diklat Fungsional Perencana kurikulum didisain berdasarakan competency based training, yantg terdiri dari 4 jenjang diklat, yaitu diklat fungsional penjenjangan peftama, muda, madya, danutama spesifikasi masing-masing junjang diklat meliputi tujuan diklat, struktur kurikulum, mata diklat, jangka waku diklat, metode pembelajaran dan ringkasan materi. Pedoman Pelaksanaan Akreditasi dan ALih Kredit Diklat Fungsional Substansi
.
.
B.
Perencana.
.
C.
suatu diklat fungsional substantive perencana dapat diakui dan dihitung sebagai angka kredit berdasarkan kepada kiteria bobot kurikulum, kualifi kasi penyelenggara dan jumlah sesi.
Konsep Peraturan Penetapan Kualifikasi Pendidikan. Penetapan kualifikasi pendidikan bagi
r
D. +)
Sesuai dcngan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspeklurUtamaNo.
Keterangan 6
Penyusunan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana.
Penyusunan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi dan
Alih Kredit Program Diklat Fungsional Substantif Perencana.
Penyusunan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang mekanisme penetapan "kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan perencana". Penyusunan Usulan Konsep Sertifikasi dan Kode Etik Perencana Pemerintah dalam sistem JFP.
jabatan fungsional perencana didasarkan kepada kriteria latar belakang pendidikan yang dibutuhkan oleh unit perencana, pengalaman kerja pada unit perencanaan, dan pengalaman diklat perencanaan. Formulasi Sistem Sertifikasi Perencana
l17llul05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIltidakmemberikan tanggapan
49
No.
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biava/UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
3
1
Temuan/ Rekomendasi Studi 4
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
Pemerintah. Sertifikasi merupakan proses penerbitan surat keputusan pengengkatan atau kenaikan jabatan, yang diterbitkan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi yang bersangkutan.
.
Rekomendasi:
1.
PENERBITAN SUMT KETETAPAN ATAU PERATURAN
r . o
2.
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana Pedoman Alih Kredit dan Akreditasi Diklat Substantif Pedoman Penetapan Kualifikasi Pendidikan bagi Perencana PEMBENTUKAN TIM NASIONALT|IM AHLI Tim Pengajar TOT Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana Tim Pengendali Mutu Kurikulum Diklat Fungsional Perencana Tim Sertifikasi Penyelenggara Diklat Fungsional Penjenjangan dan Fungsional Substantif Perencana Tim Tim Sosialisasi Pelaksanaan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana STUDI I.ANJUTAN
r o r
o
3. L/
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencanan Biaya : Rp. 51.089.700,-
(kontrak) UKE
II Pelaksana
:
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Perencana
Menyusun : Juknis Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana, terdiri dari o Pedoman Diklat Fungsional Perencana Tingkat Pertama Pedoman Diklat Fungsional Perencana Tingkat Muda Pedoman Diklat Fungsional Perencana Tingkat Madya Pedoman Diklat Fungsional Perencana Tingkat Utama Pedoman Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Fungsional
1.
. . .
2.
3. *)
Sesuai
Rekomendasi: Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana
a. Tujuan Mewujudkan kompetensi minimal yang diperlukan pada setiap jenjang jabatan Fungsional Perencana yang akan dan telah didudukinya
Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuanketentuan sebelumnya tentang pelaksanaan la batan Fungsional PErencana dan angka keditnya, khususnya mengatur pelaksanaan diklat bagi perencana.
b. Penyelenggara Dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah atau Perguruan Tinggi yang telah disetujui oleh Bappenas
c. Pesefta
Substantif
Peserta diklat adalah mereka yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional perencana
Pedoman PenetaDan Kualiflkasi
d, Penoaiar
dcngan hasil ktarifikasi berda-sarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. ll7llul05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
50
No. 1
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur JuduU Biaya/UKE II Pelaksana
Tuiuan
Temuan/Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
2
3
4
5
Pendidikan untuk labatan Fungsional Perencana
Keterangan 5
Memiliki seftifikat mengajar Diklat Fungsional Perencana. Pusbindiklatren dapat memberikan sertifi kat mengajar, apabila: 1. 52 dan telah mengikuti dan lulus diklat Training Of Trainers (TOT) fungsional perencana; atau 2. SZ di bidang yang sesuai dengan mata diklat yang akan diajarkan dan minimal 5 tahun mengajar dalam gelar 52 pada bidang tersebut, atau 3. 53 di bidang yang sesuai dengan mata diklat dan minimal 3 tahun mengajar dalam gelar 53 pada bidang tersebut.
e. Pembiayaan - TA 2003 dibebankan pada APBN Bappenas - Setelah 2003 diupayakan dari APBN dan APBD masing-masing instansi
f. Evaluasi Evaluasi dilaksanakan terhada p : Peserta diklat, Kinerja Penyelenggara, Pengajar, Pasca Diklat, dan Kurikulum
Akreditasidan Alih Kredit Diklat Fungsional Substantif Tujuan a,. Mem berikan pedoman pelaksanaa n akreditasi Program Dklat Fungsional perencana, dan
memberi arahan bagi individu yang ingin diakui sebagian atau seluruh mata diklat yg diikutinya dalam angka kredit Jabatan
b. c.
Fungsional Perencana. Akreditasi dilakukan bagi Lembaga Diklat Pemerintah atau Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan Diklat Fungsional Substantif Perencana. Akreditasidifokuskan pada kurikulum diklat, untuk mengetahui sejauhmana kandungan materi perencanaan terhadap diklat yang akan diberikan. Alih Kredit diperuntukkan bagi pejabat perencana yang ingin mengajukan penilaian angka kredit atas diklat fungsional substantif perencana yang kurikulumnya belum
d.
+)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum
InspekturtltamaNo. ll7lllll05l2OO3 tanggal 2 Mei 2003,. lleberapaUKE II tidak memberikan tanggapan
5l
No.
Isi Keluaran x)
Bagian Proyek/Tolok Ukur II Pelaksana
ludul I Biava/UKE
Tuiuan
2
1
3
e. f.
Temuan / Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
4
5
Keterangan 6
Eobot disesuaikan dengan kandungan materi perencanaan. Lama diklat minimal 30 Jampel.
Penentuan Kualifikasi Pendidikan untuk
labatan Fungsional Perencana
1.
2. 3. 4. 5.
18
Kajian Twinning Program Eiaya : Rp. 91.622.000 (swakelola) UKE II Pelaksana : Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
1
I.
2.
3.
4.
*)
Sesuai
Mengidentifi kasi perguruan tinggi (PT) yang sudah mengelola twinning program. Merumuskan konsep kerjasama program twinning antara perguruan tinggi di LN dan di Indonesia. Merumuskan langkah antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin timbul. Membuat analisa sefta mentabulasikan segala macam keuntungan dan kerugian
Merupakan syarat pengetahuan, ketrampilan dan sikap yg harus dipenuhi oleh calon pejabat FP Tujuan: Memberikan pedoman, ketentuan dan prosedur. Ditentukan oleh instansi terkait, Bappenas hanya sebagai penyusun pedoman
Dievaluasioleh Tim PenilaiAngka Kredit Dasar Evaluasi : Mata kuliah yang pernah diambilcalon pejabat fungsional p€r€flcdnd pada waKu mengikuti kuliah sl / s2l s3, Mata Diklat pada pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh calon pejabat fungsional perencana. Pengalaman bekerja pada bidang yang sesuai dengan job description selama ini.
r o . . . .
Temuan:
1. 2.
3.
Di dalam era globalisasi, persaingan sudah
masuk dalam persaingan institusi pendidikan dari negara ke negara lain. UI, UGM, Undip dan ITB telah melakukan kerjasama internasional. Bentuk kerjasama pend idikan tersebut Tra nsferri ng Progra m (Program pemindahan kredit/alih kredit), Prog ra m Twi n n ing (Program Kem baran), Articulation Programs alau kombinasi atau modifikasi dari beberapa bentuk kerlasama diatas. bentuklain kerjasama adalah penelitian, peningkatan kualitas dosen, pengabdian kepada masyarakat dan bantuan teknis lainnva.
Sebagai bagian dari upaya pengembangan dan penysunan program diklat perencana dengan ssaran (a) pemanfaatan kerjasama program diklat antara universitas di luar dan dalam negeri, (b) efisiensi penggunaan dana dalam negeri dengan memanfaatkan dana hibah luar negeri, (c) efektifitas waKu penyelenggaraan program keqasama antar-universitas dalam daluar negeri dengan kualits diakui internasional, dan (d) percepatan peningkatan kapasitas program diklat oerencana oada rrniversitas
dcngan hasil klarifikasi berdasarkan Mcmorandum lnspeklur UtamaNo. 1l'7llul05/2003 tanggal 2 Mei 2003,. Bcberapa UKE II tidak memberikan tanggapan
52
No. 1
fsi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur
Judul / Biava / UKE II Pelaksana
luiuan
2
3
Temuan/Rekomendasi Studi
4.
5.
4 Hambatan yang dialami oleh sebagian besar perguruan tinggi dalam negeri dalam menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, adalah: (1) pendanaan awal, (2) akses informasi dan komunikasi, (3) sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai, (4) masih rendahnya kualitas tenaga dosen, dan (5) belum adanya dukungan yang nyata dari pemerintah atau institusi yang terkaitdengan pembinaan pendidikan. Keuntungan yang dapat diperoleh adri kerjasama iniadalah biaya pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan harus sekolah di luar negeri/ namun hasilnya diakui secara internasional.
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
dalam negeri dengan memanfaatkan dukungan internasional.
Rekomendasi:
1.
2.
3. 4.
5. *)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspektur[JtamaNo.
Pemerintah perlu mengembangkan model penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dengan cara mendorong terbentuknya kerjasama perguruan tinggi dalam negeri dengan perguruaan tinggi luar negeri. Perlu mencari terobosan melalui kerjasama
pendidikan dengan perguruan tinggi luar negeri dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan lainnya. Menjadikan bentuk alternatif pembiayaan yang termurah dengan kualitas pendidikan yang diakui secara internasional. Model cost sharing yaitu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Melalui cost sharing ini tentu akan meringankan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kegiatan beasiswa. Perlu dilakukan studi lanjutan yang lebih rinci dan komprehensif terhadap dampak kerjasama perguruan tinggi dalam negeri
l17llul05l2003tanggal 2Mei 2003,.BebcrapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
53
No.
Tuiuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
2
3
4
5
1
19
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur ludul lBiava / UKE II Pelaksana
Menganalisis karakteristik dan potensi daerah di Propinsi/Ka bupaten/Kota di Indonesia dalam rangka identifikasi kebutuhan diklat bagi perencana yang berorientasi pada aspek local
Penyusunan Kajian Analisis
Kebutuhan Diklat Staf Perencana Biaya : Rp. 487.465..000
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
contents.
:
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
2.
Menganalisis kine4a unit perencana di daerah dalam rangka identifikasi kebutuhan diklat bagi perencana yang berorientasi pada aspek local
content Menyusun program-program diklat
fungsional substantif
4.
*)
perencana(termasuk menyusu n kurikulum)sebagai upaya pengembangan kapasitas unit perencanaan daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah Merekomendasi kebijakan pengembangan kapasitas unit perencanaan di daerah, yang berorientasi pada local contents, melalui program lainnya untuk periode 5 tahun ke depan
Sesuai dengan hasilklarifikasiberdasarkanMemorandumlnspekturtJtamaNo.
Kesimoulan:
1.
2. 3.
ketiga tipologi daerah yang dianalisis memiliki karakteristik daerah yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak, tidak hanya pada potensi sumberdaya alamnYa, melainkan juga aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat setempat Tuntutan masing-masing daerah terhadap kinerja tenaga perencanaan yang terdapat di Institusi Perencanaan Daerahnya akan berbeda Untuk Kinerja Institusi Perencanaan Daerah, kajian ini melihatnya dari beberapa persepktif, yaitu kemampuan SDM, perspektif organisasi, dan perspeKif pelayanan, serta perspeKif finansial atau penganggarannya
Keterangan 6
Digunakan oleh Pusbindiklatren untuk rujukan dalam menentukan diklat-diklat non gelar bagi perencana daerah yang akan dilaksanakan kemudian hari.
Rekomendasi: Mengefektifkan pelaksanaa n atau mplementasi program diklat substantif bagi tenaga perencana, dan perlunya aspek kebijakan dalam pengembangan tenaga perencana di lingkungan i
Institusi Perencanaan Daerah.
ll'lllUl05l2003tanggal 2Mci 2003,.BeberapaUKL)lltidakmemberikan tanggapan
s4
GAMBARAN SINGKAT STUDI DAI.AM PROYEK-PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO2
Nama Proyek
Unit Kerja Eselon II/ Atasan Langsung Proyek
Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah (P2MPD) Direktur Pemukiman dan Perumahan
Isi Keluaran *
Bagian Proyek/Tolok Ukur
Penyebarluasan Pendekatan Proyek P2MPD TA 2002
1.
Tersedianya informasi terpadu dan terinci bagi daerah dalam rangka desentralisasi dan otonomi, pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui proyek
2.
Tersedianya panduan yang benar dan detail bagi pedoman pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Memberikan masukan serta arah kemandirian bagi daerah yang akan dicapai, dan sebagai alat layanan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan kemampuan daerah dalam sistem administrasi desentraliassi sistem keuangan dan anggaran sefta perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
Eiaya : Rp. 127.396.000 UKE
II Pelaksana
:
Dit. Permukiman dan Perkotaan
3. 4.
2L
1
P2MPD.
Kajian Pengembangan Sumber
Tujuan Umum:
Daya Lahan Di Kawasan Perdesaan
1. 2. 3.
Biaya : Rp. 117.400.000
Menentukan program menangani masalah-masalah yang timbul di daerah lahan kering wilayah pedesaan, baik aspek Sumber Daya Lahan maupun
(kontrak)
SDM.
Aspek Sosial Ekonomi:
UKE
II Pelaksana
:
Dit. Permukiman dan Perkotaan
Aspek Fisik:
Tujuan Khusus:
1.
Mencari pola penanganan masalah
fisik lahan rawan kekeringan,
*)
Mendukung peningkatan aspek transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat pada semua tahap pembangunan Memberikan informasi terkini dari dank e seluruh pelosok Indonesia. Memberikan kemudahan bagi daerah dalam pengiriman data pelaksanaan proyek.
Scsuai dcngan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
konservasi lahan konservasi dan pengelolaan air, dan Diversifikasi usaha tani
ngkatkan produktivitas lahan kawasan perdesaan Menekankan serendah mungkin pengaruh negative Meni
dari penurunan produKivitas
1. 2.
Diversifikasi usaha rumah tangga. Peningkatan peran lembaga social dan ekonomi perdesaan.
lahan di kawasan perdesaan. Mengurangi semakin rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
ll7AUl05l2003tanggal 2Mei2003,.BcberapaUKDIItidakmemberikan tanggapan
No.
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biava/U KE II Pelaksana 2
1
Tuiuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
3
4
5
Keterangan 6
Pedesaan.
Mencari Alternatif penanganan masalah, baik sosial maupun ekonomi yang dihadapi masyarakat pedesaan 2Z
Kaiian Pembangunan Permukiman Di Kawasan
Membuat kebijakan pembangunan oemukiman di Kawasan Perdesaan
Perdesaan 2.
Biaya : Rp. 169,862500 (Kontrak) UKE II Pelaksana : Dit. Permukiman dan Perkotaan
5.
7.
23
Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan
1.
perclesaan
Eiaya : Rp. 95.545.000
(kontrak)
II
2.
Pelaksana : Dit. Permukiman dan Perkotaan
UKE
*)
Scsuai dengan
Mendapatkan data awal social ekonomi masyarakat sebagai daasr menciptakan strategi pembangunan ekonomi di Mengidentifi kasi seKor unggulan yang berperan dalam perekonomian perdesaan. Menelusuri aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan sektor unqqulan tersebut.
I,
2.
Pendekatan tanggap kebutuhan akan meningkatkan hasilguna dan dayaguna pelayanan yang signifikan Pengelolaan yang paftisipatif akan menghasilkan peran seta yang lebih baik dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saran yang dibangun. Pelibatan perempuan akan menghasilkan pemanfaatan lebih berhasilguna dan berkelanjutan dari sarana dan prasarana lingkungan di perdesaan. Pelayanan yang tedangkau akan menghasilkan pemanfaatan yang lebih berhasil guna. Penanganan secara khusus melalui pemisahan pendekatan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih dengan penanganan sanitasi lingkungan. Pilihan pelayanan yang semakin banyak akan semakin besar potensinya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Penggunaan teknologi tepat guna terhadap pemanfaatan prasarana dan sarana akan lebih berdayaguna dab berkelanjutan. Meningkatkan kemampuan SDM Pembentukan lembaga ekonomi atau pemberdayaan lembaga ekonomi yang sudah ada. Mengevaluasi dan memperbaiki peraturanperaturan yang selama ini terkait dan berhubungan dengan masyarakat perdesaan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.
2.
6.
