LEMBARANDAERAH KOTA BANDA ACEH Seri c Nomor 6 TAHUN 2004 Nomor '12
QANUNKOTABANDAACEH NOMOR1I TAHUN2OO4 TENTANG BANGUNAN IZINMENDIRIKAN RETRIBUSI BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM DENGANNAHMATALLAHSUBHAMHUWATA'ALA WALIKOTABANDAACEH, pemMenlmbang: a. bahwadengan pesatrryaperkembangan perlu maka Kota Banda Aceh, bangunandi meniniaukembaliPeraturanDaerahNomor2 Tahun 1999 tentangRetribusilzin l\rendirikan Bangunan; Undang-undang b. bahwadengandiberlakukannya Atas 2000 tentang Perubahan Nomor34 Tahun Tahun 1997 tentang Nomor18 Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PeraturanPemerintahNomor66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah, maka pengutipan fetribusidalammendiikan bangunandi Kota BandaAcehperluditinjaukembalj, c. bahwauntuk memungutretribusisebagaimana dimaksudpada huruf a, perlu diatur dengan Qanun.
Mengingai : 1
2.
4.
5.
6.
7.
-r2-1
Undang-unoang DaruratNomor I Tanun 1956 tentangPembentukanDaerahOtonomKota-kota Besar dalam Ljngkungan Daerah Proplnsl Sumatera Utara (Lembaran Negara Republrt( Indones'aTahun 1956 Nomor 59, Tambahan LembaranNegaraNomor1092), Undang-undangNomor49 Tahun 1960 tentang PanitiaUrusanPiutangNegara(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1960 Nomor 156. TambahanLembaranNegaraNomor2104); Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang HukumAcaraPjdana(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1981 Nomof 76, Tambahan LembaranNegaraNomor3209), Undang-undangNomor22 Tahun lggg tentan-o Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesiaTahun 1999 Nomor 60. TambahanLembaranNegaraNomor3839), Undang-undang Nomor44 Tahun1999 tentan-q Kerstimew"anProprnsrDaerah Penyelenggaraan lstimewa Aceh (LembaEn Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 172. Tambahan NegaraNomor3893), Lembaran Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 tentang PerubahanUndang'undangNomor 1B Tahun 1997 tentangPajakDaerahdan RetflbusrDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor246, TambahanLembaranNegara Nomor4048) Undang-undang Nomor1B Tahun2001 tentane OtonomrKhrrsr,sbagr Proprns Dae.ah lstr..ew; Aceh sebagar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor'114 Tambahan Lembaran NegaraNomof4134), Undang-undang Nomor28 Tahun2002 tentang BangunanGedung(LembaranNegaraRepub|k lndonesra Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan NegaraNomor4247), Lembaran
9. PeraturanPemerintahNomor 5 Tahun 1983 tentangPerubahanBatas WilayahKotamadya Daerah Tingkatll BandaAceh(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 5, Lembaran NegaraNomor3247); Tambahan 10. PeraturanPemerintahNomor27 Tahun '1983 tentangPelaksananUndang-undang NomorI Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraNomor3692); 11. PeraturanPemerintahNomor25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan PropinsisebagaiDaerahOtonom (LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2000 Nomor54, TambahanLembaranNegara Nomor3952): PemerintahNomor30 Tahun 2000 12. Peraturan tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa (Lembaran Konstruksi NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor65, TambahanLembaran NegaraNomor3956); 13. PeraturanPemerintahNomor66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah (LembaranNegara RepubliklndonesiaTahun 2001 Nomor 119, NegaraNomor4139); Tambahan Lembaran Nomor44Tahun1999tentang 14.Keputusan Presiden Teknik Penyusunan Peraturan PerundangdanBentukRancangan Undang-undang, undangan Rancangan Peraturan Pemerintah danRancangan (Lembaran Presiden Negara Republik Keputusan Tahun1999Nomor70): lndonesia DenganpersetuiuanbeEama antara : DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTA BANDA ACEH DAN WALIKOTABANDAACEH
MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KoTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSIIZIN MENDIRIKANBANGUNAN. BAB I XETENTUAN UMUM Pasal1 Dalamqanunini yang dimaksudi 1. Dae€h adalahKotaBandaAceh. 2. PemerintahKota adalahPemeriniahKota Banda ACen. 3. WallkotaadalahWalikotaBandaAceh. 4. Kepala Dinas TekniKadalahKepala Dinas Taia Koiadan PermukimanKotaBandaAceh. 5. Pelabatadalahpegawaiyangdiberitugastertentu dalam badangretribusisesuardengan peraturan yang berlaku. perundang-undangan 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroanterbatas,perseroankomandiier,perseroanlainnya,badanusahamiliknegara atau daerahdengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasr.yayasanatau organrsasiyang sejenis. lembagadana pensiun,bentukusahatetap serta bentukusahalainnya. 7. Retribusiperizinantertentuadalah retribusiatas kegiatanPemerintahKota dalam rangka pemberianizin kepadaorangpribadiatau badanyang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendaliandan pengawasanatas kegiatan pemanfaatanruang, penggunaansumber daya alam. bafang prasafana.sarana aiau fasilitas ierteniuguna melindungikepentinganumum dan menjagakelestaf ian Iingkungan. 8. lzin [4endrkan Bangunanadalah izin yang Ciber\a1 ole5Wal.koiakeFadaoran!pribediatsJ -_126
