WALIKOTA BANDA ACEH PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang
: : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, maka perlu adanya Pedoman Standar Operasional Prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1956); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 6.Undang…….
6.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 17.Qanun…..
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01); 18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 1).
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH .. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh. 5. Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut KP2TSP. 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. 8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang yang melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Perizinan dan Non Perizinan. 10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dilakukan pada satu tempat. 11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun penanam.......
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat, pegawai atau orang yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Pasal 2
Maksud penyusunan SOP adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pasal 3 SOP pada KP2TSP bertujuan sebagai berikut : a. terwujudnya kejelasan prosedur dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Pelayanan Penanganan Pengaduan; dan b. terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Pelayanan Penanganan Pengaduan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) SOP pada KP2TSP Kota Banda Aceh terdiri dari : a. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan b.SOP…….
b. SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan c. SOP Pelayanan Penanganan Pengaduan. (2) Ruang lingkup SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Jenis perizinan; b. Kelengkapan persyaratan; c. Biaya; d. Masa berlaku; e. Jangka waktu proses; dan f. Kewenangan pejabat yang menetapkan. Pasal 5 Jenis Perizinan SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari : (1) Jenis Pelayanan Perizinan a. Izin Gangguan (HO); b. Izin Trayek; c. Izin Usaha Angkutan Umum; d. Izin Usaha Angkutan Barang; e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); i. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); j. Izin Pariwisata; k. Tanda Daftar Industri (TDI); l. Izin Usaha Industri (IUI); m. Izin Reklame; n. Izin Galian Jalan; o. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah; p. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya; q. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK); r. Tanda Daftar Gudang (TDG); s. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; t. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran; u. Izin Usaha Warung Kopi/Café; v. Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas; w. Izin Usaha Tempat Kebugaran dan Olah Raga; x. Izin Usaha Hotel/Wisma; y. Izin Usaha Warnet/Game Online/Play Station; z. Izin Usaha Hypermarket/Supermarket/Mini Market; aa. Izin Usaha Alat – Alat Bangunan; bb. Izin Usaha Panglong Kayu; cc. Izin Usaha Perbengkelan; dd. Izin Usaha Laundry dan Dry Clean; ee. Izin Usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar); ff. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata; gg. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata; hh. Izin Praktek Dokter Umum; ii. Izin Praktek Dokter Gigi; jj.izin…….
jj. kk. ll. mm. nn. oo. pp. qq. rr. ss. tt. uu. vv. ww. xx. yy. zz. aaa. bbb. ccc. ddd. eee. (2)
Izin Praktek Dokter Spesialis; Izin Praktek Dokter Bersama; Izin Usaha Rumah Sakit Bersalin/Klinik Bersalin; Izin Usaha Rumah Sakit Swasta; Izin Usaha Klinik/Balai Pengobatan; Izin Usaha Apotik; Izin Usaha Toko Obat; Izin Pengobatan Tradisional; Izin Refleksi; Izin Produksi Makanan dan Minuman; Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang; Izin Usaha Laboratorium Kesehatan; Izin Pest Control; Izin Penyalur Alat Kesehatan; Izin Klinik Kecantikan; Izin Usaha Optik; Kartu Pengawasan; Izin Insidentil; Kartu Pengawasan Operasional; Tanda Daftar Produsen Penyalur Benih; Izin Praktek Dokter Hewan; Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
Ruang lingkup SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi a. Jenis Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 1. Izin Prinsip Penanaman Modal; 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 4. Izin Usaha; 5. Izin Usaha Perluasan; 6. Izin Usaha Perubahan; 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) b. Jenis Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal terdiri dari 1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk perpanjangan 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk Perpanjangan
(3) Ruang lingkup SOP Pelayanan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : a. Tingkatan pengaduan skala kecil; b. Tingkatan pengaduan skala menengah; dan c. Tingkatan pengaduan skala Besar
BAB …….
BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pasal 6 Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pasal 7 SOP dan Bagan Alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2013 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2014 WALIKOTA BANDA ACEH,
ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
BAHAGIA BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2014 NOMOR
