LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEII Seri B Nomor 03 TAHUN 2OO2 Nomor 20 QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 15 TAHUN T f,N T A N G PAJAK HASIL USAHA SARANGBURUNGWALET BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DENGANRAHMAT ALLAH SUBHANAIIU WATA'ALA WALIKOTA BANDA ACEH, PeratirranPemerintahNomor 62 Mcnimbang : a. bah\aaberdasarkan SebagianUrusan l'iihun 1998tentangPeDyeralra[ Pemerintahandibidang KehutanankepadaDaerah, SarangBurung Walet tennasukyang diserahkan kepadlDircrah/Kota: b- bahua Rurung Walet yang bersarangdi rurnahrumah penduduk. nraupun ballgunan lainnya merupakan salah satu sunrber PeodapatanAsli Daerahyangdapatdiaturdandipungut: hal tersebutdi atasperluuntuk c. bahsa berdasarkan pajakhasil usahasarangburungwalet menetapkao yangdiaturdalamsuatuQanun;
245
Mengingat :
246
l. Undang-undangDarumt Nomor g Tahun 1956 tefiaru pembentukanDaerah Otonomi dan Kotakota Besar dalam LingkLrngaoDaerah propinsi Sumareta Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59. Tambahan l,ernbamn NegaraNomor 1092); 2. Undang-undang Nouor 17 Tahun 1997 tentans Badan penyelesaiarlSengketapajak (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1997Nomor 40. TanrbahalLembaran NegaraNomor36g4): l_ Unding-undangNoDlor 19 Tahun 1997 tentanlr penagihanpajak dengan Surat paksa lLernbarai NegaraRepublikhrdonesia Tahun 1997Nonror42Tambahan Lentbaralr NegaraNornor36g6): 4 [Indiln!-urtd:tnS Nol)tor :J Tahun lggT lcntiul{ pe gclolntnLingkungan Hidrrp(Lenrbamn Negara Republik lrrdonesia Tahun1997Nomor6g)l 5. Undang-undaDg Nomor 22 Tahur 1999 tentan!: pcnt(rintahanDaerlh (LenrharanNcllar.a Reouhlii lndonesii Trhun 1999 Nonror\00. Iu,nbuhru |rnrharanNcgaraNonror3g_i9): 6_ Undang-undang Nonror j4 Talrun 2000 tenlang I'erubahanAtas Undang_uidang Nonror lg Tahun 1997 tentangpajak Daerahdan RerribusiDaerah (l,ernbaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1997 No ror 41. Tarlbahan Lernbamn Negara Nonrorj(r85): 7. tjndanq-undang Nontor l8 l-nhul 2001 tctrtang OlononriKhususBagi propiusiDaerahIstimesi AcehSebagaiprovinsiNanggroeAceh Darussalam (l_c$baran NegaraRcpublikIndoncsia Tahun2001 Nonror I14. Tambahan Lcmbaran Negara N o n ro r4 l 3 4 ); pcnrerintah 8_ PcratumD Nomor6g Tahun1999tentaig l'atil aam pelaksanaanlteran Sc a Masyarakai
Dalam Penyelenggaraan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, TambahanLembaranNegaraNomor 3866); 9. PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun2000tentang KeweDangan Pemerintahdan KewenanganPropinsi sebagai Daerah Otonom (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaranNegaraNomor 3952)i l0- Peratura[ PemerintahNomor 105 Tahun 2000 tentang PengelolaaDdalr Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (L,enrbaran Negara Republik Indoresia Tabur 2000 Nomor 202. Tambahan trmbaran NegaraNomor 4022); ll. PeralumnPemerinLdrNomor 108 Tahun 2000 jawaban Kepala tenlaDgTata Cara Pertanggung Daerah (Lenrbamn Negara-Republik lndorresia Tahun 2000 Nomor 209. Tambaian Lembaran NegaraNomor4027! 12- Peralumn Pemerintab Nomor20 Tahun2001tentang Pembinirandan Pengawasanatas Penyelenggaman PerlrerintalrDaera.h (LenlbafaDNegara Republik lndonesia Tahun 2001 Nonror 4. Tambahan I-emboran NegaraNomor4890); 13. l'craturanPelnerirlalrNomor65 Tahun2001tentang FaiakDaeEh (l,embaEr NegaraRepublikIndonesia Tahun 2001 Nonor l[8. TambahanLembaran NcgaraNomor4138| 14. Peratumn Daerah Kotarnadya Daerah Tilukar II BardaAceh Nomor9 Tahun1984tentangRercala lnduk (Master Plan) Koknadya Da€.ahfingkat II BandaAceh Tahuo 1983-2004(kurbaran Daerah Tahun1985Nomor3. SeriB. Nomor2);