badan untuk mendrrikan,merubanlmerenovasl dan merehabsuatubangunan (KDB)adaiahbilangan Koefisien DasarBangunan pokokatas perbancjingan aniaraluas lantaidasar perbangunantehadap luas persil/kavling/blok unluKan 1 0 . Koefrsren LantaiBangunan(KLB)adalahbilangan pokok atas perbandinganantaraluas total lantai bangunandenganluaspersil/kavling. '1',l.Ketrnggian (KB)adalahtinggrbangunan Bangunan diukurdaripermukaan tanahsampaidengantitik teratasdaribangunantersebut. 1 2 . Retribusilzin Mendirikan Bangunanyangselanjuf nva disebut retibusi adalah pembavaranatas pemberian tzin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kota kepada orang prbadr atau badan,termasukmerubahbangunan 1 3 . Wajib Retribusiadalahorang pribadiatau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retfrbusrdiwajibkanuntukmelakukanpembayaran retribusi. 14 MasaRetribusiadaiahsuatuJangkawaktutertentu yang merupaKan bataswaKu bagiWajibRetribusi lzin MendirikanBangunan. untukmemanfaatkan '15 Bangunanadalahbangunanuntuktempattinggal, bangunan uniuk komersial baik pemeintah maupun swasta, tempat ibadah, pendjdikan, yang bertingkat perdagangan dan lainsebagainya maupuntrdakdamanabangunantersebutdidalam batassatu kepemilikan. 16 Mendiflkan bangunan adalah pekerjaan meiaksanakan bangunansecarafrsrkseluruhnyaatau sebagianbaik yang bediri di atastanah maupun yangtertanamdi dalamtanah 1 7 MerubahBangunanadaiahpekelaanmengganil dan atau menarnDah tEngunan vang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubun_oan dengan pekerlaanmengganitbagran lerseDut b3ngunan
yangd taik adaiahgarisKhayai GadsSernpadan aadaja'ak le.tentusejajaldenganas ,alan.as sungaisesuaidenganketentuanyang merupal€n yang baiasantafabagiankapiingaiau pekarangan suatubangunan. bolehdantidakbolehdibangun Objek RetribusiDaerah,yang 1 9 . Surat Pendafraran selanjutnya dapatdisingkatSPdORDadaiahsurat yang dipergunakanoieh Wajib Retribusiuntuk melaporkan dataobiekretribusidan wajibretribusr sebagai dasar perhitungan dan pembayaran reiribusi yang teruiang menurut pe.aturan perundang-undangan retrlbusl. 20. Surat KetetapanRetibusi Daerah,yang seJaniutnya disingkatSKRDadalahsurat ketetapanyang menentui€n besarnya jumlah retribusi yang terhuiang. 21 Surat KetetapanRetribusiDaerahKufang Baya. disingkatSKRDKBT Tambahan,yang selanjutnya adalah surat keputusanyang menentukantambahanatasjumlahretribusiyangtelahditetapkan. 22 Surat KetetapanRetlibusi DaerahLebih Bayar, yang selanjutnyadisingkatSKRDLBadalahsurat keputusanyang menentukanjumlah kelebihan pembayaran retribusikarenajumlahkreditretribusi lebihbesardari padaretribusiterhutangatautidak terhutang. seharusnya SuratTag'hanRetrjbusiDaerah yang selanjutnya disingkatSTRD adalah surat untuk melakukan tagrhan retribusi dan atau sanksi administrasi berupabungaataudenda. SLrratKeputusanKeberatanadalah keputusan ataskeberatanterhadaoSKRDataudokumenlain yang dipersamakan. SKRDKBTdan SKRDLB yangdiajukanolehWajibRetribusi kegiaianunluk adalairserangKaran 25 Pemefiksaan datadan dan mengolah mencari, rnengumpuikan aiau keteranganlarnnyadaiam rangka pengretrlbu6ib'erdasarawasankeoaluhanke!,/alrban -t:3
kan peraiuran perundang-unoanganRetriDusi Daerah 26. Penyidikantindak pidana di bidang fetribusi adalahserangkaian iindakanyangdilakukan oieh yang Negeri Sipil selanjutnya PenyidikPegaviai dapat disebut Penyidik, untuk mencan serta mengumpulkanbuKr yang dengan buKr itu membuatterangtindakpidanadi bidangret busi yangterjadisertamenemukantersangkanya. BAB II MAKSUDDANTUJUAN Pasal2 PemerintahKota mengatur,menata,mengendalikan dan mengawasikegiatanmendirikanbangunandalam Kota. Pasal3 lzin l\4endirikan Bangunandiberikandengan tujuan mewujudkanpenataanbangunanyangsesuaidengan RencanaTataRuangWilayahKota(RTRW). sAB lll NAMA,OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI Pasal4 Dengannama Retribusilzin lMendifikan Bangunan atasperntlerian dipungutretribusis€bagaipembayaran lzin N,,lend!r'kan Bangunan.
