LEMAARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH Seri C Nomor 2 TAHUN 2004 Nomor 4 QANUNKOTA BANDAACEH NOMOR 3 TAHUN 2OO4 T E N T A NG DAN RETRIBUSIPENGUJIAN PENYELENGGARAAN KENDARAANBER$IOTOR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAII RAHMATALLAH SUBHANAHUWATA'ALA
BANDAACEH, WALTKOTA keselamatan dan Menimbang : a. bahwauntuklebihmeningkatkan
pelayanan terhadapkendaraanbermotordi Koia Banda Ac€h. maka setiap kendaraanbermotor laik jaiandengancara lulusuji harusdirryatakan kendaEanbermotor; b. bahwadengan beiakunya PeraturanPemerintah Nomor66 Tahun200'1tentangRetribusiDaerah, pengujiankendaraanbermotormerupakan salah untuk meningkatkan sumber retribusi satu AsliDaerah; Pendapatan pertimbangan sebagaimana bahwa berdasarkan dimaksud pada huruf a dan b di atas, Penyelenggaraandan Retribusi Pengujian Bermotor dalamKotaBandaAcehperlu Kendaman diaturdenqanQanun:
Mengingat : 1. Undang-undang DaruratNomorI Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonomKota-Kola BesardalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaranNegara Nomor1103); 2. Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang HukumAcaE Pidana(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 198'1 Nomor 76, Tambahan LembaranNegaraNomor3209); 3 . Undang-undang Nomor14 Tahun1992 tentang LaluLintasdanAnglotanJalan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraNomor3480); Undang-undang Nomor22 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah(L€mbaran NegardRepublik IndonesiaTahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor3839); 5 . Undang-undang Nomor25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran NegaraNomor384t|); Undang-undang Nomor18 Tahun2001 tentang OtonomiKhususBagi PropinsiDaerahlstimewa AcehsebagaiProvinsiNanggroeAcehDarussalam (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2001 Nomor114, TambahanLembaran NegaraNomor 4134), 7. Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun1983tentano PerubahanBatas Wilayah KotamadyaDaerai Tingkatll BandaAceh(Lembardn NegaraRepublik IndonesiaTahun 1983 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraNomot3247); PeraturanPemerintahNomor 22 Tahun 1990 tentang Perryerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan AngkutanJalanKepadaDaerahTK I dan Daerah TK. ll (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
1990 Nomor26, TambahanLembaranNegara Nomor3410); 9. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun '1993 tentangPemeriksaan KendaraanBermotordi Jalan (Lembaran N€a|a RepublikIndonesia Tahun'1993 Nomor90, TambahanLembaranNegaraNomor 3530): 10.PeraturanPemerintahNomor 44 Tahun 1993 tentangKendaraandan Pengemudi(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun1993Nomor64, Tambahan Lembaran NegaraNomor3530); 11.PeratuEnPemerintahNomor 25 Tahun 2000 tentangKev/enangan Pemerintah danKg enangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LembaEn Negara Republik Indonesia Tahun2002Nomor201, Tambahan Lembaran N€ara Nomor4021); 12.PeEturanPemerintahNomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraNomor4139); 13.Keputusan PresidenRepubliklndonesia Nomor44 Tahun1999tentangTeknikPerryusunan Peraturan Perundang-undangan dan B€ntuk Rancangan Undang-undan9, Rancangan Peratu|an Pemerintah dan RancanganKeputusanPresiden(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999NomorT0); 14 PeEturanDaerahKota Banda Aceh NomorI Tahun2001tentangSusunanOrganisasi danTata Kerja Dinas PerhubunganKota Banda Aceh (Lembaran DaerahKotaBandaAcehTahun2001 Nomor10). Denganpers€tujuanbensamaantara : OEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKOTAAANDAACEH DAN WALIKOTABANOAAC€H 49