Meningkatkan produKivitas lahan di kawasan perdesaan Mengubah pendekatan alokasi ke pendekatan tanggap kebutuhan Mengubah pola subsidi besar menjadi subsidi terbatas makin besarnya partisipasi masyarakat penerima bantuan. Menekankan pentingnya sarana sanitasi di sekolahsekolah. Menawarkan lebih banyak opsi teknologi dan penerapan konsep peningkatan vertical.
katnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi perdesaan di masa mendatang. Men ing
hasilklarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. l1'7llll/05/2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKElltidakmemberikan tanggapan
56
GAMBARAN SINGKAT STUDI DALAM PROYEK-PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO2
Nama Proyek
Unit Kerja Eselon
: Proyek Pengembangan Kawasan Sentra Produksidan Wilayah Teftinggal : Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Teftinggal
II/
Atasan Langsung Proyek
Isi Keluaran *
Bagian Proyek/Tolok Ukur
24
Penyusunan Strategi Pengembangan Inter Regional Berimbang Biaya : Rp. 194.400.000
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
:
Dit. Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal
Temuan:
Terwujudnya arahan strategi pembangunan yang mampu:
1. 2. 3.
1.
mengurangi kesenjangan antar wilayah/kawasan.
2.
mewujudkan interaki antar kawasan yang saling memperkuat meningkatkan dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
4.
5
Wilayah propinsi dilndonesia dikelompokkan atas 4 tipologi wilayah; Berdasarkan asosiasi antara program dan komponen pengembangan program terdapat 4 kelompok tipologi program; program-program pengembangan kawasan belum memperhatikan tipologi wilayah dan terkesan adanya aspek pemerataan pelaksanaan program; program-program pengembangan kawasan belum ada secara langsung mengatasi permasalhan di atas; Pendekatan pembangunan masih berorientasi pada sisi suplai, belum pada sisi permintaan dan sisi keterkaitan dan antar institusi.
Rekomendasi:
1.
2. 3. 4.
Peningkatan efektifitas program pembangunan kawasan yang didasarkan atas karakteristik wilayah yang akan dikembangkan; Program pengembangan kawasan harus memperhatikan keterkaitan dan kerjasama antar daerah, sehingga pemerintah daerah harus outward looking; Program pembangunan kawasan harus memperhatikan sisi permintaan dan perdagangan; Kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus mengarah pada sinergisme antar program baik antar seKor pembangunan
Memberikan masukan Deputi Pengembangan Regiona dalam mengkoordinasikan program-program pembangunan dalam lingkup wilayah sesuai dengan karaKeristik wilayah untuk mencapai pembangunan berimbang; Dapat dimanfaatkan untuk memberikan arahan bagi seKor-seKor yang melaksanakan programprogram pengembangan kawasan; Dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam mengembangkan kawasankawasan sesuai dengan potensi, kondisi, terutama ka rakteristik daera hnya.
maupun institusi;
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
ll'7llul05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
No,
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
3
1
Temuan / Rekomendasi Studi 4
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
wewenang setiap stakeholder yang terkait dengan program pengembangan wilayah/kawasan untuk percepatan pengembangan program. 25
Kajian Pengembangan
Mengidentifi kasi masalah-masalah
Kawasan Perbatasan
yang dihadapi dan potensi yang dapat dikembangkan di wilayah
Kalimantan) Biaya : Rp. 247.900.000
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
:
Dit. . Pengembangan Kawasan Khusus dan Teftinggal
2.
perbatasan Kalimantan Merumuskan berbagai model pengembangan kawasan. Merumuskan masukan bagi kebijakan di Pusat, Propinsi dan Daerah dalam pengembangan wilayah perbatasan.
Temuan:
1. 2.
Belum adanya kebrjakan nasional yang terpadu dan menyeluruh Adanya permasalahan berupa: a. Garis lintas batas yang masih belum ditetapkan antar kedua Negara. b. Terbatasnya pos lintas batas c. Belum terkoordinasinya pengelolaan SDA di perbatasan. d. Kesenjangan sarana prasarana dan ti ngkat kesejahteraa n masyara kat. e. Belum adanya kepastian hukum dan belum jelasnya kewenangan antar tingkat pemerintahan dalam operasionalisasi pembangunan di perbatasan.
Menjadi masukan dan arahan bagi penyusunan kebijakan nasional Derbatasan.
Rekomendasi:
1.
2.
Pengembangan wilayah perbatasan dengan model: pusat peftumbuhan, wilayah ransito, wilayah agropolitan, riset dan wisata lingkungan, dan wilayah perbatasan laut. Strategi pengembangan wilayah perbatasan
yang meliputi:
.
r
. .
*)
Mengurangi ketimpangan melalui percepatan pembangunan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan asksesbilitas wilayah dan prasarana publik. Kerjasama luar negeri dibidang perdagangan, ekonomi, dan investasi. Penataan kelembagaan dan kewenangan di perbatasan.
Scsuai dcngan hasil klarifikasi bcrdasarkanMcmorandumlnspekturUtamaNo. 117/lul05l2003tanggal
2Mei 2003,.BebcrapaUKF. lltidakmemberikan
tanggapan
58
GAMBARAN SINGKAT STUDI DALAM PROYEK-PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO2
Nama
Proyek
Unit Kerja Eselon
IIl
: Proyek Pengkajian Ekonomi dan Kelembagaan : Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan
Atasan Langsung Proyek No. 1 26
Bagian Proyek/Tolok Ukur JuduUBiaya/UKE II Pelaksana 2 Pengkajian Terhadap Pelaksanaan PERMA No. I/99 tentang Pembatasan Perkara Biaya Rp. 78.182.00q(Swakelola) UKE II Pelaksana : Dit. Hukum dan Hak Asasi Manusia
Isi Keluaran *) Tuiuan
Temuan / Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
3
4
5
Melakukan kajian terhadap PERMA yang terkait dengan pembatasan perkara
Temuan:
t.
yang masuk ke MAhkamah Agung dengan mengidentifi kasikan factorfaktor yang mempengaruhi terjadinya tumpukan perkara.
2.
3. 4.
Tidak efektifnya peraturan yang berlaku mengenai pembatasan perkara yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan di pengadilan diseluruh ruang lingkup peradilan yang ada. Tidak berjalannya manajemen perkara disebabkan karena (1) penyelesaian yang lama karena tidak adanya dasar hukum mengenai pembataasn waKu; dan (2) mudahnya terjadi penyelewengan dtjajaran painter/sekretariat jenderal karena tidak adanya pembatasan wkatu tersebut. Tidak adanya pengkalsifikasian perkaran yang masuk, baik perkara kasasi maupun peninjauan kembali. Jumlah Hakim yang ada tidak sesuai dengan
Keterangan 6
Hasil studi akan disampaikan kepa Ketua Mahakamah Agung sebagai bahan masukan dalam mendukung salah satu Program Pembangunan Hukum yang tercantum dalam Propenas, yakni pemberdayaan Lembaga Peradlan dan Penegak hukum Lainnya.
jumlah perkara yang masuk.
Rekcmendasi: Kebijakan: Pemberian wewenang penuh kepada
1.
2.
+)
Sesuai dengan hasil klarifikasiberdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
Kepaniteraa n/Sekretariat lenderal MA dengan Disvisi Asisten Pengawasan dan Pembinaan agar dapat memilah putusanputusan peradilan tingkat pertama maupun banding yang diajukan untuk diperiksa pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali daoat diterima atau ditolak. perlu adanya terobosan baru bagi para hakim agung untuk menerapkan mekanisme judge made law, dimana apabila putusan telah ada suatu putusan hakim yang telah
ll7llUl05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKlllltidakmemberikan tanggapan
59
Isi Keluaran * (yurisprudensi) dapat digunakan sebagai acuan putusan pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Perlu adanya klasifikasi perkara berdasarkan berat/ringannya perkara yang akan diajukan ke MA. Perlu adanya pembagian kamar dalam pembagian majelis hakim agung serta perlunya spesialisasi hakim agung terhadap perkara. pengawasan MA atas peradilan dibawahnya dalam hal kualitas putusan hakim tanpa mengurangi hakekat kebebasan hakim/independensi hakim dalam memutuskan Derkara.
Penyusunan Model Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Biaya Rp. 18.524.00q(swakelola) UKE II Pelaksana : Dit. Hukum dan Hak Asasi Manusia
Memberikan kntribusi atau masukan rekomendasi secara tepat mengenai proses untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal yang paling sulit dilaksanakan dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum sehingga hal-hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyusunan model kebijakan dalam peningkatan kesadaran hukum.
Temuan:
1.
i i
2.
3. 4. 5. 6.
+)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum Inspektur Lltama
No.
ll7ll05l2003
Bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh insta nsi-instansi yan g terkait dalam kegiatan penyuluhan hukum lebih memfokuskan paad kegiatan atau materimateri yang ada pada instansi tersbut dan kurang melibatkan instansi-instansi terkait lainnya. Metode-metode yang ada dari masingmasing institusi kurang mengikutseftakan peran serta seperti pemuka adata atau pemimpin agama dari masing-masing daerah. Belum seragamnya jenis kegiatan-kegiatan dari masing-masing instansi dalam rangka melakukan pendekatan kepada masyarakat. Belum tercapainya kegiatan penyulahan hukum setiap tahunnya. Materi penyuluhan hukum yang diberikan dan sarana pendukung yang modern belum tercukupi sehingga penyampaian materi belum efisien dan efektif.
dijadikan masukan dlam rangka penyusunan pedoman PenYuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum mas.varakat.
Materiyang diberikan lebih bersifat persuasive dan belum mengembankan materi yang bersifat aspiratif sehingga dapat melibatkan peran serta dari masyarakat
tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa UKE II tidak memberikan tanggapan
60
No.
Isi Keluaran x)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biava/UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
3
1
Temuan / Rekomendasi Studi 4
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
Rekomendasi:
1.
2.
28
Pengkajian Mengenai Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Proses Peradilan
1.
Yang Transparan
2.
Biaya Rp. 34.767.000,(swakelola) UKE
II
Pelaksana
:
Menemukan latar belakang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan Merumuskan serangkaian rekomendasi yang memberikan cara terbaik dalam upaya membuka akses masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Dit. Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perlu pendekatan bottom updengan metode yang bersifat persuasive, edukatif, komunikatif, akomodatif dan aspiratif. Sehubugan dengan itu, diperlukan pemenuhan kapasitas petugas yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Pendekatan hukum yang bersifat integratif, yaitu adanya pelaksanaan kegiatan penyuuluhan hukum yang dilakukan secara bersama dengan masing-masing instansi terkait lainnya, yaitu anatara , Dep. Kehakiman dan HAM, Polrii, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.
Temuan:
1. 2.
3.
Sistem hukum Indonesia tidak mengatur secara memadai tata cara bagaimana lembaga peradilan memberikan peftanggungjawaban atas kinerjanya. Didalam praKek : kebebasan peradilan telah menimbulkan inkonsitensi putusan peradilan dan berakibat pada terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Tidak adanya bentuk peftanggungjawaban yang diberikan individu hakim kepada masyarakat atas putusan yang dibuatnya, karena tidak ada undang-undang yang mengatur.
Dioperasionalkannya suatu judicial accountability mechanism dengan mendapatkannya melalui programprogram pembangunan bidang hukum, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Rekomendasi:
1.
2.
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi bcrdasarkan Memorandum Inspektur Utama
membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi di dunia peradilan. pengaturan tentang tata cara peftanggungjawaban hakim terhadap substansi perkara yang ditangani.
No. ll'lllUl05l2003 tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa IJKD II tidak membcrikan tanggapan
6l
No. 1 29
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biava/UKE II Pelaksana 2
Workshop Meningkatkan Pelibatan Masyarakat dalam Rangka Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Negara
Melalui PERMA NO.1 tahun 2002, Tentang gugatan Perwakilan (Class Action)
Isi Keluaran x) fuiuan
4
3 Memberikan masukan bagi mahkamah agung dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengajuan gugatan class action sebagaimana yang diatur dalam Perma No,l tahun 2002
Biaya Rp. 81.650.000,-
Temuan:
1. 2.
3.
(kontrak)
II
Pelaksana : Dit. Hukum dan HakAsasi Manusia
UKE
Temuan/ Rekomendasi Studi
4.
Belum baiknya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai class action. Masih belum adanya kesepakatan dari hakim tentang ruang lingkup berlakunya gugatan class action: (1) kewenangan absolute; (2) apakah hanya berlaku larangan ne bis en idemuntuk gugatan class action Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya perbedaan syarat pengajuan class action dengan gugat biasa. sering terjadi salah pengertian dengan legal standing atau hak gugat organisasi.
Rencana Pemanfaatan 5 Terciptanya aturan yang jelas mengenai mekanisme dan ruang lingkup berlakunya class action dhara pakan dapat memberikan kontribusi positip dalam rangka meningkatkan peran sefta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk menciptakan good governance.
Keterangan 6
Rekomendasi:
1.
2.
30
Evaluasi Pelaksanaan Paruh
Waktu PROPENAS Btaya Rp. 20.749.000,(swakelola) UKE II Pelaksana : Dit. Hukum dan Hak Asasi Manusia
*)
Pertu lebih seringnya sosialisasi mengenai class action baik bagi aparatur Negara
maupun masyarakat. Perlunya penyempurnaan Perma No. 1 Tahun 2002, secara idial ketentuan class action harus diatur dalam undang-undang.
Melakukan evaluasi terhadap programprogram pembangunan di bidang hukum untuk memoeroleh berbaqai masukan mengenai pelaksanaan program-program pemDangunan yang dilaksanakan oleh instansi hukum terkait (MA, Dephekam, Kejaksaan) sebagaimana telah digariskan dalam Propenas dan Repeta. Evaluasi tersebut antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pembangunan kurun waKu pelaksanaan 2000-2002, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan kegiatankegiatan pembangunan hukum yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kegiatan-kegiatan dan programprogram pembangunan di bidang hukum di masa
Sesuai dcngan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. ll'7/lUl05/2003tanggat
Sebagai dasar penyusunan program pembangunan di bidang hukum pada tahun selanjutnya.
2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan
tanggapan
62
No.
I 29
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biava/ UKE II Pelaksana 2
Workshop Meningkatkan Pelibatan Masyarakat dalam Rangka Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Negara
Melalui PERMA NO.1 tahun Tentang gugatan Perwakif an (Class Action)
Isi Keluaran *) Tuiuan 3 Memberikan masukan bagi mahkamah agung dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengajuan gugatan class action sebagaimana yang diatur dalam Perma No.l tahun 2002
Temuan/ Rekomendasi Studi 4 Temuan:
1. 2.
2OO2,
Eiaya Rp. 81.650.000,-
3.
(kontrak)
II
Pelaksana : Dit. Hukum dan Hak Asasi Manusia
UKE
4.
Belum baiknya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai class action. Masih belum adanya kesepakatan dari hakim tentang ruang lingkup berlakunya gugatan class action: (1) kewenangan absolute; (2) apakah hanya berlaku farangan ne bis en idem untuk gugatan class action Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya perbedaan syarat pengajuan class action dengan gugat biasa. sering terjadi salah pengeftian dengan legal standing atau hak gugat organisasi.
Rencana Pemanfaatan 5 Terciptanya aturan yang jelas
Keterangan 6
mengenai mekanisme dan ruang lingkup berlakunya class action dharapakan dapat memberikan kontribusi positip dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk menciptakan good governance.
Rekomendasi:
1.
2.
30
Evaluasi Pelaksanaan Paruh
Waktu PROPENAS Eiaya Rp. 20.749.000,(swakelola) UKE II Pelaksana : Dit. Hukum dan Hak Asasi Manusia
*)
Sesuai
Melakukan evaluasi terhadap programprogram pembangunan di bidang hukum untuk memperoleh berbagai
Perlu lebih seringnya sosialisasi mengenai class action baik bagi aparatur Negara
maupun masyarakat. Perlunya penyempurnaan Perma No. 1 Tahun 2002, secara idial ketentuan class action harus diatrrr dalam undang-undang.
Sebagai dasar penyusunan program pembangunan di bidang hukum pada tahun selanjutnya.
masukan mengenai pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi hukum terkait (MA, Dephekam, Kejaksaan) sebagaimana telah digariskan dalam Propenas dan Repeta. Evaluasi tersebut antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pembangunan kurun waktu pelaksanaan 2000-2002, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan kegiatankegiatan pembangunan hukum yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kegiatan-kegiatan dan programprogram pembangunan di bidang hukum di masa mendatanq.
dcngan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. ll"lllu105/2003tanggal 2Mci 2003,.BebcrapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
62
No. 1 29
Bagian Proyek/Tolok Ukur fudul/Biaya/UKE II Pelaksana 2
Workshop Meningkatkan Pelibatan Masyarakat dalam Rangka Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Negara Melalui PERMA NO.1 tahun 2002, Tentang gugatan Perwakif an (Class Action)
Isi Keluaran *) Tuiuan
Temuan/ Rekomendasi Studi 4
3 Memberikan masukan bagi mahkamah agung dalam rangka penyempurnaan mekanisme pengajuan gugatan class action sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2002
Biaya Rp. 81.650.000,-
1. 2.
3.
(kontrak) UKE
Temuan:
II Pelaksana :
Dit. Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.
Belum baiknya pengetahuan aparat penegak hukum mengenai class action. Masih belum adanya kesepakatan dari hakim tentang ruang lingkup berlakunya gugatan class action: (1) kewenangan absolute; (2) apakah hanya berlaku larangan ne bis en idem untuk gugatan class action Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya perbedaan syarat pengajuan class action dengan gugat biasa. sering terjadi salah pengertian dengan legal standing atau hak gugat organisasi.
