LEMBAR,ANDAEMH KOTA BANDAACEH Seri E Nomor 05 TAHUl.l2003 Nomor ll OANUNKOTABANDAACEH NOMOR 8 TAHUN2OO3 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJMN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGANRAHMATALLAHSUBHANAHUWATA'ALA WALIKOTABANDAACEH. Menimbang : a. bahwa dalam pelayananbidangketenagakerjaan merupakansalah satu kewenanganPemerintah Kota yang perlu mendapat pembinaan dan pengawasansehinggaterbina dan meningkatnya produktivitas kerja,lapangankerjadan ketrampilan, perlindungan tenaga kerja, maka dipandangperlu ditetapkanPenyelenggaraanKetenagakerjaandi KotaBandaAceh: b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan cialam suatuQanun: Mengingat i
l. Ordonansi: tanggal17 Desember 1925mengenai peraturantentang PembatasanKerja Anak dan
Kerja Matam Wanita (Stbl Nomor : 647 Tahun 1925t 2 Undang-undang Uap Tahun1930tentangpesawat Uap (LembaranNegaraRepublikIndoneliaTahun i 930Nomor340): 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang g"iny"l?:l^ bertakunyaUndang_undang Ke4i tahun 't948 Nomor 12 dari RepublikIndonesia .:tyruh Indonesia (Lembaran Negara :ltu*, ,., tndonesia Kepubttk Tahun195.1Nomor02); 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun .l95.l tentang pernyataan berlakunya Undang-undan; _ perburuhan pengawasan Nomor23 Tahun 1946 unrJk, seluruh Indonesia (Lembaran Negara ,, _ Hepubttk Indonesia Tahun.195.1 Nomor4); _ 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 195, tentang perburuhanantaraSerikatBuruh Per.janjian denga; Majikar (LembaranNegara RepubtikIndon;ia 1954 Nomor 69, TambahanLembaran -lahun NegaraNomor598): 6. Undang-undang DaruratNomor g Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kota_kota Besa'. dalam Lingkungan Daerah propinsl uumatera Utara (LembaranNegara Republik Indonesra Tahun i956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 0 9 2 ): 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang perselisihan Penyelesaian perburuhan (Lembaran NegaraRepubtik Indonesia Tahun19S7i.lomor42, TambahanLembaranNegaraNomor1227). ^ unoang-undang d Nomor 3 Tahun .195gtentang Penemp€tanTenaga Kerja Asing (Lembaran Indonesia lahun 1959Nomorg ): _ r\ega.axepubjrt( 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun .1964tentang Pemutusan Hubungan Kerjadi perusahaan Swasti (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1964
105
Nomor93, TambahanLembaranNegaraNomor 2686): Nomor 14 Tahun 1969 tentang 10 . Undang-undang Ketentuan-ketentuanPokok Mengenai Tenaga Kerja(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1969 Nomor 55, TambahanLembaranNegara Nomor2912); 1',1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kerja (LembaranNegaraRepublik Keselamatan IndonesiaTahun 1970 Nomor '1, Tambahan Lembaran NegaraNomor2918); 1 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaandi Perusahaan (Lembaran Indonesia Tahun1981 Nega.aRepublik Negara Nomor Nomor39, TambahanLembafan 3209); Nomor 22 Tahun 1999 tentang 1 3 . Undang-undang NegaraRepublik Pemerintahan Daerah(Lembaran IndonesiaTahun 1999 Nomor 60. Tambahan LembaranNegaraNomor3839); 14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negarayang Bersihdan Bebas Penyelenggaraan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Tahun1999Nomor75, NegaraRepublak lndonesia NegaraNomor3851); Tambahan Lembaran 15. Undang-undangNomor ,14 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan KeistimewaanProvinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 172. Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3893); Nomor 21 Tahun 2000 tentang 1 6 . Undang-undang (LembaranNegaraRepublik SerikatPekerja/Buruh IndonesiaTahun 2000 Nomor 131. Tambahan NegaraNomor3989); Lembaran 17 . Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagaiProvinsiNanggroeAc€h Darussalam 106
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2OOj Nomor114,TambahanLembaranNeqaraNomor 4'134\: '18.PeraturanPemerintahNomor 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuatdan Mengaturperjanjian Perburuhan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1954 Nomor g, TambahanLembaran NegaraNomor666); '19.PeraturanPemerintahNomor 14 Tahun 1958 tentang Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenaiUrusan-Urusan Kesejahteraan Buruh, KesejahteraanPenganggurdan pemberianKerja t(epada penganggur kepada daerah{aerah (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun1958 Nomor26, TambahanLembaranNegaraNomor 15s5); 20. PeraturanPemerintahNomor 5 Tahun 19g3 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya DaerahTingkatll BandaAceh ( LembaranNegara Republik lndonesia Tahun .1983 Nomor 5. Tambahan Lembaran NegaraNomor3247); 21. Peratu.anPemerintahNomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran NegaraNomor3258); 22. Peraluan Pemerintah Nomor 6 Tahun 19BB tentang KoordinasiKegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, TambahanLembaran NegaraNomor3373); 23. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 1991 tentangLatihanKerja(Lembaran NegaraRepubtik IndonesiaTahun 1991 Nomor 2912. Tambahan LembaranNegaraNomor3458)j 24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun ZOOO tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 107
Tahun2000Nomor54' Indonesia NegaraRepublik Nomor3952); Negara Lembaran Tambahan 25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200'1 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Daerah(Lembafan Pemerintah Penyelenggaraan Tahun2001Nomor41, Indonesia NegaraRepublik NegaraNomor4090); Lembaran Tambahan 4 Tahun1980tentang Nomor Presiden 26. Keputusan WajibLaporLowonganPekerjaan; Nomor75 Tahun1995tentang Presiden 27. Keputusan TenagaKerjaWarga NegaraAsing Penggunaan Pendatang(TKWNAP); Nomor44 Tahun1999tentang Presiden 28. Keputusan Tehnik Penyusunan Peraturan PerundangUndang-undang dan BentukRancangan undangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Rancangan KeputusanPresiden(LembaranNegara Republik Tahun'1999Nomor70); lndonesia 29. PeraluranDaerah Kota Banda Aceh Nomor '14 Tahun2001lentangSusunanOrganisasidan Tata Kota KerjaDinasTenagaKerjadan Kependudukan BandaAceh: OenganPersetuiuan RAKYATDAERAHKOTA DEWANPERWAKILAN BANDAACEH : MEMUTUSKAN MenetaDkan: QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG KETENAGAKERJAAN. PENYELENGGARAAN
r0 8
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamQanunini yangdimaksuddenganI 1. KotaadalahKotaBandaAceh. 2. PemerintahKota adalahpemeintah Kota Banda Aceh. DewanPerwakilanRakyatDaerahadalahDewan PerwakilanRakyatDaerahKotaBandaAceh. 4 . WalikotaadalahWalikotaBandaAceh. 5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan KotaBandaAceh 6. Pemerintahadalah pemerintahpusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk menanqani ketenagakerjaan. 7 . PemerintahProvinsiadalah pemerintahprovinsi NanggroeAcehDa.ussalam_ Pejabatyangditunjukadalahpejabatdilingkungan PemerintahDaerah yang berwenangdibid;ng penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 9 . Perusahaanadalah setiap bentuk baqan usaha yang mempekerjakan tenagakerjadengantujuan mencarikeuntunganatautidak, baik milik swasta maupunmilikNegara. 10. Pengusaha adalah: 1) Orang,persekutuan atau badanhukumvano menjalankansesuatu perusahaan miiii sendiri. 2) Orang,persekutuanatau badanhukumyang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukanmiliknya. 3) Orang,persekutuanatau badanhukumyang berada di Indonesiamewakili perusahaan sebagaimana dimaksudpadaangka1) dan 2) yangberkedudukan diluarIndonesia.