24'1
Dengtn Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEII MEMUTUSKAN Menetapkan: QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PAJAK SARANG BURUNGWALET. BAB I KETENTUAN UMUM PasalI DalanrQanunilri yangdimaksuddengan: L Kota adalahKota BafldaAceh. 2. WalikoraadalahWalikotaBandaAceh. f. Pcm€rintahKota adalah PemerintahKota Banda Acelr. 4- KepalaDaerahadalahWalikotaBandaAcelr 5. DirrasPendapataiDaerahadalahDinas Peudapatan DaeralrKota Balda Acf,h. 6. Pejabatadalah pegawai yang diberi tugas tertentu Daemhsesuaidenganpcrntumn dibidalg perpajakan yangberlaLu. perundang-undangan 7. Uadan adalah suatu be uk badan usaha yang terbatas,lteNeroankomanditer. meliputi-perseroan perseroanlainnya, badan usaha milik negan atau daerahdengannama dan dalanr bcrtuk apapun. perkurnpulan. firma. kongsi,koperasi. p€rsekutuan, )dyasaDatau organisasisejenis, lembaga dana pensiun.bentuk usaha (etap serta bentuk badan usahalaiNrva.
t48
I
8. Pajak Hasil Usaha Sarang Burung Wal€t yang selanjutnyadisehl Pajak adalah pungutandaerah atashasil usahasarangburung&alel 9. Pengelola BuruDg walet adalah rangkaian pembinaan habitat dal pengendalian populasi burung walet di lubitat alami dart di luar habitatalami. 10. Pengusahaan burung $alet adalah bentuk kegiatan pengambilan saralg burung rtaler di luar habiratalami. ll. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat brrung walet [idup dall berkernbang seca€ alami. 12. Burung walel adalah satwa liar lang termasuk Collocalia,yaituCollocaliaLuchiaphaga. Collocalia Maxin€. ColloaaliaEsculenta danCollocaliLinchi. 13. Sardlrtgbwung walet adalah samng burung \ralet yang diusahakan urfuk mendapat peDghasilan, bersarangdirumah-rumahatau tmngunan-bangunan laiDnya. 14. SuratPemberitahuan PajakDaerah),angselanjutnya disingkatSPTPDadalahsuratyangdigunakanoleh Wajib Pajal( untuk rnelaporkanpengbitungandan pembayaranpajak yang terutangnrenurutpemtumn peiildang-uMarg perpajakandaerahl5- Sural Setoran Pajali Daerah. ]ang selanjurnya disirgkal SSPDadalahsuratyang digunakanoleh Wajib Pajak uDtuk rnelakukal pembayaran atau pcnyetorzhpajak yang lerutaDgke Kas Daeraharau ke tempatlain yangdikrapkanoleh KepalaDaerah. 16. Surat KetetapanPajak Daerah.yang selaniutnya disingkat SKPD adalal surdt keputusan)ang menentukan besamyajumlah pajak)Edgterutaflg. 17. SuratKetetapanPajakDaerahKurangBayar)'ang selar)jutnyadisingkat SKPDKB adalah surat
249
keputusaDyang menentukanbesamF jumlah pajak yang terutang, jumtah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administmsi dan jurnlah I'ang rnasih hartrs dibayar. 1E. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tanrbahalyang selanjutnyadisingkatSKPDKBT yang menentukan tambahar adalahsuratkeputusan atasjumlahpajakyangtelal diretapkan. l9_ Surat KetetapanPaiak DaerahLebih Bayar yang selaDjutrya disingkat SKPDLB adalah surat keputusa yang meneltukan jumlah kelebihan pembayamn pajakkarenajumlah kreditpajaklebih besardarj pajakyangterutangauu lidak seharusnya rctutan8. 20. Surat Ketetapafl Pajak Daerah Nihil yang selaniutnya disingkat SKPDN adalah surat kepr4usaflyang menentukanjumlalt pajak yarg denganjumlahkreditpajaklerulangsanlabesarnya ata pajaktidakterutangdar tidakadakreditpajak. 2 1 . Surlt 'fagilun Pajak Daerah yang selanjut[ya disingkat STPD adalah surat untuk nrelakukan ugihan paiak dar atau sanksiadnrinislmsiberupa bungadanataudenda.