MEMTJTUSKAN : BANDA ACEH TENTANG Menetapkan : QANUN KOTA DANRETRIBUSIPENGUJIAN PENYELENGGARAAN KENDARMN BERMOTOR.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Daiamqanuniniyangdimaksud dengan: 1 KotaadalahKotaBandaAceh. 2. PemerintahKota adalahWalikotaBandaAceh beserta perangkat Daerah otonom yang lain Daerah. sebagaiBadanEksekutif Walikota BandaAceh. 3. Walikota adalah 4. Dinas Perhubungan adalahDinasPerhubungan KotaBandaAc€h. 5. PejabatadalahPegawaiN€eri Sipilyang diberi tugas tertentudi bidangretribusidaerahsesuai yang dengan PeraturanPerundang-undangan berlaku. 6. Badanadalahsualu bentukusahayang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainya,BadanUsahaMilikNegaraatau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma. Kongsr, Yayasanatau OrganFasiyang sejenis. Koperasr, Lembaga, DanaPensiun,BentukUsahatetapatau BentukUsahalainnya. 7. Unit Pelaksana TeknisDinas(UPTD)adalahUnit organisasip€laksanateknis DinasPerhubungan dalambrdangPengujian Kendaraan Bermotor Kota BandaAceh. I PengujiadalahsetiapTenagaPengujiyangtelah mengikuti pendidikandan latihan di bidang pengujiankendaraanbermotorvang dinyatakan
memenuhi kualfikasiteknistertentudan diberikan sertmkatserta tanda KualifikasiTeknis sesuai denganjenjangkualifikasinya. L Penyelenggaraan PengujianKendaraan Bermotor adalah KegiatanTeknis yang dilakukanoleh Pemerintah DaeEhatauUnityangditunjukuntuk bermotorselaludalam menjaminagarkendaraan keadaan lalkjalan. 'lO.Kendaraan Eliermotoradalah Kendaraan yang digerakkanoleh peralatanieknis berupamobil penumpang umum, mobil bus, mobil baranglkendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelandan kenderaanroda tiga yang pertahanan dioperasikan di ialankecualikenderaan Keamanan. 11.Mobil Penumpangadalah setiap kendaraan palingbanyak8 (delapan) bermotor lrangdilengkapi tempat duduk tidak termasuktempai duduk pengemudi, baik dengan maupun ianpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 12.MobilBu6adahhsetiapkendaraan bermotor !€ng dilengkapi lebihdari8 (delapan) tempatduduktidak baikdengan termasuktempatdudukpengemudi, penganglrutan maupuntanpaperlengkapan bagasi. '13.Mobil Barangadalah setiap kendaraanbermotor mobilbus selainsepedamotor,mobilpenumpang, dankendaraan Krusus. '14.JumlahBeratyangdiperbolehkan yangselanjutnya kendaraan disingkatJBB adalahberatmaksimum bermotorberikut muatannyayang diperbolehkan menurutrancangannya. 15.Uji BerlGlaadalahFengujian Kendaraan Bermotor Wajib secaraBerkalaterhadapsetiapKendaraan uji. '16.RetribusiJasa Umum adalahretribusiatas jasa yang disediakanatau diberikanoleh Pemerintah Kotauntukiujuan kepentingan dan kemaniaatan umumsertadapatdinikmati olehorangpribadiatau oaoan.
'17.RelribusiPengujianKendaraanBermotoryang selanjutn)€disebutretribusiadalahpembaiara; atas petayananPengujianKendaraanBermotor sesuai dengan Peraturanperundang-undangan yang berlaku,yang diseleng{arakan Femerintah Kota. 18.SubyekRetribusi adalahorangpribadiataubadan )ang memilikidan atau menguasaikendaraan bermotor menunrtperundang-undangan diwajibkan unruKmeraxut€n pembayaran retribust. 19.MasaRetribusi adalahjangkawalduterterdulrang merupakan bataswaktubagisubyekretribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian Kendaraan Bermotor. 20-Su|at PendafraranObjek RetribusiDaerahyang selanjutnya disingkatSPdORO,adalahSuratyang digunakan olehsubyekretribusiuntukmelaporkan data objek dan subyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaranlrang terhutang menurutpeE*uranperundang-undangan retribusi daerah.