109
11. TenagaKerjaadalahsetiaporangyang mampu melakukan pekerjaan baik ciidalam hubunqan kerja maupun diluar hubungan kerja. un'tuk menghasilkan barangdanatauiasa. 12. Ketenagakerjaanadalah segala aspek yang berhubungan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatanmutu dan kemampuanserta perlindungan tenagakerja. '13.Calon Tenaga Kerja Indonesiayang selanjutnya disebutCalonTKI adalahpencarikerjayangtelah terdaftardan lulusseleksipadaPJIKI sertatelah perjanjianpenempatan. menandatangani 14. TenagaKerjaIndonesiayang selanjutnyadisebut TKI adalahWarga NegaraIndonesiabaik taki-laki maupunperempuanyang bekerjadi Luar Negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjiankerjamelalujprosedurpenempatan TKl. 15. Penggunajasa TKI yang setanjutnyadisebut pengguna adalah instansi pemerintah,badan hukum atau perseorangandi Luar Negeriyang mempekerjakan TKl. 16. Perjanjian PenempatanTKI adalah perjanjian tertulisantaraPJTKIdan calonTKI yang memuat hak dan kewajibanmasing-masing pihak dalam rangkapenempatan TKI ke LuarNegeri. '17. Balai Pelayanan PenempatanTenaga Kerja lndonesia yang selanjutnya disebut Bp2TKl adalahunit pelaksanateknisPemerintahpusat di Daerah yang melaksanakansebagiankegiatan penempatan tenagakerjake LuarNegeri. 18. RencanaPenggunaan TenagaKerjaAsingadatah permohonan yang diajukan oleh pengguna sebagaisalahsatu syaratuntukmendapatkan izin Kerja Tenaga Kerja Warga Nega.a Asing Pendatang. 19. Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah Tenaga Kerja berkewarganegaraan asing atau 110
pemegang visa yang dipekerjakandi wilayah Indonesia. Republik 20. lzin KerjaTenagaKerjaAsing (IKTA)adalahlzin tertulis yang diberikan oleh Pemerintahatau Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakanTenaga Kerja Warga Negara AsingPendatang(TKWNAP)di Indonesiadengan menerimauDahatau tidak selamawaktutertentu dan oadaJabatantertentu. PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesiayang selanjutnyadisingkatPJTKIadalahBadanUsaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mendapatizjn dari Menteriuntuk berusahadi TenagaKerjaIndonesia bidangjasa penempatan ke LuarNegeri. 22. Antar KerjaLokal (AKL)adalahantar kerja antar dalamwilayahPropinsi Kabupaten/Kota 23. Antar Kerja Antar Daerah(AKAD)adalah antar kerja antar Propinsi dalam wilayah Republik lndonesia. 24. Antar Kerja Antar Negara(AKAN)adalah antar kerja untukmengisilowongankerja di luar negeri sesuaidenganpermintaan. Dana PengembanganKeahliandan Ketrampilan yang selanjutnyadisebutDPKKadalahPungutan yang dikenakankepadapenggunaTenagaKerja WargaNegaraAsingPendatangyangselanjutnya disebut TKWNAP terhadapsetiap tenaga kerja wargaNegaraasingpendatangyangdipekerjakan pelatihanbagi untuk membantupenyelenggaraan tenagakerjalndonesia. 26. LembagaPelayananPenempatanSwasta yang selanjutnya disingkat LPPS adalah lembaga swastayang berusahadibidangjasapenempatan tenaga kerja di dalam negeridan telah memiliki suratizinusahaoenemDatan. PerjanjianKerja adalahperikatanantara pekerja denganpengusahamengenaisuatupekerjaan.
111
28. PeraturanPerusahaanadalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syaratkerja sertatatatertibperusahaan di perusahaan. 29. PerjanjianKerjaBersamaadalahPerjanjianyang dibuatoleh serikatpekerjaataugabunganserikat pekerjayang telah didaftarkanpada Pemerintah Daerah dengan pengusahaatau perkumpulan pengusahayang berbadanhukum yang pada umumnya atau semata-matamemuat syaratsyaratyang harusdiperhatikan didalamperjanjian keda. 30. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjiankerjaantarapekerjadenganpengusaha untukmengadakan hubungan kerjadalamwaktu tertentuatauuntukpekerjaantertentu. 31. Perantaraanadalah penyelesaianperselisihan hubunganindustrialdan pemutusanhubungan kerja melaluiPegawaiPerantara(mediasi)pada Pemerintah Daerah. 32. LembagaLatihanKerja Swastaadalahlembaga latihankerja yang dimilikidan diselenggarakan oleh swasta atau Lembaga Latihan Kerja di Perusahaan. 33. Akreditasiadalahsuatu prosespenilaianseluruh sub sistem pelatihanterhadapLembagaLatihan Kerja untuk menentukan jenjang status kelembagaan sebagaicerminandari kemampuan yang dimilikinyadalammenyelenggarakan latihan l(erja. 34. Pemagangan adalah bagian dari sistem pengembanganSumber Daya Manusia yang dilaksanakanoleh perusahaan,instansi atau lembaga latihan kerja dengan memperoleh pengetahuanketrampilandan sikap kerja untuk jabatan tertentu melaluijalur pengalamanyang dilaksanakan secarasistematisdan terikatdalam
tt2
suatu kontrak permaganganyang tidak dengan sendirinya dUaminpenempatannya. 35. Sertifikasi adalah suatu Droses untuk mendapatkanpengakuanatas tingkat kualiflkasi ketrampilantenagakerja melaluisuatu uji latihan kerja sesuai dengan standar jabatan atau persyaratan pekerjaan yang berlaku secara Nasional. 36. Wajib Latih Tenaga Ke4a adalah sistem pengelolaan latihan yang wa.iib diikuti oteh Perusahaan pengguna tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tertentu untuk meningkatkanpengetahuan,ketrampilan,disiplin danetoskerja. 37. FasilitasKesejahteraanPekerja adalah sarana pemenuhankebutuhanyang bersifatjasmaniah dan rohaniah baik langsung ataupun tjdak langsungyang dapat mempertinggiproduktivitas kerjadan ketenangan berusaha. 38. Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanuntuk mencari,mengolah,mengumpulkan, data dan keteranganbaik menggunakanalat bantu atau tidak untuk mengetahuidan mengujipemenuhan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan
ketentuan
peraturan
perundangan
ketenagakerjaan. 39. Pengujianadalahserangkaiankegiatanpenilaian suatu objek secara teknis untuk mengetahui kemampuanoperasi dari bahan dan konstruksi dengan menggunakanbeban uji sesuai dengan peraturan perundangan yang standar dan berlaku. 40. Pengesahanadalahsuatutanda bukti kelayakan setelah dilakukan perhitungan, penelitian, pemeriksaan, pengujiandan evaluasiberoasarKan standardan peraturanyangberlaku. 41. TempatKerjaadalahtiap ruanganatau lapangan tertutupatauterbuka,bergerakatautetap,dimana ll3
tenagakerja bekerjaatau se ng dimasuKt tempat Kerla untut( keperluansuatu usaha dimana terdapatsumberatausumber-sumber bahava. 42. PesawatTenagaadalahsuatu pesawatatau alat yang bergerakberpindah-pindah atau tetap yang dipakaiataudipasang untukmembangkitkan ataa memindahkandaya atau tenaga termasuk peralatantransmisinya. 43. Kerja Malam Wanita adalah pekerjaan yang dilakukanoleh tenagakerjawanitapadamatam han dl perusahaan-perusahaan tertenluantara pukul19."'s/dDUKut 22." WtB 44. Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu tstirahat adalah suatu kegiatanyang dilakukanoleh peroranganatau sekelompokorang pada waktuwaktu tertentu dalam suatu perusahaanyang pelaksanaannya tidak sesuaidenganketentuan perundang-undangan yang bertakuyaitu bekerja jam seharidan 54 flimaouluh lebihI (sembilan) empat)jamseminggu. 45. Katering adalah setiap usaha yang mengelola malGnan bagi tenaga kerja pada perusahaanperusahaan. 46. KantinPerusahaan adalahsaranaatau ruanqan yang disediakan oleh perusahaan uniuk digunakansebagaitempatmakan pada waktu istirahat. 47. Pelayanan Kesehatan Kerja adalah sarana kesehatanpada perusahaan-perusahaan dengan tujuan memberikan bantuan, mellndunqi. meningkatkanderajat kesehatanbadan, kond-jsi mental tenaga keda serta memberikan pengobatan, perawatan dan rehabilitasibaoi tenagakerjayangmenderita sakit. 48 Balai Hyperkesdan KeselamatanKeia adalah suatu Unit PelaksanaTeknis Daeiah vano melaksanakansebagian tugas Dinas d;la; menunlangkemampuanteknis, operasionaldan
tr4
pelayananteknis bagi masyarakatindustridalam bidanghyperkesdan keselamatan kerja. 49. Balai LatihanKerja adalahsuatu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakansebagian tugasDinasdalammenunjang kemampuan teknis dan operasionalserta memberikanpelayanan langsung kepada masyarakat industri dan masyarakat umumdalambidangpelatihan. 50. Pegawai Teknis adalah Pejabat dilingkungan Dinas Tenaga Kerja yang diangkatdan diberi wewenangkhususatas dasar pendidikandan keahlian untuk penanganansecara teknis di bidangketenagakerjaan. 51. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah suatu lembagakerjasamadan konsultasiantarapekerja dan pengusaha ditingkat perusahaan yang keanggotaannya minimal6 orang,3 orang dari pengusaha unsur dan 3 orangdari unsurpekerja padaDinas. dandidaftarkan 52. Perusahaan Pengedar,Penyimpan dan Pengguna Pestisida adalah perusahaanyang mengedar, pestisida. menyimpan dan menggunakan Pestisidaadalahsemuazat kimiadan bahanlain sertajasadrenikdanvirus. u. Wajib Lapor Ketenagakerjaanadalah kewajiban setiap pengusaha atau pengurus perusahaan meraporKan gambaran ketenagakerjaan diperusahaansecaratertuliskepada Pemerintah Kota. 55. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindunganbagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilanyang hilang atau berkurangdan pelayanansebagaiakibatperistiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaanker.ia,sakit, hamil, bersalin, haritua dan meninggaldunia. 115
56. Upah adalahsuatu penerimaansebaqaiimbalan dari pengusaha kepada tenaga k;rja untuk sesuatu peker.iaan yang telah atau akan djlakukan,dianyatakanatau dinilaidalam bentuk uang ditetapkanmenurutsuatu perjanjian,atau perundang-undangan dan dibayarkanatas dasar suatu perjanjiankerja antarapengusahadengan tenaga kerja, termasuk tunjangan,baik untuk tenagakerjasendirimaupunkeluarganya. BAB II MAKSUD,TUJUANDANSASARAN pasal 2 PemerintahKota bermaksudmelakukanpemotnaan. pengawasan dan pengendalian terhadap ketenagakerjaan di daerah. pasal 3 PemerintahKota bertujuanmeningkatkanhubungan Industrlalyang harmonis, profesionalisme dan kesejahteraan tenagakerjadi daerah. pasal 4 PemerintahKota mempunyaisaaaran dalam hal penyelenggaraan ketenagakerjaan untuk: a. TeMujudnyapelatihankerja yang sesuaidengan pasaratauduniakeria. kebutuhan b. Terwujudnyapenempalantenaga kerja sesuai denganketrampilan yangdimitikinya. c. Terwujudnyapertindungantenaga kerja datam rangkameningkatkan kesejahteraan tenagakerja.