Pasal5 Oblek Retibusi adalah settap pemDenan lzln l,,lendirikanBangunan kepada orang pribadi atau Daqan. Fasal 6 SubjekRetribusiadalahorangpribadiataubadanyang Bangunan. memperolehlzin l\rendirikan BAB IV GOLONGANRETRIBUSI Pasal7 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagaiRetribusiPerizinanTertentu. BAB V PENGGUNMNJASA TINGKAT MENGUXUR CARA Pasal8
-l-t0
('1) Tingkat penggunaan jasa lzin Mendlfikan dan luasbangunan Ba;gunandiukurbeldasarkan I dari lantai bangunan permeter luas ienis indek slEt dan bangunan, tingkar fungs! bangunan, bangunan dimaksud {2) Jenisfungsibangunansebagaimona menurut: ayat(1) dikelomookkan a) FungsiHunianyangmeliputibangunan: - RumahTinggalTunggal, - RumahTinggalDeret; - RumahSusun, Apademen, - RumahTinggalVilla,danl
- RumahTinggalAsrama. bangunan: b) FungsiUsahayangmeliput, Perkantoran, - Bangunan Perdagangan; - Bangunan Perhotelan; - Bangunan lndustri, - Bangunan Bioskop; - Bangunan Pariwisata dan Rekreasi; - Bangunan Terminal; dan - Bangunan Penyimpanan. - Elangunan c) Fungsi Sosial dan Budaya yang meliputi bangunan: Pendidikan; - Bangunan Kesehatan; Pelayanan - Bangunan Olah Raga; Bangunan Kebudayaan; - Bangunan Pelayanan Umum,dan; - Bangunan PantiAsuhan, - Bangunan yangmeliputibangunan: d) FungsiKeagamaan Tempatlbadah; - Bangunan dan, Pesantren; - Bangunan sejenisrrya. Bangunan e) FungsiKhususyangmeliputibangunan: ReaKor: - Bangunan Menara; - Bangunan Bangunan Tower Tugu; - Bangunan l\4iliter; dan; - Bangunan yang diputuskanoleh - Bangunanseienisnya Menteriyangterkait. Fungsi Pagar yang meliputi pagar untuk 0 dansejenlsnya; tanah,bangunan melincjungi tower, bangunan menara, uniuk Tingkat bangunan {3) setiap ketinggian 6 maksimal tugudansejenisnya, (enam)meterdihitungsamadengansatu lantai luas dan luas bangunandihitungberdasarkan arealte.pakar.
331
(4) lndek eebagaimanadimaksucjda'am ayat (1) adalah sebaoaiberikut: BANGUNANBANGUNAN SEMI NO. JENIS/FUNGSI BAN6UNAN TINGKATBANGUNAN PERMANEN PERMANEN 1
Hunian
2. Usaha
3. Sosial dan
Budaya
4.
TidakBedihgkat Bertingkat: Lantai1 Lantai2 Lantai3 Lantai4 Kearas TidakBe|tingkat Bertingkati Lantai1 Lantai2 Lantai3 Lantai4 ke atas TidakB€rtingkat Bertingkat: Lantai1 Lantai2 Lantai3 Lantai4 Kearas
0,006 0.006 o,o12 0.016 0,020
0,026 0,026 0,039 0,052 0,065
0,013 0,013 0,020 0,026 0,033
0,o23 0,023 0,035 0,046 0,058
0,o12 0,012 0,018 4,o24 0,030
Keagamaan
Tidak Bertingkat Bertingkat: Laniai 1 Lantai2 Laniai 3 Lantai4 | ke aias I
0,011 0,011 4,o17 o,o22 0,028
0,006 0,006 0,009 0,012 0,015
Khusus
TidakBertingkat BertingkatI Lantai1 Lanlai 2 Lantai3 Lantai4
0,424 0,o24 o,437 0,049 0,061
0,012 0,012 0,019
KE AtaS
-t-3:
0,016 0,016 o,o24 0.032 0,040
a,o25 0,031
Tingkat penggunaaanjasa sebagaimanacjiperkalian maksudayai (1) dihitungberdasarkan luas lantaibangunandengan indeksper meter luaslantaibangunan. jasauntukbangunanpagar (6) 'Ilngkatpenggunaan perkalianpanjangpagar dihitungberdasarkan denganindekspermeter. lndekper meterluasuntukbangunan sementara dihitungsetengahdan indek bangunansemi pefmanen.