tlAB lt NAMA, OBYEK DAN SUBYEKPAJAK Pasal2 (l) DenganDamaPajakHasil UsahaSamngBurung walet dipun$t Pajak atas pengelolaan. pengusahaan dan pengarnbilanSarang Burung Walet
250
r
(2) Obyek Pajak adalah kegiaran pengelolaan,
peogusahaan. peqambilan dan peman&atan SarangBumng Walet. (3) Subyek Pajak adalah orang atau badan yang mengelola-mengusahakan dan mengambilsarang DUrulrS Walet.
BAB III KETENTUANPERTZINAN Pasali (l) Setiap orang atau badan yang mengelola, mengusahakan dan nelDanfaatkarsaraig burung waletlrarusmendapat izin dariKepalaDaerah_ Untuk mendapatizin dimalisuddalam ayar (l). {2) setiap oraru atau badan harus mengqiukan pcnnohonan dengal)nrelarnpirkdr : a. Proposalpengusahaalsarangburungwalet; b. Rekomendasi dari perangkat dae$hberdasarkan bedta acarahasil pemerikaanrchlis dilokasi pcngusahaan samrgburungwalel: c. Surat pernyataan bah$a pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahuiKepalaDesaatauLurahl d Surat pemyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengeloladan nrenguvhakansamng bunrngwalet mentaatipersyaratan tehnisyang ditetapkan oleh K€pala Daerahmaupur oleh DinasTehnis: l.- Khusus pengelolaandan pengusahaa.rr sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi lzin Garggual (HO) dan lzin MendirikanBangunan (lMB).
251
(3) Setiaporang atau badanyang secarasengajaalau tidak sengajarumah atau bangunanlainnya yang ditempatiataudimiliki menjaditempatbermukirn burung waler. wajib melaporkan kepada Kepala Daerah. (4) lzin pengusahaansarang burung walet berlaku selanraI (saru)tahun dan dapat diperpanjalg dcngannrengajukan permolrcnankepadaKepali DaerahpeftahurnJa. Pasal4 lzin usalrasebagaiuana dimaksudpadapasalj dapat dirolali apabila rekomendasi/suratketerargan/izin lainnln yang dikeluarkaDoleh Dinas/lnstansitehnis lainnyadirolak/tidatdiperuhi. Pasal5
t
BAB IV PENCAMI]ILAN SARANGlitURUNGWALET Pasal6 (l) Untul nrcningkat produktifitas dan mcnjugaserra ntclestarikan populasi burung waler. pcngaubilan/peinaneuan samtg burung ualet dilakukandenganmernperhatikan hal-halsebagai herikut:
252
a Masa panendilaksanakaoserelahanak butung q,alet dapat terbang atau m€ninggalkan sarangnla; b- Sarangburungwalets€dangridak berisitelur; c- Dilakukal padasianghari; d- Tidak merggangguburung qalet yang sedang mengemm. (2) Pelanggransebagaidimaksudal.ar(1) dikenakan denda 300 7o (tiga ratus persen)dari pajak dan dicabutizin usahanya.