ll6
BAB III PENEMPATAN TENAGAKERJADAN PERLUASAN KERJA pasal s (1) PemerintahKota mengatur penyediaandan penempatantenaga kerja dalam kuantitasdan kualitas yang memadai, serta menoatur penyebarantenaga kerja secara efisien dan efektif. (2) PemerintahKota mengaturpenggunaan tenaga kerjasecarapenuhdan produktifuntukmencapai pemanfaatan yang sebesar-besarnyadengan menggunakanprinsip-prinsip "Tenagakerja yang tepatpadapekerjaanyangtepat' (3) Dalam penangananpengangguran djutamakan pada pengangguran lokal yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penanganan bidangkependudukan. Pasal 6 ('l) Penyediaantenagakerja sebagaimanadimaksud pada Pasal 5 ayat (1) yaitu pemerintahKota melaksanakantugas pencatatan,pendaftaran, penyebaran dan atau penempatanmelaluiproses AntarKerjaLokal(AKL),AntarKerjaAntarDaerah (AKAD),AntarKerjaAntarNegara(AKAN). (2) Penyediaantenaga kerja AKL, AKAD, AKAN, Pemerintah Kota melaksanakan tuoas pelayanankepadapencariKerjaian memberikan PemberiKerja yang dilaksanakantanpa adanva perbedaan ataudiskriminatif. (3) Terselenggaranya pelayananantar kerja adalah jawab tanggung Pemerintah Kota. (4) SemuapencarikerjayangmengikutiprogramAKL, AKAD,AKAN wajib didaftarkanpada pemerintah tI7
Kota dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Keoendudukan. (5) Pengaturan dan penggunaao ienaga kerja sebagaimanadimaksud pada pasat 6 ayat 2 be.pedomanpada metodepelayananantar kerja yaitu verifikasi, pencocokanantara kualifikasi pencari kerja dengan persyaratanjabatan dan lowongankerjayangada. (6) Pengembangan pola kemitraan metalui pembentukan yaitu; a. TenagaKerjaMandiriProfesional (TKPMP); b. PemanfaatanTehnologi Tepat Guna yang bersifatpadatkarya; c. Pengembangan kemitraan dengan perusahaan besar: (7) Penempatantenaga kerja keluar negeri melalui prosesAKAN dilakukanoleh PJTKI atau Badan Hukum lainnya dan Instansi pemerintah sedangkanpenempatan tenagakerjadalamnegeri melalui proses AKL dan AKAD dilakukanoleh LPPS atau Badan Hukum lainnyadimana harus mempunyairekomendasi operasional dariWalikota atauPejabatyangditunjuk. Pasal 7 (1) Persyaratanuntuk memperolehizin AKL yaitu penggunawajibmengajukanpermohonankepada PemerintahKota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukandengan melampirkan sebagai berikut: a. Photocopy KTP penanggung jawab dan tenagakerja; b. PasFoto3 x4 = 2lembarpenanggung Jawab dan tenagakerja;
c. Photocopy ijaah terakhirtenagakerjaj d. Surat Bukti Pengalaman Kerja dari tenaga kerja(bilaada); 118
e. Surat Keteranganpernah mengikuti latihan ketrampilan bagitenaga kerja(bilaada): f. KartuAKI (KartuKuning); g. SuratBerkelakuan Baikdari Porrl (2) Prosedur AKL yaitu pencatatan dalam buku register (nomor pendaftaran,nama lengkap, alamatdan pendidikan/ketrampilan), wawancara, pengisian KartuAK.ll (permintaan tenagakerja), pendaftaran ulang, penghapusan (enam bulan penghidupan tidakmelapor), kembali(biladiminta untukdisalufkan) danpenaiaan KartuAK.ll. (3) Permintaan AKLmeliputi : a. Jumlahdanjeniskelamin; jabatanyangdipertukan; b. Sya.aFsyarat c. Wilayahdan tempatkerja; d. Statuspengupahan, waktudanjam kerja; e. Jaminan sosialatautunjangan lainnya; f. Jangkawaktupemenuhan permintaan tenaga l(erla; pasal 8 (1) Persyaratanuntuk memperolehijin AKAD yajtu penggunawajibmengajukanpermohonankepada PemerintahKota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukandengan melampirkan sebagai berikut: a. PengajuanSurat PersetujuanPenempatan TenagaKerja AKAD; b. Rencana kebutuhan; c. Persyaratanbagi tenaga kerja AKAD yang akan ditempatkan ke Provinsi lain sesuai denganpasal7 ayat(1); (2) ProsedurAKADmeliputi: a. Penyediaan tenagakerjaAKAD; b. Seleksi; c. Persiapankeberangkatan; d. Penandatanganan Perjanjian Kerja: 119
e. Penyerahan ataupelepasan; f. Penampungan sementaradan pemberangkatan; g. Penempatan; h. Perlindungan; i. Pembinaan dan Pengawasan; j. Pemulangan; k. Pelaooran: Pasal 9 (1) Proses pelaksanaan AKAN - diawali dengan kegiatan RekruitmenTKI harus dilakukanoleh PemerintahKota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan bersama-sama BP2TKIdan PJTKt serta persyaratanbagi tenaga kerja AKAN yang akan ditempatkanke Negaralain sesuaidengan pasal7 ayat('l). (2) AsramrAkomodasibagi TKI wajib mendapatijin dariWalikotaatauPejabatyangditunjuk. (3) PenyuluhanCalon TKI wajib ditakukan oleh PemerintahKota atau Dinas Tenaga Kerja dan KeDendudukan dan PJTKI. (4) CalonTKI diwajibkan mengikutiteskesehatan. (5) PJTKI harus mengajukan permohonan rekomendasi pembuatan paspor kepada PemerintahKota atau Dinas Tenaga Kerja dan KeDendudukan. (6) PJTKIbersamacalonTKI yang-telahlulusseleksi wajib menandatanganiPerjanjian Penempatan TKI yang diketahuioleh Walikotaatau Pejabat yangditunjuk. (7) Penandatanganan Perjanjian kerja harus dilakukan dihadapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Ker.ia dan Kependudukanatau Pe.iabatyang ditunjuk di KanlorBP2TKIdaerahasalcalonTKI ataudaerah embarkasi/teberangkatan TKl.
120
(8) PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKt datam
programAsuransiTKl.
(s) PembekalanAkhir Pemberangkatan(PAP) wajib
dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Dina6 TenagaKerjadan Kependudukan bersama-sama PJTKIdanBLK. (1 0 ) PJTKIwajibmelaporkanrealisasipenempatan TKI setiapbulankepadaPemerintahKota atau Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukandaeran asal TKI. (11) Biaya PenempatanTKI dibebankankepada pengguna danataucalonTKI/TKluntuKbiaya: a. Paspor: b. Pelatihan; c. TesKesehatan: d. Visakerja; e. Transportasi lokal; f. Akomodasidan Konsumsi: g. Tiketpemberangkatan; h. Biayapembinaan TKI; i. Jasaoerusahaan: (121Besarnya angsuran setiap bulan tidak boleh melebihj25% (duapuluhlimaperseratus)darigaji yangditerimaTKI setiapbulan. (1 3 ) Biaya PenempatanCalon TKI dapat dibayar melalui pinjamanyang diberikanoleh lembaga keuangan/Bank Nasionaldi Indonesiaaras qasar parapihakyangbersangkutan. kesepakatan jawabatas perlindungan (14) PJTKIwajibbertanggung dan pembelaan terhadaphak dan kepentingan TKI di LuarNegeri. (1 5 ) PJTKIwajibmengurus TKI yanosakit,mengalami kecelakaanatau meninggal dunia selama penempatan melaputi : a. Perawatan selamasakit; jenazahi b. Pemulangan danataupemakaman c. Mengurus hartadanhakTKI; d. Mengurus klaimAsuransil t2l