a,
BAB VI PRINSIP DANSASARAN OALAMPENETAPAN STRUKTUR DANBESARNYA TARIF Pasal9
o) Prinsipdan sasaranpenetapantarif retribusi
a)
padatujuanuntukmenutupsebagian didasarkan atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemb€rian izin. Biafa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi biayapengecekan danpengukuran lol€si, perencanaan pemetaan dan biayanasihat situasi, biaya penelitian/pemeriKaan konstruksi.dan biayatransportasi dalamrangkapengawasan dan pengendalian.
BAB VII STRUKTUROANBESARNYA TARIFRETRIBUSI Pasall0 (1 ) Tarifdiietapkan seragamuntuksemuabangunan (2) Tarifretribusi ditetapkan sebesarRp.375.000.
(t;garatustujuhpuluhlimariburuoiah)
Pasai ll Besarnyaretribusi izin mendirikanbangunanyang harus dibayarsetiaporang pribadiaiau badanyang memperoleh jasa penyelenggaraanizin dihitung dengan cala mengalikantarif retribusisebagaimana djmaksud dalam pasal 10 ayat (2) dengan indek sebagaimana dimaksuddalampasal8 ayat(4).
Pasal12 (1 ) Besarnya retribusiuntukrehabilitasi dan renovasi
bangunanadalahsebesar50 % (lima puluh persen)dai besamyaretribusilzin Mendirikan Bangunanyang dihitung untukbangunan tercehJL (21Besarnyaretribusiuntuk bangunanPemerintah adalahsebesar70 % (tujuhpuluhpersen)dari besarnya yang retribusi lzinMendirikan Bangunan dihitunguntukbangunan tersebut. BABVIII PENGELOLAPERIZINAN Pasall3 Retribusiyang lerutang dipungut dan dikelolaoleh Dinas. pasal14 (1 ) Dinas diberikanbiayasebesar15 % dari jumlah pefizinan. retribusiuntukbiayapenyelenggaraan (2) Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaanyang disetorkanke Kas Daerah. lll
BABIX WILAYAHPEMUNGUTAN Pasal15 yangterutangdipungd di wilayahDaerah Retribusi bangunan diberikan. tempatizinmendirikan BABX MASARETRIBUSIDANSAATRETRIBUSI TERUTANG Pasall6 MasaRetribusiadalahsuatujangkawaKu tertentu yangmerupakan untuk bataswaKubagiwajibretribusi Bangunan. lzinMendirikan memaniaatkan Pasal17 Saat terutangnya retribusi adalah pada saat SKRD atau dokumen lain yang diterlcitkannya d'persamakan. BABXI RETRIEUSI PENETAPAN Pasall8 (1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota SKRDdan STRDuntukpenetapan menerbitkan retribusi. danpenagihan diiemukan (2) Apabilaberdasarkan hasilpemeriksaan yang semulabelum data baru dan atau data terungkap yang menyebabkanpenambahan jumlahretribusiyangterutang,makadikeluarkan SKRDKBT
(3) Bentuk,isi,sertatatacarapenerbitan SKRDatau sebagaimana dokumenlain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksudpadaayat(2) ditetapkan oleh Walikota. BABXII TATACARAPEMUNGUTAN Pasal19 (1 ) Pemungutan retribusi tidakdapatdiborongkan. (2) Retribusi SKRD dipungutdenganmenggunakan
dan atau dokumenlain yang dipersamakan, SKRDKBT. BABXIII SANKSIADMINISTRASI Pasal20
DalamhalwajibRetribusi tidakmembayar tepatv,/aKu ataukurangmembayar, dikenakan sanKiadministrasi berupadendasebesar2% (duapersen)seiiapbulan dari retribusiyang terutangatau kurangbayardan ditagihdenganmenggunakan STRD. BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal21 (1) PembayaEn retribusi yang terutang dilunasi
3-?6
sekaligus. 12) Retribusi yang terutang dilunasi selambat{ambatnya 30 (tigapuluh)harisejakditerbitkannya
SKRD atau dokurnenlain yang dipersamakan, SKRDKBT danSTRD. (3) Tata cara pembayaran,penyetorandan tempat pembayaranretrjbusi diatur dengan keputusan Walikota. BAB XV TATACARAPENAGIHAN Pasal22 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatarvsurat lainnya
yang sejenissebagaiawal tindakanpelaksanaan penagihan retriblsidikeluarkan setelah7 (tujuh)hari sejakjatuhtempopembayaran. (2) Dalamjangkawaktu7 (tujuh)hari setelahtanggal suratteguran/peringatan/surat lainnyayang sejenrs, Wajib Retribusi harus melunasi retibusi yang leruI.|ng. (3) Suratteguransebagaimana dimaksudFadaayat(1) yangditunjuk. dikeluafkan olehPejabat BAB XVI KEBERAIAN Pasal23 (1) Wajib Retribusidapatmengajuksn keb€ratan hanya
