WALIKOTA BANDA ACEH PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PROGRAM E-KINERJA DILINGKUNGAN KOTA BANDA ACEH WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian dan keseragaman pelaksanaan program e-kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program ekinerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); dan 7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2012 tentang Program E-Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 38);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PROGRAM E-KINERJA DILINGKUNGAN KOTA BANDA ACEH BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh; 5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya di sebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota yang terdiri dari sekretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat kota, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah. 7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan program e-kinerja.
8. Aplikasi e-kinerja adalah salah satu aplikasi berbasis web milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja PNS berdasarkan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja dan menjadi dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian Insentif 9. Peserta Program e-kinerja adalah SKPD yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pasal 2 Maksud Penyusunan Stndar Operasional Prosedur adalah sebagai Pedoman bagi SKPD, PNS dan Tim Penilai dalam melaksanakan program e-kinerja Pasal 3 Tujuan SOP adalah : a. terciptanya keseragaman limit waktu dalam mengimput, mengaprove e-kinerja dan Tim Penilai di Lingkungan SKPD peserta program e-kinerja; b. terciptanya keseragaman dalam rangka menindak lanjuti hasil komplain PNS atas penolakan input e-kinerja oleh tim penilai; BAB II RUANG LINGKUP DAN BAGAN ALUR Pasal 4 (1) Ruang Lingkup SOP meliputi : melakukan input e-kinerja, mengaprove e-kinerja bawahan, melakukan pemeriksaan/penilaian e-kinerja pada unit kerja/SKPD, mengajukan komplain, menerima komplain atau pengaduan dari PNS atas hasil pemeriksaan e-kinerja PNS, rapat pleno atas penilaian e-kinerja PNS pada unit kerja/SKPD, melakukan proses Tanda Tangan besaran uang yang diterima setiap pemangku jabatan dan menerima transfer uang e-kinerja. (2) Bagan alir dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB III MEKANISME INPUT DAN APROVE ATASAN Bagian Kesatu Input E-Kinerja Pasal 5 (1) Setiap PNS wajib menginput semua pekerjaan kedalam sistem aplikasi e-kinerja yang dikerjakan untuk menunjang kinerja organisasi atau yang diperintahkan oleh Pimpinan. (2) Batas waktu menginput pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap hari dalam 1 minggu yaitu mulai hari senin sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan hari minggu pukul 24.00 Wib. (3) Apabila PNS tidak menginput pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sistem aplikasi program ekinerja akan terkunci secara otomatis dan pekerjaan tersebut tidak dapat di input lagi. Bagian Kedua Aprove E-Kinerja Pasal 6 (1) Atasan langsung berdasarkan kewenangannya wajib mengaprove e-kinerja bawahannya. (2) Batas akhir mengaprove e-kinerja bawahannya paling lama adalah 1 bulan atau tanggal terakhir untuk bulan yang bersangkutan. (3) Apabila atasan langsung tidak mengaprove bawahannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka atasan langsung dapat dikenakan sanksi oleh pimpinan Bagian Ketiga Penilaian E-Kinerja Pasal 7 Penilaian e-kinerja PNS dalam satu bulan dilakukan oleh tim penilai paling lama sepuluh hari kerja terhitung pada hari pertama kerja bulan berikutnya
Pasal 8 (1) PNS dapat melakukan komplain atas e-kinerja. (2) Komplain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PNS melalui atasan langsung yang ditujukan kepada Sekda. (3) Waktu komplain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 2 hari kerja terhitung setelah waktu penilaian e-kinerja terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.
Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 1 April 2013 M 18 Jumadil Awal 1434 H WALIKOTA BANDA ACEH, CAP/DTO MAWARDY NURDIN Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 1 April 2013 M 18 Jumadil Awal 1434 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, CAP/DTO T. SAIFUDDIN, T.A BERITA DAERAH KOTA BADA ACEH TAHUN 2013 NOMOR 12