21. S_uratKetetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkatSKRD, adalahsurat kepr.rtusan yang jumlahretribusi menentukan yangterhutang. 22.Surat KetetapanRetdbusiDaeAh Kuran! Bayar Tambahan disingkatSKRDKBT, }€ng setanjutnya adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 23.SuratKetetapan Retribusi DaerahLebihBayaryang selanjutnyadisingkat SKRDLB, adalah Sure.it Keputusanyang menentukanjumlah kelebihan pembayaran retribusikarenajumlahkedit retrjbusi lebihbesardaripadaretribusiyangtednutang atau tidakseharusnya terhutang. 24.SuratTagihanRetribusiDaerahyang selanjutnya drsingkatSTRD,adalahsurat Lintukmelaxukin tagthanretribusidan atau sanksi administrasi
25.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusanatas keberatanterhadapSKRDatau dokumen lainnya disamakan,SKRDKBTdan yangdia.iukan SKRDLB olehwajibretribusi. 26.Pemeriksaan adalahserangkaian tindakanyang pengemudi dilakukan olehpemeriksa terhadap dan kenderaan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknisdan laikjalansertapemenuhan persyaratan kelengkapan admrnistrasi. 27.Penyidikan tindakpidanadi bidangretribusi daerah adalahserangkaian tindakanyangdilakukanoleh penyidikpegawainegerisipil yangselanjutdapat disebut penyidiK untuk mencari Eerta mengumpulkanbukti yang dengan bukti ini membuatterangiindak pidanadibidangretribusi daerah yang terjadi serta menemukan rer*tngKanya_ BABII KETENTUANPENGUJIAN Pasal2 yangberoperasi (1) Setiapkendaraan bermotor di Kota wajibluluspengujian kendaraan bermotor. (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukanoleh Dinas Perhubungan Kotadan/atauUnitPelaksana Teknis DinasrUPTD) secaEberkala. (3) Pelaksanaanpengujian kendaraan bermotor s€bagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakansetelah dipenuhinyapersyaratan administrasidan melengkapibuKi pembayaran pengujian retribusi kendaraan bermotor. (4) Tatacarapengujiandan persyaratan administrasi diaturlebihlanjutdenganKeputusan Walikota.
(5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakanlulusuji, diberikantandalulusuii berupa buku uji dan tanda ulr yan-qberlaku dr seturuh wilayahIndonesia. pasal 3 (1) Jangkawaktu berlakunyapengujiansebagaimana dimaksudpada Pasal2 ayat(5) selama6 (enam) DUtan. (2) Pendaftaran pengujian ulang harus djlakukan sebelumhabismasaberlakuuji. (3) Pengu.jianuhng juga harus dilakukan apabita terjadiperubahanbentukkarenadisengajadan/atau lGrena kec€lakaan sefta melakukan aktivitas angkutanyang melanggar tonase yang diizinkan untukkendaraanyang bersangkutan. Pasal4 (1) Kendaraanyang dinyatakantidak lulusuji, petugas penguji wajib memberitahukankepada pemilik dan/ataupemegangkendaraansecaratertulisyang memuat. a. Perbaikan-perbaikan yang harusdilakukanoleh pemiltkdar/ataupemegangkendaraan; b. WaKu dan tempatdilakukanpengujianulang. (2) Kendaraan yang dinyatakan tidak lutus uli . sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) walib melakukanpengujianulang dalamjangkawaKu 7 (tuluh)harikerjatanpadikenakanbiayapendaftaran ulang. (3) Apabila pengujianulang sebagaimanadilakukan diluar batas waKu sebagaimanadimaksuddalam ayat(2), makakepadapemilikkendaraanbermotor akan diberlakukansebagaipermohonanbaru dan drkenakanbiayapermohonanuii. 54
Paral5 (1) Pemilikdan/ataupemegangkendaraanyang tidak menyetujui Keputusan Penguii sebagaimana dimaksudpadaPasal2 ayat (2) dapatmengajukan keberatan secara tertulis kepada pejabat atasan
pengulr.
(2) Apabila keberdtan pemilik dan/atau pem€ang kendaraansebagaimanadimaksuddalamayat (1) diterima,maka dapat dilakukanpengujianulang tanpadikenakanlagi biaya. Pasal6 yangtelahmendapatbuktiuji,sebagaimana Kendaraan dimaKud pada Pasal 2 ayat (4) harus melaporkan kembali secara tertulis kepada Dinas Perhubungan apabila; a. Terjadikehilanganatau kerusakan; b. Kendaraandimutasikan, c. Kendaraannumpanguji ke daerahlain, d. Perubahanspesmkasitekniskendaraanyang tidak sesuaidengandatakendaEandalambuku uji; e. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermolor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercanlumdalambuku uii: berakhir, f. Padasaat masaberlakuuji kendaraannya tidak dapat melakukan uii berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya, g. fremindahkanoperasikendaraannya secaraterus (tiga) lain dl 3 bulan ke wlayah meneruslebihdari penguJran yang bersangkLnan. luarwrlayah PasalT (1) Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai barangdagangandan/ataudalam keadaanrusak tidakwalibdrlakukanpengujian