Rencana Pemanfaatan 5 Terciptanya aturan yang jelas mengenai mekanisme dan ruang lingkup berlakunya class action dharapakan dapat memberikan kontribusi positip dalam rangka meningkatkan peran sefta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk menciptakan good governance.
Keterangan 6
Rekomendasi:
1.
2.
30
Evaluasi Pelaksanaan Paruh
Waktu PROPENAS Biaya Rp. 20.749.000,(swakelola) UKE II Pelaksana : Dit. Hukum dan Hak Asasi Manusia
r)
Melakukan evaluasi terhadap programprogram pembangunan di bidang hukum untuk memperoleh berbagai
Perlu lebih seringnya sosialisasi mengenai class action baik bagi aparatur Negara
maupun masyarakat. Periunya penyempurnaan Perma No. 1 Tahun 2002, secara idial ketentuan class action harus diatur dalam undang-undang.
Sebagai dasar penyusunan program pembangunan di bidang hukum pada tahun selanjutnya.
masukan mengenai pelaksanaan program-program pemDangunan yang dilaksanakan oleh instansi hukum terkait (MA, Dephekam, Kejaksaan) sebagaimana telah digariskan dalam Propenas dan Repeta. Evaluasi tersebut antara lain mencakup pelakanaan kegiatan proyek-proyek pembangunan kurun waKu pelaksanaan 2000-2002, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyusunan kegiatankegiatan pembangunan hukum yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kegiatan-kegiatan dan programprogram pembangunan di bidang hukum di masa
Sesuai dcngan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
lllllUl05/2003tanggal 2Mei 2003,.BebcrapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
62
No.
Tuiuan
Temuan / Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
2
3
4
5
1
31
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana
Analisis Kebijakan Sektor Peftanian Perdesaan Dalam Rangka Menciptakan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Pekerja Biaya Rp. 166.320.000
(kontrak)
I
2.
4.
Identifi kasi pengangguran tahun 2000-2001 Identifikasi upah pekerja di seKor peftanian. Identifi kasi pekerla miskin. memberi rekomendasi bagi rencana pelaksanaan program khusus penciptaan lapangan kerla di sektor peftanian.
Temuan:
1.
memiliki pekerjaan atau dalam status bekerja. Sekitar 66,0 persen dari pekerla
2.
II
Pelaksana : Dit. Ketenagakerjaan dan Analisis UKE
Dari jumlah penduduk miskin sebanyak 37,1 juta orang, 20,3 juta diantaranya
miskin bekerja pada lapangan usaha peftanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Di daerah perkotaan sedikitnya terdapat 4,1 11,31 persen Pekeria tergolong miskin. Di daerah perdesaan,
Keterangan 5
Masukan bagi perencana dalam menentukan prioritas program yang sesuai dengan arah dan strategi penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan pengan9guran.
juta atau
jumlah tersebut lebih besar yaitu sekitar
Ekonomi
3. 4.
16,2 juta atau 29,56 persen. Dari sejumlah 20,3 juta pekerja miskin, lebih dari 50 persen diantaranya mempunyai jenis pekerjaan utama sebagai tenaga menengah produksi. lumlah pengangguran terbuka (oengangguran penuh) sebagian besar adalah kelompok usia muda, antara 15-24 tahun.. Belum adanya program-program khusus bagi kelompok penganggur usia muda. Sehingga terdapat kkecenderungan jumlah yang semakin meningkat
Rekomendasi; Memberikan saran dalam: Penyusunan kebijakan dan programprogram penanggulangan kemiskinan, dengan memperhatikan kelompok sasaran yang tepat. Penyusunan rencana aksi penanggulangan pengangguran pemuda. Peningkatan perlindungan bagi pekerja yang secara langsung terlibat proses produksi. Strategi ini berkaitan dengan penghormatan sumber daya manusia tidak hanya sebagai factor produksi, tetapi juga sebagai pelaku
1.
2. 3.
usana.
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum InspckturUtamaNo.
ll7lllJl05l2003 tanggal 2 Mci 2003.. BeberapaUKE II tidak memberikan tanggapan
63
No, 1 32
Isi Keluaran x)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biava/UKE II Pelaksana
Tujuan
2
3
PeneliUan Tentang Implementasi fabatan Struktural dan Jabatan Politik di Lingkungan Pemerintahan
I.
Biaya Rp. 35.560.000
(swakelola) UKE iI Pelaksana : Dit. Aparatur Negara
?
Temuan/ Rekomendasi Studi 4
Mengetahui dampak pelaksanaan demokrasi politik terhadap pelaksanaan kebijakan public. Mengentahui sejauhmana pengaruh kelembagaan politik terhadap kelembagaan birokrasi. Mengetahui pola penyempurnaan kepemerintahan yang baik (good governance).
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
Temuan:
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Peraturan perundangan yang mengatur jabatan Negara dan jabatan negeri sefta netralitas birokrasi: bersifat multi intepretasi (ambiguous) tidak lengkap (incomplete) Terdapat ketidak sesuaian antara anturan politk dan birokrasi. Pejabat karier yang berafisiliasi politik tidak
o .
diatur.
Terdapat sangsi bagi PNS tetapi tidak ada sangsi bagi politikus. Executive descendanry-birokrasi merupakan subordinate dari politik Political discretion-birokrasi memiliki kewenanagan pengambilan keputusan oolitik. ketidakhubungan antara kebijakan politik (political decision) denngan pelaksanaan kebijakan. Pollitical Affiliation-Banyak kebijakan yang lebih menguntunkan paftai politik dan bukan masyarakat.
Rekomendasi.
1. Pemetaan kembali jabatan politik dan jabatan birokrasi. 2. Bureaucratic Co-equality-pensejajaran antara pejabat politik dan pejabat karier dengan fungsi diskrit: menyediakan posisi bagi political
. . .
3.
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum Inspektur Utama
appointee
meredefinisi/reorientasifungsidan
kelembagaan birokrasi. melakukan fit and proper terst bagi pejabat public. Mengkampanyekan budaya baru birokrasi.
No. l17llUl05l2003 tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa UKE II tidak membcrikzn tanggapan
64
No.
I 33
Tujuan
2
3
Data base Pembiayaan
Pembangunan Biaya Rp. 233. 740.000,-
(kontrak) UKE
II Pelaksana
:
Dit. Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan
34
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur JuduUBiaya/UKE II Pelaksana
Pengembangan Perencanaan Pembiayaan Jangka Menengah Eiaya Rp. 225.280.000
(kontrak)
II Pelaksana : Dit. Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan
UKE
Temuan / Rekomendasi Studi 4
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dan informasi anggaran pembangunan pusat maupun daerah , Kompilasi data proyek pembangunan menurut seKor, subseKor, dan program yang dibiayai APBN dan APBD. 3. Menyusun profil sebaran anggaran pembangunan dari APBN per daerah. 4. Menyusun profil data anggaran pembangunan daerah (propinsi dan Kabupaten/Kota). T.
r. 1
Memahami proses perencanaan
dan penganggaran yang sedang berjalan. memahami sistem dan mekanisme dari pada konsep Medium Term Expenditure Framework (MTEF) yang diintrodisir oleh Bank Dunia. Mengidentifikasi arah penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran sektor oemerintah.
+) Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. ll'lllul05l2003tanggal 2Mei 2003..BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
65
GAMBARAN SINGKAT STUDI DALAM PROYEK.PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO2
Nama
Proyek
Unit Kerja Eselon II/ Atasan Langsung Proyek No.
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biava/UKE II Pelaksana
Tuiuan
Temuan / Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
2
3
4
5
1
35
: Proyek Pembangunan Kelembagaan Perencanaan : Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
Studi Pola Perencanaan Pembiayaan Pembangunan (Studi Penyempurnaan Mekanisme PPN) Eiaya Rp. 150.000.000,-
1. 2. 3.
(kontrak)
II Pelaksana : Dit. Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan Studi UKE
36
Kaiian Penyempurnaan Kebijakan Kebudayaan Biaya : Rp. 130.000.000 (swakelola) UKE
II Pelaksana:
4.
Keterangan 6
Menyiapkan bahan penyusunan rangcangan anggaran pembangunan MPBN Meningkatkansinkronisasi kegiatan pembangunan pusat dan daerah. Mendorong daerah dalam memahami dan memanfaatkan Propenas dan Repeta dalam penyusunan kegiatan pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas informasi usulan pembiayaan anggaran pembangunan APBN dari departemen/lembaga dan dari daerah.
Mengidentifikasi permasalhaan kebudayaan pasca otonomi daerah sebagai bahan masukan untuk menyusun pedoman kebijakan operasional desentralisasi di bidang kebudayaan.
Temuan:
1.
DireKorat Kebudayaan dan IPTEK
2. 3.
Secara umum, alokasi APBD diseluruh Indonesia mengalami kenaikan sebesar 22 persen OA 2001 ke 2002). Namun menurut analisis statistic menemukan adanya hubungan terbalik antara kenaikan APBD dengan kecenderungan penurunan alokasi anggaran untuk bidang kebudayaan. Tidak adahubungan antara apresiasi positif birokrasi di daerah dengan kenaikan alokasi anggaran kebudayaan dalam APBD. Alokasi anggaran kebudayaan yang mengalami kenaikan terjadi pada pemda yang memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan di bidang kebudayaan.
Bahan masukan penyusunan kebijakan kebudayaan di kantor Meneg. Dan BP kebudayaan dan pariwisata.
Rekomendasi:
1.
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
Perlu disusun pola alokasi pembiayaan
kebudayaan yang tegas dan jelas yang didasarkan oada tioolooi daerah dan
ll7lIUlQ5l2003tanggal 2Mei 2003,.Beberapa[JKI1 lltidakmcmberikan tanggapan
66
No.
I
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur JuduU Biaya/ UKE 2
II Pelaksana
Temuan/ Rekomendasi Studi
Tujuan
3.
4. 5.
Studi Kajian Interuensi Pembangunan Untuk Meningkatkan Kontribusi
1.
TeknologiDalam Pembangunan Nasional
2.
Biaya Rp. 130.000.000
3.
(kontrak) UKE
II
Pelakana
:
Direktorat Kebudayaan dan IPTEK
38
Kajian Awal Penyusunan Bidang Sosial Budaya
PJP
Eiaya : Rp. 130.000.000 (kontrak)
II
Pelaksana : Tim Pokja PJP Bidang Sosial Budaya (dibawah Koordinasi Dir. UKE
*)
Sesuai
Mendapatkan informasi kemamDuan indusfti swasta dalam mengembangkan teknologi. Memetakan kesiapan litbang pemerintah untuk bermitra dengan swasta. Mengeksplorasi bentuk intervensi pemerintah dalam kegiatan pengembangan teknologi di industri swasta.
Mengidentifikasi dan mengekplorasi permasalahan social budaya saat ini dank e depan dari berbagai stakeholder.
5
4 kriteria yang jelas, objektif, transparan dan
3
2.
37
Rencana Pemanfaatan
2. 3. 4.
Kesadaran lembaga litbang pemerintah akan perlunya penyediaan layanan teknologi ke industri sryasta sudah
terbentuk Kesadaran industri untuk melakukan litbang juga sudah terbentuk Bervariasinya kegiatan teknologi industri yang tergantung dari kepemilikan, sifat pasar, dan teknologi itu sendirii. Perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif untuk dapat merumuskan kebijakan yang diinginkan.
Temuan:
1. 2. 3, 4. 5.
6
konsisten. Perlu dipeftimbangkan pola pembiayaan dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang kebudayaan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap seluruh dimensi aset budaya: baik secara frsik(tangible) dan yang non-fisik (intangible) yang memiliki kekauatan ikat yuridis yang tegas. Perlu disusun perencanaan manajemen asset budaya yang berkelanjutan, jelas, dan transparan baik ditingkat pusat dan daerah. Perlu disusun pola-pola pengembangan budaya tradisional dan lokal yang bermanfaat untuk tetap eksisnya nilai-nilai luhur budaya dan pengembanan ekonomi wilayah.
Temuan:
1.
Keterangan
Krisis identitas kebangsaan dan kecenderu nga n disintegrasi Ketahanan budaya bangsa dan globalisasi
Krisis moral dan etika Kebijakan structural yang mempeapuh fundamen kebudayaan Kurang optimalnya peran institusi dan instrument transformasi sosial budava
Digunakan dalam penyusunan model intervensi pemerintah yang aan diuji dalam sample yang lebih luas, yang akhirnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan intervensi.
Akan digunakan sebagai bahan awal untuk penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang (PJP 2005-2025) di bidang sosial budaya.
dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. ll'r.llUlO5l20O3tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
67
No.
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
3
1
i
6.
Temuan/ Rekomendasi Studi 4
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
Perkembangan iptek dan seni yang tidak mengarah pada upaya pembangunan budaya dan peradaban bangsa yang bermartabat.
Rekomendasi: Arah kebijakan yang perlu diambil dalam pembangunan sosial budaya kedepan adalah untuk menjawab temuan di atas. 39
Studi Kajian Awal Penyusunan PJP
di Bidang Politik
Biaya Rp. 189.656.000
(kontrak) UKE
II Pelakana :
Dit Politik, Komunikasi dan Informasi
Untuk memverifikasi dan menyeleksi berbagai sumber informasi, metodemetode, teknik-teknik dan pendekatan yang relevan dalam upaya untuk mendapatkan formulasi yang paling sistematis, obyektif, dan rasional dari rencana PJP Indonesia 2020 di bidano politik.
Temuan/Kesimoulan:
1.
Proses pelembagaan demokrasi
yang
masih
lemah dan ancaman kembalinya
2.
3.
otoriterisme
Sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana PJP Politik 2005 -2025 ya ng obyeKif, sistematis, dan rasional.
Dengan melakukan analisis SWOT terhadap 5 sub bidang pembangunan politikyaitu: struktur politik, peran negara dan masyarakat, budaya dan proses politi( hubungan luar negeri, dan komunikasi dan informasi serta melakukan analisa terhadap sejarah pembangunan politik Indonesia, dihasilkan rumusan visi pembangunan jangka panjang politik Indonesia 2005-2025 besefta indicator-indikator utamanya. Visi PIP Politik Indonesia 2005-2025 adalah tenruujudnya konsolidasi demokrasi secara menyeluruh sehingga demokrasi dapat diterima sebagai satu-satunya rezim yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Rekomendasi: Untuk mewujudkan visi PIP Politik Indonesia, maka dirumuskan arah kebijakan PJP Politik Indonesia 2005-2025 yang terdiri dari: 1. Arah Kebijakan Struktur Politik (3 butir) 2. Arah Kebijakan Peran Negara dan Masyarakat (4 butir) 3. Arah Kebijakan Budaya dan Proses Politik (9 butir). 4. Arah Kebijakan Hubungan Luar Negeri (11 butir) 5. Arah Kebijakan Komunikasi dan Informasi (5 butir).
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturtltamaNo.
Il'7llu10512003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
68
No,
Tujuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
2
3
4
5
1
40
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana
Studi Kajian Awal Penyusunan PJP Bidang Hankam Biaya Rp. 99.980.000 (swakelola) UKE
II
Pelaksana
:
Dit. Pertahanan dan Keamanan
Untuk mengungkap faKor-faktor yang diduga memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem peftahanan dan keamanan sebagai landasan merumuskan strategi kebijakan peftahanan dan keamanan jangka panjang.
Temuan:
1.
Issue-issue strategis bidang pertahanan yaitu: potensi disintegrasi bangsa, i nstabi itas regiona l, TNI yan g professional ; globalisasi dan pasar bebas; dan industri pertahanan yang tangguh dan mandiri. Issues-issues strategis dibidang keamanan yaitu, kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, pelanggaran hukum di laut dan pencurian SDA kelautan, lembaga kepolisian yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kerangka Pikir Pembangunan Hankam Arah Pembangunan Jangka Pendek Bidang Pertahanan: a. Penanganan daerah-daerah perbatasan b. Penanganan kejahatan dan pelanggaran I
2. 3.
Keterangan 6
Sebagai bahan sumbangan utama bagi penyusunan rencana PJP (2005-2025) Bidang Peftahanan Keamanan.
hukum laut c. Penanganan daerah konflik yang mengarah pada upaya separatisme d. Mendukung pengamanan daerah-daerah konflik. Bidanq Keamanan:
4.
a. Pengamanan Pemilu 2004 b. Pengamanan daerah-daerah konfl ik. c. Pencegahan dan penindakan kejahatan transnasional khususnya terorisme. Arah Pembangunan Jangka Panjang Bidanq Pertahanan:
a. Pembangunan sistem peftahanan. b. Peran seda warga negara melalui wajib militer.
c. Perlindung an
ZEE Indonesia,
perlindungan zona udara Indonesia. d. Maksimalisasi alut sista e. Peningkatan profesionalisme TNI f. Perbaikan kesejahteraan prajurit TNI g. Maksimalisasi pemanfaatan produk industri pertahanan dalam negeri Bidanq Keamanan:
a. Mendekatkan Polisi kepada masyarakat b. Interdiksi di laut, darat, dan udara
c Keriasama internacional
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo.
l1'llllll05l2003tanggal 2Mei 2003.. IleberapaUKElltidakmemberikan tanggapan
69
No.