kepadaWalikotaatau Pejabatyang ditunjukatas SKRD atau dokumen lain !€ng dipersamakan. SKRKDBT danSKRDLB Kebe@tandiajukansecaratertulisdalam bahasa yangjelas. Jndonesia den9afidisertaialasan-alasan Dalam hai Wajib Retribusimengajukan keberaran aks ketetapan retribusi, WajibRetribusi harusdapat membuKikanketidakbenaran ketetapanretribusi tersebut. harusdiajukandalamJangka waKupaiing 14) Keberatan lama2 (d!a) bulansejakSKRDataudokumenlarn
yang dipeEamakan,SKRKDBT cian SKRDLB kecualiapabilaWajib Retribusitertentu diterbitkan, bahwaiangkawaldu itu tidak dapat menunjukkan dapat diDenuhikarenakeadaandiluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksudayat (2) dan (3) tidak sehinggatidak SuratKeberatan, dianggapsebagaa dipertimbangkan. (6) Pengajuankeb€ratantidak menunda kewajiban membayarretribusi dan pelaksanaanpenaglnan retribusr. Pasal24 (1) WalikotadalamjanglGwaKu tertentupalinglama
6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterimaharusmemberikeputusanatas keberatan yangdiajukan. Q) KeputusanWalikota atas keberatandapat berupa atausebagian,menolak,atau menerimaseluruhnya retribusiterutang. besarnya menambah dimaksudpada (3) ApabilajangkawaKu s€bagaimana ayat (1) telahlewatdan Walikotatidak memberikan suatu keputusan,keberatanyang diajukantersebut dianggap dikabulkan. BAB XVII PEMBAYARAN KELEBIHAN PENGEMBALIAN Pasal25 pembayaran WajibRetribus, retribusi, (1) Ataskelebihan
338
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepadaWaiikota. t2) Walikotadalarnjangkawaldupalinglama6 (enam) bulan sejak diterimanyap€rmohonankelebihan pembayaran dimaksudpada retribusisebagaimana ( keputusan. ayat 1).harusmemberikan
ApabilaJangkawaKu sebagaimana dirnaksudayat telah dilampaui dan Walikotatidak memberikan {2) permohonan pengembaiian suatu keputusan, kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDDLBharus diterbitkandalamjangkav€Ku palinglama1 (satu)bulan; (4) ApabilaWajibRetribusimempunyaiutangretribusi !ainnva.kelebihanpembayaranretribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkanuntuk meiunasi terlebih dahulu utangretribusitersebut. Pengembaliankelebihan pembayaranretribusi sebagaimanadimaksudpada ayat (1) djlakukan dalam jangka waKu paling lama 2 (dua) bulan SKRDLB, sejakditerbitl@nnya (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusidilakukansetelahlewatjangkawaldu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar2% (dua persen)sebulanatas kelambatkelebihanretribusi. an pembayaran Pasal26
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusidiajukansecaratertuliskepada men.vebu! Walikotadengansekurang-kurangnya kan l a. namadan alamatWajib Retribusi: b. masaretribusi; c. besarnyakelebihanpembayaran, d. alasanyangsingkatdan Jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranretribusidrsamparkansecara langsung ataumelalui postercatat. (3) Buldi penerimaanoieh PelabatDaerahaiau buKi pengirimanpos tercatat merupakanbuKr saat permohonan diterimaolehWalikota.
33q
?asal27 (1 ) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan cjenganmenerbitkanSurai Perintah Membayar KelebihanRetribusi. (2) Apabilakelebihanretribusidiperhitungkan dengan utang retribusi lainnya. sebagimanadrmaksud dimasud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukandengancarapemindahbukuan danbukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti oembavaIan. BAB XVIII PENGURANGAN. XERINGANANOAN PEMBEBASANRETRIBUSI Pasal28
(1) Walikotadapatmemberikanpengurangan, keringanandan pembebasan retribusi.