(16) PJTKI wajib mengurus kepulanganTKI yang bermasalahatau karena berakhirnyaperjanjian kerja,cuti dan keberangkatan kembalike negara tujuansetelahselesaicuti. (17) Untuk meningkatkankesejahteraanTKI dan keluarganya selamamasapenempatan TKI harus o/o menabungsekurang-kurangnya (dua puluh 25 limaperseratus) gajiyang pada dari diterima Bank Nasionaldi Indonesia. (18) PJTKI bekerjasamadengan Mitra Usaha dan perwakilanluar negerimenguruskepulanganTKI sampaidi BandaraIndonesiadalamhal : a. Perjanjiankerjaberakhir; b. TKIbermasalah, sakit,meninggaldunia; (19) Dalam mengurus kepulanganTKl, PJTKI jawabdalamhal : bertanggung a. Membantupenyelesaian permasalahan TKI; b. Mengurusdan menanggung kekurangan biaya perawatan TKI yang sakit atau meninggal dunta: (20) PJTKI wajib melaporkansetiap keputanganTKI kepadaPemerintahKotaatauDinasTenagaKerja danKependudukan daerahasalTKI. (21) Dalam perpanjanganperjanjian kerja PJTKI wajib: a. Mengurus dan menyelesaikan proses perpanjangan perjanjiankerja sesuaidengan peraturan yang beriaku di Negara yang bersangkutan; b. Tetap bertanggungjawab atas kelanjutan penempatan TKI yangbersangkutan; (22'l Dalam penempatanTKI pada penggunayang baru,penggunabaruwajibmenanggung : a. BiayaasuransiTKl; b. LegalisasiPerjanjianKerja; c. lmbalanJasa;
t22
Pasal 10 (1) Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaandibidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungantenaga kerja sebagai pokok,diperlukandata yang dapat kebijaksanaan memberikan gambarcn mengenai lowongan pekerlaan. (2) Setiap perusahaan/instansi yang ada diwilayah kota wajib segera melaporkansecara tertulis setiap ada atau akan ada lowonganpekerjaan kepadaWalikotaatauPejabatyangditunjuk. (3) Tata cara melaporkan yaitu lowonganpekerjaan melaporkansecara te.tulis dengan mencantumkan rencana kebutuhan tenaga kerja lakilakj/wanjta,kualifikasi pendidikan, ketrampilan atau skill,pengalaman kerja,usia,temperamen dan bakatminat. (4) Setiapperusahaan/instansi yang akan menerima karyawan/pegawai wajib melampirkansalah satu persyaratannya Kartu AK.l (Kartu Kuning)yang berfungsisebagaialat kontrol PemerintahKota untuk mengetahui data pencari kerja dan penyerapannya. (5) Persyaratan untuk memperolehKartuAK.l (Kartu Kuning) di Dinas Tenaga Keia dan Kependudukan denganmelampirkan : a. PhotocopyKTPpencarikerja; b. Photocopyijazahyangdimiliki; c. Pasphoto3x4 = 2 lembar; d. Sertifikatketrampilandan pengalamankerja (bilaada): Pasalll (1) Setiap penggunaTenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang wajib memiliki Pengesahan
t23
RencanaPenggunaanTenaga Ke.ja Asing dari Pernerintah. (2) Setiap penggunaTenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dalam hal perpanjangan RencanaPenggunaanTenagaKe{a Asing wajib mengajukanperpanjangan kepadaWalikotaatau yang Pejabat ditunjuk. Pasal {2 (1) Setiap penggunaTenaga Kerja warga Negara
Asing Pendatang yang telah memiliki izin penggunaanTenaga KerjaWarga NegaraAsing dari Pemerintah wajibmelaporkan keberadaannya kepadaWalikotaatauPejabatyangditunjuk. (2) Dalam hal perpanjangan izin penggunaan TKWNAPsebagaimanadimaksudayat (1) Pasal ini penggunawajib mengajukandan memilikiijin da Walikotaalau Pejabatyangditunjuk (3) lzinsebagaimana dimaksudayat(1) dan (2) Pasal ini berlakupalinglama 1 (satu)tahundan dapat diperpanjang kembali.
Pasal13 Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis,tentangSyaratsyarat dan Ketentuan-ketentuanmengenai penggunaan Tenaga Kerja Warga NegaraAsing Pendatang ditetapkan denganKepuiusan Walikota. BAB IV PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Pasal 14 (l) PemerintahKota mengatur dan mengarahkan pelaksanaan pelatihanuntukdapatmenghasilkan
r24
kader/tenaga kerja yang terampildan berkualitas sesuai dengan kebutuhanlapangan keria dan kesemDatan keria. (2) Pelatihantenaga kerja dapat dilaksanakanoleh LembagaLatihanKerjaSwasta,Perusanaanoan Pemerintah. (3) Perusahaan yang berskalabesarwajib mengikuti ProgramWajibLatihTenagaKerjayangdilakukan olehPemerintah Kota. \41 Setiap perusahaan wajib mengikuti program sebagaimanadimaksudpada ayat (3) Pasal ini untuk meningkatkankeahlian dan ketrampilan kena. (5) Untuk pelaksanaanpelatihanbagi para pekerja sebagaimanadimaksudpada ayat (3) Pasal ini wajib dibentuk Unit Pelayanan Produktivitas yang berfungsiperencanakebutuhan Perusahaan pelatihan. Pasal15 Petunjuk Pelaksanaan,Petunjuk Teknis tentang Syarat-syaratdan Ketentuan-ketentuan mengenai pelatihan bagi pekerja di perusahaanditetapkan denganKeputusan Walikota. Pasal16 (1) LembagaLatihanKerja Swastayang melakukan pelatihankerja bagi masyarakatumum, wajib memilikiizin operasionaldari'PemerintahKota atauPejabatyangditunjuk. (2) Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihanbagi masyarakatumum dalam bentuk latihan ditempat kerja dan/atau magang, wajib mendaftarkan dan mendapatizin dari Pemerintah KotaatauPejabatyangditunjuk.
t25
Pasal 17 (1) Lembaga Latihan Kerja Swasta yang telah
memperolehizin sementara2 (dua)Tahunwajib mengajukanizin tetap kepada Walikota atau Pejabatyangditunjuk. dimaksudpada (2) Pemberianizintetapsebagaimana (1) Pasalini diberikanselelahdilihatdari ayat perkembanganLembaga Latihan Swasta, sega sarana/prasaranadan manajemennyamelalui akreditasi. (3) Pemberianizin dimaksud bisa dicabut apabila lembaga penyelenggarapelatihan melanggar ketentuanyangberlaku. Pasal 18 (1) BalaiLatihanKerjaDaerahadalahunit pelaksana
PemerintahKotaBandaAceh teknisdilingkungan yang melaksanakan macamlatihankeria berlcagai bagimasyarakat. (2\ Pelatihansebagaimanadimaksudpada ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara institusional, pemagangan,latihankerja kelilingdi masyarakai dan ataudi perusahaan. Pasal 19 (1 ) SetiapSertifikatyang dikeluarkanoleh Lembaga Latihan Kerja wajib mendapat pengesahan kepadaWalikotaatauPejabatyangditunjuk. (2) Kriteria Kualifikasi,Tata Cara dan Persyaratan dimaksudayat(1) Pasal Pengajuansebagaimana Walikota. ini diaturlebihlanjutdenganKeputusan
t26
BABV HUBUNGANINDUSTRIAL DAN SYARAT€YARATKERJA Pasal 20 Pemerintah Kotamelakukan pembinaan, penanganan hubunganketenagakerjaan dan syarat-syaratkerja, menyelenggarakan pengesahan, pendaftaransarana_ saranahubunganindustrial,perantaraan penyelesaian perselisihanhubungan industrialdan pemutusan hubungan kerja Pasal 2l (1) Setiap pekerja atau pengusahayang akan meminta perantaraanpenyelesaianperselisihan industrial wajib mengajukan permohonan perantaraankepadaWaljkotaatau pejabatyang ditunjuk. (2) Setiap perusahaanyang akan mengajukanizin pemutusan hubungan keqa wajib mengajukan permohonankepadaWalikotaatau pejabatyang ditunjuk. Pasal 22 ('1) Setiap peraturanperusahaanyang dibuat oleh perusahaanwajib mendapat pengesahandari WalikotaatauPejabatyangdituniuk. (2) Apabila perusahaan cabang atau peMakilan perusahaan yang berada diwilayah Kota menggunakanperaturanperusahaanyang telah mendapatpengesahan dari Pejabalpemenntah PropinsimaupunPejabatPemerintahpusat wajib pengesahanperaturanperusahaan mendaftarkan lersebut pada Walikota atau pejabat yang dituniuk.