I
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana
Tujuan
2
3
Temuan / Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
4
5
Keterangan 6
d. Pembinaan Keamanan Laut e. Penanggulangan aksi-aksi terorisme
f. Perubahan sistem pendidikan calon anggota POLRI g. Profesionalisme anggota POLRI h. Perbaikan kesejahteraan anggota POLRI 4L
Studi Kajian Awal Penyusunan PJP Bidang Hukum dan
Aparatur Negara Eiaya Rp. 230.335.000 (swakelola) UKE Ii Pelaksana : Dit. Hukum dan HAM dan Dit.
Aparatur Negara
Bidang hukum: Untuk menyusun pra rencana pembangunan jangka panjang bidang hukum, HAM dan penyelenggaraan Negara sebagai studi pendahuluan untuk mengidentifi kasi permasalahan dan isu-isu strategis yang secara nyata merupakan permasalahan hukum, HAM dan penyelenggaraan Negara: menyusun visi misi serta arah kebijakan seagai landasan dasar menyusun rencana pembangu nan jangka panjang bidang hukum, HAM dan penyelenggaraan Negara. ntuk melakukan eksplorasi secara lebih mendalam masing-masing isu strategis untukmenemukenali akar permasalahan dari masing-masing isu strategis dan merumuskan soslusi oermasalahan. dilakukan rumusan awal dari visi, misi dan arah kebijakan rencana PJP bidang hukum, HAM dan Penyelenggaraan Negara.
1.
1.
2.
Digunakan sebagai materi utama dalam penyusunan rencana PJP di bidang Hukum, HAM, dan penyelenggaraan nagera Digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan PIP dan Pembangunan jangka menengah bidang aparatur Negara.
2.
3.
Bidang Aparatur Negara: Melakukan kajian terhadap kondisi administrasi public, permasalahan yang dihadapi, danidentifikasi alternative kebijakan yag dapat dilaksanakan dimasa mendatang.
*)
Scsuar
dengan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum lnspcktur UtamaNo. ll7llul05/2003 tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa [JKL, Il tidak memberikan tanggapan
70
No, 1
42
Bagian Proyek/Tolok Ukur II Pelaksana
JuduU Biaya/UKE 2
Studi Kajian Awal Penyusunan PJP Bidang Ekonomi Biaya Rp. 420.000.000
(kontrak)
II
Pelaksana : Dit Industri, Perdagangan dan UKE
Pariwisata
Isi Keluaran *) Tujuan
Temuan/ Rekomendasi Studi 4
3 Untuk mengkaji perekonomian Indonesia dalam 25 tahun ke depan, baik dari permasalahan yang harus diselesaikan, berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, maupun langkah dan strategi yang perlu direkomendasikan dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia.
Rencana Pemanfaatan 5
Temuan/Kesimpulan:
Sebagai bahan masukan dalam
1.
bentuk background ttudi untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Kemajuan perekonomian berperan sangat penting sekaligus men;adi indikator yang
menunjukkan kemajuan
suatu
bangsa.
kemajuan di bidang ekonomi tidak terlepas dan memiliki hubungan timbal balik dengan kemajuan bidang-bidang yang lain. Dalam
era
globalisasi dewasa
ini,
Keterangan 6
(2002-202s)
kemajuan
ekonomi sangat dipengaruhi oleh berbagai
faKor tidak saja yang berasal dari lingkungan internal, melainkan juga lingkungan eksternal yang menyatu dalam wujud masalah yang harus dipecahkan sefta
tantangan
yang harus
dihadapi.
ini harus dapat diatasi dan dikendalikan untuk mencapai kemajuan Kesemuanya
ekonomi yang diinginkan.
2.
Agar perekonomian dapat terus maju dan berkembang secara berkelanjutan dalam
jangka panjang, suatu
negara
membutuhkan fondasi struktur ekonomi
yang kuat. Fondasi ekonomi yang kokoh membutuhkan pembangunan secara
beftahap
dituangkan
dan
konsisten.
Sebelum
ke dalam bentuk visi
jang
panjang, perlu dipelajari dan dipahami secara mendalam berbagai tantangan, kendala, kelemahan, serta kekuatan ekonomi yang dimiliki, yang selanjutnya melalui analisa dan prediksi yang cermat dapat menghasilkan pemilihan strategi yang
tepat untuk memajukan perekonomian negara kita.
3.
Semakin mengglobalnya
perekonomian
dunia mengakibatkan setiap negara yang
tidak bisa meningkatkan produktivitasnya akan tergilas. Globalisasi yang terus dicanangkan dan akan dilaksanakan pada
tahun 2020 oleh negara-negara anggota WTO hanya akan bermanfaat bagi negara-
*)
Scsuai dengan hasil klarifikasi berdasarkanMcmorandumlnspckturtJtamaNo.
ll7llUl05l2OO3tanggal 2Mei 2003,.BeberapatlKDlltidakmemberikan tanggapan
7l
Isi Keluaran * produKivitasnya. Oleh sebab itu daya saing
global
ini
merupakan tantangan utama pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
Untuk mampu bersaing dalam
era
globalisasi ekonomi, maka mau tidak mau
Indonesia harus dapat
meningkatkan
produktivitas karena selama ini produKivitas
Indonesia cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. 4.
Peningkatan produKivitas tidak terlepas dari
dukungan sistem ekonomi yang ada. Globalisasi dan proses demokratisasi sekarang ini membawa kebutuhan akan
perlunya disiplin
baru di
dalam
penyelenggaraan praktik-praktik ekonomi, yaitu sistem berbasis mekanisme pasar.
Sistem ekonomi tersebut memerlukan pengembangan sistem kelembagaan ekonomi yang pada gilirannya mampu mendukung terciptanya produktivitas yang tinggi. Peran masyarakat juga perlu semakin
drtingkatkan, termasuk kualitas dari sumberdaya manusianya. Untuk itu masyarakat harus dapat diberdayakan oleh
inti dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah pembangunan karena
masyarakatnya. Masyarakat, selain ikut
berperan dalam memajukan perekonomian, juga harus dapat menikmati hasil nyata dari kema;uan perekonomian, namun dengan catatan bahwa tingkat pembangunan yang diperoleh seseorang tidak harus sama satu dengan yang lainnya. Sepanjang perbedaan
itu memang harus dan akan tefadi maka tidak perlu untuk memaksakan akan terjadi persamaan tingkat pembangunan karena hal itu justru bisa menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi.
Peningkatan produKivitas harus berjalan seiring dengan perkembangan piranti-piranti ekonomi lainnya. Ketersediaan infrastruKur dan kebutuhan dana harus bisa mencukupi
+)
Sesuai dcngan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturLJtamaNo.
ll7llul05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaIJKEIItidakmcmberikan tanggapan
1)
Isi Keluaran * Pengalaman dimasa lalu menunjukkan bahwa krisis yang menghancur-leburkan perekonomian Indonesia dimulai dari kegagalan instrumen-instrumen yang tercakup dalam pendanaan atau sistem finansial. Oleh sebab itu sistem pendanaan
dan
lembaga-lembaga
yang terkait
di
dalamnya, termasuk peraturan-peraturan yang diperlukan perlu untuk dipelajari kembali dengan cermat dan disempurnakan. Secara keseluruhan, dalam rangka menciptakan pemahaman yang menyeluruh dan obyektif tentang keadaan ekonomi dewasa ini maupun masa depan, diperlukan sejumlah pengkajian. Sesuai dengan tantangan yang diantisipasi ke depan, kajian tersebut seyogyanya meliputi aspek yang terkait dengan ekonomi makro maupun ekonomi mikro sefta isyu dalam situasi perubahan lingkungan global maupun permasalahan dan arah pengembangan
domestik. Kemajuan ekonomi yang
akan
diwujudkan diharapkan tidak saja memberikan gambaran yang secara kuantitatif meningkat, namun luga memberikan hasil nyata yang berkualitas. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat
sidang MPR 2001 (Tap. No. VII/MPR/2001),
fokus kajian akan menjangkau tidak saja aspek-aspek ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan namun juga akan meliput aspek-aspek yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Demikian pula, kepentingan
nasional akan senantiasa menjadi dasar
pemikiran utama, meskipun format arahannya harus tetap mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan global.
*)
Scsuai dcngan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum Inspektur Utama
No. ll7ll].ll05l2003 tanggal 2 Mei 2003.. Bcbcrapa IJKE II tidak memberikan tanggapan
No.
Tujuan
2
3
1
43
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biaya/ UKE II Pelaksana
Studi Kajian Awal Penyusunan PJP Bidang SDM
Rencana Pemanfaatan
4
5
Keterangan 6
Temuan:
1.
Biaya Rp.428.000.000
(kontrak)
II
Pelaksana : Dit. Aqama dan Pendidikan
UKE
Temuan / Rekomendasi Studi
2.
3.
Beberapa temuan penting di bidang kependudukan antara lain: (1) jumlah penduduk 2t2 juta dengan laju
pertumbuhan 1,35o/o; (2) bayilahir4,T juta pe rtahun; (3) tambahan supplai tenaga kerya per tahun; (4) jumlah remaja, penduduk usia kerja, perempuan usia subur dan lansia meningkat; dan (5) mobilitas penduduk dari desa ke kota meningkat. Di bidang kesehatan isu-isu strategis mencakup: (1) Tingginya angka kematian bayi $71t000); (2) tingginya angka kematian ibu (3751100.000; (3) Tingginya prevalensi kurang gizi, HIV/AIDS dan narkoba; (4) adanya kesenjangan status kesehatan antar wilayah (K[I-KBI); (5) adanya kesenjangan keterjangkauan pelayanan antara yang kaya dan miskin; (6) rendahnya pengeluaran untuk kesehatan; (7) pengeluaran pemerintah untuk seKor kesehatan secara nominal meningkat tetapi secara riil tetap; (8) rendahnya mutu tenaga dantidak meratanya distribusi tenaga kesehatan; dan (9) kurangnya mutu pelayanan kesehatan. Permasalahan yang dijurnpai dalam bidang pendidikan, yaitu: (1) tidak meratanya akses
pendidikan; (2) tingginya dop-out rate; (3) rendahnya mutu pendidikan, kurang memadalnya fasilitas pendidikan; (4) kurang
tercukupinya pendidikan dasar yang terjangkau masyarakat miskin; (5) kurangnya tenaga pendidikan yang bermutu; dan (6) belum memadainya
4.
*)
pendanaan pendidikan. Dalam bidang tenaga kerla isu-isu penting adalah: (1) rendahnya tingkat pendidikan rata-rata pekerla; (2) tingginya angka pengangguran; (3) tidak "match" antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri; (4) rendahnya penguasaan teknologi; dan (5) rendahnya produktivitas
Sesuai dengan hasil ktarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. llTiltJl05/2003tanggal
2Mei 2003,.BeberapaUKFll tidakmemberikan
tanggapan
74
No. 1
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biava/UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
3
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
4
5
Keterangan 6
Rekomendasi
1.
Beberapa prinsip dasar dalam pembangunan
yaitu: (1) keterpaduan antara pendidikan, kesehatan dan pendapatan; (2) penduduk sebagai human capital yaitu sebagai modal pembnagunan; (3) penduduk sebagai sasaran pembangunan; (4) pendidikan dan kesehatan merupakan factor kualitas dan produktifitass penduduk; (5) demografi (peftumbuhan, komposisi dan mobilitas) merupakan factor penting bagi peningkatan kualitas SDM. Bidang Kependudukan, mencakup (1) pengendalian jumlah dan laju perumbuhan penduduk; (2) peningkatan penataan wilayah perkotaan berikut prasarannya; (3) pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk melalui otonomi dareah; (4) peningkatan pelayanan penduduk lansia dan cacat; dan (5) peningkatan kualitas administrasi dan lembaga kependudukan. Bidang KEsehatan mencakup (1) peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan; (2) peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan; (3) peningkatan perilaku hidup sehat; (4) peningkatan status gizi penduduk; (5) peningkatan alokasi anggaran kesehatan dan pengembangan asuransi kesehatan; (6) peningkatan jumlah, mutu dan pemerataan tenaga kesehatan; (7) peningkatan peran swasta dan masyarakat; (8) pengembangan pelayanan kesehatan dasar, dan (9) peningkatan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu dan terlangkau. Bidang Pendidikan mencakup (1) peningkatan akses pendidikan untuk mencapai angka partisipasi kasar; (2) upaya pemenuhan standar pelayanan minimal; (3) penataan kurikulum dan peningkatan mutu guru; (4) alokasi pendanaan yang memadai; (5) peningkatan efisiensi pendidikan; (6) SDM
2.
3.
4.
*)
Sesuai dengan hasil ktarifikasi bcrdasarkan Memorandum InspckturUtamaNo. l17/lU/0512003 tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa UKE
II tidak memberikan tanggapan
75
No.
I
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biava / UKE II Pelaksana
Tujuan
2
3
Temuan / Rekomendasi Studi 4 atahun 2008; (7) peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; dan (B) pengembangan manajemen sekolah dan menata lembaga perguruan tinggi.
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
Bidang ketenagakerjaan mencakup ( 1) peningkatan kualitas tenaga kerja; (2) perbaikan mutu balai latihan kerja; (3) pembetukan badan koordinasi daya saing tenaga kerja; (4) pemberian kemudahan perijinan bagi perusahaan yang ingin mendirikan sekolah kejuruan; (5) harmonisasi kebijakan industri dan tenaga ke4a; (6) pengurangan intervensi langsung terhadap perusahaan; (7) perbaikan peraturan ketenagakerjaan; dan (8) peningaKan profesinalisme serikat kerja. 44
Studi Kajian Awal Penyusunan PJP Bidang
Infrastruktur
Biaya Rp. 298.700.000 (kontrak) UKE II Pelaksana : Dit. Pengembangan Kelembagaan Prasarana Publik
1.
Pembangunan infrastuktur dapat menggerakkan selGor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsl masyarakat dan pemerintah, sefta memicu kegiatan produksi ekonomi lainnya. Kegagalan dalam penyediaan pelayanan infrastruktur berdampak langsung terhadap penurunan
produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, perbaikan pelayanan infratruktur berdampak positif terhadap peftumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
*)
Sesuai dengan
Temuan:
1.
2,
Kondisi infrastruktur saat ini banyak yang berada dalam keadaan rusak ringan dan rusak berat, sehingga tingkat pelayanan dan kapasitas infrastruKur mengalami penurunan yang cukup hebat. Kerusakan infrastruktur telah meimbulkan biaya penggunanya (user cost) yang sangat besar, menghambat mobilitas ekonomi, dan meningkatkan harga komoditi. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan pembangunan kembali infrastruKur yang rusak akan membutuhkan biaya yang sangat besar yang tidak dapat dipikul oleh anggaran pemerntah saja. APBN tidak biasa memenuhi biaya pemeliharaan sarana dan prasarana dasar dan sulit diharapakan untuk membangun fasilitas infrastruktur yang baru. Padahal jaringan infrastruktur nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal; globalisasi, liberalisasi perdagangan, desentra lisasi, privatisasi, dan masih belum adanya kebijakan yang jernih dan lugas menghadapi semua tantangan
Digunakan sebagai materi utama dalam penyusunan Rencana PJP di Bidang infrastruKur.
hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum lnspcktur lJtama No. ll7llul05l2003 tanggal 2 Mci 200],. Beberapa UKFI Il tidak memberikan tanggapan
76
No.
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/UKE II Pelaksana
Tuiuan
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
2
3
4
5
1
Keterangan 6
Rekomendasi:
1.
Perlu adanya partisipasi seKor swasta dan
2.
masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan industri dan jasa infrastruktur. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk memungkinkan investor swasta membangun
3.
jaringan infrastruktur. Diperlukan pengkajian kembali berbagai aspek penyelenggaraan jasa dan industri infrastruktur, antara lain : kerangka hukum dan perundanga-
a) undangan, b) kebijakan tarif dan biaya, c) skema peran serta sektor swasta dan masyarakat, d) sistem kelembagaan baru, demonopolisasi dan unbundling, e) rekayasa pembiayaan infrastruKur, 0 pembangunan wilayah berbasis infrastruktur.
45
Studi Kajian Awal Penyusunan PJP Bidang Daerah Eiaya Rp. 298.600.000
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
:
Memberikan visi pembangunan Indonesia jangka panjang bidang daerah yang mampu memberikan arahan pembangunan Indonesia pada proses transisi sebelummemasuki pasar
sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana PJP bidang Pembangunan Daerah.
bebas.
Dit. Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi
46
Studi Kajian Awal Penyusunan PJP Bidang SDA dan LH Eiaya Rp. 288.000.000
(kontrak) UKE
lI
Pelaksana
:
Dit. Kelautan dan Perikanan
*)
1.
Melakukan studi ilmiah yang dapat dijadikan acuan atau latar belakang studi dalam proses penyusunan rencana PJP bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang merupakan bagian penting dalam menentukan arah renc:rna pembanguan nasional
Temuan:
L. 2.
Pada
1.
tahun 2025 diperkirakan Indonesia
akanmengalami krisis air, pangan dan enegeri yang berkaitan dengan terjadinya degradasi LH dan ketersesiaan SDA. Hal mendasar penyebab keguncangan terhadap keseimbangan SDA dan LH adalah perkembangan Iptek yang tinggi dengan
2.
Bahan acuan penyusunan rencrna pembangunan jangka panjang (PjP) Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup menuju Indonesia 2025.. Keb'rjakan perencanaan operasional pembangunan
Sesuaidengan hasil ktarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. ll'7lllJ/O5l2003tanggal 2Mei 2003,.Beberapa{.lKElltidakmembcrikan tanggapan
77
No.