(2) Pemberianpenguranganataukeringananretribusi
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan memperhatil€n kemampuan Wajib Retribusi, antaralain untukmengangsur. (3) Pembebasanretribusi sebagaimanacjrmaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakatyang ditimpabencanaalam dan atau kerusuhan. 14)Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusiditetapkanolehWalikota.
3.10
BAB XIX PENAGIHAN KEDALUWARSA Pasai29 (1) Hak unluk melakukan penagihan relr'bus'' ' ' keoaluwarsasetelahmelampauliangkawaKU 3 (tioa) tahun terhitung sejak saat terutangnya reiriuusi. xecuati apabila Wajib Retribusi metidakplndanadi bloangretnbusr' lakukan (2t Kedaluv/arsapenaglhan retribustsebagaimana ' ' dimaKud avat(1) tertangguhapabila: a. diterbitkanSuratTeguran'alau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi- baik langsung maupun tidak langsung. BAB XX KETENTUANPIDANA Pasal30 (1 ) Waiib Retribusi yang tidak melaksanakan *efrtrbannya sehrngga merugrkan Keuangan
pahnglama6 bu"-rino'uh""mprdinakurungan
lenam)bulanataudendapalingbanyak4 (empat) kaliiumlahretnbusiterutang (1) (2) Tindak ordanavang drmaksudpada ayal adalahpelanggaran. BAB XXI PENYIDIKAN Pasal31 11l Peiabat Peqawal Negerl Slpll tertentJ dl ' ' hngkunganFemertntahKola d'b"t' ws'/enang
knusus seoagai Penyiojk untuk melakukan penyidikantindak pidana di Bidang Reklbusj Daerahsebagaimanadimaksuddaiam UndangrjndangNomorI Tahun 1981 tentanoHukum AcaraPrdana (2) WewenangPenyidiksebagaimana dimaksudpada ayat(1)adalah: a. menerima, mencarj. mengumpuikan, dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerahagar keteranganatau laporantersebut menjadilengkapdanjelas; b. meneliti. mencari, dan mengumpulkankete_ relnganmengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatanyang dilakukan sehubungandengan tindak pidana Retribusi Daerahtersebut: c. meminta keterangandan bahan buKi dari orang pribadiatau badansehubungandengan tindakpidanadi bidangRetribusiDaerah; d_ memeriksa buku-buku. catatan-catatandan dokumendokumen lain berkenaan denoan trndakprdanadr btdangRetrtbusiDaerah e. melakukanpengge,edahan untukmendaDatkan bahan buktt pembukuan. oencatatan dan ciokumen-dokumenlain. seria melakukan penyfiaanterhadapbahanbulditersebut; I meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindakpidanadl bidangRetribusiDaerah; g menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmentnggalkan ruanganatautempat pada saat pemeriksaansedang benangsung oan memeflksa identitas orang dan atau oolrumenyang dibawasebagaimana dimaksud padahurufe; h. memotretseseorangyang berkajtanden-oan tindakpidanaRetribusiDaerah:
r. memanggtl oranguntukdidengarkererangan_ riya oan otpeflksa sebagai tersangka atau saksr: penyjcjikan; J. menghentikan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranperryidikan tindakpidanadi bidang RetribusiDaerahmenuruthukum yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Perryidiksebagaimanadimaksudpada ayat (.1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum, sesuai dengan ketetuanyang daaturdalam Undang-undangNomor 8 Tahun '1981tentangHukumAcaraPidana. BAB XXII KETENTUANPERALIHAN Pasal32 (1 ) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada dan belum memiliki lzin MendirikanBanounan sebelum berlakunyaQanun ini, dtberika; keflnganan sebesar 50 peGen dari Retribusi rerulang; 12)Keringanansebagaimanadimaksuddalam ayat ('l) diberikandalamjangkav/aKu 1 (satu)tahun se.jakQanunini diundangkan: (3) Ketentuansebagaimana di.naksuddalamayat(1) hanya dibenkan untuk bangunan yang sesual denganRencanaTataRuangWilayahKota.