BAB V DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK rasal I
Dasar pe[genaanpajak adalah luas bangunantempat yang disediakanlntuk burungwalet dan atau saralrg bwungwalets€rtahasilpaneusarangburungwal€t. Pasal8 (l) Besamya tarif pajak berdasarkanluas areal ditetapkan-s€b€sarRp.60.000,-(Enam puluh ribu rupiah)/M'pertahull. (2) Besarnyatarif berdasarkanhasil panendiretapkan sebesar l0 % (sepuluhpersen)dari nilai jual samngburungwalet(3) Nilai jual sebagaimana dirnaksuddalam ayat (2) pasalini ditetapkanberdasarkan hargapasarpada saatpanen,
253
BAB VI }VILAYAII PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK Pasal9 ( I ) Pajak angterutangdipungutdi Wilayah Daer.ah. -\ (2) B€sam)apajakterutangdihitungberdasarkan Iuas bangunan/tempat arau nilai jual sebagaimana di$aksuddalan pasal7.
BAB VII MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN S{JRATPEMI}ERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasall0 Masapajak adalahjangka waktu tertentuyang lamanya dit€taplanoleh KepalaDaerahsebagaidasaruntuk nrenghilun-lr besarnyaPajaklerutaug. PasalI I Tahuo Pajak adalahjangka lr,aktu yarg lamanyasaru tahuntakrrim kecualibila Wajib PajaknrengguDakan tahunbuku]ang tidaksanradeirgantahutrtakwim. .
Pasal12
Pajakrcrulangdalam masa pajak krjadi pada saar pengclolaan- pengusalaan. pengambilan dan pemanfaatal SaralgBurungWalet.
254
y
Pasalli ( 1 ) Setiapwajib pajakwajibmengisiSPTPD. (2) SPTPDsebagaimana dimaksudpadaayat(l) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PajakarauKuasanya (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SpTpD ditetapkan olehKepalaDaerah.
BAB VIII TATA CARA PENGHITUNGANDAN PENETAPANPAJAK Pasal14 (l) Berdasarkao SPTPDsebagaimana dimaksuddalam Pasal13ayat(l) KepalaDaerahmenetapkan pajak terutaDg detrgan menerbitkan SKPD (2) ApabilaSKPD sebagaimana dimaksudpadaayat (l) tidak ataukumngdibayarsetelalrlewatwaktu paling lanra 30 (tiga puluh) hari sejak SKpD diterima. dikenakansanksi adnrinistrasiberupa bunga sebesar2 Yo (dua persen)sebulandan ditagihdenganmenerbitkan STPD. pasal15 (l) Wajib paiak yang membayarsendiri- SpTpD sebagaimanadimaksud dalam Pasal l3 ayat (l) digunakanutrtuk nrenglritungnlemperhitungkal danmenetapkau paja\ sendiriyangterutang. (2) Dalamjangkawaktu 5 (linra) tahunsesudahsaat terutangnya pajak. Kepala Daerah dapat menerbitkan:
A SKPDKB; b. SKFDKBT; c- SKPDN, (3) SKPDKB sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diterbitkan: a Apabila berdasarkalhasil pemeriksaalatau keteranganlain pajak yang terulangtidak atau kurangdibayar,dikenakansarksi admi[istrasi berupabungasebesar27o(dua persen)sebulan dihitungdari paiakyang kurangatauterlambat dibayaruntukjangliawaktupalioglama24 (dua pulrrh ernpat) bulan dihitung sejak saat pajak. terutaDgn)" b. Apabila SPTPD tidak disampaikandalam iaugkawaktuyangditentukandantelahdilegur secaratertulis. dikenakansanksi adrninistrasi 27o(dua persen)sebulan berupabungasebesar dihitungdari pajakyangkuraDgatauterlambat dibayaruntukjangkawaktupalinglama24 (dua pulub empat) bulan dihitung sejak saat pajak. terulangnya c- Apabila kewajiban melgisi SPTPD tidak dipenuhi.pajak yang terutangdihitung secara jabatan. dan dikemkan sanksi adnrilistrasi berupakenaikansebesar25% (dua puluh lima pcrsen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasiberupa bunga sebesar27o (dua pcrsen)sebulaldihilungdari pajakyalg kurang atau terlambatdibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitungseiaksaatterutangnya Pajak. padaayar (2) dimaksud SKPDKBT sebagaimarra t4) hurul'b diterbitkanapabiladitemukandata baru atau data yang semula belum terungkapyang urenyebabkanpenalnbahanjumlah Pajak yang
256
rerulang, akall dik€nakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratuspersen) darijumlah kekuranganpajaktersebut. (5) SKPDN sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutangsamaltes.amya denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terurang dafl tidak ada kedit pajak. (6) Apabila kervajibanmembayarpajakterurangdalanr SKPDKBdan SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat {2) hunrf a dau b tidak atau tidak sepenuhryadibalar dalamjangka \ aktuyangtelah ditenruka[. ditagih dengau lrenerbitkanSTPD ditambahdengalsanksiadrninistrasi berupabunga 27o(duapemen)sebulan.