(2) Kendaraan rusaksebagaimana dimaksudkan dalam ayat(1) harusdibuKikan dengansuratketerangan danbengkelresmi. BABIII NAMA,OBYEKDANSUBYEKRETRIBUSI Pasal8 DengannamaRetribusiPengujianKendaraan Bermotor dipungutretribusiataspelaj€nanpengujianKendaraan oermolor. Pasal9 Obyekretribusi adalahpelayanan pengujian kendaraan bermotor)€ng diberikanoleh PemerintahKota. Pasal'10 Subyekretribusiadalahorangpribadiataubadanyang memilikidan atau menguasaikendaraanbermotoi menurut perundang-undangan diviajibkan untuk pembayaran melakukan retribusi. BABIV GOLONGAN RETRIBUSI Pasaltt Rekibusipengujiankendaraan bermotordigolongkan jasaumum. sebagairetribusi
BABV PRINSIPDANSASAMN PENETAPAN TARIF STRUKTUR DANBESARI{YA Pasal12 (1) Prinsip dan sasaran peneiapanstruKur dan besamya tarif retribusi didasarkanpada tujuan untukmenutupsebagianatausamadenganbiaya pengu.iian kenderaan bermotor. (2) Biaya sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) : meliputi a. biayapengujian; b. biayaadministrasi; c. biayainvestasi; d. biayaemisigasbuang; nomoruji; e. biayapengetukan t biayasliker/cattandasamping; g. biayaoperasional danpemeljharaan, h. biayaplatuji,bautdansegel; i. bukuuji. BABVI DANBESARI{YA TARIFRETRIBUSI STRUKTUR Pasalt 3 jumlahberat (1) StruKurtarifdigolongkan berdasarkan yang diperbolehkan JBB Jenis Kendaraan atau Bermotor. (2) Besarnyatarif retnbusisebagaimana dimalcud tercantum dalam ayat (1) adalahsebagaimana Qanunini. dalamdafiarlampiran
BABVII WILAYAHPEMUNGUTAN Pasall4 Retnbusiyangterhutangdi pungutdi wilayalvdaerah tempatpengujiankendaraanbermotordilal(sanal(an. BABVIII RETRIBUSI TERHUTANG Pasall5 Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitl€nnya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamal€n BABIX SURATPENDAFTAMN Pasall6 (1) Pemilik dan/atau Pemegang atau Kuasanya mengajukan permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor danwajibmengisiSPDORD. (2) SPDORDsebagaimana dimaksuddalamayat(1) harusdiisidenganjelas,benarataulengkapserta ditandatangani olehvrajibretribusiaiau kuasan!"a. (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORDsebagaimana dimaksud dalamayat(1)ditetapkan olehWalikota.
BAB X PENETAPAN RETRIBUSI pasal17 (l) Berdasarkan SPDORDs€bagaimana dimaksudpada Pasal 15 ayat (1) ditetapl€n rebibusi tarhutang denganmenerbiti€nSKRDatau Dokumenlain )€ng diDersamalcn. (2) Apabila berdasarlGn hasil pemeriksaanditemukan data berudarvataudatayangsemulabelumterungl€p menyebablGnpenambahanjumlah r€tribusiyang terhutang, makadikeluarl€n SKRDKBT. (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitEnSKRD atau Dokumen lain lang dip€rsamalensebagaimana dimaksuddalam aFt (1) dan SKRDKBTsebagai mana dimaksud dalam at/"at (2) dihtapl€n oleh Walikota. BAB XI TATACARAPEIiUIICUTAN Pcd l8 (1 ) Pungutan Rebibusi tidakdapatdiborongkan. (2' RetibusidipungutdenganmenggunalGn SKRDahu Dokurnenlainyangdipersamakan, ahu SKRDKBT. (3) Pemunguhn retribusi dilaksanakanoleh UPTD PengujianKendaraanBermotorDinas Perhubungan Kota. BAB XII 1ATA CARAPEMBAYARAN Pasal'19 (1) Pembayaran retibusi yang terhuhngharusdilunasi sekaligus. 59
(2) Retribusiyangterhutangdilunasiselambat-lambatnya
'i5 (lima belas) hari sejak ditorbitkannyaSKRD atau dokumenlain yang dipersamakan, SKRDKBTdan STRD. (3) Tata car.r pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran rctribusi diatur dengan Keputusan Walikota. BAB XIII TATACARAPENAGIHAI{ Pasalm
(1) Pengeluaran Surat TeguranlPeringatan/Surat Lain pelaksanaan sejenis sebagai awal tindakan ]/'ang penagihanretribusidikeluarl€n s€telah7 (tujuh) had sejakjatuhtompopengujian. (2) Dalam jangka waKu 7 (tujuh) hari setelah tanggal SuratTeguran/ Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusiharus melunasiretribusin)€fang terhutang. (3) Surat Teguransebagaimanadimaksudpada ayat (1), dikeluarl€nolehpejabatyang berwenang. BAB XIV KEBERATAN Pasal21 (1) Subyekretibusi dapatmengajukankeberatankepada Walikotaatau Pejabatyang ditunjukatas SKRD atau DokumenLain yang dip€rsamalGn, SKRDKBTdan SKRDLB. (2) KeberatandiajukansecaE tertulisdengandisertai yangjelas. alasan-alasan (3) Dalam hal SubyekRetribusimengajukan keberatan atasketetapan retribusi, SubyekRetribusi harusdapat membuktil@nketidak benaran ketetapan reAibusi tersebut.