127
(3) PeraturanPerusahaanberlaku paling lama 2 (dua) tahun, dan wajib diperpanjangdengan pengesahandan pendaftaranbaru dari Walikota atauPejabatyangditunjuk. Pasal 23 (1) Setiap perusahaanyang membuat Perjanjian
Kerja Bersamadan KesepakatanKerja Waktu Tertentuwajib untuk didaftarkanpada Walikota atauPejabatyangditunjuk. (2) Apabila perusahaan cabang atau perwakilan perusahaan yang berada di wilayah Kota menggunakanPerjanjianKerja Bersama Pusat (lnduk)yang berkedudukandi luar wilayahKota wajib didafta.kn pada Walikota atau Pejabat yangditunjuk. (3) PerjanjianKerja Bersamaberlakupalinglama 2 (dua) tahun denganterlebihdahuluadanya Unit Serikat Pekerja di perusahaandan Perjanjian Kerja bersama tersebut wajib diperpanjang dengan pengesahandan pendaftaranbaru dari WalikotaatauPejabatyangditunjuk. Pasal 24 (1) Setiap pembentukan Lembaga Kerja Sama
Bipartit di perusahaanwajib didaftarkanpada WalikotaatauPejabatyangditunjuk. (2) Pendaftaransebagaimanadimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga untuk perubahanatau penggantiansusunanpengurusLembagaKerja SamaBiDartit.
128
BAB VI KESEJAHTERAAN PEKERJA Pasal 25 (1) Setiap perusahaanyang berkedudukandalam
wilayah Kota wajib menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan peKerja. (2t Ketentuan tentang penyelenggaraanfasilitas kesejahteraan bagi pekerjasebagaimanadiatur dalam ayat (1) pasal ini dituangkandalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. (3) Walikotaatau Pejabatyang ditunjukberwenang memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan penyetenggaraan fasilitas kesejahteraan bagipekerjadiperusahaan. BABVII PERLINDUNGAN KETENAGAKERJA.AN Pasal 26 (1) Pemerintah Kota
wajib menyelenggarakan pengawasan, perlindungan atas keselamalan dan kesehatankerja, kesusilaan,pemeliharaanmoril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabatmanusiadan moral agama bagi setiap tenagakerja. (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pasal ini metiputi: Pengawasandan PerlindunganNorma Kerja, Norma KeselamatanKerja, Norma Kesehatan Kerjadan Hygieneperusahaan, dan Perlindungan JaminanSosial serta Tenaga Keia Wanita dan Anal(.
129
Pasal 27 (1) Setiap perusahaanwajib menyediakanfasilitas danwaktuberibadahkepadatenagakerjanya. (2) Setiapperusahaanberkewajiban membudayakan busana islami bagi tenaga kerja dilingkungan perusahaannya,sedangkan bagi non muslim diri. dapatmenyesuaikan wajib mendaftarkan (3) Setiap perusahaan/lembaga tenagakerjanyasebagaipesertaJaminanSosial TenagaKerja. wajib menyediakan (4) Setiap perusahaan/lembaga AlavPeralatan Gambar Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerlanya, menempelkanProsedur Kerja Aman, Tanda Gambar K3, dan selembar Undang-undang Nomor'l tahun 1970tentangKeselamatanKerja diperusahaanatau tempat kerja serta wajib membentukPanitia PembinaKeselamatandan KesehatanKerja(P2K3)diperusahaan. (5) Setiap perusahaanwajib memberikanupah bagi tenagakerjanyaminimalsesuaidenganketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Kota(UMK)yangberlaku Minimum Pasal 28 Bagi Perusahaanyang melakukanpenyimpangan waktu kerja dan waKu istirahatwajib memiliki lzin Waktu Kerjadan Waktu lstirahatdari Penyimpangan WalikotaatauPejabatyangditunjuk. Pasal 29 tenaga kerja Bagi Perusahaanyang mempekerjakan izin kerja pada memiliki hari wajib malam wanita yang Pejabat atau malam wanita dari Walikota dituniuk. ll0
Pasal30 Tata cara dan persyaratanuntuk mendapatkan izin penyimpangan waktu kerja dan waKu istirahatserta izin kerjamalarnwanitasebagaimana dimaksudPasal 28 dan 29 akan diaturlebihlanjutdenganKeputusan Walikota. Pasal 3l Setiap Perusahaanyang akan merencanakan, membuat,memasangdan memperbaikiketel uap, pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, pesawat lift listrik, instalasi proteksi kebakaran, instalasi pipa bertekanan, wajib untuk memiliki pengesahangambarrencana,pembuatan,perbaikan dariWalikotaatauPejabatyangditunjuk. Pasal 32 (l) Setiap perusahaanyang akan memakai dan mempergunakanalat, pesawat, mesin-mesin sebagaimanadimaksudpasal 31, diwajibkan pemakaiandari untukmemilikiizin pengesahan WalikotaatauPejabatyangditunjuk. (2) Terhadap alat, pesawat, dan mesin-mesin sebagaimanadimaksudayat (.i) Pasal ini wajib untukdilakukanpemeriksaan secaraberkalaoleh WalikotaatauPejabatyangditunjuk. Pasal 33 Tata cara jangkawaktu pemeriksaan serta pengujian secara berkala untuk pemakaiandari setiap alat, pesawatdan mesin-mesin akandiaturlebihlanjutoleh Walikota. 131
Fasal 34 (1) Pengujianterhadapalal, pesawat,mesin-mesin
dapat dilakukanoleh perusahaanjasa inspeksi teknisyang berkeahliankhususdan memilikiizin dari pemerintahserla terdaftar di Pemerintah Kota. (2) Dalam hal Denunjukan pelaksanaan pengujian sebagaimanadimaksudayat ('l) pasal ini wajib untuk berkonsultasi dan melaDorkan hasil kegiatan untuk mendapat pengesahan dari WalikotaatauPejabatyangditunjuk. Pasal 35 (1 ) Setiapperusahaan wajibmelakgkanpemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik pemeriksaan kesehatan awal, berkala dan pemeriksaan kesehatankhusus. (2) Penyelenggaraan pemeriksaan sebagaimana ayat (1) Pasalini dilaksanakansecarakolektifmelalui programpemeriksaan kesehatantenagakerja. (3) Hasil pelaksanaanpemeriksaansebagaimana dimaksudayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib disampaikankepadaWalikotaatau Pejabatyang ditunjuk.