BABIX TATA CARAPEMBAYAIIAN Pasall6 ( l ) Penrbayaran pajakdilakukandi Kas Daemi arau
tenrpal lain yang ditunjuk oleh KepalaDaeralr sesuai waktu yarg ditentukan dalam SPTPD, SKPD.SKPDKB.SKPDKBTdanSTPD(2) Apabilapembayaran pajakdilakukanditempatlain yangditunjuk,hasilpenerinraan pajakharusdisclor ke Kas DaemlrselambaFlambatrya I x 24jam atau yang dalan waktu ditentukanoleh KepalaDaerall ( j) Penrbayaran pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan dengan rurcnggulakan SSPD.
257
Pasal17 (l) Pembayardnpajak harus dilakukansekaligusatau luDas. (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsurpajak terutalg dalam kurull waktu tertentu, setelah persyatrlan yangditentukan. memenuhi (3) Angsuran pembayamn pajak sebagaimana drmalisudpadaayar (2), harusdilakukansecara temtuldanberturut-turut dengandikenakanbunga sebesar 2 9/o(duapersen)sebulan darijurnlahpajak yaugbelufuatauku.angdiba)ar. (4) K€pala Daerah dapat membelikanperselujuan kepadaWa-iibPajakuntuk menutldapembayara pajaksampaibataswaktuyangditettukansetelah nrcnreDuhipersyama[ yang ditentukandeDgan dikenakanbunga2 % (dua persen)sebulandari jumlahpajakyangbeluu ataukurangdibayar(5) PeNyaratan untukdapat[reDgangsur dan nrenunda pcmbayaran seia tata carapembayaran angsuran dan pelundaansebagaimana dinraksudpadaayat (2) danayat(4).ditelapkan olehKepalaDaerah. Pasal18 (l) Sctiappqlbaya..rnsebagainuna dimaksuddalanr dan l)asal 17 diberikantartdabukli penrbayaran dicatatdalambukupenerinraan. (2) Bentulqjenis, isi, ukuran rarda bukti pembayaran dimaksud daubukuporerinraalpajaksebagaimana padl ayat(l), ditetapkarolehKepalaDaerah-
25 8
a
BIB X TATA CARA PENAGIIIAN PAJAK Pasal19 alau surat lain {' l) SuratTeguranatauSulat PedngEBrr sebsgaiau'al tindakan pelaksanaan nunn ,.i*it penigihan pajak diteluarkan 7 (tujuh) hari sejak
melunasiPajakYangterutaflg' (3) Suratteguran.suratperingatanatausurat lain yang (l) sejenis sebagaimanadimalis:ud pada ayat dikeluarkanoleh P€jabat. Pasal20 pajali masihhaJusdibayarridak (l) Apabilajumlah ' ' s€bagaimana diiunasi dalam jangka \dilu ditentukan dalam suftlt teglnin atau surat jumlah Deringatanatau surat lain yang sejenis' pojuk y*g harus dibayar ditagih dengan surat
sejenisdikeluarkan. Pasol2 | dalam Apabila pajak yang hanrsdiboyartidak dilunasi ranggal jafi sesudah 2 x 24 jongtu *utru'
259
pemberitahuansuat paks4 pejabatsegeramenerbitkan SuratPerintahMelaksanakanPenyitaan. Pasal22 Setelahdilakukanpenyitaandan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya. setelah lewat l0 (sepuluh)lrari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanaka-u Penyitaan. Pejabat mengaiukanpermintaaD peuetapan tanggalpelelangan kepadaKantorLela[gNegara. pasal2S Setelah Kantor l,elang Negara nrenetapkanhari. tangEal.jam dan tempalpelaksanaan lelang.Juru Sita Nemberitahukan dengansegerasecaratertuliskepada wajibpajakPasal24 Bentut-jenis danisi fonnuliryangdipergunakan untuk permgihaD pelaksanaan pajak daerahditetapkaDoleh KepalaDrcrah. .