I
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur ludul / Biaya/ UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
Temuan / Rekomendasi Studi
4
3 2.
Memberikan bahan-bahan yang dipedukan untukpenyusunan perenanaan jangka panjang dalam suatau prosesyang bersifat partisipatif, melalui kegiatan konsultatif dengan pihak-pihak
terkait.
Rencana Pemanfaatan
3. 4.
ekonomi yang bedar dalam waKu cepat yang memecu terjadinya eksploitasi SDA secara besar-besaran, ledakan penduduk, dankurangnya etika/perilaku yang berpihak pada sebagian besar masyarakat. Kurang/tidak adanya environmetal awareness pada sebagain besar msyarakat. Ketidakmampuan peraturan dan undangundang dalam mengurangi laju kerusakan alam.
5
Keterangan 6
alam dan lingkungan hidup jangka menengah (20052010).
Rekomendasi: Dalam rencana pembangunan SDA dan LH ada scenario optimis dan pesimis. Skenario yang dipilih adalah optimis, yaitu kondisi yang tidak terjadi kelangkaan ketersediaan SDA. Kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah perlu diarahkan, sebagai berikut: Kebijakan pembnagunan nasional difokuskan pada upaya memelihara sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas serta kuantitas, Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara efisien dan rasional. Pemanfaatan SDA tidak terbarukan dapat diteruskan dan idimbangi dengan upaya mencari sumber alternatif atau bahan substitusi ramah lingkungan. Kebijakan industrialisasi dan infrastruktur diarahkan pada pemanfataan sumber daya alam terbarukan secara rasional, optimal dan efisien. Strategi investasi diarahkan unuk rehabilitasi sumber daya alam terbarukan. Kegiatan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan. Memperioritaskan dan menindaklanjuti upaya diversifikasi pangan, pengembangan energi alternatif, pengendalian eksploitasi air tanah dan penerapan teknologi bersih. Redefinis dan reorientasi pengelolaan SDA berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemberadyaan institusi social dan ekonomi ditinqkat lokal melalui communal Dropertv
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
*)
Sesuai dengan hasil
klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspckturUtamaNo. ll'lllLJl05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
78
No.
I
Isi Keluaran x)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biaya/UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
3
Temuanl Rekomendasi Studi 4
Rencana Pemanfaatan 5
Keterangan 6
ngnrs 10. kelestarian lingkungan disintegrasi dengan aspek keamanan dan kemakmuran. 11. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sistem politik yang kredibel, SDM yang berkualitas, penerapan etika lingkungan dan asimilasi sosial budaya yang mantap. 47
Studi Kajian Kebijakan Publik "Sistem Perlindungan Sosial" Eiaya Rp. 164.815.000 (swakelola) UKE II Pelaksana : Dit. Kepend. Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
Umum:
Rekomendasi;
Mewujudkan SPJS yang efektif dan efisien.
Diperlukan suatu sistem perlindungan dan jaminan social (SPJS) yang terpadu: Pengertian SPJS: (a) Asuransi social (assos) dan (b) bantuan social (bansos). Landasan hukum: dioerlukan satu UU sebagai "Umbrella" bagi pelaksanaan SPJS. Target beneficiaries; (a) seluruh penduduk, atau (b) seluruh penduduk miskin, atau (c) Assos untuk seluruh penduduk, dan bansos untuk penduduk miskin. Cakupan manfaat: (a) diperlukan cakupan manfaat, seperti : kesehatan, pendidikan, jaminan hari tua/pendiun, jaminan kecelakaan kerja,jaminan PHK, dan santunan kematian; (b) diperlukan suatu disain minimum standar. Menentukan sistem pendanaan tanpa menghilangkan bentuk-bentuk kearifan
Khusus: Menyusun bahan-bahan kajian kebijakan public dalam upaya mendukung terwujudnya Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial.
1. 2. 3.
Mewujudkan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang efeKif dan efisien.
Dilanjtkan pada Tahun anggaran 2003
4.
5.
6. 7.
8.
*)
Sesuai dengan hasil klarifikasi bcrdasarkan Mcmorandum lnspektur Utama
lokal.
Kelembagaan: diperlukan kelembagaan yang independent dan non profit oriented. lain-lain: (a) pembenahan administrasi kependudukan (sistem Nomor Penduduk Tunggal); (b) keterkaitan dengan kajian PJP Bappenas; (c) keterkaitan dengan sistem Jaminan Sosial Nasional (secretariat Wapres).. pembenahan administrasi kependudukan,
No. ll'7llUl05lzA03 tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa I-JKE ll tidak memberikan tanggapan
79
No.
I 48
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
Studi Kajian Pengembangan Pembiayaan Bidang Kesehatan
dalam Era Desentralisasi Biaya Rp.248.000.000 (kontrak) UKE
II Pelaksana :
Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Temuan / Rekomendasi Studi
4
3 Umum: Merumuskan masukan untuk meningkatkan efeKifltas sistem pembiayaan kesehatan daerah. Khusus:
Menilai perubahan sistem pembiayaan kesehatan daerah setelah desentralisasi, khsuusnya dalam hal; besarnya anggaran kesehatan total dan pelayanan penduduk miskin. kecenderungan biaya kesehatan selama transisi ke desentralisasi. utilisasi menurut biaya wilayah, mata anggaran dan program.
1. 2. 3.
Rencana Pemanfaatan
Temuan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
Konsep-konsep dasar antara lain district health forum. Trend pembiayaan kesehatan per kapita di daerah cenderung naik. Pembiayaan untuk keluarga miskin beruariasi antar daerah. Tidak tepat melakukan patokan presentase anggaran terhadap total APBD, diharapkan dilakukan health account masing-masing daerah melalui costing. Pembiayaan dari APBD cenerung lebih besar dari APBN. Pembiayaan langsung per kapita lebih kecil tetapi ada kecenderungan naik tahun 2002. Rata-rata proporsi anggaran kesehatan untuk pembangunan fisik adalah 10-15 persen. Biaya antar program bervariasi tiap daerh, tetapi upaya preventif cenerung lebih tinggi
5 1
2.
?
Keterangan 6
Memberikan masukan kepada pemerintah Pusat dan Daerah dalam perencanaan pembiayaan kesehatan yang akan datang. Memberikan masukan dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi pelayanan kesehatan di tingkat pusat dan kabupaten/kota. Masukan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan kebijakan pembiayaan kesehatan.
dan kuratlf. Poses perenacnaan manajemen biaya kesehatan masih terfragmentasi. Realisasi angaran: administrasi dan prosedur cukup mudah,namun turunnya dana tetap terlambat sepefti dulu.
Rekomendasi:
1. 2. 3. 4. 5. 49
Studi Kajian Pengembangan
Mempelajari dampak desentralisasi
Pembiayaan Bidang
terhadap pengelolaan dan pembiayaan pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, khususnya menyangkut aspek akses pelayanan, pemerataan dan mutu.
Pendidikan di Kab/Kota dalam Era Desentralisasi Biaya Rp. 250.000.000
(kontrak) UKE
+)
II Pelaksana :
Sesuai dengan hasil
Upaya meningkatkan anggaran kesehatan. Mappeing daerah yang kurang mampu. Menggunakan biaya keehatan pe rkapita bukan presentase dari APBD sebagai patokan penentuan anggaran. Memperbesar pembiayaan direct cost. Menghitung biaya untuk keluarga miskin.
Temuan:
1.
Beberapa isu strategis dalam pengelolaan pembiayaan antara lain: (1) tetladi kesenjangan penyelenggaraan pelayanan pendidikan antar kabupaten/kota; (2) kesiapan SDM tidak merata; (3) tidak semua kabupaten/kota memberikan prioritas tinggi pada bidang pendidikan; (4) alokasi
Input untuk penyempurnaan pelaksanaan otonomi pendidikan yang mencakup aspek pemerataanl kinerja, kapasitas dan potensi pembiayaan serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan ditingkat propinsi dan kabupaten.
klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturlJtamaNo. ll7llul05l2003tanggal 2Mei 2003,.BcbcrapaUKF]lltidakmemberikan tanggapan
80
No,
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biaya/ UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
3
1
2.
Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
4
5
Keterangan 6
kemampuan daerah; (5) desentralisasi mendorong partisipasi masyarakat; dan (6) desentralisasi tidak membuat kondisi pendidikan menjadi lebih baik. Dari sisi pembiayaan pendidikan ditemukan bahawa, (1) biaya pendidikan menjadi lebih mahal; (2) Dewan Pendidian belum sepenuhnya terbentuk dan berfungsi; (3) perlunya dana tambahan untuk dewan pendidikan; dan (4) perlunya dana tambahan untuk operasional sekolah.
Rekomendasi: Perlunya penyempurnaan strategi penentuan dasar Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan disesuaikan dengan; (1) kondisi kabupaten/kota; (2) persentase alokasi pendidikan dalam APBD; dan (3) partisipasi masyarakat setempat. 50
Penelitian Tentang Harapan Masyarakat Mengenai Produkproduk Bappenas
I.
2. Biaya Rp. 163.500.000 (kontrak) UKE
II
Pelaksana
:
Inspektorat Bidang Kinerla Kelembagaan
3.
Mengetahui permasalahan aktual dan mendesak yang dihadapi masyarakat Mengetahui harapan masyarakat dan instansl terkait terhadap produk-produk Kementerian Negara PPN/Bappenas yang berupa kebijakan/ alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Menyusun acuan untuk menentukan prioritas produk yang akan dihasilkan Kementerian
Temuan:
1.
2.
Negara PPN/Bappenas.
3.
4. *)
Sesuai dengan hasil klarifikasi bcrdasarkan Memorandum Inspektur lJtama
Perubahan mandat Bappenas (melalui Keppres 2,3,4,5 tahun 2002), menuntut peluasan upaya-upaya penjaringan aspirasi stakeholder yang lebih memadai. Ada 9 permasalahan penting yaitu, pertumbuhan/pengembangan ekonomi; instabilitas ekonomi/krisis ekonomi; minimnya transportasi nasional; Lemahnya supremasi hukum; Kemiskinan;
e . . . .
untuk dijadikan bahan masukan bagi pimpinan di lingkungan Bappenas dalam merencanakan studi/kajia n/penelitian/eva luasi kebijakan yang relevan dengan issues yang menjadi perhatian masyarakat ke depan.
Instabilitaskeamanan Ketidak jelasan konsep Otoda; Korupsi/KKN;
Pendidikan/muturendah. Masalahmanajemenkepemerintahan, meskipun bukan merupakan masalah fokus
sebagian besar responden, sangat penting bagi Bappenas karena target akhir hasil kerja Bappenas adalah baiknya kinena pemerintah, yang tentu sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen kepemerintahan (governance). Dampak dari kesimbilan permasalahan tersebut di atas
No. l17lll.ll05l2103 tanggat 2 Mei 2003,. Beberapa t]KE Il tidak memberikan tanggapan
81
No.
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/Biaya/UKE II Pelaksana
Tuiuan
2
3
1
5.
Temuan / Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
4
5
Keterangan 6
menjadi trigger permasalahan lain, saling mendukung dan merumitkan, serta bermuara akhir terutama pada kinerja pemerintahan (baik eksekutif, legislatif dan judikatif). Prioritas Bappenas membuat alternatif kebijakan yg memiliki efek multiplierbesar:
. . .
Kemiskinan
Lemahnya hukum Korupsi/KKN
Rekomendasi: Kajian dinamika sistem yang lebih kuantitatif Kajian untuk pengubahan "strategi kelemba gaan/korporat" Bappenas
. .
51
Kajian Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Nasional Eiaya Rp. 205.750.000 (swakelola) UKE II Pelaksana : Staf Ahli Bidang Ekonomi
Menganalisis dampak dari
kebijakan perbankan nasional
:
Ketatalaksanaan, organisasi dan rangkaian manajemen operasinya Lingkungan internal dan eksternal yang lebih spesifik
Temuan:
1.
khususnya kebijakan rekapitulasi Mengupayakan caa mengurangi beban obligasi rekapitalisasi Mencari alternatif solusi oenarikan obligasi rekapitalisasi melalui rekayasa keuangan.
Perusahaan
2. 3. 4.
Terdapat alternatif penyelesaian beban obligasi rekapitulasi melalui a. pemerataan beban pembayaran obligasi rekapitulasi. b. penarikan obligasi melalui rekayasa keuangan melalui asset to bond swap, penyesuaian CAR, konversi menjadi perpetual bond akuisisi antar bank rekap, dan bond pooling. alternatif divestasi saham pemerintah di Bank Niaga. Alternatif penyelesaian masalah pelaksanaan ]ORR. Penghematan pengeluaran pemerintah sebesar Rp. 14,8tiliun setahun jika dilakukan subsidi pemerintah terhadap bank rekap.
Rekomendasi disampaikan kepada pimpinan untuk diajukan dalam berbagai kesempatan.
Rekomendasi:
1.
Alternatif beban pembayaran seperti reprofiling, refinancing, dan buybacK' dapat memeratakan beban pinjaman sehingga dapat lebih ditanggung oleh APBN dibandinqkan beban sebelum diratakan.
"
*)
Sesuai dengan hasil
klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. llTllu/05l2003tanggal 2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
82
No. 1
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur II Pelaksana
Judul/BiaYa/UKE
Tujuan
2
3
2. 3.
52
Remunerasi Pegawai Negeri Sipil
t.
Biaya Rp. 65.865.000 (swakelola) UKE Ii Pelaksana : Dit. Aparatur Negara
2.
Perbaikan sistem remunerasi PNS yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih memadai. Tersusunnya rekomendasi kebijakan sistem remunerasi yang dapat mengurangi perilaku KKN di kalangan PNS. Terwujudnya sistem remunerasi PNS yang transparan, adil berdasarkan beban dan tanggungjawab sebagaimana di lingkungan dunia usaha.
Temuan/Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
4
5
Keterangan 6
Pengurangan jumlah obligasi rekapitaliassi sebelum dilakukan divestasi saham bank untuk mengurangi beban APBN. Alternatif pengurangan obligasi dipilih berdasarkan kondisi perbankan yang terkait.
Temuan:
1.
2.
Perbedaan yang paling mendasar ialah berlakunya merit prestasi sebagai salah satu unsur yang menentukan besaran gaji seorang pegawai pada dunia usaha. Merit prestasi inilah yang tidak dikenal dalam sistem remunerasi pegawai Bappenas. Bahwa gaji pegawai Bappenas terutama untuk pegawai dengan jabatan Eselon III, IV, dan staf perencana jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaji karyawan PT Jasa Marga pada level yang sama untuk dijadikan acuan penentuan besaran gaji pegawai Bappenas
Rekomendasi:
1.
2. 3.
*)
Diperlukan penyusunan kebUakan remunerasi PNS di Bappenas yang dikaitkan secara komprehensif dengan sistem merit, yaitu penciptaan suatu iklim bekerja yang sehat dan kompetitif serta mendorong produktivitas pegawai Diperlukan peningkatan besaran gaji sehingga PNS dapat hidup layak dan terhormat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Upaya peningkatan pendapatan tersebut tentu dibarengi dengan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Bappenas (Carot and Stick)
Sesuai dengan hasil klarifikasi bcrdasarkanMemorandumlnspekturtJtamaNo. l17llul05/2013tanggal
2Mei 2003,.BeberapaUKEIItidakmembcrikan
tanggapan
83
GAMBARAN SINGKAT STUDI DALAM PROYEK-PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2OO2
Nama
Proyek
Unit Kerja Eselon IIl Atasan Langsung Proyek No.
I 53
: Proyek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bappenas r Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan ielatihan perencanaan
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/ UKE II Pelaksana
Tujuan
2
Isi Keluaran *) Temuan/ Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
3
4
5
Penyusunan Data Bas€ Perencana
1.
Eiaya Rp.56.100..000
Menciptakan aplikasi software:
o .
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
:
. . . .
Pusbindiklatren
lang mampu bekerya
pada
lingkungan jaringan internet dapat bekerja pada sistem operasi berbasis grafis (windows) dan server (SQL). mudah digunakan (user
friendly)
Temuan: Terbatasnya data perencana yang dilaporkan ke pusbindiklatren Rekomendasi: Membuat sistem aplikasi softurare yang mudah diakses lewat internet, namun tetap memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara konvensional.
Keterangan 6
Menyajikan bahan pendukung bagi pengambilan keputusan dalam pelaksanaan akreditasi, penilaian, evaluasi dan pengembangan program jabatan fungsional perencana.
bersifat terbuka (open connectivity) mendukung jaringan lebih luas memiliki keamanan berlenjang 2. menyediakan data pendukung JFp. 54
Kajian Standar Kapasitas Unit Perencana Pusat dan Daerah Eiaya Rp. 272.150.000
1.
2.
(kontrak) UKE
II
Pelaksana
:
Pusbindiklatren
4.
menyusun kriteria untuk menentukan desain standar suatu institusi perencanaan, menentukan kapasitas suatu institusi perencanaan sesuai dengan kriteria, menganalisis peluang keberhasilan pelaksanaan JFP pada institusi perencanaan tersebut, dan menyusun rekomendasi tentang standar kapasitas institusi perencanaan.
STMTEGI YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANMN JFP YANG EFEKTIF Menempatkan individu JFP pada tim kerja (pokja) perencanaan Menjadikan individu JFP sebagai bagian sumberdaya (SD) dan unsur pengambilan keputusan perencanaan Menjadikan individu JFP sebagai bagian unsur koordinasi perencanaan
. . .