(4) Keberatan harusdiajukandalam.iangka liaKu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejaktanggalSKRDatau Dokumen Lain yang Dip€rsamakan,SKRDKBT. SKRDLB diterbiU
(3) Apabila jangka waKu sebagaimanadimaksud dalamayat(2),telahdilampaui dan Walikotaatau pejabatyang ditunjuktidak memberikansuatu keputusan, Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggapdil€bulkandanSKRDLBharus diterbitlcndalamjangkawaktupalinglama15 (lima belas)hari. (4) Apabila Suryek Retribusimempun'raihutang retribusilainnya,Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksudpadaa}rat(1) langsung dipeftitungkanuntuk melunasiterlebihdahulu hutangretribusiterebut. (5)PengembalianKelebihanPembayaEnretribusi sebagaiman dimaksuddalamayat ('1)dilakukan dalamjangkaw"ldupalinglama30 (tigapuluh)han sejakditerbitkann!€SKRDLB. (6) Apabila PengembalianKelebihanPembayaEn RetribusidilakukansetelahlewatjangkawaKu 30 (tiga puluh) hari, Walikota atau pejabat !€ng ditunjuk memberikanimbalandenda sebesar2016 sebulanatasketerlambahnPemba\€ranKelebihan Retribusi. Pasal24 (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran RetribusidlajukansecaratertuliskepadaWalikota ataupejabatyangditunjukdengan menyebutkan : a. NamadanalamatSubyekRetribusi; b. l\4asa Retribusi: pembayaran, c. Besarnya kelebihan d. Alasanyangsingkatdanjelas. (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secaralangsung.
Pasal25 (1)PengembalianKelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitlGnSurat PerintahMembayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitung-l€n denganhutangretribusilainnya, sebagaimana dimaksudpada Pasal22 ayat (1), pemba),aran dilakukandenganoara pemindahjuga berlaku bukuandan buKi pemindahbukuan sebagaibuKipemba!€ran. BABXVI SAI{KSIADMINISTRASI Pasal26 DalamhalSubyekRetribusitidakmembayar tepatpada waKunya atau kurang membayar,dikenakanbiaya tambahansebesar 100 % (seratus peEen) setiap semesterkecualibuku uji, plat uji, baut,tanda steker sampingdan segelyang ditagihdenganmenggunakan SuratTagihanRetribusi Daerah(STRD). BABXVII KEIENTUAN PIDANA ?as€.l27 (1 ) Barangsiapayang dengansengajaatau karena
kelalaiannya melanggarketentuansebagaimana dimaksudpada Pasal2 ayat(1), diancampidana maksimal 3 (tiga)bulankurungan dan ataudenda seban!€k-banyaknya Rp. 5.000.000,-(limajuta rupiah). (2) Tindakpidanasebagaimana di maksuddalampasal ini adalahpelanggaran.
BABXVIII PENYIDIKAN Pasal28 (1) PejabatPegav/ai NegeriSipiltertentu di lingkungan Dinas Perhubungandiberi \,r,€wenang khusus sebagai perryidikuntuk melakul€n penyidikan tindak pidana di bidang PengujianKendaraan Bermotordan sertaRe4dbusi Daerah. penyidik (2) Welvenang sebagaimana dimaksuddalam (1) ayat adalah: a. Menerima, mencari, mengumpull€n dan meneliti keteftngan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dl bidang Retribusi Daerahagar keteranganatau laporanteFebut menjadilengkapdanjelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpull€n keteranganmengenaiorangpribadiataubadan tentang kebenaranperbuatanyang dilakukan sehubungandengantindak pidanaRetribusi Daerah; c. Meminta keterangan danbahanbuKidariorang pribadiataubadansehubungan dengantindak pidanadi bidangRetribusi Daerah: d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatandan dokumen{okumenlain berkenaandengan tindakpidanadi bidangRetribusi Daerah; penggeledahan e. Melakukan untukmendapatkan bahan buKi pembukuan,pencatatandan dokumen{okumen lain, serta melakukan perryitaan terhadapbahanbuKiteFebut; I Memirta bantuantenagaahli dalam rangka pelalGanaan tugaspenyidikan tindakpidanadi bidangRetribusi Daerah; g Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruanganatautempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksaidentitasorano dan atau 64
h. i. j. k
dokumenyangdibawasebagaimana yangyang dimaksud dalamhurufc; Memotretseseorangl,ang brl€itan dengan tindakpidanaRetribusi Daerah; Memanggil oranguntukdidengar keterangannya dan diperiksasebagaitersangkaatausaksi; Menghentikanperryidikan; Melakukantindakan lain )€ng perlu untuk penyidikan kelanoaran tindakpidanadi bidang RetribusiDaeEh menuM hukumyangdapat dipedanggungjawabkan.