I}AB XI PENGURANGAN,KEIIINGANAN DAN PEMBEBASANPA.'AK I'asal25
(l) Kepala Daerah berdasarkanpernrolronalwajib pajakdapatmemberikan per4urdngan. keringanan pajak. danpcrubcbasan
260
'' :r
kednganandan {2) Tata cara pernberial pengurangan, pembebasanpajak sebagaimanadinaksud pada ayar( I ), ditetapkanoleh KepalaDaerah. BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSANATAU PENGURANGAN SANKSI ADMTNISTRASI Pasal26 (l) Kepala Daerah karena jabatan atau. alas pwmohonan wajibpajakdapat: a- Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT arau STPD yang dalah penerbitannya terdapat kesalahan tulis. kesalahanbitung. dan atau kekelinan dalam penerapan peratwEn perundang-undangal perpajakandaerafi; b. Membatalkan atau melgurangkan ket€tapan pajakyangtidakbena4 c. Mengwangkan atau m€nghapuskan sqksi admilistrasiberupabunga.deudadankenaikan pajakyang terutangdalaorhal sanksitesebut dikenakankarera kekhilafanwajib pajak alau bukatrkarenakesaiahannya. (2) Permohonan pembetulan, petnbatalan, ketctapaD penghapusan dalr alau F:ngurangan pengumngansaDksi administrasiatas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksudpadaayat(l) hafls disampaikan secara tertulisolelr wajib pajak kepadaKepalaDaer-ah, atau pejabatselambat-lambatrrya 30 (riga puluh)
261
hari sejak tanggal direrima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD denganmemberikanalasan yargJelas. (3) KepalaDaerahatau pejabatpaling tama3 (tiga) bulan sejak surat p€nnohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diterima- sudah lurus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tig) bulan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Kepala Daerahatau pejabattidak nremberikankeputusan, pennohonan pembetulan. pemttatalan. penghapusan pengumngal ketetapau dar atau pengumngan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XIII KEBf,RATAN DAN BANDING Pasal2T (l) Wajib paiak dapat mengajukankebemtaDhanya
kepadaKepalaDaerahataup€jabatatassuatu: a. SKPD; b. SKPDKBi c. SKIIDKBT; d. SKPDLB: r:. SKPDN; f.-Pemotonganatau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peratuEn perundangyangberlaku. uldanganperpajakan (2) Penrrohonankeberatansebagaimanadimaksud pada ayat (l) harus disampaikansecaratenulis dalambahasaIndoresiapalinglanra3 (tiga)bulan sejak tanggal SKPD. SKPDKB, SKPDKBT,
l6l
SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh r+ajib pajak, atau tanggal pemololgar/pemungutanoleh pihak ketigasebagaimana dimaksudpadaayat(l ) dengan alasan)€rgjelas.kecualiapabilawajib pajakdapat menunjuRanbahwajangka waktu ilu tidak dapar dipenuhikarenakeadaaldiluar kekuasaannya. (3) KepalaDaeEh ataupejabatdalatr jangka waktu paliog lama 12 (dua belas)bulan seiak targgal surat permohonan keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diterima- sudah memberikankeputusan, (4) Apabilaserelahleuat waktu 12 (duabelas)bulan sebagaimana dimalizud pada ayat (3) Kepala DaemhatauPejabatlidak nrenrberikan keputusan. pemroholtur keberalan dialggapdikabulkan. (5) Pengajuankebemtar sebagaimana dimaksud pada alat (l) tidak menundakewajiban membayar oaiakPasal28 ( l ) Wajib pajak dapatmengajukanbandingkepada BadanPenl-elesaian Sengketa Pajakdalamjargka waktu3 (liga)bulansetelah diterimanya keputr.rsau keberatan. (2) Porgajuanbandingsebagaimana dimaksudpada a),a1(l) tidak menundakewajiban merubayar paiak. Pasal29 Apabilapengajuankeberatansebagaimana dimaksud dalamPasal27 atau bandingsebagaimana dimaksud dala[r Pasal28 dikabulkansebagianatau seluruhnya. kelel)ilun pembayaianpajak dikembalikandengan
261
$iffil1ft ffi,',*T,"-"i."fi ;"f"Ji:,f; ffi,
264
(6) Apabila p€ngembalian kelebihan pembaya.ar pajakdilahrkansetelahlewarwaktu 2 (dua) bulan sejaldirerbitkannya SKPDLB.KepalaDaerahatau Pejabatmemberikanimbalan bunga sebesu 2yo (dua persen) sebulan atas keterlahbatan pembayaran kelebihanpajak. Fasal3l Apabila kelcbihanpenrbayaran pajak dipefiitungkan denganutangpajaklain sebagaimana dimaksuddalarn pasaii0 a]at (4)- pembayarannya dilakukandensan carapcn)rndilhbukuan danbuktipemindahbrrkuan iiua berlakusehagai buktipembayaran.