Rumusan standar kaoasitas institusi perencanaan akan dimanfaatkan sebagai kriteria standar bagi setiap kegiatan diklat dalarn rangka program peningkatan kapasitas institusi perencana yang nantinya berkaitan dengan kinerja dan angka kreditnya.
STMTEGI YANG BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERENCANMN
INSTITUSIONAL
. r . *)
Mengembangkantim/kelompokkerla perencanaan Merumuskan prosedur keqa spesifik perencanaan Menyiapkan dan mengadakan sarana
dukung/perangkat keras dan sistem informasi Derencanaan Sesuai dengan hasil klarifikasi berdasarkan Memorandum Inspektur ljtama
No. l17/lU/0512003 tanggal 2 Mei 2003,. Beberapa UKE Il tidak memberikan tanggapan
84
Isi Keluaran * STMTEGI YANG BERKAITAN DENGAN EFEKTIVITAS PERENCANMN KE DEPAN Membina wawasan global secara lebih
. . . .
. Kajian Pengembangan Jabatan Analisa Mandiri
Mengkaji kemungkinan penerapan A]JM di Kantor Memberikan pengalaman praktis pada para pelaku pekeryaanuntuk dapat melakukan anjab. Menyusun kebijakan kepegawaian dilingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas yang terbuka, objeKif dan orientasi Yanmas.
Meningkatkan profesiona lisme pegawai di lingkungan Kantor Meneg.PPN/Bappenas.
Mendasarkanpengembangansemangat keqa kelompo(institusional pada prinsipprinsi p/konse p Good Governa n ce Menggunakan teknologi informasi secara tepat dan dilakukan secara efektif dan komprehensif (komunikasi dan komputasi) Mengembangkan mekanisme kerja atas dasar keterbukaan, partisipatori dan akuntabilitas Mendukung terwujudnya desentralisasi dan reformasi
Temuan:
1.
Meneg.PPN/Bappenas
Biaya Rp. 41.009.100 (swakelola) UKE II Pelaksana : Pusbindiklatren
intensif
2.
Beban kerja antar unit kerja berbeda-beda,
yang dapat disebabkan adanya distribusi kerja yang tidak merata, kurangnya staf, maupun pola kepemimpinan. Formula BKN dalam penetapan bebankerja sulit untuk diterapkan di Bappenas.
Bahan Pengambilan keputusan untuk pelaksanaan AJM secara komprehensif di lingkungan Kantor Meneg.PPN/ Bappenas
Rekomendasli
1. 2. 3.
Perlu dilakukan survey yang lebih detil yang
mampu merekam kegiatan staf bapenas. dibuat standar prosedur opersional organisasi dan uraian kerja. Menelaah kembali model analisis kajian AJM yang sesuai dengan kondisi di Bappenas.
+) Sesuaidengan hasil klarifikasi berdasarkanMemorandumlnspekturUtamaNo. ll7llu/05/2003tanggal 2Mei2003,.BeberapaUKEIltidakmemberikan
tanggapan
8s
GAMBARAN SINGKAT STUDI
DAISM PROYEK.PROYEK BAPPENAS TAHUN ANGGARAN Nama
Proyek
Unit Kerja Eselon
2OO2
: Proyek Studi Penyusunan Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional : Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi fnternasional
II/
Atasan Langsung Proyek No.
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biava /UKE II Pelaksana
Tujuan
Isi Keluaran x) Temuan/Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
2
3
4
5
1 56
Studi Prospek Sustainability
Mengidentifi kasi permasalahan
APBN dalam Jangka Menengah
dalam mewujudkan Fiscal
(2002-2006)
Sustainablity Merekomendasikan kebijakan untuk mengatasinya Menyajikan gambaran kondisi fiskal secara garis besar dalam
Biaya : Rp. 186.082.000,(swakelola) UKE II Pelaksana : Dit. Keuangan Negara dan Analisa Moneter.
jangka panjang (2002-2020) dan secara lebih rinci dalam jangka menengah (2002-2007)
Rekomendasi: Dalam Pengelolaan Pinjaman
1. 2. 3.
Studi Penyusunan Analisa Investasi Paska Krisis
I,
Biaya : Rp. 143.730.000,-
2.
(kontrak) UKE
II
Pelaksana:
Dit. Perencanaan Makro
58
Studi Paruh Waktu Program Pembangunan Nasional
l. 2.
Eiaya : Rp. 140.300.00Q-
(kontrak) UKE
II
Sebagai bahan masukan bagi Repeta 2004
Penyelesaian Surat Utang (SU) pemerintah
dan BI Pengembangan pasar obligasi pemerintah Pelru dilakukan terobosan-terobosan dalam meringankan beban utang dalam negeri.
1.
Peningkatan penerimaan Negara melalui ekstensifi kasi, intensifi kasi dan perbai kan
administrasi perpajakan. Mengendalikan belanja Negara Meminimalkan potensi biaya kontigensi dengan mengamankan pelakanaan otonomi daerah dan menghapuskan blanket guarantee.
Mendapatkan gambaran mengenai konsisi investasi saat ini, baik secirra globalmaupunnasional. Memperoleh gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapidibidang investasi. Meberikan rekomendasi untukmenciotakan iklim investasi yang sehat.
Sebagai bahan masukan dalam
Mengkaji pencapaian sasaran
Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Buku Putih: Perekonomian Indonesia 2002:prospek dan kebijakan.
indikatif dalam Propenas Mengenali permasalahan yang menghambat pencapaian sasaran
6
Dalam Pengelolaan Defisit
2. 3.
57
Keterangan
penyusunan Buku Putih: Perekonomian Indonesia 2002: prospek dan kebijakan.
Propenas.
Pelaksana:
Dit. Perencanaan Makro
3.
Memberikan rekomendasi langkah
kebijakan untuk pencapaian sasaran-
*)
Sesuai dengan hasil
klarifikasi berdasarkan Memorandum Inspektur UtamaNo. ll'111U10512003 tanggal 2 Mci 2003,. Beberapa UKE II tidak memberikan tanggapan
86
No.
Tuiuan
Temuan / Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
2
3
4
5
1
59
Isi Keluaran *)
Bagian Proyek/Tolok Ukur Judul/ Biaya/UKE II Pelaksana
Studi Pengembangan Sumber Dana Alternatif Untuk Pembiayaan Pembangunan
Identifikasi permasalahan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan.
Temuan:
1.
Biaya : Rp. 142.872.00Q-
(kontrak) UKE
II Pelaksana:
Dit. Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional
60
Studi Menyeluruh Pengembangan Kerangka
1.
Asuransi Sosial 2.
Biaya : Rp. 203.610.000,(swakelola) UKE
II Pelaksana:
Dit. Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi
Identifikasi dan inventarisasi sistem asuransi sosial yang berkembang di masyarakat Membandingkan sistem asuransi sosial yang telah ada di Indonesia dengan sistem asuransi sosial di Negara iain Menyusun rekomendasi kebijakan yang terkait dengan persiapan pelaksanaan program asuransi sosial.
I
Terdapat empat sumber dana utama yang konvensional untuk pembiayaa n pembangunan, yaitu: sumber domestik, perdagangan internasional, sumber dana swasta asing, dan hutang dan bantuan luar negeri. Dari sumber dana konvensional ini, masing-masing masih perlu ditingkatkan efisiensinya sebagai sumber tradisional utama untuk pembiayaan pembangunan. sumber dana alternative non konvensional yang dikelompokkan dalam lima poin, yaitu, global public goods, sistem pajak global, pembiayaan berbasis asset dan sumberdaya alam, arsitektur baru lembaga keuangan global, dan bank pembangunan domestik. Untuk kemungkinan penerapannya, masingmasing memiliki wilayah permasalahan yang berbeda serta mengandung beberapa aspek lain sepefti aspek politik, geopolitik, ekonomi politik, aspek social dan aspek hubunEan atau kerjasama internasional.
Temuan:
1.
2. 3. 4. 5.
Landasan hukum asuransi sosial di
lndonesia terkotak-kotak dan bersifat seKoral fiamsostek, taspen, askes, dan asabri) Kepeseftaan tidak bersifat wajib Jangkauan pelayanan terbatas pada sector formal Belum ada kontribusi pemerintah pada premi yang dibayarkan Rendahanya benefit/manfaat yang diterima peserta.
Keterangan 6
Tersusunnya positton paper untuk delegasi Indonesia dalam konferensi yang
berkaitan dengan upaya pengembangan sumber dana
alternatif untuk pembiayaan 2.
3.
pembangunan. Sebagai bahan mmasukan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan kajian lebih laniut.
Sumbangan pemikiran Bappenas dalam perumusan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bidang asuransi sosial bagi staf Deputi Bidang Ekonomi.
Rekomendasi:
1. 2.
*)
Sesuai dengan hasit klarifikasi berdasarkan Mcmorandum lnspektur Utama
Diperlukan peninjauan dan pengintegrasian berbagai peraturan mengenai asuransi sosial Kepeseftaan dalam program asuransi sosial harus bersifat wajib.
No. 117llu10512003 tanggal
2 Mei 2003,. Beberapa
UKE II tidak memberikan tanggapan
87
No.
Bagian Proyek/Tolok Ukur II Pelaksana
Judul/Biaya/UKE
1
2
Isi Keluaran *) Tuiuan 3
4. 5.
*)
Sesuai dcngan hasil
klarifikasi bcrdasarkanMemorandumlnspekturt)tamaNo.
Temuan / Rekomendasi Studi
Rencana Pemanfaatan
4
5
Keterangan 6
besaran premi Pengelolaan asuransi sosial perlu diarahkan pada benefit maximization. Pelru disiapkan nomor asuransi sosial yang bersifat unik bagi setiap penduduk.
l17llul05/2003tanggal 2Mei 2003..BeberapaUKEIItidakmemberikan tanggapan
88
LAMPIRAN
2.
HASTL O'POLLING'' PRESEI\TASI STUDI DALAM PROYEK.PROYEK BAPPENAS TAHUN
2OO2
89
Presentase Jawaban Peserta
il analisis
yarrg kami sajikan disini adalah berdasarkan atas hadir dalam setiap ptesentasi shrdi. Has_
junlah kuisioner
yang kembali kepada kami, bukan berdasarkan j umlah peserta yang
Ilasil Analisis Atas Jawabar Pertrnyarn No.l - Mayoritas jawaban dari penyaji dan non penyaji (kurang lebih 82yo) menuDjukkan bahwa studi/kajian/penelitian yang bersangkutan tel.h seruri dengan TUPOKSI UKE II/POICA Pelaksana - Hanya sekitar 1V" jawabu peserta yang mengatakan bahwa studi/kajiar/penelitian yang bersangkutan tidak sesuai dengan TUPOKSI
-
UKE IVPOKJA Pelaksana Sementara ada llolo jawaban peserta yang mengatakan tidak tahu apakah studi&ajian/penelitian yang be$angkutan TUPOKSI UKE U/POKJA Pelaxsaura
telah
sesuai dengan
Ifusil Anrlisis Atas J&w.ban Pertanyaan No,2
-
-
Mayoritas jawaban dari penyaji dan non penyaji fturang lebih 727o) mengatakan bahwa studi&ajian/penelitian yang be6angkutan berkaiten dengan TUPOKSI UKE Il lain di lingkungan kantor Meneg ppN/Bappenas jax,aban pesqta yang mengatakan bahwa studi/kajiar/penelitian yang bersangkuran tidak berkaitan dengan TUpOKSI srkitar ]111]1 12olo UKE II lain di lingkungan kantor Mercg PPN/Bappenas ada 167o jawaban peserta yang mengatakan tidak tahu apakah studi/kajiar/penelitian yang bersangkuta[ berkaitan dengan TUPOKSI UKX II lain di lingkungan kantor Meneg PPN/Bappenas
- Eryogl
Ilasil Analisis Atas Jrwaban Pertaryaatr No3
-
Hanya ada sekitar 9yo jawaban peseria yang berpendapat bsik sekali tentang temuan dan rekomendasi studi&ajian/penelitian yang dilakukan Sg.meffara itu kuang lebih 37lo jawaban peserta menyatakan baik terhadap temuan dan rekomendasi studi/kajian/penelitian yang dilakukan Kurang lebih 437o jawaban peserta menyatakan cukup b&ik tentang temuan dan rekomendasi studi/kajiar/penelitian yang dilakukan tersebut Dan ada sekitar l17o peserta yang menjau,ab kurang baik tenteng temuan dan rekomendasi studi/kajian/penelitian yang dilalrukan tersebut
Ilasil Amlisis Atrs Jrwaban Pertany.an No.4 i[i, peserta bisa memberikan j.waban
(dalam pertanyaan No.4
*
Iebih dari s.lu) Ada sekitar 3470 peserta menyarankan agar hasil studi&ajian/penelitian ini lebih diperjehs outputnyr Sementara itu kurang lebih 4970 jawaban peserta menyaEnkan agar diperjelas rencana pemrnfrrtrtr dad hasil studi/kajiar/penelitian ini Sekitar 45yo jawaban peserta menyarankan agar diperjelas koordinari dengan UKE laiD dari hasil studi/kajiaD/penelitian ini Sementara itu ada sekita! 18yo jrwabrn lain yang diberikan oleh peserta urtuk penyempumaan hasil studi&ajian/penelitian ini.
90
Pertanyaan No.