(3) Perryidikan sebagaimana dimaksudpadaayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampail€nhasil perryidilcnkepadapenuntut umum,sesuaidenganketentuan!€ng dialurdalam undang-undangNomorI Tahun 1981 tenhng HukumAcaraPidana. BABXIX KETENTUANPERALIHAN Pasal29 Semuaketentuanyang telah ada sebelumberlakunya qanuninidirryatakan tidakbedakulagi. BABXX KETENTUAN PENUTUP Pasal30 Hal-halyang belumdiaturdalam Oanunini,sepanjang pelaksanaannya mengenai akan diatur lebih lanjut denganKeputusan Wdikota.
Pasal3l Qanunini mulaiberiakupadatanggaldiundanglcn. Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalamLembaranDaerahKotaBanda Ac€h. Dltetapkandl BandaAceh padatanggat 08 Met 2004 18 RabiulAwal 1it25 WALIKOTABANDAACEH. CaprDto Drs.H. SYARIFUDDIN LATIF Diundangkan di BandaAceh psdatanggal 'lO Mel 2004 m RabiulAwal 1425 SEKRETARIS DAERAHKOTA, Cap/Oto T. ANWARAZI'I/ARDY LEMBARANDAERAHKOTABANOAACEHTAHUNMO4 NOMOR4 SERIC NOMOR2.
66
tai=. :E
5?55
ai
"ad
nf,FF RF-an^n ^n , iz
:6
:dEa 6i
:t
a
-Ai
<xa IE
a5:
a
_ i ri
r
:::i:
5
si2 ?A
F E ii
R E EEi i
f, EflfliBF
:Q
qF AE F q S Bg 9 FE:
cEEEF : >; ; A
JE;E;
EF; a et
,<
{
= Z
!
9 3 9!!!
E
E-
512\ e?:; ;i ;<
i e
66-A
PENJELASAN ATAS OANUNKOTABANDAACEH NOMOR3 TAHUN 2OO4 TENTANG PENGT'JIAN PENYELENGGARMN DANRETRIgUSI BERMOTOR KENDARAAN UMUM
Bah\,yamengingat penting dan strategisnyaperanan lalulintas dan angkutan jalan guna mempelancarroda perekonomian,memperkokohpersatuan dan kesatuan yang mernfrgaruhi semua aspek kehidupanmasyarakat,maka pembir'aannra dilakukanoleh Pemerintah.UpayaPembinaan, pengendaliandan pengawasandilaksanalcnmelalui sistem pelayanan sertauntukmendukung Pengujian KendaEanBermotor 'vambangan otonomidaerahyangnyatadan bertanggung Jawab perludiupayakan deruan titik beratpada DaerahKotalKabupaten p€ningkatanpenerimaanDaerah Kota/Kabupatenyang sesuai Nomor18 Tahun 1997 tentangPajak denganUndang-undang Daerah. DaerahdanRetribusi dilakukan Kendaraan Bermotoryang Pembinaan Pengujian pengendalian olehPemerintah Daerahmeliputiaspekpengaturan, mencakupperumusan dan Aspekpengaturan da,, pengawasan. penentuankebijakanumum maupunteknis oPerasional, aspek penga€hanbimbingan pemberian pengendalian dalam mencakup pengoperasian pembangunan Kendaraan Bermotor Pengujian dan penyelenggaraan terhadap dilakukan sedangkan aspekpenga\rasan peruujiankendaraan bermotor. PembinaanPengujianKendaraanBermotorditujukanuntuk di ketertiban, keamanan dankeselamatan mewujudkan kelancaran, jasa pelayanan Kendaraan Bermotor, Pengujian raya dalam lalan meniaminkepastianhukum dan kepastianusaha,mendorong
profesionalisme pemjlik angkutan, mengakomodasi leknologi angkutan,serta meningkatkan mutu pelayanandan daya saing pela!€nan dengantetapmengutamakan kepentingan umum. Denganditetapkannya Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerahdan Peraturanpemerintah Nomor25 Tahun 2000 teniangKavenanganPemerintahdan Kei€nanganPropinsisebagajDaeEh Otonom,perludilakukan penataan dan pengaturan kembalimengenai Pengujian Kendaraan Bermotoryangtelahditetapkan. Terl€it dengan pemberian pelayanankepada pengguna jasa PengujianKendaraanBermotortersebutperluadanyasuaturetribusi jalanraya. untukmemeliha|a semuafasilitas II. PASALDEMI PASAL Pasal1 Cukupjelas Pasal2 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2\ CukuDJelas A)'at(3) CukupJelas Pasal3 Ayat(1) CukupJelas Ayar(2) CukupJelas Ayat(3) CukuDJelas Pasal4 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukuoJelas
Ayat(3) CukupJelas Pasal5 Ayat(1) YangdimaksuddenganAtasanLangsungpetugas Pengujiyaihi KepalaUnit pelaksanaTeknisDiaas PengujianKendaraanbermotor Ayat(2) Cukupjelas Pasal6 CukupJelas Pasal 7 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) Bengkelresmiadalahbengkelyang memperoleh perizinandaripejabatyangbery!€nang. Pasal8 Cukupjelas Pasal9 CukupJelas Pasal10 CukupJelas Pasal'll Yang dimaksuddengan RetribusiJasa Umum adalah Retribusiyang dipungut kepada penggunajasa yang jasapengujian menggunakan kendaraan. Pasal12 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal13 A!€t (1) Cukupjelas Ayat(2) Cukupjetas
Pasal14 Cukupjelas Pasal15 Terhutang adalahretribusi Yangdimaksud denganRetribusi yang belum dibayar oleh penggunajasa Pengujian yang selanjutnya Kendaraan, al€n dibayarsekaligusoleh jasaPengujian pengguna Kenda|aan. Pasal16 Ayat(1) Cukupjelas (2) Ayat cukupielas Ayat(3) Cukupjelas Pasal17 Ayat0 ) Cukup.ielas
70
Ayat(2) Cukupjelas Ayat(3) Cukupjelas Pasal18 Ayat(1) Cukupjelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) Cukupjelas Pasal19 Ayat(1) Cukupjela€ Ayat(2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang yangdigunakan adalahdokumen oleh dipersamakan unit PengujianKendaraandalam melaksanakan pengujian. segalakegiatan Ayat(3) CukuPjelas
t:
^-'
Pasal20 Ayat(1) CukupFlas A)rat(2) CukupJelas Ayatt3) CukupFlas Pasal2l Ayat(1) Cukupjelas AFt (2) CukupJelas Ayat(3) Cukupjelas A!€t (4) Cukupjelas (5) Ayat CukupJelas
Art (6)
'
Cukupjelas Paeat22 Ayat(1) Cukupjelas A)€t (2) Cukupjehs Pasal23 Ayat{1) Cukupjelas
Ar€t(2)
CukupJelas A)€t (3) Cukup.ielas Ardt (4) cukupjelas Alrat(O) CukupJelas Ayat(6) Cukupjelas 7l
1!,
Pasal24 Pasal A!'at(1) Cukupjelas (2) A)€t CukuPjelas Fasal25 Ayat0) AJ|(lp tslas Ayd (2) Oi(lp j6hs Pasal26 Ayat(1) qlkup tslas Alat (2) CukupFhs Pasal27 Ayd (1) CukupFlas Ayd (2) C]l|(lp Jelc Pa6al28 Ayat(1) Cul(lp tta6 Ayd (2) CukupJ€16 Ayat(3) Cukupjelas Pasal29 Cuhip jelas Pa8al30 Cukupielas Pasal31 Cul(jp jelas
72
Nomor 5
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN zfft5
PERATURANWALIKOTABANDAACEH NOMOR35 TAHUN2OO5 TENTANG FEI-AKSAIIAANQANUN KOTA BANDAACEH I'IOMOR3 TAHUN z(xx TENTANGPENYELENGGARqA{ OANRETRIBUSI PENGT'JIAN KENDERAAT{ BERMOTOR WALIKOTABAIiIDAACEH, Menimbang: a. bahv/a@nun KotaBandaAcehNomor3 Tahun 2004 tentang Penyetenggaraan dan pengujian Kenderaan Bermotor yang telah mendapat persetujuanDewanPerwakilan Ral!/atDaerahKota BandaAcehsesuaidengan Keputusannya Nomor4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dev/anPerwakilan RakyatDaerahKota Banda Aceh Terhadap13 (tiga betas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkanMenjadi OanunKotaBandaAcehTahun2004 dan tetah diundangkan dalamLembaran DaerahKotaBanda AcehTahun2004Nomor4, SerjC, Nomor2,perlu segeradilaksanakan; b. bahwauntukmaksudtersebutperlumenetapkan dalamsuatuPeraturan Waftkota, Mengingat : 1. Undang-Undang DaruratNomor8 Tahun 1956 tentangPembentukan DaerahOlonomdan Kotakota Besardalam LingkunganDaerahpropinsi
2.
