PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDA ACEH WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program e-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh, diperlukan Unit Kerja yang melakukan penilaian kinerja secara objektif dan profesional; b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 159 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1097); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang ....
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258 ); 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01); 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Program e-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 38). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANDA ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota. 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota yang selanjutnya disebut Kepala BKPP Kota adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh. 7. Unit Pelaksana Teknis Badan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UPTB Penilaian Kinerja PNS adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi penilaian kinerja PNS jabatan fungsional berdasarkan program e-Kinerja. 8. Kepala .....
8. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS pada BKPP Kota. 9. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPTB Penilaian Kinerja PNS pada BKPP Kota. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kota Banda Aceh. 11. Kelompok kerja penilaian kinerja yang selanjutnya disebut Pokja Penilaian adalah kelompok kerja yang melakukan penilaian terhadap kinerja PNS berdasarkan hasil penilaian atasan PNS. 12. Kelompok kerja evaluasi yang selanjutnya disebut Pokja evaluasi adalah kelompok kerja yang melakukan evaluasi atas hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh pokja penilaian. 13. Efektifitas jabatan adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam suatu jabatan. 14. Efektifitas unit adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam suatu SKPD. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Kota Banda Aceh pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banda Aceh. BAB III ORGANISASI UPTB PENILAIAN KINERJA PNS Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan Pasal 3 (1) Susunan Organisasi UPTB Penilaian Kinerja PNS terdiri dari: a. Kepala UPTB; b. Subbagian Tata Usaha; c. Pokja PenilaianKinerja; d. Pokja Evaluasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) UPTB Penilaian Kinerja PNS adalah unsur pelaksana teknis operasional BKPP di bidang Penilaian Kinerja PNS. (3) UPTB Penilaian Kinerja PNS dipimpin oleh seorang Kepala PNS yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPP Kota. (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS. (5) Pokja Penilaian Kinerja dan Pokja Evaluasi dipimpin oleh seorang Ketua Pokja. (6) Bagan Susunan Organisasi UPTB Penilaian Kinerja PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian...........
Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Pasal 4 UPTB Penilaian Kinerja PNS mempunyai tugas pokok menyusun program rencana kerja,menilai, mengevaluasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina serta melaksanakan sebagian tugas BKPP dibidang Penilaian Kinerja PNS yang berbasis aplikasi. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTB Penilaian Kinerja PNS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan program kerja dan pengembangan kegiatan operasional teknis dibidang penilaian kinerja PNS; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dalam bidang penerapan E-Kinerja; c. pemantauan, evaluasi terhada perkembangan penerapan program e-Kinerja; d. pendokumentasian dan penyampaian data prestasi kinerja PNS dan SKPD; e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BKPP Kota sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 6 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB Penilaian Kinerja PNS mempunyai kewenangan yaitu: a. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja PNS dengan SKPD; b. memantau dan mengevaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program e-Kinerja pada SKPD; dan, c. melakukan penilaian kinerja PNS jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu/khusus peserta program e-Kinerja. Paragraf 1 Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Pasal 7 Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS melaksanakan tugas memimpin UPTB Penilaian Kinerja PNS dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan program kerja dan anggaran UPTB Penilaian kinerja PNS; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pembinaan aparatur di lingkup UPTB Penilaian Kinerja PNS; d. pengelolaan keuangan dilingkup UPTB Penilaian Kinerja PNS; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BKPP. Pasal ....
Pasal 9 Rincian tugas Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut: a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UPTB Penilaian Kinerja PNS; b. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing; d. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar; e. mengawasi seluruh kegiatan UPTB Penilaian Kinerja PNS; f. mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi; g. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir; h. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; i. melaksanakan pengembangan dan pembinaan pemberdayaan sumber daya manusia UPTB Penilaian Kinerja PNS; j. mengusulkan penempatan, pemindahan, pemberhentian PNS pada UPTB Penilaian Kinerja PNS; k. menyusun kebutuhan Pokja Penilaian Kinerja dan Pokja Evaluasi dalam rangka menunjang tugas-tugas operasional UPTB Penilaian Kinerja PNS; l. menyampaikan laporan kegiatan penilaian e-Kinerja PNS secara periodik kepada Sekda melalui Kepala BKPP; m. mengevaluasi kegiatan operasional pada UPTB Penilaian Kinerja PNS dalam rangka penyusunan program selanjutnya; n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala BKPP; dan o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha Pasal 10 Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan di lingkungan UPTB Penilaian Kinerja PNS. Pasal 11 Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut: a. menyusun rencana dan program kerja UPTB Penilaian Kinerja PNS; b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTB Penilaian Kinerja PNS; c. melaksanakan.....