BAB XV KEDALUWARSA Pasal32 ( l) tlak
untuk rnelakukan penagihan pajak. kedalu\\arsa setelahmelarnpauijangka waktu 5 (linra)tahunterhitungsejaksaatlerurangnya pajak. kecuali apabila wajib paja-kmelakukanrindak pidanadi bidangperpajakan Daerah. (2) Kedalun'arsa penagiha0 pajak sebagaimana dinnksudpadaayar(l) terrarlggxh apahila: a. Diterbitkalsuraltegumodalrsumtpaksaatau: b. Ada pengakuanutang pajak dari wajib p4iak baiklangsung rlaupuntidaklangsung.
BAB XVI KETENTUAN PTDANA Pasal33
dendapaliru ban).ali2 (dua) kali junlah pajak \ang terutaDg (2) Wajib pajak yang dengan sengaja ridak
l,asal34 TindakpidanasebagairDana dimaksuddalanrpasal30
266
BAB XVII PENYIDIKAN Pasal35 (l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkurrganPementah Daerahdiberi wewenang khusus sebagai Perryidik uutuk melakukan penlidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalan Undangurdan!: Nomor 8 tahun l98l tentangHtrkum Ac.lraPidaDa. (2) Wc\enangperryidikscbagaiNana dinnksudpada ayat(l ) adalah : a. I4ene ura. nrencali. nren,qumpulkan.dan meneliti keteranganatan laporan berkenaan delgan tindak pidana di bidang per-paiakau dac'rahagar keleranganatau laporar tcIsebut merrjadi lengkapdan_iclas. h. tr'lcnclili. mencari. dan reruumpulkan ketemngan nlengcnaiorug pribadiataubadan yang dilakukan tcnto g kebenaEngarbuataD sehubungan dergan tindak pidanaperpajakan daerahtersebut. c- l\,lcmintaketerangan danhahanbuktidari orang pdbldi atau badansehubungan dengnntindak pidanadi hidangpclp:iakandacrah. d.l\,lemeriksa buku-buku. catatan-cir1ltan ddn lair trcrkcnaandcngan dokunren-doktrnrcn tindakpidanadi bidangperpaiakan daerah. c. h4clakukan pelggelcdalran untuk mendrpatkan bahan bukti pernbukuan.pcncatalan.dan dokurnen-doku[renlain. sena melakukan pcnyitaan terhadap bahanbuktitersebut.