I
Tabel
I
: Apakah studi/kajian/penelitian yang bersangkutan telah sesuai dengan TUPOKSI
UKE II /POKJA pelalisana
Jawaban Peserta
No
1
a
3 4 5
Judul Studi4tuj ian/Penelitian
2l 22 zq 25 26 27 28
Ya
Tidak
Tdk Tahu
Ya
Non Penvaii Tidak Tdk Tahu
Penvaii + Non Penvaii Ys
Tidak
Tdk Tahu
Total
23
8
0
0
l5
0
0
23
0
0
23
t5 1l
4
0
0
I
l4
l5
5
2
I
8
19
5
0
2
7
2
J
t2
0 2 2
I
0
0 0
l0
3
pembangunan nasional
9 9
J
0
0
6
0
0
o
0
0
A
0
0
4
0
1
8
0
I
26
8
0
0
t7
I
0
25
I
0
9 9 26
l6
5
0
0
l0
0
I
15
9
-t
0
0
6
0
0
9
0 0
9
5
0
0
4
0
0
9
0
l3 l6
5
0
0
0
l3
0
0 0
8
5
i0
0
15
17
0
0
0
t2
0
i )
t3
2
0
o
tl
15
3
v
I
0 0
n
11
0
7
18
A
0
0
Kajian penyempumaan kebijakan kebudayaan Studi penyusunan analisa investasi paska krisis 8 Studi paruh waktu program pembangunan nasional 9 Studi kajian pengembangan pembiayaan bidang kesehatan dalam era desentralisasi 10 Kajian awal ponyusunan PJP di bidang hankam 1l Kajian awal penyusunan PJP di bidang politik l2 Kajian awal penyusunan PJP di bidang ekonomi 13 Penyusunan model kebijakan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat T4 Pengkajian terhadap pelaksanaan PERMA No. I /200 I tentang pombebasan perkara i5 Pengkaiian mengenai peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan proses peradilan yang transparan 16 Workshop tentang gugatan perwakilan (class action) 17 Remunerasi pegawai negeri sipil l8 Penelitian tentang implementasi jabatan stnrklural dan jebatan politik di lingkungan pemerintah 20
*
Penyaii
lStudi prospek sustainability APBN dalam jangka menengah kebijakan sektor portanian pedesaan dalam rangka menciptakan kesempatan ke{a lAnalisis peningkatan pendapatan keria ldan pengembangan kerangka asuransi sosial lStudi menyeluruh lKajian awal penyusunan PJP di bidang sosial budaya Studi kajian intervensi pombangunan untuk meningkatkan kontribusi teknologi dalam
6 1
l9
Jumlah Kuisioner
t6 9 9
0
.tJ
0
I
16
12
0
5
t7
5
8
0
5
l3
0
J
l2
l5
5
8
ta
0
2
l6
0 0 0
-t
0
7 o
tl
I
9
6
0
0
3
il
2
l8
I
I
ll
9
6
0
15
5
9
0
J
t2
3
4
J
8
2
I
0
l5
0
0
0
0
0
I
0
0
J
ll
3
0
0
5
0
t2
2
1
I
5
a
I
Ponyusunan strategi pembangunan daerah Penyempurnaan indeks pembangunan daerah
9
J
0
0
J
I
a
o
l6
4
0
0
8
2
2
l2
0 0
I
J
I
0 0
6
ll
5
0
2
l3
4
0
0
7
0
2
ll
Pemutahiran data dan informasi PDDA 2002 Penlr:sunan strategi pengombangan inter regional berimbang Penlusunan kebijakan nasional tentang daerah perbatasan
t2
*. Jumlah kuisioner yang diterima kembali lnspektorat dari peserta forum presentasi studi
l9
I
ll
t4
ll
0 0 0
Bantuan manajomen pengembangan model sistem transportasi perdesaan Bantuan manajemen gerakan gotong royong dalam pelaksanaan proyek p2D sebagai upaya kemandirian masyarakat Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan pcmerintah daerah dalam pelaksanaan proyek P2I) Kajian awal penyusun&n PJP di bidang daerah Analisa APBD se- Indonesia
I2
I
.|
J
l4
0
-l
1l
J
2
I2
I
2
9
2
2
16
8
I
J
ta lz
9
0 0
2 2
l3
ll
91
Jawaban Peserta
No
Judul Studi/Kaiian/Penelitian
Kuisioner 29 30
3t 32 JJ
34 35 JO
37 38 39
40
4l +z 43 44 45 46 47 48 49
untuk mendukung pokja kerjasama pembangunan daerah llKajian untuk mendukung po$a sumber daya manusia llKajian untuk mendukung pokja sumber daya alam ilKajian llGjian untuk mendukung pokja kelembagaan untuk mendukung pokja prasarana lKajian kebrlakan bidang kelautan dalam pemberdayoan masyarakat pesisir lKajian awal penyusunan PJP di bidang sumber daya alam dan lingkungan Hidup lKajian penyusunan PJP di Udang infrastnrktur lKajian awal pelaksanaan paruh waktu PROPENAS (Mid term review) lEvaluasi awal (background study) PJP di bidang aparatur negaf,s lKajian penyusunan PJP di bidang hukum dan HAM awal lKajian lPenyusunan disain kurikulum dilkat fungsional perencana lPenyusunan p€tunjuk teknis pelaksanaan fungsionat perencana data dan informasi potensi SDA di 5 propinsi lPenyiapan lAnalisi sistem perhitungan PDB yang berwawasan lingkungan lPcnyebarluasan pendekatan proyek P2MPD T A 2OO2 lKajian pengembangan sumber daya lahan di kawasan pedesaan Kajian pembangunan permukiman di kawasan perdesaan Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mcngatasi kemiskinan Sfudi pengembangan sumber daya alternatif untuk pembiayaan Pombangunan Kajiaa pengelolaan dan pembiayaan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota dalam era
5l
desentralisasi Kajian Standar Kapasitas Institusi Perencanaan Pomerintah Pusat dan Daerah (Dalam Menunjang Pelaksanaan JFP Twinning Program Ke{asama antara Universitss di Indonesia dan di Jepang dalam
52
Menunjang Penyelcnggaraan Program Pasca Sarjana Analisis Kebutuhan Diklat dalam Rangka Peningkatao Kapasitas Institusi perencanaan
50
Daerah 53 54 55 56 57
58 59 60
Penvaii
Jumlah
*
Ya 2
0
0
J
l8
6
0
0
9
I t
t8 t8 i8
6 6
0
0
0
0
6
I I
6
n
0
9
2
0
0
t8
l4
0
t0
A
i6 ,5 .4
Penyaii + Non Penyaii
Ya
Tidak Tdk Tahu
Total
3
5
1
3
9
2 e
15
I
z
l3
I
4
I8 I8
5
t2
5
L8
2
l5
2
l8
8
I 2
I I
J
l0
2
3
t5
0
.+
0
0
l8
0
0
0
)
0
1
9
I
t8 t0
3
0
t4
3
0
J J 2
0 0
0 0 0
0 0 0
il
0
2
2
L6
8
I
I
II
1
I
8
0
3
1l
0
3
t3 t4
18
0
0
t8
0
0
t1
U
l5
0
0
0
0
9
0
0
ll
A
0
0
4
0
0
8
0
0
8
4
0
0
t2
0
I
l6
I
t7
8
2
0
0
5
0
I I
I
I
0
0
2
6
2
3
0 0 6
4 4
2 0
U
0
8
1
0
8
2
0
0
5
7
0
3
0
4
0
LO
8 .t1
8
I
8 LI
5
I
l0
3
I
l4
l1
I
t
t2
I
L4
l6
0
0
l8
0
0
L8
0
t2
0
0
l5
0
0
5
0
0
t2
0
I
l2
0
I
J
0
0
ll
2
I I
ll
2
I
0
0
8
0
1
9
I
tn
0
0
0
5
0
3
0
0
0
0
t4
0
t4
0
0
2
0
0 0
l3
0
I
l5 l5
0 0
t6
0 0 0
I4 t4
t5
I I
l0 l3
ll
0
I
I
t6
l0
4
0
0
16
t6
5
0 0 0
0 0 0
6
0
0
8
0
0
8
J 0.00
J
5(,|,
5rt
EE
6v2
9l
&()
0.00
0.60
0.06
0.r0
0.E2
57 0.07
l4 l4
Penelitian Tentang Harapan Masyarakat mengenai Produk-Produk Bapponas fujian Tentang Kobijakan Penychatan Porbankan Nasional
,'4
2 a
Prescntase
Ya
9
Penyusunan sistem Data Base Peroncana Data Base Pombiayaan Pembangunan Pengembangan Perencanaan Pembiayaan Jangka Menengah Sfudi Pola Perencanaan Pembangunan : Perencanaan Anggaran Pembangunan Kajian Pengembangan Analisis Jabatan Mandiri Kajian AwaI "Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial"
Total
Tidak Tdk Tahu
Non Penvaii Tidak Tdk Tahu
840
trt 0.23
*. Jumlah kuisioner yang diterima kembali Inspektorat dari peserta forum presentasi studi
4
t5
0
N
0
0
l0
l6 l3
0 0
0
t6 t4
ll
0
0
1l
0
I
I
0.11
92
Tabel 2 Portanyaan No 2 : Apakah rtudVkaJlan/penelltion yang bersangkutan berkaltan dengan TUPOKSI
tlKE tr laln dl llngkungon Kantor Menneg PPN/Bappenar Jawaban Peserta
No
Judul Studi/Kajian/Penelitian
Jumlah
Kuisioner
*
Penvaii + Non Penvaii
Non Penvaii
Penvaii
Ya
Tidak
Tdk Tahu
Ya
Tidak
Tdk Tahu
Ya
Tidak
I
2L
I
Tdk Tahu
Total 23
I
Studi prospek sustainability APBN delam jangka menengah
23
8
0
0
13
a
l5
A
0
0
l0
0
I
t4
0
I
3
Analisis kabijakan sektor portanian pedesaan dalam rangka menciptakan kesempatan keq'a lan peningketan pendapatan kerja Studi menyeluruh pengembangan kerangka asuransi sosial
l1
J
0
0
5
0
3
8
0
3
ll
q
Kajian awal penlusunan PJP di bidang sosial budaya
l9
0
0
9
I
o
l6
I
2
l9
5
Studi kajian intervensi pembangunan untuk moningkatkan kontribusi teknologi dalam
I I
J
9
6
7 8 10
oembangunan nasional Kajian penyempurnaan kebijakan kebudayaan Sfudi penl'r.rsunan analisa investasi paska krisis Studi paruh waltu program pembangunan nasional Studi kajian pengembangan pembiayaan bidang kesehatan dalarn era Desentralisasi Kajian awal penlusunan PJP di bidang hankam Kajian awal penyusunan PJP di bidang politik
1l I2 Kajian awal
l3 l+
penyusunan PJP di bidang ekonomi
t7
Pengkajian mengenai peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan proses peradilan ),Bng transparan Workshop tentang gugatan perw.akilan (class action) Remunerasi pegawai negeri sipil
18
Penelitian tentang implementasi jabatan struktural dan jabatan politik di
16
3
0
0
2
I
-t
5
9 26
J
U
I
3
I
I
6
8
U
16
I
1
l6
)
0
0 0
t0
0
1
9
-t
0
0
t
0
2
I
0
2
0
a
6
)
0
0
6
I
I
1l
I I
5
0
0
l1
0
U
16
0
0
U
0
8
3
o
8
I
2
6
3
9
l6
Penyusunan model kebijakan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum Masyarakat Pengkajian terhadap pelaksanaan PERMA No. I /200 I tentang pembebasan perkara
i5
9
Lingkungan pomerintah
15
2
9
I
26
I 2 2
l6
I
13
3
0 o
l6 l7
2
7
4
l3 15
l5
0 0
9 9
l3
0
l5
2
I
0
6
J
3
8
q
3
ll
I
0
0
2
5
J
J
5
3
ll
l8
4
0
0
l3
0
1
t7
0
I
l8
ll
2
0
I
5
I
3
ll
a
r2
I
,,
l5
3
9
0
3
I2
l4
l5
0
0
0
t2
kemandirian masyarakat Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan proyok P2D Kajian aual penyusunan PJP di bidang daorah
l2
2
0
0
a
I
0
4
3
0
0 0
o
3
5
0
3
8
0
3
ll
t2
4
0
'l
0
I
II
0
I
t2
9
3
0
0
6
0
0
0
9
16
4
0
0
ll
,1
16
26
Pemutahiran data dan informasi PDDA 2002
t2
0 4 2
9
25
Analisa APBD se- Indonesia Penyusunan strategi pembangunan daerah Penyempumaan indeks pembangunan daerah
0
19
Bantuan manajemen pengembangan model sistem transportasi perdesaan
20
Banfuan manajemen gerakan gotong royong dalam pelaksanaan provek P2D sebagai upaya
a1 zl
22 23 24
2'l Penyusunan strategi pengembangan intcr regional berirnbang 28 29
Penytsunan kebijakan nasional tentang daerah perbatasan Kaiian untuk mendukung pokia keriasama pembangunan daerah
t4
ll
0
J
2
0
0
9
I I
II
q
U
0
6
0
I
t0
0
l3
.+
0
0
8
0
I
t2
0
0
0
A
2
I
6
2
9
*. Jundah kuisioner yang diterima kembali lnspektorat dari peserta forum presentasi studi
I I
2
ll I I
l3 9
93
Jawaban Peserta
No
Judul Studi^Gjian/Penelitian
Jumlah
Kuisioner 30 lKajian untuk mendukung pokja sumber daya manusia 3l Kajian untuk mendukung pokja sumber daya alam 32 Kajian untuk mendukung pokja kelembagaan JJ Kajian untuk mendukung pokja prasarana 34 Kajian kebijakan bidang kelautan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir 35 Kajian awal ponyusunao PJP di bidang sumber dsya alam dan lingkungan Hidup 36 Kajian awal penyusunan PJP di bidang in&astruktur 37 Evaluasi pelaksanaan paruh waktu PROPENAS (lv1id term review) 38 Kajian awal (background study) PJP di bidang aparatur negara 39 Kajian awal pen)'usunan PJP di bidang hukum dan HAM 40 Penyusunan disain kurikulum dilkat fungsional porenoana 4l Penlusunan petunjuk t€knis pelaksa:raan fungsional pertncana 42 Penlapan data dar informasi potensi SDA di 5 propinsi 43 Analisis sistom perhitungan PDB yang berwawasan lingkungan 44 Penyebarluasan pendekatan proyek P2MPD T A2002 45 Kajian pengembangan sumber doya lahan di kawasan pedesaan 46 Kajian pembangunan permukiman di kawasan perdesaan 47 Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan 48 Studi pengembangan sumb€r daya alternatif untuk pembiayaan Pombangunan 49 Kajian pengelolaan dan pembiayaan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota dalam sra
51
desentralisasi Kajian Standar Kapasitas Institusi Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah (Dalam Menunjang Pelaksanaan JFP Iwinning Program Ke{asama antara Unovorsitas di Indonesia dan di Jepang dalam
52
Menunjang Penyelonggaraan Program Pasoa Sujana Analisis Kebutuhan Diklat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Daerah
53 54 55
56 57 58 59 60
Penyusunan sistem Data Base Perencana Data Base Pembiayaan Pembangunan Pengembangan Peroncanaan Pembiayaan Jangka Menengah ttudi Pola Perencanaan Pembangunan : Perencanaan Aaggaran Pembangunan Kajian Pengembangan Analisis Jabatan Mandiri
Gjian Awal "Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial" lsnolitian Tentang Harapan Maryarakat mengenai Produk-Produk Bappenas
Giian Tentanc Kebiiakan Penvehatan Perbankan Nasional Totsl Presentas€
*
Non Penyaii
Penvaii
Ya
Tidak
Tdk Tahu
Ya
Tidak
Tdk Tahu
Ya
Ponvaii + Non Penvaii Total dk Tahu Tidak
t8 r8 t8
6
0
0
5
l3
0
)
0
0 0
7
6 6
8
I
J
I
3
0
U
6
I
5
t4 t2
I
5
t8
6
0
0
)
"'
5
ll
2
5
t5 t8 t0
I
0
I
3
4
7
3
5
t3
I
0
6 J
0
l6
I
1
2
2
0
2
J
I I
5
6
L6
3
0
0
3
6
4
4 6
L3
3
2
a
9
2
4 2
J
0 0
6
t4
5
t8
3
0 0 0
ll
0 0
0 0
IT
2 4 4
U
8
2
LI
t I
t4 t4
I
L8
2
5
I
3
0
0
4
0
t0 t4 t4 t5 t6
8
18
l8 l8 l8 l5 l8 l0 l6 l3 l4 l8
J
3
8
J
3
ll
0
4
l4
0
4
6
2
I
8
2
1
4
0
0
8
0
8
0
8
0
)
t2
)
ll
0
0
4
0
2
6
0 0 0
2
8
0
0
I
2
8
I
2
1l
I
0
I
ll
2
0
t2
0
0
l3
0
J
l5
2 2 0
I
0 0
ll
I
0
3
l4 l4 l8
9
I
l0
z
3
l5
0
I
4
2
4
2
t3
0
0
3
8
J
3
8
3
t4
0
0
I
6
2
I
,,
2
I
0
0
5
2
6
6 6
2
ll
0
t2
0
6 2
l0 l4 l4 l5 l6
I
0
I
0
0
0
I
n
0
0 0
20
2
2
0
t6 I4
)
0
0
2
0
0
l0
1l
t2
0
2 2 2
10
6
0
12
8
0
2
2
t2
2
0
l4
l6 l4
@1 0.72
0 0 97
2 0 0
I 36
840
o.12
0.16
tl
8
a
0
0
6
U
0 0
84{)
tEl
1l
6
06
UO
I 30
0.22
0.01
0.01
0.51
0.10
0.15
*. Jumlah kuisioner yang diterima kembali Inspektorat dari peserta forum presentasi studi
I
12
ll
a
2
t4
0
2
8
n 8
94
Tabel 3 Pertanyaan No. 3 : Pendapat tentang ternuan dan reLomendasi studi / kajian /penelitian tersebut Jawaban Peserta
Judul Studi/ltujian /Penelitian
N(
Jumlah
KuisioneC
Baik
Penvaii ukup Baik
Kurang
Baik
Baik
Baik
Sekali
J
0
0
0
I
0 0
0 0
6
0
a
Sekali I
Studi prospek sustainability APBN dalam jangka menongah iAnalisis kediakan soktor pertanian pedesaan dalam rangka menciptakan kesempatan keria dan peningkatan pendapatan keda Studi menyeluruh pengernbangan kerangka asuransi sosial -t 4 Kajian awal penyusunan PJP di bidang sosial budaya