c. d. e. f.
melaksanakan urusan kepegawaian UPTB Penilaian Kinerja PNS; melaksanakan urusan keuangan UPTB Penilaian Kinerja PNS; melaksanakan urusan perlengkapan UPTB Penilaian Kinerja PNS; membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya; g. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi; h. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas; i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Paragraf 3 Pokja Penilaian Kinerja Pasal 12 Pokja Penilaian Kinerja adalah unsur pelaksana teknis dibidang penilaian kinerja PNS berdasarkan hasil penilaian e-Kinerja yang telah dilakukan oleh atasan langsung. Pasal 13 Rincian tugas Pokja Penilaian Kinerja sebagai berikut: a. melaksanakan penilaian kinerja PNS berdasarkan hasil penilaian ekinerja yang telah disetujui oleh atasan langsung; b. memberikan rekomendasi hasil penilaian kinerja PNS pada aplikasi ekinerja; c. memberikan jawaban atas komplain hasil penilaian kinerja PNS dari PNS peserta program e-kinerja yang disampaikan oleh kepala SKPD kepada Sekda melalui kepala BKPP; d. mendokumentasikan hasil penilaian e-kinerja yang telah dilakukan; e. membuat laporan hasil penilaian e-kinerja kepada Kepala UPTB Penilaian kinerja PNS; dan f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. Paragraf 4 Pokja Evaluasi Pasal 14 Pokja Evaluasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang evaluasi atas hasil penilaian kinerja PNS. Pasal 15 Rincian tugas Pokja Evaluasi sebagai berikut: a. melaksanakan evaluasi atas hasil penilaian Kinerja PNS, efektivitas jabatan bagi pemangku jabatan fungsional umum; b. membuat ...
c. membuat laporan hasil evaluasi penilaian e-Kinerja kepada kepala BKPP Kota melalui Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS; dan, d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan. Paragraf 5 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 16 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Pasal 17 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala BKPP Kota melalui Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1) Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala BKPP Kota. (2) Penetapan Ketua Pokja penilaian kinerja dan Ketua pokja evaluasi dilakukan oleh BKPP atas usul Kepala UPTB. Pasal 19 (1) Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS Pemerintah Kota adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.a. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pemangku jabatan struktural Eselon IV.b. (3) Pokja Penilaian Kinerja dan Pokja Evaluasi adalah bukan Jabatan struktural. BAB V TATA KERJA Pasal 20 (1) Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS berkewajiban melaksanakan prinsipprinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTB Penilaian Kinerja PNS maupun dengan instansi lain. (2) Kepala ...
(3) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (4) Pokja berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (5) Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTB Penilaian Kinerja PNS berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, secara struktural Kepala Subbagian Tata Usaha menjalankan tugas dan fungsinya. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 (1) Untuk melakukan Penilaian kinerja PNS dalam jabatan struktural pada SKPD dan PNS dalam jabatan fungsional pada UPTB Penilaian Kinerja PNS dilakukan oleh Tim Penilai khusus E-Kinerja Pemerintah Kota. (2) Selain melakukan penilaian kinerja PNS dalam jabatan struktural dan PNS dalam jabatan fungsional pada UPTB Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai khusus E-Kinerja Pemerintah Kota juga melakukan evaluasi atas Kinerja UPTB Penilaian kinerja PNS. (3) Tim Penilai khusus E-Kinerja Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 13 Agustus 2013 M 6 Syawal 1434 H WALIKOTA BANDA ACEH, CAP/DTO MAWARDY NURDIN Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 13 Agustus 2013 M 6 Syawal 1434 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH CAP/DTO T. SAIFUDDIN T.A BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2013 NOMOR 25
LAMPIRAN - PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR : 25 TAHUN 2013 TANGGAL : 13 Agustus 2013 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENILAIAN KINERJA PNS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
Kepala UPTB
Kelompok Jabatan Fungsional
Pokja Penilaian Kinerja
Subbagian Tata Usaha
Pokja Evaluasi
WALIKOTA BANDA ACEH, CAP/DTO MAWARDY NURDIN