261
f- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspen).idikan rindakpidanadi bidangpelpajakan daecah. g. Menyuruh berhenti. melarang seseorang nreninggalkan ruangaDafau tempatpada saat pemeriksaar sedang berlangsung dan memeriksaidentitasorangdan atau dokunrel yarrg dibarva sebagaimanadimaksud pada hurufeh. tr,lenrotlctseseorane)aDg berkaital derrgan tirdakpidanaper'-pajakat dacrah i. I4cnranggil olanq untuk didelgar kcterangalnladan diperiksasebagaitetsangka atausaksi. j. Ivlcnghertikan penyidikirnk. h4elakLrkan tindakan lain yarg perlu untuk kclarrcaran pen;:idikantindakpidanadi bidang pcrpajakarr dacrahme urul hukumyangdapat jarvabkan. dipertanggung (3) l'trrlidikall scbagaiDrara dinuksudpadaayat (l) menrbctahukan dinrulainya penyidikan dan mcn)anrpaikan hasil penyidikarnya kepada Itrnuntut LJmrDr.scsuitidcng0nketentuatryang diaturdalantUndang-uudang Nonror8 'lahun198| t|:nl ng llukum AcardPidona.
BAII XVIII KETENTUANPENUTTJP Pasali6
llal-hall,rurgbclunrdiaturdalarnQanunini. sepaniang mengcnaipclaksanaannya akan diatur lebih la|riut denganKeputusaD Waliko1a.
26ll
Pasal37 Kepada Petngasfiskus diberikan uaflg perangsangsebesar 5oZ dari realisrsi penerimaanyang disetorkanke Kas Daerah.yangpe $rgiannya ditetapkanoleh KepalaDaerah. P asal3 S Qanunini mulaiberlakupadata ggaldiundanglinmemedntahkan Agar s paya seliaporang meogetatuinya. pengundanginQanun ini deflgal peneopatannyadalaD Lerrbarn[DaerahKotaBa da AcehDitetapken di BandaAcch padatanggal l0 , Juli 2002 29 Rabir Aktir 1423 WALIKOTA BANDA ACEH, dto ZULKARNATN Diundrngkrn di Brnda Acch padatanggal Jrli 2002 l0 29 Rabiul Akhir 1423 SEKRETARISDAERAH KOTA BANDA ACEI{, dto
UM
IDRUSHAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2OO2 NOMOR 20 SDTiI B NOMOR 03
269
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 15 TAHUN 2OO2 TENTANG PAJAK HASIL USAHA S.{MNG BURUNGWALf,T I.
PENJELASANTiMUM Dengandiretaokannr: 2000rentangperubahnn atasLlr rentang pajak Dacrah dan ItenrerinlahNonror6J 'fahun l salab sotu upaya untuk nle\r.u
pcmbangunandan Jrclaksanaaur
rcrlupctDungutan. penyeDtputDaan ni yangdilcgirskan dahur Undalc_ nhng lrai:rkDacrahdan Rctribrisi 270
Nomor 34 telahtliubahdenganUndang-undang Daenh sebagaimaDa bagi Daerahulltuk menggali Tahun2000sertadiberikankeleluasaan dari pene.imaankhususnya sektorPajakDaerah. sumber-sumber
.
II. PENJELASANPASAL DEMI PASAL
,
PasalI CukupJelas Pasal2 Cukup.lelas
t
Pasal3 CukuP.lelas Pasal 4 CukuPJelas Pasal5 CukuP.lelas Pasal6 CtikuP.lelas Pasal7 Jclas Cukr.rP Pasal8 Cukr'tPJelas '
Pasal9 CukuPJelas PasalI0 CukuP.lelas
271
Pasal1l CukupJelas Pasal12 CukupJelas Pasal13 CukupJelas Pasall4 Cukup.lelas Pasal15 CukupJelas Pasal16 CukupJelas I'asal l7 CukupJelas Pasall8 Cukup.lelas I'asall9 ('ul(up.lc!as I'tsal 20 Cukup.lelas Pasal21 CukupJclas Pasal22 CukupJelas
2'12
Plsai, 23 Cukup Jelas P^salU Cukup.lelas
i
I
Pu*l zs LUKU p i e l a s
I'asal26 Cukup.lelas Pasal27 CukupJelas Pasal 28 CukupJelas Pasal29 Cukup-lelas I'asal30 CukupJelas Pasal3l CukupJelas I'asal i2 CukupJelas -
Pasalilli CukupJelas Pasali4 CukupJelas
273
rasal i)
CukupJelas Pasal36 CukupJelas Pasal37 CukupJclas Pasrl i8 CukupJelas
)71