4.
5.
7.
8.
SumateraUtrara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraNomor1092); Undang-Undang NomorI Tahun 1981 tentang HukumAcaraPidana(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaEnNegara Nomor3209); Nomor'14Tahun 1992tentang Undang-Undang Jalan(Lembaran LaluLintasdanAngkutan Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraNomor3480); Undang-Undang Nomor18 Tahun2001 tentang Otonomi KhususBagi PropinsiDaerah lstime$E AcehsebagaiPro/insiNanggroeAcehDarussalam (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun2001 Nomor114,Tambahan LembaranNegaraNomor 4134); Undang-Undang Nomor32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomol125, Tambahan LembaranNegaENomor4437\; Undang-Urdang Nomor33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraNomor4438); Peraturan Pemerintah Nomor5 Tahun1983tentang PerubahanBatas Wilayah KotamadyaDaerah Tingi€tll BandaAc€h(Lembaran NegaraRepublik lndonesiaTahun 1983 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraNomor3247); PeraturanPemerintahNomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan AnglGtanJalanKepadaDaerahTK.l dan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun TK.ll (LembaEn 1990 Nomor26, TambahanLembaranNegara Nomor34'10);
9. PeraturanPemerintahNomor 42 Tahun .1993 tentangPemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1993 Nomor90, TambahanLembaranNegaraNomor 3530); 10.PeraturanPemerirtahNomor 44 Tahun ,1993 tentang Kendaraandan Pengemudi(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun1993Nomor64, Tambahan Lembaran NegaENomor3530)j 11.PeraturanPemerintahNomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran NegaraRepubliklndonesiaTahun2002 Nomor201, Tambahan Lembaran NegaraNomor4021); '12.PeEturan PemerifltahNomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasanatas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2001 Nomor4l,TambahanLembaranNegaraNomor 4090): 13.PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2OOl tentang Retribusi Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor119, Tambahan Lembaran NegaraNomor4139); 14 Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomar44 Tahun1999tentangTeknikPenyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan RancanganKeputusanPresiden(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999Nomor70)i 15.PeraturanDaerahKota Banda Aceh Nomor8 Tahun2001tentangSusunanOrganisasa cjanTata Kerja Dinas PerhubunganKota Banda Aceh (Lembaran DaerahKotaBandaAcehTahun200'l Nomor10):
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANWALIKOTA BANDAACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2OO4 TENTANG PENYE. LENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KEND€RAANBERMOTOR. Pasal I QanunKotaBandaAcehNomor3 Tahun2004tentang Penyelenggaraan dan RetribusiPengujianKenderaan Bermotor,yang telah diundangkandalam Lembaran DaerahKotaBandaAcehTahun2004 Nomor4. SeriC Nomor2, perlusegeradilaksanakan. Pasal 2 PelaksanaanQanun sebagaimanadimaKud dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Dinas PerhubunganKota BandaAceh. Pasal 3 Hal-hal yang mea/angkut teknik pelaKanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksuddalamoasal1 Deraturan ini akandiaturlebih lanjutdenganKeputusanWalikota. Pasal 4 Peratu€n Walikota ini mulai berlaku seiak tanooal diietapkan. Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. 76
Ditetapl€ndi BandaAceh pada tanggat16 Aprit 2OOs 07 RauulArat 1426 PJ,YIIALIKOTABA'IDAACEH, CaCDto MAWARDYNURDIN Diundangkan di BandaAceh padatanggal 16 April 2005 07 RabiulAwd1426 SEKRETARIS DAERAHKOTA MNDA ACEII, CadDto lt. I(AIT L YITNUS BEPJTAI}AERAEKOTA BAI{DAACtrE TAIITIN 2fiI5 NOMOR 5.
77