Pasal 36 Setiap perusahaan wajib untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kondisilingkungan kerja baikfaktorfisik,kimia,ergonomi, biologidangizikerja. Pasal37 ('l) Setiap penyelenggaraansarana pelayanan kesehatan kerjadi perusahaan harusmendapat 132
pengesahandari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Setiap pengusahakatering dan penyelenggara kantinyang melayanitenagakerjadi perusahaan harus mendapatrekomendasidari Walikotaatau Pejabatyangditunjuk. (3) Tata cara, persyaratan dan jangka waktu dimaksudayat ('l) dan (2) Pasalini sebagaimana diaturlebihlanjutolehWalikotaatauPejabatyang ditunjuk Pasal 38 Setiap perusahaanyang mengedar,menyimpandan dilaksanakan menggunakan pestisida wajib pemeriksaan oleFPegawaiTeknisDinas. Pasal 39
(1 ) Setiappengusaha atau pengurusperusahaan
gambaranKetenagakerjaan wajib melaporkan dioerusahaan secaratertuliskeDadaWalikota yangditunjuk. atauPejabat (2) Wajib Lapor Ketenagakerjaan berlakupaling lama 'l (satu)tahun dan wajib diperpanjang ulangpadaWalikotaatau denganpendaftaran yangditunjuk. Pejabat BAB VIII KETENTUAN LAIN.LAIN Pasal 40 Bilapemegangizinpelayananbidangketenagakerjaan menghentikan ataumenutupkegiatanusahanya,maka diwajibkanmemberitahukepadayang bersangkutan
kan dengan mengembalikanjjin dimaksud kepada WalikotaatauPejabatyangditunjuk. Pasal 4t Bila terjadi perubahanbaik jenis usaha dan atau pengembanganusaha di bidang ketenagakerjaan yang telah diberjkan wajib diperbaharuidengan mengajukanpermohonanbaru kepadaWalikotaatau Pejabatyangditunjuk. Pasal 42 (1) Bilamanaterjadi pemindahtanganan kepemilikan maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukanpermohonanizin dimaksudkepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai bukti-bukti pemindahen hak tersebut besertasyaratketeranganlainnya. (2) Terhadappemindahan hak tersebutsebagaimana dimaksudayat (1) dikenakanbiaya 2,5o/o(dua setengah persen) dari retribusi izin pelayanan bidangketenagakerjaan. BAB IX KETENTUAN SANKSI BagianPertama SanksiAdministrasi Pasal 43 (1) Barangsiapa melanggarperaturanadministrasi sebagaimanatercantumdalam^Qanun ini, dapat dikenakansanksi berupa pencabutanSurat lzin sebagaiberikut: 134
a. Untukpelanggaran ringan,pencabutanSurat lzinselama-lamanya 3 (tiga)bulan. pelanggaran b. Untuk sedang;pencabutan Surat lzinselamalamanya 6 (enam)bulan. c. Untuk pelanggaranberat, pencabutanSurat lzinselama-lamanya 1 (satu)tahun. (2) Tata cara penggunaan sanksi administrasi sebagaimanadimaksudayat ('1) Pasal ini akan diaturlebihlanjutdenganKeputusan Walikota. BaqianKedua SanksiPidana Pasal 44 (1) Barangsiapamelanggarketentuansebagaimana
dimaksuddalamPasal6 ayat(4), Pasal7 ayat (1),Pasal8 ayat(1),Pasal9, Pasal10,Pasal11, Pasal'12, Pasal14 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (4), Pasal19, Pasal21, Pasal22, Pasal23, Pasal24, Pasal25, Pasal27, Pasal 28, Pasal29, Pasal30, Pasal31, Pasal32, Pasal U ayal (2), Pasal35, Pasal36, Pasal37 ayat (1) dan (2), Pasal38, Pasal39, Pasal40, Pasal41, Pasal 42 Qanun ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurunganatau dendasebanyak-banyaknyaRp. 5.000.000.(LimaJutaRupiah). (2) Tindak pidana sebagaimanadimaksudayat (1) Pasalini adalahpelanggaran.
135
BAB X PENYIDIKAN Pasal45 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipit tedentu di
IingkunganPemerintahKota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakpidana. (2) Wewenangpenyidiksebagaimana dimaksudpada ayat(1)Pasaliniadalah: a. Menerima,mencari, mengumpulkandan menelitiketeranganatau laporan berkenan dengan padana tjndak dibidang ketenagakerjaan. b. Meneliti, mencari, mengump,llkanketerangan mengenaiorang pribadiatau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungandengantindak pidana dibidang ketenagakerjaan. c. Meminta keterangandan bahan bukti dari orangpribadiataubadansehubungan dengan tindakpidanadibidang ketenagakerjaan. d. Memeriksabuku-buku,catatan-catatandan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakpidanadibidangketenagakerjaan. e. Melakukan untuk Penggeledahan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatandan dokumendokumen Iain serta melakukanpenyitaanterhadapbahan bukti tersebut. i Memintabantuantenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan di bidang ketenagakedaan. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruanganatautempatpadasaat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksadan identitasorangdan dokumen 136
yang sedangdibawasebagaimana dimaksud padahunf e. h. Memotretseseorangyang berkaitandengan tindakpidanadibidangketenagakeriaan. i. l\remanggit orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatausaksi. j. Menghentikanpenyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaranpenyidikantindakpidanadibidang perpajakan daerah menwut hukum Vano dapatdipertanggung Jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat(1) pasatini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntutumum sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Undang-undangNomor 8 Tahun 1981tentangKitabUndang-undang HukumAcara Pidana. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 46 Segalaperizinan,pengesahandan rekomendasiyang telah diterbitkanbaik oleh Pemedntah,pemerintah PropinsimaupunPemerintahKotasebelumeanun ini berlaku dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan denganeanun ini. Pasal 47 Hal-halyang belum cukup diatur dalam eanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannyaakan diatur lebihlanjutdenganKeputusan Walikota.
BAB XII KETENTUANPENUTUP pasal 48 De.ng.an eanun ini, maka segala -diundangkannya bertentangan dengan eanun- ini l9tenlu.an.ya!S ornyataKan tdak bedakulagi. pasal 49 Qanunini mulaiberlakupadatanggaldiunoangKan. Aga. seliaporang dapat mengetahuinya, memenntah_ Kanpengundangan Qanunini denganpenempaiannya dalamLembaran DaerahKotaBand;Aceh.