BAB XXlll KETENTUANPENUTUP Pasal33 DenqanberlalsnyaQanunInl,mal€ PeraturanDaerah KotamadvaDaerahTingxatll Banda Aceh Nomor2 Tahun 1999 tentang Retribusi lzjn l,rendirikan denganitu, Bangunansertahal-halyangbersangkutan dinyatakandicabutdan tidak bellakulagi. Pasal34 Hal-halyang belum cukup diatur dalam Oanun ini, akan sepanjangmengenaiPeraturanpelaksanaannya Waljkota dengan Keputusan lebih lanjut diatur Pasal35 Qanunini mulaiberlakuselaktanggaldlundangl€n. memerintah" Agarsetiaporangdapatmengetahuinya, pengundangan ini cjengan Oanun oenempalan kan dalamLembaranDaerahKotaBandaAceh. Oitetapkandi BandaAceh pada tanggal 9!____lUCi--?994 18 RabiulAwai1425 WALIKOTABANDAACEH, Cap/Dto LATIF Drs. H. SYARIFUDDII'I 314
Dlundangkandl BandaAceh padatanggal 2OO4 tO l,Li 20 Rrblul Autal1425 OAERAHKOTA" SEKRETARIS Caprl,to T. AI{i'YARAZU'ARDY 2OO4NOMOR LEMBARANDAENAHKOfA BAIIDAACEH 12 sERt C OttOR G. 'ATIUII
345
ATAS QANUNKOTA BANDAACEH NOMOR 1I TAHUN 2OO4 TENTANG RETRIBUSIIZIN MENDIRIKANBANGUNAN
I. UMUM pembangunan Keteraturan fsik mutlakdiperlukan dalam suatuperkembangan kota Ruangyangtersedia haruslah digunakan yang sesuaidengankaraKeristik untukfungsi-fungsi dan potensi ruangtersebut.Salahsatu cara mewujudkan hal tersebutadalah melaluiperizinan bangunan. Denganmeri/ajibkan setiapmendtrikan ataumerubahbangunanuntukmemperoleh izjnlebihdahulu,maka ruangkotaakandapatdimanfaatkan guna secaraoptimal.berdaya dan berhasilguna. Disiniizin mendirikan bangunanmenjacii aiat pemanfaatan untuk mengendalikan ruang,disampinguntukmewujudkan keteraturan bangunan. Penggunaan ruangharusdikendalikan, ttdakhanyapada pemberian saat izin mendirikanbangunan,tetapijuga seielah pembe.ian izin.Pengendalian ini dilakukan denganmengawasi dan memberikan sanksrbagi penyimpang atau mendirikan bangunan tanpaizin. Untukmemberiizin mendirikan bangunan, mengawasinya yang dibutuhkan biaya memadai. Olehkarenaitu sepantasnya bagi setrappemberianizin mendirikan ban-eunan dikenakankewajiban membayarretnbusi Retribusidikenakanberdasarkanprinsip keadilansehing-oabesarrryaretnbusryang dikenakanharus betkolerasi denganfungsidanvolumebangunan yangciibangun.
-rt6
II. PASALDEMIPASAL Pasal1 Cukupjelas Pasal2 serh menata danmengendalikan untukmengatur, Wewenang pada pendirian ada bangunan mengawasikegiatan Kota. Pemerintah Pasal3 Cukupjelas Pasal4 Cukupjelas Pasal5 Cukupjelas Pasal6 Cukupjelas Pasal7 Cukupjeias Pasal8 CukuPJelas Pa6alI
Cukupjelas Pasal10 Cukupjelas Pasal11 Cukupjelas Pasal12 Cukupjelas Pasal13 Cukupjelas Pasal14 Cukupjelas Pasal15 CukuPjelas Pasal16 Cukupjelas Pasal17 CukuPjelas
Pasal18 cukupjelas Pasal19 Cukup.ielas Pasal20 CukuPjelas Pasal21 Cukupjelas Paaal22 CukuPjelas Pasal23 Cukupjelas Pa.s€'l24 Cukupjelas Pasal25 Cukupjelas Pasal26 Cukupielas Pasal27 Cukupjelas Pasal28 Cukupjela€ Pasal29 Cukupjelas Pasal30 Cukup.ielas Pasal31 Cukupjelas Pasal32 Cukupjelas Pasal33 CukuPjelas Pasal34 Cukuplelas 35 Pasal Cukupjelas 343 348