23
)
Non Penvaii Baik Cukup
Kurang
Baik
Baik
Baik
Sekali
l0
5
0
5
0
4
o
I
a
3
2
0
0 0
0
0
0
4
0
I
a
)
0
6
t2
0
0 0 0
Penvaii + Non Penvaii Cukup Kurang
Baik
Total
Baik
Baik
l3
5
0
23
6 4
6
I
l5
2
2
I
I
15
J 2
I I
I
6
I
4
6 3
8
9
0 0
2
Studi kajian intervensi pembangunan untuk meningkatkan kontribusi teknologi dalam pembangunan nasional 6 Kajian ponyempumaan kebliakan kebudayaan Studi penyusunan analisa investasi paska krisis 8 Studi paruh waktu program pembangunan nasional 9 Studi kajian pengombangan pembiayaan bidang kesehatan dalam era
15
ll
6
2
l9
o
,
ll
,|
l9
I
I
9
L
t2
2 0
26
4
9
0
l6
5
9
I
9 26
I
)
o
2
16
5
a
0 0
9 9
I
2 2
0 0
0 0
0 0
)
q
0
I
4
n
0
3
3
I
0
3
5
I
0
9 9
tl
l3
J
a
5
0
3
5
5
0
l3
5
0
0 0
3
l6
0 0
0
12
0
8
2
I
f
8
2
1
l6
l7
0
0
0
0
0
0
t4
3
0
0
l+
3
t7
l3
0
2
0
0
0
0
1l
0
U
2
I
0
l3
15
0 0
J
0
0 0
0 0
3
8
6
^
ll
0
9
5
ll
6
0
0 2
I
2
4 4 0
0
0
0 0 0
8
I
5
0
l8
0
2 0
J 0
6
0
ll
8
7
l5
2
0
2
8
2
l2
t^ 4
4
8 0 0 2
T4
)
l6
7 o
J 0
t2
7
I I
l3
desentraalisasi
l0 Kajian awal penpsunan PJP di bidang hankam Kajian awal penyusunan PJP di bidang politik Kajian awal pcnyusunao PjP di bidang ekonomi l3 Penyusunan modcl kebijakan dalam rangka peningkatan kosadamn hukum masyarakat t4 Pengkajian terhadap polaksanaan PERMA No.1/2001 tentang pembebassn oerkara Pengkajian mengonai peningkatan peren serta masyarakat dalam mowuiudkan proses peradilan yang transpsran l6 Workshop tentang gugatan perwakilan (olass action) lt Remunerasi pegawai negeri sipil
I
9
15
ll
l8
,,
l1
a
I
0
0
0
0
0 0
0 0
2 0
6
l5
Banfuan manajcmen gerakan gotong royong dalam pelaksanaan proyck P2D lebagai upaya kemandirian masyarakat Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan pomerintah
12
0
a
0
0
0
0
8
Jaerah dalam pelaksanaen pnoyek P2D
l4
0
I
0
0
0
I
4
8
0
0 0 2 0 0
0 0 0
0
a
0
I
6 7
0 0
I I
0 0
0
4
2
0
I
I
6
)
I
4
0
7
3
0
I
0 0
6
0
I
0
I
0
I
5
I I
I 0
l5
l8 Penelitian tentang implcmentasi jabatan strultural dan jabatan politik di lingkungan pemerintah
l9 Banfuan manajemen pengembangan modol sistem transportasi perdesaan 20
2l
Kajian awal penyusunan PJP di bidang daerah A Analisa APBD se lndonesia 24 Penyusunan shategi pernbangunan daerah 25 ?enyempurnaan indoks pembangunan daerah
ll
lemutahiran dsta dan informasi PDDA 2002 lenyusunan shategi pengembangan inter regional berimbang 28 ?onyusunan kebijakan nasional tentang daorah perbatasan 29 fujian untuk mendukung pokja kcriasama pembangunan daerah
1a
26 11
1
l2
I
3
9
0
I
l6
I
3
t2
ll
0 0
2 4
13
1
3
0
9
0
a
0
*. Jumlah kuisioner yang drterima kembali Inspellorat dari
0
0
0 0 0 0
peserta forum presentasi studi
8
4
,)
4 4 5
o 7 6 o
5
ll
t2 9
ll 9
95
Jawaban Peserta Nc
Judul Studi4fuj ianlPonelitian
Jumlah Kuisioney'
Baik
Penvaii Baik Uukup
Sekali
untuk mendukung pokja sumber daya manusia
Kurang
Baik
Baik
Baik
Sekali
0
6
0
I
5
0
0
o
0
JJ Kajian untuk mendukung pokja prasarana
l8 l8 l8 l8
t
4
0
0 0 0 0
34 Kajian kebijakan bidang kelautan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir
l5
0
2
0
0
30 Kajian
31 Kajian untuk mendukung pokja sumbor daya alam 5Z Kajian untuk mendukung pokja kelembagaan
Kajian awal penyusun&n PJP di bidang sumber daya alam dan lingkungal hiduo 36 Kajian awal penyusunan PJP di bidang infrastrukfur 37 Evaluasi pelaksanaan paruh waktu PROPENAS (Mid torm review) 38 Kajian awal (background study) PJP di bidang aparatur neg&rs 39 Kajian awal penyusunan PJP di bidang hukum dan FIAM 40 Penyusunan disain kurikulum dilkat fungsional perenoana 4l Penyrsunan petunjuk teknis pelaksaoaan fungsional p€rencana Penyiapan data dan informasi potonsi SDA di 5 propinsi 4J Analisis sistem perhitungan PDB yang berwawasan lingkungan M Penyebarluasan pendekatan proyek P2MPD T A 2002 45 Kajian pengembangan sumber daya lahan di kawasan pedesaan 46 Kajian pembangunan pormukiman di kawasan perdesaan A1 Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan 48 Studi pengembangan sumber daya altornatif untuk pembiayaan pembangunan 49 Kajian pengelolaan dan pembiayaan pembangunan pendidikan di kabupaten/kota dalam era desentralisasi 50 Kajian Standar Kapasitas Institusi Perencanaan Pemorintah Pusat dan Daerah iDalam Menunjang Pelaksanaan JFP 51 Iwinning Program Ke{asama antara Universitas di Indonesia dan di Jepang Jalam Menunjang Penyelenggaraan Program Pasca Sarjana <1 Analisis Kebutuhan Diklat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Institusi
I
Non Penvaii Baik Cukup
Penvaii + Non Penvaii Cukup Kurang
Kurang
Baik
Baik
Sekali
8
L
I
I
2
0
8
8
2
5
Baik
Baik
Total
Baik
Baik
n
t8
9
2 2 2 2
9
3
15
7
0
2 2 2
0 0
I I
9 9
J
U
J
0 0 0 0 0
0
4
0
2
11
)
0
18
4
J
I
10
0
0 2 0
8
5
(,
3
8
U
5
i
I
I
1
4
5 t
0
3
5
3
0
6
5
3
0 0 0 0 0
0
l0
5
0
18
3
6
A
6
3
I
5
I
t
7
5
3
5
0
0
o
0
0
8
7
2
0 0 0
9 2 5
8 1
0 0 0 0 2
n
0
2 I 2
5
0
0 0 0 0 0 2
ll
l6 l3 l4
8
0
J
J
8
0
8
8
18
l8 l8
35
Perencenaan Daerah 53 Penyusunan sistem Data Base Perencana 54 Data Base Pembiayaan Pembangunan 55 Pengembangan Perencanaan Pembiayaan Jangka Menengah 56 Studi Pola Percncanaan Pembangunan : Peroncanaan Anggaran Pembangunar JI Kajian Pengembangan Analisis Jabatan Mandiri 58 Kajian Awal "Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial" 59 Penelitian Tentang Harapan Masyarakat mengenai Produk-Produk Bappenas 60 Kajian Tontang Kebiialian Penyehatan Porbankan Nasional
Total Derscnttse
18
a
ll
I
l0
2
2
0
l6
0
J
0
13
I
2
0
14
0
3
18
2
I
U
n I
I
I
0
a
0
2
2 2
8
0
2
0
I
0
l4
0 0
lt
ll
0
0
I
I
o
8
tl 8
1t
2
0
.J
0
I
0
0 0
ll
t4 t8
0
2
2
0
0
0
i
8
4
0
6
8
4
0
l4 l4 l8
l5
2
0
I
0
0
5
7
0
2
5
8
0
t<
l3
0
0
0
0
I
4
7
I
I
4
l4
0
0
0
0
0
5
6
3
0
5
l0 l4 l4
0 0
1
U
5
0
0
0
0 0
q
I I
6
6
t
0
6
5
I
I
I
0
I I
5
6
2
1
0 0
6
0 0 0 0
I
I
J
I
l6
J
2
0
0 0 0 0 0 0 0
I
4
l+
2
0
0 65
2
0
0 0
8
8
0 0
tz6
I
ll
l8E
0.0E
0.15
6 0.01
0.00
0.01
0.22
l5 16
20
840
0
*. Jumlah kuisioner yang ditsnma kernbali lnspektorat dari peserta forum presentasi studi
3
ll 6 4
2 352 0.42
2
IJ
6
3
t4
5
5
U
l0
1
6
I
T4
1
5
I
t4
6
6
2
15
I
0
7
8
I
l6
2 0 0 0
0 4
6
12 6
2
20
0
l6
6
0 0
L4
0
4 2
91
76 0.09
314
J5U
vt
E40
0.37
0.43
0.1|
0.11
)
o 8
8
96
Tabel 4 Per.tanyaan
No 4 : Apa saran BapaMbu/Sdr untuk leblh menyempurnakan lagi hasil studVkalian/pcnelltian Jawaban Pes€rta
No
Judul Studillftjian/Penelitian
Jumlah Kuisions
* Dipe{elas )ipe{elas output
Studi prorpek sustainsttlity APBN dalamjangka menengah
2 J
4
Analisis kebijakan eektor pertanian pedesaan dalam rangka nenciptakan keeempatan ke,ria dan peninskatan pondapatan koria Studi menvelunrh pengernbangan kerangka asuransi sosial Kajian awal penyusunan PJP di bidang sosial budaya
l
Itudi kajian intervensi pembangruran unhrk meningkatkan kontribusi eknologi dalam pernbangunan naeionrl
o
Kajian penyempurnaan kebijakan kebudayaan Studi penyusrman analisa investasi paoka krisis Itudi paruh waktu program pembanguan nasional Jtudi kajian pengembangan pernbiayaan bidang kesehatan dalam era
8 9
Diperjelas output
)iperjelas
EOCana
roordiaagi
rmenfaetan
lc. UKE lain
)iperjelas llrcan&
z
3
4
J
4
15
0
J
2
0
J
tt
0
0
0
4
?
l9
I
5 t
I
J
9
I
1
I
26
l6
4
2
I I
Dipe{elas Dipe{elas
output
ls. UKE lain IU
4
32
l0
8
2
23
6
a
1
l4
I
8
5
22
2
4
2
0
8
4
6
3
IO
t2
2
J
3
4 2
U
2
I
Total
)ipe{elae ioordinagi
rencana
o
6 6
0
I
0
2
4
0
4
l3
J
4
5
t4
8
8
35
-1
I
J
7
f
5
l8
2
2
i
5
J
ll
5
J
t
2
l3
)
8
I
18
I
)
0
a
1
2
I
I
I
J
I
)ipe{elas lc. IJKE lain
a
z5
9
Penvaii + Nor Penyaii
Non Penvaii
Penvaii
9 9
0
2
2
1
t
-a
I
l5
0
2
5
0
4
J
5
I I
l6
0
2
l
I
4
2
5
2
4
4
6
-t
t7
t7
0
0
0
0
ll
l0
6
5
ll
l0
6
l
32
T4
rukwn masl'arakat lengkajian teftadap pelakraraan PERMA No. l/99 tentang
0
0
J
6
I
)
4
7
I
rcmbebaean Derkarr )engkajian mengenai paningkatan peran serta maeyarakat dalam
't3
2
l4
l5
newuiudkan p'roees peradilan vang hanspsran ilorkshop tcnt4ng gugatan perwakilan (class action) lemunerasi pagawai negeri sipil
l5 l1
2
0 0
0
I
6
8
I
8
8
I
t
20
I
0
0
3
I
J
18
0
I
0
-t
J
7 9
n
0
2
I
0
4
6
6
15
0
0
0
n
8
5
novek P2D rebagai upaya kemandirian maavarakat )enyus.nan kebljakan peningkatan kapaoitae kelembagaan remerintah daerah dalam pelaksanaan proyok P2D Gjian awal penyusunan PJP di bidang &crah
t2
0
7
6
\nalira APBD
se- Indonegia
24
)enyuetmen ebategi pcmbangman dacreh
9
25
)enyanpumaan indeks pembangrrnan daerah )cmdahiran data dnn informari PDDA 2002
lesmtraalieasi
l0 ikjian
ll
,2 l3
16 17 18 19
awal penyusunan PJP
Gjian awal penyusunan PJP Sjian awal peirlusunan PJP
di bidang hankam di bidang politik di bidang okonorni
Jenyusunsn :nodsl kebijakan dalam rangka pmingkatan kegaiaran
)meliiirn tmlrnc imnlmmteci iehairn rtnrlrtmel drn irhqrrn mlirilr li lingkungan pemerintah
22 23
26 27 28
29 30 31
2
0
4
8
7
l9
I5
J
8
)
l3
29
2
I
1
0
0
0
5
8
5
5
I
ll
0
J
5
J
3
J
5
4
6
t2
I
I t I
0
2
2
5
4
)
4
5
9
I
0
-f
5
4
I
5
6
5
o
1
8
J
8
9
l6
I
I
I
I
t2
0
0
1
0
6
)enyuaunan strategi pagernbangan inter regioul berimbang )enyusunan kebijakan nasional tcntang daerah perbatasan
ll
I
I
0
4
l3
0
4 1
iajian uuuk mendukung pokja kerjasama pembangunan daerah iajian rmhlk mendukung pokja nnnbcr daya manuaia iaiian untuk mendukrmc Dokia sualbcr dava rlam
9
I I I
18
t8
J I
0 a
I
5
I
I
5
J
I
) 5
*. Jumlah kuisioner yang diterima kembali Inspektorat dari peserta forum presentasi studi
4
I
6
1
8
!
5 a
E
5
4
I
4 6
0
5
J
5
5
I
5
6
ll
6
5
0
6
2
1a
10
3antuan manajemco gerakan gotong royong dalam pelakeanaan
I
t4
7
J
z
lanhran manajemen pel gembangan model sistcm traneportaci
lerdgurn 20
I
9
l0
ti
l9
lllr
24
l8 22
t'l 28 aa
It l1
l9 24
li
l3 24 26
97
Jawaban Pes€da
Junlah Judul Shdi/Kajian/Penelitian
No
Kuisimcr
I
Dipe{elao )ipe{olas oulput
32 JJ 34 35 36 5t 38 39 40
4l 42 q5 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60
Penyaii + Non Penyaji
Non Penyaii
Penyaji
)iperjelae
snqtm
soordinasi
rcmanfaatan
lc. IIKE
t. ... ...
.
Dperjelae )pe{elar Encana
lah
Dipe{elas
t. ...
koordinasi r€manfaat8n dc. IIKE lain
oulput
Diperjelas output
)iperjelas Encana remanfaatan
t9
2
J
5
5
)
4
18
I I
5
3
5
)
8
o
4 6
l1
15
2
a
0
9
8
8
4
ll
9
l0
4 0
a
a
0
5
6
l3
2
4
4
0
J
7
a
4
10
2 2
Kajian rmhrk mandukurg pokja kelernbagam Kajian untuk mendukung pokja prasarrna Kajian kebiiakan bidang kelautan dalam pcrnbetdayaan masyarakat
l8
pesisir
Kajian awal penyusunan PJP di bidang eunber dala alam dan 4
ll
5
0 0 I
0
I I
I I I
5
J
I
0
5
6
5
l8
0
2
0
0
5
9
I
1l
I
0
0
J
5
8
0
0 I
J
0
'|
t7
I
I
J
0
8
0
2
ll
0
0 0
l
lingkunean hidup Kajian awal petryucunan PJP di bidang inftaltnlkh$ Evaluari pelaksanaan paruh waktu PROPENAS (Mid t€m review) Kajian awal ftackground sMy) PJP di bidang apEratur aegara Kajian awal penyusunan PJP di bidmg hukum dan IIAM Penyusunan disain kurikulum dilkat fiurgrional pervrcana Peoryusunn peturjuk teknie pelaksanaan fimgiorul pelencana Penyiapan data dan informasi potensi SDA di 5 p,ro'pinei Analisi sistem perhihmgan PDB yang bennawaean lingkungan Penyebarluasan perdekatan proyek P2MPD T A 2002 Kajian pengernbangan sumber dsya lahan di kawasan pedcsaan Kajian pembangunan perrnukiman di krwrrm perdeaarn Kajiaa pernbangunan ekonomi deca unhk mengatasi kenrirkinan Studi pengembangan Sumber Daya Alternatif rmtrik Pombiayaan
l8
Pembangunan
10
I
16
J
l3
l4
I
0
0
I
)
Total
)iperjelae rcqdinesi lc. UKE lain
27 +
34 2E
4
0
l4
8
2
24
4 6
7
6
4 2 2
0
3
ll
9
0
23
j
2
5
5
J
t5
I
I
5
4
I
9
4
6
l1
4
25
5
I
13
25
25
f
8
J
J
I
J
5
6
5
9
o a
I I 5
14
7l
5
6
ll
6
I t
5
E
5
l8
l4
0
2
0
0
7
l4
I
0
I
0
6
5
l8
I
a
2
I
6
5
5
4
7
l5
0
I
f
4
6
6
I
4
1
I3
0
0
0
0
t
l0
3
1
J
l0
t4
0
0
0
0
5
9
7
I
5
9
l0 l4
0
0
0
0
6
0
I
0
I
9
I
I
0
I
4
8
5
I
l6
l4
0
I
0
5
6
5
6
8
I
20
l5
0 0
I I
2 2
6
1
I
0
U
4
7
l0
0
4
8
l0
0
))
?ernbangunan
l6
0
I
I
0
J
5
9
t
l0
2
2l
20
J
5
2
0
4
9
6
6
J 1
6
Gjian Pengonrbangan Analisie Jabatsn N{andiri Gjian Awal "Sistem Perlindwgan dan Jaminan Social" )cneli!''n Te.ntang llanpan Masyaraket meogsnri koduk-Pr,oduk
t2
E
6
16
0
0
5
0
5
5
5
I
5
5
10
I
Sappcnae
l4
n
8
0
1
5
t0
0
0
0 0
5
8
a a
0
fuiian Tcntau Kcbiiakan Psrvohrtan Perbankm Narionrl
0
5
2
0
0
7
0 2
0
9
840
4Z
76
v5
+ttt
ala
337
tvt
zv
4t5
374
tcl
l2l8
0.t)3
0.rB
0.11
0.05
o.29
0.,10
279 0.33
0.13
0.34
0.,19
0.45
0.lE
Kajian pengelolaan dan pcmbiayaan pernbangunan pendidikan di obupatcnlkota dalam era descnkalisasi Kajian Standar Kapasitas Institusi Perencanran Pcrnerintah Pruat dan )aerah (Dalam Meau4iang Pelakranaan JFP Iwinning Program Kerjasama antrra Unoversitas di Indodesia dan di repang dalam Menuqiang Penyelenggaraan Prognm Pasca Sarjana {naliris Kebutuhan Diklat dalam Rsngka Peningkstan lfupasitls rstihrsi Pgo[canaan Dasrah lenyusunan sisterr Data Bas€ P€r€ncana )ata Baro Pombiayaan Pembangmrn ?ulge,lr$angan Pmcanaan Pernbiayaan Jangka Menengah Jtudi Pola Perencauan Pembangunan : Perencaruan Anggaran
Tolal Prgentare
ymg
f
20 5
I
I
I
t7
I
11
'J
2l t7
Irupektoral
r. Jwilah kuisioner yang diterima kembali Inspektorat dari
peserta forum presi:ntasi studi
98