Ditetapkan di BandaAceh padaTanggalt4 pebruad 2003M 12 Oztrthitjah1423H
Diurdangkandi BandaAceh padatanggal jllEebruad
WALIKOTA BANDAACEH, Cap/Dto ZULKARNAIN
12 Dzulhijjahl/t23 H
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAACEH. Cap/Dto T. ANWARAZY'I'ARDY :E^lt_g$$ g4EMH KorA BANDAACEHrAHUN2003 NOMOR fl sERt E NO OR 05. 138
Nomor 23
LEMBARANDAERAHKOTA BANDAACEH TAHUN 2003 Seri E Nomor 10 KEPUTUSAN WALIKOTABANDAACEH NOMOR 106 TAHUN2OO3 TENTANG
PELAKSANAANOANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR8 TAHUN2OO3 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN WALIKOTABANDAACEH, Menimbang : a. bahwaQanunKota BandaAceh NomorI Tahun 2003tentangPenyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang telah mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan KeputusannyaNomor 1720780 tanggal 24 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadapl0 (Sepuluh)OanunKota Banda Aceh untuk ditetapkanMenjadiQanundan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota BandaAcehTahun2003Nomor11,Seri E Nomor 05, perlusegeradilaksanakan; b. bahwa untuk maksudtersebutperlu ditetapkan dalamsuatuKeDutusan: Mengingat
:
1. Ordonansi
: tanggal 17 'Desember 1925 mengenaiperalurantentang PembatasanKerja 139
3.
4.
7.
9.
140
Anak dan KerjaMalamWanita(StblNomor: 647 Tahun1925): Undang-undang Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun1930Nomor340); Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tenteng pernyataan berlakunya Undang-undangKerja Tahun'1948 Nomor,l2dari RepublikIndonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1951Nomor02); Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan PerburuhanNomor23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1951 Nomor4); Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perlcuruhanantara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 1954 Nomor 69, Tambahan LembaranNegaraNomor598); Undang-undang DaruratNomor 8 Tahun '1956 tentangPembentukan DaerahOtonomKota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092): Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang (Lembaran Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Negara RepublikIndonesiaTahun 1957 Nomor 42, TambahanLembaranNegaE Nomor1227); Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang PenempatanTenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor8 ): Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 93, TambahanLembaran NegaraNomor2686); 10. Undang-undang Nomor14 Tahun1959tentang Pokok Mengenai Tenaga Ketentuan-ketentuan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55. TambahanLembaran NegaraNomor2912); Nomor1 Tahun 1970 tentang 1'1.Undang-undang KeselamatanKerja (LembaranNegaraRepublik lndonesiaTahun 1970 Nomor 1, Tambahan NegaraNomor2918); Lembaran Nomor7 Tahun 1981tentang 12. Undang-undang Wajib Lapor Ketenagakerjaandi Perusahaan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor39, TambahanLembaranNegara Nomo.3209); Nomor22 Tahun1999tentang 13. Undang-undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaranNegaraNomor3839); 14. Undang-undang Nomor28 Tahun1999tentang Negarayang Bersihdan Bebas Penyelenggaraan dari Korupsi,Kolusj dan Nepotisme(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 75,TambahanLembaranNegaraNomor3851): Nomor44 Tahun 1999ientang 15. Undang-undang Keistimewaan PropinsiDaerah Penyelenggaraan lstimewa Aleh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo|172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Nomor21 Tahun 2000 tentang 16. Undang-undang Serjkat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor 131, TambahanLembaranNegaraNomor3989); Nomor'18Tahun 2001 tentang 17. Undang-undang OtonomiKhususbagi PropinsiDaerahislimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
t4l
Darussalam (Lembaran tregara Republik IndonesiaTahun2001 Nomor 1.14,Tambahan LembaranNegaraNomor4134): 18.PeraturanpemerintahNomoi +9 Tahun 1954 tentangCara Membuatdan Mengaturpefjanjian Perburuhan- (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun .1954Nomoa9, Tambahan LembaranNegaraNomor666): 19.PeraturanpemerintahNomor 14 Tahun 1958 tentang Kekuasaan, Tugas dan Kewaiiban mengenaiUrusan-urusan Kesejahteraan Buruh, nesejahteraan Pengar,ggdr dan pemberrarr ne4a Kepada penganggur kepada daerah_daer;h (L-embaranNegara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 26, TambahanLembaranNegara Nomor1555): 20. Peraturan PemerintahNomor O Tahun 1983
BatasWitayahrotamaay" Pllilg uaeran l:r.b"h".l ttngt(at
ll Banda Aceh ( Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahuni9b3 NomorS, TambahanLembaranNegaraNomot3247)l - . PeraturanpemerintahNomor 21. 27 Tahun 1983 tentang P-elaksanaan Undang_undang Nomor g rahun 1gEl tentang Hukum Acara pidana (L€mbaranNegara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 6, TambahanLembaranNegara Nomor3258): 22. Peat]r'€n pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatanInstanstVertikaldi uaeran {LembaranNegara Republik Indonesia Tahun '1988Nomor 10. TambahanLembaran NegaraNomor3373): 23. PeraturanpemerintahNomor-71 lahun 1991 tentang. Latihan Kerja (Lembaran Negara Kepuottt(IndonesiaTahun 1991 Nomor 2912, TambahanLembaranNegaraNomor3458): ^, Petatvan PemerintahNomor 25 Tahun 24. 2OOO tentang Kewenangan pemerintah dan 142
KewenanganProvinsisebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2000 Ngmor 54" TambahanLembaranNegara Nomor3952); 25. Peiaturcn PemerintahNomor 20 Tahun 2O0i tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan PemerintahDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor4090); 26.KeputusanPresidenNomor 4 Tahun 19gO tentangWajibLaporLowonganpekerjaan: 27,Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga NegaraAsingPendatang(fKWNAp); 28. Kepulusan Presiden Nomor ,t4 Tahun ,1999 tentang Tehnik Penyusunan peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancanoan KeputusanPresiden(LembaranNegaraRepu-btik IndonesiaTahun1999Nomor70): 29.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentangTehnik PenyusunanMateri MuatanProduk-produk HukumDaerah; 30. KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk produk-produk HukumDaerah; 31.KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentangProsedurPenlusunanproduk Hukum Daemh; 32.Keputusan Menterj Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2001tentangLembaranDaerahdan Berita Daerah; 33.KeputusanMenteriDalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentano Pengawesan RefresifKebijakanDaerah; 34. PeraturanDaerah Kota BandaAceh Nomor 14 Tahun 2001 lentang Susunan Organjsasidan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota BandaAceh; l4i
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
Melaksanakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,yang telah diundangkandalam LembaranDaerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 05, perlu segera dilaksanakan; pasal I PelaksanaanQanun ini diserahkankeDada Dinas TenagaKerjadan Kependudukan Kota BandaAceh. Pasal 2 Hal-halyangmenyangkut teknispelaksanaannya akan diaturlebihlanjutdenganKeputusan Walikota Pasal 3 Keputusanini mulaiberlakusejaktaRggalditetapkan. Agar setiaporangmengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalamLembaranDaerahKota Banda Aceh. DitetaDkandi BandaAceh pada tanggal 05 Juli 2003M 05 JumadilA\ral 1424H
WALIKOTABANDAACEH, Cap/Dto ZULKARNAIN
r44
Dlundangkandi EandaAceh pada tanggal 05 Jull 2003il 05 Jumadll Awal 1,t24H SEKRETARIS DAERAHKOTA BANDAACEH, Caprlxo T. ANWARAUI'ARDY LEMBARANDAERAHKOTA BANDAACEHTAHUN 2OO3 NOMOR23 SER| E NOITORt0