13 Nomor .
BERITA DAEFEH KOTA BANDA AGEH TAHUN 2005 WALIKOTA BANDAACEH PERATURAN NOIJIOR44 TAHUN 2OO5 TENTANG
PELAKSANMN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR11 TAHUN2OO4TENTANGRETRIBUSI BANGUNAN IZIN MENDIRTKAN WALIKOTA BANDAACEH, Menimbanq : a. bahwaQanunKotaBandaAcehNomor11 Tahur Bang'rnan 2oo4 tentangRetribusilzln Mendrrikan yang ielah mendapat perseiujuan Dewan -Perwakilan RakvatDaerahKotaBandaAcehsesuar dengan KeputusannyaNomoJ 4 Tahun-2004 7 Mei 2004 tentang PeEetujuanDewan tang,-gal perwit
DaruratNomor 8 Tahun 1956 1. Undang-Undang ientanq PembentukanDaerahOtonomdan Kota' kota desar dalsm Lingkungan Daerah Proplnsl
350
Sumatera Utara (Lernbaranhleoara Republk IndonesiaTahun 1956 Nomor 59 TanTbafan Lembaran NegaraNomor1092), Nomor49 Tanun 1960 teniang Undang-Undang PanitiaUrusanPiutangl.legara(LembaranNega.a Republik IndonesiaTahun 1960 l'lomor i56, TambahanLembaranNegaraNomor2104)l Nomor I Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum AcaraPidana{LembaranNegaE Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegaraNomor3209); 4. Undang-UndangNomor 44 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanKeistimewaanPropinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 172. fambahan LembaranNegaraNomor3893); 5 . Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 tentang Nomor18 Tahun1997 PerubahanUndang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Nomor 246. TambahanLembaranNegaraNomor 4048): 6 . Undang-UndangNomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi PropinsiDaerah lstimewa Aceh sebagaiProvinsiNanggroeAceh Darussalam (LembaranNegaraReoublikIndonesta Tahun200'1 Nomor 114, TambahanLembaranNegarafJomol 4134\ Undang-UndangNomor 28 Tanun 2002 tentang Bangunan Gedung (LembarenNegara Republik lndonesia Tahun 2002 l.lomor 134, Tambahan l-embaranNegaraNomot4247). B . Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik lndonesiaTahun 2004 Nomor 125 Tambahan LembaranNegaraNomot4437), 9 Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
ReDublikIndonesiaIanun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraNomor4438), Nomor5 Tahun1983tentang 1 0 . PeraturanPemerintah Kotamadya Daeran Wilayah Perubahan Batas (Lembaran NegaraRepublik Tingkatll BandaAceh lndonesiaTahun 1983 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraNomot3247J 41. Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksananUndang-undangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomof 6, TambahanLembaranNegaraNomor3692): 12. Peraruran PemerintahNomor 25 Tahun 2000 dan Kewenangan Pemerintah tentangKew€nangan (Lembaran Otonom Daerah sebagai Propinsi 2000 Nomor54, Iahun NeoaraRepubiikIndonesia 3952): TairbahanLembaranNegaraNomor 1 3 PeratuEn Pemerintah Nomor30 Tahun 2000 PembinaanJasaKonskuksi tentangPenyelenggara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2000 Ngmof 65, TambahanLembaranNegara Norncr 3956): PeEturan PemerintahNomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengaw"san atas Pemerintahan DaeEh Penyelenggaraan (LembaranNegaraRepubliklndoneslaTahun2001 Nomor 4l.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090): 15 PeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2001 Nomor 119, TambahanLembaranNegaE Nomor4139), 16. KeputusanPresidenNomor44 Tahun1999tentang Teknik Penvusunan Pe.aturan Perundangundang-undang, danBentukRancangan undangan Rancangan Peraturan Pemerintahan dan RancanganKeputusanPresiden(LembaranNegara Tahun1999Nomor70)l indonesra Republik
: MEMUTUSKAN TENTANG Menetapkan; PERAIURANIIVALIKOTABANDAACEH
pEuxslltnaN onllurl KorA BANoA AcEH lzlN RETRIBUSI iroruronr r rlxuH zoo4TENTANG MENOIRIKANBANGUNAN. Pasal 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 Bangunandan telah lzlnMendlrikan rentanqRetriOusi diunda-nqkandalam LembaranDaerah Kota Banda n""n finun 2004 Nomor 12, Seri C Nomor6, perlu segeradilaksanakan. Tasal Z PelaksanaanQanun sebagaimanadimaksud dalam oisal 1 peraturanini diserahkankepada Dinas Tata kota dan PermukimanKota BandaAceh Pasal 3 menyangkut teknik pelal€anaannya Hal-hal vanq 'pe-nlabaran dan Qanun sebagaimana sebaqai aimiisuO oafainpasal1 pelaturanrnrakandraiurlebih laniutdenganKeputusanWalikota Pasal 4 PeraturanWalikotaIni mulal berlaKuselak tanggal ditetaokan. memerintahkan Aaa. setiap orang mengetahuinva Inl de4gan Wallxota oJnounounq"n Plral,lran Banda Kota nenE'npatainyadalam Be'lta Daeran Aceh.
35:
i!
Ditetapkandi BandaAceh
pada tanggal1!----ipril---l?g9g 07 RabiulA'r'ial1426 PI. WALIKOTABANDAACEH' CaprDto NUROIiI UAWAROY di BandaAceh Diundangkan pada tansgalili------.1\p!il--j?9gE 07 RabiulAwal1426 DAEMH KOTA SEKRETARIS BANDAACEH, cap/IXo M. XAMILYT'NUS BERTTADAERAHKOTABANDAACEHTAHUN2@5 NOMOR13.
353
